FORUM JAWABAN POST TEST
Nama : Arif Wicaksono
NPM : 2258011014
Kelas : Genap
Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok. Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah. Bah harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian . beginilah cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, yang diwarnai dengan premanismenya. Perlindungan Hukum Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.
NPM : 2258011014
Kelas : Genap
Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok. Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah. Bah harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian . beginilah cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, yang diwarnai dengan premanismenya. Perlindungan Hukum Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.
NAMA : Mutiara Cheisya Nur Qhaniya
NPM : 2218011084
KELAS: B (Genap)
PRODI: Pendidikan Dokter
Analisis jurnal pertemuan 12
Jurnal ini membahas tentang hukum berdasarkan pemimpinnya. Dalam artikel dibahas mulai dari jaman kepemimpinan Soeharto (orde baru) yang dimana masyarakat tionghoa mulai mendapat keadilan. Lalu muncullah pemimpin Bernama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjabat sebagai Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna telah memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur. Karena mendapat banyak tantangan dari masyarakat (terutama forum islam) membuat orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi harus memastikan berbagai langkah dan kebijakan dalam meredam amarah umat islam.
Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa memang sudah seharusnya perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah preventif (artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan) dan represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. Sesuai pendapat beberapa ahli secara garis besar :
1. Normatif, menggambarkan nilai-nilai sosial
2. Admisistratif, mencakup interaksi aparatur penegak hukum
3. Sistem Sosial, dilihat dari berbagai perspektif masyarakat
Melihat gaya kepemimpinan Ahok, beliau adalah prang yang tegas dan realistis. Banyak kebijakannya yang berperan besar dalam DKI Jakarta. Bahkan ia mendapat kepuasan 80% per April 2016. salah satu keunggulan kepemimpinan Ahok adalah soal transparansi khusus dalam anggaran publik dan kinerja. Di bawah kepemimpinan Ahok, orang bisa mengakses informasi pengelolaan anggaran daerah, transparansi dalam penataan organisasi birokrasi sehingga penempatan berdasarkan sistem meritokrasi, penataan infrastruktur dan pelayanan public yang berjalan dengan baik.
Kesimpulannya, Aparat penegak hukum birokrasi yang haruslah amanah dan jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara. Ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Tentunya penegakan hukum akan dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Akbar Rahul Putra Pamungkas
NPM : 2258011020
Kelas : Genap
Prodi : Pendidikan Dokter
Analisis Jurnal
Pemimpin yang terkenal dengan kecerdasan dan keberanian dalam berbicara, tanpa memperdulikan lawan bicara atau kesalahan bawahannya. Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Meskipun keputusan ini berisiko, Ahok siap menghadapi konsekuensinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi saat ini. Kebijakan dalam bidang hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Presiden Jokowi telah menyatakan melalui media cetak dan elektronik bahwa tidak akan campur tangan atau mengintervensi masalah hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk mengurangi praktik pungutan liar dalam pelayanan publik. Ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Namun, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih tingginya tingkat kriminalitas, narkoba, korupsi, kejahatan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menghantui negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur dalam menjalankan tugas serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta masalah hukum lainnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu masalah yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kewibawaan negara. Negara bertanggung jawab dalam menjamin dan melindungi semua warga negara, serta menjamin hak-hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia.
NPM : 2258011020
Kelas : Genap
Prodi : Pendidikan Dokter
Analisis Jurnal
Pemimpin yang terkenal dengan kecerdasan dan keberanian dalam berbicara, tanpa memperdulikan lawan bicara atau kesalahan bawahannya. Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Meskipun keputusan ini berisiko, Ahok siap menghadapi konsekuensinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi saat ini. Kebijakan dalam bidang hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Presiden Jokowi telah menyatakan melalui media cetak dan elektronik bahwa tidak akan campur tangan atau mengintervensi masalah hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk mengurangi praktik pungutan liar dalam pelayanan publik. Ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Namun, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih tingginya tingkat kriminalitas, narkoba, korupsi, kejahatan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menghantui negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur dalam menjalankan tugas serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta masalah hukum lainnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu masalah yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kewibawaan negara. Negara bertanggung jawab dalam menjamin dan melindungi semua warga negara, serta menjamin hak-hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia.
NAMA: ANGELIE CAHYA PUTRI A
NPM: 2258011034
KELAS : B
Penegakan hukum adalah proses proses ide dan cita hukum keadilan dan kebenaran yang nyata dan sesuai, dalam menjadikan hal ini menjadi terealisasikan kita membutuhkan organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk ole negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial vaitu keadilan.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum melankan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
NPM: 2258011034
KELAS : B
Penegakan hukum adalah proses proses ide dan cita hukum keadilan dan kebenaran yang nyata dan sesuai, dalam menjadikan hal ini menjadi terealisasikan kita membutuhkan organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk ole negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial vaitu keadilan.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum melankan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
nama : Dio pratama
npm : 2258011010
kelas : genap
analisis jurnal
Menurut saya masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melankan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini.
Kepercayaan
masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alguraan yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstarsi tanggal 2 desember 2016
npm : 2258011010
kelas : genap
analisis jurnal
Menurut saya masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melankan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini.
Kepercayaan
masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alguraan yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstarsi tanggal 2 desember 2016
Nama : Aisyah Ramadhani
NPM : 2258011024
Kelas : Genap(B)
Dalam jurnal yang berjudul “Penegakkan Hukum dan Perlindungan Negara” dapat diketahui bahwa kehadiran sebuah negara berfungsi untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan-tindakan yang dapat mencederai tatanan dan juga hukum. Negara sendiri sudah seharusnya melindungi siapapun dari ketidakadilan pada warga negaranya. Dalam perlindungan hukum rakyat dapat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. preventif artinya pemerintah berhati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena tindakan pencegahan, sedangkan bersifat represif yaitu pemerintah bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan terhadap pelanggaran.
Dalam perlindungan hukum pastinya pemerintah menugaskan sebuah lembaga hukum untuk menegakkan hukum, namun kenyataannya dalam pelaksanaanya banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum yang terjadi ialah korupsi, kolusi dan nepotisme. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan telah mendapat perhatian pemerintah presiden serius dalam penanganan penegakan hukum dan diyakini sebagai bagian dari good governance. Presiden terus membentuk lembaga Hukum guna memangkas pungutan liar pada daerah pelayanan publik.
NPM : 2258011024
Kelas : Genap(B)
Dalam jurnal yang berjudul “Penegakkan Hukum dan Perlindungan Negara” dapat diketahui bahwa kehadiran sebuah negara berfungsi untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan-tindakan yang dapat mencederai tatanan dan juga hukum. Negara sendiri sudah seharusnya melindungi siapapun dari ketidakadilan pada warga negaranya. Dalam perlindungan hukum rakyat dapat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. preventif artinya pemerintah berhati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena tindakan pencegahan, sedangkan bersifat represif yaitu pemerintah bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan terhadap pelanggaran.
Dalam perlindungan hukum pastinya pemerintah menugaskan sebuah lembaga hukum untuk menegakkan hukum, namun kenyataannya dalam pelaksanaanya banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum yang terjadi ialah korupsi, kolusi dan nepotisme. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan telah mendapat perhatian pemerintah presiden serius dalam penanganan penegakan hukum dan diyakini sebagai bagian dari good governance. Presiden terus membentuk lembaga Hukum guna memangkas pungutan liar pada daerah pelayanan publik.
Nama : Aina Wijdan Chairunisa
NPM : 2218011056
Kelas : B (Genap)
Artikel yang berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta) tersebut membahas tentang Keputusan, Negara, Warga Negara, dan Perlindungan Hukum. Lebih tepatnya yaitu membahas tentang Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan
agama oleh Bareskrim Polri.
Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segera mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemuda, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian, bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. Dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
NPM : 2218011056
Kelas : B (Genap)
Artikel yang berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta) tersebut membahas tentang Keputusan, Negara, Warga Negara, dan Perlindungan Hukum. Lebih tepatnya yaitu membahas tentang Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan
agama oleh Bareskrim Polri.
Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segera mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemuda, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian, bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. Dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Nama : Kurnia Eka Putri
NPM : 2218011148
Kelas : B
Hal mendasar yang patut menjadi perhatian kita semua, bahwa Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merupakan pengejewantahan negara bertugas dan berwenang untuk melindungi seluruh warga negara dan bangsa. Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini.
NPM : 2218011148
Kelas : B
Hal mendasar yang patut menjadi perhatian kita semua, bahwa Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merupakan pengejewantahan negara bertugas dan berwenang untuk melindungi seluruh warga negara dan bangsa. Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN POST TEST
Nama: Aloysius K Damar Bawono
NPM: 2218011098
Kelas: Genap
Pada jurnal tersebut disampaikan kisah Ahok dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Disampaikan bahwa saat Ahok menjadi tersangka, tidak ada intervensi atau tekanan masyarakat. Hal ini menjadi contoh bahwa pemerintah sudah menegakkan hukum dengan baik. Namun semuanya hanya bersifat opini dari penulis, tidak diketahui bagaimana proses persidangan dan pemikiran hakim secara nyata karena bersifat pribadi. Meskipun demikian, sudah selayaknya pemerintah dapat mempertegas dan menegakkan hukum dengan baik. Saat ini masih banyak ditemui kecacatan hukum seperti ketidak adilan, KKN, dan pungutan liar di instansi hukum. Hal ini haruslah diberantas untuk memperbaiki muka hukum di masyarakat dan mengembalikan wibawa negara. Dengan adanya penegakan dan kepastian hukum yang baik, maka keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat juga dapat terwujud.
NPM: 2218011098
Kelas: Genap
Pada jurnal tersebut disampaikan kisah Ahok dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Disampaikan bahwa saat Ahok menjadi tersangka, tidak ada intervensi atau tekanan masyarakat. Hal ini menjadi contoh bahwa pemerintah sudah menegakkan hukum dengan baik. Namun semuanya hanya bersifat opini dari penulis, tidak diketahui bagaimana proses persidangan dan pemikiran hakim secara nyata karena bersifat pribadi. Meskipun demikian, sudah selayaknya pemerintah dapat mempertegas dan menegakkan hukum dengan baik. Saat ini masih banyak ditemui kecacatan hukum seperti ketidak adilan, KKN, dan pungutan liar di instansi hukum. Hal ini haruslah diberantas untuk memperbaiki muka hukum di masyarakat dan mengembalikan wibawa negara. Dengan adanya penegakan dan kepastian hukum yang baik, maka keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat juga dapat terwujud.
NAMA : Idriyanti Debora Agustina
NPM : 2218011134
KELAS : B GENAP
Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Dialah Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna hari Jumat (04/11/15) memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur.
Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif,
Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus. Meskipun banyak yang meragukan tokoh nonMuslim ini ketika ia terpilih sebagai wakil gubernur pada tahun 2012, gaya tangguh Ahok dan kampanyenya dalam mengusung transparansi di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, telah membantunya memenangkan dukungan publik yang kuat.
Ketika salah satu proyeknya mengalami kesulitan dengan pejabat setempat, Purnama menjadi begitu kecewa dan hampir pindah ke luar negeri. Sang ayah pula yang mendorong dia menggunakan bakatnya untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Ia kemudian masuk dalam kancah politik lokal tahun 2004.
Gaya Ahok mungkin berbeda dengan Jokowi. Tapi ia telah berjanji untuk melanjutkan program pendahulunya, termasuk memperluas akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta meningkatkan layanan transportasi umum dan lalu lintas di ibukota. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah. Bah harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian .
Dijakartalah hidup berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda. Tak ubahnya dihadapkan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi persoalan yang sangat menonjol adalah bagaimana mewujudkan jakarta dengan pola kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang tegas,cerdas, humanis serta berpihak pada rakyat dan tetap memegang teguh nilai nilai ke Indonesiaan.
Safari ke seluruh tokoh dan elit termasuk para kiyai dan ulamah, dianggap berlebihan oleh masyarakat.
Dilain pihak, Selaku Kepala Pemerintahan,dan Panglima tertinggi mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, bahaya dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, sehinga NKRI tetap berdiri kokoh demi terwujudnya masyarakat sejahtera,adil dan makmur.
Terdapat beberapa teori perlindungan
hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti
Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya
sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal
tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.
NPM : 2218011134
KELAS : B GENAP
Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Dialah Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna hari Jumat (04/11/15) memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur.
Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif,
Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus. Meskipun banyak yang meragukan tokoh nonMuslim ini ketika ia terpilih sebagai wakil gubernur pada tahun 2012, gaya tangguh Ahok dan kampanyenya dalam mengusung transparansi di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, telah membantunya memenangkan dukungan publik yang kuat.
Ketika salah satu proyeknya mengalami kesulitan dengan pejabat setempat, Purnama menjadi begitu kecewa dan hampir pindah ke luar negeri. Sang ayah pula yang mendorong dia menggunakan bakatnya untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Ia kemudian masuk dalam kancah politik lokal tahun 2004.
Gaya Ahok mungkin berbeda dengan Jokowi. Tapi ia telah berjanji untuk melanjutkan program pendahulunya, termasuk memperluas akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta meningkatkan layanan transportasi umum dan lalu lintas di ibukota. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah. Bah harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian .
Dijakartalah hidup berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda. Tak ubahnya dihadapkan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi persoalan yang sangat menonjol adalah bagaimana mewujudkan jakarta dengan pola kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang tegas,cerdas, humanis serta berpihak pada rakyat dan tetap memegang teguh nilai nilai ke Indonesiaan.
Safari ke seluruh tokoh dan elit termasuk para kiyai dan ulamah, dianggap berlebihan oleh masyarakat.
Dilain pihak, Selaku Kepala Pemerintahan,dan Panglima tertinggi mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, bahaya dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, sehinga NKRI tetap berdiri kokoh demi terwujudnya masyarakat sejahtera,adil dan makmur.
Terdapat beberapa teori perlindungan
hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti
Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya
sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal
tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.
Nama : Gustina Wulan Sari
NPM : 2218011050
KELAS : B (Genap)
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini. perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.
Artikel ini membahas tentang Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Terlepas dari permasalahan yang sedang dihadapi Ahok, namun yang menjadi sorotan adalah, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilalui hingga menjadi pemimpin yang ideal. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang seperti itu terkadang juga mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan sistem toleransi yang kental dengan nuansa kebersamaan dalam keberagaman.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan
mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
NPM : 2218011050
KELAS : B (Genap)
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini. perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.
Artikel ini membahas tentang Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Terlepas dari permasalahan yang sedang dihadapi Ahok, namun yang menjadi sorotan adalah, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilalui hingga menjadi pemimpin yang ideal. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang seperti itu terkadang juga mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan sistem toleransi yang kental dengan nuansa kebersamaan dalam keberagaman.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan
mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
Nama : Komang Andre Permana
NPM : 2218011070
Kelas : B (Genap)
Analisis Jurnal
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri, Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya. Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan kurang mendapat tempat di hati pemerintahan Soeharto. Dalam beberapa dekade, figur atau tokoh masyarakat dari komunitas ini terus berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lainnya.
Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya.
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara . Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
NPM : 2218011070
Kelas : B (Genap)
Analisis Jurnal
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri, Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya. Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan kurang mendapat tempat di hati pemerintahan Soeharto. Dalam beberapa dekade, figur atau tokoh masyarakat dari komunitas ini terus berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lainnya.
Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya.
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara . Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Nama: Calista Putri Maharani
NPM: 2258011018
Kelas: Genap (B)
Prodi: Pendidikan Dokter
1 Juni 2017 PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ) M. ‘‘Peaceful demonstrations are carried out predominantly Muslim on the 4th of november 2016 is a demonstration to demand the State in this case the Indonesian National Police in order to work in a professional and punish Ahok as the party accused degrading Alquran. Keywords: Decisions, Nation, Citizen, Legal Protection Abstrak Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. Dialah Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. ‘‘Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Dalam beberapa dekade, figur atau tokoh masyarakat dari komunitas ini terus JIPSi Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No.
Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna hari Jumat (04/11/15) memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur. Meskipun banyak yang meragukan tokoh non- Muslim ini ketika ia terpilih sebagai wakil gubernur pada tahun 2012, gaya tangguh Ahok dan kampanyenya dalam mengusung transparansi di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, telah membantunya memenangkan dukungan publik yang kuat. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah.
NPM: 2258011018
Kelas: Genap (B)
Prodi: Pendidikan Dokter
1 Juni 2017 PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ) M. ‘‘Peaceful demonstrations are carried out predominantly Muslim on the 4th of november 2016 is a demonstration to demand the State in this case the Indonesian National Police in order to work in a professional and punish Ahok as the party accused degrading Alquran. Keywords: Decisions, Nation, Citizen, Legal Protection Abstrak Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. Dialah Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. ‘‘Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Dalam beberapa dekade, figur atau tokoh masyarakat dari komunitas ini terus JIPSi Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No.
Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna hari Jumat (04/11/15) memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur. Meskipun banyak yang meragukan tokoh non- Muslim ini ketika ia terpilih sebagai wakil gubernur pada tahun 2012, gaya tangguh Ahok dan kampanyenya dalam mengusung transparansi di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, telah membantunya memenangkan dukungan publik yang kuat. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah.
NAMA : Pandya Fisatama Putra
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter
ANALISIS JURNAL (POST TEST)
A. IDENTITAS JURNAL
1. Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
2. Volume : VII
3. Nomor : I
4. Halaman : 10
5. Tahun Terbit : Juni 2017
6. Judul Jurnal : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
7. Nama Penulis : M. Husein Maruapey
B. ISI JURNAL
1. Masalah Penelitian : Gaya Kepemimpinan yang keras
2. Metode Penelitian : Metode Kualitatif
3. Hasil Penelitian : Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah
C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
1. Kelebihan
Penulisan dan pembahasan dalam jurnal cukup bagus karena penjelasannya jelas dan menggunakan sumber dari jurnal-jurnal yang terpercaya dan kompeten.
2. Kekurangan
Bahasa terkadang sulit dipahami dan rancu
D. ISI JURNAL
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah dituduh melakukan penistaan agama dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan hukum bukan tekanan publik. Terlepas dari risikonya, Ahok siap menghadapi konsekuensinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintahan saat ini di bawah Presiden Jokowi. Kebijakan hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan supremasi hukum. Presiden Jokowi telah menyatakan melalui berbagai media bahwa dirinya tidak akan mencampuri atau mencampuri urusan hukum yang ditangani oleh lembaga penegak hukum dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk memberantas praktik korupsi dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Namun, reformasi hukum yang diharapkan belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Tingginya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, pelecehan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar dalam pelayanan publik terus melanda negeri ini. Karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan birokrasi yang dianggap tidak amanah dan tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, serta ketidakpuasan terhadap pendapatannya, menjadi penyebab utama tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). dan masalah hukum lainnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan yang menimbulkan keprihatinan di kalangan pencari keadilan merupakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kredibilitas negara. Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi segenap warga negara serta menjamin hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)
PRODI : Pendidikan Dokter
ANALISIS JURNAL (POST TEST)
A. IDENTITAS JURNAL
1. Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
2. Volume : VII
3. Nomor : I
4. Halaman : 10
5. Tahun Terbit : Juni 2017
6. Judul Jurnal : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
7. Nama Penulis : M. Husein Maruapey
B. ISI JURNAL
1. Masalah Penelitian : Gaya Kepemimpinan yang keras
2. Metode Penelitian : Metode Kualitatif
3. Hasil Penelitian : Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah
C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
1. Kelebihan
Penulisan dan pembahasan dalam jurnal cukup bagus karena penjelasannya jelas dan menggunakan sumber dari jurnal-jurnal yang terpercaya dan kompeten.
2. Kekurangan
Bahasa terkadang sulit dipahami dan rancu
D. ISI JURNAL
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah dituduh melakukan penistaan agama dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan hukum bukan tekanan publik. Terlepas dari risikonya, Ahok siap menghadapi konsekuensinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintahan saat ini di bawah Presiden Jokowi. Kebijakan hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan supremasi hukum. Presiden Jokowi telah menyatakan melalui berbagai media bahwa dirinya tidak akan mencampuri atau mencampuri urusan hukum yang ditangani oleh lembaga penegak hukum dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk memberantas praktik korupsi dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Namun, reformasi hukum yang diharapkan belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Tingginya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, pelecehan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar dalam pelayanan publik terus melanda negeri ini. Karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan birokrasi yang dianggap tidak amanah dan tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, serta ketidakpuasan terhadap pendapatannya, menjadi penyebab utama tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). dan masalah hukum lainnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan yang menimbulkan keprihatinan di kalangan pencari keadilan merupakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kredibilitas negara. Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi segenap warga negara serta menjamin hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.
Nama : Venna Rahmanda Putri
NPM : 2218011096
Kelas : Genap (B)
Prodi : Pendidikan Dokter
Analisis Jurnal
Pemimpin yang terkenal dengan kecerdasan dan keberanian dalam berbicara, tanpa memperdulikan lawan bicara atau kesalahan bawahannya. Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Meskipun keputusan ini berisiko, Ahok siap menghadapi konsekuensinya.
Namun, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih tingginya tingkat kriminalitas, narkoba, korupsi, kejahatan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menghantui negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur dalam menjalankan tugas serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta masalah hukum lainnya.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum melankan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
NPM : 2218011096
Kelas : Genap (B)
Prodi : Pendidikan Dokter
Analisis Jurnal
Pemimpin yang terkenal dengan kecerdasan dan keberanian dalam berbicara, tanpa memperdulikan lawan bicara atau kesalahan bawahannya. Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Meskipun keputusan ini berisiko, Ahok siap menghadapi konsekuensinya.
Namun, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih tingginya tingkat kriminalitas, narkoba, korupsi, kejahatan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menghantui negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur dalam menjalankan tugas serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta masalah hukum lainnya.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia bukanlah pada sistem hukum melankan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Nama : Fathimatuzzahrah
NPM : 2218011038
Kelas : Genap (B)
Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok dengan bermodal keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (paham Kong Hu Cu), dan keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, serta rasa frustasi yang mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003.
Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan seb agai p emerintahan oleh orang yang menggunakan huku m seked ar seb agai alat kekuasaan belaka. Jadi, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
NPM : 2218011038
Kelas : Genap (B)
Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok dengan bermodal keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (paham Kong Hu Cu), dan keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, serta rasa frustasi yang mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003.
Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan seb agai p emerintahan oleh orang yang menggunakan huku m seked ar seb agai alat kekuasaan belaka. Jadi, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Nama : Alvina Christy Maretta
NPM : 2218011086
NPM : 2218011086
Kelas : Genap
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NAMA : Messya Natasha
NPM : 2258011044
KELAS : B (Genap)
Gaya kepemimpinan Ahok bak harimau yang siap menerkam mangsanya ini membuat presiden jokowi harus memastikan berbagai langkah dan kebijakan dalam meredam umat Islam.
Terdapat teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli , namun yang paling relevan adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam mengambil dan membuat keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus memiliki sikap tegas dalam mengambil dan membuat keputusan terhadap pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan hukum merupakan serangkaian proses membentuk suatu ide dan cita hukum yang berisi nilai moral seperti keadilan dan kebenaran yang konkrit. Secara konsep, maka inti penegakan hukum sendiria adalah keserasian hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan mengejawantah.
Josep Golstein (Muladi, 1995 : 40), membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu :
1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif.
2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini
para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal
3) Actual enforcement, dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya
Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas terbilang cocok untuk rakyat Jakarta yang sulit diberitahu. Dengan ketegasannya, Ahok dapat mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi segala persoalan di Jakarta seperti banjir. Tidak heran jika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok diatas 80%. Namun hal itu tidak berlangsung lama, ketika relokasi warga waduk Pluit ke rumah susun yang menjadi cikal bakal konflik yang menyebabkan adanya reaksi dari FPI yang menolak ahok karena bukan beragama silam dan lain lain. Aksi ini pun didukung oleh masyarakat Betawi dan fraksi DPRD yang tergabung dalam koalisi merah putih yang ingin menjatuhkan ahok dari gubernur.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani.
Hukum adalah keseluruhan peraturan- peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
NPM : 2258011044
KELAS : B (Genap)
Gaya kepemimpinan Ahok bak harimau yang siap menerkam mangsanya ini membuat presiden jokowi harus memastikan berbagai langkah dan kebijakan dalam meredam umat Islam.
Terdapat teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli , namun yang paling relevan adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam mengambil dan membuat keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus memiliki sikap tegas dalam mengambil dan membuat keputusan terhadap pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan hukum merupakan serangkaian proses membentuk suatu ide dan cita hukum yang berisi nilai moral seperti keadilan dan kebenaran yang konkrit. Secara konsep, maka inti penegakan hukum sendiria adalah keserasian hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan mengejawantah.
Josep Golstein (Muladi, 1995 : 40), membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu :
1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif.
2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini
para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal
3) Actual enforcement, dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya
Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas terbilang cocok untuk rakyat Jakarta yang sulit diberitahu. Dengan ketegasannya, Ahok dapat mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi segala persoalan di Jakarta seperti banjir. Tidak heran jika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok diatas 80%. Namun hal itu tidak berlangsung lama, ketika relokasi warga waduk Pluit ke rumah susun yang menjadi cikal bakal konflik yang menyebabkan adanya reaksi dari FPI yang menolak ahok karena bukan beragama silam dan lain lain. Aksi ini pun didukung oleh masyarakat Betawi dan fraksi DPRD yang tergabung dalam koalisi merah putih yang ingin menjatuhkan ahok dari gubernur.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani.
Hukum adalah keseluruhan peraturan- peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
Nama : Fadhilla Azra H
NPM : 2218011064
Kelas : Genap (B)
Menurut saya, persoalan utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah sistem hukumnya, melainkan kualitas masyarakat (lembaga penegak hukum) yang mengikuti hukum.
Polisi adalah orang yang menjadi panutan pertama dan mereka harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menangani kasus di pengadilan.
Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya pola pikir penegakan hukum antara lain kurangnya pemahaman tentang agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak jelas, dll. Kesetaraan di mata hukum tidak berjalan efektif. Wajar jika reaksi masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini semakin beragam. Memercayai
Kekhawatiran masyarakat terhadap penegakan hukum semakin menakutkan, bahkan demonstrasi yang diselenggarakan pada 4 November 2016 dan kecurigaan Ahok bahwa Ahok tidak dianggap serius oleh pemerintah dalam penerapan hukum, yakni. persetujuan umat Islam untuk mengontrol proses hukum penistaan Ahok Alguran akan. kembali dilakukan dengan demonstrasi pada 2 Desember 2016
NPM : 2218011064
Kelas : Genap (B)
Menurut saya, persoalan utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah sistem hukumnya, melainkan kualitas masyarakat (lembaga penegak hukum) yang mengikuti hukum.
Polisi adalah orang yang menjadi panutan pertama dan mereka harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menangani kasus di pengadilan.
Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya pola pikir penegakan hukum antara lain kurangnya pemahaman tentang agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak jelas, dll. Kesetaraan di mata hukum tidak berjalan efektif. Wajar jika reaksi masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini semakin beragam. Memercayai
Kekhawatiran masyarakat terhadap penegakan hukum semakin menakutkan, bahkan demonstrasi yang diselenggarakan pada 4 November 2016 dan kecurigaan Ahok bahwa Ahok tidak dianggap serius oleh pemerintah dalam penerapan hukum, yakni. persetujuan umat Islam untuk mengontrol proses hukum penistaan Ahok Alguran akan. kembali dilakukan dengan demonstrasi pada 2 Desember 2016
Nama : Arini Nurul Hanifah
NPM : 2218011182
Kelas : Genap (B)
Analisis mengenai penegakan hukum dan perlindungan negara melibatkan penilaian tentang bagaimana sistem hukum diterapkan dan dijalankan oleh negara untuk melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat.
Penegakan Hukum:
a. Efektivitas penegakan hukum: Sejauh mana sistem penegakan hukum berhasil dalam menangkap, mengadili, dan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar hukum. Efisiensi dan keadilan dalam proses penegakan hukum juga harus dipertimbangkan.
b. Adakah kesetaraan perlakuan di hadapan hukum? Hal ini berkaitan dengan sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik
c. Pencegahan kejahatan : Sejauh mana sistem penegakan hukum mampu mencegah kejahatan? Berkaitan dengan strategi efektif yang diterapkan untuk mengurangi tingkat kejahatan dan melindungi masyarakat dari ancaman
Perlindungan Negara:
a. Keamanan nasional: mekanisme yang efektif yang dimiliki suatu negara untuk melindungi keamanan nasionalnya, termasuk dari ancaman eksternal dan internal seperti terorisme, kejahatan lintas negara, atau perusakan lingkungan
b. Hak asasi manusia : kewajiban negara menjaga dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya
c. Perlindungan masyarakat : Sejauh mana negara melindungi masyarakat dari ancaman seperti kekerasan domestik, perdagangan manusia, atau penyalahgunaan narkoba, serta menyediakan program perlindungan sosial untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan migran
NPM : 2218011182
Kelas : Genap (B)
Analisis mengenai penegakan hukum dan perlindungan negara melibatkan penilaian tentang bagaimana sistem hukum diterapkan dan dijalankan oleh negara untuk melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat.
Penegakan Hukum:
a. Efektivitas penegakan hukum: Sejauh mana sistem penegakan hukum berhasil dalam menangkap, mengadili, dan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar hukum. Efisiensi dan keadilan dalam proses penegakan hukum juga harus dipertimbangkan.
b. Adakah kesetaraan perlakuan di hadapan hukum? Hal ini berkaitan dengan sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik
c. Pencegahan kejahatan : Sejauh mana sistem penegakan hukum mampu mencegah kejahatan? Berkaitan dengan strategi efektif yang diterapkan untuk mengurangi tingkat kejahatan dan melindungi masyarakat dari ancaman
Perlindungan Negara:
a. Keamanan nasional: mekanisme yang efektif yang dimiliki suatu negara untuk melindungi keamanan nasionalnya, termasuk dari ancaman eksternal dan internal seperti terorisme, kejahatan lintas negara, atau perusakan lingkungan
b. Hak asasi manusia : kewajiban negara menjaga dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya
c. Perlindungan masyarakat : Sejauh mana negara melindungi masyarakat dari ancaman seperti kekerasan domestik, perdagangan manusia, atau penyalahgunaan narkoba, serta menyediakan program perlindungan sosial untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan migran
Nama : Syukma Dewi Octavie. Y
NPM : 2218011170
Kelas : Genap (B)
Yang menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini yaitu salah satunya adalah masalah penegakan hukum yang tidak ada habis-habisnya. Berbagai kebijakan yang ada pada bidang hukuk menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden Jokowi pada beberapa kesempatan selalu menyampaikan “Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2218011170
Kelas : Genap (B)
Yang menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini yaitu salah satunya adalah masalah penegakan hukum yang tidak ada habis-habisnya. Berbagai kebijakan yang ada pada bidang hukuk menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden Jokowi pada beberapa kesempatan selalu menyampaikan “Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
nadyanka zafirah
2258011048
artikel ini menyajikan kisah Ahok dan aparat penegak hukum di Indonesia. Ditetapkan bahwa perusahaan tidak melakukan intervensi atau tekanan ketika Ahok dicurigai. Ini adalah contoh pemerintah menegakkan hukum dengan benar. Namun, semuanya hanya pendapat penulis saja, tidak tahu bagaimana sebenarnya proses dan pemikiran hakim, karena itu bersifat pribadi. Namun, masuk akal bahwa pemerintah dapat menegakkan dan menegakkan hukum secara memadai. Saat ini masih banyak celah hukum di lembaga hukum, seperti ketidakadilan, KKN dan pungli. Hal ini harus dihilangkan untuk memperbaiki citra hukum di masyarakat dan mengembalikan kewibawaan negara. Penegakan dan kepastian yang baik juga dapat mencapai keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat.
2258011048
artikel ini menyajikan kisah Ahok dan aparat penegak hukum di Indonesia. Ditetapkan bahwa perusahaan tidak melakukan intervensi atau tekanan ketika Ahok dicurigai. Ini adalah contoh pemerintah menegakkan hukum dengan benar. Namun, semuanya hanya pendapat penulis saja, tidak tahu bagaimana sebenarnya proses dan pemikiran hakim, karena itu bersifat pribadi. Namun, masuk akal bahwa pemerintah dapat menegakkan dan menegakkan hukum secara memadai. Saat ini masih banyak celah hukum di lembaga hukum, seperti ketidakadilan, KKN dan pungli. Hal ini harus dihilangkan untuk memperbaiki citra hukum di masyarakat dan mengembalikan kewibawaan negara. Penegakan dan kepastian yang baik juga dapat mencapai keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat.