PKN - TEKNIK LINGKUNGAN B - Selasa 07.30-09.20

Nama : Tina Okta Maria Sihombing
Npm : 2215014052
Kelas : B teknik Lingkungan
Analisis jurnal
HAKIKAT,INSTRUMENTASI,DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA UUD NRI 1945
Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelalsanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya.
Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi
konstitusional menurut UUD 1945, yakni : ” Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang
Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat,
Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara,
Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang
Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran,
dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “.Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi
Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998)
demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni “classical
Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine”.
Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang
Bersumber dari Pancasila
1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa.
2.Sumber Nilai yang Berasal dari Islam.
3.Sumber Nilai yang Berasal dari Barat
Pendapat Hatta Terkait Anasir demokrasi Asli di Indonesia : Hatta menjelaskan:
Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong royong, hak
mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerinahan Indonesia merdeka di masa datang (Latif, 2011).
Membangun Argumen tentang Dinamika danTantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.Dewan perwakilan Rakyat
3.Dewan perwakilan Daerah

Nama: Rakha Kumara Zaki
NPM: 2215014048

Kelas: tekling B
Hasil analisis:
berdasarkan analisis saya bahwa pemilu memang merupakan salah satu upaya dari perwujudan demokrasi yang ada dinegara kita. hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan dalam “The Advanced Learner’s Dictionary of Current English" (Hornby dkk, 1988), bahwa
yang dimaksud demokrasi adalah "country with principles of government in which all adult citizens share through their ellected representatives", maksudnya adalah bahwa merupakan bentuk suatu negara dengan prinsip-prinsip pemerintahannya, dimana warga negara tersebut menunjuk suatu perwakilan dari mereka sendiri untuk mewakili seluruh warga negara beserta negara tersebut untuk kepentingan seluruh warga negara di negara itu sendiri. Cara menunjuk perwakilan inilah yang dilakukan melalui pemilu, yang merupakan ajang untuk memilih kepala pemerintahan untuk mewakili negara beserta rakyat/warga negaranya untuk kepentingan seluruh warga negara. pemilu memang sangat penting bagi hakikat demokrasi di Indonesia mengingat hasil dari pemilu sendiri akan mempengaruhi pemerintahan di Indonesia yang secara langsung/tak langsung mempengaruhi bagainamana demokrasi akan berjalan di Indonesia.

Berdasarkan jurnal, pemilu sebagai pilar utama yang merupakan momentum terbaik bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya masih diwarnai dengan isu-isu politik yang tak sehat serta tuduhan-tuduhan. isu politisasi agama menjadi salah satu isu tak sehat yang paling menonjol terutama pada masa kampanye pemilu 2019. Hal ini sangat disayangkan karena bertentangan dengan pendapat Hatta mengenai kelima anasir demokrasi asli di Indonesia, salah satunya yaitu "Mufakat" dan "gotong royong". dengan adanya isu agama tersebut, hasil pemilu tak akan mufakat mengingat salah satu calon peserta pemilu akan dirugikan dari hasil yang diperolehnya. pemilu juga tak akan bersifat gotong royong mengingat calon peserta pemilu maupun pendukungnya akan saling menjatuhkan satu sama lain menggunakan isu politik yang sedang terjadi. penggunaan julukan julukan tak pantas untuk meledek salah satu calon peserta pemilu juga terjadi dalam pemilu 2019, hal ini bertentangan dengan demokrasi di Indonesia yang merupakan demokrasi berlandaskan nilai nilai pancasila.

Sisi Antari
2215014054


Pemilu serentak 2019 di Indonesia adalah pemilihan umum yang sangat penting dan menentukan untuk masa depan politik Indonesia. Dalam menjelang pemilu ini, terdapat banyak dinamika sosial politik yang mempengaruhi hasilnya. Berikut adalah beberapa contoh dinamika sosial politik yang dapat ditemukan dalam pemilu serentak 2019 di Indonesia:

1.Persaingan antar partai politik yang semakin ketat.
Dalam pemilu serentak 2019, terdapat persaingan antara partai politik yang semakin ketat. Setiap partai politik berusaha memenangkan pemilu dengan mengusung program-program yang menarik perhatian masyarakat.

2.Penyebaran berita palsu atau hoaks yang luas
Penyebaran berita palsu atau hoaks yang luas juga menjadi dinamika sosial politik yang mempengaruhi hasil pemilu serentak 2019. Hal ini terjadi karena teknologi yang semakin canggih memudahkan penyebaran berita palsu atau hoaks dengan cepat dan luas.

3.Pengaruh media sosial dalam pemilihan umum
Media sosial juga memiliki pengaruh yang besar dalam pemilu serentak 2019. Kandidat dan partai politik menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan program-program mereka, sementara masyarakat menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi terkait calon yang akan mereka pilih.

4.Tingginya tingkat partisipasi pemilih
Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu serentak 2019 juga sangat tinggi. Masyarakat Indonesia sangat antusias dalam menggunakan hak pilih mereka untuk memilih calon yang mereka anggap tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

Itulah beberapa dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019 di Indonesia.

Nama : Fery husein batubara
Npm : 2215014042
kelas : B

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi.

Nama: Muhammad Rafi Meilandri
Nmp: 2215014020
Kelas: Teknik Lingkungan B

Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perbahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas. Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019" ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisis transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu yang berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola iv | Jurnal Penelitian Politik.

Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentasikan sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyiokong dengan mengeskploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan kepribadian kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial di masa depan.

Nama : Hoya Willy Sandika
Npm : 2215014058
Kelas : teknik lingkungan B

Tantangan konsolidasi demokrasi dalam pilpres 2019 di Indonesia mencakup beberapa masalah penting. Pertama, pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam konteks pilpres.

Kedua, pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Terdapat sejumlah kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan selama pilpres, sehingga tidak dapat dipastikan apakah hasil pilpres tersebut benar-benar mencerminkan keinginan rakyat.

Ketiga, setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU, muncul kerusuhan sosial karena satu kandidat menolak hasil pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pilpres belum selesai dan masih memerlukan penyelesaian yang adil dan transparan.

Keempat, saat ini Mahkamah Konstitusi menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga demokrasi yang seharusnya menjadi pilar konsolidasi demokrasi belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi, meningkatkan integritas lembaga-lembaga demokrasi, dan memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses politik untuk memperkuat demokrasi di Indonesia

Yasmine Mumtaz
2215014002
Teknik Lingkungan (B)

Demokrasi dan pemilu presiden 2019 fenomena pilpres pada tahun 2019 merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai dengan kata 'Pemerintahan dari rakyat' oleh rakyat dan untuk rakyat . Selama proses demokrasi yang berlangsung terdapat beberapa faktor yaitu budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan kekuatan politik. Pada saat kita melakukan pilpres perlu kita sikapi dengan cara rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab. Pada saat pemilu terkadang terjadi kegagalan parpol seperti pada pilpres tahun 2019 banyak parpol yang gagal dalam proses kaderisasi.

Pemilu dalam masyarakat plural mungkin bijak untuk memahami demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan multikultural. Proses politik di era pergantian ini tidak hanyak membuat politik semakin plural tetapi juga semakin kompetitif. Pemilu dan politisasi birokrasi keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu, hal ini membuat birokrasi sering menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum juga kurang memadai.

NAMA : Muhammad Riza Satria
NPM : 2215014046
KELAS : Teknik Lingkungan B

Analisis saya mengenai jutnal tersebut adalah. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik

Demokrasi yang berlangsung di daerah- daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasiona. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi (deepening democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat loka

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip- prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Nama : Benita Salsha Petrina Dewi
Npm : 2215014010
Kelas : Teknik Lingkungan kelas B

Jurnal ini menyajikan topik-topik
yang terkait dengan isu elektoral, yang sama sama membahas tentang pemilihan umum serentak pada tahun 2019 dan sistem-sistem yang digunakan.

Adanya masalah yang terjadi selama
tahapan-tahapan pilpres tidak atau belum mendapatkan solusi yang tepat dan memadai. Beberapa
masalah seperti politisasi identitas, permasalahan parpol, dan semua terkait pemilu yang belum
mampu memaksimalkan
perannya dengan penuh tanggungjawab, menjadi pekerjaan
rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Pemillihan umum mensyaratkan
unsur-unsur seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk menciptakan hal itu memerlukan komitmen semua bagian bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Proses pendalaman demokrasi akan mengalami hambatan ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang kurang baik.

Kesimpulannya, pemilu dalam konteks demokrasi adalah untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan efisien. Sedangkan salah satu isu pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Perlu diketahui bahwa birokrasi sangat mudah dijadikan alat kepentingan politik.

Nama: Nur Rifda Satira
NPM: 2255014002
Kelas: Teknik Lingkungan B

Jurnal ini membahas tentabg konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan

demokrasi Indonesia sebagaimana pantulan dari pilpres masih mengalami banyak masalah. 

Demokrasi secara sederhana berarti sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.

Proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Keberadaan pilar-pilar penting (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal.

Kurangnya nilai-nilai toleransi, khususnya, dalam pemilu telah menimbulkan ekses negatif, seperti kekerasan dan meluasnya.

Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan kerasnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua pemangku kepentingan terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan tanggung jawab penuh, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan. dibenahi Indonesia.

Semua stakeholder terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak suksesnya pemilu, tidaknya konflik pilpres sangat bergantung pada rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para pemangku kepentingan tersebut.

Nama : Ramadani Diana Putra
NPM : 2215014018
Kelas : Teknik Lingkungan B

Dalam jurnal yang membahas mengenai konsolidasi demokrasi dalam Pilpres 2019. Disana dijelaskan bahwa pada pelaksana menjelang pemilu dinamika politik semakin memanas tentunya terkait kecurangan. Pemilu ini dikatakan sebagai pemilu paling rumit dan gamang dimana di satu sisi PT harus berkoalisi disisi lain mereka harus berjuang sendiri untuk merebut kursi legislatif.

 Adapun permasalahan lain yang terjadi ialah berebut suara muslim dimana banyak sekali oknum yang beranggapan bahwa salah satu paslon mencari kesempatan untuk meraih voting dengan memajukan tokoh Paslon dari latar belakang Agam yang sangat kuat. Dalam jurnal ini juga di jelaskan atas kegagalan partai politik dalam kaderisasi banyak parpol yang menggait para selebritis untuk mencapai banyak votes Getter. 

Pemilu dalam masyarakat plural juga memberikan dampak terjadinya perpecahan antara pendukung masing masing Paslon.

Nama : Ihsanuddin Fadillah
NPM : 2215014040
Kelas : Teknik Lingkungan B

Menurut identifikasi saya mengenai analisi jurnal yang berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" membahas tentang perkembangan bagaimana situasi sosial dan politik di Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019. Dalam jurnal ini, penulis menuliskan beberapa isu penting yang muncul di tengah-tengah masyarakat, termasuk kecenderungan polarisasi politik, isu-isu agama, dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pilihan pemilih.

Penulis juga menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi dinamika sosial dan politik di Indonesia, seperti pengaruh media sosial, peran partai politik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam analisisnya, penulis menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam menghadapi pemilu serentak, dan menekankan pentingnya menjaga kestabilan sosial dan politik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang baik tentang dinamika sosial dan politik di Indonesia menjelang pemilu serentak 2019. Jurnal ini memberikan wawasan yang penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi dan pemilihan umum, terutama bagi para pengambil kebijakan dan praktisi di bidang politik dan sosial.

Nama: Sabila Keysha Erliana Sandra

NPM: 2215014056

Kelas: Teknik Lingkungan (B)

Analisis jurnal:
Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih banyak masalah.Demokrasi sendiri ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Demokrasi yang berlangsung di daerah daerah merupakan landasan utama berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.Demokrasi sendiri bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat.Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Ada beberapa tujuan dalam pemilu 2019 ini yaitu: menghasilkan pemerintah yang demokratis dan mandiri mandiri, jujur,adil, berkepastian hukum, tertib proporsional.pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca orde baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan.politasi identitas di tataran empirik menunjukkan tarikan isu isu terkait identitas seperti agama,ras/etnisitas dan suku ke arah politik.tantangan pedalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi politik dan hukum juga memadai.

Nama: Yunita Desmaliya
NPM: 2215014028
Kelas: Teknik Lingkungan B

Pada jurnal ini sebagian besar membahas tentang sistem demokrasi pada pemilu tahun 2019. Yang mana kita ketahui bahwa dalam menjelang pemilu terdapat banyak dinamika sosial politik yang mempengaruhi hasilnya.

Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Pemilu dalam masyarakat plural juga memberikan dampak terjadinya perpecahan antara pendukung masing-masing Paslon. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemilu bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan efisien dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu, para pembuat keputusan kebijakan harus memperhatikan berbagai faktor untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan baik tanpa adanya konflik.

Nama : Pramudito Hani Fadhlurrohman
NPM : 2255014008
Kelas : Teknik Lingkungan B


TUGAS ANALISIS JURNAL "Dinamika Sosial Politik Menuju Pemilu Serentak 2019".

Nama: Kresna Dwi Anggoro
Npm: 2215014038
Kelas: Teknik Lingkungan B

Berdasarkan analisis yang diperoleh pemilu merupakan ajang yang digunakan oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan
hak suaranya dalam memilih pemimpin nya yg bisa mensejahterakan dan memajukan negerinya dan diharapkan dalam pemilu
bisa dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan dalam pemilu itu sendiri dan seharusnya masyarakat menyambut
Pemilu dengan rasa suka cita dan tujuan diadakannya pemilu untuk membuat pemerintah itu sesuai dengan keinginan
rakyat, jujur, adil dan juga mandiri.

Tetapi pada pemilu tahun 2019 ada beberapa kejadian yang tidak bagus karena pada pemilu tahun itu terdapat
aksi seperti saling memberikan kata-kata kebencian pada sesama lawan pemilunya dan juga dalam pemilu itu terdapat
Adanya politisi agama yang seharusnya hal seperti itu tidak ada dan tidak boleh ada Seharusnya pemilu digunakan untuk
sarana terbaik bagi rakyat untuk bisa menyalurkan aspirasi politiknya secara damai dan bukan memanfaatkan
kelemahan dari lawan pemilunya dan menjatuhkan harga diri dari lawan pemilunya.

Kesimpulan nya seharusnya pemilu digunakan masyarakat untuk bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah
Untuk bisa membuat pemerintah semakin serius dan bagus lagi dalam memimpin dan bukan untuk ajang saling
menjatuhkan dan saling memberikan ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa Indonesia seharusnya
Kita sebagai masyarakat harus memperkuat persatuan kita walaupun berbeda pendapat bukan harus memaksa kan
Pendapat kita yang paling unggul dan pendapat orang lain dianggap tidak bangus.

Nama : Zora Gelantina
NPM : 2215014032
Kelas : Teknik Lingkungan B

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, inklusivitas dan kebebasan politik, kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kaum minoritas.

Nama : Arahma Diana Putri
NPM : 2215014024
Kelas : Teknik Lingkungan B

Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik.

Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi
konstitusional menurut UUD 1945, yakni : ” Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang
Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat,
Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara,
Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang
Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran,
dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “.

Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi
Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998)
demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni “classical
Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine”.

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang
Bersumber dari Pancasila
1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa.
2.Sumber Nilai yang Berasal dari Islam.
3.Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

Inez fadhila rahman
2215014008
Teknik Lingkungan B

Konsep demokrasi berarti kehidupan negara atau masyarakat dimana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintah mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, dan berserikat menegakkan adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warganegaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Proses politik di era pergantian ini tidak hanya membuat politik semakin plural tetapi juga semakin kompetitif. Pemilu dan politisasi birokrasi keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu, hal ini membuat birokrasi sering menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Demokrasi yang berlangsung di daerah- daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi.

NAMA : Omartangiang louissandro sihombing

NPM : 22150140

KELAS : Teknik lingkungan

analisis jurnal
Menurut analisis saya tentang jurnal yang berjudul " Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019". jurnal ini mengungkapkan bahwa ada beberapa fenomena sosial dan politik yang mempengaruhi dinamika politik pada masa itu salah satu fenomena yang muncul adalah persaingan politik yang sengit antara partai politik serta calon - calonnya dalam merebut suara masyarakat.Munculnya isu - isu sensitif sperti Agama,SARA, dan korupsi dalam penyelenggaraan kampanye dan pemilihan umum.

selain itu jurnal tersebut juga menyoroti peran media massa dan elite politik dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai politik dan calon-calonnya. Media massa memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan memengaruhi persepsi masyarakat tentang partai politik dan calon-calonnya. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum cukup tinggi, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berkembang dengan baik. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang situasi politik di Indonesia menjelang pemilihan umum serentak pada tahun 2019 dan dapat menjadi acuan bagi para peneliti dan praktisi politik untuk memahami dinamika politik di Indonesia.

Nama: Intan suroya hazlin
Npm: 2215014026
Kelas: teknik lingkungan b

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi.

Berdasarkan analisis pada hari ini diketahui bahwasanya pemilu adalah salah satu upaya dari perwujudan demokrasi yang ada dinegara kita ini.

Berdasarkan jurnal ini, pemilu sebagai pilar utama yang merupakan momentum terbaik bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya masih diwarnai dengan isu-isu politik yang tak sehat serta tuduhan-tuduhan. isu politisasi agama menjadi salah satu isu tak sehat yang paling menonjol terutama pada masa kampanye pemilu 2019. Hal ini sangat disayangkan karena bertentangan dengan pendapat Hatta mengenai kelima anasir demokrasi asli di Indonesia, salah satunya yaitu "Mufakat" dan "gotong royong".

Pemilu serentak 2019 di Indonesia adalah pemilihan umum yang sangat penting dan menentukan untuk masa depan politik Indonesia. Dalam menjelang pemilu ini, terdapat banyak dinamika sosial politik yang mempengaruhi hasilnya.

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip- prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi, meningkatkan integritas lembaga-lembaga demokrasi, dan memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.

Nama : Gilang PERMANA
NPM : 2215014036
kelas : Teknik Lingkungan (B)

Hasil analisis saya terkait Jurnal "Politik Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" memberikan gambaran masyarakat kita tentang situasi politik di Indonesia menjelang pemilu serentak pada tahun 2019
Yang pertama Jurnal ini membahas peristiwa politik yang sangat penting bagi demokrasi Indonesia yaitu pemilu serentak 2019 yang mencakup beberapa faktor yang menjadi bahasan yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih seperti agama, asal usulnya, latar belakang kandidat politik, Dan lain sebagainnya. Maka dari itu dijelaskan bahwa para kandidat politik dan partai politik memanfaatkan media sosial untuk tempat memperkenalkan diri dan menyebarkan pesan politik mereka, yang kita Tau bersama bahwa medsos punya dampak yang cukup besar dalam penyebaran informasi.
Selain membahas peristiwa politik nya, jurnal ini juga membahas seputar tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menggelar pemilu serentak, seperti masalah keamanan dan kesulitan dalam pengiriman kotak dan surat suara ke plosok dan pemungutan hasil suara. Dll yang sudah pasti sudah dipersiapan dengan sangat matang untuk menghadapi pemilu serentak 2019.

Nama: Bagas Gangsar Sugiarto
Npm: 2215014050
Kelas: Teknik Lingkungan B

Hasil Analisis
Menurut analisis yang saya lakukan pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Menurut UU No 8 Tahun 2012 Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Dalam pemilu serentak tahun 2019 banyak diwarna dengan memanasnya kontestasi pilpres dan juga polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres
Deeping democracy menghadapi tantangan seperti ketimpangan partisipasi politik, pengaruh uang dalam politik, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, polarisasi politik, manipulasi informasi dan disinformasi, serta diskriminasi.
Pemilu presiden di Indonesia tahun 2019, yang diselenggarakan pada 17 April 2019, menghadapi beberapa masalah, antara lain:

1.Polaritas politik dan konflik
Dalam Pemilu presiden 2019 di Indonesia menghadapi polarisasi politik yang tinggi antara dua kubu, yaitu calon presiden petahana dan calon presiden oposisi. Persaingan politik yang sengit dan retorika yang memecah belah dapat mempengaruhi iklim politik dan sosial pasca-pemilu.
2.Politisi Identitas: Berebut suara muslim
Tindakan yang sangat tidak etis dilakukan bahwa politisicenderung menggunakan narasi atau taktik untuk memecah belah pemilih muslim berdasarkan sekte, etnis, atau kelompok sosial tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan khusus dari kelompok tersebut dan mengkonsolidasikan basis pemilih.
3.Pemilu dan kegagalan parpol
Kegagalan parpol dalam menghadapi masalah-masalah tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi parpol untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, integritas, transparansi, partisipasi, dan representasi dalam rangka menghadapi tantangan dalam proses pemilu.
4. Pemilu dalam masyarakat plural
Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi penyelenggara pemilu, pihak berwenang, parpol, dan masyarakat untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, toleransi, inklusi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pendekatan yang berbasis pada dialog, kerjasama, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses politik juga penting untuk memperkuat resiliensi demokrasi dalam masyarakat yang plural.
5. Pemilu dan politis birokrasi
Pemilu dan politisi birokrasi adalah dua hal yang dapat saling terkait dalam konteks sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki regulasi dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mengatur keterlibatan politisi birokrasi dalam pemilu, serta memastikan netralitas, integritas, dan independensi birokrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi.
Kesimpulanya bahwa negara ini menghadapi tantangan yang kompleks dalam membangun dan mengkonsolidasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai negara yang beragam dalam segi budaya, agama, suku, dan politik, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan partisipasi politik yang inklusif, transparansi pemerintahan, pengendalian korupsi, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Namun demikian, terdapat pula beberapa perkembangan positif dalam dinamika sosial politik di Indonesia, antara lain adanya kebebasan pers, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, peningkatan partisipasi politik pemuda, dan upaya pemberantasan korupsi melalui lembaga anti-korupsi yang kuat. Untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat lembaga demokrasi, meningkatkan pendidikan demokrasi, mendorong partisipasi politik yang inklusif, menerapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, mengendalikan korupsi dan politik uang, serta meningkatkan penyuluhan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memperkuat dialog antar-stakeholder, memperkuat keberagaman, menghargai hak asasi manusia, dan memperkuat prinsip supremasi hukum dalam sistem politik dan pemerintahan. Dengan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder, diharapkan konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi seluruh warganya, serta menjaga stabilitas politik dan sosial di masa yang akan datang.

NAMA : ANDINI PUTRI KARISMA
NPM : 2215014014
KELAS B TEKNIK LINGKUNGAN
ANALISIS JURNAL


Sejak era Reformasi,Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden.
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan maknatersebuttidaklahmudahkarenademokrasi memerlukanprosespanjangdantahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisanmasyarakatpadaaturanmaindemokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (politicalsociety,economicsociety,thestate,dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesikepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan.Pemilujugamensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorongprosesdemokrasi.Merekacenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat,kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan.Sebagainegarademokrasinomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

NAMA: AYU DWI CAHYARANI
NPM: 2215014006
KELAS: TEKNIK LINGKUNGAN (B)

TUGAS : Analisis jurnal "DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019"

Pada jurnal ini membahas tentang peristiwa Pemilu 2019, yaitu memanasnya kampanye Pilpres 2019 yang diwarnai juga dengan polarisasi politik antar kubu yang mengelilingi calon presiden. Diamana secara umum, jika demokrasi dipahami sebagai pemberdayaan rakyat, maka sistem politik demokrasi harus dapat menjamin warga negara yang kurang mampu melalui segala sarana publik. Penyelenggaraan pemilihan presiden pada hakikatnya juga merupakan kelanjutan dari pelaksanaan prinsip demokrasi, yang meliputi jaminan prinsip kebebasan dan persamaan individu, khususnya hak politik. Sebagai alat pendalaman demokrasi, pemilihan presiden merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan pasca pemilu yang efektif. Pendalaman demokrasi dapat berasal dari negara dan juga dapat berasal dari masyarakat. Pemilihan presiden secara langsung merupakan langkah awal untuk memperkuat peran masyarakat. Dengan demikian peran masyarakat akan selalu membentuk pelaksanaan program pemerintah dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kepemimpinan sosial. Dapat dilihat menurut argumen Smith dan Arghiros, nilai-nilai demokrasi mendukung perilaku elit dan rakyat. Dengan cara ini, masyarakat mungkin memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan berdasarkan rasionalitas politik. Pada saat yang sama, tantangan pasca pemilihan presiden langsung, seperti kecenderungan kompromi kepentingan antara elit penguasa dan elit masyarakat, harus diselesaikan agar pemilu Indonesia memenuhi pemilu yang diinginkan. harapan Oleh karena itu perlu dikemukakan tujuan utama pemilihan presiden sebagai cara untuk mengevaluasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.

Menurunnya tingkat toleransi, terutama dalam pemilu, telah menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan dan kerusuhan. Berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya setelah KPU mengumumkan hasil pemilu. Pemilu bukan hanya sebagai tanda suksesi kepemimpinan, tetapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintahan dan proses pendalaman demokrasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bernilai.Pada Pemilu 2019 yang melihat banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Sebuah diskusi kecil tentang ide atau program yang ditawarkan kepada orang-orang. Netralitas birokrasi dalam pemilu dapat menyebabkan lemahnya legitimasi pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Keberadaan birokrasi dapat digunakan untuk kepentingan bersama, tetapi pada saat yang sama juga dapat digunakan untuk kepentingan politik tertentu.


Dan dalam permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa syarat terciptanya ini memerlukan syarat dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk memenuhi peraturan yang ada. Pemilihan yang berkualitas membutuhkan partai politik dan koalisi partai yang berkualitas. Hal ini penting karena pemilu bukan hanya sarana untuk mencari suksesi kepemimpinan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi kontribusi bagi jaminan sosial rakyat dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan signifikan dari pemilu serentak 2019 menghalangi konsolidasi demokrasi yang berkualitas tinggi. Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia tampaknya tidak mampu menampilkan dirinya sebagai negara yang menerapkan demokrasi sejati.

nama: farah salsabila
npm 2215014012
kelas: tekling b

Analisis Jurnal

Pembangunan demokrasi di indonesia masih terdapat banyak masalah seperti pada pemilu 2019. Pada pemilu 2019 dikatakan pemilu paling rumit dan panas karena terjadi banyak kecurangan.

proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.

Adapun permasalahan lain yang terjadi ialah berebut suara muslim dimana banyak sekali oknum yang beranggapan bahwa salah satu paslon mencari kesempatan untuk meraih voting dengan memajukan tokoh Paslon dari latar belakang Agam yang sangat kuat. Dalam jurnal ini juga di jelaskan atas kegagalan partai politik dalam kaderisasi banyak parpol yang menggait para selebritis untuk mencapai banyak votes Getter.

Nama : Mohamad Fajar Nugraha
Npm : 2215014030
Kelas : Teknik Lingkungan B
Analisis Jurnal
perwujudan demokrasi bisa diwujudkan melalui pemilu seperti pilkada dan pilpres. pada demokrasi ini, peran partisipasi masyarakat sangat penting. setiap masyarakat menginginkan pemimpin yang baik dalam mengatur dan mengelola pemerintahan dengan baik. maka dari itu, perlu kesiapan yang matang dalam memilih calon pemimpin yang dipilih. pada pemilu ini dapat menjadi ajang dalam menyuarakan suara rakyat. dengan adanya dukungan masyarakat dalam mengimplementasikan program program pemerintahan nantinya, akan terbentuk pemerintahan yang efektif. harus terdapat hubungan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah.

Pemilu serentak yang diadakan di Indonesia pada tahun 2019 menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:
1. Terdapat beberapa masalah teknis dalam distribusi logistik pemilu, seperti lambatnya distribusi surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilu ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pemilu.
2. Terdapat masalah dalam daftar pemilih, seperti daftar pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar, atau daftar pemilih yang tidak akurat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan dalam validitas hasil pemilu.
3. Terdapat beberapa masalah teknis dalam penghitungan suara di beberapa TPS, seperti kesalahan penghitungan suara, kesalahan dalam rekapitulasi suara, atau penghitungan suara yang tertunda. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.
4. Terdapat banyak sengketa pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu terkait hasil pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sengketa pemilu yang kompleks dan kontroversial dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
5. politik uang atau penggunaan uang dalam jumlah besar untuk mempengaruhi hasil pemilu juga menjadi permasalahan dalam pemilu serentak 2019. Praktik politik uang dapat merusak integritas pemilu dan mengurangi substansi isu dan platform politik dalam pemilu.

NAMA : DHIFA NASHIFA
NPM : 2255014009
KELAS : TEKNIK LINGKUNGAN B
TUGAS : ANALISIS JURNAL HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

Menelusuri Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “rule of law”. Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni :
Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demikrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demikrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial”.

Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik yakni “ classical Arstotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine”.

Konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila
- Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Nama: Syabrina Samsu Raudathul M
NPM: 2255014006
Kelas: Teknik Lingkungan B

Demokrasi yang berlangsung di daerah- daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasiona. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi (deepening democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat loka

Adanya masalah yang terjadi selama
tahapan-tahapan pilpres tidak atau belum mendapatkan solusi yang tepat dan memadai. Beberapa
masalah seperti politisasi identitas, permasalahan parpol, dan semua terkait pemilu yang belum
mampu memaksimalkan
perannya dengan penuh tanggungjawab, menjadi pekerjaan
rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang baik tentang dinamika sosial dan politik di Indonesia menjelang pemilu serentak 2019. Jurnal ini memberikan wawasan yang penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi dan pemilihan umum, terutama bagi para pengambil kebijakan dan praktisi di bidang politik dan sosial