Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik REG C

Nama : Putri Wulandari
NPM : 2116041099

Organisasi dan birokrat menjadi garda depan dalam implementasi kebijakan
Adapun agen yang menjalankan implementasi yaitu lembaga yang diberi amanat guna mengimplementasikan bentuk kebijakan yang terdiri dari eksekutif selaku pemerintah, legislatif, swasta dan juga melibatkan masyarakat. Kapasitas organisasi dan juga kemampuan implementor dalam menginterprestasikan tujuan kebijakan menjadi sub penentu dari keberhasilan implementasi. Dibutuhkan juga adanya koordinasi maupun interaksi antar aktor, contohnya menciptakan hubungan kerja antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi. Mekanisme kerja dapat dilaksanakan dengan pola pooled, sequental, reciprocal, dan single agency.
Dalam implementasi kebijakan terdapat level street bureaucracy yang memiliki tugas sebagai birokrat garda depan guna menyampaikan program secara langsung kepada kelompok sasaran. Adapun kebebasan bagi birokrat dilevel ini yaitu dapat memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menjumpai situasi khusus. Seperti kebijakan mengatur atau tidak mengatur berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan.

Nama: agustomi

NPM :2116041108

Organisasi dan garda birokrat penting dalam implementasi kebijakan pemerintah. Mereka terdiri dari lembaga dan individu yang bertugas menerapkan kebijakan secara efektif. Birokrat garda depan memiliki pengetahuan khusus dan bertanggung jawab dalam merancang, mengawasi, dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan. Mereka harus bekerja transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Implementasi kebijakan melibatkan perumusan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan. Birokrat garda depan harus memahami tujuan kebijakan, menyusun rencana kerja, mengalokasikan sumber daya, dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Mereka juga perlu menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Nama : aditia wiratama
Npm : 2116041092

Lembaga yang menjalankan implementing agency adalah pemerintahan eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat. Keberhasilan dari implementing ini di dasarkan oleh kapasitas organisasi.
Kapasitas organisasi yaitu struktur organisasi, tim, jumlah sdm, kesamaan tujuan individu dengan kebijakan yang ada, komitmen dan berkombetensi, pengalaman kerja dan kompetensi.
Kordinasi dan interaksi antar individu atau mekanisme kerja di lakukan dengan pooled, sequential, reciprokal, sigle agency.
Level streed birokasi dalam implementasi kebijakan yaitu pembuat kebijakan, pelaksana, pelaksana garda depan, kelompok sasaran.

Nama: Deajeng Putri Azhara
NPM: 2116041105

Implementing agency ialah organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, yang mana aktor nya ialah pemerintah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif, kemudian ada swasta dan juga masyarakat. Kemampuan implementing agency untuk menjalankan perannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas dari organisasi tersebut. Kapasitas organisasi itu sendiri merupakan fungsi dari berbagai macam hal, yang terdiri dari: Jumlah sumber daya manusia yg dimiliki, Tim kerja, Struktur organisasi, Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, Komitmen & kompetensi, serta Pengalaman kerja & senioritas. Menakisme kerja dalam implementasi melibatkan hubungan antar stakeholders yang ditentukan oleh autority, interest, dan exchange yang dilakukan melalui pooled, sequential, reciprocal dan single agency. Yang mana dari implementasi sangat dipengaruhi dari keluaran keluaran kebijakan (policy output) dapat sampai kepada kelompok sasaran dengan tepat dengan hasil kebijakan yang lansung dirasakan (initial outcomes) maupun yang akan muncul dalam jangka panjang (long-term outcomes).
Birokrasi level bawah juga berperan dalam implementasi kebijakan yaitu sebagai: Pembuat kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pelaksana kebijakan garda depan, dan Kelompok sasaran/penerima perubahan/terget keputusan. Kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator adalah menginterpretasikan tujuan kebijakan, selain itu melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan komunikasi antar lembaga juga merupakan tugas birokrat garda depan. Adapun tipologi level street birokrasi yaitu; menyembunyikan informasi, menyampaikan informasi tidak lengkap, dan pemberi informasi yang memadai. Dan birokrasi tingkat bawah memiliki keputusan untuk mengambil tindakan sendiri dalam wewenangnya apabila menghadapi siuasi tertentu, misalnya kebijakan mengatur atau tidak mengatur berbeda dengan apa yang ada di lapangan.

Nama : Aristi Ashridewanti
NPM : 2116041081

Di dalam organisasi, agensi implementasi merupakan organisasi (eksekutif, legislatif, swasta, dan masyarakat) yang diberi tugas untuk mengimplementasikan kebijakan. Adapun keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kapasitas organisasi yang terdiri dari struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas. Untuk menjalankan sebuah kebijakan diperlukan adanya koordinasi dan interaksi antar aktor (stakeholders) yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Nantinya mekanisme kerja tersebut dilakukan melalui beberapa hal seperti mengutub, berurutan, timbal balik, dan organisasi tunggal. Kemudian di Level Street Bureaucracy dalam implementasi kebijakan memuat pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, dan kelompok sasaran/penerima perubahan/target keputusan. Implementator dalam Level Street Bureaucracy memiliki peran dan urgensi dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga yang merupakan tugas dari birokrat garda depan, mereka juga berfungsi untuk menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran. Level Street Bureaucracy juga memiliki diskresi dalam ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Dengan ini, organisasi dan birokrat garda depan memiliki peran dan urgensi yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena diperlukan koordinasi dan interaksi antara aktor (stakeholders) dan penerima kebijakan agar implementasi kebijakan dapat dijalankan dengan baik.

Nama : Rachita Amelia
NPM : 2116041095
Kelas : Reg C

Resume materi pertemuan 15
Organisasi dan birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan

1. Implementing agency
Aktor yang mengimplementasikannya yaitu organisasi yang diberikan kewajiban untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, pemerintah, legislatif dan para masyarakat. Keberhasilan dalam implementasi ini ditentukan oleh kapasitas organisasi (struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan juga senioritas

2. Koordinasi dan interaksi antar aktor
Yaitu sebuah mekanisme kerja serta hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam sebuah implementasi kebijakan yang ditentukan oleh autority, interest,exchange. Dan mekanisme kerjanya dilakukan melalui pooled (impelemntasi kebijakan yang melibatkan banyak orang) , sequential (melibatkan banyak organisasi dengan sasaran tertentu) , reciprocal (melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing) , single agency.

3. Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan
* Level : pembuat kebijakan, peleksana kebijakan, pelaksanaan kebijakan garda depan, kelompok sasaran/ penerima perubahan/ target keputusan
* Peran dan urgensi level : Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan, Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan, Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.

4. Tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan
* Supress : information bureaucracy (menyembunyikan informasi)
* Provide inadequate information bureaucrats (penyampaian informasi yang tidak lengkap)
* Provide supportive information bureaucrats (memberi informasi yang memadai)

5. Diskresi bagi level street bureaucracy
Ruang gerak untuk para individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan dengan sendiri atau mandiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Contohnya jika sebuah kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan.

Nama : Zazilatul Mukaromah
NPM : 2116041075

Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan

Di dalam organisasi kebijakan terdapat implementing agency yaitu:
1. Organisasi yg akan mengimplementasikan kebijakan
2. Eksekutif, legislatif, dan masyarakat ataupun swasta
Lalu dalam pengimplementasian kebijakan suatu keberhasilan ditentukan oleh kapasitas organisasi.

Koordinasi dan interaksi antar aktor yaitu mekanisme kerja yg dilakukan melalui
1. Pooled (Implementasi kebijakan yg melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu)
2. Sequential (Melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dgn adanya hubungan saling ketergantungan antara satu) organisasi dgn organisasi yg lain)
3. Reciprocal (Melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugas mereka masing2 organisasi menghasilkan output yg akan mnjdi input organisasi yg lain)

Terdapat juga level street birokrasi dalam implementasi kebijakan tingkatannya sbg berikut.
1. Pembuat kebijakan
2. Pelaksana kebijakan
3. Pelaksana kebijakan garda terdepan
4. Kelompok sasaran
Mereka memiliki perannya masing2 seperti kunci keberhasilan implementasi dilihat dari kemampuan implementor dalam mengimplementasikan tujuan.

Tipologi level street birokrasi dalam hal penyampaian informasi kebijakan yaitu:
1. Suppress informasi bureaucrats yaitu menyembunyikan informasi
2. Provide inadequate information yaitu menyampaikan informasi tidak lengkap
3. Provide supportive information yaitu pemberi informasi yg memadai

Pada saat di lapangan mereka juga dapat memilih tindakan sendiri yg otonom dalam batas wewenangnya apabila terjadi situasi yg khusus.

Nama : Ning Naomi Pakpahan
NPM : 2116041088

Organisasi dalam implementasi kebijakan

Implementing agency ialah organisasi yang diberikan tugas atau kewajiban untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dimana para pemerintah yang termasuk ke implementing agency antara lain pemerintah eksekutif, legislatif, swasta dan juga masyarakat.
Kapasitas organisasi sendiri terdiri dari :
1. Struktur organisasi
2. Tim kerja
3. Jumlah msdm yang dimiliki
4. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan
5. Komitmen dan kompetensi
6. Pengalaman kerja serta senioritas
Koordinasi dan interaksi antar aktor ialah suatu mekanisme kerja dan berhubungan dengan antara stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Adapun jenis-jenis koordinasi dan interaksi antar aktor sebagai berikut:
1. Pooled (mengutup) dimana implementasi ini melibatkan bnyk organisasi dgn satu kelompok sasaran tertentu
2. Sequental dalam koordinasi ini melibatkan banyak organisasi dengan
kelompok sasaran tertentu dengan adanya
hubungan saling ketergantungan antara
satu organisasi dengan organisasi yang
lain karena logika kerja implementasi yang
bersifat berurutan didasarkan pada relasi
input-output
3. Reciprocal dimana dalam koordinasi ini hanya melibatkan bbrp organisasi saja dimana masing-masing organisasi akan menghasilkan berupa output yang menjadi input utk organisasi lain dan pada titik tertentu berbalik dimana organisasi yang menerima input menjadi pemberi output pada organisasi pemberi input.
- Peran dan urgensi level street bureaucracy. Melakukan interpretasi terhadap tujuan
kebijakan serta menjalin komunikasi antar
lembaga merupakan tugas birokrat garda
depan sebagai implementer kebijakan.
Adapun tipologi levels street bureaucracy yg berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan antara lain :
1) Suppress information bureaucrats(menyembunyikan informasi)
2) Provide inadequate information
bureaucrats(penyampaian informasi yg tidak lengkap)
3) Provide supportive information
bureaucrats(pemberian informasi yang memadai dan cukup)

Nama : Tyana
NPM : 2116041102
Resume pertemuan 15
-Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan merupakan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Organisasi tersebut yaitu, pemerintas (eksekutif), legislatif, swasta dan juga masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kapasitas organisasi.

- kapasitas organisasi, yaitu
1. Struktur organisasi
2. Tim kerja
3. Jumlah SDM yang dimiliki
4. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan.
5. Komitmen dan kompetensi.
6. Pengalaman kerja & senioritas

- Dalam pengimplementasian kebijakan publik juga diperlukan koordinasi dan interaksi antar aktor yang merupakan mekanisme kerja dan berhubunhan antar stakeholders yang terlibar dalam implementasi kebijakan tersebut. Mekanisme kerja dilakukan melalui,
1. Pooled ( mengutup )
=>Merupakan implementas kebijakan yang melibatkan banyak organisasi(departemen/lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. Sequential ( berurutan )
=>Merupakan implementasi yg melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output.
3. Reciprocal (timbal balik)
=>Merupakan implementasi yg melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input.
4. Single agency (organisasi tunggal )
=> Merupakan implementasi yang melibatkan satu anggensi saja atau organisasi tunggal.

-Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan
1. Pembuat kebijakan
2. Pelaksana kebijakan
3. Pelaksana kebijakan garda depan
4. Kelompok sasaran atau penerima perubahan dari implementasi kebijakan tersebut.

- Peran dan urgensi level street bureaucracy
> Yang menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan yang dibuat.
> Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan.
> Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.

- Tripologi level street bureaucracy dalam menyampaikan informasi kebijakan :
1. Suppress information bureaucrats (Menyembunyikan informasi)
2. Provide inadequate information bureaucrats (Menyampaikan informasi namun tidak lengkap)
3. Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yang memadai)

- Diskresi bagi level street bureaucracy merupakan ruang gerak atau kebebasan bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus.

nama : satriono
npm : 2116041106

izin menjawab ibu
pihak atau siapa yang terlibat dalam implementasi agency ialah organisasi yang di beri mandat,pemerintah ( eksekutif) legislatif, swasta dan masarakat, keberhasilan suatu organisasi di tentukan oleh kapasitas organisasi.
- kapasitas organisasi yang baik terdiri dari struktur organisasi, tim kerja,jumblah sdm, yang di milki kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan,komitmen dan kompetisi, dan pengalaman kerja dan senioritas.
oraganisasi dalam implemetasi kebijakan memiliki beberapa unsur didalanya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan salah satunya koordinasi dan interaksi aktor yang mana hal ini mencakup :
- MENGUTUB( pooled ) yang menyangkut implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi.contoh pengentasan kemiskinan
-SEQUENTAL l yang menyangkut banayak organisasi dengan kelompok sasaran kelompok tertentu dengan adanya saling ketergantungan, contohnya impelementasi bantuan beras untuk keluarga miskin .
-RECIPROCAL yang menyangkut beberapa organisasi yang memmiliki tugas masing - masing dengan hasil output nanatinaya kan menjadi hasil input bagi organisasi lain contohnya impementasi program rehap - rekon pasca bencana gempa.

LEVEL STREET BUREAUCRACY DALAM IMPELETASI KEBIJAKAN yang memiliki peran pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan,pelasana kebijakan garda depan,dan kelompok sasaran penerima perubahan
PERAN DAN URGENSI LEVEL STREET BUREAUCRACY
- salah satu kunci keberhasilan impelemntasi dengan di tentukan oleh kapasitas seorang pemimpin
- melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakn dengan menjalin komunikasi antar lembaga.
- menyampaikan beberpa program kepada kelompok sasaran.
LEVEL STREET BUREAUCRACY terdiri dari LIPSKY ( 1980),dan RUCCUCI ( 2005)
TIPOLOGI LEVEL STREET BUREAUCRACY BERKAITAN PEN PENYAMPAIAN INFORMASI KEBIJAKAN yang terdiri dari suppress information bureaucrats,provide inadequte information, provide supportive information

Nama : Muhammad Alghifari Kusumaningrat
NPM : 2116041097

Kegiatan implementasi mencakupi segala tindakan yang melibatkan berbagai aktor khususnya para birokrat, yang ditujukan untuk membuat program kebijakan dan merumuskan pemecahan masalah yang dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut permasalahan yang ada pada masyarakat. Dibalik implementasi kebijakan terdapat berbagai pelaku atau aktor-aktor yang terlibat mulai dari Policy makers, formal implementers /street level bureaucracy, lobbyists, penerima atau sasaran kebijakan, mass media, interested group dan evaluator. Policy makers dan formal implementers merupakan aktor atau para pelaku resmi dalam proses implementasi kebijakan yang bertugas merumuskan kebijakan. Implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka implementor garda depan yang disebut sebagai street level bureaucracy yakni sebagai pelaku resmi dalam implementasi kebijakan berkedudukan sebagai pihak yang harus melakukan persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku lain yang memiliki kepentingan di luar formal implementer. Street level bureaucracy adalah birokrat tingkat bawah dari badan publik atau lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan anggota masyarakat umum. Street level bureaucracy bertindak sebagai implementator dari keputusan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan juga menjadi garda depan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang memiliki kepentingan dengan pemerintah. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan, terdapat dua bentuk tahap yang bisa dipakai, yaitu bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskan dan disahkannya suatu kebijakan maka secara otomatis kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, contohnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. Yang kedua bersifat non self-executing, maksudnya suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan bisa tercapai. Harus diakui bahwa dalam setiap proses kebijakan publik akan selalu ada kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan apa yang sebenarnya dicapai sebagai hasil atau kinerja implementasi kebijakan. Setiap kebijakan publik yang telah dipilih oleh pemerintah tentunya harus objektif supaya tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Harus ditekankan bahwa dalam implementasi kebijakan publik baik program - program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan, yang masing-masing akan berusaha mempengaruhi perilaku birokrat garda depan (street level bureaucrats). Seperti yang ditekankan oleh pendekatan bottom-up yang mana ada dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu terletak pada street level bureaucrat dan target group. Hal ini terkait dengan posisinya yang bertugas menyampaikan keluaran kebijakan tersebut kepada kelompok sasaran. Dengan peran yang demikian, oleh karena itu street level bureaucrat menduduki posisi kunci keberhasilan implementasi kebijakan jika sejak awal melibatkan target group dalam proses perencanaan kebijakan sampai proses implementasinya.

Nama : Cintia Maharani
NPM : 2116041071

Resume Materi Pertemuan 15
Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan

Dalam materi yang terdapat pada pertemuan 15 ini, memuat pemahaman terkait peran penting birokrat garda depan yang meliputi lembaga implementasi, kapasitas organisasi untuk implementasi, serta koordinasi dan interaksi antar aktor. Dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan badan ataupun lembaga yang menaungi pelaksanaan kebijakan tersebut yang terdiri dari pihak pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Pihak pihak inilah yang nantinya akan saling bekerjasama dalam merecanakan hinggan melaksanakan kebijakan. Untuk melaksanakan implementasi kebijakan dalam suatu lembaga, perlu diperhatikan kapasitas organisasi yang dibutuhkan agar sesuai dan tepat dengan tujuan implementasi kebijakan. Terdapat beberapa unsur dalam kapasitas organisasi yang terdiri dari; Struktur organisasi,Tim kerja, Jumlah sdm yang dimiliki,Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan,Komitmen dan kompetensi,Pengalaman kerja dan senioritas.Implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan para aktor kebijakan, karena kebijakan yang dihasilkan pun merupakan hasil dari koordinasi dan interaksi yang turut melibatkan lembaga atupun organisasi yang terkait. Keterlibatan organisasi juga turut mempengaruhi kelompok yang menjadi sasaran kebijakan dan menghasilkan output yang dapat berdampak pada organisasi lainnya. Pelaksanaan implementasi suatu kebijakan pun harus sistematis dan berurutan dimulai dari beberapa tingkatan birokrasi sebagai pembuat, pelaksana, pelaksana garda depan, hingga kelompok sasaran yang menjadi target implementasi kebijakan. Sebagai langkah keberhasilan pelaksana garda depan menjadi salah satu kunci sukses dengan menginterpretasikan tujuan kebijakan melalui jalinan komunikasi antar lembaga yang berfungsi menyampaikan langsung program kebijakan pada kelompok sasaran.

Organisasi & birokrasi Garda Depan dalam impementasi kebijakan :
1. Implementing agency merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberi amanat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Keberhasilan Implementing agency ditentukan oleh kapasitas organisasi.pelaku Implementing agency yaitu, Pemerintah (Eksekutif), Legislatif, Swasta Dan Masyarakat.
2. Kapasitas dalam organisasi untuk melakukan implementasi yaitu struktur organisasi, tim kerja, jumlah sdm yg dimiliki, kesesuaian tujuan individu dgn pesan kebijakan, komitmen& kompetensi, pengalaman kerja & senioritas
3. Koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan, yang ditentukan oleh : autority, interest, exchange. mekanisme kerja tersebut dilakukan melalui :
• Pooled (Mengutup): melibatkan banyak organisasi (dep/lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu
• Sequential (Berurutan): melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu
• Reciprocal (Timbal Balik): melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka
• Single Agency (Organisasi Tunggal): melibatkan satu organisasi
4. level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan, pembuat kebijakan> pelaksana kebijakan> pelaksana kebijakan garda depan> kelompok sasaran/penerima perubahan/target keputusan. peran dan urgensi level street bureaucracy yaitu menginterpretasikan tujuan kebijakan, Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar Lembaga, Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.

nama fatoni aziz
npm 2116041103

resume pertemuan 15

berbicara tentang organisasi dalam implementasi kebijakan publik banyak sekali interaksi yang terjadi di dalamnya

1. Implementing agency merupakan sebuah instansi pemerintah maupun swasata yang di mandatkan dalam menjalankan implementasi kebijakan. Implementing agency ini mempunyai tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan atau menjalankan suatu proyek, program, atau kebijakan tertentu. Implementing agency bertugas untuk melaksanakan rencana, strategi, atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh otoritas atau badan pengatur yang lebih tinggi. Ini mungkin melibatkan koordinasi sumber daya, pengelolaan anggaran, pengawasan operasional, pemantauan kemajuan, dan memastikan penyelesaian proyek atau program dengan sukses.
contoh dari Implementing agency iyalah
- pemerintahan
-organisasi non pemerintahan
-perusahaan swasta.

2. kapasitas organisasi untuk implementasi
-Struktur Organisasi: Struktur organisasi yang jelas dan efisien dapat membantu dalam mengatur tugas, tanggung jawab, dan alur kerja yang diperlukan untuk implementasi.
-Sumber Daya Manusia: Keberhasilan implementasi tergantung pada keahlian dan pengetahuan staf yang terlibat. Organisasi harus memiliki personel yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan implementasi.
-Sumber Daya Finansial: Implementasi seringkali memerlukan sumber daya finansial untuk melaksanakan berbagai kegiatan, seperti investasi dalam teknologi, pelatihan staf, atau perubahan proses bisnis.
-Budaya Organisasi: Budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan perubahan dapat mempengaruhi kapasitas organisasi untuk mengimplementasikan perubahan.
-Manajemen Proyek: Kemampuan organisasi untuk mengelola proyek dengan baik sangat penting.
-Penggunaan Teknologi: Organisasi yang memiliki infrastruktur teknologi yang memadai dan memanfaatkannya secara efektif dapat memiliki keunggulan dalam implementasi.

3. koordinasi dengan interaksi anatar aktor
Koordinasi dan interaksi antara aktor adalah hal yang penting dalam berbagai konteks, seperti politik, organisasi, ekonomi, dan sosial. Aktor dalam konteks ini dapat merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan, peran, atau tanggung jawab tertentu.
berikut adalah bentuk interaksi antar aktor
1. mengutub
2. sequential
3. reciprocal

selain itu ada juga Street-Level Bureaucratic merupakan aparat birokrasi ini yang langsung berinteraksi dengan masyarakat yang mana langsung bersentuhan dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik atau melakukan pelayanan publik.

Nama : Dita Nur Fattisyah
Npm : 2116041107

Organisasi dalam implementasi kebijakan ditandai dengan adanya sebuah aktivitas guna melihat pengarahan yang telah di keluarkan dengan sah dari suatu kebijakan dengan meliputi upaya dalam mengelola input agar dapat menghasilkan output dan outcomes bagi masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan pada suatu organisasi meliputi :

1. Lembaga pelaksana, yang meliputi :

- Lembaga otoritatif yaitu : eksekutif/pemerintah (dalam gagasan dikotomi politik-administrasi)
- Adanya pembagian tugas secara luas maka tugas lembaga politik (DPR) adalah merumuskan kebijakan.
- Setelah kebijakan diambil maka tugas eksekutif adalah mengeksekusi kebijakan tersebut
2. Kapasitas organisasi untuk implementasi sendiri meliputi berbagai kemampuan pemerintah dalam menyusun, mengembangkan, memimpin, dan mengendalikan, manusia, sumberdaya keungan, fisik dan informasi.
3. Koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan suatu mekanisme kerja yang saling berhubungan antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang ditentukan oleh otoritas, kepentingan, dan exchange. Mekanisme kerja pada koordinasi dan interaksi antar aktor dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu :
- pooled (mengutup) : melibatkan banyak organisasi (dep/lembaga/dinas) contohnya: mengentaskan kemiskinan di daerah yg melibatkan dinas.
- Sequential (berurutan) : melibatkan banyak organisasi dengan kelompok tertentu didasari oleh relasi input-output. Contohnya: implementasi bantusn beras yang dikelola oleh BPS, bulog, dan pemerintah daerah.
- Reciprocal (timbal balik): melibatkan beberapa organisasi, menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi. Contohnya implementasi program rehab- rekon pasca gempa bumi di bantul DIY
- Single agency (organisasi tunggal), melibatkan suatu badan atau sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dan tugas tertentu. Contohnya: seperti BKN mengawasi pemerintah guna menjaga transparansi dan akuntabilitas

Level street birokrasi dalam implementasi kebijakan merupakan aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik, contohnya seperti guru yang mengajar murid di sekolah. Dalam pengimplemntasikannya level street birokrasi mempunyai beberapa tahapan yaitu :

1. Pembuatan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan
3. Pelaksanaan kebijakan garda depan
4. Kelompok sasaran/ penerima perubahan/ target keputusan

Tipologi Level street birokrasi sangat berkaitan dalam penyampaian informasi kebijakan dalam
Menyembunyikan informasi, Menyampaikan informasi tidak lengkap, Pemberi informasi yang memadai. Selain itu, Level street birokrasi pemerintah mempunyai hak dalam mengambil keputusan sendiri dalam pengambilan wewenangnya dalam menghadapi situasi khusus, seperti inovasi baru yang dibuat oleh birokrat pada kalangan bawah dalam mereformulasikan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat atau elit politik dengan tujuan yang baik.

Nama : Rani Wulandari
NPM : 2116041098

Organisasi dan Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi kebijakan

Organisasi dalam implementasi kebijakan
Implementing agency (intansi pelaksana) pada dasarnya merupakan instansi atau organisasi baik pemerintah maupun swasta yang diberi wewenang dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Keterlibatan implementing agency dalam implementasi kebijakan sangat beragam akan tetapi, sampai saat ini birokrasi masih memiliki posisi yang sangat dominan dibandingkan dengan organisasi organisasi yang lain. Demi tercapainya tujuan birokrasi maka kapasitas organisasi harus dalam kondisi optimal yang saling mendukung antara satu sama lain. Proses implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai stakeholder memerlukan adanya kerjasama antar aktor yang berjalan dengan baik, terdapat beberapa mekanisme kerja yang menjelaskan mengenai pola hubungan interaksi antar stakeholder, yakini : mengutub (pooled), sequential dan resiprocal. Kemudian terdapat tipologi level street bereaucracy yakni menyembunyikan informasi, menyampaikan informasi tidak lengkap, dan pemberi informasi yang memadai.

Nama : febby afvia sarumaha
NPM : 2116041072
Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan
- Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh deliverymechanism (mekanisme penyampaian), yaitu bagaimana keluaran kebijakan dapat sampai kepada kelompok sasaran dengan berbagai kriteria yang tepat, seperti tepat sasaran, waktu, kualitas dan lain-lain serta dapat menjamin munculnya hasil kebijakan.
- Delivery mechanism keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh implementing agency, yaitu keberadaan organisasiatau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Keberhasilan birokrasi dalam implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi. Unsur- unsur penting dalam kapasitas organisasi yang melibatkan diantaranya : a) struktur, b) tim kerja, c)jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, d) kesesuaian tuj individu dengan pesan kebijakan, e) komitmen & kompetensi, serta f) pengalaman kerja & senoritas. Agar tujuan tercapai, maka kapasitas organisasi yang melibatkan keenam unsur harus optimal dan saling mendukung.
- Agar koordinasi dapat sukses, maka penanggungjawab implementasi perlu memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh stakeholders. ada 4 kategori mekanisme kerja/hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi, yaitu:
1) POOLED (MENGUTUP);
2) SEQUENTIAL (BERURUTAN);
3) RECIPROCAL (TIMBAL BALIK);
4) SINGLE AGENCY (ORGANISASI TUNGGAL)
- Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan, yang dalam studi implementasi disebut frontline bureaucrats atau street level bureaucrats. Ada beberapa tipologi birokrat garda depan berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yang mereka lakukan: (1). Suppress information bureaucrats; (2). Provide inadequate information bureaucrats; (3). Provide supportive information bureaucrats. Diskresi perlu diberikan kepada birokrat garda depan. Pertimbangannya adalah mereka yang paling memahami kondisi kelompok sasaran.

Nama : Kennya Shafaa Kaila
NPM : 2116041073

Organisasi dalam konteks pemerintahan mengacu pada struktur yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi pemerintahan bertujuan untuk menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Organisasi dan birokrasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dengan mengatur sumber daya, mengoordinasikan kegiatan, mengawasi pelaksanaan, dan mengukur hasil dari kebijakan yang diimplementasikan. Dalam hal ini, terdapat lembaga atau organisasi yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut, yaitu: Pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta, dan masyarakat. Keberhasilan dari implementasi kebijakan ini akan ditentukan oleh kapasitas organisasi. Selain itu, koordinasi dan interaksi antar aktor juga diperlukan dalam proses implementasi kebijakan.

Level street bureaucracy merupakan tingkat yang paling dekat dengan masyarakat atau pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Mereka berperan dalam menjembatani antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pemerintah pusat dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementor dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan. Untuk itu, birokrat garda depan memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan.

Nama : Shafa Hasnadita
NPM : 2116041085

Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki mandat, kapasitas dan koordinasi untuk menjalankan kebijakan. Organisasi atau lembaga yang bertindak sebagai implementing agency dapat berasal dari pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan masyarakat. Kapasitas organisasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, tim kerja, jumlah sdm, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan senioritas. Koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Koordinasi dan interaksi antar aktor ditentukan oleh autority, interest, dan exchange. Ada empat jenis mekanisme kerja yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan, yaitu pooled (mengutup), sequential (berurutan), reciprocal (timbal balik) dan single agency (organisasi tunggal). Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan dan kelompok sasaran atau penerima perubahan atau target keputusan.

Nama : Riska Adelia Pratiwi
NPM : 2116041096

Materi
Organisasi dan Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan

1. Implementasi agency
Merupakan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan meliputi Pemerintah (eksekutif, Legislatif), swasta, dan masyarakat.

2. Kapasitas organisasi
1. Struktur organisasi, berisi tentang bagaimana organisasi dijalankan dan bagaimana pertukaran informasi yang terjadi dalam organisasi
2. Tim Kerja, merupakan sekumpulan orang dengan keterampilan yang dimiliki saling bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Jumlah SDM yang dimiliki
4. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan,
5. Komitmen dan kompetisi, kompetisi diadakan secara sengaja untuk dapat dijadikan penilaian terhadap komitmen anggota terhadap organisasi.
6. Pengalaman kerja dan senioritas

3. Kordinasi dan interaksi antar aktor
Merupakan mekanisme kerja antar stakeholders yang terlibat dalam Implementasi kebijakan. Koordinasi dan interaksi ini ditentukan oleh authority (kewenangan), Interest (minat), Exchange (pertukaran)
Mekanisme kerja dilakukan dengan
1. Pooled (mengutip)
Dalam mekanisme kerja ini implementasi kebijakan melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran. Contohnya, pengentasan kemiskinan yang melibatkan beberapa dinas.
2. Sequental (berurutan)
Adanya kerja sama yang didasari oleh hubungan saling ketergantungan yang dihasilkan oleh relasi input-output. Contohnya, implementasi bantuan besar kepada keluarga miskin yang melibatkan organisasi seperti :BPS, Bulog, dan pemerintah desa.
3. Reciprocal (timbal balik)
Kerjasama yang melibatkan beberapa organisasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing namun dengan hasil yang saling membantu organisasi lainnya. Contohnya, implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi di Bantul, DIY
4. Single agency (organisasi tunggal)
Implementasi kebijakan dilakukan dengan cepat karena segala keputusan berada pada pucuk pimpinan meliputi semua kekuasaan, pengawasan, tanggung jawab dan tugas pekerjaan.

4. Level street bureaucracy dalam Implementasi kebijakan
1. Pembuatan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan
3. Pelaksanaan kebijakan garda depan
4. Kelompok sasaran
Level street bureaucracy menjadi sangat penting karena berkaitan dengan fungsi penyampaian program langsung kepada kelompok sasaran seperti yang dikatakan Riccuci, 2005 Level street bureaucracy are key Players in any policy implementation process.

5. Tipologi Level street bureaucracy berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan
1. Suppress information bureaucrats ( menyembunyikan informasi)
2. Provide inadequate information bireaucrats (menyampaikan informasi tidak lengkap)
3. Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yang memadai)

6. Diskresi bagi Level street bureaucracy
1. Ruang gerak bagi individu ketika menghadapi situasi khusus dapat memilih tindakannya sendiri dengan masih dalam batas wewenangnya. Contohnya, ketika kondisi di lapangan tidak sesuai dengan planning kebijakan yang akan mengatur.

Nama : Majid Duta Pranata
NPM : 2116041104

Dalam materi 15 mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik dijelaskan Implentasi kebijakan dilakukan oleh siapa, keberhasilan implemntasi dan cara koordinasi antar actor, dalam materi tersebut yang melaksanakannya yaitu organisasi atau Lembaga yang diberikan arahan atau tugas untuk mengimplementasikan kebijakan. Di pemerintahan kita tugas tersebut diberikan untuk organisasi pemerintah atau institusi pemerintah legislative, eksekutif, swasta dan masyarakat serta stakeholders yang terkait. Keberhasilannya dalam implementasi ditentujkan oleh kapasitas organisasinya tersebut. Kapasitasnya ini dibagi menjadi 6 point penting, yaitu:
1. Struktur organisasi
2. Tim kerja
3. Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki
4. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan
5. Komitmen dan persaingan atau kompetisi
6. Pengalaman kerja dan senioritas
Hal-hal diatas ini yang menjadi kunci keberhasilan dari suatu pengimplementasian kebijakan.
Dalam menyukseskan kapasitas organisasi tersebut diperlukan suatu koordinasi antara actor-aktor yang terlibat, dalam bentuk mekanisme atau struktur kerja dengan hubungannya antara stakeholders yang terkait dalampengimplementasian kebijakan . Aktor-aktor tersebut meliputi:
a) Kelompok yang memiliki otoritas, yaitu institusi yang memiliki kekuasaan atau berhak dalam pembuatan kebijakan mapun implemntasi
b) Kelompok berkepentingan, yaitu kelompok yang masuk dalam bagian pengimplementasi kebijakan
c) Kelompok perubahan, yaitu kelompok sasaran perubahan
Dalam struktur kerja sendiri terbagi dalam 4 tahapan, yaitu:
a) Pooled (Mengutup)
Pengimplementasian kebijakan yang melibatkan banyak organisasi namun hanya satu kelompok sasaran tertentu saja

b) Sequential (Berurutan)
Pengimplementasian melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi lain dengan relasi input-output

c) Reciprocal (Timbal Balik)
Hanya melibatkan beberapa organisasi saja dalam pengimplementasiannya, yang melaksanakan tugas dan menghasilkan output yang akan menjadi input bagi organisasi lain. Namun bisa juga berbalik yaitu menghasilkan output dan akan menjadi input untuk organisasi sebelumnya.

d) Single Agency (Organisasi Tunggal)
Adalah organisasi yang tuggal, artinya dalam pengimplementasian hanya satu instansi atau organisasi yang mengimplementasikan kebijakannya tersebut dengan berkerja sama dengan stakeholders yang terkait.

Dalam implemnetasi kebijakan juga kita mengenal Level Street Bureaucracy implementasi Kebijakan Publik, yaitu struktur pengimplementasian kebijakan public. Yaitu berurut yang dimulai dari pembuat kebijakan menuju pelaksana kebijakan yang kemudian pelaksana kebijakan garda depan, dan yang terkahir yaitu kelompok sasaran.
Kunci sukses dalam pengimplementasian yaitu kemampuan implementator yang mampu menginterpretasikan tujuan kebijakan public tersebut. Dilain sisi kunci kesuksesan tersebut merupkan tugas yang haurs dipenuhi oleh birokrat garda depan dan juga harus terus menjalin komunikasi antar Lembaga. Untuk fungssi birokrat garda depan sendiri yaitu menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.
Para tokoh juga ikut mengartikan birokrat garda depan dalam level birokrasi, salah satunya Lipsky (1980), yang menyatakan “Pekerja layanan publik yang berinteraksi langsung dengan warga dalam prosesnya pekerjaan mereka, dan yang memiliki substansial kebijaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaannya disebut birokrat tingkat jalanan”.
Adapun tipologi di dalam Level Street Bureaucracy implementasi Kebijakan Publik, yaitu:
a. Suppress Information Bureaucrats (Menyembunyikan Informasi)
b. Provide Inadequate Information Bureaucrats (Menyampaikan Informasi Tidak Lengkap)
c. Provide Supportive Information Bureaucrats (Pemberi Informasi Yang Memadai)

kemudian untuk ruang gerak birokrat garda depan, yaitu ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Misalnya, apabila kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan

Nama : Erya Lukyta Ningtyas
NPM : 2116041080

ORGANISASI DAN PERAN BIROKRAT GARDA DEPAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
1. Terdapat beberapa implementing agency yang terlibat dalam implementasi kebijakan yaitu meliputi:
Pemerintah (Eksekutif), Badan Legislatif (DPR/DPRD), Sektor Swasta, Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organizations/CSOs).
2. Pentingnya kapasitas organisasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan
kapasitas organisasi yang optimal dan berkualitas sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, tim kerja, sumber daya manusia, kesesuaian tujuan, komitmen dan kompetensi personel, serta pengalaman kerja dan senioritas, semua berperan dalam meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan perannya sebagai implementer kebijakan.
3. Koordinasi dan Interaksi Antar Aktor
Implementasi kebijakan yang melibatkan struktur multi-organisasi membutuhkan koordinasi antar unit organisasi. Koordinasi adalah proses penggabungan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Mekanisme kerja yang tepat, seperti pooled (banyak organisasi terlibat dengan satu kelompok sasaran tertentu), sequential (banyak organisasi terlibat dengan kelompok sasaran tertentu), reciprocal (implementasi melibatkan beberapa organisasi dan output yang dihasilkan oleh satu organisasi menjadi input bagi organisasi lain), dan single agency, diperlukan dalam implementasi. Koordinasi yang efektif dan mekanisme kerja yang tepat penting dalam implementasi kebijakan multi-organisasi.

Level street bureaucracy memiliki peran penting yaitu, pembuat kebijakan (policy makers), pelaksana kebijakan (policy implementers), pelaksana kebijakan garda depan (frontline policy implementers), kelompok sasaran penerima perubahan (target group).

Nama : Indy Shafira
NPM : 2116041086

A.Implementing agency adalah organisasi atau lembaga yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Implementing agency meliputi pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta, dan masyarakat. Keberhasilan dari implementing agency ditentukan oleh kapasitas organisasi itu sendiri. Kapasitas organisasi meliputi 6 (enam) hal, yaitu struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaiam tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas.

B. Koordinasi dan interaksi antar aktor
Yang dimaksud dengan koordinasi dan interaksi antar aktor adalah mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini ditentukan oleh authority, interest, dan exchange. Mekanisme kerja dilakukan melalui:
1. Pooled (mengutup)
Implementasi kebijakan ini melibatkan banyak organisasi (departemen/lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. Sequential (berurutan)
Implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output.
3. Reciprocal (timbal balik)
Implementasi ini melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing yang akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain. Namun pada titik tertentu proses itu akan berbalik saat input akan menghasilkan output yang akan digunakan untuk input bagi organisasi sebelumnya.
4. Single Agency (organisasi tunggal)

C. Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan
1. Pembuat kebijakan
2. Pelaksana kebijakan
3. Pelaksanan kebijakan garda depan
4. Kelompok sasaran atau penerima perubahan

- peran dan urgensi :
1. Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementor dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan
2. melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan & menjalin komunikasi antar lembaga adalah tugas birokrat garda depan
3. Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.

- Tipologi level street bureaucracy :
1. Supress informasion bureaucrats (menyembunyikan informasi)
2. Provide indequate information bureaucrats (menyampaikan informasi tidak lengkap)
3. Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yg memadai)

D. Diskresi bagi level street bureaucracy adalah ruang gerak bagi indovidu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus.

Nama: Miranda Dwi Sapitri
Npm: 2116041091

Resume
Organisasi & Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan.
Implementing agency? Organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi. Adapun kapasitas organisasi, yaitu: Struktur organisasi; Tim kerja; Jumlah SDM yang dimiliki; Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan; Komitmen dan Kompetensi; Pengalaman kerja dan senioritas.
Koordinasi & Interaksi Antar Aktor: mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan, yang ditentukan oleh “autority, interest, exchange”.
Mekanisme kerja dilakukan melalui:
Pooled (mengutup): Implementas kebijakan yang melibatkan banyak organisasi (dep/lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu
Sequential (berurutan): Melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adany hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yan bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output
Reciprocal (timbal balik): Melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input.
Single Agency (organisasi tunggal): hanya melibatkan satu agensi.
Level Street Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan, yaitu: 1) Pembuat Kebijakan; 2) Pelaksana Kebijakan; 3) Pelaksana Kebijakan Garda Depan; 4) Kelompok Sasaran/Penerima Perubahan/Target Keputusan.
Berikut ini peran dan urgensi level street bureaucracy:
Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator adalah menginterpretasikan tujuan kebijakan.
Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan.
Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.
Tipologi Level Street Bureaucracy Berkaitan Penyampaian Informasi Kebijakan.
1)Suppress information bureaucrats (menyembunyikan informasi).
2)Provide inadequate information bureaucrats (menyampaikan informasi tdk lengkap).
3)Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yg memadai).
Diskresi bagi Level Street Bureaucracy: Ruang gerak bagi individu memilih tindakan sendiri yang pelaksana di lapangan untuk otonom wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus.

Nama : Nur Anisa
NPM : 2116041077

Review Materi Pertemuan 15

Pada pertemuan ke 15 mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik membahas mengenai organisasi dan birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan. Materi ini pertama membahas tentang siapa implementing agency? Implementing Agency ialah organisasi atau lembaga yang diberi wewenang untuk dapat mengimplementasikan kebijakan, yaitu meliputi pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta, dan masyarakat. Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dapat dilihat dari kapasitas organisasinya. Lalu, apasih kapasitas organisasi itu? Mengutip dari jurnal birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik bahwa kapasitas organisasi merupakan suatu kemampuan organisasi dalam melakukan sebuah pekerjaan atau menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan (Ristanti dkk, 2021). Dalam kapasitas organisasi meliputi beberapa indikator, yaitu struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetisi, serta pengalaman kerja dan senioritas.

Selain itu, materi ini membahas mengenai koordinasi dan interaksi antar aktor atau dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme kerja dan hubungan antar stakrholders yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini ditentukan oleh autority, interest, and exchange. Mekanisme kerja tersebut dilaksanakan melalui beberapa cara, yaitu pooled (mengutup), sequential (berurutan), reciprocal (timbal balik), dan single agency (organisasi tunggal).
• Mengutub (Pooled), yaitu implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi (dep/lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu. Contohnya ialah pengentasan kemiskinan di daerah yang melibatkan beberapa dinas atau SKPD.
• Berurutan (Squential), yaitu implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan saling keterkaitan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, sebab logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output. Contohnya adalah implementasi program bantuan beras untuk kelurga miskin (raskin) yang melibatkan beberapa otganisasi, seperti BPS, Bulog, dan Pemerintah desa.
• Timbal Balik (Reciprocal), ialah implementasi kebijakan yang melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organsiasi, sehingga dapat menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi lain. Akan tetapi, pada titik tertentu proses tersebut akan berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input. Contohnya adalah implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi di Bantul, DIY.

Materi ini juga membahas tentang level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan, yang meliputi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda terdepan, serta kelompok sasaran atau penerima perubahan atau target keputusan. Adapun beberapa peran dan urgensi pada level street bureaucracy, yaitu:
• Salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi ialah kemampuan implementator yaitu dengan menginterpretasikan tujuan dalam kebijakan.
• Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai impementer kebijakan.
• Berkaitan dengan fungsinya, yaitu menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.

Berikut ini pengertian level street bureaucracy menurut para ahli, yakni:
Lipsky (1980)
“Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work are called street-level bureaucrats”.
Riccucci (2005)
Are key players in any policy-implementation process.

Tipologi Level Street bureaucracy Berkaitan dengan Penyampaiaan Informasi Kebijakan, yang meliputi:
• Suppress information bureaucrats (menyembunyikan informasi)
• Provide inadequate information bureaucrats (menyampaikan informasi tidak lengkap)
• Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yang memadai).

Terdapat diskresi bagi level street bureaucracy, yaitu sebagai ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk dapat memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Contohnya ialah apabila suatu kebijakan tidak mengatur atau mengatur tetapi berbeda dengan kondisi lapangan.

Nama: Adelia Chairunnisa Pane
NPM: 2116041090

Organisasi dan birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan.
Adapun organisasi dalam implementasi kebijakan meliputi siapa implementing agency nya, bagaimana kapasitasi organisasi untuk implementasi, hingga koordinasi dan interaksi antar aktor.
Implementing agency merupakan organisasi atau lembaga yang mendapat mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Adapun tokoh-tokohnya adalah mulai dari pemerintah eksekutif, legislatif, pihak swasta, hingga masyarakat.
Kapasitas organisasi meliputi struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen, kompetensi, hingga pengalaman kerja serta senioritas.
Koordinasi dan interaksi antar aktor bisa juga disebut sebagai "mekanisme kerja" serta hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Adapun proses dalam "mekanisme kerja" dilakukan melalui pooled, sequential, reciprocal, single agency.
Kemudian "level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan" yang meliputi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana garda depan, serta kelompok sasaran atau target penerima perubahan. Kemudian terdapat tipologi level street birokasi meliputi supress information bureaucrats, provide inadequate information, dan provide supportive information.

Nama : Elfani Rachel S
NPM : 2116041074

Implementing agency merupakan organisasi atau lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan kebijakan baik pemerintah(eksekutif), legislatif, swasta dan masyarakat. Kordinasi dan interaksi antar aktor adalah mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang ditentukan oleh autority, interest, exchange. Mekanisme kerja dapat dilakukan melalui pooled (mengutub), sequential (berurutan), reciprocal (timbal balik), single agency (organisasi tunggal).

Tingkat bawah birokrasi berperan juga dalam implementasi kebijakan sebagai pembuat kebijakan - pelaksana kebijakan - pelaksana kebijakan garda depan - kelompok sasaran, penerima perubahan, target keputusan. Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator untuk menginterpretasikan tujuan kebijakan dan menjalin komunikasi antar lembaga yang menjadi tugas birokrat garda depan dan yang akan menyampaikan program langsung kepada kelompok sasaran.

Tipologi level street birokrasi mengacu pada penyampaian informasi kebijakan
1) Suppress information bureaucrats (menyembunyikan informasi)
2) Provide inadequate information bureaucrats (menyampaikan informasi tidak lengkap)
3) Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yang memadai)

Ruang gerak untuk bebas bertindak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Oleh karena itu, organisasi, pemerintah, maupun birokrat tingkat bawah pun memiliki peran dan urgensi dalam implementasi kebijakan.

Nama: Ni’matul Lu’lu’in
NPM: 2116041079
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi beserta cara penyampaiannya terhadap kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh organisasi atau lembaga yang diberi amanah/ kewenangan untuk melaksanakan kebijakan. Kapasitas organisasi sebagai suatu sesatuan yang melibatkan beberapa unsur yaitu: struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas.
Agar koordinasi dapat sukses, maka penanggungjawab implementasi perlu memahami
mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh stakeholders.
Agar koordinasi dapat sukses, maka penanggungjawab implementasi perlu memahami
mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh stakeholders.
Selanjutnya agar koordinasi berjalan sukses, maka sangat diperlukan interaksi dan saling kordinasi antar unit kerja dalam suatu organisasi dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada dalam proses implementasinya. Ada kategori mekanisme kerja atau hubungan antara stakeholder yang terlibat dalam implementasi yaitu:
1. mengutub (pooled) Proses implementasi dengan menggunakan mekanisme ini terjadi ketika suatu kebijakan melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. mekanisme kerja sequential, Mekanisme kerja ini terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu.
3. Mekanisme kerja resiprocal, proses ini terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan beberapa organisasi dan untuk mencapai tugas masing-masing.
Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan. Ada tiga tipologi birokrat Garda depan berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yang mereka lakukan, yaitu:
1. suppress information bureaucrats, birokrat menyembunyikan sebagian informasi yang seharusnya disampaikan kepada kelompok sasaran ini.
2. provide inadequate information bureaucrats, birokrat yang menyediakan informasi kepada kelompok sasaran dilakukan dengan tidak lengkap sehingga kelompok sasaran kurang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang tujuan dan manfaat.
3. provide supportive information bureaucrats, birokrat memberikan informasi secara memadai, akurat, dan adil kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.

Nama: Putri Della Puspita
Npm. : 2116041076

Hasil Resume Materi Pertemuan 15 Organisasi dan Birokraat Garda Depaan dalam Implementasi Kebijakan :

1. Siapa implementasi agency ?
- Jika mengacu pada dikotomi politik administrasi maka implementasi agensi adalah eksekutif atau pemerintah
- Untuk itu pemerintah membentuk organisasi yang solid yang disebut dengan birokrasi
-Dalam rangka ini dilakukan pembagian tugas secara vertikal (yaitu mendasar level jenjang pemerintahan) maupun horizontal (berdasar kementerian atau SKPD).
- Perlibatan legislatif lebih banyak dilakukan melalui jaring asmara ( menjaring aspirasi masyarakat) juga dalam bentuk sosialisasi kebijakan.
- swasta juga berperan dalam implementasi dalam bentuk kemitraan (publik private partnership/PPP) . Swasta banyak dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan karena swasta mempunyai keunggulan dalam hal cara kerja,SDM, kecepatan adopsi, perkembangan iptek.
-civil society organization (CSOs): seperti LSM paguyuban ormas komunitas keagamaan dan sebagainya. Di mana hal ini disebabkan sifat organisasi civil society lebih dekat dengan kelompok sasaran dan sifatnya non profit. Mempunyai sumber daya manusia yang fleksibel dan basis norma yang kuat di mata sasaran kebijakan terutama untuk program yang orientasi sosialisasi tinggi.

2. Kapasitas organisasi untuk implementasi

birokrasi menjadi tulang punggung implementasi untuk itu diperlukan kapasitas organisasi yang memadai untuk tugas implementasi. Kapasitas organisasi merupakan suatu kesatuan unsur organisasi yang melibatkan
a.) Struktur
b.) Mekanisme kerja atau koordinasi antar unit
C.) Sumber daya manusia yang ada
d.) Dukungan finansial serta sumber daya lain yang dibutuhkan.
Agar tujuan kebijakan dapat tercapai maka unsur-unsur tersebut harus saling mendukung satu sama lain dalam proses implementasi kebijakan di mana desain struktur harus tepat, sesuai dengan visi dan misi dan lingkungan tugas. Kemampuan sumber daya manusia yang knowledge dan skil yang mumpuni Serta adanya personality dalam mendukung implementasi yang telah direncanakan tersebut. Dana dan sumber daya yang lain juga harus mencukupi karena hal akan itu mempengaruhi kualitas organisasi pelaksana.

3. Koordinasi dan interaksi antar aktor

Mengingat dalam implementasi banyak dilibatkan beberapa unit organisasi maka diperlukan koordinasi yang baik, di mana agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka seluruh stakeholder harus memahami mekanisme kerja implementasi. Menurut hasil dari o Toole (2000) ada beberapa kategori mekanisme kerja implementasi , yaitu :
1.) Mekanisme kerja mengutup( pooled): Melibatkan banyak aktor tapi hanya satu kelompok sasaran dan tujuan tertentu saja ( misal penanggulangan kemiskinan, dimana dalam hal ini tugas semua dinas sama yaitu mengentaskan kemiskinan sesuai dengan bidangnya .

2.) Mekanisme kerja squential : melibatkan banyak organisasi dengan
kelompok sasaran tertentu dengan adanya
hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output . ( Misal: Implementasi program bantuan
beras untuk keluarga miskin (raskin) yang
leibatkan beberapa organisasi: BPS, Bulog,
dan Pemerintah Desa. Dimana kerja BPS disini adalah mendata, Bulog ( Menentukan jumlah beras), serta pemerintah desa mendistribusikan nya.

3.)Mekanisme kerja Reciprocal : Melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas
mereka masing-masing organisasi
akan menghasilkan output yang akan
menjadi input organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses
tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan
digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya
memberikan input . Misalnya dalam Implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa
bumi yang dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah desa, pemerintah kabupaten , pemerintah provinsi , dan pemerintah pusat . (Desa akan mendata dan akan doterima oleh Pemerintah kabupaten setelah itu akan diverifikasi dan dilaporkan ke provinsi untuk selanjutnya dilaporkan ke pusat untuk memperoleh bantuan

Nama : Renita Dita Cahyani
NPM : 2116041089

Resume materi pertemuan 15
Dalam proses implementasi kebijakan, keberadaan organisasi atau lembaga berperan menjadi implementing agency. Adanya impementing agency ini mempengaruhi keberhasilan dari delivery mechanism. Selanjutnya, keberhasilan dari implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh delivery mechanism. Dengan keterkaitan ini menjadikan organisasi maupun lembaga menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan. Adapun lembaga atau organisasi yang paling otoritatif untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta, dan masyarakat. Guna dapat menjalankan tugasnya dalam mengeksekusi kebijakan, pemerintah membentuk birokrasi yang kemudian dibagi menurut spesialisasinya baik itu dalam bentuk kementerian/lembaga maupun dinas/SKPD pada level pemerintah daerah. Dalam menerapkan kebijakan, keberhasilan birokrasi dipengaruh oleh kapasitas organisasi.

Kapasitas organisasi dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti, struktur organisasi, tim kerja, sumber daya yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen & kompetensi, dan pengalaman kerja & senioritas. Demi tercapainya tujuan maka unsur-unsur kapasitas organisasi ini harus berjalan secara optimal. Ketepatannya dapat dilihat dari kesesuaian antara misi yang harus dicapai dengan karakteristik lingkungan organisasi bekerja sebagai implementer. Koordinasi dan interaksi antar aktor unit organisasi juga menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dimana agar organisasi dapat sukses maka penanggung jawab implementasi perlu untuk memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh stakeholders. Terdapat 4 Kategori mekanisme kerja antar aktor yang terlibat dalam implementasi, diantaranya yaitu Pooled (Mengutub), Sequential (Berurutan), Reciprocal (Timbal Balik), dan Single Agency (Organisasi Tunggal).

Peran dan Urgensi Level Street Bureaucracy menjadi kunci sukses keberhasilan implementasi. Salah satunya yaitu SDM Birokrasi yang berperan secara langsung untuk mewujudkan tujuan kebijakan dari mulai mendata kelompok sasaran yang eligible, melakukan sosialisasi, mendistribusikan keluaran kebijkan kepada kelompok sasaran, memastikan bahwa keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, dan memastikan juga jika keluaran kebijkan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran secara baik dan benar agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Terdapat tipologi Level Street Bureaucracy yang berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yaitu
1. Suppress Information Bureaucrats (menyembunyikan informasi)
2. Provide Inadequate Information Bureaucrats (menyampaikan secara informasi tidak lengkap)
3. Provide Supportive Information Bureaucrats (pemberi informasi yang memadai)

Diskresi bagi level street bureaucracy diperlukan karena dengan pertimbangan mereka lah yang paling memahami kondisi kelompok sasaran. Selain itu jika dihadapkan dalam situasi khusus di lapangan maka mereka sudah mengetahui tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan batas wewenangnya.

NAMA : MADE DARME WINTARA
NPM : 2116041094
KELAS : REGULER B

Organisasi dan Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan
Pada dasarnya, setelah membaca materi ini, saya memahami bahwa badan pelaksana birokrasi adalah badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Aktor-aktor tersebut meliputi eksekutif dan legislatif, sektor swasta, dan masyarakat. Keberhasilan penerapan Anda juga bergantung pada kinerja organisasi Anda.

Kompetensi dalam suatu organisasi berarti:
Pertama, bagaimana struktur organisasi Anda? Apakah begitu berlapis sehingga sulit untuk mengambil keputusan? Kedua, tentang tim kerja. Dengan kata lain, apakah tim kerja dapat beradaptasi dan mampu menjalankan tugasnya. Ketiga, sumber daya yang ada sangat kompetitif dan dapat melakukan tugas dengan baik. Keempat: Kecocokan pribadi dengan pesan-pesan politik. Kelima tentang komitmen dan kapabilitas yang dibangun bersama dalam organisasi. Dan terakhir, jumlah pengalaman kerja dan senioritas dalam organisasi.

Ini merujuk pada bagaimana koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan mekanisme yang bekerja, dan bagaimana hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh kekuatan, kepentingan, dan pertukaran. Mekanisme tindakan diimplementasikan dengan cara yang berbeda.

1) Singkatnya (kutipan), banyak organisasi yang terlibat dalam menegakkan kebijakan mekanisme ini.
2) Berurutan (sequential), pelaksanaan kebijakan dalam mekanisme ini melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.
3) Timbal Balik (Reciprocity): Implementasi kebijakan dalam mekanisme ini melibatkan banyak organisasi, masing-masing dengan kontrol yang menghasilkan output dan input.
4) agen tunggal.

Level birokrasi jalanan dalam proses implementasi kebijakan terdiri dari pembuat kebijakan, penegak kebijakan, pelaksana kebijakan avant-garde dan kelompok sasaran perubahan. Peran dan urgensi level birokrasi jalanan merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi, menafsirkan tujuan politik dan membangun komunikasi antar lembaga. Inilah tugas birokrat sebagai pelopor pembuat kebijakan, menyampaikan program langsung kepada khalayak sasaran. Sehubungan dengan direktur tingkat birokrasi jalanan, petugas penegak hukum lokal individu dapat memilih tindakan otonom mereka sendiri dalam keadaan tertentu dalam yurisdiksi mereka.

Nama: Andhika Artha Pratama
NPM : 2116041093

Implementing Agency merupakan lembaga atau organisasi yang diberikan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan seperti, pemerintah, legislative, swasta dan masyarakat. Dimana dengan keberadaannya menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan Delivery Mechanism.

Ketepatan dapat dilihat sebagai kesesuaian antara misi yang harus dicapai dengan karakteristik lingkungan tugas dimana organisasi bekerja sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi sebagai implementer. Agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai, maka ada empat unsur yang harus diperhatikan seperti, a) struktur, b) mekanisme kerja, c) sumberdaya manusia, d) dukungan financial serta sumberdaya yang dibutuhkan organisasi untuk bekerja, kemudian kapasitas organisasi yang melibatkan keempat unsur tersebut harus optimal dan saling mendukung.

Ada beberapa tipologi birokrat garda depan berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yang mereka lakukan: (1). Suppress information bureaucrats; (2). Provide inadequate information bureaucrats; (3). Provide supportive information bureaucrats. Dari ketiga tipologi tersebut, dapat dikatakan melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga itu merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan, yang dalam studi implementasi disebut frontline bureaucrats atau street-level bureaucrats. Maka daripada itu, diskresi perlu diberikan kepada birokrat garda depan. Pertimbangannya adalah mereka yang paling memahami kondisi kelompok sasaran yang ada.

Nama : Anna Maria
NPM : 2116041100

Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan
Organisasi Dalam Implementasi Kebijakan
1. Implementing Agency
a. Organisasi atau Lembaga yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan
b. Pemerintah, Eksekutif, Legislatif, Swasta Dan Masyarakat
2. Kapasitas Organisasi
a. Struktur organisasi
b. tim kerja
c. jumlah SDM yang sedikit
d. kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan
e. komitmen kompetensi
f. pengalaman kerja dan senioritas
3. Koordinasi & Interaksi antar aktor
Ditentukan oleh : Autority, interest, exchange. Mekanisme kerja yang dilakukan pooled (mengutup), sequential (berurutan), reciprocal (timbal balik), single agency (organisasi tunggal).
Level Street Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan
1. pembuat kebijakan
2. pelaksana kebijakan
3. pelaksana kebijakan farda depan
4. kelompok sasaran/penerima perubahan/target keputusan
Peran dan Urgensi Level Street Bureaucracy
Kunci keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator dalam mengintrepretasikan tujuan kebijakan
Level Street Bureaucracy
Lipsky (1980)
“ Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work are called street level bureaucrats”
Ricucci, 2005
Are key players in any policy – implementation procces
Tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan
1. suppress information bureaucrats ( menyembunyikan informasi )
2. provide inadequate information ( menyampaikan informasi tidak lengkap )
3. provide supportive information bureaucrats ( pemberi informasi yang memadai )
Diskresi bagi level street bureaucracy
Ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yg otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus

Nama : Reno Setiawan
NPM. : 2116041082

Organisasi dalam implementasi kebijakan
1. implementing agency
Implementing agency adalah sebuah Lembaga atau organisasi yang kemudian diberi amanat dan tugas untuk menjalankan suatu kebijakan. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud diantaranya adalah pemerintah lembaga eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat. Pengimplementasian kebijakan untuk meraih keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus.
2. kapasitas organisasi
kapasitas dalam konteks organisasi berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi publik, termasuk kemampuan dalam penyelenggaraan layanan. Yang termasuk dalam kapasitas organisasi, yaitu: pengalaman kerja yang dimiliki oleh anggota organisasi, komitmen beserta kompetensi, ketepatan akan tujuan dengan pesan kebijakan yang ada, jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki suatu organisasi, tim kerja, dan struktur orgaisasi yang dimiliki.
3. koordinasi dan intraksi antar aktor
koordinasi dan intraksi antar aktor dalam hal ini berarti mekanisme kerja beserta hubungan antar pemegang kepentingan atau stakeholders yang diberikan amanat untuk berperan dalam mengimplementasikan kebijakan. Pembagian tugas ditentukan berdasarkan kewenangan, kepentingan, dan exchange.
Mekanisme kerja dilakukan melalui:
1) Pooled (mengutub)
organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan implementasi tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap lembaga yang memuaskan untuk suatu kelompok sasaran tertentu dengan hasil akhir.
2) Sequential (berurutan)
Dalam mekanisme ini mengikutsertakan banyak organisasi dan memiliki hubungan saling ketergantungan. Dimana suatu satuan organisasi harus pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lain dapat bekerja dan didasarkan pad relasi input dan output.
3) Reciprocal (timbal balik)
Merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.
4) Single agency (organisasi tunggal)

Nama : Fillipo Aziel Sava
NPM : 2116041084

Implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai bidang organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan tertentu, kapasitas dan koordinasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Organisasi atau lembaga yang berfungsi sebagai badan eksekutif dapat berasal dari pemerintah (administrasi), parlemen, swasta, dan masyarakat. Kemampuan organisasi meliputi, misalnya struktur organisasi, kelompok kerja, jumlah sumber daya manusia, keselarasan tujuan individu dengan pesan politik, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan pengalaman kerja. Koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan mekanisme aksi dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Tokoh implementasi kebijakan meliputi eksekutif, parlemen, sektor swasta dan sektor publik. Kapasitas organisasi meliputi struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia yang berdedikasi, keselarasan tujuan individu dengan pesan politik, komitmen, kompetensi, pengalaman kerja dan pengalaman profesional. Koordinasi dan interaksi antar aktor juga dapat digambarkan sebagai mekanisme tindakan dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Suatu proses dalam mekanisme yang berfungsi dilakukan oleh agen tunggal yang terhubung, berurutan, dan timbal balik. Salah satu kunci keberhasilan implementasi adalah kemampuan pelaksana dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan dan menciptakan komunikasi antar lembaga, yang menjadi tugas petugas frontline dan pemberi program langsung kepada kelompok sasaran.