Ringkasan Mingguan

  • SELAMAT DATANG DI MATA KULIAH SEJARAH INDONESIA MASA KOLONIAL KELAS A 2024/2025

    Nama PS                : Pendidikan Sejarah
    Nama Fakultas      : FKIP
    Nama Universitas : Universitas Lampung
    Kode Mata Kuliah  : SEJ620206
    SKS Mata Kuliah    : 3 (3-0)
    Semester                 : Ganjil
    Jenjang                    : S-1

  • Pert 1 Kontrak Perkuliahan dan Konsep Kolonialisme & Imperialisme

    Memahami tentang Mata Kuliah Sejarah Kolonialisme dan Imperialisme serta mampu menjelaskan latar belakang imperialisme dan kolonialisme

    Mata kuliah "Sejarah Indonesia Masa Kolonial" adalah mata kuliah yang penting dalam memahami sejarah Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di masa lalu. Dalam mata kuliah ini, Anda akan mempelajari periode sejarah yang mencakup kedatangan bangsa Barat ke wilayah Indonesia dan dominasi mereka atas wilayah ini selama berabad-abad.

    Untuk memahami mata kuliah ini, ada dua konsep penting yang perlu dipahami:

    1. Imperialisme: Imperialisme adalah kebijakan ekspansi kekuasaan negara atau bangsa melalui pendudukan, dominasi ekonomi, atau pengaruh politik atas negara-negara atau wilayah lain. Ini terjadi ketika negara-negara kuat berusaha untuk memperluas pengaruh mereka ke wilayah-wilayah yang lemah, seringkali untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi, seperti rempah-rempah, mineral, atau bahan mentah lainnya. Imperialisme dapat mengarah pada pendirian koloni atau protektorat.

    2. Kolonialisme: Kolonialisme adalah salah satu bentuk konkret dari imperialisme di mana negara-negara imperialis mendirikan koloni di wilayah lain dan mengendalikan secara langsung atau tidak langsung pemerintahan, ekonomi, dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Kolonisasi seringkali mengubah struktur sosial, budaya, dan politik masyarakat di wilayah yang dikuasai. Pada masa kolonial, wilayah yang dijajah berada di bawah kontrol pemerintahan negara asing, seperti Belanda, Inggris, atau Spanyol.

    Dalam mata kuliah "Sejarah Indonesia Masa Kolonial," Anda akan mempelajari latar belakang kedatangan bangsa Barat ke wilayah Indonesia, yang didorong oleh hasrat untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang berlimpah dan kepentingan ekonomi lainnya. Anda juga akan memahami bagaimana bangsa-bangsa Barat seperti Belanda dan Inggris berhasil mendirikan koloni di Indonesia dan menguasai perdagangan rempah-rempah, mengubah sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pribumi di wilayah ini.

    Selama mata kuliah ini, Anda akan menjelajahi berbagai aspek sejarah, termasuk perlawanan masyarakat pribumi terhadap penjajahan, perubahan dalam budaya lokal, perjuangan politik untuk kemerdekaan, dan konsekuensi jangka panjang dari masa kolonial. Anda juga akan memahami bagaimana periode ini membentuk fondasi bagi Indonesia modern yang merdeka.

    Penting untuk memahami konteks imperialisme dan kolonialisme untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan sejarah Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan negara dan masyarakat saat ini.

  • Pert 2. Awal Kedatangan Bangsa Barat

    Mengkaji tentang:

    1.   Latar Belakang Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia.
    2.   Jalur pelayaran.
    3.   Periode kolonisasi Portugal.
    4.   Periode kolonisasi Spanyol

    Portugis (Abad ke-16):

    • Kedatangan pertama bangsa Eropa ke wilayah Indonesia dimulai dengan Portugis pada tahun 1511. Mereka mengambil alih pelabuhan Malaka dari Kekaisaran Malaka, yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang penting.
    • Kedatangan Portugis berdampak pada sistem perdagangan rempah-rempah, memperkenalkan kehadiran Barat di wilayah ini.

    Spanyol (Abad ke-16):

    • Spanyol juga ikut terlibat dalam persaingan di wilayah ini, terutama di Filipina. Mereka mendirikan koloni di Kepulauan Filipina yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Kristen.

    Belanda (Abad ke-17):

    • Belanda berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala, yang ditemukan di Maluku.
    • Pada 1602, Belanda mendirikan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Bersatu, sebuah perusahaan dagang yang memiliki hak monopoli perdagangan dengan wilayah Asia Timur.

    Inggris (Abad ke-17 hingga ke-18):

    • Selama abad ke-17 dan ke-18, Inggris juga terlibat dalam persaingan perdagangan dengan Belanda di wilayah Asia Timur.
    • Inggris berhasil merebut beberapa wilayah dan pelabuhan penting di Indonesia selama Perang Inggris-Belanda, seperti Jawa, Sumatra, dan Maluku.

    Awal Kolonialisme dan Pengaruh:

    • Kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda, secara perlahan membawa wilayah-wilayah Indonesia ke dalam sistem kolonialisme.
    • Kolonialisasi membawa perubahan dalam perdagangan, agama, budaya, dan sistem pemerintahan lokal di wilayah-wilayah tersebut.

    Kedatangan bangsa Barat ini menjadi awal dari masa kolonial di Indonesia, yang berdampak pada perkembangan sejarah dan perubahan dalam masyarakat, budaya, dan politik di wilayah tersebut.

    1. Latar Belakang Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia: Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti perdagangan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah ini. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada memiliki nilai tinggi di pasar internasional pada masa itu. Selain itu, juga terdapat dorongan untuk menemukan jalur laut baru ke Asia yang menghindari rute Timur Tengah yang mahal dan berbahaya. Mendorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan dan pengaruh di wilayah Asia, bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, mulai menjelajahi dan menguasai bagian-bagian Indonesia.

    2. Jalur Pelayaran: Jalur pelayaran yang paling umum digunakan oleh bangsa Barat untuk mencapai wilayah Indonesia adalah rute melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan (Straits of Malacca). Rute ini memungkinkan mereka untuk menghindari rute Timur Tengah yang sulit dan berbahaya. Kedatangan mereka ke wilayah ini secara signifikan mempengaruhi perdagangan dan dinamika politik di Asia Tenggara.

    3. Periode Kolonisasi Portugal:

    • Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di wilayah Indonesia. Pada tahun 1511, mereka merebut Malaka dari Kekaisaran Malaka.
    • Portugis menguasai sejumlah pelabuhan penting di wilayah Nusantara, seperti Malaka, Timor, dan pulau-pulau di Maluku.
    • Perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala, menjadi fokus utama kehadiran Portugis di wilayah ini.
    • Pengaruh kolonial Portugis tidak begitu luas dan terpusat pada pelabuhan-pelabuhan penting.

    4. Periode Kolonisasi Spanyol:

    • Spanyol terlibat dalam penjelajahan di wilayah Asia, terutama Filipina, yang menjadi pusat koloninya di wilayah tersebut.
    • Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Spanyol, mencapai Kepulauan Filipina pada 1521 dan menjadi salah satu perjalanan pertama bangsa Eropa ke Asia Tenggara.
    • Spanyol mendirikan koloni di Filipina dan mendominasi perdagangan di wilayah ini, membawa agama Kristen Katolik serta budaya Eropa.
    • Meskipun tidak memiliki pengaruh besar di wilayah Indonesia daratan, pengaruh Spanyol di Filipina memiliki dampak yang berkelanjutan dalam sejarah dan budaya.

    Periode kolonisasi Portugis dan Spanyol ini adalah awal dari interaksi intensif antara bangsa Eropa dan wilayah Indonesia. Interaksi ini membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah ini.


  • Pert 3. Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)

    Mengkaji tentang:

    1.   Latar Belakang berdirinya VOC
    2.   Struktur organisasi VOC.
    3.   Bentuk eksploitasi ekonomi VOC
    4.   Kebijakan politik VOC terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara.

    1. Latar Belakang Berdirinya VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie): 

    VOC didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda dengan tujuan mengonsolidasikan perdagangan rempah-rempah di Asia Timur. Latar belakang berdirinya VOC adalah persaingan di antara bangsa Eropa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang berharga, seperti cengkih dan pala, yang banyak ditemukan di wilayah Nusantara. Berdirinya VOC juga muncul sebagai tanggapan terhadap kegagalan upaya perdagangan oleh perusahaan dagang Belanda sebelumnya.

    2. Struktur Organisasi VOC: 

    VOC didirikan sebagai perusahaan dagang yang memiliki struktur organisasi yang sangat terpusat dan efisien. Strukturnya termasuk:

    • Dewan Gubernur Jenderal: Memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi atas VOC dan wilayah perdagangan.
    • Dewan Direksi: Terdiri dari pejabat-pejabat senior dan bertanggung jawab atas pengelolaan operasional VOC.
    • Dewan Perwakilan Dagang: Mewakili anggota-anggota saham di Belanda dan memiliki peran dalam menyetujui keputusan penting.
    • Kantor-kantor perdagangan di wilayah-wilayah Asia, termasuk Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat utama.

    3. Bentuk Eksploitasi Ekonomi VOC: 

    VOC menerapkan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi di wilayah-wilayah di bawah kendalinya:

    • Sistem Monopoli: VOC memiliki monopoli atas perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara, yang memungkinkannya mengendalikan harga dan pasokan.
    • Pajak dan Imbalan: VOC mengenakan pajak dan imbalan kepada kerajaan-kerajaan dan masyarakat lokal atas pemanfaatan sumber daya alam.

    4. Kebijakan Politik VOC terhadap Kerajaan-Kerajaan di Nusantara:

    • Pendekatan Berbeda: VOC berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan beberapa kerajaan dan bersekutu dengannya, sementara dengan yang lain, mereka menggunakan taktik militer untuk memperoleh kontrol.
    • Paksaan Kontrak: VOC sering memaksa kerajaan-kerajaan untuk menandatangani perjanjian yang memberikan hak eksklusif dalam perdagangan dan menjadikan kerajaan-kerajaan tersebut bawahan VOC.
    • Kebijakan Divide et Impera: VOC sering kali memanfaatkan perselisihan dan rivalitas antara kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk mengamankan posisinya.

    Kebijakan VOC dalam ekonomi dan politik di wilayah Nusantara memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan masyarakat, budaya, dan politik di wilayah tersebut selama periode kolonial.


  • Pert 4. Periode Herman Willem Daendels(1806-1811)

    Mengkaji tentang:

    1.   Kebijakan politik dan ekonomi Dendels di Hindia Belanda
    2.   Reaksi Kerajaan dan Masyarakat di Hindia Belanda Terhadap Kebijakan Daendels.


    1. Indonesia Jatuh ke Tangan Perancis / Republik Bataaf: Pada akhir abad ke-18, Belanda dikuasai oleh Prancis selama era Revolusi Prancis. Republik Bataaf didirikan sebagai negara boneka yang dikelola oleh Prancis. Pengaruh Prancis di Belanda berdampak pada kebijakan dan kendali terhadap Hindia Belanda. Periode ini ditandai dengan tindakan-tindakan administratif dan perubahan kebijakan yang signifikan di wilayah Hindia Belanda.

    2. Kebijakan Politik dan Ekonomi Daendels di Hindia Belanda: Herman Willem Daendels adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang menjabat dari tahun 1808 hingga 1811. Ia dikenal dengan reformasi-reformasi yang drastis dan kontroversial dalam politik dan ekonomi Hindia Belanda, seperti:

    • Membangun jalan-jalan (Jalan Daendels) untuk meningkatkan mobilitas militer dan perdagangan.
    • Memperkenalkan pajak baru untuk mendanai pembangunan infrastruktur.
    • Pusatkan otoritas di Batavia (Jakarta) untuk memperkuat kendali pemerintahan.

    3. Reaksi Kerajaan dan Masyarakat di Hindia Belanda Terhadap Kebijakan Daendels: Reaksi terhadap kebijakan Daendels sangat beragam:

    • Beberapa kerajaan lokal mendukung kebijakan Daendels karena mereka melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat hubungan dagang dan politik mereka dengan Belanda.
    • Namun, banyak kerajaan dan masyarakat di wilayah lain menentang kebijakan tersebut karena dampak ekonomi yang merugikan, seperti pajak baru dan tenaga kerja paksa yang digunakan dalam proyek infrastruktur.
    • Kebijakan yang otoriter dan tindakan-tindakan militer Daendels juga memicu protes dan perlawanan di beberapa daerah.

    Periode kepemimpinan Daendels di Hindia Belanda menghasilkan perubahan yang signifikan dalam infrastruktur dan administrasi. Namun, dampak ekonomi dan sosialnya, serta kebijakan-kebijakan kontroversialnya, mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat dan kerajaan di seluruh wilayah Hindia Belanda.


  • Pert 5. Periode Thomas Stamford Raffles (1811-1815)

    Pada abad ke-19, terdapat dua periode "Liberalisme" yang berpengaruh dalam sejarah Hindia Belanda (sekarang Indonesia), yaitu periode Zaman Liberal di Belanda (Zaman Liberal di Eropa) dan perubahan kebijakan tertentu yang terkait dengan koloni Hindia Belanda. Perubahan ini mencerminkan pengaruh ide-ide liberalisme yang berkembang pada waktu itu. Namun, perubahan tersebut tidak berlangsung serentak atau seragam di seluruh Hindia Belanda. Berikut adalah beberapa poin tentang Zaman Liberal di Hindia Belanda pada tahun 1870:

    1. Pengaruh Ide Liberalisme: Pada tahun 1870-an, pengaruh ide-ide liberalisme dari Eropa mulai memengaruhi kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ide-ide liberalisme, seperti prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan perdagangan, mulai merasuki pemikiran pemerintah kolonial.

    2. Kebijakan Bebas Kultuurstelsel (Sistem Kebudayaan Bebas): Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah pergeseran dari sistem Tanam Paksa ke Sistem Kebudayaan Bebas. Sistem Kebudayaan Bebas menghapuskan kewajiban paksa bagi penduduk pribumi untuk bekerja di tanaman komersial yang dimiliki oleh Belanda. Sebagai gantinya, penduduk diberi hak untuk memilih bekerja dalam pertanian subsisten dan memiliki tanah sendiri. Ini merupakan langkah menuju liberalisasi ekonomi di Hindia Belanda.

    3. Liberalisasi Perdagangan: Selama periode ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda juga mengizinkan lebih banyak perdagangan bebas dan lebih banyak peluang bagi pedagang lokal untuk beroperasi. Ini adalah langkah menuju liberalisasi perdagangan.

    4. Pendidikan: Pada akhir abad ke-19, ada upaya untuk meningkatkan pendidikan di Hindia Belanda, termasuk pendidikan untuk penduduk pribumi. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah baru dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih terbuka.

    5. Otonomi Lokal: Sebagian daerah di Hindia Belanda mulai mendapatkan lebih banyak otonomi dalam hal pengelolaan urusan lokal mereka. Ini mencakup pengaturan pemerintah daerah yang lebih mandiri.

    6. Pro dan Kontra: Meskipun ada perubahan positif seperti liberalisasi ekonomi dan pendidikan yang lebih baik bagi penduduk pribumi, kebijakan-kebijakan ini juga dikritik karena tetap mempertahankan dominasi Belanda atas Hindia Belanda. Masih ada ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan antara penduduk pribumi dan pendatang Belanda.

    7. Perkembangan Politik: Pada saat yang sama, gerakan-gerakan nasionalis mulai tumbuh di Hindia Belanda, yang kemudian akan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    Zaman Liberal di Hindia Belanda pada tahun 1870 merupakan periode yang penuh dinamika di mana perubahan-perubahan penting dalam kebijakan kolonial sedang terjadi. Ini adalah awal dari proses menuju lebih banyak kebebasan ekonomi dan pendidikan bagi penduduk pribumi, tetapi juga tetap mencerminkan dominasi Belanda atas koloni tersebut. Pada akhirnya, perubahan ini akan menjadi bagian dari latar belakang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi beberapa dekade kemudian.

    minggu ini Mengkaji tentang:

    1.   Latar Belakang Berkuasanya Thomas Raffles di Hindia Belanda
    2.   Kebijakan politik dan ekonomi Thomas Raffles di Hindia Belanda.
    3.   Reaksi Rakyat di Hindia Belanda terhadap Kebijakan Raffles.


    1. Latar Belakang Berkuasanya Thomas Raffles di Hindia Belanda: Thomas Stamford Raffles adalah seorang administrator Inggris yang berperan penting dalam pemerintahan kolonial Inggris di Asia Tenggara. Pada tahun 1811, Raffles berkuasa di Hindia Belanda setelah Inggris berhasil merebut wilayah tersebut dari Belanda selama Perang Napoleon. Kedatangan Raffles di Hindia Belanda juga terjadi dalam konteks perubahan politik di Eropa, yang mempengaruhi dominasi kolonial di wilayah ini.

    2. Kebijakan Politik dan Ekonomi Thomas Raffles di Hindia Belanda: Kebijakan Raffles di Hindia Belanda sangat beragam dan mencakup reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa poin pentingnya adalah:

    • Pendekatan Toleran: Raffles berusaha untuk memahami budaya dan masyarakat lokal, serta menghormati adat istiadat setempat.
    • Perlindungan Terhadap Budaya dan Warisan: Raffles mendokumentasikan sejarah dan budaya Jawa, termasuk mengumpulkan naskah-naskah Jawa kuno.
    • Penataan Administratif: Ia memisahkan kekuasaan sipil dan militer, memperkenalkan sistem hukum yang lebih adil, dan memperbaharui administrasi pemerintahan.
    • Kebijakan Ekonomi: Raffles mendorong perdagangan bebas dan mencoba mengatasi monopoli perdagangan yang ada sebelumnya.

    3. Reaksi Rakyat di Hindia Belanda terhadap Kebijakan Raffles: Reaksi masyarakat terhadap kebijakan Raffles sangat bervariasi:

    • Beberapa kelompok masyarakat menyambut positif reformasi dan perlindungan terhadap budaya serta peningkatan infrastruktur.
    • Namun, ada juga ketidaksetujuan terhadap reformasi ekonomi dan politik, terutama dari kelompok elit yang merasa kehilangan hak istimewa mereka.
    • Kebijakan kebebasan dalam perdagangan juga memiliki dampak terhadap pasar lokal dan pedagang tradisional.

    Secara keseluruhan, kebijakan Raffles mencoba menggabungkan penghormatan terhadap budaya dan masyarakat lokal dengan upaya reformasi administratif dan ekonomi. Walaupun beberapa kebijakan tersebut diterima baik, ada juga reaksi negatif dan perlawanan terhadap perubahan yang diusulkan.


  • Pert 6. Cultuurstelsel (1830-1870)

    Mengkaji tentang:

    1.   Latar Belakang Lahirnya Sistem Tanam Paksa.
    2.   Peraturan-peraturan Sistem Tanam Paksa.
    3.   Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa.
    4.   Dampak Sosial dan Ekonomi Sistem Tanam Paksa bagi masyarakat di Hindia Belanda.


    1. Latar Belakang Lahirnya Sistem Tanam Paksa: Sistem Tanam Paksa adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda pada abad ke-19. Latar belakang sistem ini adalah upaya Belanda untuk meningkatkan produksi dan ekspor tanaman-tanaman komoditas tertentu, seperti kopi, indigo, teh, dan nila. Sistem ini juga diilhami oleh upaya mencari sumber pendapatan baru setelah hilangnya monopoli rempah-rempah.

    2. Peraturan-peraturan Sistem Tanam Paksa: Sistem Tanam Paksa didasarkan pada serangkaian peraturan dan kebijakan yang mengikat petani dan masyarakat lokal. Beberapa peraturan penting adalah:

    • Wajib Tanam: Petani diwajibkan menanam sebagian lahan mereka dengan tanaman komoditas yang ditentukan oleh pemerintah, seperti kopi atau indigo.
    • Kontrol Pemerintah: Pemerintah kolonial memiliki kendali atas produksi, distribusi, dan harga komoditas tersebut.
    • Penggunaan Tenaga Kerja: Pemerintah menggunakan tenaga kerja paksa untuk membantu dalam proses penanaman, panen, dan pemrosesan komoditas.

    3. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa: Sistem Tanam Paksa diimplementasikan dengan pengawasan ketat oleh pemerintah kolonial Belanda. Petani diwajibkan mengalokasikan sebagian lahan mereka untuk menanam komoditas yang ditentukan. Tanaman hasil panen ini kemudian diambil oleh pemerintah atau perusahaan milik Belanda. Petani sering kali tidak mendapatkan penghargaan yang adil atas hasil kerja keras mereka.

    4. Dampak Sosial dan Ekonomi Sistem Tanam Paksa bagi Masyarakat di Hindia Belanda:

    • Dampak Ekonomi: Meskipun produksi komoditas meningkat, petani sering kali menderita karena mereka harus meninggalkan tanaman pangan mereka untuk menanam komoditas komersial.
    • Penindasan dan Kemiskinan: Tenaga kerja paksa dan pengambilan hasil panen tanpa ganti rugi mengakibatkan banyak petani dan masyarakat jatuh dalam kemiskinan dan penderitaan.
    • Gangguan Sosial: Sistem ini juga menyebabkan gangguan sosial, karena tenaga kerja paksa mengakibatkan pemisahan dari keluarga dan komunitas.
    • Perlawanan: Masyarakat merespon dengan perlawanan terhadap sistem ini, termasuk protes dan pemberontakan.

    Secara keseluruhan, Sistem Tanam Paksa memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat di Hindia Belanda. Meskipun mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemerintah kolonial dan perusahaan Belanda, sistem ini membawa penderitaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat pribumi.


  • Pert 7. Zaman Liberal (1870)

    Mengkaji tentang:

    1.   Lahirnya Undang-Undang Agraria Tahun 1870.
    2.   Pembukaan lahan perkebunan oleh pihak swasta
    3.   Perubahan-Perubahan Dalam bidang Politik, Ekonomi, dan sosial di Hindia Belanda.


    1. Lahirnya Undang-Undang Agraria Tahun 1870: Undang-Undang Agraria tahun 1870 adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda. Undang-undang ini mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan tanah di wilayah kolonial. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah mengatur hak kepemilikan tanah dan hak penggunaan tanah oleh masyarakat pribumi dan pihak-pihak lain, termasuk pihak swasta dan perusahaan-perusahaan.

    2. Pembukaan Lahan Perkebunan oleh Pihak Swasta: Seiring dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda juga memberikan hak kepada pihak swasta untuk membuka lahan-lahan perkebunan. Pihak swasta dan perusahaan kolonial didorong untuk mengembangkan perkebunan komoditas ekspor seperti kopi, teh, karet, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan banyak lahan yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat pribumi berpindah kepemilikan menjadi milik pihak swasta.

    3. Perubahan-Perubahan dalam Bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial di Hindia Belanda:

    • Politik: Munculnya undang-undang agraria dan pembukaan lahan perkebunan oleh pihak swasta mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan tanah dan kebijakan agraria. Perubahan ini juga mempengaruhi struktur politik di wilayah tersebut.
    • Ekonomi: Pembukaan lahan perkebunan oleh pihak swasta membawa dampak ekonomi yang signifikan. Komoditas-komoditas ekspor baru mulai dikembangkan, mengubah pola ekonomi wilayah dengan meningkatkan produksi dan ekspor.
    • Sosial: Perubahan kepemilikan tanah dan lahan juga membawa dampak sosial. Masyarakat pribumi yang sebelumnya memiliki akses ke tanah untuk pertanian tradisional mungkin kehilangan hak mereka dan terpaksa bekerja di perkebunan milik pihak swasta. Hal ini dapat mengakibatkan pemisahan keluarga dan perubahan struktur sosial.

    Perubahan-perubahan ini merupakan bagian dari transformasi yang terjadi di Hindia Belanda sebagai dampak dari kebijakan kolonial Belanda. Meskipun beberapa aspek memiliki dampak positif dalam ekonomi dan pembangunan wilayah, perubahan ini juga membawa konsekuensi sosial yang kompleks dan sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat pribumi.


  • Pert. 8 UJIAN TENGAH SEMESTER

  • Pert 9. Kebijakan Politik Etis 1901

    Mengkaji tentang:

    1.    Latar belakang lahirnya politik etis.
    2.    Pelaksanaan dan kritik terhadap politik etis
    3.    Dampak politik etis pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.


    1. Latar Belakang Lahirnya Politik Etis: Politik Etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Latar belakang lahirnya politik etis adalah:

    • Kritik terhadap eksploitasi dan penindasan yang terjadi selama era kolonial.
    • Dorongan untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi dan pembangunan di wilayah koloni.
    • Pengaruh dari ide-ide humanisme dan tanggung jawab moral yang diusulkan oleh kalangan intelektual di Belanda.

    2. Pelaksanaan dan Kritik terhadap Politik Etis: Pelaksanaan politik etis melibatkan sejumlah langkah, seperti:

    • Pendidikan: Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi dengan tujuan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan mereka.
    • Pemberdayaan Ekonomi: Program-program pembangunan ekonomi diperkenalkan untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal.
    • Penghapusan Kesenjangan: Upaya dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat pribumi dan golongan Eropa.

    Namun, terdapat juga kritik terhadap politik etis, seperti bahwa program-program ini sering kali masih belum memadai dan belum merubah esensi penjajahan.

    3. Dampak Politik Etis pada Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik:

    • Sosial: Politik Etis berdampak positif dalam hal pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, perubahan sosial yang diharapkan sering kali berjalan lambat dan masih terbatas.
    • Ekonomi: Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pribumi mempengaruhi sektor pertanian dan perdagangan lokal. Namun, terdapat kritik bahwa hal ini lebih banyak memberi keuntungan pada pihak Belanda.
    • Politik: Politik Etis mempengaruhi struktur administrasi dan partisipasi politik di wilayah koloni. Namun, kekuatan tetap berada di tangan Belanda.

    Dalam totalitasnya, Politik Etis memiliki dampak campuran pada masyarakat di Hindia Belanda. Meskipun membawa beberapa perbaikan dalam pendidikan dan kesejahteraan, kebijakan ini juga menghadapi kritik dan masih mempertahankan banyak aspek penjajahan yang tidak merubah esensi eksploitasi dan pengendalian Belanda.


  • Pert 10 Pertumbuhan dan Perkembangan Politik, Sosial, dan Ekonomi di Hindia Belanda

    Mengkaji tentang:

    1.    Pertumbuhan ekonomi.
    2.    Perkembangan jaringan transportasi.
    3.    Perkembangan birokrasi

  • Pert 11. Pertumbuhan dan Perkembangan Politik, Sosial, dan Ekonomi di Hindia Belanda

  • Pert 12-15 Perlawanan daerah terhadap Kolonialisme

    Mengkaji tentang:

    1. Perang di Makassar (1666-1669)
    2. Perang di Maluku (1817)
    3. Perang Padri (1803-1838)
    4. Perang Diponegoro (1825-1830)

  • Pert. 16 UJIAN AKHIR SEMESTER

  • Pekan ini

    24 November - 30 November

    • 1 December - 7 December

      • 8 December - 14 December