Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik REG A

Nama: Khansa Dewinta Kusuma
NPM: 2116041018

ORGANISASI & BIROKRAT GARDA DEPAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. SIAPA IMPLEMENTING AGENCY?
- organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan.
- Pemerintah Eksekutif, Legislatif, Swasta, dan Masyarakat
Dan keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi.

2. KAPASITAS ORGANISASI?
- Adanya struktur organisasi
- Adanya tim kerja
- Jumlah SDM yang dimiliki
- Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan
- Komitmen dan kompetensi
- Pengalaman kerja dan senioritas.

3. KOORDINASI &INTERAKSI ANTAR AKTOR
Merupakan mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang ditentukan oleh authority, interest, dan exchange.

Mekanisme kerja dilakukan melalui:
1. MENGUTUB (POOLED) adalah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi (dep/lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu. Contohnya yaitu Pengentasan kemiskinan di daerah yang melibatkan beberapa dinas/SKPD.

2. BERURUTAN (SEQUENTIAL) yaitu melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adany hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yan bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output. Contohnya yaitu Implementasi program bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang leibatkan beberapa organisasi: BPS, Bulog dan Pemerintah Desa.

3. TIMBAL BALIK (RECIPROCAL) yaitu melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input. Contohnya yaitu Implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi di Bantul, DIY

4. ORGANISASI TUNGGAL (SINGLE AGENCY)

LEVEL STREET BUREAUCRACY DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
1. Pembuat Kebijakan
2. Pelaksana Kebijakan
3. Pelaksana Kebijakan Garda Depan
4. Kelompok Sasaran/Penerima Perubahan/Target Keputusan

PERAN DAN URGENSI LEVEL STREET BUREAUCRACY
Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah
a. kemampuan implementator adalah menginterpretasikan tujuan kebijakan
b. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan
c. Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.

LEVEL STREET BUREAUCRACY
LIPSKY (1980)
"Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work are called street-level bureaucrats"

Riccucci, 2005
are key players in any policy implementation process

TIPOLOGI LEVEL STREET BUREAUCRACY BERKAITAN PENYAMPAIAN INFORMASI KEBIJAKAN
1) Suppress information bureaucrats (Menyembunyikam Informasi)
2) Provide inadequate information bureaucrats (Menyampaikan Informasi tidak Lengkap)
3) Provide supportive information bureaucrats (Pemberi Informasi yang Memadai)

DISKRESI BAGI LEVEL STREET BUREAUCRACY
ruang gerak, bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Misal, apabila kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan.

organisasi dan birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan

-implementing agency ialah organisasi atau lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengimplementasikan kebijakan yang terlibat di dalamnya ialah pemerintah eksekutif legislatif swasta serta masyarakat.
-kapasitas organisasi terdiri dari struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan senioritas.
-koordinasi dan interaksi antar aktor itu kan oleh authority, interest, exchange. dalam koordinasi mekanisme kerja dilakukan melalui
1. POOLED (MENGUTUP) implementasi yang melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu contohnya pengentasan kemiskinan di daerah yang melibatkan beberapa dinas atau SKPD
2. SEQUENTIAL (BERURUTAN); melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sosial tertentu Dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara organisasi tersebut, contohnya program bantuan raskin yang melibatkan beberapa organisasi
3. RECIPROCAL (TIMBAL BALIK) menyebabkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input transaksi lain, contohnya implementasi program rehab rekom pasca bencana gempa bumi di Bantul
4. SINGLE AGENCY (ORGANISASI TUNGGAL

-level street bureaucracy dalam fermentasi kebijakan dalam hal ini adalah pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan kelompok sasaran atau penerima perubahan target keputusan.
-peran dan urgensi level street bureaucracy
salah satu kunci kesuksesan implementasi adalah kemampuan implementer dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan.
-level street bureaucracy lispky (1980)
Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work are called street-level bureaucrats.
-tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan
suppres information bureaucrats, provide inadequate information, provide supportive information
-diskresi dalam level street bureaucracy
ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus misal apabila kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan

Dela Amanda
2116041014

Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan

Organisasi dalam implementasi kebijakan terdapat:
1. Siapa implementing agency yang merupakan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. terdapat eksekutif, legislatif, swasta dan juga masyarakat. Keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas dalam organisasi.
2. Kapasitas Organisasi. yaitu terdiri dari struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM, kesesuaian tujuan individu, komitmen dan juga pengalaman kerja.
3. Koordinasi dan interaksi antar aktor. merupakan mekanisme kerja dan hub. antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang ditentukan oleh authority, interest, dan exchange.
Mekanisme kerja dilakukan melalui:
a. Polled (mengutub) yaitu implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan 1 kelompok sasaran tertentu.
b. Sequential yaitu melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu yang memiliki hubungan saling ketergantungan.
c. Reciprocal melibatkan banyak organisasi untuk menjalankan tugas masing" yang menghasilkan output untuk dijadikan input bagi organisasi lain.
d. single agency (organisasi tunggal)

Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan terdapat pembuatan kebijakan, prlaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan dan kelompok sasaran. Memiliki peran dan urgensi seperti Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan. Tipologinya berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan seperti menyembunyikan info, menyampaikan info yang tidak lengkap, dan pemberi info yg memadai. Diskresi bagi level street yaitu ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus.

Nama : Arum Monica Putri
NPM: 2116041030

Izin menjawab bu,

Implementing Agency adalah organisasi atau lembaga (pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta serta masyarakat) yang diberikan amanat untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, keberhasilan suatu implementasi juga bisa dilihat dari kapasitas organisasinya. Kapasitas-kapasitas tersebut meliputi dari:
- Jumlah SDM yang ada
- kesesuaian tujuan individu kepada pesan kebijakan
- komitmen&kompetensi
- pengalaman kerja & senioritas
- tim kerja
- struktur organisasi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentu disertakan dengan koordinasi serta interaksi antar aktor agar implementasi berjalan atau berproses atau bisa disebut juga dengan "mekanisme kerja". Hal ini ditentukan oleh autority, interest, dan exchange. Mekanisme kerja dilakukan melalui:
1. pooled (mengutup)
2. sequental (berurutan)
3. reciprocal (timbal balik)
4. single agency (organisasi tunggal)

Terdapat 4 Level dalam Level Street Bereaucracy dalam implementasi kebijakan:
1. pembuat kebijakan
2. pelaksana kebijkan
3. pelaksana kebijakan garda depan
4. Kelompok sasaran/penerima perubahan/ target keputusan

Level ini memiliki peran tersendiri dalam proses implementasi kebijakan yakni salah satunya sebagai kunci keberhasikan dengan kemampuan impelentator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan tersebut.

Nama : Shezty Claudia Dwirahma
NPM : 2116041004

ORGANISASI & BIROKRAT GARDA DEPAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A.Organisasi dalam implementasi kebijakan
Implementing agency merupakan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam hal ini terdiri dari pemerintah (Eksekutif), Legislatif, Swasta, dan Masyarakat. Keberhasilan dalam kebijakan ini ditentukan olleh kaspasitas organisasi.
Kapasitas dalam organisasi terdiri dari : Struktur organisasi, Tim kerja, Jumlah SDM yang dimiliki, Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, Komitmen & Kompetensi, dan Pengalaman kerja & senioritas.
Dalam mencapai kebijakan juga diperlukan koordinasi & interaksi antar aktor dan steakholders yang terlibat. Serta mekanisme kerja yang dilakukan melalui : Pooled (Mengutup), Sequental (Berurutan), Reciprocal (Timbal balik), dan Single Agency (Organisasai tunggal)
B.Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan
Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementor dalam meninterprestasikan tujuan kebijakan. Interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan, berkaitan dengan fungsinya sebagai penyampaian program langsung kepada kelompok sasaran. Dalam tahapan ini terdiri dari :
1.Pembuat kebijakan
2.Pelaksana kebijakan
3.Pelaksana kebijakan garda depan
4.Kelompok sasaran penerima perubahan/target keputusan
Berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan terdapat tipologi level street bureaucracy yaiu Suppress, Provide inadequate, dan Provide supportive. Terdapat ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya ketika menghadapai situasi khusus.

Nama : Ruweisha
Npm : 2116041032
Resume/inti sari materi pertemuan 15:
"Organisasi & Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan"

Dalam konteks implementasi kebijakan, implementing agency mengacu pada badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi terkait. Untuk menjalankan implementasi kebijakan dengan efektif, organisasi harus memiliki kapasitas yang memadai, yaitu :
1. SDM yang dimiliki, organisasi membutuhkan personel yang berkualifikasi dan terlatih dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk melaksanakan kebijakan.
2. Struktur organisasi, merujuk pada kerangka kerja yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antara bagian-bagian organisasi.
3. Tim kerja yang solid dalam berkolaborasi sangat penting dalam implementasi kebijakan.
4. Komitmen dan kompetensi, komitmen ini akan mendorong untuk bekerja dengan tekun dan gigih dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan pada kompetensi penting karena perlu memahami konteks kebijakan, memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu terkait, dan mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan tepat.
5. Adanya pengalaman kerja dan senioritas.

Selanjutnya, terdapat koordinasi dan interaksi antar aktor yang merupakan mekanisme kerja yang dilakukan melalui :
1. Pooled (mengutub), dalam implementasi kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai departemen atau unit di dalam organisasi, setiap departemen bertanggung jawab atas aspek kebijakan tertentu dan bekerja secara mandiri, tetapi mereka menggunakan sumber daya yang sama, seperti anggaran atau infrastruktur yang tersedia.
2. Sequential, dalam mekanisme ini, setiap aktor atau unit bertanggung jawab atas tugas tertentu yang harus diselesaikan sebelum tugas berikutnya dapat dilakukan. Ada ketergantungan waktu dan urutan dalam pelaksanaan tugas.
3. Reciprocal, dalam mekanisme ini, ada pertukaran informasi, pengetahuan, dan keterampilan antara aktor atau unit yang terlibat. Aktor saling berinteraksi dan bekerja sama dalam tugas yang kompleks, dengan saling menggantikan dan saling melengkapi satu sama lain.

Dalam implementasi kebijakan terdapat level street bureaucracy yang merupakan kunci sukses keberhasilan implementasi dengan kemampuan implementator menginterpretasikan tujuan kebijakan. Terdapat tipologi level street bureaucracy dalam penyampaian informasi kebijakan, yaitu :
1. Suppress information (menyembunyikan informasi)
2. Provide inadequate (menyampaikan informasi tidak lengkap)
3. Provide supportive (menyampaikan informasi yang memadai.

Terakhir terdapat diskresi bagi level street bureaucracy, merupakan ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus.

Nama : Dea Novita Sari
NPM : 2116041035

Organisasi dan Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan

Organisasi dalam implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, legislatif, swasta, dan masyarakat. Implementing Agency adalah organisasi atau lembaga yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, yang meliputi struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia (SDM), kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen, kompetensi, pengalaman kerja, dan senioritas.

Koordinasi dan interaksi antar aktor juga penting dalam implementasi kebijakan. Mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
1. Pooled (mengutub): Melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu. Contohnya adalah pengentasan kemiskinan di daerah yang melibatkan dinas/SKPD.
2. Sequential: Melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu yang saling ketergantungan. Implementasi dilakukan berurutan berdasarkan relasi input-output. Contohnya adalah implementasi program bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang melibatkan BPS, Bulog, dan Pemerintah Desa.
3. Reciprocal: Melibatkan beberapa organisasi yang saling memberikan input-output. Output dari satu organisasi menjadi input bagi organisasi lainnya, dan sebaliknya. Contohnya adalah implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi di Bantul, DIY.

Level Street Bureaucracy merupakan peran dan urgensi birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan. Merupakan pemain kunci dalam proses implementasi kebijakan. Level Street Bureaucracy terdiri dari pembuat kebijakan > pelaksana kebijakan > pelaksana kebijakan garda depan > kelompok sasaran/penerima perubahan/target keputusan.

Peran utama level Street Bureaucracy adalah menginterpretasikan tujuan kebijakan, menjalin komunikasi antar lembaga, dan menyampaikan program langsung kepada kelompok sasaran. Mereka memiliki diskresi, yaitu ruang gerak dalam batas wewenang untuk memilih tindakan sendiri dalam menghadapi situasi khusus di lapangan.

Dalam penyampaian informasi kebijakan, tipologi level Street Bureaucracy dapat mencakup tindakan seperti: menyembunyikan informasi, menyampaikan informasi yang tidak lengkap, atau memberikan informasi yang memadai.

Dengan demikian, level Street Bureaucracy memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak dan menjalankan tugas di lapangan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Nama: Agusni Reza
Npm : 2116041034
Organisasi dan birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan
Organisasi dalam implementasi kebijakan:
1. Siapa Implementasi agency? merupakan organisasi yang diberi amanat untuk mengimplementasikan kebijakan, adapun yang terlibat yaitu pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan masyarakat.
2. Kapasitas organisasi untuk implementasi yaitu ada stuktur organisasi, tim kerja, jumlah sdm yang dimiliki, kesesuain individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan senioritas.
3. Koordinasi dan interaksi antar aktor
Mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholder yang terlibat didalam implementasi kebijakan. Adapun mekanisme kerja yaitu melalui:
- Pooled (mengutup) yaitu banyak organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan hanya dengan satu kelompok sasaran. Misalnya mengentas kemiskinan didaerah melibatkan dinas.
- Sequential (Berurutan) yaitu banyak organisasi yang dilibatkan dengan kelompok sasaran tertentu karena kerja implementasi yang bersifat berurutan berdasarkan relasi input-output. Misalnya bantuan beras melibatkan Bps.
- Reciprocal (timbal balik) yaitu hanya melibatkan beberapa organisasi untuk menjalakan tugas dari masing-masing organisasi yang akan menghasilkan output dan menjadi input organisasi yang lain.Misalnya pengimplementasian program rehab-rekon pasca gempa bumi.
- Single Agency (Organisasi tunggal)
4. Level Street Bureauracy dalam Implementasi Kebijakan.
Pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda terdepan, kelompok sasaran/penerima perubahan target keputusan.
- Menurut Lipsky (1980) Level street Bureaucracy Pekerja layanan publik yang berinteraksi langsung dengan warga dalam prosesnya pekerjaan mereka, dan yang memiliki substansial kebijaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaannya disebut birokrat tingkat jalanan” dan menurut Riccucci, 2005 merupakan pemain kunci dalam setiap proses implementasi kebijakan.
- Peran dan urgensi level street Bureaucracy yaitu Implementator menginterpretasikan tujuan kebijakan dan menjalin komunikasi antar lembaga.

Nama : Yustina
NPM : 2116041008

Organisasi dan birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan
1. Implementasi agency : sebuah organsasi atau Lembaga yang diberikan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang meliputi pemerintah (eksekutif), legislative, swasta dan masyarakat yang keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas suatu organisasi. Kapasitas organisasi meliputi struktur organisasi, tim kerja, jumlah sdm yang dimiliki, dsb.
2. Koordinasi dan interaksi antar aktor : tata cara atau mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam sebuah implementasi yang ditentukan oleh authority, interest, dan exchange. Mekanisme kerja melalui pooled (mengutup), sequential (berurutan), reciprocal (timbal balik), single agency (organisasi tunggal)
3. Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan : pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, kelompok sasaran atau penerima perubahan atau target keputusan
4. Peran dan urgensi level street bureaucracy : kunci keberhasilan ditentukan oleh bagaimana implementator menginterpretasikan tujuan kebijakan tersebut dan menjalin komunikasi yang baik dengan birokrat garda terdepan yang mempunyai fungsi menyampaikan langsung kepada kelompok sasaran.
5. Tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan : suppress information bureucrats ( menyembunyikan informasi), provide inadequate information bureaucrats ( menyampaikan informasi tidak lengkap), provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yang memadai)

Nama: Mesy Prasetya
NPM: 2116041016

ORGANISASI & BIROKRAT GARDA DEPAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. SIAPA IMPLEMENTING AGENCY?
- organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan.
- Pemerintah Eksekutif, Legislatif, Swasta, dan Masyarakat
Dan keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi.

2. KAPASITAS ORGANISASI?
- Adanya struktur organisasi
- Adanya tim kerja
- Jumlah SDM yang dimiliki
- Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan
- Komitmen dan kompetensi
- Pengalaman kerja dan senioritas.

3. KOORDINASI &INTERAKSI ANTAR AKTOR
Merupakan mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang ditentukan oleh authority, interest, dan exchange.

Mekanisme kerja dilakukan melalui:
1. MENGUTUB (POOLED) adalah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi (dep/lembaga/dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu. Contohnya yaitu Pengentasan kemiskinan di daerah yang melibatkan beberapa dinas/SKPD.

2. BERURUTAN (SEQUENTIAL) yaitu melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adany hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yan bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output. Contohnya yaitu Implementasi program bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang leibatkan beberapa organisasi: BPS, Bulog dan Pemerintah Desa.

3. TIMBAL BALIK (RECIPROCAL) yaitu melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input. Contohnya yaitu Implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi di Bantul, DIY

4. ORGANISASI TUNGGAL (SINGLE AGENCY)

LEVEL STREET BUREAUCRACY DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
1. Pembuat Kebijakan
2. Pelaksana Kebijakan
3. Pelaksana Kebijakan Garda Depan
4. Kelompok Sasaran/Penerima Perubahan/Target Keputusan

PERAN DAN URGENSI LEVEL STREET BUREAUCRACY
Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah
a. kemampuan implementator adalah menginterpretasikan tujuan kebijakan
b. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan
c. Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.

LEVEL STREET BUREAUCRACY
LIPSKY (1980)
"Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work are called street-level bureaucrats"

Riccucci, 2005
are key players in any policy implementation process

TIPOLOGI LEVEL STREET BUREAUCRACY BERKAITAN PENYAMPAIAN INFORMASI KEBIJAKAN
1) Suppress information bureaucrats (Menyembunyikam Informasi)
2) Provide inadequate information bureaucrats (Menyampaikan Informasi tidak Lengkap)
3) Provide supportive information bureaucrats (Pemberi Informasi yang Memadai)

DISKRESI BAGI LEVEL STREET BUREAUCRACY
ruang gerak, bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Misal, apabila kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan.

Nama : Bima Satria Pratama
NPM : 2116041028
Izin menyampaikan resume bu terkait materi pertemuan 15 ini
Organisasi dan Birokrasi Garda Depan
yang dapat saya ambil adalah tentang
Dalam implementasi kebijakan, terdapat berbagai jenis organisasi yang terlibat. Berikut adalah beberapa contoh organisasi yang berperan dalam implementasi kebijakan:
1. Pemerintah: Pemerintah adalah salah satu organisasi utama yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Pemerintah memiliki berbagai departemen dan lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan di tingkat nasional, regional, dan lokal.
2. Lembaga Pemerintah Non-Departemen: Selain departemen pemerintah, ada juga lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki peran khusus dalam implementasi kebijakan. Contohnya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Organisasi Non-Pemerintah: Organisasi non-pemerintah (non-governmental organizations/NGO) seringkali terlibat dalam implementasi kebijakan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, lingkungan, atau isu-isu kemanusiaan. Contohnya adalah Greenpeace, Amnesty International, atau International Red Cross.
4. Sektor Swasta: Perusahaan-perusahaan swasta juga dapat berperan dalam implementasi kebijakan, terutama jika kebijakan tersebut melibatkan keterlibatan sektor bisnis. Misalnya, dalam kebijakan lingkungan, perusahaan dapat menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan atau berinvestasi dalam teknologi hijau.
5. Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil, termasuk kelompok masyarakat, kelompok advokasi, dan individu-individu, dapat memainkan peran penting dalam mengawasi dan mendukung implementasi kebijakan. Mereka dapat memberikan masukan, partisipasi, dan pengawasan terhadap pemerintah dan organisasi lain yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.
Penting untuk dicatat bahwa peran dan keterlibatan organisasi dalam implementasi kebijakan dapat berbeda tergantung pada jenis kebijakan, tingkat pemerintahan, dan konteks spesifik suatu negara atau daerah.

Adapun yang dimaksud kapasitas organisasi dari materi tersebut adalah mengacu pada kemampuan organisasi dan birokrat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Kapasitas organisasi melibatkan berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, sistem manajemen, dan ketersediaan infrastruktur.

Lalu terdapat model mekanisme kerja implementasi kebijakan yaitu:
1. Mengutub (Pooled): Dalam model mengutub ini, organisasi bekerja secara terpisah, tetapi berkontribusi pada tujuan yang sama. Setiap pihak menyumbangkan sumber daya dan kompetensi mereka sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.
2. Sequential (Berturut-turut): Model berturut-turut melibatkan serangkaian langkah atau tahap yang diambil oleh berbagai organisasi atau individu untuk mencapai tujuan yang saling tergantung. Setiap langkah memerlukan kontribusi dari organisasi atau individu sebelumnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.
3. Reciprocal (timbal-balik): Dalam model timbal-balik, organisasi atau individu saling bergantung satu sama lain dan berbagi tanggung jawab, sumber daya, dan keahlian. Kolaborasi timbal balik terjadi di antara mereka dalam setiap tahap atau langkah dalam proses implementasi kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan, terdapat berbagai tingkatan atau level street birokrasi yang terlibat. Street birokrasi mengacu pada tingkat pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan, di mana petugas dan pegawai pemerintah yang berada di level operasional terlibat langsung dalam menjalankan kebijakan tersebut diantaranya:
1. Pembuat Kebijakan
2. Pelaksana Kebijakan
3. Pelaksana kebijakan garda depan
4. Kelompok sasaran atau penerima kebijakan

Nama: Dea Nova Tiara HG
NPM: 2116041029
Pada pertemuan 15 membahas tentang materi organisasi dan birokrat yang menjadi garda depan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam materi ini membahas tentang siapa yang mengimplementasikan sebuah kebijakan, kapasitas organisasi untuk implementasi, dan bagaimana koordinasi dan interaksi antar aktor dalam implementasi kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan yang berperan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan adalah organisasi yang diberi mandat, eksekutif, legislative, swasta dan masyarakat dimana sebuah keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan ditentukan dengan kapasitas organisasi. Kapasitas organisasi merupakan cangkupan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu dengan mempertimbangkan struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi serta pengalaman kerja dan senioritas.

Dalam mekanisme kerja pada saat mengimplementasikan kebijakan melibatkan interaksi antar aktor untuk berkoordinasi. Pengimplementasian kebijakan membutuhkan stakeholders dalam ikut serta mengimplementasikan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap mekanisme yaitu pooled (mengutup), sequential (berurutan), reciprocal (timbal balik), dan single agency (organisasi tunggal) mekanisme ini ditentukan oleh otoritas, kepentingan dan perubahan. Kemudian dalam implementasi kebijakan terdapat level street birokrasi terdiri dari beberapa tahapan mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan serta kelompok sasaran. Urgensi dan peran dalam level street birokrasi ini tentang bagaimana seorang implementator dapat suksess dalam menginterperetasikan tujuan kebijakan, lalu sebagai tugas birokrat garda depan dalam mengimplementasikan kebijakan tugas birokrat ini menjalin komunikasi antar lembaga untuk menyampaikan program langsung kepada kelompok sasaran.

Penyampaian informasi kebijakan yang di sampaikan oleh birokrat garda depan ini memiliki tipologi yang berkaitan dengan larangan untuk menyembunyikan informasi, menyampaikan informasi tidak lengkap, dan agar memberi informasi yang memadai. Apabila kebijakan tidak mengatur atau berbeda di lapangan, individu pelaksana memiliki wewenang ruang gerak untuk memilih tindakan sendiri apabila menghadapi situasi khusus.

Nama : Vania Damayanti
NPM : 2116041003
 

Resume Materi Organisasi dan Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan organisasi dilaksanakan oleh aktor-aktor kebijakan yaitu pemerintah (eksekutif), legislatif, pihak swasta dan masyarakat. Keberhasilan pengimplementasian kebijakan ditentukan oleh kapasitas organisasi. Koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan suatu bentuk mekanisme kerja untuk mewujudkan implementasi organisasi. Pola dari koordinasi dan interaksi antara aktor ini, terdiri atas:
1. Pooled (menutup), melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. Squential (berurutan), menggunakan logical kerja berurutan dari input sampai output.
3. Recipcokal (timbal balik), menghasilkan output yang kemudian akan menjadi input bagi organisasi.
4. Single agency (organisasi tunggal), proses implementasi cukup dilakukan oleh satu organisasi.

Birokrasi garda depan atau street level bureaucracy menjalankan implementasi kebijakan dengan berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasaran. Keberhasilan pengimplementasian kebijakan ditentukan oleh cara menginterpretasikan tujuan kebijakan. Birokrat garda depan harus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan program secara langsung pada kelompok sasaran serta menjalin komunikasi antar lebaga. Birokrat garda depan memiliki ruang gerak yang bebas atau otonom dalam batas wewenang. Tipologi penyampaian informasi oleh birokrat garda depan adalah menyembunyikan informasi, menyampaikan informasi secara tidak lengkap, serta memberikan informasi yang memadai. Ketika menyampaikan informasi birokrat garda depan harus menyosialisasikan terlebih dahulu program kebijakan, dapat dilakukan melalui sosialisasi tatap muka langsung, media cetak, media elektronik, atau media internet.

Nama : Nisrina Alifah Juniarni
NPM : 2116041002

"Organisasi & Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan"

- Implementing Agency adalah organisasi yang diberikan mandat untuk melakukan implementasi suatu kebijakan, seperti pemerintah, legislatif, swasta dan masyarakat.

- kapasitas organisasi terdiri dari struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetisi, serta pengalaman kerja dan senioritas.

- koordinasi dan interaksi antar aktor. mekanisme kerja ini dilakukan melalui pooled (mengutup), sequential (berurutan), reciprocal (timbal balik), dan juga single agency (organisasi tunggal).

- level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan. tugas birokrat garda depan adalah melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga. Tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan yaitu suppress information bureaucrats (menyembunyikan informasi), provide inadequate information bureaucrats (menyampaikan informasi tidak lengkap), dan provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yang memadai).

Wulandari Safitri
2116041013

Setelah saya membaca materi ini, intisari yang saya dapatkan ialah aktor implementasi dari birokrasi ialah lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Aktor-aktor tersebut meliputi lembaga eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat. Keberhasilan implementasi tersebut juga ditentukan oleh kapasitas organisasi.

Yang dimaksud dengan kapasitas pada organisasi ialah meliputi : pertama, bagaimana struktur pada organisasi tersebut, apakah struktur organisasinya berlapis lapis sehingga menyulitkan dalam mengambil suatu keputusan. Kedua yaitu tim kerjanya, apakah tim kerja nya mampu beradaptasi dan mampu melaksanakan tuugasnya. Ketiga yaitu sumber daya yang dimiliki apakah cukup kompetitif dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Keempat yaitu kesesuaian individu dengan pesan kebijakan. Kelima yaitu tentang komitmen dan kompetensi yang dibangun bersama-sama dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ialah sejauh mana pengalaman kerja dan senioritas yang ada dalam organisasi tersebut.

Terkait bagaimana koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan sebuah mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat didalam implementasi kebijakan ditentukan oleh autority, interest dan exchange. Mekanisme kerja tersebut dilakukan melalui beberapa cara, antara lain
1) pooled (mengutip), implementasi kebijakan dalam mekanisme ini melibatkan banyak organisasi
2) sequential (berurutan), implementasi kebijakan dalam mekanisme ini melibatkan organisasi yang banyak dengan kelompok sasaran tertentu dengan adnya hubungan yang saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain.
3) reciprocal (timbal balik), implementasi kebijakan dalam mekanisme ini melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing yang menghasilkan output dan input.
4) single agency.


Adapun level street bureaucracy dalam proses implementasi kebijakan ialah pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, dan kelompok sasaran perubahan. Adapun peran dan urgensi dari level street bureaucrary ialah sebagai salah satu kunci keberhasilan implementasi, melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga yang merupakan tugas birokrat sebagai garda depan implementer kebijakan, berfungsi untuk menyampaikan berbagai program secara langsung pada kelompok sasarn. Adapaun yang menjadi direksi dari level street bureaucrary ialah ruang gerak bagi individu pelaksana yang ada di lapanga untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi sistuasi khusus.

Nama: Rani Wulandari
NPM: 2116041007

ORGANISASI & BIROKRAT GARDA DEPAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. SIAPA IMPLEMENTING AGENCY?
- organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan.
- Pemerintah Eksekutif, Legislatif, Swasta, dan Masyarakat
Dan keberhasilannya ditentukan oleh kapasitas organisasi.

2. KAPASITAS ORGANISASI?
- Adanya struktur organisasi
- Adanya tim kerja
- Jumlah SDM yang dimiliki
- Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan
- Komitmen dan kompetensi
- Pengalaman kerja dan senioritas.

3. KOORDINASI &INTERAKSI ANTAR AKTOR
Merupakan mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang ditentukan oleh authority, interest, dan exchange.

MEKANISME KERJA DAPAT DILAKUKAN MELALUI:
1. Mengutub (Pooled) adalah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. Berurutan (Sequiental) yaitu melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara organisasi yang didasarkan pada relasi input-output.
3. Timbal Balik (Reciprocal) yaitu melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain.
4. Organisasi Tunggal (Single Agency)



LEVEL STREET BUREAUCRACY DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
1. Pembuat Kebijakan
2. Pelaksana Kebijakan
3. Pelaksana Kebijakan Garda Depan
4. Kelompok Sasaran/Penerima Perubahan/Target Keputusan

PERAN DAN URGENSI LEVEL STREET BUREAUCRACY
Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah:
a. kemampuan implementator adalah menginterpretasikan tujuan kebijakan
b. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan
c. Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.

LEVEL STREET BUREAUCRACY
Lipsky (1980)
"Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work are called street-level bureaucrats"

TIPOLOGI LEVEL STREET BUREAUCRACY BERKAITAN PENYAMPAIAN INFORMASI KEBIJAKAN
1) Suppress information bureaucrats (Menyembunyikam Informasi)
2) Provide inadequate information bureaucrats (Menyampaikan Informasi tidak Lengkap)
3) Provide supportive information bureaucrats (Pemberi Informasi yang Memadai)

DISKRESI BAGI LEVEL STREET BUREAUCRACY merupaka ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus.

Nama : Yuke Trisna Helsima
NPM : 2116041022
Izin menjawab Bu,
Organisasi dan Birokrat sebagai Garda Terdepam dalam Implementasi Kebijakan
1. Implementing Agency
Implementing agency ialah lembaga atau instansi/organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan, seperti lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif, swasta, dan masyarakat.
2. Kapasitas organisasi
Kapasitas organisasi sebagai sebuah kesatuan unsur organisasi yang melibatkan struktur organisasi, tim kerja, SDM yang ada dalam organisasi, kesesuaian tujuan individu dan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas dalam organisasi.
3. Koordinasi dan interaksi antar aktor
Koordinasi dan interaksi antar aktor implementasi kebinakan merupakan sebuah “mekanisme kerja” yang ditentukan oleh authority, interest, dan exchange. Mekanisme kerja dilakukan dengan:
1) pooled (mengutub), artinya implementasi kebijakan melibatkan banyak lembaga dengan kelompok sasaran tertentu, seperti contoh: pengentasan kemiskinan di daerah dengan melibatkan dinas terkait.
2) sequential (berurutan), melibatkan banyak lembaga dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan timbal balik yang didasari pada relasi input-output. Contoh: implementasi bantuan raskin kepada warga kurnag mampu yang melibatkan berbagai organisasi bulog, bps, dan pemdes.
3)reciprocal (timbal balik), melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain atau sebaliknya, contoh: Implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi di Bantul, DIY.
4) single agency (organisasi tunggal).


Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan
Level street bureaucracy adalah aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik (birokrat garda terdepan). Level street bureaucracy memiliki peran dan urgensi yaitu:
1. Sebagai kunci kesuksesan berhasilnya implementasi kebijakan dan pemberian layanan publik.
2. Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga.
3. Garda tedepan menyampaikan program langsung kepada kelompok sasaran.
Tipologi Level street bureaucracy dalam penyampaian informasi kebijakan:
1. Suppress information bureaucrats (MENYEMBUNYIKAN INFORMASI)
2. Provide inadequate information bureaucrats (MENYAMPAIKA INFORMASI TDK LENGKAP)
3. Provide supportive information bureaucrats (PEMBERI INFORMASI YG MEMADAI)

Nama : Dinda Ayu Ningtias Sari
NPM : 2116041012

Peran Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan
• Melakukan interprestasi terhadap tujuankebijakan
• Menjalin komunikasi antar lembaga
• Berhadapan secara langsung dengankelompok sasaran
• Frontline bureaucrats/street-levelbureaucrats
• Mereka inilah yang secara langsung menjalankan peran untuk mewujudkan tujuan kebijakan
Mendata kelompok sasaran
• Melakukan sosialisasi
• Mendistribusikan keluaran kebijakankepada kelompok sasaran
• Memastikan bah!a keluarankebijakan diman"aatkan olehkelompok sasaran secara benar agartujuan kebijakan dapat tercapai.

Jika mengacu pada dikohotomi politik administrasi maka implementing agency adalah eksekutif atau pemerintah
Untuk itu maka pemerintah membentuk organisasi yang solid yang disebut birokrasi
Dalam rangka ini dilakukan pembagian tugas secara vertical (yaitu berdasar level jenjang pemerintahan) maupun horizontal (berdasar kementrian atau SKPD)
Pelibatan legislatif lebih banyak dilakukan melalui jarring asmara (menjaring aspirasi masyarakat), juga dalam bentuk sosialisasi kebijakan
Swasta juga berperanan dalam implementasi dalam bentuk kemitraan (Public Privat partnership/ PPP). Mengapa swasta banyak dilibatkan (swasta punya keunggulan dalam hal cara kerja, SDM, kecepatan adopsi perkembangan iptek)
Civil society organizations (CSOs) :spt LSM, paguyuban, ormas, org keagamaan dsb. Ini disebabkan CSOs lebih dekat dengan kelompok sasaran, sifatnya non profit, orgs nya fleksibel dan mempunyai basisi norma kuat dimata sasaran kebijakan terutama unutk program yg orientasi sosialnya tinggi spt: pendampingan anak jalanna, HIV AIDS dsb

Penyampai informasi (sosialisasi) (melalui tatap muka/ mediacetak/ media elktronik/ internet
Pandangan yang lama, sosialisasi dilakukan melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi), tapi dalam paradigma baru sosialisasi dilakukan dengan melibatkan sasaran dalam perumusan kebijakan (dalam bentuk konsultasi public)
Namun hal Ini masih jarang dilakukan dengan berbagai alasan : waktu yang lama, biaya yang mahal. Sulit mencari kesepakatan dsb
Keberhasilan sosialisasi ditentukan oleh tipe birokrasi dan diskresi yang dimiliki oleh birokrat

Nama : Amanda Bella Puspita
NPM : 2116041017

Organisasi dan Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan

keberhasilan implementasi kebijakan pastinya sangat dipengaruhi oleh delivery mechanism (mekanisme penyampaian). jadi organisasi ataupun birokrat garda depan harus mengusahakan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat sesuai keriteria sehingga sampai ke kelompok sasaran dengan tepat. organisasi yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan seperti pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan masyarakat. hal ini karena proses legislasi kebijakan dan program sesungguhnya melalui parlemen maka pastinya anggota DPR/DPRD mengetahui substantive program. upaya kerja sama dengan swasta diformulasikan dalam bentuk kemitraan antara pemerintah swasta.
selain itu keberhasilan dari implementasi kebijakan ini juga ditentukan oleh kapasitas organisasi. kapasitas organisasi terdiri dari : jumlah SDM yang dimiliki, kesesuain individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan senioritas, struktur organisasi dan tim kerja.

Koordinasi dan interaksi antar aktor
Yaitu sebuah mekanisme kerja serta hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam sebuah implementasi kebijakan yang ditentukan oleh autority, interest,exchange. Dan mekanisme kerjanya dilakukan melalui pooled (impelemntasi kebijakan yang melibatkan banyak orang) , sequential (melibatkan banyak organisasi dengan sasaran tertentu) , reciprocal (melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing) , single agency.
purwanto dan sulistyastuti (2012:153) menjelaskan koordinasi sebagai proses pemaduan sasaran dan kegiatan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi


Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan
* Level : pembuat kebijakan, peleksana kebijakan, pelaksanaan kebijakan garda depan, kelompok sasaran/ penerima perubahan/ target keputusan
* Peran dan urgensi level : Salah satu kunci sukses keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan, Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan, Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.
* adapun maksud dari level street bureauracy menurut lipsky (1980) menekankan pentingnya peran street-level bureaucrats terkait fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran

Tipologi level street bureaucracy berkaitan penyampaian informasi kebijakan
* Supress : information bureaucracy (menyembunyikan informasi). hal ini berarti garda depan tidak menjelaskan secara detail semua hal yang berkaitan dengan kebijakan yang diimplementasikan.
* Provide inadequate information bureaucrats (penyampaian informasi yang tidak lengkap). hal ini disebabkan ketidakmampuan birokrat dalam memahami tujuan kebijakan dalam bahasa yang mudah sehingga mudah dipahami oleh kelompok sasaran.
* Provide supportive information bureaucrats (memberi informasi yang memadai). selanjutnya tipe ini cukup memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Diskresi bagi level street bureaucracy
Kim(2010) mengatakan perlu diskresi diberikan kepada birokrat garda depan. yaitu sebagai bentuk upaya memecahan masalah yang dihadapi dilapangan, karena prosedur yang rigit.
Ruang gerak untuk para individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan dengan sendiri atau mandiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Contohnya jika sebuah kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan.

Nama : Nova Eliza
NPM : 2116041023

Intisari Materi Pertemuan 15 :
"Organisasi & Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan"

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Terdapat beberapa lembaga dalam pengimplementasian kebijakan yaitu lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengimplementasikan kebijakan, seperti pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan masyarakat. Tolak ukur dari tercapainya kebijakan ini ditentukan oleh kapasitas organisasi. Kapasitas organisasi yaitu kemampuan organisasi tersebut untuk memimpin dan mengendalikan sumber daya yang ada di dalam organisasi.

Adapun beberapa kapasitas organisasi yaitu :
1. Pengalaman kerja dan senioritas. Senioritas dimaknai sebagai pengalaman dari seseorang ketika bekerja yang mencakup lamanya waktu seseorang berada dalam organisasi tersebut.
2. Komitmen dan kompetensi. Dengan adanya komitmen dan kompetensi yang tinggi dari seorang individu maka akan mencapai kinerja yang maksimal. Kompetensi tenaga kerja akan membuahkan hasil yaitu produktivitas organisasi yang tinggi.
3. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan. Pesan kebijakan digunakan untuk melibatkan publik di dalam penyusunan kebijakan guna meminimalkan ketimpangan-ketimpangan.
4. Jumlah SDM yang dimiliki. SDM memiliki fungsi untuk menggerakkan produksi dari organisasi. SDM merupakan aset paling penting dalam suatu organisasi karena merupakan sumber yang mengarahkan organisasi dan mengembangkan organisasi
5.Tim kerja. Tim kerja memiliki manfaat agar hasil yang dicapai lebih ringan dan lebih optimal. kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama.
6. Struktur organisasi, yang memiliki fungsi menjelaskan jalur hubungan antar anggota organisasi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tentunya dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan (stakeholder) yang saling terkait. Hal ini ditujukan agar kebijakan yang diimplementasikan dapat tercapai dan menghasilkan output yang optimal. Hal ini Tentunya ditentukan oleh otoritas, minat dan pertukaran. Kemudian untuk mekanisme kerja dilakukan dengan sebagai berikut .
1. Bekerja sama untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal dengan hubungan timbal balik, di mana implementasi kebijakan melibatkan beberapa organisasi agar dapat melaksanakan fungsi masing-masing dan membuahkan output yang akan menjadi input organisasi itu sendiri.
2. Kinerjanya dilakukan secara berurutan yaitu pelaksanaan implementasi kebijakan dengan menyertakan banyak organisasi terhadap kelompok sasaran tertentu yang melibatkan hubungan saling bekerja sama dan ketergantungan karena implementasi bersifat berurutan dan harus menghasilkan relasi input-output.
3. Mengutub, yaitu pelaksanaan kebijakan yang menyertakan organisasi dengan kelompok sasaran tertentu.
4. Organisasi tunggal, sebuah organisasi yang memiliki pimpinan pada satu orang sehingga seluruh kekuasaan hanya terletak pada tangan seseorang.

Terdapat beberapa aktor penting birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan. Street level bureaucrat merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan, ia adalah variabel terpenting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Peran strategisnya adalah dalam menjalankan kebijakan sehari-hari. Mereka etalase dari suatu birokrasi yang mampu mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan. Tugas pekerjaan yang dilaksakan oleh level street bureaucrats adalah pekerjaan yang bersifat teknis sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan implementasi kebijakan adalah yang bersifat teknis. Adapun level street bureaucrat yaitu :
- pembuat kebijakan
- pelaksana kebijakan
- pelaksana kebijakan garda depan
- kelompok sasaran

Organisasi dan garda birokrat penting dalam implementasi kebijakan pemerintah. Mereka terdiri dari lembaga dan individu yang bertugas menerapkan kebijakan secara efektif.

Birokrat garda depan memiliki pengetahuan khusus dan bertanggung jawab dalam merancang, mengawasi, dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan. Mereka harus bekerja transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Implementasi kebijakan melibatkan perumusan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan.

Birokrat garda depan harus memahami tujuan kebijakan, menyusun rencana kerja, mengalokasikan sumber daya, dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Mereka juga perlu menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Fiartha
2116041006

Implementing Agency merupakan instansi atau organisasi pemerintah maupun swasta yang diberi wewenang dalam menjalakan implementasi kebijakan, dalam pelaksanaanya institusi atau organisasi tersebut memiliki keselarasan visi dan misi dengan implemntasi yang dilaksanakanya dan sesuai dengan fungsi dan tugas.

Aktor dalam implementasi dapat dilakukan oleh pemerintah Eksekutif, Legislatif, Swasta dan Masyarakat.
Kapasitas organisasi mencakup : struktur organisasi, timmkerja, jumlah SDM yang dimiliki, Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen & kompetensi, pengalaman kerja & senioritas.

Mekanisme kerja :
1. Pooled (Mengutup) : melibatkan banyak aktor tapi hanya satu kelompok sasaran dan tujuan tertentu saja.
2. Sequential (Berurutan) : melibatkan banyak organisasi tapi hanya satu kelompok sasaran dan tujuan tertentu saja dengan hubungan saling ketergantungan antara organisasi satu dengan yang lainnya. Data pencarian sesuai urutan awal sampai akhir berdasarkan kunci pencarian yang dimasukkan pengguna.
3. Reciprocal (Timbal balik) : melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalakan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghaslkan output yang akan menjadi input organisasi lain, pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunkann sebgai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input.
4. Single agency (Organisasi tunggal)

Level street Bureaucracy dalam implementasi kebijakan
1. pembuatan kebijakan
2. pelaksana kebijakan
3. pelaksana kebijakan garda depan
4. kelompok sasaran/target

Peran level street bureaucracy
-Melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan serta menjalin komunikasi antar lembaga yang merupakan tugas birokrat garda depan sebagai implementer kebijakan
-Berkaitan fungsinya menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran.
-Keberhasilan sosialisasi ditentukan oleh tipe birokrasi dan diskresi yang dimilki oleh birokrat

Resume Materi Pertemuan 15

Nama : Anisa Soleha
NPM : 2116041026

Implementasi Agency

Implementasi Agency merupakan suatu organisasi yang diberikan perintah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi agency sendiri ditentukan oleh kapasitas organisasinya. Yang termasuk dalam implementasi agency adalah pemerintah, lembaga legislatif, organisasi swasta dan masyarakat.

Berikut ini merupakan hal yang menentukan kapasitas organisasi :
1. Struktur organisasi
2. Tim Kerja
3. Jumlah SDM yang dimiliki
4. Kesesuaian antara tujuan individu dengan kebijakan
5. Komitmen dan Kompetensi
6. Pengalaman kerja dan senioritas

Koordinasi dan Interaksi antar aktor

Koordinasi dan interaksi antar aktor merupakan suatu mekanisme kerja yang mengatur hubungan antar para stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Koordinasi antar aktor ini ditentukan oleh autority, interest, exchange. Sementara itu mekanisme kerjanya dilakukan melalui hal berikut ini :
1. Mengutub (Pooled) yaitu proses Implementas kebijakan yang melibatkan banyak organisasi
dengan satu kelompok sasaran
tertentu.
2.Sequental yaitu proses implementasi yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja implementasi yang
bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output.
3. Reciprocal yaitu proses implementasi yang melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input organisasi yang lain,namun pada titik tertentu proses tersebut berbalik ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi
organisasi yang sebelumnya memberikan input.


Level Street Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan

Berikut ini merupakan Level Street Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan :
1. Pembuat Kebijakan
2. Pelaksana Kebijakan
3. Pelaksana Kebijakan Garda Depan
4. Kelompok Sasaran Kebijakan


Peran dan Urgensi Level Street Bureaucracy

Salah satu kunci keberhasilan implementasi adalah kemampuan implementator kebijakan dalam menginterpresetasikan kebijakan. menginterprestasikan kebijakan merupakan tugas pelaksana kebijakan garda depan sebagai implementator kebijakan yang memiliki fungsi untuk menyampaikan secara langsung berbagai program yang akan dilakukan kepada kelompok sasaran.

Tipologi Level Street Bureaucracy Dalam Penyampaian Informasi Kebijakan
1. Suppress information bureaucrat, yaitu menyembunyikan informasi.
2. Provide inadequate information
bureaucrats, yaitu menyampaikan informasi tetapi secara tidak lengkap.
3. Provide supportive information
bureaucrats, yaitu memberikan informasi yang memadai.


Diskresi Bagi Level Street Bureaucracy

Level Street Bureaucracy merupakan ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas
wewenangnya apabila menghadapi
situasi khusus

Nama: Mutiatun Naffiah
NPM: 2116041031

RESUME “Organisasi dan Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan”

Organisasi dalam Implementasi Kebijakan
Implementasi agency adalah pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta, dan masyarakat sebagai organisasi/lembaga yang memiliki kewajiban guna mengimplementasikan kebijakan, serta keberhasilan dari implementasi agency ditentukan berdasarkan kapasitas organisasinya. Kapasitas organisasi tersebut meliputi; struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen & kompetensi, serta pengalaman kerja & senioritas. Kegiatan implementasi kebijakan tersebut membutuhkan adanya koordinasi dan interaksi antar aktor karena terdapat mekanisme kerja yang hubungannya melalui keterlibatan antar stakeholders berdasarkan authority, interest, dan exchange. Mekanisme kerja dilakukan dengan mengutub (pooled), berurutan (sequential), timbal balik (reciprocal), dan organisasi tunggal (single agency).

Koordinasi dan Interaksi antar Aktor Implementasi Kebijakan

1. Mengutub (pooled) yaitu keterlibatan banyak organisasi dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2. Berurutan (sequential) yaitu keterlibatan banyak organisasi dengan kelompok sasaran kemudian ada hubungan ketergantungan antar organisasi dikarenakan logika kerja implementasi yang memiliki sifat berurutan melalui relasi input output.
3. Timbal balik (reciprocal) yaitu berdasarkan pelaksanaan tupoksi masing-masing organisasi kemudian akan menghasilkan output yang menjadi dasar input oragnisasi lainnya, tetapi pada kondisi tertentu bisa saja input yang akan menjadi sumber output.

Level Street Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan
Lipsky (1980) mengemukakan bahwa level street bureaucracy adalah pekerja layanan publik yang berinteraksi langsung dengan warga negara dalam menjalankan pekerjaannya, dan yang memiliki keleluasaan substansial dalam pelaksanaan pekerjaannya disebut birokrat tingkat jalanan. Terdapat beberapa level yaitu, pertama pembuatan kebijakan, kedua pelaksanan kebijakan, ketigas pelaksana kebijakan garda depan, dan keempat kelompok sasaran atau penerima perubahan/target keputusan. Adapun  peran dan urgensinya yaitu sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam implementasu melalui adanya kemampuan implemetator dengan interpetasi tujuan kebijakan dan jalinan komunikasi antar lembaga guna menyampaikan program kepada kelompok sasaran. Adapun tipologi dari level street bureaucracy yang berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan di antaranya; menyembunyikan informasi, penyampaian informasi tidak lengkap, dan pemberi informasi yang memadai. Adapun diskresi level street bureaucracy yaitu suatu wewenang dalam ruang gerak otonominya sebagai individu pelaksana di lapangan dalam memilih tindakan.

Rizki Amelia Putri
2116041021

Organisasi dan Birokrat: Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan

Organisasi dalam Implementasi Kebijakan
Dalam memahami organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, maka terdapat tiga poin penting sebelum mengimplementasikannya, yaitu:
1) Agency Implementing, berkaitan dengan organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Implementing Agency ini dapat meliputi stakeholders, yaitu pemerintah, legislatif, swasta, maupun masyarakat.

2) Kapasitas Organisasi terhadap kebijakan yang diimplementasikan, berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk menjalankan suatu kebijakan. Kapasitas organisasi ini dipengaruhi oleh struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan nilai kebijakan yang akan diimplementasikan, komitmen dan kompetensi organisasi, serta pengalaman kerja dan senioritas. Apabila seluruh elemen tersebut dapat terorganisir dengan baik maka hal ini tentunya akan membawa kapasitas organisasi yang lebih siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3) Koordinasi dan interaksi antar aktor, berkaitan dengan hubungan yang terjalin antar aktor (stakeholders) yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan mekanisme kerja yang akan dilakukan. Ada beberapa mekanisme kerja yang dapat dilakukan oleh stakeholders dalam mengimplementasikan kebijakan, diantaranya yaitu:
1) Pooled (Mengutub), merupakan bentuk implementasi yang melibatkan banyak organisasi/lembaga dengan satu kelompok sasaran tertentu.
2) SSequental (Berurutan), merupakan bentuk implementasi yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dan memiliki ketergantungan antar organisasi yang terlibat, yang disebabkan dari adanya logika kerja implementasi yang didasarkan relasi input-output (berurutan).
3) Reciprocal (Timbal-Balik), merupakan bentuk implementasi yang melibatkan beberapa organisasi dengan pembagian tugas masing-masing yang pada akhirnya menghasilkan output suatu organisasi sekaligus menjadi input organisasi lain. Namun pada hal-hal tertentu, keadaan tersebut dapat terjadinya sebaliknya.
4) Single Agency (Organisasi Tunggal), merupakan bentuk implementasi kebijakan yang hanya melibatkan satu organisasi dalam pengimplementasian kebijakan.

Level Street Bureaucracy (Birokrasi Tingkat Bawah) dalam Implementasi Kebijakan
Level Street Bureaucracy dapat dipahami sebagai pekerja layanan publik yang berinteraksi langsung dengan warga masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya dan memiliki peran substansial dalam pelaksanaan pekerjaan. (Lipsky, 1980)

Adapun posisi level street bureaucracy dalam pengimplementasian kebijakan yaitu:
1) Pembuat Kebijakan
2) Pelaksana Kebijakan
3) Pelaksana Kebijakan Garda Depan
4) Kelompok Sasaran/Penerima Perubahan/Target Keputusan

Peran dan Urgensi Level Street Bureaucracy
Peran dari birokrasi garda depan ini berkaitsn dengan penyampaian berbagai program secara langsung kepada kelompok sasaran.
Sementara itu, pentingnya level street bureaucracy ini terletak pada tugasnya dalam menginterpretasikan tujuan kebijakan dan menjalin komunikasi antar organisasi, yang hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Tipologi Level Street Bureaucracy dalam Penyampaian Informasi Kebijakan
Terdapat tiga bentuk tipologi level street bureaucracy, yaitu:
1) Supress information bureaucrats (menyembunyikan informasi)
2. Provide inadequate information bureaucrats (menyampaikan informasi yang tidak lengkap)
3. Provide supportive information bureaucrats (pemberi informasi yang memadai)

Adapun bentuk diskresi bagi level street bureaucracy adalah adanya ruang gerak bagi para pelaksana garda depan untuk dapat memilih tindakannya sendiri dengan batasan wewenangnya apabila dihadapkan dalam situasi khusus.

Nama: Velly Bercilia Sandayu
NPM: 2116041019
Resume Materi Pertemuan 15

Organisasi dan Birokrat Garda Depan Dalam Impelementasi Kebijakan

Organisasi dalam implementasi kebijakan dalam hal ini implementating agency nya merupakan lembaga yang diberi mandate untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, lembaga tersebut merupakan pemerintah (eksekutif), swasta, legislative maupun masyarakat yang dalam hal ini capaian keberhasilannya sangatlah bergantung kepada kapasitasi dari organisasi itu sendiri. Kapasitas organsiasi yang telah disebutkan tadi tentunya mempunyai beberapa factor mulai dari kesesuaian individu dengan kebijakan yang ada, jumlah SDM, tim kerja, struktur organisasi, komitmen serta kompetensi maupun pengalaman kerja dan juga factor senioritas yang akan sangat berpengaruh terhadap kapasitas atau bobot organisasi tersebut.
Di dalam implementasi kebijakan di suatu organisasi juga pastinya terdapat koordinasi dan interaksi antar actor agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan semestinya. Tentunya stakeholders harus mempunyai mekanisme kerja serta memahami bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan, mekanisme kerja ini dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti:
1. Pooled (mengutub)
Implementasi yang melibatkan banyak organisasi dengan 1 kelompok sasaran, misalnya pengentasan kemiskinan yang melibatkan beberapa dinas.
2. Sequential (berurutan)
Implementasi yang melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu, tetapi saling ketergantungan antar organisasinya karena melibatkan didasar pada relasi input-output, misalnya implementasi program raskin yang melibatkan BPS, Bulog maupu pemerintah desa.
3. Reciprocal (timbal balik)
Melibatkan beberapa organisasi dengan masing-masing tugas dan hasil output yang menjadi input organisasi lain ataupun sebaliknya, misalnya implementasi program rehab-rekon pasca bencana gempa bumi dibantul, DIY.
4. Single Agency (Organisasi tunggal)


Level Street Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan
Dalam hal ini dimulai dengan pembuatan kebijakan-pelaksana kebijakan-pelaksana kebijakan garda depan- kelompok sasaran yaitu penerima perubahan ataupun target keputusan. Kunci sukses implementasi ialah kemampuan dari implementator menginterpretasikan tujuan kebijakan, peran nya ialah untuk melakukan interpretasi mengenai tujuak kebijakan agar terjalin komunikasi antar lembaga dan menyampaikan program langsung kepada kelompok sasaran. Menurut Lipsky 1980 ialah pekerja pelayanan publik yang bisa berinteraksi langsung dengan rakyat dan mempunyai kekuasaan substansial dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan menurut Riccucci (2005) Level Street Bureaucracy ialah kunci utama dalam setiap kebijakan dan proses implementasi.
Tipologi Level Street Bureaucracy tentunya berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yaitu:
1. Menyembunyikan informasi
2. Menyampaikan informasi dengan tidak lengkap
3. Pemberi informasi yang memadai


Diskresi bagi Level Street Bureaucracy merupakan ruang gerak bagi pelaksana untuk memilih tindakannnya sendiri dalam batas wewenangnya dalam situasi khusus misalnya, jika suatu kebijakan tidak mengatur atau berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan

Nama : Ni Kadek Prastika Arnika Santi
NPM : 2116041001

Resume Materi Pertemuan 15
ORGANISASI & BIROKRAT GARDA DEPAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. ORGANISASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Implementasi Agency merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang diberikan mandat kepada untuk dapat melakukan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi Agency dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah (baik eksekutif maupun legislatif), sektor swasta, dan masyarakat. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas organisasi yang melaksanakannya.
2. Kapasitas Organisasi, dimana dalam kapasitas organisasi mencakup beberapa elemen penting diantara yaitu: struktur organisasi yang baik, tim kerja yang terampil, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi individu, dan pengalaman kerja dan senioritas yang memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik.
3. Koordinasi dan Iteraksi Antar Aktor disini merupakan sebuah mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat didalam implementasi kebijakan ditentukan oleh autority, interest dan exchange. Mekanisme kerja tersebut dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:
a. Pooled (mengutip), implementasi kebijakan dalam mekanisme ini melibatkan banyak organisasi.
b. Sequential (berurutan), implementasi kebijakan dalam mekanisme ini melibatkan organisasi yang banyak dengan kelompok sasaran tertentu dengan adnya hubungan yang saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain.
c. Reciprocal (timbal balik), implementasi kebijakan dalam mekanisme ini melibatkan beberapa organisasi untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing yang menghasilkan output dan input.
d. Single agency.

B. LEVEL STREET BUREAUCRACY DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat beberapa tingkatan dalam level street bureaucracy, diantaranya yaitu pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, dan kelompok sasaran perubahan. Dalam level street bureaucracy memiliki peran dan urgensi penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu bertugas untuk menginterpretasikan tujuan kebijakan, menjalin komunikasi antar lembaga, dan bertindak sebagai garda depan dalam melaksanakan kebijakan. Dalam level street bureaucracy juga berfungsi untuk secara langsung menyampaikan program-program kepada kelompok sasaran. Selain itu, adapun yang menjadi direksi dalam level street bureaucracy juga memberikan ruang gerak kepada pelaksana di lapangan untuk mengambil tindakan otonom dalam batas wewenang mereka ketika menghadapi situasi khusus.

Nama : Anggi Anggraini
NPM: 2116041033

Organisasi dan birokrasi Garda Depan dalam Implementasi kebijakan

1. Implementasi Agency merupakan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan. Kapasitas organisasi terdapat struktur organisasi, tim kerja, jumlah sumber daya manusia (SDM), kesesuaian individu dengan pesan kebijakan, komitmen dan kompetensi, serta pengalaman kerja dan senioritas.
2. interaksi antar para aktor adalah mekanisme kerja dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Mekanisme ini ditentukan oleh Autority, Interest, Exchange. Mekanisme kerja ini dapat dilakukan melalui: Pendekatan Pooled (Menggabungkan); Pendekatan Sequential (Berturutan); Pendekatan Reciprocal (Timbal Balik); Pendekatan Single Agency (Organisasi Tunggal).
3. Level street bureaucracy dalam implementasi kebijakan terdiri dari Pembuat kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pelaksana kebijakan garda terdepan, Kelompok sasaran/penerima perubahan/target keputusan.
4. Peran dan urgensi level street bureaucracy, kunci kesuksesan implementasi kebijakan adalah adanya terjalin komunikasi antar lembaga untuk melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan dan menyampaikan berbagai program secara langsung kepada kelompok sasaran.
5. Tipologi level street bureaucracy Berhubungan dengan Penyampaian Informasi Kebijakan: Birokrat yang menyembunyikan informasi (Suppress information bureaucrats), Birokrat yang memberikan informasi yang tidak memadai (Provide inadequate information bureaucrats), Birokrat yang memberikan informasi yang mendukung (Provide supportive information bureaucrats)
6. Peran dan urgensi level street Bureaucracy untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya, terutama ketika menghadapi situasi khusus. Misalnya, jika kebijakan tidak mengatur atau mengatur dengan cara yang berbeda dengan kondisi di lapangan.

Nama : Fajar Satria Pratama
NPM : 2116041015

Izin menjawab bu,

Intisari/resume materi pertemuan 15

Organisasi dan Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan.

- Para implementator kebijakan memiliki peran penting pada garda terdepan dan atau yang bersentuhan langsung dengan rakyat di lapangan.

- Aktor implementasi garis depan diisi oleh organisasi /lembaga yang diberi mandat, eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat.

- Faktor yang harus diperhatikan, yaitu hal yang harus matang pada para impementasi garis depan yaitu kapasitas organisasi atau spesifikasi kemampuan yang harus dipenuhi oleh para impemenrtasi kebijakan garis depan.

- Tahap implementasi kebijakan ada sitem yang harus dipenuhi untuk kelancaran dalam implementasi kebijakan, yaitu koordinasi dan interaksi antar aktor atau hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan memiliki beberapa jenis mekanismekerja yaitu :
1) POOLED (MENGUTUP);
2) SEQUENTIAL (BERURUTAN);
3) RECIPROCAL (TIMBAL BALIK);
4) SINGLE AGENCY (ORGANISASI TUNGGAL)

- Dalam alur implementasi kebijakan memiliki tingkatan level, yaitu dimulai dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan garda depan, kelompok sasaran penerima perubahan.

- Tipe penyampai informasi kebijakan, yaitu menyembunyikan informasi, menyampaikan informasi tidak lengkap, penyampai unformasi yang memadai.

- Hal yang boleh dilakukan oleh para implementasi kebijakan di garda depan, yaitu mereka diperbolehkan mengambil tindakan sendiri yang otonom jikalau situasi dilapangan memanglah tidak diatur teknisnya untuk mereka bisa bergerak. Perbuatan tersebut dinamakan diskresi.

Nama: Nadhila Allia Sadiyya
NPM: 2116041005

Organisasi dan Birokrasi sebagai Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan

Organisasi dan birokrasi memainkan peran penting sebagai garda depan dalam implementasi kebijakan. Mereka berperan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.
1. Implementing Agency
Pada penyelenggaraannya, organisasi dan birokrasi diberikan mandat atau bertanggung jawab untuk kegiatan sehari-hari dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Di mana mereka mengatur proses kerja, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan berbagai unit kerja agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efisien. Adapun lembaga pelaksananya (implementing agency) yaitu pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta dan masyarakat. Keberhasilan dari penyelenggaraan atau pengimplementasian kebijakan, ditentukan oleh kapasitas organisasi.
2. Kapasitas Organisasi untuk Implementasi
Dalam implementasi kebijakan, kapasitas organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif dan efisien. Adapun beberapa kapasitas yang dalam implementasi kebijakan sebagai berikut:
a. Struktur organisasi
b. Tim Kerja
c. Jumlah Sumber Daya Manusia
d. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan
e. Komitmen dan kompetensi
f. Pengalaman kerja dan senioritas

Kapasitas organisasi ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Dengan memiliki kapasitas yang memadai dalam berbagai aspek ini, organisasi akan lebih mampu mengimplementasikan kebijakan dengan sukses.

3. Koordinasi dan Interaksi antar aktor
Koordinasi dan interaksi sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut dicapai melalui mekanisme kerja dan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang ditentukan pada tiga faktor utama yaitu authority (otoritas), interest (kepentingan), dan exchange (pertukaran). Kemudian, terdapat mekanisme kerja yang harus dilakukan:
a. Pooled (mengutup): Mekanisme kerja pooled melibatkan kolaborasi dan kontribusi yang terkumpul dari berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam mekanisme ini, aktor-aktor tersebut bekerja secara bersama-sama dan menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian mereka untuk mencapai tujuan bersama dengan memiliki satu kelompok sasaran tertentu.
b. Sequential (berurutan): Mekanisme kerja sequential melibatkan urutan langkah-langkah yang harus diikuti oleh berbagai aktor dalam implementasi kebijakan. Dalam mekanisme ini, tugas dan tanggung jawab diberikan secara bertahap kepada aktor-aktor yang terlibat sesuai dengan urutan yang ditentukan. Setiap aktor bertindak setelah tahap sebelumnya selesai. Sehingga mereka saling ketergantungan satu sama lain
c. Reciprocal (timbal balik): Mekanisme kerja reciprocal melibatkan pertukaran informasi, sumber daya, atau manfaat antara aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Selanjutnya, Level Street Bureaucracy sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah kemampuan implementator untuk memahami dan menginterpretasikan tujuan kebijakan. Tugas utama birokrat garda depan sebagai pelaksana kebijakan adalah melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan dan menjalin komunikasi antar lembaga. Mereka juga bertanggung jawab dalam menyampaikan berbagai program langsung kepada kelompok sasaran yang dituju. Tipologi Level Street Bureaucracy dalam penyampaian informasi kebijakan yaitu Suppress information bureaucrats, Provide inadequate information bureaucrats, Provide supportive. Namun, terdapat juga diskresi bagi Level Street Bureaucracy yaitu ruang gerak yang merujuk pada tingkat kebebasan atau kewenangan yang dimiliki oleh birokrat lapangan (street-level bureaucrat) untuk membuat keputusan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Diskresi memberikan mereka ruang gerak dalam menjalankan tugas mereka dengan cara yang dianggap paling sesuai dan efektif.

Nama: Silva
NPM: 2116041024

Materi pertemuan ke 15
Organisasi dan Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan
Organisasi dalam implementasi kebijakan meliputi:
a. Siapa implementing agency atau siapa actor yang berperan dalam proses implementasi?
Actor yang berperan dalam proses implementasi di sini ialag organisasi atau Lembaga yang diberikan mandate untuk mengimplementasikan suatu kebijakm. Adapun actor-aktornya adalah pemerintah sebagai Lembaga eksekutif, parlemen atau Lembaga legislative, privat atau swasta dan juga masyarakat atau civil society. Keberhasilan organisasi dalam melakukan implementasi ditentukan oleh kapasitas organisasi itu sendiri.
b. Apa saja kapasitas organisasi untuk bisa melakukan kegiatan implementasi?
Kapasitas organisasi adalah kemampuan yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Kapasitas organisasi terdiri fari jumlah sdm yang dimiliki, kesesuaian tujuan individu dengan pesan yang ingin disampaikan melalui kebijakan, komitmen dan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi, pengalaman kerja dan senioritas, tim kerja, serta struktur organisasi.
c. Bagaimana koordinasi dan interaksi antar actor implementasi?
Koordniasi dan interaksi antar actor implementasi adalah mekanisme kerja yang meliputi pooled, sequential, reciprocal, dan single agency yang mana hal-hal tersebut berhubungan dengan stakeholders yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Koordinasi dan interaksi antar actor ditentukan oleh authority, interest, dan exchange.
Bentuk-bentuk mekanisme kerja dalam koordinasi dan interaksi antar actor kegiatan implementasi:
a. Pooled
Merupakan bentuk implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai bentuk organisasi dengan tujuan sasarannya merupakan satu kelompok sasaran tertentu.
b. Sequential
Merupakan bentuk implementasi yang melibatkan banyak organisasi yang terlibat dengan tujuan sasaran kelompok tertentu danjuga dalam pelaksanaannya memiliki hubungan saling sketergantungan antar satu sama lain untuk menghasilkan relasi input-output
c. Recipiroca
Merupakan bentuk implementasi kebijakan yang meilibatkan beberapa organisai untuk menjalankan tugas dan mendapatkan output, kemudian output tersebut dapat juga berbalik menjadi input dari organisasi lainnya.

Level street birokrasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:
a. Pembuat kebijakan
b. Pelaksana kebijakan
c. Pelaksana kebijakan garda terdepan
d. Kelompok sasaran

Peran dan urgensi level street birokrasi
Merupakan kunci kesuksesan dalam proses implementasi dengan ditandai dengan kemampuan untuk mengintepretasikan tujuan kebijakan tersebut. Tujuan kebiajkan tersebut kemudian merupakan tugas dari birokrat garda terdepan sebagai implementer kebijakan. Adapun fungsinya adalah penyampaian langsung dari program kebijakan kepada kelompok sasaran.

Tipologi Level street birokrasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebiajakan;
a. Menyembunyikan informasi birokrasi
b. Menyampaikan informasi dengan tidak lengkap
c. Pemberian informasi yang memadai

Diskresi bagi level street birokrasi merupakan ruang gerak bagi individu dalam pelaksaan kegiatan di lapangan untuk bisa memilih Tindakan sendiri yang akan dilakukan apabila mendapti situasi khusus

Nama: Syaza Chairunnisa
NPM: 2116041025

Implementing Agency adalah organisasi atau badan (pemerintah (eksekutif), legislatif, swasta, dan masyarakat) yang diberi mandat untuk melaksanakan suatu kebijakan efektivitas suatu implementasi yang juga ditentukan oleh kompetensi organisasi. Dengan kapasitas organiasinya yang terdiri dari:
1. Ada struktur organisasi.
2. Ada kelompok kerja.
3. Kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki
4. Tujuan individu yang konsisten dengan pesan kebijakan
5. Dedikasi dan keahlian
6. Pengalaman kerja dan pangkat sebelumnya.
Implementasi suatu kebijakan tentu saja diikuti dengan koordinasi dan interaksi antar aktor, sehingga implementasi terjadi atau merupakan suatu proses, atau secara alternatif dapat disebut sebagai “mekanisme kerja”. Otoritas, kepentingan, dan pertukaran (autority, interest, dan exchange) semuanya berperan dalam hal ini. Yang didalamnya terdapat beberapa mekanisme antara lain:
a) pooled (mengutup) : adalah pelaksanaan kebijakan yang melibatkan banyak entitas (departemen/instansi/dinas) dengan satu kelompok sasaran. Salah satu contohnya adalah penanggulangan kemiskinan di daerah yang melibatkan banyak instansi/SKPD.
b) sequental (berurutan) : Karena logika kerja implementasi sekuensial dibangun di atas hubungan input-output, menggabungkan beberapa organisasi dengan kelompok sasaran tertentu dengan adanya hubungan yang saling bergantung antara satu organisasi dengan organisasi lainnya adalah penting.
c) reciprocal (timbal balik) : yaitu melibatkan beberapa organisasi, dan masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input bagi organisasi lain, namun pada suatu saat proses akan berbalik arah ketika input akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input.
d) single agency (organisasi tunggal)
Adapun pula dalam pelaksanaan kebijakan, ada empat tingkatan Level Street Bereaucracy:
1. Pembuat keputusan
2. Pelaksana kebijakan
3. Mengedepankan kebijakan yang mutakhir
4. Kelompok sasaran/penerima perubahan/sasaran keputusan
Tanggung jawab utama Level Street Bereaucracy adalah untuk memahami tujuan kebijakan, mengatur komunikasi antar-lembaga, dan menyampaikan program langsung ke populasi sasaran. Mereka memiliki keleluasaan, atau kemampuan untuk memilih tindakan mereka sendiri dalam menghadapi situasi unik di lapangan dalam batas kewenangan. Level Street Bereaucracy mungkin melibatkan perilaku seperti menyembunyikan informasi, menyajikan informasi yang tidak memadai, atau memberikan informasi yang cukup saat melaporkan informasi kebijakan. Oleh karena itu, Level Street Bereaucracy sangat menentukan dalam implementasi kebijakan karena melibatkan banyak pihak dan melakukan kegiatan di lapangan untuk mencapai tujuan kebijakan.