Nama : Fillipo Aziel Sava
NPM : 2116041084
Implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai bidang organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan tertentu, kapasitas dan koordinasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Organisasi atau lembaga yang berfungsi sebagai badan eksekutif dapat berasal dari pemerintah (administrasi), parlemen, swasta, dan masyarakat. Kemampuan organisasi meliputi, misalnya struktur organisasi, kelompok kerja, jumlah sumber daya manusia, keselarasan tujuan individu dengan pesan politik, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan pengalaman kerja. Koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan mekanisme aksi dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Tokoh implementasi kebijakan meliputi eksekutif, parlemen, sektor swasta dan sektor publik. Kapasitas organisasi meliputi struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia yang berdedikasi, keselarasan tujuan individu dengan pesan politik, komitmen, kompetensi, pengalaman kerja dan pengalaman profesional. Koordinasi dan interaksi antar aktor juga dapat digambarkan sebagai mekanisme tindakan dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Suatu proses dalam mekanisme yang berfungsi dilakukan oleh agen tunggal yang terhubung, berurutan, dan timbal balik. Salah satu kunci keberhasilan implementasi adalah kemampuan pelaksana dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan dan menciptakan komunikasi antar lembaga, yang menjadi tugas petugas frontline dan pemberi program langsung kepada kelompok sasaran.
NPM : 2116041084
Implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai bidang organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan tertentu, kapasitas dan koordinasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Organisasi atau lembaga yang berfungsi sebagai badan eksekutif dapat berasal dari pemerintah (administrasi), parlemen, swasta, dan masyarakat. Kemampuan organisasi meliputi, misalnya struktur organisasi, kelompok kerja, jumlah sumber daya manusia, keselarasan tujuan individu dengan pesan politik, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan pengalaman kerja. Koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan mekanisme aksi dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Tokoh implementasi kebijakan meliputi eksekutif, parlemen, sektor swasta dan sektor publik. Kapasitas organisasi meliputi struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia yang berdedikasi, keselarasan tujuan individu dengan pesan politik, komitmen, kompetensi, pengalaman kerja dan pengalaman profesional. Koordinasi dan interaksi antar aktor juga dapat digambarkan sebagai mekanisme tindakan dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Suatu proses dalam mekanisme yang berfungsi dilakukan oleh agen tunggal yang terhubung, berurutan, dan timbal balik. Salah satu kunci keberhasilan implementasi adalah kemampuan pelaksana dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan dan menciptakan komunikasi antar lembaga, yang menjadi tugas petugas frontline dan pemberi program langsung kepada kelompok sasaran.