RESPONSI

RESPONSI

Re: RESPONSI

oleh SYAZA CHAIRUNNISA -
Jumlah balasan: 0
Nama: Syaza Chairunnisa
NPM: 2116041025

Implementing Agency adalah organisasi atau badan (pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta, dan masyarakat) yang diberi mandat untuk melaksanakan suatu kebijakan efektivitas suatu implementasi yang juga ditentukan oleh kompetensi organisasi. Dengan kapasitas organiasinya yang terdiri dari:
1. Ada struktur organisasi.
2. Ada kelompok kerja.
3. Kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki
4. Tujuan individu yang konsisten dengan pesan kebijakan
5. Dedikasi dan keahlian
6. Pengalaman kerja dan pangkat sebelumnya.
Implementasi suatu kebijakan tentu saja diikuti dengan koordinasi dan interaksi antar aktor, sehingga implementasi terjadi atau merupakan suatu proses, atau secara alternatif dapat disebut sebagai “mekanisme kerja”. Otoritas, kepentingan, dan pertukaran (autority, interest, dan exchange) semuanya berperan dalam hal ini. Yang didalamnya terdapat beberapa mekanisme antara lain:
a) pooled (mengutup) : adalah pelaksanaan kebijakan yang melibatkan banyak entitas (departemen/instansi/dinas) dengan satu kelompok sasaran. Salah satu contohnya adalah penanggulangan kemiskinan di daerah yang melibatkan banyak instansi/SKPD.
b) sequental (berurutan) : Karena logika kerja implementasi sekuensial dibangun di atas hubungan input-output, menggabungkan beberapa organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan yang saling bergantung antara satu organisasi dengan organisasi lainnya adalah penting.
c) reciprocal (timbal balik) : yaitu melibatkan beberapa organisasi, dan masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input bagi organisasi lain, namun pada suatu saat proses akan berbalik arah ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input.
d) single agency (organisasi tunggal)
Adapun pula dalam pelaksanaan kebijakan, ada empat tingkatan Level Street Bereaucracy:
1. Pembuat keputusan
2. Pelaksana kebijakan
3. Mengedepankan kebijakan yang mutakhir
4. Kelompok sasaran/penerima perubahan/sasaran keputusan
Tanggung jawab utama Level Street Bereaucracy adalah untuk memahami tujuan kebijakan, mengatur komunikasi antar-lembaga, dan menyampaikan program langsung ke populasi sasaran. Mereka memiliki keleluasaan, atau kemampuan untuk memilih tindakan mereka sendiri dalam menghadapi situasi unik di lapangan dalam batas kewenangan. Level Street Bereaucracy mungkin melibatkan perilaku seperti menyembunyikan informasi, menyajikan informasi yang tidak memadai, atau memberikan informasi yang cukup saat melaporkan informasi kebijakan. Oleh karena itu, Level Street Bereaucracy sangat menentukan dalam implementasi kebijakan karena melibatkan banyak pihak dan melakukan kegiatan di lapangan untuk mencapai tujuan kebijakan.