PKn - Pendidikan Dokter - Kamis 07.30-09.00

Nama : Sabrina Earley Almufit
NPM : 2218011006
Kelas : Genap (B)

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Berikut adalah rangkuman dari jurnal tersebut:

Pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang sangat penting. Pemilihan umum daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin daerah yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Demokrasi sebagai salah satu nilai sila keempat Pancasila menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

Pelaksanaan pemilihan umum daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi, kebebasan, persamaan, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum daerah sangat penting, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Selain itu, kebebasan dalam pemilihan umum daerah juga menjadi hal yang penting, sehingga masyarakat dapat memilih tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Persamaan juga harus ditegakkan dalam pemilihan umum daerah, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih pemimpin daerah.

Akuntabilitas dan transparansi juga menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum daerah berlangsung dengan jujur dan adil, serta hasil pemilihan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kesimpulannya, jurnal ini menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat Pancasila menjadi sangat penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga stabilitas politik di Indonesia.

Nama : Nazwa Kania Putri
NPM : 2218011088
Kelas : B (Genap)

Jurnal tersebut membahas demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pilkada di Indonesia. Pancasila sebagai bentuk staat fundamental dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu yang terdapat pada sila keempat dalam Pancasila yakni nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Hakikat sila ini yaitu:
1. Demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
3. Nilai permusyawaratan, berupa pelaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama.
4. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
5. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Menurut Widodo (2015), pilkada adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. Faktanya, pilkada secara langsung menunjukan kesenjangan demokrasi. Banyak kalangan praktisi hukum mengemukakan argumen bahwa pilkada secara langsung justru membebani keuangan daerah dan banyak terjadi mahar politik. Oleh karena itu, penerapan dari demokrasi dalam nilai sila keempat Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia.

NAMA : Michelle Safna Andari
NPM : 2218011022
Kelas : A (Genap)

Indonesia memiliki tumpuan bernegara yaitu ideologi Pancasila. Ideologi diciptakan sebagau dasar begara dengan tujuan untuk menciptakan perkembangan dari suatu aspek yang lahir dari berbagai interaksi. Pancasila juga merupakan dasar dalam menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perwujudan dari Indonesia adalah negara hukum ialah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan. Pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan- jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pelaksanaan pemilu adalah perwujudan dari sila ke-4 Pancasila. Dimana Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, sehingga Pancasila-pemilu-demokrasi merupakan suatu hal yang selaras. Pemilihan umum ini diadakan dengan harapan bahwa para calon pemimpin negara ini dapat diseleksi dengan ketat oleh seluruh warga Indonesia. Ini juga selaras dengan arti Pancasila staatfundamental norm.

Indonesia juga negara hukum dimana pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan konstitusi yang telah diciptakan. Salah satu ciri Negara hukum adalah semua sistem pemerintahan dijalankan oleh hukum. Ini terwujudkan oleh pemilihan kepala daerah yang langsung diadopsi di dalam UUD NRI. Beberapa perwujudan dari peraturannya adalah :
- Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dalam UndangUndang
- Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatnya di daerah masing-masing. Pelaksanaannya pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kebabasan kepada daerah untuk memilih pemimpinya sendiri.
- Bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.

Pemilu hadir bukan tidak memunculkan konflik. Salah satu konflik dan masalahnya adalah kampanye. Kampanye wajar jika dilakukan untuk mengungkapkan visi dan misi para kepala daerah, namun kian hari kampanye banyak dilakukan dengan tidak sesuai sehingga dapat merusak demokrasi bangsa di masa yang akan datang ketika calon tersebut terpilih. Dimana pemilu dilaksanakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Nama : Azizah Rasya Luthfiani
NPM : 2218011004
Kelas : Genap
Pemilihan umum merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Beberapa bentuk dari demokratisasi yang tidak sepenuhnya mengontrol proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya dapat dilihat dari peran partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah saat ini.

Namun kenyataannya, Pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal tersebut dikarenakan beragam konflik terjadi dan muncul berbagai interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berita bohong yang saling menjatuhkan satu sama lain membuat disintegrasi bangsa terjadi. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi. Berarti, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang melibatkan rakyat dalam roda pemerintahan. Dengan melindungi demokrasi, berarti juga melindungi calon kepala daerah yang mengikuti pilkada sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Syahna Rizkiya Qatrunnada
Npm : 2218011008
Kelas : Genap

Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi dapat menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima sila, di antaranya adalah sila keempat yang menjunjung tinggi demokrasi.
Dalam jurnal ini, menjelaskan bahwa demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat Pancasila memiliki tiga elemen penting, yaitu partisipasi masyarakat, persamaan hak, dan pengambilan keputusan yang adil. Ketiga elemen ini menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas dan integritas pemilihan umum daerah di Indonesia.
Selain itu, jurnal ini juga membahas beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam menjaga demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah penyebaran hoaks, politik uang, dan polarisasi politik.
Meskipun demikian, jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi tetap dapat dijalankan sebagai wujud nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan politik, serta menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan.
Dalam kesimpulannya, jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dan tetap dapat dijalankan dengan baik dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, meskipun dihadapi oleh beberapa tantangan dan permasalahan.

Nama : Fadhilla Azra Hamidah
NPM : 2218011064
Kelas : Genap (B)


Pemilihan langsung daerah tidak mencerminkan hakikat peraturan pancasila keempat Berbagai konflik muncul interpretasi yang tidak konsisten dengan kenyataan. Memasuki tahun politik berbagai penipuan terjadi mengalahkan lawan bagaimanapun caranya memicunya secara fisik dan fisik keruntuhan nasional Sementara itu, pengaturan terkait pemilihan kepala daerah hukumnya tidak jelas dan multitafsir. Itu sebabnya perlu keamanan dalam implementasi Peraturan pemilihan umum menyebabkan kekacauan dan pembusukan sebuah negara.

Sila keempat pancasila adalah terwujudnya demokrasi di Indonesia, demokrasi yang ingin harus dipatuhi partisipasi masyarakat dalam memutar roda Pemerintah. Lindungi juga demokrasi untuk melindungi sesuatu yang memiliki status Minoritas, minoritas dalam hal ini Calon pimpinan daerah berjalan di bawah amanat nilai-nilai demokrasi Sila keempat pancasila.

Nama: Ratu Restu Casayora
NPM: 2218011172
Kelas: B (Genap)
Analisis jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"

Jurnal ini membahas tentang Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
Parameter sila keempat sebagai sumber nilai yaitu termaktub dalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum pasal 22E, didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan pemilihan umum yang mengandung tata nilai pancasila sila keempat hanya saja menjelaskan prosedur standart pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan entery point perubahan mendasar dalam persoalan kewenangan yang diberikan kepala daerah. Pemilihan umum daerah merupakan pemilihan umum yang diselenggaran disetiap daerah Indonesia dalam rangka memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan amanat rakyat.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Melindungi demokrasi juga
melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila
keempat Pancasila.

Nama: Ruben Ferdian
NPM: 2218011092
Kelas: Genap (B)

Pemilihan umum mencerminkan sistem demokrasi, dan demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. empiris di Indonesia selama ini tidak mencerminkan ideologi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pokok bahasan yang dikaji terkait dengan demokrasi sebagai pembentukan nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan parlemen indonesia. Perubahan ini karena amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki demokrasi dalam melaksanakan proses negara-bangsa dalam penyelenggaraan sistem pemilu universal. Eksistensi demokrasi sebagai pemaduan nilai-nilai Tatanan Empat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara hukum, maka seharusnya juga mengikuti prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia gagal mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi atau perwakilan. 

Pilkada tidak secara langsung mencerminkan hakikat sila keempat pancasila. Konflik yang berbeda dan interpretasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memasuki tahun politik, berbagai muslihat seakan menjatuhkan pihak lawan baik secara fisik maupun mental, serta melancarkan disintegrasi bangsa. Di sisi lain, pengaturan pemilihan gubernur provinsi yang tertuang dalam undang-undang tersebut tidak jelas dan menimbulkan beberapa interpretasi. Oleh karena itu perlu adanya jaminan kepastian pelaksanaan aturan pemilu yang bersifat universal, yang akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran bangsa. Sila keempat pancasila adalah lambang demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Perlindungan demokrasi juga melindungi sesuatu yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah para pemimpin daerah yang berjuang di bawah amanat nilai-nilai demokrasi Orde Keempat Pancasila.

POST TEST PERTEMUAN 10
Nama : Avis Meyvika Worocahyo
NPM : 2218011076
KELAS B GENAP

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Menurut terminologi pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan- jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.” Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan.

Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.

Nama : Nisrina Anindya Taufik
NPM : 2218011110
Kelas : PSPD B Genap

Jurnal "Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia" oleh Mulyono dan Fatoni membahas tentang demokrasi sebagai nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Mereka menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan umum daerah.

Penulis memulai dengan memberikan gambaran tentang nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan partisipasi rakyat. Kemudian, mereka membahas pentingnya demokrasi dalam menjaga stabilitas politik dan mengembangkan sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Selanjutnya, penulis menjelaskan pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia dan bagaimana demokrasi menjadi bagian penting dari proses tersebut. Mereka menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, yang dapat meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih.

Di akhir jurnal, penulis menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dari sistem pemerintahan dan kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum. Salah satunya seperti Pemilu yang merupakan hasil dari demokrasi yang seharusnya tercapai di Indonesia.

Nama : Denisa Maharani
NPM : 2218011042
Kelas : B (Genap)

Posttest Analisis Jurnal

Setiap Negara di dunia miliki ideologi untuk menciptakan perkembangan dalam berbagai aspek. Di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara. Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Menurut terminologi pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan- jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.” Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat.

Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:
a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. b. Nilai Instrumental, berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.”

Negara dapat ditempuh dengan merebut kekuasaan, dalam merebut kekuasaan ini tertuang dalam konsep politik yaitu : “1. Negara (state), 2. Kekuasaan (power), 3. Pengambilan keputusan (decision making), 4. Kebijakan (policy, beleid), 5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation), dalam konsep ini dapat ditempuh melalui sistem demokrasi dengan cara pemilihan umum”. Semenjak merdeka tahun 1945 hingga tahun 2014, bangsa Indonesia telah menyelengakan 11 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 ,2009, 2014.

Nilai pada pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilh dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya dan bermaksud menerapakan dalam hidup dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yusdiyanto menyebutkan bahwa telah terjadi “pergeseran demokrasi Pancasila pada saat ini, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah bergeser fungsi dan kedudukannya. Pemilihan umum menurut sudut pandang teori merupakan sarana penting bagi demokrasi. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen.

Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Permasalahan tersebut diatas, dua hal penting yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah: “1. Adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih; 2. Implikasi dari demokratisasi di daerah, tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada

Nama : Asyifa Dinda Putri
NPM : 2258011016
Kelas : Genap

Analisis Jurnal
Dari Jurnal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Radhika Nursaiba
NPM : 2218011188

Indonesia memiliki ideologi berupa Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara. Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:
a. Nilai Dasar
b. Nilai Instrumental
c. Nilai Praktis

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Sesuai dengan amanat konstitusi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sistim demokrasi.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

Nama : Nawra Madzura
NPM : 2218011036

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Mereka menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan umum daerah.
Pemilihan umum mencerminkan sistem demokrasi, dan demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. empiris di Indonesia selama ini tidak mencerminkan ideologi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pokok bahasan yang dikaji terkait dengan demokrasi sebagai pembentukan nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan parlemen indonesia. Perubahan ini karena amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki demokrasi dalam melaksanakan proses negara-bangsa dalam penyelenggaraan sistem pemilu universal. Eksistensi demokrasi sebagai pemaduan nilai-nilai Tatanan Empat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara hukum, maka seharusnya juga mengikuti prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia gagal mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi atau perwakilan.

Nama : Sinta Nurmalasari
Npm : 2218011192
Kelas : B

Analisis jurnal

Jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Jurnal ini membahas pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengembangkan demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Secara umum, jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi dan Pancasila memiliki hubungan yang erat. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan kebebasan berekspresi, memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks pemilihan umum daerah, penting untuk memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Jurnal ini juga membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi berbasis Pancasila, seperti pengaruh uang dalam politik, praktik politik yang tidak etis, serta perbedaan pandangan dan kepentingan di antara partai politik. Oleh karena itu, jurnal ini menyarankan bahwa diperlukan upaya-upaya untuk mengembangkan pemilihan umum yang lebih demokratis dan berkeadilan, seperti pemberdayaan masyarakat dalam pemilihan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kampanye, dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.

NAMA: NAILA FATHIYA ISNANTO

NPM: 2218011046

KELAS: B

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi. Demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Secara empiris, di Indonesia sampai saat ini belum mencerminkan ideologi yang dianut masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara hukum, seharusnya juga mempertahankan prinsip demokrasi.

Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan hakikat sila keempat pancasila. Konflik yang berbeda dan interpretasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memasuki tahun politik, berbagai kejahatan seolah menjatuhkan pihak lawan dan memicu disintegrasi bangsa. Di sisi lain, ketentuan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak jelas dan multitafsir. Oleh karena itu, kepastian harus dijamin dalam pelaksanaan peraturan pemilu universal, yang akan menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Sila ke-4 Pancasila adalah perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Pengamanan demokrasi juga melindungi sesuatu yang berstatus minoritas, dalam hal ini minoritas adalah calon kepala daerah yang berjuang di bawah amanat nilai-nilai demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila.

Nama : Nabila Aulia Safitri
NPM : 2218011108

Dalam jurnal yang berjudul DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA menjelaskan tentang pelanksanaan demokrasi di Indonesia yang merupakan perwujudan nyata dari sila ke empat. Berdasarkan undang – undang Indonesia merupakan negara hkum dan negara demikrasi. Demokrasi Indonesia telah jelas terpampang dalam ideologi yaitu Pancasila sila ke empat. Contoh konkrit penerapan dwmokrasi yaitu pemilu. Pemilu bertujuan secara demokratis untuk menjamin hak hak setiap individu untuk berpartisispasi dalam pemerintahan denga memilih wakil berdasarkan hati Nurani masing – masing.
Beberapa pemilu yang dilaksanakan di Indonesia tidak mencerminkan Pancasila sila ke empat , berbagai konflik antar paslon, hoaks, hingga ketidakadilan hasil dari pemilu menghiasi demokrasi di Indonesia. Disisi lain terdapat peraturan peraturan pemilu yang menimbulkan multitafsir menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pemilu. Olehkarena itu perlu dilakukan kepastian dalam penegakkan hukum untk menghilangkan kekacauan serta disintegrasi bangsa.

Nama : Rian Hendriyana Dwi Imanta
NPM : 2218011174
Kelas : Genap (B)

Artikel ini membahas mengenai demokrasi sebagai wujud nilai sila ke-4 pancasila dalam pemilu di Indonesia. Pemilu adalah cerminan dari sistem demokrasi. Amanat konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Karena penyelenggaraan sistem pemilihan umum Indonesia bersifat demokrasi, sudah seharusnya Indonesia selalu memegang teguh prinsip demokrasi.

Pemilu di Indonesia belum mencerminkan sila ke-4 Pancasila. Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan yang memicu disintegrasi bangsa. Disisi lain, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
.

Nama : Naomi Elfriede Sirait
NPM : 2218011154
Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. Menurut terminologi pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatanjabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.” Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan
Pemilihan Umum Daerah di Indonesia Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Demokrasi Pancasila menyerukan pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Ini adalah demokrasi yang menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila (Widodo, 2015).” Pilkada yang tidak sesuai dengan pancasila sila keempat yang berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung, serta masyarakat dapat diberikan sanksi pidana yang telah di atur. Fakta empiris pemilukada secara langsung menunjukan kesenjangan demokrasi. Banyak kalangan praktisi hukum mengemukakan argument bahwa pemilukada secara langsung justru membebani keuangan daerah dan banyak terjadi mahar politik. Oleh karena itu Partai politik berperan dalam proses pelaksanaan implementasi nilai demokrasi sila keempat Pancasila dalam pilkaada saat ini.

Nama : Nindya Azfarina Jamhur
Npm : 2258011036
Kelas : genap

Pada jurnal demokrasi sebagai wujud nilai nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan umum daerah di indonesia menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara Republik Indonesia termaksud Negara non-komunis dan baru menginjak usia 72 tahun, dan tergolong Negara yang sangat muda, kebanyakan Negara baru,ingin cepat mengadakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengejar keterpurukan, secara politis dalam membangun suatu berdaban bangsa dan Negara dapat ditempuh dengan merebut kekuasaan, dalam merebut kekuasaan ini tertuang dalam konsep politik yaitu : “1. Negara (state), 2. Kekuasaan (power), 3. Pengambilan keputusan (decision making), 4. Kebijakan (policy, beleid), 5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation), dalam konsep ini dapat ditempuh melalui sistem demokrasi dengan cara pemilihan umum
negara indonesia adalah negara hukum, khusunya pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai pancasila. Hal ini sudah tertuang pada sila ke empat. Semenjak bangsa indonesia merdeka 1945 indonesia sudah 11 kali melaksanakan pemilu. Beragam konflik dan interpretasi yang tidak sesuai kenyataan ini memicu disitegrasi bangsa. Oleh karna itu, diperlukannya kepastian dalam menengakkan aturan pemilihan umum agar pemilu berjalan dengan baik.

Nama: Nisrina Zalfa Fatin
NPM: 2218011122

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya.

Indonesia sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah-daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Beragam konflik muncul disertai berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik, berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Demokrasi yang diharapkan adalah keikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Fairuz Khanza Amalia
NPM : 2258011028
Kelas : Genap

Post Test - Analisis Jurnal
Jurnal dengan judul Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia membahas mengenai bahwa Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Selain itu Pancasila juga merupakan alat politik dalam menentukan arag kebijakan distribusi suatu negara. Kegiatan pemilu umum telah tertuang dalam Pancasila sila keempat. Semenjak bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 hingga pada tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelengakan 11 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 ,2009, 2014. Perkembangan pemilu di Indonesia telah banyak sehingga seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi saebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini.

Dalam mewujudkan demokrasi suatu negara perlu adanya perkembangan dinamika dalam pemilu seperti dalam konteks pemilukada adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Masalah dalam pemilu 2019 di Indonesia adalah Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia dan Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

Menurut Widodo wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah adalah pilkada langsung. Sedangkan arti dan makna sila keempat yaitu :
a. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran.
d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
Oleh karena itu, Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.

Nama : Fatima Surya Luthfia
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Dengan sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Demokrasi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang adil dan demokratis untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Nama : Norbertus Marcell P
NPM : 2218011074
Kelas : Genap (B)

Pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini kadang-kadang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ditambah lagi, dalam tahun politik, muncul berbagai macam hoax yang memicu disintegrasi bangsa, sehingga diperlukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Namun, Pancasila sila keempat tetap menjadi perwujudan demokrasi di Indonesia, dimana demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, melindungi demokrasi juga berarti melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang harus memperjelas dan menghindari multi tafsir agar dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Ainin Aniah Pratiwi 2218011067 PKN Genap

Dari jurnal yang berisi tentang Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia, yang berisi mengenai Demokrasi, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan umum mencerminkan sistem demokrasi, dan demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. secara empiris, Indonesia masih belum mencerminkan ideologi yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia. Pokok bahasan yang dikaji terkait dengan demokrasi sebagai pembentukan nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan parlemen indonesia. Perubahan ini karena amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki demokrasi dalam melaksanakan proses negara-bangsa dalam penyelenggaraan sistem pemilu universal. Eksistensi demokrasi sebagai pemaduan nilai-nilai Tatanan Empat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara hukum, maka seharusnya juga mengikuti prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia gagal mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi atau perwakilan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut, Pemilu tidak secara langsung mencerminkan hakikat sila keempat pancasila. Konflik yang berbeda dan interpretasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memasuki tahun politik, berbagai muslihat seakan menjatuhkan pihak lawan baik secara fisik maupun mental, serta melancarkan disintegrasi bangsa. Di sisi lain, pengaturan pemilihan gubernur provinsi yang tertuang dalam undang-undang tersebut tidak jelas dan menimbulkan beberapa interpretasi. Oleh karena itu, perlu dipastikan keamanan dalam pelaksanaan aturan hak pilih universal jika akan menimbulkan kekacauan dan disintegrasi.
sebuah negara Sila keempat pancasila adalah
Lambang demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Pengamanan demokrasi juga melindungi sesuatu yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah pelopor daerah yang berjuang di bawah amanat nilai-nilai demokrasi Orde IV Pancasila.

Nama : Fathimatuzzahrah
NPM : 2218011038
Kelas : Genap (B)

Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara
Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum.
Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Menurut terminologi pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.
Pengertian pemilihan umum secara luas yaitu “sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakilwakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka” (Nazir, 2017). Pemilihan umum ini telah ditulis di hukum positif Indonesia yaitu didalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum Pasal 22 (Budiarjo, 2008).
Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat (Erisanti, 2014).
Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi. Pemilihan umum secara epistimologi yaitu melakukan regenerasi kepemimpinan secara terbuka.
Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang, seharusnya sudah banyak mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi sebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini. Sistem pemilihan umum ini merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat Pancasila.
Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.
Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan.

Nama: Latansa Amani Raya
NPM: 2218011150
Kelas: Genap
Post Test Pertemuan 10-analisis jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi dan wujud nilai-nilai Sila Keempat Pancasila. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatnya di daerah masing-masing. Pelaksanaannya pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kebabasan kepada daerah untuk memilih pemimpinya sendiri. Semenjak bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 hingga pada tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelengakan 11 kali pemilihan umum. Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi sebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini. Namun, beragam konflik dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan pemilihan kepala beberapa kurang jelas dan multi tafsir. Sehingga perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum. Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan agar hal-hal di atas tidak terjadi lagi dan pemerintahana Indonesia terus membaik.

Nama : Komang Andre Permana
NPM : 2218011070
Kelas : Genap (B)

Khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:
a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
b. Nilai Instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas

Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi. Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam pilkada juga di atur dalam UU Pilkada. Di Indonesia pelarangan partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila tidak ada sanksinya. Jika dibandingkan di negara lain ada suatu ketentuan apabila partai politik tidak mencerminkan nilai demokrasi maka partai politik tersebut harus dibubarkan. Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia telah menujukan keditaktoran dalam hal internal politiknya. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Nama : Muhammad Rafi Satrio Refi
NPM : 2258011022
Kelas : Genap

Jurnal ini membahas tentang Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila.

Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai Instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. "Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat

Nama : Rasya Diva Fatika Malakiano
NPM : 2218011014
Kelas : Genap (B)

Jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" ini membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi sebagai salah satu nilai sila keempat Pancasila menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.

Nama : Zahratu Ayu Rachmanita
Npm : 2258011030
Kelas : Genap (B)


DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan juga pengatur hukum. Pancasila sila ke 4 mengajarkan untuk berdemokrasi . Salah satu wujudan demokrasi adalah dengan adanya pemilu . Menurut terminologi demokrasi merupakan kekuasaan oleh rakyat, ikut sertaan rakyat dalam pemerintahan hamper diterima oleh banyak negara di dunia, sistem pemerintahan ini sangat unggul dibanding pemerintahan yang lainnya. Indonesia menganut demokrasi Pancasila dimana didasarkan oleh asas kekeluargaan dan gotong royong ,dalam demokrasi Pancasila system pengorganisasian negara dilakukkan oleh rakyat sendiri , cita cita demokrasi harus selaras dengan tujuan negara Indonesia.
Sebelum mencalonkan diri para calon harus memiliki partai politiknya, tetapi pada saat ini terjadi banyak masalah pada partai politik dan ketidak percayaan masyarakat terhadap partai politik semakin besar karena partai politik sekarang tidak mencerminkan nilai nilai demokrasi. Banyak perwujudan dari sila ke empat yang tidak diterapkan oleh partai politik . Sementara itu peraturan yang masih abu abu pada pemilihan caleg membuat ketidakpastian dan celah kecurangan . Banyak konflik dan isu isu permasalahan general seperti hoak yang masih belum dapat tertangani oleh pemerintah Indonesia . Oleh karena itu perlu dilakukkan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya akan menimbulkkan kekacauan harus disingkirkan.

Nama : Rosbhaiti Chodijah
NPM : 2258011008
Kelas : Genap (B)

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Pemilihan umum mencerminkan sistem demokrasi, dan demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. empiris di Indonesia selama ini tidak mencerminkan ideologi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pokok bahasan yang dikaji terkait dengan demokrasi sebagai pembentukan nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan parlemen indonesia. Perubahan ini karena amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah bergeser fungsi dan kedudukannya. Pemilihan umum menurut sudut pandang teori merupakan sarana penting bagi demokrasi. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.

Nama : Aisyah Ramadhani Paduan Ratu
NPM : 2258011024
Kelas : Genap (B)

Dalam jurnal berjudul demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni. Dapat kita ketahui bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dari sistem demokrasi dan pancasila sila keempat merupakan merupakan cerminan dari asas demokrasi.Dalam sila keempat mengandung makna filosofis yaitu hakikat negara sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, secara umum pancasila terdiri atas tiga hal yaitu nilai dasar, nilai instumental, dan nilai praktis. Indonesia menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia sendiri telah menempuh proses lima perkembangan demokrasi yaitu tahun 1945-1959, 1959-1965, 1965-1998, 1998-sekarang. Dari berbagai dinamika perubahan dinilai demokrasilah yang paling sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

Terlaksananya pemilu merupakan amanat dari UUD 1945 pasal 22E ayat (1) yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung pun tidak mencerminkan sifat pancasila yang keempat. Banyak sekali konflik yang muncul dan pastinya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ketika sudah tahun politik pasti berbagai macam hoax akan muncul untuk menjatuhkan pihak lawan hal inilah yang akan memicu disintegarsi bangsa, olehkarena itu diperlukan peraturan untuk pemilu dala menegakkan kepastian dalam kekacauan dan disintegrasi bangsa dari pemilu. Pancasila sila keempat juga merupakan perwujudan demokrasi yang diharapkan dapat melindungi demokrasi dalam upaya perlindungan sesuatu dengan status minoritas yang sesuai dengan makna nilai demokrasi dalam sila keempat pancasila.

Nama : Putu Gita Aiswarya Santi
NPM : 2218011072
Kelas : Genap (B)

Posttest Pertemuan 10
Isu yang diteliti berkaitan dengan bagaimana pemilihan umum di Indonesia mencerminkan demokrasi sebagai perwujudan dari nilai-nilai sila keempat Pancasila. Amanat konstitusi, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum, memodifikasi hal ini. Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan proses bernegara dalam perencanaan sistem pemilihan umum. Bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum, kehadiran demokrasi sebagai perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum sangatlah penting. Oleh karena itu, sudah seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sila keempat Pancasila, yang menyatakan bahwa demokrasi dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, belum terwakili dalam pilkada di Indonesia.

Khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah komponen paling penting dalam menciptakan bangsa dan negara yang bekerja dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak dapat dipengaruhi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga memberikannya kekebalan, yaitu kekebalan dari pengaruh ideologi lain. Jika dilihat dari perspektif sosiologis, lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menghasilkan sebuah sistem nilai dan norma, maka ideologi merupakan akumulasi dari nilai dan norma yang hidup dalam kesadaran suatu masyarakat. Pancasila merupakan dasar Negara yang merupakan suatu konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan untuk dapat menjawab tantangan dan permasalahan bangsa dan Negara.
Begitu pula dengan Pancasila sebagai alat politik untuk menentukan arah kebijakan dan pembagian suatu Negara, dengan adanya Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat memberikan dampak pada aspek kehidupan masyarakat, khususnya yang terfokus pada pemilihan kepala daerah yang demokratis di Indonesia. Sebagai negara hukum, Republik Indonesia mewajibkan seluruh warga negaranya untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena pemilihan umum merupakan cerminan dari nilai Pancasila, maka dalam pembahasannya juga membahas peraturan-peraturan yang khusus untuk pemilihan umum sambil membahas undang-undang.

Menurut Nazir (2017), definisi umum pemilihan umum adalah "sebagai sarana penting dalam kehidupan bernegara yang menganut asas Demokrasi yang memberikan kesempatan partisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakil yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasinya".
Sila-sila Pancasila memiliki sifat universal, oleh karena itu terdiri dari gagasan, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Secara umum, nilai-nilai Pancasila dibagi menjadi tiga kategori: a. Nilai-nilai Dasar. b. Nilai-nilai Instrumental, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, dan institusi untuk pelaksanaannya. c. Nilai-nilai Praktis, yang mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, ide-ide, dan nilai-nilai yang dianggap memiliki standar yang berbeda.

Negara Indonesia telah mengalami proses perkembangan demokrasi, dimulai dari Republik Indonesia I (1945-1959) yang merupakan demokrasi konstitusional, diikuti oleh Republik Indonesia II (1959-1955) yang merupakan demokrasi terpimpin, dan Republik Indonesia III (1965-1998) yang merupakan demokrasi Pancasila. Sejak saat itu, pada masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), telah dilakukan revolusi dan perubahan birokrasi ke arah refromasi. Apakah berbagai proses perubahan tersebut dapat menghasilkan keselarasan dengan pemilu, dan apakah demokrasi Indonesia sejalan dengan sila keempat Pancasila, atau sistem pemilu juga digunakan sebagai penanda atau pengukur demokrasi?

Republik Indonesia, sebuah negara non-komunis yang baru saja menginjak usia 72 tahun dan dianggap sebagai negara yang masih sangat muda, telah menunjukkan pengalaman yang signifikan dalam pembangunan non-komunis. Mayoritas negara baru berusaha untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan cepat untuk mengimbangi kemerosotan. Secara politis, hal ini dapat dilakukan dengan cara meraih kekuasaan; meraih kekuasaan ini terkandung dalam konsep politik. Karena para kandidat dipilih dengan sangat hati-hati dan ada harapan bahwa Indonesia akan dipimpin oleh seorang kepala negara atau pemimpin daerah yang kompeten, pemilihan umum ini merupakan langkah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Nama: Angelie Cahya Putri A
Npm: 2258011034
Kelas : Genap (B)

Berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika sudah mulai terjadinya pemilihan banyaknya tersebar berita berita yang tidak benar untuk menjatuhkan lawan.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia,
demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas.

NAMA : Karina Virda Ardani
NPM : 2218011190
KELAS : B (Genap)

Pada jurnal tersebut, dibahas mengenai demokrasi yang merupakan wujud dari pancasila. Demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia. Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum sejak 1945 hingga 2014. Nilai nilai dalam sila ke 4 pancasila merupakan bentuk dari demokrasi. Dengan kita melindungi demokrasi, maka kita juga turut melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas.

Indonesia telah melakukan pelaksanaan pemilu kepala daerah di setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemilukada tersebut merupakan salah satu wujud dari demokrasi. Sumber dari nilai pemilihan umum daerah di Indonesia bersumber dari pancasila. Namun, pengaturan pilkada pada undang undang saat ini masih kurang jelas dan multitafsir. Sehingga masih diperlukan kepastian dalam penegakan hukum.

Nama : Ni Ketut Diah Ayu Pramisswari
NPM : 2218011124
Kelas : Genap

Analisis Jurnal
DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

Demokrasi sebagai perwujudan empat nilai sila Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Nama : sonia lisa
Npm : 2218011044
Kelas : B

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia Perwujudan dari Indonesia adalah negara hukum ialah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan. Pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan- jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pelaksanaan pemilu adalah perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yang bagaimana Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, sehingga Pancasila-pemilu-demokrasi merupakan suatu hal yang selaras.
Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi. Berarti, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang melibatkan rakyat dalam roda pemerintahan. Dengan melindungi demokrasi, berarti juga melindungi calon kepala daerah yang mengikuti pilkada sesuai dengan amanat nilai demokrasi.

Nama : Akbar Rahul Putra Pamungkas
NPM : 2258011020
Kelas : Gemap (B)

Analisis Jurnal

Secara umum jurnal ini membahas tentang Pemilihan umum adalah gambaran dari sistem demokrasi, dimana demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan. Namun, secara empiris, di Indonesia, sistem ini belum mencerminkan sebuah ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah tentang bagaimana demokrasi dapat merefleksikan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Pancasila Sila Keempat merupakan manifestasi dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem pemilihan umum. Kehadiran Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara yang memegang teguh prinsip negara hukum, seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Namun, pemilihan umum di Indonesia masih belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Sila Keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan langsung di daerah tidak mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Terdapat berbagai konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan realitas.Sila keempat Pancasila merupakan manifestasi dari demokrasi di Indonesia yang menghendaki partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam melindungi demokrasi, juga harus dilindungi hak-hak minoritas.

NAMA : Kadek Elvina Kusuma Putri

NPM : 2218011016

KELAS : Genap


Pancasila, sebagai norma dasar negara dan ideologi nasional, menciptakan kesadaran bahwa ia mewakili nilai-nilai yang menjadi dasar utama administrasi negara. Salah satu fondasi penting yang mencerminkan administrasi negara, terutama dalam pemilihan umum, terdapat pada prinsip keempat Pancasila, yang menekankan nilai kedaulatan rakyat yang dipandu oleh musyawarah dan perwakilan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip keempat Pancasila adalah bentuk demokrasi. Pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun merupakan implementasi demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan umum di Indonesia merupakan refleksi dari sistem demokrasi, di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, sistem demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Fokus kajian terkait dengan bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dapat diwujudkan. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, di mana sila keempat Pancasila mencerminkan asas demokrasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memegang teguh prinsip demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Namun, pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Konflik dan berbagai tafsir yang tidak sesuai dengan kenyataan sering kali muncul. Terlebih lagi, menjelang tahun politik, berbagai hoaks yang dimaksudkan untuk menjatuhkan lawan politik muncul dan memicu disintegrasi bangsa. Di samping itu, aturan yang mengatur pemilihan kepala daerah dalam undang-undang juga masih kurang jelas dan multi-tafsir. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dalam menegakkan aturan pemilihan umum agar tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Sila keempat Pancasila merupakan wujud dari demokrasi di Indonesia, yang seharusnya melibatkan partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sila keempat sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum.

Nama : Jihan Sayyidina
NPM : 2218011126
Kelas : Genap (B)

Konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dalam hal menjalankan kedaulatan, rakyat membutuhkan wakil-wakilnya agar kepentingan rakyat dapat berjalan sesuai kehendak rakyat. Wakil-wakil inilah dipilih melalui Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu harus diselenggarakan sebagai perwujudan dari pemaknaan sila keempat Pancasila yang mengedepankan calon-calon wakil rakyat yang jujur, adil, bijaksana, sarat kenikmatan dalam pengambilan keputusan, dan meluhurkan rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tampak kepada para generasi pilihan yang mencapai kriteria keterpilihan, yaitu kredibilitas, berintegritas, berdedikasi tinggi serta memiliki loyalitas kepada bangsa dan negara.

Mengembalikan iklim demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila menjadi hal yang penting menjadi perhatian bangsa, khususnya oleh penyelenggara pemerintahan. Pemerintah dalam menjalankan demokrasi hendaknya konsisten dengan apa yang sudah disepakati dalam Pancasila. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin juga harus sejalan dengan kesepakatan awal, yaitu melalui perwakilan, bukan melalui pemilu langsung.

Nama : Meta Tri Yana
NPM : 2218011090
Kelas : B Genap

pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatanjabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.” Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan.

Pemilihan umum merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Beberapa bentuk dari demokratisasi yang tidak sepenuhnya mengontrol proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya dapat dilihat dari peran partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah saat ini.

nilai nilai pancasila sangat penting dalam hal ini,jadi kitaharus terus menjunjung tinggi nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari

Nama : Jasmine Putri Nabila
NPM : 2218011116
Kelas : B Genap

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi, sesuai dengan sila keempat pancasila.

Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi, kebebasan, persamaan, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum daerah sangat penting, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pancasila harus menjadi dasar dari sistem pemerintahan dan kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum, Salah satunya seperti Pemilu yang merupakan hasil dari demokrasi yang seharusnya tercapai di Indonesia.

Nama: Gresia rosi chofifah
NPM: 2218011024
Kelas: Genap

demokrasi adalah wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum kepala daerah yang ada di Indonesia

Indonesia juga negara hukum dimana pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan konstitusi yang telah diciptakan. Salah satu ciri Negara hukum adalah semua sistem pemerintahan dijalankan oleh hukum.

Demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat (Erisanti, 2014).

tetapi, Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia dapat kita lihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.

Sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia tergolong muda usianya sehingga proses menuju kedewasaan demokrasi terutama dalam konteks pemilihan umum kepala daerah yang diwarnai persilisihan dan kericuhan antar golongan. Situasi demikian harus disikapi sebagi bagian dinamika demokrasi yang terus berkembang dalam berproses menuju demokrasi yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia sehingga terwujudya masyarakat adil makmur yang bernafaskan Pancasila.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen.

tetapi, dalam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencermikan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila tersebut.

Nama : Mirza Sultan Baradatu
NPM : 2218011032
Kelas : B (Genap)

Pemilihan umum di Indonesia terkait dengan ideologi yang dianut masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila terbagi menjadi tiga hal, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum memiliki peran penting untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Namun, terdapat dua masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan implikasi demokratisasi di daerah yang tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis. Salah satu harapan dalam menerapkan demokrasi adalah munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Namun, terdapat pergeseran demokrasi Pancasila pada saat ini. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini menjadi amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Nilai pada dasarnya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilihan umum terdapat pada sila keempat dalam Pancasila. Dalam pemilihan umum, semua warga negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar yang dapat direalisasikan dalam kehidupan praktis.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, terdapat dua masalah yang perlu diperhatikan, yaitu rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan implikasi demokratisasi di daerah yang tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses pelaksanaan pemilihan umum. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah dapat diatasi dengan memberikan pemahaman yang tepat tentang pentingnya memilih dan memilih calon pemimpin yang tepat. Implikasi demokratisasi di daerah juga perlu diperhatikan, terutama dalam memilih calon pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Nama: Aulia Fifi Malika
NPM: 2218011136
Kelas: B (genap)

Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. Parameter sila keempat sebagai sumber nilai yaitu termaktub dalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum pasal 22E.

Namun, dalam pelaksanannya pemilihan umum daerah Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Seperti adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih, implikasi dari demokratisasi di daerah, tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, serta partai politik yang tidak mencermikan nilai demokrasi sila keempat Pancasila.

Nama: Gasela Zalianti Balqis
NPM: 2218011060
Kelas: Genap

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Berdasarkan deskripsi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama: Shakira Shafa Namira
NPM: 2258011038
Kelas: B (genap)

Berdasarkan artikel tersebut, dapat diketahui bahwa secara terminologi, voting adalah “proses memilih orang untuk diisiposisi politik tertentu. Jabatan tersebut mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, hingga kepala desa. Pemilu adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tanpa paksaan) melalui retorika, hubungan masyarakat, media massa, lobi dan kegiatan lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang didalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat dipahami sebagai pemerintahan rakyat. Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan tahun 2014, bangsa Indonesia mengadakan 11 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014. pemilihan umum lebih diistimewakan daripada pemilihan umum lainnya. Sila keempat Pancasila mewujudkan demokrasi di Indonesia, dimana demokrasi mencita-citakan partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Mempertahankan demokrasi juga melindungi yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon-calon pimpinan daerah yang berjuang sesuai dengan amanat nilai-nilai kerakyatan yang menguasai sila keempat Pancasila.

Rizqina Fara Amelia
2218011066
Kelas B (Genap)

Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi. Pemilihan umum secara epistimologi yaitu melakukan regenerasi kepemimpinan secara terbuka.
Sesuai dengan amanat konstitusi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sistim demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan umum menurut sudut pandang teori merupakan sarana penting bagi demokrasi. Masyarakat dapat merasakan rasanya demokrasi secara nyata.

Nama : Nabilah Mahardika Utami Sihombing
NPM : 2218011120
Kelas : Genap (B)

Jurnal berjudul ”Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” membahas tentang pentingnya sila 4 dalam proses pemilihan umum. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Yusdiyanto, (2016) di sila empat ini memiliki nilai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial.

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari sila ke-4. Namun, di Indonesia masih belum terlihat adanya demokrasi karena masih ada banyak konflik seperti partai yang tidak mencerminkan demokrasi dan calon yang tidak menerima kekalahannya. Menurut Widodo, Pilkada dapat menjadi wujud nyata demokrasi. Namun, saat ini hal itu tidak dicerminkan lagi, bentuk dari partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi terdapat dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik saat ini tidak mencermikan asas demokrasi.

Nama: Nabilla Putri Kania
NPM: 2218011058
Kelas: B Genap

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Pemilihan umum merupakan salah satu hal untuk mewujudkan negara indonesia dengan pemilihan dari rakyat untuk rakyat, pemimpin yang dipilih dan diseleksi nantinya diharapkan bisa memimpin negara menjadi lebih baik. Seperti dalam sila ke 4 pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi hal yang harusnya meperkuat demokrasi kita. Namun nyatanya hal itu tidak terjadi, karena seringnya muncul konflik. Perlu adanya penguatan dalam sistem demokrasi agar konflik-konflik berkurang atau bisa tidak terjadi lagi.

Nilai normatif adalah salah satu nilai yang mengandung keinginan. Pancasila mengandung nilai nilai yang menjadi landasan fundamental. Pemilu yang dilaksanakan merupakan salah satu wukud sila ke 4 dengan melakukan demokrasi yang mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Menghargai aspirasi seluruh rakyat adalah asas musyawarah untuk mufakat. Setiap nilai yang terkandung dalam sila sila pancasila harus dicerminkan dalam kehidupan.

Mewujudkan suatu kebijakan yang dibuat rakyat untuk rakyat, membuat kemungkinan kecil dalam penyalahgunaan kekuasaan. Menerapkan sila ke 4 pancasila diharapkan mampu mengurangi konflik sosial akibat kampanye2 yang dilakukan parpol. Banyak parpol yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencerminkan nilai demokrasi, hal terebut merupakan pelanggaran dan seharusnya diberi sanksi.

Nama : Ahmad Auli Revonadi
NPM : 2218011054
Kelas : Genap (B)

Berdasarkan jurnal yang saya baca,pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini sebagian sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Hal ini disebabkan munculnya berbagai kontradiksi dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, berbagai kecurangan terjadi selama tahun politik yang menyebabkan keruntuhan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kepastian dalam implementasi regulasi hak pilih universal yang tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. 

Walau bagaimanapun, sila keempat Pancasila tetap menjadi lambang demokrasi di Indonesia, dimana demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Perlindungan demokrasi dengan demikian juga berarti perlindungan terhadap posisi minoritas, dalam hal ini para calon kepala daerah yang berjuang sesuai amanat nilai-nilai demokrasi Orde Keempat Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengaturan pemilihan kepala daerah harus diperjelas secara hukum dan menghindari multitafsir untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Nama: Messya Natasha
NPM: 2258011044
Kelas: B (Genap)

Pancasila adalah dasar negara, yaitu suatu konsepsi yang disusun berdasarkan kesepakatan yang tujuannya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan bangsa dan negara, yang dari segi sosiologis terjadi pembentukan negara. melalui hubungan manusia dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok, seputar nilai dan menciptakan standar.Pancasila pada sila keempat yaitu demokrasi yang dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang demokratis. Pemilihan umum bersifat menyeluruh, yaitu “sebagai instrumen penting dalam kehidupan suatu negara yang mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan memberi kesempatan kepada warga negara kemungkinan partisipasi politik, memilih wakil-wakilnya, mengungkapkan dan menyalurkan keinginannya. sosial Negara sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Pancasila terbagi menjadi tiga hal, yaitu:
a) Nilai Dasar, sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga mengandung cita-cita, tujuan dan nilai yang baik dan benar.
b) Nilai instrumental, terkait dengan makna, kebijakan, strategi dan tujuan, dan lembaga pelaksana.
c) Nilai praktis, meliputi cita-cita, gagasan dan nilai-nilai yang diberikan standar yang jelas karena harus dapat diwujudkan dalam kehidupan praktis. dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat .

Persepsi hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang dianggap benar dan bertujuan untuk menerapkannya dalam kehidupan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi pada pilkada Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan refleksi dan keputusan untuk kepentingan bersama. Pertimbangan untuk mencapai kesepakatan penuh dengan semangat kekeluargaan. Hormati dan hargai setiap keputusan yang dibuat sebagai hasil refleksi. Keputusan yang diambil harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati nilai-nilai keadilan yang hakiki, mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama. Jika dicermati, menurut Widodo, “makna dari sila  tersebut adalah sebagai berikut:
a) Inti dari tatanan ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
b) Refleksi, yaitu keputusan bulat bersama di jalan kebijaksanaan.
c) Mengambil keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan itu bulat, sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan.

Nama : Nashwa Amirul Haq Azzuhri
NPM : 2218011132
Kelas : Genap (B)

Analisis Jurnal

Dari tulisan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Pemilihan kepala daerah secara langsung yang diharapkan dapat mengangkat peran dan memberikan ruang untuk masyarakat untuk dapat bersama-sama menentukan Nasib daerah ternyata tak jarang berujung pada pertikaian dan konflik. Tak hanya berhenti di sini, beragam berita palsu pun disebarkan untuk dapat menguntungkan salah satu pihak yang tentunya akan mengancam keberlangsungan dari integrasi bangsa kita. Beberapa pasal Undang-Undang yang dinilai "rancu" juga dapat memberikan celah pada pihak-pihak tertentu.

Hal-hal tersebut tentunya tidak sesua dengan pengamalan dari sila demokrasi bangsa Indonesia, yakni sila keempat Pancasila yang apabila diterapkan dengan baik, maka akan terciptalah pesta demokrasi yang berlangsung damai dan memberikan hasil yang terbaik untuk daerah bahkan negara. Maka dari itu diperlukan Kerja sama dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun dari pihak penyelenggara untuk dapat saling bahu membahu agar pesta demokrasi dapat berlangsung baik dan akhirnya terpilih orang-orang terbaik di bidangnya sehingga pengelolaan daerah dapat dimaksimalkan dan dapat menguntungkan semua pihak.

Nama : Fitria Laras Hanjani
NPM : 2218011082
Kelas : Genap (B)

Pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan ideologi Pancasila, meskipun Indonesia diakui sebagai negara demokrasi dan hukum. Pancasila sila keempat, yang merupakan pilar demokrasi, harus tercermin dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila sila keempat, seperti musyawarah dan perwakilan rakyat, dipraktikkan dalam pemilihan umum di seluruh Indonesia. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.

Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Hal ini disebabkan oleh beragam konflik dan intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta munculnya berbagai macam hoax yang memicu disintegrasi bangsa. Selain itu, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang juga kurang jelas dan multi tafsir, sehingga perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk mencegah terjadinya kekacauan dan disintegrasi bangsa. Meskipun demikian, Pancasila sila keempat tetap merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, yang menginginkan partisipasi aktif dari seluruh rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Penting untuk melindungi demokrasi dan memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah yang menjadi minoritas untuk bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Muhammad Umar Abdullah Al Faruq
NPM : 2218011100
Kelas : Genap (B)

Pemilihan umum mencerminkan sistem demokrasi, dan demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. secara empiris, Indonesia masih belum mencerminkan ideologi yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia.

Pokok bahasan yang dikaji terkait dengan demokrasi sebagai pembentukan nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan parlemen indonesia. Perubahan ini sesuai amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki demokrasi dalam melaksanakan proses negara-bangsa dalam penyelenggaraan sistem pemilu universal. Eksistensi demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai Tatanan Empat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara hukum, maka seharusnya juga mengikuti prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia masih gagal atau belum sepenuhnya dapat mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi atau perwakilan. Maka dari itu perlunya artikel tersebut agar dapat segera terbenahi setiap pilkada yang akan dilaksanakan kedepannya dan agar terpenuhinya sila keempat Pancasila dengan lebih baik lagi kedepannya.

Shinta Nurhaliza
2218011176
Genap

Berdasarkan artikel tersebut, dapat diketahui bahwa secara terminologi, voting adalah “proses memilih orang untuk diisiposisi politik tertentu. Jabatan tersebut mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, hingga kepala desa. Pemilu adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tanpa paksaan) melalui retorika, hubungan masyarakat, media massa, lobi dan kegiatan lainnya. Pancasila, sebagai norma dasar negara dan ideologi nasional, menciptakan kesadaran bahwa ia mewakili nilai-nilai yang menjadi dasar utama administrasi negara. Salah satu fondasi penting yang mencerminkan administrasi negara, terutama dalam pemilihan umum, terdapat pada prinsip keempat Pancasila, yang menekankan nilai kedaulatan rakyat yang dipandu oleh musyawarah dan perwakilan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip keempat Pancasila adalah bentuk demokrasi. Pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun merupakan implementasi demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan umum di Indonesia merupakan refleksi dari sistem demokrasi, di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, sistem demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat..

Jika dibandingkan di negara lain ada suatu ketentuan apabila partai politik tidak mencerminkan nilai demokrasi maka partai politik tersebut harus dibubarkan. Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia telah menujukan keditaktoran dalam hal internal politiknya. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa

Nama : Fiola Yonandes
Npm : 2218011012
Kelas : B (Genap)

POST TEST

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia.

Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu yang terdapat pada sila keempat dalam Pancasila yakni nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Hakikat sila ini yaitu:
1. Demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
3. Nilai permusyawaratan, berupa pelaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama.
4. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
5. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:
- Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
- Nilai Instrumental, berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
- Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.”

Mama : Mariani
NPM : 2258011050
Kelas : B

Jurnal di atas menbahas tentang Demokrasi sebagai Wujud nilai-nilai ke empat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang sangat penting. Pemilihan umum daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin daerah yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan dengan harapan bahwa para calon pemimpin negara ini dapat diseleksi dengan ketat oleh seluruh warga Indonesia. Ini juga selaras dengan arti Pancasila staatfundamental norm.
Pemilu hadir bukan tidak memunculkan konflik. Salah satu konflik dan masalahnya adalah kampanye. Kampanye wajar jika dilakukan untuk mengungkapkan visi dan misi para kepala daerah, namun kian hari kampanye banyak dilakukan dengan tidak sesuai sehingga dapat merusak demokrasi bangsa di masa yang akan datang ketika calon tersebut terpilih. Dimana pemilu dilaksanakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Nama : Gustina Wulan Sari
NPM : 2218011050
Kelas : B (Genap)

Analisis Jurnal

Artikel ini membahas tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Menurut artikel ini, sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", memiliki arti yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sila keempat ini menekankan bahwa dalam sebuah negara demokratis, kekuasaan harus berasal dari rakyat dan dijalankan dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pemilihan umum daerah yang berlangsung secara periodik di Indonesia menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan memberikan mandat kepada para pemimpin yang dipilih. Rakyat juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Artikel ini juga membahas tentang pentingnya penguatan lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, media, dan masyarakat sipil, dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa demokrasi merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, dan pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan salah satu contoh penerapan nilai-nilai tersebut dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan umum daerah di Indonesia harus tetap dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

NAMA : Idriyanti Debora Agustina
NPM : 2218011134
KELAS : B GENAP

Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi.Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsaIndonesia,
Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain.

Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas
kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menimbulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.

Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila.

Pengertian pemilihan umum secara luas yaitu “sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:
a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
b. Nilai Instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta
lembaga pelaksanaannya.
c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu merealisasikan dalam kehidupan praktis
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat

Negara Indonesia telah menempuh proses dari perkembangan demokrasi, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila (1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju refromasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.

Negara-Negara berkembang non-komunis telah menunjukan pengalaman yang signifikan, Negara Republik Indonesia termaksud Negara non-komunis dan baru menginjak usia 72 tahun, dan tergolong Negara yang sangat muda, kebanyakan
Negara baru,ingin cepat mengadakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengejar keterpurukan, secara politis dalam membangun suatu berdaban bangsa dan Negara dapat ditempuh dengan merebut kekuasaan, dalam merebut kekuasaan ini tertuang dalam konsep politik yaitu :
1. Negara (state), 2. Kekuasaan (power), 3. Pengambilan keputusan (decision making), 4. Kebijakan (policy, beleid), 5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation), dalam konsep ini dapat ditempuh melalui sistem demokrasi dengan cara pemilihan umum”

Nama : Evryna Sipahutar
NPM : 2218011140
Kelas : Genap (B)

Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Nilai pada pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalam bentu peraturan sebagai pedoman manusia dalam bertindak. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi. Menurut Widodo, Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilh dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat 1 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Apabila ditinjau dari sudut historis yuridis pelaksanaan demoktasi di daerah mengalami banyak kontradiksi. Namun banyak sekali permasalahan dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut. Pilkada yang tidak sesuai dengan pancasila sila keempat yang berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung, serta masyarakat dapat diberikan sanksi pidana yang telah di atur didalam Pasal 177, dan178 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Nama:Ratu bertha sofiani
NPM:2258011012
KELAS:Genap

Ideologi yang ada diindonesia adalah ideologi Pancasila,Pancasila adalah suatu aspek yang penting dalam membangun bangsa dan negara yqng dilihat pada kehidupan bangsa Indonesia,demokrasi Pancasila yang dilaksanakan diindonesia adalah demokrasi yang pekasanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan Bersama.setiap nilai-nilai sila harus dapt diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemilihan umum merupakan saran penting bagi demokrasi,hakikatnya demokrasi merupakan kedaulatan rakyat,menurut analisis saya didalam jurnal diatan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung tidak dapat mencerminkan sila keempat.pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi diindonesia,demokrasi yang diinginkan adalah ikut sertaan masyarakat didalam menjalankan roda pemerintahan.

Nama : Ramadhana Rafi Atha Pradipa
NPM : 2258011040
Kelas : Genap B

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Berdasarkan jurnal yang saya baca diatas maka disimpulkan sebagai berikut: Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

salsabila ayu amalia
2218011028
kelas B

Demokrasi dapat dilihat saat diadakannya pemilihan umum. Pada artikel Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan umum daerah di indonesia dikasi permsalahan yang berikatan anatara demokrasi dengan pancasila khususnya sila keempat yang dalam pelaksanaanya perlu memerhatikan prinsip demokrasi. Sila keempat pancasila sendiri pada hakikatnya yaitu,

1. Demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dan dilakukan secara kebijaksanaan.
3. Nilai permusyawaratan, berupa pelaksanakan keputusan dengan kejujuran dam konsekuensi bensama. 
4. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
5. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Bersadarkan hakikat dari demokrasi dan sila keempat, Indonesia masih belum mencapai itu, denngna konflik-konflik yang muncul disaat dilangsungkannya pesta demokrasi. Sangat perlu perbaikan untuk demokrasi kembali dan secara utuh kepada prinsip demokrasi dan pancasila khusunya sila keempatadan tercapainya pemilu yang sehat.

Nama : Aina Wijdan Chairunisa
NPM : 2218011056
Kelas : Genap (B)

Jurnal yang berjudul Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia tersebut membahas tentang demokrasi, pancasila, dan pemilihan umum. Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak menceriminkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Aisyah Fitri Sabrina
NPM : 2218011146
Kelas : B (Genap)

Jurnal ini membahas mengenai demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Indonesia berideologikan Pancasila yang berarti segala aspek yang dilakukan di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Salah satu sila dari Pancasila yaitu sila keempat yang berkaitan dengan demokrasi. Tentunya sila keempat ini menjadi sumber dari dilaksanakannya pemilihan umum daerah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat pancasila sila keempat. Banyak terjadinya konflik, timbulnya berbagai macam hoax untuk saling menjatuhkan pihak lawan, hal ini memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia yang seharusnya rakyat ikut serta dalam menjalankan roda kepemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Sabrina Sashi Pusparani
NPM : 2218011104

Pemilihan umum adalah cerminan demokrasi,dan demokrasi sendiri mengizinkan rakyatnya menjalankan dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Pada kesimpulannya di Indonesia belum menjalankan kesepakatan yang telah di sepakati sebelumnya.
Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa indonesia,denokrasi merupakan wujud nilai sila ke 4 pancasila dalam pemilihan umum

Tetapi pada artikel di atas pemilihan kepala daerah tidak mencerminkan sila keempat pancasila.Banyaknya konflik dan muncul interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.pancasila sila ke empat merupakan perwujuduan demokrasi,demokrasi disini adalahkeikut sertaan rakyat dalammenjalankan pemerintahan

Nama : Khansa Alivia Syajidah
NPM : 2218011160
Kelas : Genap (B)

Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.

Pemilihan kepala daerah langsung diadopsi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 23 Ayat (1) dinyatakan, ”Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang”. Penjelasanya ditegaskan bahwa “Kepala Daerah haruslah seorang yang dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat Daerah yang bersangkutan, dan karena itu Kepala Daerah haruslah seorang yang mendapat kepercayaan dari rakyat tersebut, dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan tersebut.”

Sesuai dengan amanat konstitusi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sistem demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis.

Nama: Nashwa Faadillah Nasyim
NPM: 2218011144
kelas: B

indonesia memengang pancasila sebagai fundamental ideologi dalam menyelenggarakan negara. ideologi ini berfungsi sebagai petunjuk arah mengenai jalannya suatu negara. Pancasila sendiri mengandung poin poin penting yang akan menjadi acuan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan bernegara. Terdapat satu sila di pancasila yang sejalan dengan sifat negara indonesia yang merupakan negara demokratis, yakni sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan”. apabila sila ini dibedah maka akan didapatkan nilai nilai demokrasi. ini menggambarkan bahwa demokrasi sangatlah dibutuhkan di negara indonesia.

Negara indonesia memegang konsep demokrasi dalam melangsungkan negara yang berarti masyarakat juga ikut mengambil andil dalam menjalankan negara. Salah satu perwujudan dari bentuk demokrasi di indonesia adalah pemilihan umum. pemilihan umum sendiri dapat menggambarkan bahwa masyarakat dapat dipilih dan juga dapat memilih sehingga masyarakat ikut ambil andil dalam keputusan. Selain itu masyarakat juga dapat merasakan rasanya demokrasi secara nyata dalam memilih karena suara rakyat didengar. Pemilihan secara umum juga sejalan dengan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila antara lain,
Permusyawaratan, dimana musyawarah dilakukan dalam mengambil keputusan yang diambil.

Nama : Arif Wicaksono
NPM : 2258011014
Kelas : Genap
Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi.

Nama : Artika Ananda Putri Nasution
NPM : 2218011166
Kelas : B

Dalam jurnal tersebut membahas tentang pentingnya demokrasi sebagai wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Artikel tersebut menggarisbawahi bahwa demokrasi merupakan prinsip utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, dimana rakyat memiliki hak suara dan terlibat secara aktif dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin daerahnya.
Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila di Indonesia terlihat jelas dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah. Pemilihan umum daerah di Indonesia dilaksanakan secara demokratis dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk menggunakan hak suaranya tanpa adanya tekanan atau intimidasi.

Selanjutnya, pemilihan umum daerah juga memperlihatkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam hal permusyawaratan dan perwakilan. Rakyat dapat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif dan memberikan suara dalam menentukan kebijakan dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kedudukan yang penting dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. 

Dengan demikian, pemilihan umum daerah merupakan salah satu wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yang menempatkan rakyat sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Artikel tersebut menegaskan bahwa demokrasi adalah wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui pelaksanaan pemilihan umum daerah yang jujur dan adil, diharapkan dapat terpilih pemimpin yang mampu memimpin daerah dengan bijaksana dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Nama : Melinda Maharani
NPM : 2218011010
Kelas : B (Genap)

"Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia"

Pemilu merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya
mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji didalam jurnal tersebut berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila
Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila
dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, seharusnya sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh pula prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan
nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu "kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan"

Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai
dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk
menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu
disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir merupakan suatu tanda bahwa Pemilihan kepada daerah secara langsung belum mencerimkan sifat Pancasila sila keempat.. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia,
demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda
pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

nama: fayza khairunisa subekti
NPM: 2258011004
kelas: genap (b)

Pemilihan umum daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang sangat fundamental dalam negara demokratis seperti Indonesia. Dalam konteks ini, sila keempat Pancasila yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menjadi prinsip yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam pemilihan umum daerah. Dalam prinsip ini, rakyat menjadi bagian yang penting dalam pengambilan keputusan dan partisipasi aktif dalam proses politik menjadi kunci utama dalam menentukan kualitas demokrasi.

Selain itu, artikel tersebut juga membahas pentingnya keberadaan sistem yang transparan dan terbuka dalam pemilihan umum daerah. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan. Dalam pemilihan umum daerah, sistem yang transparan dan terbuka akan memastikan bahwa rakyat mendapatkan akses yang sama terhadap informasi dan peluang yang tersedia, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Sehingga, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilaksanakan secara terbuka dan adil, serta memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi masyarakat dan partai politik dalam proses tersebut.

NAMA : Mutiara Cheisya Nur Qhaniya

NPM : 2218011084

KELAS : B GENAP

dalam jurnal ini disebutkan, sebagai negara hukum, Indonesia memegang
demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah
calon kepala daerah yang bertarung sesuai permasalahan terkait demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya terkait dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pancasila sila keempat sendiri mencerminkan asas demokrasi yang menjadi bagian dari prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Dalam hal ini, masalahnya berkaitan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam jalannya pemerintahan dan kurangnya representasi yang baik dalam pemilihan umum. Ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, Indonesia seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bekerja sama guna memperkuat demokrasi dalam sistem pemilihan umum agar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan asas demokrasi yang menjadi bagian dari prinsip negara Indonesia.

Nama : Venna Rahmanda Putri
NPM : 2218011096
Kelas : Genap

Jurnal diatas membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Beberapa bentuk dari demokratisasi yang tidak sepenuhnya mengontrol proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya dapat dilihat dari peran partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah saat ini.

Dalam mewujudkan demokrasi suatu negara perlu adanya perkembangan dinamika dalam pemilu seperti dalam konteks pemilukada adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Masalah dalam pemilu 2019 di Indonesia adalah Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia dan Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

Nama: Muhammad Hisyam Hibaturramadhan
NPM: 2218011062
Kelas: Genap (B)

Dari jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa sistem demokrasi tercermin dalam pemilihan umum. Pada hakekatnya, demokrasi memungkinkan setiap orang untuk mengambil bagian dalam menjalankan pemerintahan. Bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum, keberadaan demokrasi sebagai perwujudan cita-cita empat sila pancasila dalam pemilihan umum sangatlah penting. Akibatnya, harus mengikuti nilai-nilai demokrasi karena merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi harus berpedoman pada hikmat dalam debat atau perwakilan, belum terwakili dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi dan Pancasila memiliki keterkaitan yang erat secara umum. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang mendahulukan kebutuhan rakyat dan kebebasan berpendapat memiliki cita-cita yang sama dengan Pancasila, antara lain keadilan sosial, kontemplasi untuk kesepakatan, dan kerjasama timbal balik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi dipraktikkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah.

Sila keempat Pancasila, yang menyatakan bahwa demokrasi berpedoman pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, sebenarnya belum tercerminkan dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan munculnya berbagai konflik dan muncul berbagai interpretasi yang bertentangan dengan kenyataan. Runtuhnya negara ini disebabkan oleh berita bohong yang saling melemahkan. Aturan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, bagaimanapun, adalah ambigu dan terbuka untuk banyak interpretasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang pemilihan umum ditegakkan secara ketat untuk mencegah kekacauan dan kehancuran negara.

Nama : Kurnia Eka Putri
NPM : 2218011148
Kelas : B (Genap)

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pilkada yang tidak sesuai dengan pancasila sila keempat yang berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung, serta masyarakat dapat diberikan sanksi pidana yang telah di atur di dalam Pasal 177, dan178 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. penerapan dari demokrasi dalam nilai sila keempat Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia. Partai politik merupakan instrumen yang sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan peran sebagai perwujudan negara yang meyakini sistem demokrasi. Partai politik masyarakat dapat menyalurkan proses demokrasi seperti apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencermikan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila tersebut.

Nama. :Ipan Jeremia Manik
NPM. : 2218011112
Kelas. : B(Genap)

Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi dapat menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima sila, di antaranya adalah sila keempat yang menjunjung tinggi demokrasi.
Demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat Pancasila memiliki tiga elemen penting, yaitu partisipasi masyarakat, persamaan hak, dan pengambilan keputusan yang adil. Ketiga elemen ini menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas dan integritas pemilihan umum daerah di Indonesia.Pemilihan umum merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Beberapa bentuk dari demokratisasi yang tidak sepenuhnya mengontrol proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya dapat dilihat dari peran partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah saat ini.
Yusdiyanto menyebutkan bahwa telah terjadi “pergeseran demokrasi Pancasila pada saat ini, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah bergeser fungsi dan kedudukannya. Pemilihan umum menurut sudut pandang teori merupakan sarana penting bagi demokrasi. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen.

Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Permasalahan tersebut diatas, dua hal penting yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah: “1. Adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih; 2. Implikasi dari demokratisasi di daerah, tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada

Nama: Zelinda Imroatus Soleha
NPM: 2218011142
Kelas: Genap (B)

Demokrasi adalah perwujudan dari pancasila sila keempat. Salah satu perwujudan demokrasi, yaitu adanya pemilihan umum daerah di Indonesia. Tujuannya adalah agar warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan negara.

Namun, dalam pelaksanaannya, ketika pemilu daerah terjadi, belum mencerminkan demokrasi dari sila keempat, terlihat
dari beberapa contoh kasus didalam
pemilihan umum sering terjadi berbagai
macam konflik. Penyebab konflikpun
beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal
partai, calon yang tidak bisa menerima
kekalahan dan pendukung tidak realistis
menghadapi kekalahan calon yang
didukungnya. Padahal nilai demokrasi dari sila keempat mengutamakan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Nama: Zien Najwa Nailul Haya
NPM: 2218011138
Kelas: B (Genap)

Analisis Jurnal

Jurnal tersebut membahas mengenai Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. Berdasarkan jurnal tersebut, Pancasila sila ke-4 merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi yang diinginkan tersebut adalah demokrasi yang mengikutsertakan rakyatnya dalam menjalankan pemerintahan. Demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila perlu dikuatkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sehingga konflik-konflik sosial dapat diminimalisasi. Penerapan nilai demokrasi sila ke-4 pancasila ini menjadi penting karena gesekan sosial akibat kampanye oleh partai politik dapat dikurangi.

Namun, fakta empiris Pemilukada secara langsung menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan demokrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari para kalangan praktisi hukum yang berargumen bahwa Pemilukada secara langsung justru membebani keuangan daerah dan banyak menyebablan terjadinya mahar politik.

Partai politik merupakan salah satu komponen penting sebagai definisi, fungsi, dan peran untuk dapat mewujudkan Negara yang demokratis. Namun, dalam pelaksanaannya banyak sekali partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi sila ke-4 Pancasila tersebut sehingga cita-cita untuk mewujudkan negara yang demokratis juga tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai-partai yang menunjukkan ke diktatoran dalam hal internal politiknya, seperti pemimpin partai politik yang tidak pernah diganti, penunjukkan kepala daerah oleh partai politik secara sepihak, dll.

Nama : Alvina Christy Maretta
NPM : 2218011086
Kelas : Genap

Jurnal ini membahas tentang demokrasi di Indonesia sebagai implementasi dari nilai sila keempat Pancasila. Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu komponen dari sistem demokrasi yang mana masyarakat diizinkan untuk terlibat dalam jalannya pemerintahan. Permasalahan yang dikaji dalam jurnal tersebut berkaitan erat dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan refleksi dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Eksistensi demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mengimplementasikan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan umum sendiri meliputi pemilu pusat dan daerah. Namun, ketika pemilu diselenggarakan, rawan sekali terjadi pencorengan hakikat demokrasi, seperti kecurangan dalam perhitungan suara, serta sikap masyarakat yang tidak terima jika pilihannya tidak terpilih. Hal-hal seperti ini tentunya mencoreng hakikat demokrasi dan dapat menimbulkan konflik internal yang berujung pada ketidakrukunan antamasyarakatnya. Demokasi di Indonesia ini seharusnya diwujudkan dengan bebas, jujur, dan adil. Di mana harus adanya kebebasan, kesetaraan, akuntabilitas, kapabilitas, dan transparansi sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan dan perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat terjadi.

Nama: Calista Putri Maharani
NPM: 2258011018
Kelas: Genap (B)

Analisis saya tentang jurnal tersebut yaitu, pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Nilai yang ada dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:
a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. b. Nilai Instrumental, berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.” Kesimpulannya, jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dan tetap dapat dijalankan dengan baik dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, meskipun dihadapi oleh beberapa tantangan dan permasalahan.

Nama: Maharani
NPM : 2258011042
kelas :B (Genap)

Analisis jurnal

Jurnal ini berjudul demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan unjm daerah di indonesia. Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia,demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam artikel ini membahas terkait dengan demokrasi sebagai pembentukan nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan parlemen indonesia, isi dari sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara hukum, maka seharusnya juga mengikuti prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia gagal mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi atau perwakilan. Oleh karena itu pemilu tidak secara langsung mencerminkan hakikat sila keempat pancasila. Konflik yang berbeda dan interpretasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Dari penjelasan di atas pemilu juga terkadang dijadikan sebagai ajang politik ,berbagai muslihat seakan menjatuhkan pihak lawan baik secara fisik maupun mental, serta melancarkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu dipastikan keamanan dalam pelaksanaan aturan hak pilih universal jika akan menimbulkan kekacauan dan disintegrasi.Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi. Berarti, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang melibatkan rakyat dalam roda pemerintahan. Dengan melindungi demokrasi, berarti juga melindungi calon kepala daerah yang mengikuti pilkada sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Fitri Aulia Syahrani
NPM : 2218011094
Kelas : B (Genap)

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat dalam pemilu di Indonesia. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi. Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah dari Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat.

Pemilihan umum secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.

Setiap Negara di dunia miliki ideologi untuk menciptakan perkembangan dalam berbagai aspek. Di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara. Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Menurut terminologi pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan- jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.” Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat.

Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:
a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
b. Nilai Instrumental, berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.”

Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Permasalahan tersebut diatas, dua hal penting yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah: “1. Adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih; 2. Implikasi dari demokratisasi di daerah, tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada

Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat Pancasila memiliki tiga elemen penting, yaitu partisipasi masyarakat, persamaan hak, dan pengambilan keputusan yang adil. Ketiga elemen ini menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas dan integritas pemilihan umum daerah di Indonesia.

nama: Dio Pratama
NPM: 2258011010
Kelas: Genap (B)

Pemilihan umum mencerminkan sistem demokrasi, dan demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. empiris di Indonesia selama ini tidak mencerminkan ideologi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pokok bahasan yang dikaji terkait dengan demokrasi sebagai pembentukan nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan parlemen indonesia. Perubahan ini karena amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki demokrasi dalam melaksanakan proses negara-bangsa dalam penyelenggaraan sistem pemilu universal. Eksistensi demokrasi sebagai pemaduan nilai-nilai Tatanan Empat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara hukum, maka seharusnya juga mengikuti prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia gagal mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi atau perwakilan.

Pilkada tidak secara langsung mencerminkan hakikat sila keempat pancasila. Konflik yang berbeda dan interpretasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memasuki tahun politik, berbagai muslihat seakan menjatuhkan pihak lawan baik secara fisik maupun mental, serta melancarkan disintegrasi bangsa. Di sisi lain, pengaturan pemilihan gubernur provinsi yang tertuang dalam undang-undang tersebut tidak jelas dan menimbulkan beberapa interpretasi. Oleh karena itu perlu adanya jaminan kepastian pelaksanaan aturan pemilu yang bersifat universal, yang akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran bangsa. Sila keempat pancasila adalah lambang demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Perlindungan demokrasi juga melindungi sesuatu yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah para pemimpin daerah yang berjuang di bawah amanat nilai-nilai demokrasi Orde Keempat Pancasila.

Nama : Ahmad Fauzan Hafizh
NPM : 2218011034
Kelas : B (Genap)

Analisis Jurnal
"DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni

Jurnal tersebut membahas permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Jurnal ini terutama membahas demokrasi ditinjau dari sila ke empat pancasila.

Kita ketahui bahwa kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat.

Hakikat dari sila ke 4 ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan. c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan. d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Pandya Fisatama Putra
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)

Analisis Jurnal

Judul : DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA
Penulis : Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki tumpuan bernegara yaitu ideologi Pancasila. Ideologi diciptakan sebagau dasar begara dengan tujuan untuk menciptakan perkembangan dari suatu aspek yang lahir dari berbagai interaksi. Pancasila juga merupakan dasar dalam menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perwujudan dari Indonesia adalah negara hukum ialah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan. Pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan- jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pelaksanaan pemilu adalah perwujudan dari sila ke-4 Pancasila. Dimana Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, sehingga Pancasila-pemilu-demokrasi merupakan suatu hal yang selaras. Pemilihan umum ini diadakan dengan harapan bahwa para calon pemimpin negara ini dapat diseleksi dengan ketat oleh seluruh warga Indonesia. Ini juga selaras dengan arti Pancasila staatfundamental norm. Jurnal tersebut membahas demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pilkada di Indonesia.

PENDAHULUAN

sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan

TUJUAN

Untuk menilai perwujudan sila ke-4 Pancasila atau demokrasi di masyarakat

METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

HASIL PENELITIAN

Nilai pada pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalam bentu peraturan sebagai pedoman manusia dalam bertindak. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi. Pemilu hadir bukan tidak memunculkan konflik. Salah satu konflik dan masalahnya adalah kampanye. Kampanye wajar jika dilakukan untuk mengungkapkan visi dan misi para kepala daerah, namun kian hari kampanye banyak dilakukan dengan tidak sesuai sehingga dapat merusak demokrasi bangsa di masa yang akan datang ketika calon tersebut terpilih. Dimana pemilu dilaksanakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

KESIMPULAN

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Enriko Aprilio
Npm : 2218011128
Kelas : Genap ( B )

Penulis menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang sangat penting, salah satunya adalah nilai demokrasi. Nilai demokrasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia, karena demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin daerah. Pemilihan umum daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dianggap paling layak untuk memimpin daerah. Dalam pemilihan umum daerah, penting untuk menerapkan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan memilih.

Penerapan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah juga akan mengurangi terjadinya praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang atau politik identitas. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif dan damai dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah. kesimpulannya, mari kita semua untuk menerapkan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia dan menciptakan pemilihan umum daerah yang bersih, jujur, dan adil.

SALSA NURFAJRI YUSKA
2218011164
KELAS B

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat (Erisanti, 2014). Salah satu dari bentuk demokrasi Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu sebagai sarana untuk menentukan pemimpin negara. Sistem pemilihan umum ini merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat pancasila.

A. Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 23 Ayat (1)
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
• Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
• UUD 1945 Pasal 22 (5)
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
• Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Dll

2. Pemilukada Sebagai Perwujudan Demokrasi
Pemilihan umum menurut sudut pandang teori merupakan sarana penting bagi demokrasi. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Masyarakat Indonesia secara luas memahami demokrasi sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan dan politik.

B. Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun banyak sekali permasalahan dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut, diantaranya :
1. Adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih
2. Implikasi dari demokratisasi di daerah, tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan dan diatur oleh perundang-undangan serta masih banyak yang bertentangan dengan nilai pancasila.

Nama : Fitri Maharani
NPM : 2218011102
Kelas : B (Genap)

Jurnal ini membahas Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Negara kita merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, pada sila keempat berkaitan dengan pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun banyak sekali permasalahan dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut. Seperti kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung.

Partai politik merupakan instrumen yang penting untuk mencalonkan salah satu anggotanya yang potensial, namun dalam praktiknya partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi terdapat dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan mekanisme penujukan secara langsung.
Proses tersebut dapat juga sebagai celah nantinya adanya budaya “hutang budi” dari kepala daerah ke ketua partai politik.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Nanda Frisila Rajagukguk
NPM : 2258011046
Kelas : B

Analisis Jurnal
DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA
Setiap negara di dunia miliki ideologi masing masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan di dalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.

Pemilihan umum mencerminkan sistem demokrasi, dan demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. secara empiris, Indonesia masih belum mencerminkan ideologi yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia. Pokok bahasan yang dikaji terkait dengan demokrasi sebagai pembentukan nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan parlemen indonesia. Perubahan ini karena amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki demokrasi dalam melaksanakan proses negara-bangsa dalam penyelenggaraan sistem pemilu universal. Eksistensi demokrasi sebagai pemaduan nilai-nilai Tatanan Empat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara hukum, maka seharusnya juga mengikuti prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia gagal mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi atau perwakilan.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : mutiara vira antonia
Npm : 2218011078
Kelas : b genap

Tumpuan atau ideologi indonesia adalah pancasila, ideologi di ciptakan sebagai dasar negara dengan tujuan agar menciptakan perkembangan aspek dari berbagai interaksi. Pancasila juga merupakan dasar dalam menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perwujudan dari Indonesia adalah negara hukum ialah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan. Pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan- jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pelaksanaan pemilu adalah perwujudan dari sila ke-4 Pancasila. Dimana Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, sehingga Pancasila-pemilu-demokrasi merupakan suatu hal yang selaras.

Pemilihan umum ini diadakan dengan harapan bahwa para calon pemimpin negara ini dapat diseleksi dengan ketat oleh seluruh warga Indonesia. Pemilu merupakan proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan politik tertentu seperti presiden, wakil rakyat dll pemilu adalah uasaha untuk mempengaruhi rakyat untuk memilih siapa yg akan menjadi pemimpin. Pancasila juga menjadi staatfundamental norm dan idiologi bangsa. Dari jurnal di atas jg di sebutkan tentang betapa pentingnya pancasila dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di indonesia.

Nama : Jesika Cahya Ningrum
NPM : 2218011130
Kelas : B (Genap)

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA
Oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni

Para penulis memaparkan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep demokrasi. Sila keempat Pancasila menekankan pada prinsip partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, serta pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses demokratis. Ditambahkan juga mengenai pengaruh nilai-nilai sila keempat Pancasila terhadap pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum daerah yang demokratis harus melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi dan pemilihan umum yang jujur dan adil. Nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat membantu mencegah adanya politik uang, politik identitas, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya selama proses pemilihan umum daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pemilihan umum daerah. Analisis mengenai hubungan antara nilai-nilai sila keempat Pancasila dan sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum daerah juga ditunjukkan dalam jurnal ini yang memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dan juga masyarakat umum untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum daerah, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai sila keempat Pancasila.

Nama : Tia Jobelline Purba
NPM : 2218011184
Kelas : Genap (B)

Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam
pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpunberagam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.

Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan. Masyarakat dapat merasakan rasanya demokrasi secara nyata ketika proses pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat diinginkan yang dapat memimpindengan bijak dan arif dikemudian hari yang sesuai keinginan rakyat didalam tampuk kekuasaan dan kepemimpinan.

Nama : Syukma Dewi Octavie. Y
NPM : 2218011170
Kelas : B (Genap)

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak termaktub dalam Ketentuan Pasal 22 E Ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Undang-Undang Pilkada efektif atau tidak, tergantung seberapa besar pelaksanaannya dibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Diharapkam politik Indonesia dapat mengaplikasikan Pancasila sila keempat untuk kehidupan politik Indonesia ke depannya.

Nama : Nadine Sesilia
NPM : 2218011020
Kelas : Genap B

Judul: DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA
Penulis : Galih Puji Mulyono 1, Rizal Fatoni 2
Isi :
Pengertian pemilihan umum secara luas yaitu “sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakil- wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka” (Nazir, 2017).

Makna sila ke empat Pancasila ialah menggambarkan demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Dari makna sila ke-4 Pancasila dapat dilihat bahwa Indonesia mengedepankan demokrasi di atas apapun. Pengambilan segala keputusan negara harus berdasar pada makna sila ke empat Pancasila ini. Makna sila ke-4 Pancasila penting dipahami setiap warga negara. Ini akan membawa tiap individu memiliki nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-harinya. Makna sila ke-4 Pancasila juga terdapat beberapa pemahaman sebagai berikut :
1. Hakikat demokrasi, adalah hakikat dari demokrasi yang sebenarnya. Sila ini melambangkan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak.
2. Permusyawaratan, permusyaratan dalam makna sila ke-4 Pancasila adalah membuat keputusan secara bulat secara bersama-sama melalui jalan kebijaksaan. Permusyawaratan artinya menggunakan musyawarah untuk mufakat apabila merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat.
3. Keputusan berdasarkan kejujuran, Makna sila ke-4 Pancasila juga mengandung asas kejujuran. Menjalankan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Dengan memutuskan suatu hal secara bulat, maka haruslah adanya kejujuran bersama-sama pula sebagai konsekuensinya.
4. Asas kerakyatan, Dalam makna sila ke-4 Pancasila, terkandung asas kerakyatan di dalamnya. Ini merupakan bentuk rasa cinta pada rakyat. Asas ini juga memperjuangkan cita-cita rakyat dan menumbuhkan jiwa kerakyatan. Dalam sila ini terdapat makna musyawarah mufakat yang sebenarnya merupakan bentuk menghargai aspirasi rakyat dala permusyawaratan. Asas ini menghargai perbedaan pendapat serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Sila ke-4 sangat berhubungan dengan demokrasi yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi. Pemilihan umum secara epistimologi yaitu melakukan regenerasi kepemimpinan secara terbuka.

Kesimpulan :
Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Nama : Bilal Achmad
NPM : 2218011114
Kelas : Genap (B)

Dalam pemilihan umum, prinsip demokrasi memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang mencerminkan sistem demokrasi. Namun, di Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum tidak selalu mencerminkan ideologi yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, fokus pembahasan ini adalah tentang bagaimana demokrasi menjadi pembentuk nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan parlemen Indonesia. Sebagai negara hukum dan negara demokrasi, Indonesia memiliki tugas untuk melaksanakan proses negara-bangsa dengan melibatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Sila keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Namun, pelaksanaan Pilkada di Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang diinginkan, karena terdapat konflik dan interpretasi yang berbeda.
Penting untuk memberikan jaminan kepastian pelaksanaan aturan pemilu yang bersifat universal untuk menghindari kekacauan dan kehancuran bangsa. Demokrasi juga harus melindungi minoritas, termasuk para pemimpin daerah yang berjuang di bawah amanat nilai-nilai demokrasi Orde Keempat Pancasila.

NAMA : David Bryan
NPM : 2258011032

Jurnal berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia" membahas tentang demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pilkada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu yang terdapat pada sila keempat dalam Pancasila yakni nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dalam hal menjalankan kedaulatan, rakyat membutuhkan wakil yang kompeten agar kepentingan rakyat dapat berjalan sesuai krakyat. Wakil-wakil inilah dipilih melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, Pemilu harus diselenggarakan sebagai perwujudan dari pemaknaan sila keempat, Pancasila yang mengedepankan calon wakil rakyat yang jujur, berintegritas, berdedikasi tinggi serta memiliki loyalitas kepada bangsa dan negara.

Nama : Aloysius Krishartadi Damar Bawono
NPM : 2218011098
Kelas : Genap

Pemilu mencerminkan sistem demokrasi. Demokrasi pada dasarnya memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam mengontrol lingkungan pemerintahan. Indonesia belum mencerminkan ideologi bangsa Indonesia. Topik yang dibahas adalah Demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai Sila 4 Pancasila dalam Pemilihan Umum Indonesia. Hal ini diatur dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Sila keempat pancasila mencerminkan prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia mendukung demokrasi dalam melaksanakan proses berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan sistem pemilu universal. Keberadaan demokrasi sebagai perwujudan sila empat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, kita juga harus menghormati prinsip-prinsip demokrasi.

Saat ini, beberapa pemilihan kepala daerah Indonesia tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila empat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Aspek demokrasi pemilukada di Indonesia menimbulkan beberapa pertanyaan. Pilkada tidak secara langsung mencerminkan hakikat sila empat dalam Pancasila. Konflik yang berbeda, interpretasi yang berbeda tidak sesuai dengan kenyataan. Di awal tahun politik, segala macam muslihat seolah menenggelamkan lawan secara fisik dan psikis serta berujung pada disintegrasi bangsa. Sementara itu, ketentuan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak jelas dan terbuka untuk banyak interpretasi. Oleh karena itu perlu adanya jaminan kepastian penerapan hak pilih pada hal yang menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Sila empat Pancasila merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dicita-citakan adalah partisipasi rakyat dalam kepemimpinan di lingkungan pemerintahan. Perlindungan demokrasi juga melindungi masyarakat yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon-calon pemimpin daerah yang berjuang sesuai amanat nilai-nilai demokrasi sila empat Pancasila.

Nama : Siti Nur Alfiah
NPM : 2258011052
Kelas : Genap

Berdasarkan jurnal diatas dapat dismpulkan bahwa pengertian pemilihan umum secara luas yaitu “sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakil- wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka”. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi. Menurut Widodo, “Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilh dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula (Widodo, 2015)”. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dijabarkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan entery point perubahan mendasar dalam persoalan kewenangan yang diberikan kepala daerah. Pelaksanaannya pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kebabasan kepada daerah untuk memilih pemimpinya sendiri. Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Namum pemilihan kepala daerah secara langsung tidak termaktub dalam Ketentuan Pasal 22 E Ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemilihan umum Pancasila. Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. ini merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.

Nama : Desvira Ayu Putrianta
NPM : 2218011080
Kelas : Genap

Analisis Jurnal
Judul : Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Penulis dan Tahun : Galih Puji Mulyono, & Rizal Fatoni, 2019
Abstrak : Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Kata Kunci : Demokrasi, Pancasila, Pemilihan Umum
Metode Penelitian : Penelitian Normatif
Permasalahan :
1. Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.
2. Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan
Umum Daerah di Indonesia
Kesimpulan :
Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila
keempat. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah keikutsertaan rakyat di dalam menjalankan roda pemerintahan.

Nama : Justin Tan
NPM : 2218011180
Kelas : B (Genap)

Jawaban Post-Test :
 Pada jurnal ini dibahas mengenai permasalahan yang dikaji berkaitan dengan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Demokrasi sebagai salah satu nilai sila keempat Pancasila merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Dari jurnal tersebut dapat diketahui bahwa pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat. Hal ini menyebabkan munculnya beragam konflik dan berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik, berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi yang dapat memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
 Penulis menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dinyatakan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dari sistem pemerintahan dan kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum. Salah satunya adalah pada Pemilu yang merupakan hasil dari demokrasi yang seharusnya tercapai di Indonesia. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah keikutsertaan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama: Sabila Ramadhani
NPM: 2218011178
Kelas: B

Pemilihan umum mencerminkan sistem demokrasi, dan demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. secara empiris, Indonesia masih belum mencerminkan ideologi yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia. Pokok bahasan yang dikaji terkait dengan demokrasi sebagai pembentukan nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan parlemen indonesia. Perubahan ini karena amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia mengikuti demokrasi dalam melaksanakan proses berbangsa dan bernegara dalam mengelola sistem pemilu universal. Eksistensi demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai Tatanan Empat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara hukum, maka seharusnya juga mengikuti prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia gagal mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi atau perwakilan.

Pilkada tidak secara langsung mencerminkan hakikat sila keempat pancasila. Konflik yang berbeda dan interpretasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memasuki tahun politik, berbagai muslihat seakan menjatuhkan pihak lawan baik secara fisik maupun mental, serta melancarkan disintegrasi bangsa. Di sisi lain, pengaturan pemilihan gubernur provinsi yang tertuang dalam undang-undang tersebut tidak jelas dan menimbulkan beberapa interpretasi. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan keamanan dalam pelaksanaan regulasi hak pilih universal, yang bagaimanapun juga akan menimbulkan kekacauan dan keruntuhan bangsa. Arahan keempat Pancasila adalah pembentukan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Pengamanan demokrasi juga melindungi sesuatu yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah pelopor daerah yang berjuang di bawah amanat nilai-nilai demokrasi Orde IV Pancasila.

Nama : Putri Febi Mersiana
NPM : 2218011018
Tugas Analisis Jurnal “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA”

Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya.
Namun dalam penerapannya, demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di Indonesia masih belum tercemin, hal ini terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik: mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.

Selain itu, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang masih kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Mohammad Thaha Husein Haikal
NPM : 2218011002
Kelas : Genap (B)

Jurnal "Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia" oleh Mulyono dan Fatoni membahas tentang demokrasi sebagai nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Mereka menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan umum daerah.

Penulis memulai dengan memberikan gambaran tentang nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan partisipasi rakyat. Kemudian, mereka membahas pentingnya demokrasi dalam menjaga stabilitas politik dan mengembangkan sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Selanjutnya, penulis menjelaskan pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia dan bagaimana demokrasi menjadi bagian penting dari proses tersebut. Mereka menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, yang dapat meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih.

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Sesuai dengan amanat konstitusi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sistim demokrasi.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

Di akhir jurnal, penulis menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dari sistem pemerintahan dan kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum. Salah satunya seperti Pemilu yang merupakan hasil dari demokrasi yang seharusnya tercapai di Indonesia.

Nama: Astrid Debora R.C. Marpaung
NPM: 2218011168
Kelas: Genap (B)

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat diketahui bahwa deologi Pancasila adalah aspek penting dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Ideologi ini berdasarkan kesepakatan bersama dan memiliki tujuan untuk menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara. Pancasila tidak dapat diintervensi oleh ideologi lain dan memiliki sifat imunitas. Pancasila merupakan dasar negara yang dirancang untuk menciptakan bonum publicum. Pancasila juga digunakan sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara, terutama dalam hal pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan umum sendiri diatur dalam hukum positif Indonesia, yang merupakan sarana penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Pemilihan umum di Indonesia memiliki dasar filosofis yang berasal dari nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila keempat yang mengutamakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai Pancasila terbagi atas tiga hal, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pemilihan umum sebagai salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif, melalui kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, dan lobi, merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, sehingga setiap warga negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Oleh karena itu, pemilihan umum memiliki peraturan yang jelas dan diatur dalam hukum positif Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Bab VIIB Pemilihan Umum Pasal 22.

Nama : Adrina Rizka Rahmani
NPM : 2218011052
Kelas : Genap (B)

Pemilihan umum mencerminkan demokrasi, namun Indonesia belum sepenuhnya memiliki ideologi yang disepakati. Kajian ini terkait Demokrasi sebagai Nilai Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia, sesuai amanat konstitusi sebagai Negara hukum dan demokrasi. Pancasila sila keempat menceminkan demokrasi di Indonesia dengan penerapan hukum dan sistem pemilihan umum yang demokratis. Demokrasi penting dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang menegakkan prinsip negara hukum dan perlu melibatkan rakyat dalam pemerintahan dan melindungi hak minoritas, termasuk calon kepala daerah dalam proses demokratisasi.

Pemilu yang sudah berlangsung belum mencerminkan nilai Pancasila keempat karena pemilihan langsung tidak mengikuti permusyawaratan atau perwakilan. Bermacam konflik dan teks palsu muncul selama tahun politik, menyebabkan pemecah-belahan negara. Pengaturan pemilihan kepala daerah masih ambigu dan perlu kepastian untuk mencegah kekacauan dan disintegrasi bangsa. Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan membuang stigma bahwa peluang maju sangatlah sulit.

Nama : Nisrina talida Hasan
NPM : 2258011026
Kelas : Genap (B)

Pemilihan kepada daerah tidak secara langsung mencerminkan hakikat sila keempat pancasila. Konflik yang berbeda dan interpretasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memasuki tahun politik, berbagai muslihat seakan menjatuhkan pihak lawan baik secara fisik maupun mental, serta melancarkan disintegrasi bangsa. Di sisi lain, pengaturan pemilihan gubernur provinsi yang tertuang dalam undang-undang tersebut tidak jelas dan menimbulkan beberapa interpretasi. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan kepastian pelaksanaan peraturan pemilu yang bersifat universal, yang akan mencegah menimbulkan kekacauan dan keruntuhan bangsa.

Sila keempat pancasila adalah Lambang demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan itu.dapat dengan amanat nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat pancasila. 

Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu yang terdapat pada sila keempat dalam Pancasila yakni nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Hakikat sila ini yaitu:
1. Demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
3. Nilai permusyawaratan, berupa pelaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama.
4. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
5. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Nama : Mutiara Maharani
Npm: 2218011118
Kelas : B (genap)

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Mutiara Maharani
Npm: : 2218011118
Kelas : B (genap)
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Mutiara Maharani
Npm : 2218011118
Kelas : B (genap)

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Mutiara Maharani
Npm : 2218011118
Kelas : B (genap)

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Mutiara Maharani
Npm : 2218011118
Kelas : B (genap)

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Zalfa Aditya Putra
Npm : 2258011006
Kelas : B genap

Menurut saya
Pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal tersebut dikarenakan beragam konflik terjadi dan muncul berbagai interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas.
Hakikat sila ini yaitu:
1. Demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
3. Nilai permusyawaratan, berupa pelaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama.
4. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
5. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Nama: Cynthia Irene Zhu
NPM: 2218011156
Kelas: B (Genap)

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat Pancasila dalam pemilukada di Indonesia.

Pemilu menjadi jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari karena pemimpin diseleksi dengan secara ketat dengan harapan dipimpin oleh pemimpin yang kompeten. Pemilu merupakan cerminan dan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Belum tecerminnya demokrasi dalam pemilu menimbulkan berbagai macam konflik.

Penerapan nilai-nilai Pancasila silai keempat dalam pilkada dibutuhkan untuk menyelenggarakan musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama. Keputusan yang telah dicapai haruslah dihargai dan dilaksanakan dengan baik. Masalah yang terjadi dalam pilkada yang paling fundamental adalah kampanye. Dalam praktik kampanye sering kali tidak disertai dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab yang menimbulkan masalah pada masa mendatang dan dapat merusak demokrasi. Pancasila hadir untuk mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Drngan jiwa demokratis, masyarakat akan menerima pemerintah daerah yang terpilih.

Nama : Sabrina Earley Almufit
NPM : 2218011006
Kelas : Genap B

analisis jurnal mengenai demokrasi sebagai wujud nilai nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan umum daerah di indonesia ini membahas mengenai bagaimana pemilihan umum di indonesia. pemilu adalah cerminan dari demokrasi. dari hasil pembahasan jurnal tersebut terdapat:
1. Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
a. Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang - Undangan
b. Pemilukada Sebagai Perwujudan Demokrasi
2. Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia
Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali

Nama : Keyla Aisya Putri
NPM : 2218011040
Kelas : B (Genap)

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang sangat penting. Pemilihan umum daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin daerah yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Demokrasi sebagai salah satu nilai sila ke-4 Pancasila menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Dengan sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

nadyanka zafirah
2258011048

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai
dapat dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Pemilihan kepada daerah tidak secara langsung mencerminkan hakikat sila keempat pancasila. Konflik yang berbeda dan interpretasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memasuki tahun politik, berbagai muslihat seakan menjatuhkan pihak lawan baik secara fisik maupun mental, serta melancarkan disintegrasi bangsa. Di sisi lain, pengaturan pemilihan gubernur provinsi yang tertuang dalam undang-undang tersebut tidak jelas dan menimbulkan beberapa interpretasi. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan kepastian pelaksanaan peraturan pemilu yang bersifat universal, yang akan mencegah menimbulkan kekacauan dan keruntuhan bangsa.

Sila keempat pancasila adalah Lambang demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan itu.dapat dengan amanat nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat pancasila. 

Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu yang terdapat pada sila keempat dalam Pancasila yakni nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Hakikat sila ini yaitu:
1. Demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
3. Nilai permusyawaratan, berupa pelaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama.
4. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
5. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Nama : Avissena Daffa Lintangseta
NPM : 2218011186
Kelas : Genap (B)

Jurnal ini membahas bagaimana pengimplementasian sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum yang ada di Indonesia
Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila

Nama : Arini Nurul Hanifah
NPM : 2218011182
Kelas : Genap (B)

Demokrasi di Indonesia merupakan wujud dari salah satu nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Berikut penjelasan tentang bagaimana demokrasi sebagai implementasi nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia :

1. Kerakyatan: Demokrasi di Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam pemilihan umum daerah, warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan daerah.

2. Hikmat Kebijaksanaan: Nilai ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan politik.

3. Permusyawaratan/Perwakilan: Demokrasi di Indonesia mengutamakan prinsip permusyawaratan dan perwakilan. Pemilihan umum daerah memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan wakil-wakil mereka. Calon-calon yang mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat bersaing secara adil dalam pemilu dan memperoleh mandat dari pemilih untuk mewakili mereka dalam pemerintahan daerah.

4. Pemilihan Umum Daerah: Pemilihan umum daerah merupakan mekanisme yang diterapkan dalam demokrasi Indonesia untuk memilih pemimpin daerah. Pemilu daerah diatur dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan, seperti Undang-Undang Pemilihan Umum dan peraturan-peraturan terkait.

Kesimpulannya, demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia mengutamakan partisipasi rakyat, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, permusyawaratan/perwakilan, serta penerapan pemilihan umum daerah yang adil dan transparan.