PRETEST

PRETEST

Number of replies: 63

Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?

Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).


Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini juga menurut peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, adalah inkonstitusional karena tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Awalnya, pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usia minimal yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c adalah 40 tahun, sedangkan pada perubahan terbarunya usia minimal dinaikan menjadi 60 tahun.

Jika hakim yang saat ini sedang menjabat telah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka dia dapat diperpanjang masa jabatannya. Hal ini membuat adanya hakim yang menjabat saat ini dapat tetap melanggengkan posisi mereka di MK, namun dengan usia mereka yang lebih tua dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas putusan dan pendapat hakim yang dikeluarkan nanti.

Ancaman selanjutnya ada pada ketentuan pada Pasal 59. Pada Pasal 59 di UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK, bahwa selain putusan MK terhadap suatu perkara pengujian UU terhadap UUD disampaikan pada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana ketentuan pada ayat (1), baik DPR maupun Presiden harus segera menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ayat (2). Pada revisi UU MK terbaru, ketentuan pada ayat (2) dihapus, sehingga tidak lagi ada norma yang menimbulkan kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK, sehingga kekuatan putusan 'disunat' dan mengancam proses 'checks and balances'.

Apa implikasinya? Tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan konstitusi. Bagaimana tidak? UU dapat saja berisi hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

Perubahan-perubahan tersebut menunjukan bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.

Selain itu, perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif. Tidak dibahasnya mengenai kewenangan MK untuk menerima dan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), constitutional question, dan memberikan kewenangan penuh menguji peraturan perundangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan-kekuatan politik dalam DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.

Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

Praktik untuk MK menguji UU yang membentuk mereka sendiri sudah lazim dilakukan dalam beberapa perkara yang pernah dimohonkan dan diputus. Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum. Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.

Agar kekuatan untuk menolak revisi itu semakin besar sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, menurut Stefanus Hendrianto dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.

Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

 

 Analisis Soal 

  1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
  2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
  3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?


In reply to First post

Re: PRETEST

by Mahathir Muhammad -
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Revisi UU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya adalah sebuah proses yang legal dan sah dalam sistem hukum Indonesia, dengan tujuan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan atau kelemahan dalam undang-undang yang berlaku. Sehingga, pada prinsipnya revisi UU yang dilakukan oleh MK tidak mengancam konstitusi di Indonesia jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Namun, terkadang dalam praktiknya, revisi UU dapat mengancam konstitusi jika terdapat kesalahan dalam proses pembuatan UU atau jika revisi tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan hak-hak masyarakat. Sebagai contoh, jika revisi UU tersebut membatasi kebebasan pers atau hak asasi manusia, maka revisi tersebut dapat dianggap mengancam konstitusi dan harus diperbaiki.

Dalam konsep berbangsa, penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum dan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1.Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya menjaga integritas konstitusi.
2.Memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan keamanan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri, untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku.
3.Membuat dan menegakkan undang-undang yang jelas dan transparan serta memastikan implementasinya dilakukan secara adil dan konsisten.
4.Menjaga kebebasan pers dan memastikan bahwa media massa memiliki akses untuk menyampaikan informasi yang benar dan faktual kepada masyarakat.
5.Memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menghargai perbedaan pendapat dan pluralisme.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi adalah seperangkat aturan tertulis yang menjelaskan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan suatu negara. Hakikat dari konstitusi adalah untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pemerintahan suatu negara dan masyarakatnya.

Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena:

1.Memberikan batasan-batasan pada pemerintah: Konstitusi menetapkan batasan-batasan pada pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak semaunya dan harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan mereka.

2.Mempertegas hak-hak individu: Konstitusi juga mempertegas hak-hak individu dan melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran oleh pemerintah atau pihak lainnya.

3.Menetapkan struktur pemerintahan yang jelas: Konstitusi juga menetapkan struktur pemerintahan yang jelas dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.

4.Menjamin kepastian hukum: Konstitusi memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu.

Dalam sebuah negara, konstitusi menjadi pondasi bagi sistem hukum dan pemerintahan yang adil dan demokratis. Konstitusi yang kuat dan efektif dapat menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin kebebasan serta hak-hak dasar individu.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional

1.Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Pejabat negara yang melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan melanggar konstitusi karena mereka menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2.Pelanggaran hak asasi manusia: Pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia melanggar konstitusi karena konstitusi melindungi hak asasi manusia dan menetapkan batasan-batasan pada tindakan pemerintah.

3.Meningkatkan kekuasaan eksekutif: Pejabat negara yang mencoba untuk meningkatkan kekuasaan eksekutif di atas kekuasaan legislatif atau yudikatif melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara tiga cabang pemerintah.

4.Memperpanjang masa jabatan: Pejabat negara yang mencoba untuk memperpanjang masa jabatannya melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan batasan-batasan pada masa jabatan pejabat publik.

5.Melanggar aturan pemilihan: Pejabat negara yang terpilih melalui pelanggaran aturan pemilihan, seperti kecurangan pemilihan atau pelanggaran hukum lainnya, melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan aturan yang jelas untuk pemilihan.

Jika pejabat negara melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, maka mereka harus diberi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, di sisi lain, jika mereka bersedia untuk memperbaiki kesalahan dan mematuhi konstitusi, mereka juga berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan melakukan perbaikan. Namun, penegakan hukum dan penghukuman tetaplah penting untuk menjaga integritas konstitusi dan mencegah tindakan melanggar hukum di masa mendatang.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Zaki Ahmad basyary -
NAMA : ZAKI AHMAD BASYARY
NPM : 2215061004
KELAS : PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
 Setelah membaca artikel tersebut, menurut saya hal positif dari artikel tersebut yaitu dalam adanya UU yang akan muncul atau direvisi yang dimana dianggap dapat mengancam Konstitusi di Indonesia, masyarakat mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi nya kepada pemerintah. Dengan adanya upaya masyarakat tersebut membuat Uu yang akan direvisi atau dibuat dapat dipikiran Kembali. Tetapi dalam penyampaian aspirasi tersebut masyarakat melakukan dengan cara yang kurang tepat yang dimana dilkukan dengan anarkis demostrasi ke jalan jalan yang dapat menimbulakan kemacetan. Lalu dari pemerintah seharusnya memikirkan Kembali atas upaya pembuatan atau revisi terhadap sebuah UU dengan memikirkan aspirasi masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
 Konstitusi merupakan aturan- aturan yang menjadi dasar acuan dalam sebuah negara. Sehingga konstitusi ini penting dalam bernegara karena jika sebuah negara tidak ada konstitusi maka tidak ada dasar dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Konstitusi ini dalam sebuah negara memiliki kedudukan yaitu sebagai pemberi acuan, dan pemberi batas agar tidak terjadinya penyalahgunaan kuasa dan lainnya. Sehingga konstitusi ini penting yang harus ditaati dan dijalankan dengan baik oleh penyelenggara negara maupun masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
 Contoh perilakuk yang tidak konstitusional yaitu melanggar aturan dan norma yang ditetapkan didalam konstitusi dan menyalahgunakan konstitusi dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok seperti melakukan korupsi atau suap. Menurut saya Tindakan yang tidak konstitusional harus mendapatkan hukuman yang maksimal agar pihak yang melakukan Tindakan tersebut merasa jera dan pihak masyarakat atau pihak yang dirugikan masih percaya dengan kosntitusi dan pejabat negara tersebut.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Nada Berliani Putri -
NAMA: NADA BERLIANI PUTRI
NPM: 2215061119
KELAS: PSTI C

ANALISIS SOAL
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah pentingnya konstitusi untuk mengatur sebuah negara dan masyarakat di dalamnya. Selain itu, adanya UU dan peraturan negara adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya UU itu dibuat harus dengan perencanaan matang yang memikirkan kondisi saat ini serta dampak bagi masyarakat yang akan merasakannya. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah bagaimana pentingnya sebuah konstitusi bagi suatu negara dan bagaimana memuaskan masyarakat dengan semua yang dilakukan oleh pemerintah dan lebih menjaga demokrasi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Sehingga hakikat konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Jika negara tidak memiliki konstitusi, tentunya negara akan berantakan dan hancur karena rakyat akan berbuat seenaknya dan tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Selain itu, tanpa konstitusi seperti UUD NRI 1945 negara tidak akan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan karena konstitusi adalah pemberi pegangan dan pedoman dalam menjalankan kekuasan negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional? Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Perilaku korupsi sudah sangat menyebar dikalangan pejabat negara pada saat ini dan tentu perilaku tersebut sangat merugikan negara dan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, menurut saya para pelaku korupsi sangat layak untuk diberi hukuman yang maksimal agar mereka jera dan tidak mengulangi hal yang sama lagi.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Rani Faradisya -
NAMA: RANI FARADISYA
NPM: 2215061040
PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
*** Dari artikel di atas, perevisian undang undang tentu menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat terutama pelaku usaha kecil menengah. Beberapa dampak positif yang mungkin terjadi adalah masyarakat dapat mengembangkan usaha serta melebarkan sayap perusahaannya dimana dengan adanya keberpihakan ini, pengusaha termasuk UMKM akan semakin tumbuh dalam menopang perekonomian nasional. Lalu, meningkatnya kompetensi pencari kerja, kesejahteraan dan produktifitas pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Undang undang ini juga akan mendorong perbaikan kondisi iklim penanaman modal melalui investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan hal yang perlu dibenahi adalah urusan campur tangan politik yang perlu disingkirkan dari pihak MK agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan perkara sesungguhnya dan dapat memihak pada masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
*** Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Arti penting konstitusi dalam suatu negara adalah negara tidak akan terbentuk tanpa adanya konstitusi. Oleh karena itu konstitusi menempati posisi yang sangat penting (krusial) dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan demikian negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
Menurut Dr. A. Hamid S. Attamimi, bahwa arti penting suatu konstitusi atau UUD adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sejalan dengan pemahaman di atas Struycken mengemukakan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang memuat :
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan untuk perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
*** Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan juga menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Perilaku ini tentu tidak layak apabila seorang pejabat yang telah diberikan amanah untuk melakukan suatu tanggungjawab pada negara melakukan Tindakan inkostitusional. Pelaku yang terbukti melakukan sikap seperti ini tidak layak untuk diberi kesempatan lain apabila terbukti bersalah dan pantas untuk diusut tuntas masalahnya lalu di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Aura Septanu Pinasti -
Nama: Aura Septanu Pinasti
NPM: 2215061100
Kelas: PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
>> Revisi UU MK bertujuan untuk memperbaiki kelemahan undang-undang yang berlaku.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah bagaimana pentingnya sebuah konstitusi bagi suatu negara dan bagaimana memuaskan masyarakat dengan semua yang dilakukan oleh pemerintah dan lebih menjaga demokrasi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
>> Konstitusi merupakan aturan- aturan yang menjadi dasar acuan dalam sebuah negara. Sehingga konstitusi ini penting dalam bernegara karena jika sebuah negara tidak ada konstitusi maka tidak ada dasar dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Konstitusi ini dalam sebuah negara memiliki kedudukan yaitu sebagai pemberi acuan, dan pemberi batas agar tidak terjadinya penyalahgunaan kuasa dan lainnya. Sehingga konstitusi ini penting yang harus ditaati dan dijalankan dengan baik oleh penyelenggara negara maupun masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
>> Perilaku pejabat yg tidak konstitusional menurut saya adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merugikan keuangan negara serta merugikan masyarakat, sebab itu seharusnya yang melakukan tindakan korupsi seperti ini harus mendapat hukuman yg setimpal untuk menebus semua kesalahan nya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Yusri Afta Putra -
NAMA : YUSRI AFTA PUTRA
NPM : 2215061091
KELAS : PSTI C

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
=> Setelah membaca artikel tersebut, saya dapat menyimpulkan beberapa hal positif yang dapat dipetik, yaitu:
1) Kesadaran tentang pentingnya Konstitusi: Artikel tersebut mengingatkan kita tentang pentingnya Konstitusi sebagai landasan hukum negara dan pentingnya untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar konstitusi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, artikel tersebut memberikan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga keutuhan Konstitusi.
2) Kepentingan melindungi hak-hak rakyat: Artikel tersebut menekankan bahwa Konstitusi bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dan memberikan jaminan atas kebebasan mereka. Oleh karena itu, revisi UU yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar konstitusi dapat mengancam kebebasan dan hak rakyat.
3) Pentingnya independensi lembaga pengawas: Artikel tersebut juga menyoroti pentingnya independensi lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kepatuhan terhadap Konstitusi dan mengawasi segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Berdasarkan artikel tersebut, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu:
1) Memperkuat peran Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap Konstitusi. Oleh karena itu, perlu diperkuat peran dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa revisi undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.
2) Meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip dasar konstitusi: Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang prinsip-prinsip dasar konstitusi dan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye publik yang lebih efektif.
3) Memperhatikan partisipasi publik: Partisipasi publik juga sangat penting dalam proses pembuatan undang-undang dan revisi undang-undang. Pemerintah dan DPR perlu memperhatikan partisipasi publik dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan undang-undang dan revisi undang-undang.
4) Memperkuat mekanisme pengawasan: Mekanisme pengawasan terhadap proses pembuatan undang-undang dan revisi undang-undang juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga independen seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
=> Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Konstitusi berisi prinsip-prinsip dasar dan norma-norma yang harus diikuti oleh pemerintah dan warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangat besar karena:
1) Memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti: Konstitusi memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti bagi seluruh warga negara, sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Membatasi kekuasaan pemerintah: Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
3) Menjamin hak asasi manusia: Konstitusi menjamin hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, dan lain-lain.
4) Mengatur tata cara pemilihan umum: Konstitusi mengatur tata cara pemilihan umum yang adil dan demokratis, sehingga pemilihan umum dapat berlangsung secara lancar dan menghasilkan hasil yang sah dan dapat dipercaya.
5) Menentukan struktur pemerintahan: Konstitusi menentukan struktur pemerintahan yang ada di suatu negara, seperti pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta hubungan antarlembaga negara.

Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Konstitusi ini sangat penting karena memberikan landasan hukum yang jelas bagi seluruh warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjamin hak asasi manusia. UUD NRI 1945 juga mengatur tata cara pemilihan umum dan menentukan struktur pemerintahan Indonesia. Dengan adanya UUD NRI 1945, Indonesia dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara tertib, demokratis, dan mengikuti norma-norma hukum yang berlaku.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
=> Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1) Menyalahgunakan kekuasaan: Pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau nepotisme telah melanggar konstitusi dan merugikan kepentingan publik.
2) Melanggar hak asasi manusia: Pejabat negara yang melakukan tindakan yang merugikan hak asasi manusia, seperti melakukan diskriminasi rasial atau mengekang kebebasan pers, telah melanggar konstitusi dan harus bertanggung jawab atas tindakannya.
3) Melanggar aturan pemilihan umum: Pejabat negara yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, seperti melakukan politik uang atau melakukan pemalsuan suara, telah melanggar konstitusi dan merusak demokrasi.
4) Melanggar prinsip keadilan: Pejabat negara yang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas dan objektif telah melanggar prinsip keadilan yang menjadi dasar konstitusi.
5) Menolak mematuhi putusan hukum: Pejabat negara yang menolak mematuhi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap telah melanggar konstitusi dan merusak sistem peradilan.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara yang melanggar konstitusi harus ditindak secara tegas dan adil. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun, pejabat negara yang melakukan kesalahan masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan mengikuti proses hukum yang berlaku. Penting bagi sistem hukum untuk memberikan kesempatan bagi pelanggar konstitusi untuk memperbaiki diri dan menjalankan tugasnya dengan baik.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Evana Eka Wijaya -
Nama : Evana Eka Wijaya
NPM : 2215061128
Kelas : PSTI-D

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Berdasarkan artikel yang berjudul "Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?"
Hal positif yang dapat di ambil yaitu masyarakat bersatu untuk mempertahankan konstitusi negara yang sedikit keluar dari jalur seharusnya karena pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan menyangkut konstitusi negara. Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki kedaulatan ada ditangan rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dan pemerintah pun harus transparansi dengan keputusan yang menyangkut dengan rakyat. Dalam artikel ini menerangkan bahwa pemerintah sebaiknya lebih bijak dalam menjaga dan mempertahankan konstitusi negara kita yaitu Indonesia. Pemerintah harus lebih peka dengan rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat harus bekerja dengan benar sesuai dengan tugasnya menyampaikan aspirasi rakyat. Pemerintah harus kembali sadar bahwa mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif termasuk hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, penting untuk pemerintah melihat situasi dan kondisi saat mengambil keputusan dan jangan sampai keputusan tersebut malah menyusahkan rakyat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi sendiri memiliki pengertian yaitu sekumpulan norma yang mengatur mengenai kewenangan dan lembaga yang akan menjalankan kewenangan itu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dalam sebuah bangsa. Kemudian hakikat dari konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah sehingga hakikat konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Suatu negara penting memiliki konstitusi di dalamnya untuk mengatur batas-batasan norma-norma yang berlaku di negara ini. Negara dan konstitusi adalah dua hal yang sejalan, oleh karena itu jika suatu negara tidak memiliki konstitusi maka negara tersebut dapat hancur karena konflik yang terus terjadi akibat tidak adanya batasan norma di dalamnya. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah para pejabat yang korupsi. Andi Mallarangeng adalah salah satu pejabat yang melakukan tindak korupsi dengan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 2 Undang-undang No.30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan negara yang menyebabkan kerugian negara, sementara pasal 2 ayat 1 tentang pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Menurut saya, setiap warga negara yang melakukan kejahatan baik itu warga sipil ataupun pejabat negara pantas menerima hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, untuk kasus yang saya bicarakan yaitu mengenai kasus korupsi maka pelaku kejahatan sangat pantas menerima hukuman yang maksimal. Korupsi itu menguntungkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang terlibat di dalamnya. Pelaku tindak korupsi tidak pernah memikirkan apa akibat dari semua itu yang mereka pikirkan hanya mereka bisa bersenang-senang menggunakan uang yang bukan haknya itu. Mereka terlalu egois untuk memikirkan kesejahteraan rakyat sehingga yang ada dalam pikirannya bagaimana cara mensejahterakan diri sendiri sebanyak-banyaknya. Semua penjahat harus di hukum dan untuk kesempatan merubah hidup menjadi lebih baik dapat dilakukan setelah mereka menebus semua kejahatan yang telah dilakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Alih Bangun Wicaksono -
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Setelah membaca artikel tersebut, menurut saya hal positif dari artikel tersebut yaitu dalam adanya UU yang akan muncul atau direvisi yang dimana dianggap dapat mengancam Konstitusi di Indonesia, masyarakat mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi nya kepada pemerintah. Dengan adanya upaya masyarakat tersebut membuat Uu yang akan direvisi atau dibuat dapat dipikiran Kembali. Tetapi dalam penyampaian aspirasi tersebut masyarakat melakukan dengan cara yang kurang tepat yang dimana dilkukan dengan anarkis demostrasi ke jalan jalan yang dapat menimbulakan kemacetan. Lalu dari pemerintah seharusnya memikirkan Kembali atas upaya pembuatan atau revisi terhadap sebuah UU dengan memikirkan aspirasi masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi adalah seperangkat aturan tertulis yang menjelaskan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan suatu negara. Hakikat dari konstitusi adalah untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pemerintahan suatu negara dan masyarakatnya.

Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena:

1.Memberikan batasan-batasan pada pemerintah: Konstitusi menetapkan batasan-batasan pada pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak semaunya dan harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan mereka.

2.Mempertegas hak-hak individu: Konstitusi juga mempertegas hak-hak individu dan melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran oleh pemerintah atau pihak lainnya.

3.Menetapkan struktur pemerintahan yang jelas: Konstitusi juga menetapkan struktur pemerintahan yang jelas dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.

4.Menjamin kepastian hukum: Konstitusi memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu.

Dalam sebuah negara, konstitusi menjadi pondasi bagi sistem hukum dan pemerintahan yang adil dan demokratis. Konstitusi yang kuat dan efektif dapat menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin kebebasan serta hak-hak dasar individu.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Perilaku pejabat yg tidak konstitusional menurut saya adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merugikan keuangan negara serta merugikan masyarakat, sebab itu seharusnya yang melakukan tindakan korupsi seperti ini harus mendapat hukuman yg setimpal untuk menebus semua kesalahan nya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Nur Emy Ramadhani -
Nama: Nur Emy Ramadhani
NPM: 2215061027
Kelas: PSTI C

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab:

1. hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut yaitu masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika banyak terjadi perubahan perubahan yang nantinya akan merugikan masyarakat, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional. Adapun hal ini dilakukan agar masyarakat mempunyai rencana sebagaimana menyelamatkan MK dari campur tangan politik pemerintah, yang pada akhirnya putusan yang nanti kan dikeluarkan akan memihak kepada masyarakat.

2. Hakikat konstitusi itu sendiri menurut saya mengatur konsep berbangsa dan bernegara baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang kemudian dapat dijadikan pedoman bagi seluruh warga negara, agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Konstitusi merupakan hal penting sama seperti UUD 1945 karena konstitusi mengatur, membatasi kekuasaan, serta melindungi dan menjamin hak-hak kosntitusional seluruh warga negara Indonesia.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1. Tidur saat sidang. Hal tersebut menyalahi konstitusi karena mereka tidak menjalankan tugas yang diamanahkan oleh rakyat untuk membahas tentang isu-isu, Undang-Undang, dan hal-hal urgen yang berkaitan dengan rakyat.
2. Menyalahgunakan kekuasaan. Pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau nepotisme telah melanggar konstitusi dan merugikan kepentingan publik.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Theofani Hati Kusumawardani -
Nama: Theofani Hati Kusumawardani
Kelas: PSTI C
NPM: 2255061004

Berdasarkan artikel tersebut, saya menyadari bahwa tindakan yang kita rancang untuk kelancaran dan kemudahan kita belum tentu menjadi hal yang baik. Seperti DPR dan Pemerintah yang merancang UU yang bersifat melemahkan MK, hal ini dapat kita lihat tentu memudahkan DPR dan Pemerintah dalam melangsungkan rencana-rencananya tanpa gangguan gugatan dari kejaksaan. Namun, hal ini justru merusak demokrasi, pula melanggar konstitusi. Disini, konstitusi tidak lagi digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kekuasaan. Tentu konsep “ingin menang sendiri” “bila ada yang mudah, mengapa yang sulit” dan lainnya yang diterapkan secara licik untuk ‘mengakali’ peraturan perlu dibenahi. Konstitusi jelas dibuat sebagai acuan dan batasan kekuasaan, sehingga suatu kuasa memiliki kontrol dan tidak sewenang-wenang.

Konstitusi bagi saya merupakan pedoman dan kontrol dalam menjalankan kekuasaan. Di negara ini, dengan konsep negara hukum yang menjunjung hukum dan pemerintahannya, tentu konstitusi menjadi ‘tolak ukur perilaku’. Tanpa adanya konstitusi, tentu tidak ada peraturan/landasan kontrol. Bisa jadi pihak-pihak tertentu semakin lancar menjalankan ‘kewenangannya’ dan berimbas merugikan pihak lainnya. Seperti UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusi bangsa, konstitusi ini menjadi aturan yang mengikat untuk mempertahankan keberlangsungan negara kita, Indonesia.

Perilaku melanggar konstitusi yang dapat dengan jelas terlihat di negara ini ialah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun di antara ketiganya, korupsi yang paling menonjol. Menurut saya, koruptor seharusnya mendapat hukuman yang sesuai. Bukan hanya sekedar mengembalikan uang yang telah digelapkan. Hal ini didasarkan karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa uang, namun kerugian yang dialami masyarakat. Contohnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk membangun masyarakat justru ‘hilang’, secara fisik kerugiannya memanglah uang. Namun, secara moral, bagaimana masyarakat yang seharusnya mendapat hak nya, terabaikan, bahkan berada dalam kondisi berjuang untuk hidup, tentu masalah tidak selesai hanya dengan uang.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Fiska Viola Nadila -
Nama: Fiska Viola Nadila
NPM: 2215061051
Kelas: PSTI C

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Hal positif yang saya dapat adalah negara Indonesia merupakan negara kontitusional yang semua langkah politiknya diatur oleh hukum. Konstitusi ini dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Namun didalam negara konstitusi ini masih ada banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat pemerintah. Seperti pada Revisi UU MK, dalam pembentukan UU tersebut minimnya tranparansi dan partisipasi publik tidak dihiraukan oleh DPR. Padahal Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.


2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Pada hakikatnya, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara inilah yang menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terlalu mendominasi. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan hak bagi setiap warga negara (HAM). Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi berarti tidak memiliki landasan atau aturan. Karena tidak adanya aturan ini masyarakat maupun pemerintah akan berbuat sesuai ego mereka sendiri yang menyebabkan banyak konflik yang akan terjadi sehingga negara akan terpecah belah. Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai mata angin sebuah negara untuk mencapai tujuan yang menjadi suatu harapan, tanpa adanya konstitusi maka tujuan negara mungkin tidak akan tercapai.


3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Salah satu contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional yaitu membatasi kebebasan berekspresi atau berpendapat. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berarti semua orang memiliki hak untuk memberikan pendapat dan hak untuk didengar, membatasi kebebasan seseorang untuk berekspresi dan berpendapat ini merupakan tindakan inkonstitusional. Nilai konstitusional bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, oleh karenanya saya kira pelanggar harus tetap diberi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun dia pejabat agar tidak semena-mena dalam pekerjaannya,
In reply to First post

Re: PRETEST

by Safitri Mutiara Putri -
Nama: Safitri Mutiara Putri
NPM: 2215061028
Kelas: PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel yang berjudul Bagaimana Revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia adalah tindakan para masyarakat yang segera mengeluarkan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka terkait isu UU Cipta kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel itu adalah harus meningkatkan transparasi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi agar tidak membuat UU yang dapat memihak DPR dan pemerintah sehingga merugikan banyak pihak terutama masyarakat dan dapat mengancam konsitusi di Indonesia.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Pada hakikatnya, konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Jadi, penting sekali bagi sebuah negara untuk memiliki konstitusi seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD 1945 agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyelegaraan kekuasaan yang sifatnya sewenang-wenang. Sebab undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara yang dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku yang sering dilkukan oleh pejabat negara yang tidak konstitusional adalah seperti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, memperpanjang masa jabatannya, dan melakukan kecurangan dalam pemilihan. Menurut saya, mereka layak mendapatkan hukuman yang maksimal karena sudah merugikan banyak orang terutama masyarakat agar mereka merasa jera dan dapat menebus kesalahan yang telah mereka perbuat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Nani Nuraini Nani Nuraini -
Nama: Nani Nuraini
NPM: 2215061032
Kelas: PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= Hal positif yang saya dapatkan setelah saya membaca artikel di atas adalah saya semakin sadar terhadap isu isu politik di Indonesia yang sudah banyak campur tangan dari pihak pihak tertentu, itu menyadarkan saya sebagai generasi muda untuk lebih peka dan beraspirasi lagi dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah kita jalani. untuk hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembentukan suatu undang-undang atau peraturan dan juga partisipasi masyarakat/publik diperlukan dalam proses membangun suatu peraturan baru karena partisipasi merupakan unsur penting dari demokrasi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945!
= Hakikat dari konstitusi sendiri adalah kontrak sosial, yang secara sederhana berarti kesepakatan antara penguasa dan yang dikuasai tentang hal apa saja yang akan diatur nantinya. Maka dari itu, penting adanya ketika setiap substansi dari konstitusi sesuai dengan kehendak masyarakat. Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Seperti halnya Indonesia yang memiliki UUD NRI 1945 yang digunakan untuk mengatur kehiduran bernegara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
= Pejabat yang melakukan perilaku tidak konstitusional adalah pejabat negara yang memegang jabatan rangkap. Contoh salah seorang pejabat yang sudah menjabat menjadi sekretaris badan pengatur jalan tol (BPJT) kementrian PUPR sejak tahun 2020 hingga sekarang, kini merangkap jabatan sebagi komisaris PT Jasamarga Transjawa Tol . Hal ini tentu menyalahi aturan konstitusi yang berlaku. Sebab dalam konstitusi secara tegas dikatakan bahwa pejabat negara yang memiliki posisi strategis dilarang untuk merangkap jabatan. Pejabat pejabat seperti ini layak untuk mendapat sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta sanksi sosial agar mereka sadar bahwa itu menyalahi aturan dan mau mengikuti aturan aturan yang telah ditetapkan.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Divany Pangestika -
NAMA: DIVANY PANGESTIKA
NPM: 2215061036
KELAS: PSTI D

PRE TEST PERTEMUAN 5

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut, saya menjadi tahu bahwa UU harus dibuat sesuai dengan amanat konstitusi negara RI. Masyarakat harus saling merangkul untuk mempertahankan demokrasi, yaitu dengan melepaskan MK dari campur tangan politik, agar putusan terhadap UU Cipta Kerja memihak masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis (lazim disebut Undang-Undang Dasar), dan dapat pula hukum tidak tertulis. Hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah untuk mengatur struktur negara, menjamin hak asasi manusia, dan pengakuan adanya pluralisme. Konstitusi penting bagi suatu negara karena konstitusi menjadi bagian yang inhern dari sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia. Konstitusi bukan hanya diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa, tetapi juga untuk menjamin hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, dikhawatirkan akan terjadi penindasan terhadap hak-hak asasi manusia (rakyat). Seperti halnya Indonesia memiliki UUD NRI 1945 yang sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah pejabat yang tamak dan mengorbankan rakyatnya sendiri. Ketamakan itu tergambar pada kasus-kasus korupsi yang banyak terjadi di kalangan pejabat negara. Salah satu contoh kasus korupsi yang sempat menggemparkan masyarakat adalah korupsi e-KTP oleh mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Setya Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP. Setya Novanto melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Contoh kasus tersebut sudah tentu bertentangan dengan konstitusi negara RI. Kasus tersebut melanggar peraturan negara karena korupsi sudah jelas dilarang karena itu merugikan negara dan juga rakyat sendiri. Hal itu seharusnya seorang pejabat memberikan contoh yang baik untuk masyarakat agar diikuti tetapi justru menjadi kebalikan pejabat banyak yang melakukan pelanggaran dan hukumnya pun bisa ditawar dengan uang.

Pemerintah seharusnya lebih tegas terhadap merajalelanya kasus korupsi pada pejabat negara agar masyarakat tidak merasa ragu terhadap upaya pemerintah. Sudah seharusnya para koruptor itu diberi hukuman yang maksimal, setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat terhadap negara dan rakyatnya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Muhammad Raihan Amin -
NAMA : Muhammad Raihan Amin
NPM : 2215061056
KELAS : PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Hal positif yang saya lihat setelah membaca artikel Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ? adalah tindakan rakyat yang langsung menyampaikan keinginannya yang dirasa tidak disampaikan kepada anggota parlemennya. UU Cipta Kerja yang baru diundangkan DPR. Yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, menurut pasal itu, adalah meningkatkan transparansi dan partisipasi publik yang penting dalam demokrasi, agar tidak membuat undang-undang yang berpihak kepada DPR dan pemerintah banyak. Partai, khususnya masyarakat, dan dapat mengancam konstitusi Indonesia. 

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur bagaimana suatu negara harus dijalankan dan bagaimana kekuasaan harus dibagi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Konstitusi merupakan sebuah perjanjian antara rakyat dan pemerintah mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengelola negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 menentukan sistem pemerintahan, hak asasi manusia, tugas dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban pemerintah, serta berbagai aturan lain yang harus diikuti dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara, serta memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi dan dihormati oleh pemerintah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional seperti Korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Pelanggaran hak asasi manusia, Diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas, dan Melanggar prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Sebagai pejabat negara, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, integritas, dan martabat jabatannya. Jika mereka melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, maka mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi yang adil. Namun, dalam menentukan hukuman atau tindakan yang harus diambil terhadap pejabat negara yang melanggar konstitusi, harus dipertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kesalahan, niat pelaku, dan keparahan tindakan tersebut. Jika pejabat negara bersedia memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahannya, maka mereka seharusnya diberi kesempatan untuk melakukannya. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan merugikan negara dan masyarakat secara signifikan, maka hukuman maksimal yang sesuai harus diberikan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang kembali.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Iqbal Al Himni -
Nama: Iqbal Al Himni
NPM: 2215061068
Kelas: PSTI-D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah bahwa konstitusi harusnya dibuat untuk melindungi hak-hak warga negara secara progresif. Oleh karena itu transparansi dan partisipasi publik harus menjadi unsur penting di dalamnya namun dalam artikel tersebut UU dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Bagir Manan mengatakan bahwa; ‘’Hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain’’. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi mempunyai peran sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus berperan sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak terpisahkan. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang sangat urgen, bahkan disebutkan tanpanya bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain: Melakukan korupsi, suap, atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ataupun membuat keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi negara. Sebagai penjabat negara mereka harus menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab dan amanah. Apabila perilaku mereka menyimpang dari tugas mereka maka mereka harus diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku agar keadilan tetap terjaga dan memastikan bahwa perbuatan yang tidak konstitusional tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Ajeng Nursyifa -
NAMA AJENG NURSYIFA
NPM 2215061031
KELAS PSTI C


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Revisi UU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya adalah sebuah proses yang legal dan sah dalam sistem hukum Indonesia, dengan tujuan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan atau kelemahan undang-undang dalam undang-undang yang berlaku. Sehingga pada prinsipnya revisi UU yang dilakukan oleh MK tidak mengancam konstitusi di Indonesia jika dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Namun, terkadang dalam praktiknya, revisi UU dapat mengancam konstitusi jika terdapat kesalahan dalam proses pembuatan UU atau jika revisi tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti pembagian kekuasaan, hak perlindungan manusia, dan hak-hak masyarakat. Misalnya, jika revisi UU tersebut membatasi kebebasan pribadi atau hak asasi manusia, maka revisi tersebut dapat dianggap mengancam konstitusi dan harus diperbaiki.

Dalam konsep berbangsa, penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum dan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1.Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya menjaga integritas konstitusi.
2.Memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan keamanan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri, untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku.
3.Membuat dan menegakkan undang-undang yang jelas dan transparan serta memastikan pelaksanaannya dilakukan secara adil dan konsisten.
4.Menjaga kebebasan pers dan memastikan bahwa media massa memiliki akses untuk menyampaikan informasi yang benar dan faktual kepada masyarakat.
5.Memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menghargai perbedaan pendapat dan pluralisme.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi adalah seperangkat aturan tertulis yang menjelaskan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan suatu negara. Hakikat dari konstitusi adalah untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pemerintahan suatu negara dan masyarakatnya.

Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena:

1.Memberikan batasan-batasan pada pemerintah: Konstitusi menetapkan batasan-batasan pada pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak semaunya dan harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka.

2.Mempertegas hak-hak individu: Konstitusi juga mempertegas hak-hak individu dan melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran oleh pemerintah atau pihak lainnya.

3.Menetapkan struktur pemerintahan yang jelas: Konstitusi juga menetapkan struktur pemerintahan yang jelas dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.

4.Menjamin kepastian hukum: Konstitusi memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu.

Dalam sebuah negara, konstitusi menjadi getaran bagi sistem hukum dan pemerintahan yang adil dan demokratis. Konstitusi yang kuat dan efektif dapat menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin kebebasan serta hak-hak dasar individu.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional

1.Korupsi dan kerusakan kekuasaan: Pejabat negara yang melakukan korupsi atau perlindungan kekuatan dari konstitusi karena mereka menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2.Pelanggaran hak asasi manusia: Pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia melawan konstitusi karena konstitusi melindungi hak asasi manusia dan menetapkan batasan-batasan pada tindakan pemerintah.

3.Meningkatkan kekuasaan eksekutif: Pejabat negara yang mencoba untuk meningkatkan kekuasaan eksekutif di atas kekuasaan legislatif atau yudikatif melawan konstitusi karena konstitusi menetapkan kekuasaan yang jelas antara tiga cabang pemerintah.

4.Memperpanjang masa jabatan: Pejabat negara yang mencoba untuk memperpanjang masa jabatannya melawan konstitusi karena konstitusi menetapkan batasan-batasan pada masa jabatan pejabat publik.

5.Melanggar aturan pemilihan: Pejabat negara yang dipilih melalui pelanggaran aturan pemilihan, seperti kecurangan pemilihan atau pelanggaran hukum lainnya, melanggar konstitusi karena konstitusi memberlakukan aturan yang jelas untuk pemilihan.

Jika pejabat negara melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, maka mereka harus diberi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, di sisi lain, jika mereka bersedia untuk memperbaiki kesalahan dan mematuhi konstitusi, mereka juga berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan melakukan perbaikan. Namun, penegakan hukum dan penghukuman tetaplah penting untuk menjaga integritas konstitusi dan mencegah tindakan melawan hukum di masa mendatang.
In reply to First post

Re: PRETEST

by M Raffy Andriawan -
Nama : M. Raffy Andriawan
NPM : 2215061060
Kelas : PSTI D

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban :
1. Setelah membaca artikel tersebut, saya mengetahui hal positif yang dapat diambil yaitu kesadaran akan masyarakat terhadapa revisi UU MK yang dapat mengancam demokrasi dan mengabaikan konstitusi yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum. Kesadaran itu direalisasikan dalam bentuk demonstrasi untuk mengevaluasi perwakilan rakyat dan pemerintah dalam menerima aspirasi masyarakat. hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yaitu warga dalam suatu negara harus mencegah terjadinya kerusakan demokrasi serta menghindari penyimpangan peraturan undang undang yang ditetapkan. Selain itu mempertahankan wewenang MK yang mana merupakan salah satu lembaga negara mengemban tugas dan kewenangan untuk menjaga norma-norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. sehingga peraturan perundang-undangan sinkron dengan konstitusi.

2. Hakikat dari konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang mengatur perilaku-perilaku masyarakat, mengatur hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara serta menjaga kewenangan Lembaga Lembaga negara. Konstitusi juga memberikan kepastian hukum dan stabilitas bagi sebuah negara dengan menetapkan aturan yang jelas dan tetap untuk menghindari interpretasi yang ambigu atau sewenang-wenang. Dengan adanya konstitusi, kekuasaan dalam suatu negara akan lebih teratur. Selain itu konstitusi juga penting untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara

3. contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah adanya perilaku yang koruptif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. seperti melanggar isi atau aturan dan norma yang ditetapkan di dalam konstitusi. Lalu menyalahgunakan kekuasaan konstitusi untuk kehidupannya sendiri. Pejabat yang berperilaku seperti ini layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Tentu saja sebelum memperbaiki kehidupannya para oknum tersebut layak untuk mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Anastasia Citra Negara -
NAMA : Anastasia Citra Negara
NPM : 2255061017
KELAS : PSTI-D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel yang berjudul Bagaimana Revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia adalah tindakan para masyarakat yang segera mengeluarkan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka terkait isu UU Cipta kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel itu adalah harus meningkatkan transparasi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi agar tidak membuat UU yang dapat memihak DPR dan pemerintah sehingga merugikan banyak pihak terutama masyarakat dan dapat mengancam konsitusi di Indonesia.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
menurut saya pribadi konstitusi merupakan pedoman dan kontrol dalam menjalankan kekuasaan. Di negara ini, dengan konsep negara hukum yang menjunjung hukum dan pemerintahannya, tentu konstitusi menjadi ‘tolak ukur perilaku’. Tanpa adanya konstitusi, tentu tidak ada peraturan/landasan kontrol. Bisa jadi pihak-pihak tertentu semakin lancar menjalankan ‘kewenangannya’ dan berimbas merugikan pihak lainnya. Seperti UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusi bangsa, konstitusi ini menjadi aturan yang mengikat untuk mempertahankan keberlangsungan negara kita, Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pejabat negara yang melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan melanggar konstitusi karena mereka menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pelanggaran selanjutnya adalah hak asasi manusia, pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia melanggar konstitusi karena konstitusi melindungi hak asasi manusia dan menetapkan batasan-batasan pada tindakan pemerintah. tidak hanya itu, Meningkatkan kekuasaan eksekutif, Pejabat negara yang mencoba untuk meningkatkan kekuasaan eksekutif di atas kekuasaan legislatif atau yudikatif melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara tiga cabang pemerintah. Memperpanjang masa jabatan, Pejabat negara yang mencoba untuk memperpanjang masa jabatannya melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan batasan-batasan pada masa jabatan pejabat publik, Melanggar aturan pemilihan, Pejabat negara yang terpilih melalui pelanggaran aturan pemilihan, seperti kecurangan pemilihan atau pelanggaran hukum lainnya, melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan aturan yang jelas untuk pemilihan.

Perilaku-perilaku di atas ini tentu tidak layak apabila seorang pejabat yang telah diberikan amanah untuk melakukan suatu tanggungjawab pada negara melakukan Tindakan inkostitusional. Pelaku yang terbukti melakukan sikap seperti ini tidak layak untuk diberi kesempatan lain apabila terbukti bersalah dan pantas untuk diusut tuntas masalahnya lalu di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In reply to First post

Re: PRETEST

by SITI FATIHA DIZA RAHMAN FATIHA -
Nama : Siti Fatiha Diza Rahman
NPM : 22215061084
PSTI D


Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat di ambil yaitu masyarakat bersatu untuk mempertahankan konstitusi negara yang sedikit keluar dari jalur seharusnya karena pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan menyangkut konstitusi negara. Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki kedaulatan ada ditangan rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dan pemerintah pun harus transparansi dengan keputusan yang menyangkut dengan rakyat. Dalam artikel ini menerangkan bahwa pemerintah sebaiknya lebih bijak dalam menjaga dan mempertahankan konstitusi negara kita yaitu Indonesia. Pemerintah harus lebih peka dengan rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat harus bekerja dengan benar sesuai dengan tugasnya menyampaikan aspirasi rakyat. Pemerintah harus kembali sadar bahwa mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif termasuk hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, penting untuk pemerintah melihat situasi dan kondisi saat mengambil keputusan dan jangan sampai keputusan tersebut malah menyusahkan rakyat.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Pada hakikatnya, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara inilah yang menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terlalu mendominasi. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan hak bagi setiap warga negara (HAM). Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi berarti tidak memiliki landasan atau aturan. Karena tidak adanya aturan ini masyarakat maupun pemerintah akan berbuat sesuai ego mereka sendiri yang menyebabkan banyak konflik yang akan terjadi sehingga negara akan terpecah belah. Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai mata angin sebuah negara untuk mencapai tujuan yang menjadi suatu harapan, tanpa adanya konstitusi maka tujuan negara mungkin tidak akan tercapai.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pejabat negara yang melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan melanggar konstitusi karena mereka menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pelanggaran selanjutnya adalah hak asasi manusia, pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia melanggar konstitusi karena konstitusi melindungi hak asasi manusia dan menetapkan batasan-batasan pada tindakan pemerintah. tidak hanya itu, Meningkatkan kekuasaan eksekutif, Pejabat negara yang mencoba untuk meningkatkan kekuasaan eksekutif di atas kekuasaan legislatif atau yudikatif melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara tiga cabang pemerintah. Memperpanjang masa jabatan, Pejabat negara yang mencoba untuk memperpanjang masa jabatannya melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan batasan-batasan pada masa jabatan pejabat publik, Melanggar aturan pemilihan, Pejabat negara yang terpilih melalui pelanggaran aturan pemilihan, seperti kecurangan pemilihan atau pelanggaran hukum lainnya, melanggar konstitusi karena konstitusi menetapkan aturan yang jelas untuk pemilihan.

Perilaku-perilaku di atas ini tentu tidak layak apabila seorang pejabat yang telah diberikan amanah untuk melakukan suatu tanggungjawab pada negara melakukan Tindakan inkostitusional. Pelaku yang terbukti melakukan sikap seperti ini tidak layak untuk diberi kesempatan lain apabila terbukti bersalah dan pantas untuk diusut tuntas masalahnya lalu di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In reply to First post

Re: PRETEST

by ANDES POTIPERA SITEPU Andes -
NAMA: Andes Potipera Sitepu
NPM: 2215061080
Kelas: PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Jawaban: Berdasarkan artikel tersebut, perevisian dari suatu undang undang pasti akan menimbulkan tanggapan dari masyarakat terutama orang orang yang menjalankan usaha kecil sampai menengah. Beberapa hal positif yang mungkin terjadi adalah masyarakat dapat mengembangkan usaha serta melebarkan sayap perusahaannya dimana dengan adanya keberpihakan ini, pengusaha termasuk UMKM akan semakin tumbuh dalam menopang perekonomian nasional. Setelah itu ada juga peningkatan kompetensi pencari kerja, kesejahteraan dan produktifitas pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Undang undang ini juga akan mendorong perbaikan kondisi iklim penanaman modal melalui investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan hal yang perlu dibenahi adalah urusan campur tangan politik yang perlu disingkirkan dari pihak MK agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan perkara sesungguhnya dan dapat memihak pada masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawaban: Suatu negara memiliki konstitusi dan konstitusi hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Dengan adanya perubahan konstitusi suatu negara juga dapat menjadi otoriter

Arti penting konstitusi dalam suatu negara adalah negara tidak akan terbentuk tanpa adanya konstitusi. Oleh karena itu konstitusi menempati posisi yang sangat penting (krusial) dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan demikian negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban: Contoh-contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan juga menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri contohnya dengan korupsi. Perilaku ini tentu tidak layak apabila seorang pejabat yang telah diberikan amanah untuk melakukan suatu tanggungjawab pada negara melakukan Tindakan inkostitusional. Pelaku yang terbukti melakukan sikap seperti ini tidak layak untuk diberi kesempatan lain apabila terbukti bersalah.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Aditya Aditya Johansah -
Nama : Aditya Johansah
NPM : 2215061039
Kelas : PSTI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Setelah membaca artikel tersebut, saya menyimpulkan bahwa hal positifnya adalah bahwa masyarakat Indonesia masih sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan kepentingan nasional, serta masih peduli terhadap demokrasi dan hak-hak konstitusional mereka. Namun, hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Selain itu, revisi UU Mahkamah Konstitusi yang dipandang bermasalah dan inkonstitusional juga harus diperbaiki agar tidak mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah sebuah dokumen hukum yang menjadi landasan atau dasar bagi suatu negara untuk memerintah dan mengatur tata kelola negara. Konstitusi mencakup seperangkat aturan, prinsip, dan nilai yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lainnya.

Konstitusi sangat penting bagi suatu negara, termasuk Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945, karena konstitusi ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat. Konstitusi juga memberikan keteraturan dan keamanan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adanya konstitusi juga memberikan batasan kekuasaan pemerintah, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat. Konstitusi juga memberikan jaminan hak-hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam membentuk dan mengatur sistem pemerintahan Indonesia. UUD NRI 1945 juga menentukan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga negara, serta memberikan hak-hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Sebagai dasar hukum yang tertinggi, UUD NRI 1945 juga memberikan panduan bagi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga menciptakan stabilitas politik dan sosial dalam negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:

Melanggar hak asasi manusia
Korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan
Memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan merugikan kepentingan publik
Membatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat
Menolak atau mengabaikan putusan pengadilan atau badan hukum yang berwenang
Dalam hal ini, pejabat negara yang melakukan perilaku tidak konstitusional layak mendapat hukuman maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini penting dilakukan agar dapat memberikan efek jera kepada pejabat negara lainnya serta mencegah terjadinya perilaku serupa di masa depan.

Namun, jika pejabat negara tersebut bersedia untuk memperbaiki kesalahannya dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi, maka ia juga berhak untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Hal ini tergantung pada kebijakan hukum yang berlaku di negara tersebut, apakah memberikan ruang untuk rehabilitasi atau hanya memberikan hukuman maksimal tanpa ruang untuk memperbaiki kesalahan.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Zain Ilmi -
1. Ya tentu saja, hal positifnya adalah saya dapat mengetahui perihal terjadinya suatu tindakan di "belakang layar" Oleh DPR itu sendiri, yang dimana menurut saya itu sangat disayangkan dan menunjukkan adanya kolusi. Adapun hal yang harus dibenahi tentu saja merupakan UU yang mengatur tentang putusan tersebut, karena sebagai mana MK bekerja sebagai "pintu" Resminya suatu UU maka hal ini diperlukan adanya rekonstruksi ulang UU yang diajukan sebelumnya dan membandingkan hal tersebut, karena jika tidak maka akan terjadi penyalahgunaan yang akan terjadi seterusnya

2. Hakikat dari konstitusi adalah suatu instansi yang berfungsi untuk mengawasi jalannya suatu hukum di negara tersebut, yang dimana di Indonesia Berpedoman kepada UUD 1945 dan di awasi oleh MK sehingga berjalan sebagaimana mestinya

3. Contoh pejabat yang tidak konstitusional adalah penyalahgunaan jabatan dengan mengangkat keluarganya sebagai asisten tanpa adanya penyaringan
In reply to First post

Re: PRETEST

by Givari Mirzacky -
Nama: Givari Mirzacky
NPM: 2215061096
Kelas: PSTI D

Analisis Soal:
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban:

1. Artikel di atas berjudul ‘Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konstitusi di Indonesia’ yang dalam artikel tersebut menjelaskan tentang pengesahan UU Cipta Kerja yang memiliki banyak ayat-ayat kontroversial di dalamnya tidak benar-benar berpihak pada rakyat, dan dalam artikel ini dijelaskan juga terkait revisi UU MK yang berpotensi melemahkan kelembagaannya oleh pihak DPR dan pemerintah pusat.

Dengan artikel ini, hal positif yang saya “tangkap” adalah penulis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pembaca akan penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah dan memberikan pengawasan penuh pada proses penyelenggaraan pemerintahan.

Hal yang harus dibenahi dari konsep bernegara dan berbangsa berdasarkan informasi yang diberikan artikel ini adalah sejak awal sistem pemerintahan kita adalah horizontal, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada tingkat yang sama dalam penyelenggaraan negara dan memiliki tugas khususnya masing-masing, dan harus tetap dijaga seperti itu agar tidak terjadi berbagai penyelewengan kekuasaan.

2. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, yang mana di Indonesia konstitusi kita adalah UUD 1945. Sesuai hakekatnya, maka konstitusi penting sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan suatu negara dan pedoman dalam mencapai tujuan dan kesuksesan suatu negara. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya.

3. Karena banyaknya hak istimewa dan kemudahan dalam mengakses berbagai hal di pemerintahan, pada pejabat negara banyak yang tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya, yang paling umum adalah korupsi. Walaupun mereka sudah disumpah atas nama tuhan mereka, mereka tetap tidak merasa takut untuk melakukan kejahatan dengan kekuasaan mereka.

Tindak pidana korupsi mungkin terlihat hanya sekedar merugikan lembaga negara, tapi secara tidak langsung mereka juga merebut hak jutaan rakyat yang seharusnya dapat menikmati uang negara tersebut. Jika melihat efek jangka panjangnya dan efek secara luas, sudah sepantasnya tindak pidana korupsi, berapapun nilainya, harus dihukum seberat mungkin, bahkan layak diberi hukuman mati, atau jika dipenjara, maka setelah bebas, mereka harus dilarang untuk bekerja sebagai apapun di lembaga pemerintahan.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Muhammad Luthfi Alfaridzi -
Nama: Muhammad Luthfi Alfaridzi
NPM: 2215061072
Kelas: PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi dan apa pentignnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perlilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban
1. Hal positif yang saya dapatkan yaitu, mengetahui bahwa seberapa pentingnya Konstitusi sebagai dasar tertinggi dalam suatu negara.
2. Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan negara dalam menjaga kekuasaan yang ada dalam suatu Negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia tidak dilanggar. Konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, dalam artian konstitusi dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak stagnan.

Perubahan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan, jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kekuasaan kehahiman, dan lain sebagainya. Seperti halnya konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang dasar 1945, telah mengalami empat kali perubahan.

3. contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut saya para pelaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapat hukuman maksimal dengan tujuan pelaku tersebut jera dan meredakan amarah masyarakat
In reply to First post

Re: PRETEST

by Den Muhammad Wyzdan Alfarizy -
NAMA: DEN MUHAMMAD WYZDAN ALFARIZY
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C

1. Hal positif yang terlihat adalah masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya konstitusi. Dapat dilihat bahwa masyarakat mengutarakan aspirasinya yang tidak tersampaikan oleh wakil rakyat, dalam kasus ini yaitu UU Cipta Kerja. Namun, dari artikel tersebut dapat dilihat pula hal-hal negatif yaitu kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang diabaikan oleh parlemen Indonesia. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ada indikasi transaksi politik dengan hakim konstitusi saat ini. Revisi UU MK baru-baru ini menaikkan usia minimum hakim dari 40 menjadi 60 tahun. Namun, dengan dihilangkannya suatu ketentuan dalam undang-undang berarti tidak ada lagi kewajiban bagi parlemen dan presiden untuk mengikuti putusan-putusan pengadilan yang merugikan konstitusi. Hal ini perlu dikaji dan dibenahi oleh pemerintah, atau akan mengakibatkan konstitusi di Indonesia tercederai.

2. Konstitusi merupakan serangkaian aturan yang menjadi dasar hukum bagi suatu negara atau organisasi. Konstitusi mengatur struktur dan fungsi pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme dan prosedur untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena memberikan landasan hukum dan aturan yang jelas untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahannya. Dengan adanya konstitusi, negara dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien, serta melindungi hak dan kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang.

Untuk Indonesia, UUD NRI 1945 sangatlah penting karena menjadi dasar hukum yang mengatur tata cara pemerintahan negara dan hak-hak warga negaranya. UUD NRI 1945 juga menjamin hak asasi manusia, hak-hak politik, dan hak-hak sosial ekonomi bagi warga negara Indonesia. Selain itu, UUD NRI 1945 juga memuat garis besar ideologi negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila.

3. Contoh yang sangat mudah untuk perilaku pejabat yang menyalahi konstitusi ialah tindakan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Menurut saya, mereka layak mendapat hukuman sesuai konstitusi yang berlaku. Kemudian setelah mereka telah selesai menjalankan hukumannya, barulah mereka dapat mencoba membersihkan nama mereka. Masalah hukuman maksimum atau tidak itu tergantung pada hakim dan kondisi-kondisi lainnya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Arnora Mardiansyah -
Nama : Arnora Mardiansyah
NPM : 2215061915
PSTI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
=> Jawaban
1. Hal positif dari artikel tersebut yaitu dalam adanya UU yang akan muncul atau direvisi yang dimana dianggap dapat mengancam Konstitusi di Indonesia, masyarakat mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi nya kepada pemerintah. Dengan adanya upaya masyarakat tersebut membuat Uu yang akan direvisi atau dibuat dapat dipikiran Kembali. Tetapi dalam penyampaian aspirasi tersebut masyarakat melakukan dengan cara yang kurang tepat yang dimana dilkukan dengan anarkis demostrasi ke jalan jalan yang dapat menimbulakan kemacetan. Lalu dari pemerintah seharusnya memikirkan Kembali atas upaya pembuatan atau revisi terhadap sebuah UU dengan memikirkan aspirasi masyarakat.

2. Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Sehingga hakikat konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Jika negara tidak memiliki konstitusi, tentunya negara akan berantakan dan hancur karena rakyat akan berbuat seenaknya dan tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Selain itu, tanpa konstitusi seperti UUD NRI 1945 negara tidak akan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan karena konstitusi adalah pemberi pegangan dan pedoman dalam menjalankan kekuasan negara.

3. 1) Menyalahgunakan kekuasaan: Pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau nepotisme telah melanggar konstitusi dan merugikan kepentingan publik.
2) Melanggar hak asasi manusia: Pejabat negara yang melakukan tindakan yang merugikan hak asasi manusia, seperti melakukan diskriminasi rasial atau mengekang kebebasan pers, telah melanggar konstitusi dan harus bertanggung jawab atas tindakannya.
3) Melanggar aturan pemilihan umum: Pejabat negara yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, seperti melakukan politik uang atau melakukan pemalsuan suara, telah melanggar konstitusi dan merusak demokrasi.
4) Melanggar prinsip keadilan: Pejabat negara yang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas dan objektif telah melanggar prinsip keadilan yang menjadi dasar konstitusi.
5) Menolak mematuhi putusan hukum: Pejabat negara yang menolak mematuhi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap telah melanggar konstitusi dan merusak sistem peradilan.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara yang melanggar konstitusi harus ditindak secara tegas . Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Namun, pejabat negara yang melakukan kesalahan masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan mengikuti proses hukum yang berlaku. Penting bagi sistem hukum untuk memberikan kesempatan bagi pelanggar konstitusi untuk memperbaiki diri dan menjalankan tugasnya dengan baik.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Della Agustin -
Nama : DELLA AGUSTIN
NPM : 2215061116
Kelas : PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Setelah membaca artikel tersebut hal positif yang saya dapatkan adalah adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Masyarakat tidak hanya fokus pada masalah UU Cipta Kerja, tetapi juga memperhatikan ancaman dari revisi UU MK yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia.
Adapun hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan UU.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945
Konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur tentang pembentukan, pengaturan, dan fungsi pemerintahan suatu negara, menjadi landasan hukum yang mengatur tata cara berpemerintahan dan menjalankan kekuasaan negara. Konstitusi penting bagi suatu negara seperti Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945 karena mengatur sistem pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia, membentuk landasan hukum, mencegah kekuasaan yang berlebihan, dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi membantu memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan adil, hak-hak warga negara terlindungi dan dijamin, serta tidak ada lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan yang berlebihan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional dapat berupa korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan melanggar ketentuan konstitusi. Pejabat negara yang melakukan perilaku tersebut harus diberi sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahannya, namun harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Sanksi hukum yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan berdasarkan hukum yang berlaku, serta dapat memberikan efek jera bagi pejabat negara lainnya dan masyarakat dapat merasakan keadilan dalam sistem hukum negara.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Cikal Gibran Amaro -
Nama : Cikal Gibran Amaro
NPM : 2215061107
Kelas : PSTI C


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
JAWAB
 Setelah membaca artikel tersebut, menurut saya hal positif dari artikel tersebut yaitu dalam adanya UU yang akan muncul atau direvisi yang dimana dianggap dapat mengancam Konstitusi di Indonesia, masyarakat mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi nya kepada pemerintah. Dengan adanya upaya masyarakat tersebut membuat Uu yang akan direvisi atau dibuat dapat dipikiran Kembali. Tetapi dalam penyampaian aspirasi tersebut masyarakat melakukan dengan cara yang kurang tepat yang dimana dilkukan dengan anarkis demostrasi ke jalan jalan yang dapat menimbulakan kemacetan. Lalu dari pemerintah seharusnya memikirkan Kembali atas upaya pembuatan atau revisi terhadap sebuah UU dengan memikirkan aspirasi masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
JAWAB
Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Arti penting konstitusi dalam suatu negara adalah negara tidak akan terbentuk tanpa adanya konstitusi. Oleh karena itu konstitusi menempati posisi yang sangat penting (krusial) dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan demikian negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
Menurut Dr. A. Hamid S. Attamimi, bahwa arti penting suatu konstitusi atau UUD adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sejalan dengan pemahaman di atas Struycken mengemukakan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang memuat :
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan untuk perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
JAWAB
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah para pejabat yang korupsi. Andi Mallarangeng adalah salah satu pejabat yang melakukan tindak korupsi dengan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 2 Undang-undang No.30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan negara yang menyebabkan kerugian negara, sementara pasal 2 ayat 1 tentang pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Menurut saya, setiap warga negara yang melakukan kejahatan baik itu warga sipil ataupun pejabat negara pantas menerima hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, untuk kasus yang saya bicarakan yaitu mengenai kasus korupsi maka pelaku kejahatan sangat pantas menerima hukuman yang maksimal. Korupsi itu menguntungkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang terlibat di dalamnya. Pelaku tindak korupsi tidak pernah memikirkan apa akibat dari semua itu yang mereka pikirkan hanya mereka bisa bersenang-senang menggunakan uang yang bukan haknya itu. Mereka terlalu egois untuk memikirkan kesejahteraan rakyat sehingga yang ada dalam pikirannya bagaimana cara mensejahterakan diri sendiri sebanyak-banyaknya. Semua penjahat harus di hukum dan untuk kesempatan merubah hidup menjadi lebih baik dapat dilakukan setelah mereka menebus semua kejahatan yang telah dilakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Dian Fatonah -
NAMA : DIAN FATONAH
NPM : 2215061115
KELAS : PSTI C

1. Hal yang postif yang dapat saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah masyarakat berani untuk speak up terhadap UU cipta kerja yang dinilai isinya terdapat beberapa poin yang tidak benar. Beberapa dari mereka turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah cara masyarakat menyampaikan aspirasi tersebut agar tuntutan untuk mengubah isi dari UU Cipta Kerja dapat terealisasikan.

2. Hakikat konstitusi adalah sekumpulan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk juga dasar hubungan antara Negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sangat penting bagi suatu Negara, karena jika suatu Negara tidak mempunyai konstitusi maka Negara tersebut tidak mempunyai landasan, tujuan, pedoman dalam bertingkah laku atau perbuatan. Jika suatu Negara yang masyarakatnya berperilaku buruk maka negagra tersebut akan hancur atau bubar.

3. Contoh perilaku pejabat Negara yang tidak konstitusional adalah penyimpangan kekuasaan pada masa pemerintahan presiden Soekarno yang terjadi adalah presiden memegang kekuasaan yang terlampau besar. Bahkan pada masa itu presiden dapat membubarkan DPR. Tentu saja hal ini merupakan sebuah penyimpangan dan bentuk pelanggaran konstitusi. Secara jelas bahwa presiden dalam hal ini hanya memegang kekuasaan eksekutif. Dalam tatananya juga bahwa DPR berada diatas presiden sebagai lembaga tertinggi yang mewakili rakyat. oleh sebab itu maka tentu saja hal ini jelas melanggar konstitusi .
In reply to First post

Re: PRETEST

by Amelia Putri -
Nama: Amelia Putri
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Setelah membaca artikel di atas, hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah undang-undang dan peraturan dalam suatu negara sangatlah penting, akan tetapi konstitusi pada suatu negara sangat diutamakan untuk membentuk sebuah negara. Dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah lebih dipersiapkan dengan matang lagi undang-undang dan peraturan untuk mengatur sebuah negara karena pada artikel dijelaskan undang-undang tersebut disahkan dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang, transparansi, dan partisipasi publik, melanggar prinsip-prinsip proses pembuatan undang-undang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, melanggar prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perundang-undangan tahun 2011. Yang seharusnya untuk mengatur sebuah negara harus dengan undang-undang dan peraturan yang sangat matang dan sesuai dengan aturan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah dokumen hukum yang menyusun kerangka dasar untuk mengatur kekuasaan dan fungsi pemerintahan suatu negara. konstitusi merupakan aturan dasar yang menentukan cara suatu negara diatur dan beroperasi. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangat besar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan konstitusi yang berlaku saat ini. UUD NRI 1945 memberikan kerangka dasar untuk penyelenggaraan negara, seperti halnya struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan landasan hukum dalam berbagai bidang kebijakan publik. Sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia, UUD NRI 1945 memberikan kepastian hukum dan landasan hukum yang kuat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional diantaranya: Pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi secara tidak langsung melanggar konstitusi karena merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti penangkapan tanpa proses hukum yang jelas, penyiksaan, atau penghilangan paksa juga melanggar prinsip-prinsip konstitusional, dan perbuatan lainnya. Dalam menghadapi perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas dan adil terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran. Pejabat negara harus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan tidak terkecuali dari hukuman yang sudah ditentukan oleh hukum. Namun, jika pejabat negara tersebut mau memperbaiki perilaku dan memberikan komitmen untuk tidak mengulangi perilaku yang merugikan negara dan masyarakat, maka pemerintah dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan meminta maaf secara terbuka dan melakukan upaya pemulihan yang sesuai. Namun, kesempatan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab dan sanksi yang sesuai.
In reply to First post

Re: PRETEST

by M. Reza Satya Nugraha -
Nama: M. Reza Satya Nugraha
NPM: 2215061087
Kelas: PSTI C

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat diperoleh dari artikel ini adalah bahwa masyarakat Indonesia masih peduli dan memperhatikan proses pembentukan undang-undang serta hak konstitusionalnya. Artikel ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dan menjaga demokrasi konstitusional. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang yang masih terjadi di Indonesia. Pejabat negara yang tidak mengikuti aturan dalam konstitusi dan merugikan hak-hak konstitusional rakyat juga harus diberi hukuman yang sesuai dan diawasi secara ketat agar hal tersebut tidak terulang lagi di masa depan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi adalah sebagai hukum dasar yang mengatur tata cara negara dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan hak-hak konstitusional bagi rakyatnya. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena memberikan landasan hukum dan pengaturan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan, menjaga keadilan, dan melindungi hak-hak rakyat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah ketika mereka melanggar hak-hak konstitusional rakyat seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Hal ini juga terjadi ketika pejabat negara tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan merugikan hak-hak rakyat. Pejabat negara yang melakukan hal tersebut seharusnya mendapat hukuman yang sesuai agar dapat memperbaiki kehidupannya dan tidak mengulangi kesalahan di masa depan.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Nabila Apdika Khairunnisyah -
Nama: Nabila Apdika Khairunnisyah
NPM: 2255061009
Kelas: PSTI D

Analisis Artikel “ Bagaimana Revisi UU di MK Mengancam Konstitusi di Indonesia?”
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
-Undang-undang dan peraturan dalam suatu negara sangatlah penting, akan tetapi konstitusi pada suatu negara sangat diutamakan untuk membentuk sebuah negara. Dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara hal positif lainnya pada artikel ini adalah masyarakat berani untuk speak up terhadap UU cipta kerja yang dinilai isinya terdapat beberapa poin yang tidak benar. Beberapa dari mereka turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat. penyampaian aspirasi tersebut dapat mengubah UU cipta kerja.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
-Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. seperti dengan adanya UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur sistem pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, membentuk landasan hukum, mencegah kekuasaan yang berlebihan, dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
- penjabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan, melanggar hak asasi manusia, melanggar peraturan pemilu, melanggar prinsip keadilan dan menolak mematuhi putusan hukum. setiap tindakan yang tidak konstitusional tentunya harus ditindak secara tegas dan adil dimana perilaku tersebut tentunya dapat merugikan orang lain bahkan merugikan negara. maka penting bagi para penegak sistem hukum untuk menindaklanjuti perilaku tidak konstitusional ini dengan benar.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Ghefira Zahira Sofa -
Nama : Ghefira Zahira Sofa
NPM : 2215061127
Kelas : PSTI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel yang berjudul Bagaimana Revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia adalah tindakan para masyarakat yang segera mengeluarkan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka terkait isu UU Cipta kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel itu adalah harus meningkatkan transparasi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi agar tidak membuat UU yang dapat memihak DPR dan pemerintah sehingga merugikan banyak pihak terutama masyarakat dan dapat mengancam konsitusi di Indonesia.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Sehingga hakikat konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Jika negara tidak memiliki konstitusi, tentunya negara akan berantakan dan hancur karena rakyat akan berbuat seenaknya dan tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Selain itu, tanpa konstitusi seperti UUD NRI 1945 negara tidak akan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan karena konstitusi adalah pemberi pegangan dan pedoman dalam menjalankan kekuasan negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku yang sering dilkukan oleh pejabat negara yang tidak konstitusional adalah seperti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, memperpanjang masa jabatannya, dan melakukan kecurangan dalam pemilihan. Menurut saya, mereka layak mendapatkan hukuman yang maksimal karena sudah merugikan banyak orang terutama masyarakat agar mereka merasa jera dan dapat menebus kesalahan yang telah mereka perbuat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Rey Gavrila Naibaho -
NAMA: Rey Gavrila Naibaho
NPM: 2255061016
KELAS: TI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
JAWAB:
Setelah saya membaca artikel tersebur, menurut saya kesadaran berbangsa dan bernegara relevan bagi masyarakat dan pemerintah untuk membawa pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memenuhi misi meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan warganya serta pemerinta harus dapat menjadi penengah dari suara rakyat dan pemertintah harus adil dalam mengambil keputusan.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara:
Pemerintah yang amanah.
• Kesejahteraan di setiap daerah yang merata.
• Keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban kepada semua trakyat.
• Menyadari bahwa bangsa dan negara adalah satu.
• Didirikannya peraturan yang sesuai undang-undang.
• Rasa memiliki dan bangga menjadi orang Indonesia.
• Kesadaran bahwa semua adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
JAWAB:
Hakikat dari konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara atau aturan untuk bernegara dengan adanya konstitusi membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah.
Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karna konstitusi menjadi pedoman agar hak–hak warga negara dan hak asasi manusia tidak dilanggar dan terus dijamin oleh pemerintah.
Adanya konstitusi, membuat pemerintahan tetap berfokus pada kepentingan rakyat banyak tanpa adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
JAWAB:
Contoh prilaku pejabat yang tidak konstitusional salah satunya adalah kasus korupsi, bukan hal asing bagi kita semua karna sudah kerap terjadi pelanggaran kasus korupsi yang terjadi. Menurut saya untuk pelaku tindak korupsi harus dihukum semaksimal mungkin karna korupsi bukanlah tentang suatu kehilafan dalam artian dilakuhkan secara sadar. Bagi oknum korupsi harusnya diberi hukuman seberat beratnya agar tidak adanya oknum oknum baru yang melakuhkan tidak pidana ini. Perlu disadari bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri. Sangat banyak yang dirugikan dari tidak pidana ini, bukan hanya warga kecil yang tidak mendapatkan haknya, bukan hanya tidak meratanya kemakmuran bagi pembangunan suatu daerah tetapi mengenai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Fistriawan Aldillah -
Nama : Fistriawan Aldillah
NPM : 2215061099
Kelas : PSTI-C

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Berdasarkan artikel yang berjudul "Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?"
Hal positif yang dapat di ambil yaitu masyarakat bersatu untuk mempertahankan konstitusi negara yang sedikit keluar dari jalur seharusnya karena pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan menyangkut konstitusi negara. Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki kedaulatan ada ditangan rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dan pemerintah pun harus transparansi dengan keputusan yang menyangkut dengan rakyat. Dalam artikel ini menerangkan bahwa pemerintah sebaiknya lebih bijak dalam menjaga dan mempertahankan konstitusi negara kita yaitu Indonesia. Pemerintah harus lebih peka dengan rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat harus bekerja dengan benar sesuai dengan tugasnya menyampaikan aspirasi rakyat. Pemerintah harus kembali sadar bahwa mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif termasuk hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, penting untuk pemerintah melihat situasi dan kondisi saat mengambil keputusan dan jangan sampai keputusan tersebut malah menyusahkan rakyat.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Pada hakikatnya, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara inilah yang menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terlalu mendominasi. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan hak bagi setiap warga negara (HAM). Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi berarti tidak memiliki landasan atau aturan. Karena tidak adanya aturan ini masyarakat maupun pemerintah akan berbuat sesuai ego mereka sendiri yang menyebabkan banyak konflik yang akan terjadi sehingga negara akan terpecah belah. Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai mata angin sebuah negara untuk mencapai tujuan yang menjadi suatu harapan, tanpa adanya konstitusi maka tujuan negara mungkin tidak akan tercapai.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku yang sering dilkukan oleh pejabat negara yang tidak konstitusional adalah seperti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, memperpanjang masa jabatannya, dan melakukan kecurangan dalam pemilihan. Menurut saya, mereka layak mendapatkan hukuman yang maksimal karena sudah merugikan banyak orang terutama masyarakat agar mereka merasa jera dan dapat menebus kesalahan yang telah mereka perbuat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Kadek Savitri -
Nama : Kadek Savitri
NPM : 221561120
Kelas : PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang saya dapatkan adalah konstitusi memiliki peran yang cukup besar pada suatu negara karena bertujuan sebagai aturan yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pembuatan konstitusi harus dilakukan secara matang dan banyak pertimbangan yang sesuai dengan isu dan permasalahan di masyarakat. Pada artikel diatas masyarakat bersama-sama dalam mempertahankan sebuah konstitusi yang mulai tidak sesuai dengan peraturannya. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengambil keputusan yang matang. Indonesia merupakan negara demokratis, dimana rakyat memiliki peran yang besar, kedaulatan berada ditangan rakyat. Oleh sebab itu, ada hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa, yaitu seharusnya pemerintah lebih membuka mata, dan terjun langsung melihat permasalahan yang ada sebelum mengambil keputusan yang sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Hakikat dari konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang dijadikan dasar untuk berlakunya sebuah peraturan atau undang-undang bernegara.Konstitusi memiliki peraturan yang mengatur batasan serta norma bahkan konstitusi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan pada suatu negara sehingga keamanan, ketertiban, menjamin kepastian hukum, dan perlindungan Hak asasi manusia dapat tercapai dengan adanya konstitusi. Oleh karena itu konstitusi sangat penting dan perlu dimiliki pada suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional salah satunya adalah tindakan korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan pada uang negara untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau orang lain sehingga korupsi sangat merugikan suatu negara tentunya masyarakat. Ketidakadilan dan penyelewengan ini sangat pantas untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya karena dilihat dari segi manapun hal ini sangat berdampak dan merugikan banyak pihak, baik itu negara dan seluruh masyarakat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Fadila Malika Sandi -
Nama : Fadila Malika Sandi
NPM : 2215061123
Kelas : PSTI c

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Dari artikel tersebut hal positif yang saya dapatkan yaitu adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Masyarakat tidak hanya fokus pada masalah UU Cipta Kerja, tetapi juga memperhatikan ancaman dari revisi UU MK yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Untuk itu mempertahankan wewenang MK yang mana merupakan salah satu lembaga negara mengemban tugas dan kewenangan untuk menjaga norma-norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. sehingga peraturan perundang-undangan sinkron dengan konstitusi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah dokumen hukum yang menyusun kerangka dasar untuk mengatur kekuasaan dan fungsi pemerintahan suatu negara. konstitusi merupakan aturan dasar yang menentukan cara suatu negara diatur dan beroperasi. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangat besar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan konstitusi yang berlaku saat ini. UUD NRI 1945 memberikan kerangka dasar untuk penyelenggaraan negara, seperti halnya struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan landasan hukum dalam berbagai bidang kebijakan publik. Sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia, UUD NRI 1945 memberikan kepastian hukum dan landasan hukum yang kuat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Penjabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan, melanggar hak asasi manusia, melanggar peraturan pemilu, melanggar prinsip keadilan dan menolak mematuhi putusan hukum. setiap tindakan yang tidak konstitusional tentunya harus ditindak secara tegas dan adil dimana perilaku tersebut tentunya dapat merugikan orang lain bahkan merugikan negara. Karena itu penting bagi para penegak sistem hukum untuk menindaklanjuti perilaku tidak konstitusional ini dengan benar agar angka korupsi di negara Indonesia tidak semakin bertambah banyak.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Keysha Dwi Nova Rohima Keysha Dwi Nova Rohima -
Nama : Keysha Dwi Nova Rohima
NPM : 2215061047
Kelas : PSTI C

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Dari artikel tersebut , hal positif yang didapatkan yaitu dapat diketahui bahwa konstitusi seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan konsep negara hukum, masyarakat pada dasarnya peduli,ingin berpartisipasi, dan ingin aspirasi mereka didengar oleh wakil rakyat karena keresahan pada uu cipta kerja yang dialami masyarakat. oleh karena itu, cara yang diambil dengan melakukan demonstrasi. Konstitusi seharusnya mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun. Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK ke MK itu sendiri. Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah meningkatkan kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintahan, mendukung kebijakan pemerintah dan mematuhi peraturan hukum. Pemerintah juga harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan, keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban semua rakyat, serta menjalankan tugas dengan baik sebagai lembaga negara dengan memberikan keputusan yang akan berdampak baik pada rakyat dan memutuskan sesuatu dengan melihat situasi dan kondisi rakyat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara dan aturan untuk bernegara, Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Begitu juga pentingnya UUD NRI 1945 yang berisi aturan tertulis.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Hal ini layak mendapatkan hukuman yang maksimal sesuai dengan apa yang sudah diperbuat dan hak sebagai manusia mereka dapat memperbaiki kehidupannya serta intropeksi diri setelah menjalankan hukuman yang didapat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by rahmad sitanala putra baladiah 2265061002 -
Nama : Rahmad sitanala p.b
NPM : 2265061002
Kelas : PSTI-D

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab:

1. hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut yaitu masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika banyak terjadi perubahan perubahan yang nantinya akan merugikan masyarakat, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional. Adapun hal ini dilakukan agar masyarakat mempunyai rencana sebagaimana menyelamatkan MK dari campur tangan politik pemerintah, yang pada akhirnya putusan yang nanti kan dikeluarkan akan memihak kepada masyarakat.

2. Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Sehingga hakikat konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Jika negara tidak memiliki konstitusi, tentunya negara akan berantakan dan hancur karena rakyat akan berbuat seenaknya dan tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Selain itu, tanpa konstitusi seperti UUD NRI 1945 negara tidak akan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan karena konstitusi adalah pemberi pegangan dan pedoman dalam menjalankan kekuasan negara

3. Contoh-contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan juga menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri contohnya dengan korupsi. Perilaku ini tentu tidak layak apabila seorang pejabat yang telah diberikan amanah untuk melakukan suatu tanggungjawab pada negara melakukan Tindakan inkostitusional. Pelaku yang terbukti melakukan sikap seperti ini tidak layak untuk diberi kesempatan lain apabila terbukti bersalah.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Yosi Arjunita putri -
Nama: Yosi Arjunita Putri
NPM: 2215061095
Kelas: PSTI C

ANALISIS SOAL
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
JAWAB: Setelah membaca artikel tersebut dapat disimpulkan hal positifnya adalah bahwa masyarakat Indonesia masih sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan kepentingan nasional, serta masih peduli terhadap demokrasi dan hak-hak konstitusional mereka. Namun, hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Selain itu, revisi UU Mahkamah Konstitusi yang dipandang bermasalah dan inkonstitusional juga harus diperbaiki agar tidak mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1946?
JAWAB: Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
JAWAB: Contoh perilaku yang sering dilkukan oleh pejabat negara yang tidak konstitusional adalah seperti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, memperpanjang masa jabatannya, dan melakukan kecurangan dalam pemilihan. Menurut saya, mereka layak mendapatkan hukuman yang maksimal karena sudah merugikan banyak orang terutama masyarakat agar mereka merasa jera dan dapat menebus kesalahan yang telah mereka perbuat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Adinda Salsabila Adinda Salsabila -

Nama : Adinda Salsabila

NPM : 2215061035

Kelas : PSTI C


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!


hal positif yang saya dapatkan adalah bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk mempengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun. hal yang harus dibenahi adalah tentang keterbukaan pemerintah terhadap publik yang yang menjadikan publik sebagai unsur penting dalam demokrasi karena sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh sepenuhnya oleh MPR


2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?


tujuan konstitusi berkaitan dengan pembatasan para pejabat negara dalam pelaksanaan pemerintahan yang sedang dijalankan. Hal ini dilakukan guna mencegah tindakan menyalahgunakan wewenang yang merugikan rakyat.


3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?


Contoh perilaku yang tidak konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi), hukuman yang setimpal adalah hukuman yang sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku di dunia hukum di Indonesia ini.


In reply to First post

Re: PRETEST

by Tri Novita -
Nama : Tri Novita
NPM : 2215061079
Kelas : PSTI C

1. Hal postif didapatkan dari membaca artikel diatas adalah jangan tergesa gesa dalam memutuskan sesuatu karena apapun keputusan yang diambil akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Hal yang harus diperbaiki dalam konsep berbangsa dan bernegara ialah tentang bagaimana pemerintah terutama DPR dan rakyat harus saling berkomunikasi dan mendiskusikan apa yang menjadi urgensi di masyarakat, sehingga DPR dapat membuat keputusan yang tepat dan benar-benar kembali dari pada fungsi DPRnitu sendiri yaitu berlandaskan pada kepentingan rakyat. Selain itu juga, dengan membaca artikel tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat dimana masyarakat harus mulai sadar akan bahaya yang akan muncul ketika banyak terjadi perubahan perubahan yang nantinya akan merugikan masyarakat, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional. Adapun hal ini dilakukan agar masyarakat mempunyai rencana sebagaimana menyelamatkan MK dari campur tangan politik pemerintah, yang pada akhirnya putusan yang nanti kan dikeluarkan akan memihak kepada masyarakat. Kemudian hal yang harus dibenahi berdasarkan artikel tersebut yaitu ketika seorang pemimpin atau yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan, sebaiknya lebih memikirkan bagaimana nasib masyarakat untuk kedepannya jika ia membuat keputusan seperti itu, dan juga ketika memutuskan sesuatu hendaknya perlu meminta tanggapan masyarakat, karena nantinya keputusan itu juga akan dilaksanakan oleh masyarakat.
2. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai rambu-rambu untuk bernegara, yaitu aturan yang mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga negara lainnya. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan dalam negara dan membagi kekuasaan dalam negara. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. UUD NRI 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, struktur pemerintahan, dan hubungan antarlembaga negara.
3. Pejabat yang melakukan perilaku tidak konstitusional adalah pejabat negara yang memegang jabatan rangkap. Contoh salah seorang pejabat yang sudah menjabat menjadi sekretaris badan pengatur jalan tol (BPJT) kementrian PUPR sejak tahun 2020 hingga sekarang, kini merangkap jabatan sebagi komisaris PT Jasamarga Transjawa Tol . Hal ini tentu menyalahi aturan konstitusi yang berlaku. Sebab dalam konstitusi secara tegas dikatakan bahwa pejabat negara yang memiliki posisi strategis dilarang untuk merangkap jabatan. Pejabat pejabat seperti ini layak untuk mendapat sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta sanksi sosial agar mereka sadar bahwa itu menyalahi aturan dan mau mengikuti aturan aturan yang telah ditetapkan.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Muhamad Raya Nugroho -
Nama : Muhamad Raya Nugroho
Npm : 2215061083
Kelas : PSTI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah pentingnya konstitusi untuk mengatur sebuah negara dan masyarakat di dalamnya. Selain itu, adanya UU dan peraturan negara adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya UU itu dibuat harus dengan perencanaan matang yang memikirkan kondisi saat ini serta dampak bagi masyarakat yang akan merasakannya. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah bagaimana pentingnya sebuah konstitusi bagi suatu negara dan bagaimana memuaskan masyarakat dengan semua yang dilakukan oleh pemerintah dan lebih menjaga demokrasi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Sehingga hakikat konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Jika negara tidak memiliki konstitusi, tentunya negara akan berantakan dan hancur karena rakyat akan berbuat seenaknya dan tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Selain itu, tanpa konstitusi seperti UUD NRI 1945 negara tidak akan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan karena konstitusi adalah pemberi pegangan dan pedoman dalam menjalankan kekuasan negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional? Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Perilaku korupsi sudah sangat menyebar dikalangan pejabat negara pada saat ini dan tentu perilaku tersebut sangat merugikan negara dan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, menurut saya para pelaku korupsi sangat layak untuk diberi hukuman yang maksimal agar mereka jera dan tidak mengulangi hal yang sama lagi.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Al Fatih Naufaldo -
Nama: Al Fatih Naufaldo
NPM: 2215061092
Kelas: PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
UU Cipta kerja memiliki dampak positif bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha serta melebarkan sayap perusahaannya. Dengan adanya keberpihakan ini, pengusaha termasuk UMKM akan semakin tumbuh dalam menopang perekonomian nasional.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Herman Heller: konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Korupsi, jika mereka melakukan tindakan korupsi, maka mereka layak diberikan hukum yang maksimal .
In reply to First post

Re: PRETEST

by Airta Pertiwi -
Nama: Airta Pertiwi
NPM: 2215061043
Kelas: PSTI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah bahwa konstitusi harusnya dibuat untuk melindungi hak-hak warga negara secara progresif. Oleh karena itu transparansi dan partisipasi publik harus menjadi unsur penting di dalamnya, namun dalam artikel tersebut UU dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi adalah seperangkat aturan tertulis yang menjelaskan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan suatu negara. Hakikat dari konstitusi adalah untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pemerintahan suatu negara dan masyarakatnya. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena:
-Memberikan batasan-batasan pada pemerintah: Konstitusi menetapkan batasan-batasan pada pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak semaunya dan harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan mereka.
-Mempertegas hak-hak individu: Konstitusi juga mempertegas hak-hak individu dan melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran oleh pemerintah atau pihak lainnya.
-Menetapkan struktur pemerintahan yang jelas: Konstitusi juga menetapkan struktur pemerintahan yang jelas dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.
-Menjamin kepastian hukum: Konstitusi memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu.
Apabila negara Indonesia tanpa adanya konstitusi seperti UUD NRI 1945, maka cita-cita yang telah dibangun oleh Indonesia tidak akan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan karena konstitusi sendiri adalah pemberi pegangan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara ini, baik dari segi peraturan tindak kehidupan sosial masyarakatnya dan bagaimana sistem pemerintahannya berjalan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Para pejabat pemerintahan beserta keluarganya yang senantiasa memamerkan kehidupan mewahnya yang mana hasil duit tersebut berasal dari pajak rakyat, terlebih setelah diketahui bahwa mereka turut melakukan tindak pidana korupsi. Tentu layak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran mereka, baik hukum pidana maupun hukum sosial dari masyarakat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Fadhil Abdul Fattah -
Nama : Fadhil Abdul Fattah
NPM : 2215061019
Kelas : PSTI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
==> Hal positif yang saya dapatkan adalah betapa pentingnya konstitusi dalam suatu negara agar negara dapat mengatur masyarakatnya, konstitusi dapat diatur oleh pemerintah dan harus dipublikasikan secara transparan, yang dimaksud transparan disini adalah keterbukaannya pemerintah terhadap masyarakat. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah dorongan pemerintah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang perlu mengetahui konsekuensi dari peraturan tersebut jika peraturan tersebut disahkan, oleh sebab itu transparansi dari peraturan tersebut perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
==>
Konstitusi merupakan aturan- aturan yang menjadi dasar acuan dalam sebuah negara. Sehingga konstitusi ini penting dalam bernegara karena jika sebuah negara tidak ada konstitusi maka tidak ada dasar dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Konstitusi ini dalam sebuah negara memiliki kedudukan yaitu sebagai pemberi acuan, dan pemberi batas agar tidak terjadinya penyalahgunaan kuasa dan lainnya. Sehingga konstitusi ini penting yang harus ditaati dan dijalankan dengan baik oleh penyelenggara negara maupun masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
==>
salah satu contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional yang saat ini sulit diberantas adalah perilaku korupsi, para pejabat tidak segan segan melakukan tindakan korupsi tanpa mempedulikan nasib dari rakyatnya. Perilaku lain dari pejabat negara yang tidak konstitusional adalah melakukan manipulasi perhitungan suara, tidak mendengarkan aspirasi rakyat, dan yang paling parah adalah KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL yang terjadi pada tahun terakhir pada masa pandemi.
Para pelaku tidak terpuji pejabat negara ini sangat layak untuk mendapatkan hukuman yang maksimal dikarenakan dapat merugikan rakyatnya bahkan bangsanya sendiri, dan perilaku tersebut sudah melanggar UU dan dasar negara.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Meidiyana . -
Nama: Meidiyana
NPM: 2215061063
Kelas: PSTI-C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut adalah bahwa kita sebagai masyarakat harus lebih teliti lagi dalam berbagai hal yang terkait negara kita, walaupun kita bukan salah satu anggota politik namun bukan berarti kita mengabaikan atau hanya setuju tanpa mencari tahu lebih dulu apa yang dikeluarkan atau apa yang akan menjadi undang-undang kita. Dengan membaca artikel ini juga saya dapat mengetahui bahwa sudah banyak dari masyarakat kita termasuk mahasiswa yang peduli dan benar-benar mempelajari tentang undang-undang agar tidak ada yang dirugikan. 

Berdasarkan artikel tersebut ada beberapa konsep dalam berbangsa dan bernegara yang masih harus dibenahi yaitu terkait keputusan MK yang seharusnya dapat lebih dipertimbangkan untuk menjaga demokrasi dan dapat sesuai dengan masyarakat, selain itu harus ada transparasi antara masyarakat dan juga pemerintah terkait undang-undang yang akan disahkan.


2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi ini dapat dikatakan sebagai tempat berdiri kokohnya suatu negara tersebut. Konstitusi ini juga dapat dikatakan sebagai piagam yang menyatakan tentang cita-cita sebuah bangsa dan dasar organisasi salahsatu bangsa. Didalamnya berisi penjuru peraturan pokok dan primer yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-undang, kedaulatan pasal politik, ekonomi dan yang lain sebagainya.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah:
1. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang – wenang agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme).
2. Melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.
3. Sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform).
4. Sebagai sumber hukum tertinggi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Di zaman sekarang ini masih banyak oknum oknum yang melakukan kecurangan seperti korupsi meskipun banyak pasal ataupun undang-undang yang menjelaskan tentang hukum korupsi ini. Hal ini menandakan bahwa hukum terkait tindakan korupsi ini masih dianggap enteng oleh banyak oknum yang berarti hukum ini masih lemah. Para oknum ini tidak takut akan tindakan mereka yang sangat merugikan banyak lapisan masyarakat. Maka dari itu, menurut saya sendiri pelaku korupsi ini harus diberikan hukuman yang maksimal agar pelaku menjadi jera dan siapapun yang melihatnya tidak akan berani melakukan hal yang serupa, dengan ini juga masyarakat tidak akan dirugikan.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Laurentius Nicholas Christmarines Christmarines -
Nama: Laurentius Nicholas Christmarines
NPM: 2215061059
Kelas: PSTI-C

1. Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya peroleh adalah kesadaran pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam konsep berbangsa dan bernegara. Artikel tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya rasa saling menghargai dan toleransi antar sesama, terlebih dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Namun, hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah meningkatkan efektivitas pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerintah juga perlu lebih memperhatikan hak-hak rakyat dan keadilan sosial.

2. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang memuat prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, organisasi negara, dan lain-lain. Konstitusi penting bagi suatu negara karena merupakan landasan hukum dan tata aturan yang mengatur segala aspek kehidupan negara. Konstitusi memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia, memastikan kestabilan politik dan sosial, serta memberikan panduan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. UUD NRI 1945 adalah konstitusi Indonesia yang merupakan landasan hukum dan aturan dasar negara.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah melanggar hak asasi manusia, korupsi, memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional seharusnya mendapat hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Jika tindakan tersebut merugikan negara dan masyarakat, maka hukuman maksimal dapat dijatuhkan. Namun, jika pejabat negara tersebut berani memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya, maka diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by M. DA'I HAKIKI M. DA'I HAKIKI -
NAMA : M. DA’I HAKIKI
NPM : 2265061001
KELAS : PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang di dapat yaitu masyarakat atau rakyat dapat mengambil peran dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi kepada pemerintah terkait dengan Undang undang yang mucul atau di perbaiki. Hal yang harus dibenahi yaitu perlu adanya pemikiran tentang pentingnya sebuah konstitusi bagi suatu bangsa negara yang dimana masyarakat dapat menerimanya.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi. Jika negara tidak memiliki konstitusi, tentunya negara akan tidak teratur dan berantakan sistemnya karena rakyat akan berbuat seenaknya dan tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Selain itu, tanpa konstitusi negara tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional? Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional tentu tidak asing lagi yakni kasus suap atau korupsi. Tentu sangat layak diberi hukuman maksimal karena merugikan negara dan hanya mementingkan kepentingan pribadi yang ujung ujung nya membuat masyarakat semakin geram.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Eric Rizky Febrian -
NAMA: Eric Rizky Febrian
NPM: 2215061075
KELAS: PSTI C


1. Hal positif yang dapat di ambil yaitu masyarakat bersatu untuk mempertahankan konstitusi negara yang sedikit keluar dari jalur seharusnya karena pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan menyangkut konstitusi negara. Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki kedaulatan ada ditangan rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dan pemerintah pun harus transparansi dengan keputusan yang menyangkut dengan rakyat.

2. Hakikat dari konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara atau aturan untuk bernegara dengan adanya konstitusi membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karna konstitusi menjadi pedoman agar hak–hak warga negara dan hak asasi manusia tidak dilanggar dan terus dijamin oleh pemerintah. Adanya konstitusi, membuat pemerintahan tetap berfokus pada kepentingan rakyat banyak tanpa adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia.

3. Contoh perilaku ikonstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
In reply to First post

Re: PRETEST

by Muhammad Aryudha Pratama -
Nama : Muhammad Aryudha Pratama
NPM : 2215061055
Kelas : PSTI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
==> Hal positif yang saya dapatkan adalah betapa pentingnya konstitusi dalam suatu negara agar negara dapat mengatur masyarakatnya, konstitusi dapat diatur oleh pemerintah dan harus dipublikasikan secara transparan, yang dimaksud transparan disini adalah keterbukaannya pemerintah terhadap masyarakat. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah dorongan pemerintah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang perlu mengetahui konsekuensi dari peraturan tersebut jika peraturan tersebut disahkan, oleh sebab itu transparansi dari peraturan tersebut perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Sehingga hakikat konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Jika negara tidak memiliki konstitusi, tentunya negara akan berantakan dan hancur karena rakyat akan berbuat seenaknya dan tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Selain itu, tanpa konstitusi seperti UUD NRI 1945 negara tidak akan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan karena konstitusi adalah pemberi pegangan dan pedoman dalam menjalankan kekuasan negara.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
=> Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1) Menyalahgunakan kekuasaan: Pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau nepotisme telah melanggar konstitusi dan merugikan kepentingan publik.
2) Melanggar hak asasi manusia: Pejabat negara yang melakukan tindakan yang merugikan hak asasi manusia, seperti melakukan diskriminasi rasial atau mengekang kebebasan pers, telah melanggar konstitusi dan harus bertanggung jawab atas tindakannya.
3) Melanggar aturan pemilihan umum: Pejabat negara yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, seperti melakukan politik uang atau melakukan pemalsuan suara, telah melanggar konstitusi dan merusak demokrasi.
4) Melanggar prinsip keadilan: Pejabat negara yang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas dan objektif telah melanggar prinsip keadilan yang menjadi dasar konstitusi.
5) Menolak mematuhi putusan hukum: Pejabat negara yang menolak mematuhi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap telah melanggar konstitusi dan merusak sistem peradilan.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara yang melanggar konstitusi harus ditindak secara tegas dan adil. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun, pejabat negara yang melakukan kesalahan masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan mengikuti proses hukum yang berlaku. Penting bagi sistem hukum untuk memberikan kesempatan bagi pelanggar konstitusi untuk memperbaiki diri dan menjalankan tugasnya dengan baik.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Raffi Rizki Nugraha -
NAMA : RAFFI RIZKI NUGRAHA
NPM : 2215061108
KELAS : PSTI D

• Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Setelah membaca artikel tersebut hal positif yang didapat ialah menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengajuan revisi UU di Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengingatkan kita tentang pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan demokrasi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Hal yang harus dibenahi adalah Masih ada kekhawatiran bahwa revisi UU di MK dapat digunakan sebagai alat untuk mengancam konstitusi dan demokrasi di Indonesia, terutama jika revisi UU yang diajukan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi atau mengancam hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang lebih konkrit dan jelas untuk memastikan bahwa revisi UU di MK dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan demokrasi.
• Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan atau menyalahgunakan hak-hak rakyat. Selain itu, konstitusi juga dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga pemerintah dan memperkuat demokrasi dalam suatu negara.
Bagi Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. UUD NRI 1945 memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur bagi sistem pemerintahan Indonesia, termasuk kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta hak-hak asasi manusia.

• Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilakuk yang tidak konstitusional yaitu Penyalahgunaan wewenang: Pejabat negara yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Seorang pejabat negara yang melanggar konstitusi atau hukum harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan keterlibatan mereka dalam tindakan tersebut.
Pemberian hukuman yang maksimal tidak selalu menjadi solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, karena dapat berdampak pada kehidupan seseorang secara negatif dan tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, hal ini juga tidak berarti bahwa pelanggaran konstitusi harus diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.
Oleh karena itu, seorang pejabat negara yang melanggar konstitusi atau hukum harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Rakha Ukta Pamungkas -
Nama: Rakha Ukta Pamungkas
NPM: 2255061012
Kelas: PSTI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel yang berjudul Bagaimana Revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia adalah tindakan para masyarakat yang segera mengeluarkan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka terkait isu UU Cipta kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel itu adalah harus meningkatkan transparasi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi agar tidak membuat UU yang dapat memihak DPR dan pemerintah sehingga merugikan banyak pihak terutama masyarakat dan dapat mengancam konsitusi di Indonesia.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Pada hakikatnya, konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Jadi, penting sekali bagi sebuah negara untuk memiliki konstitusi seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD 1945 agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyelegaraan kekuasaan yang sifatnya sewenang-wenang. Sebab undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara yang dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku yang sering dilkukan oleh pejabat negara yang tidak konstitusional adalah seperti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, memperpanjang masa jabatannya, dan melakukan kecurangan dalam pemilihan. Menurut saya, mereka layak mendapatkan hukuman yang maksimal karena sudah merugikan banyak orang terutama masyarakat agar mereka merasa jera dan dapat menebus kesalahan yang telah mereka perbuat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Syefara Raissa Ramadhan -
Nama: Syefara Raissa Ramadhan
NPM: 2215061012
Kelas: PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut yaitu dalam adanya UU yang akan direvisi dimana dianggap dapat mengancam Konstitusi di Indonesia oleh karena itu masyarakat indonesia mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi nya kepada pemerintah. Dengan adanya upaya masyarakat tersebut membuat Uu yang akan direvisi atau dibuat dapat dipikiran Kembali. Tetapi dalam penyampaian aspirasi tersebut masyarakat melakukan dengan cara yang kurang tepat yang dimana dilkukan dengan anarkis demostrasi ke jalan jalan yang dapat menimbulakan kerugian. Sudah seharusnya pemerintah memikirkan kembali tentang UU yang ingin di revisi tersebut
2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah sebuah dokumen atau peraturan tertulis yang memuat kaidah-kaidah dasar negara dan hak-hak serta kewajiban rakyat. Konstitusi merupakan hukum dasar atau undang-undang tertinggi dalam suatu negara yang menyimpan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tatanan yang diakui sebagai dasar bagi kekuatan hukum, pemerintahan, dan politik suatu negara. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah untuk menjamin terciptanya tatanan sosial, politik, dan hukum yang stabil dan teratur. Konstitusi memastikan kesetaraan hak dan perlindungan terhadap hak-hak istimewa serta menjamin terciptanya stabilitas dan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Indonesia, konstitusi diwakili oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. UUD NRI 1945 menjadi dasar bagi berlangsungnya seluruh kegiatan pemerintahan dan kehidupan negara Indonesia serta menjamin penyelenggaraan negara yang demokratis. Hal ini mencakup pemilihan umum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. UUD NRI 1945 juga menjamin terciptanya kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil serta memberikan kerangka kerja bagi penyelenggaraan tata negara. Oleh karena itu, konstitusi adalah landasan utama bagi terciptanya negara yang demokratis, stabil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional dapat mencakup:
- Keterlibatan dalam tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok
- Melanggar hak asasi manusia dan hak-hak rakyat, seperti melakukan diskriminasi atau penganiayaan
- Melakukan tindakan yang mengancam keselamatan negara atau mempengaruhi keamanan nasional
- Melanggar ketentuan-ketentuan dalam konstitusi dan undang-undang, seperti memberikan pernyataan palsu atau menolak untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, tentunya harus ada proses hukum yang dilakukan untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Sanksi yang diberikan haruslah sejalan dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Pejabat negara yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan pelanggaran serupa lagi di masa depan. Dalam hal ini, sistem peradilan dalam suatu negara berperan penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak rakyat dan menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan negara secara keseluruhan
In reply to First post

Re: PRETEST

by Andika Widhiantara -
Nama : Andika Widhiantara
NPM : 2215061052
Kelas : PSTI D

1. Hal postif yang dapat saya ambil dari artikel diatas Ketika muncul atau direvisi undang-undang yang dipandang sebagai ancaman terhadap konstitusi Indonesia, masyarakat mengambil perannya sendiri dengan menyampaikan keinginannya kepada pemerintah. Upaya masyarakat untuk meninjau atau mempertimbangkan kembali undang-undang. Namun, pemerintah kota menyampaikan keinginan tersebut secara tidak tepat, dengan demonstrasi anarkis di jalanan yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kemudian pemerintah harus mempertimbangkan kembali upayanya untuk menyusun atau merevisi undang-undang, dengan mempertimbangkan keinginan rakyat.

2. Konstitusi adalah peraturan yang menjadi acuan dasar dalam negara. Bahwa konstitusi penting dalam bernegara, karena jika negara tidak memiliki konstitusi maka tidak ada alasan untuk mengatur kehidupan bernegara. Konstitusi ini memiliki kedudukan dalam negara yaitu sebagai acuan dan pembatas, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Agar konstitusi ini relevan, harus diikuti dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Contoh perilaku konstitusional termasuk melanggar peraturan dan norma konstitusional dan menyalahgunakan konstitusi dan kekuasaan untuk mangambil keuntungan pribadi atau kelompok, seperti korupsi ataupun penyuapan. Pelanggaran terhadap konstitusi menurut saya harus mendapatkan hukuman yang seberat mungkin agar pelakunya merasa terintimidasi dan agar masyarakat atau pihak yang melakukan pelanggaran tetap percaya kepada konstitusi dan kewenangan negara.
In reply to First post

Re: PRETEST

by M.Farel Ghifary Suja -
Nama : M.Farel Ghifary Suja
NPM : 2255061021
Kelas : PSTI-D

1. Hal positif yang saya dapatkan adalah kita sebagai masyarakat harus bisa bertindak jika hak kita di ganggu.

2. Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara.Negara Akan Hancur Tanpa Konstitusi. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya.

3. KORUPSI, ini adalah sumber kekacauan di pemerintahan indonesia, menurut saya perlu ditembak mati atau di asingkan karena dia sudah masuk ke jalan setan dengan tergoda oleh uang rakyat.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Leo Fetri Hendli Hendli -
Nama : Leo Fetri Hendli
Kelas : PSTI D
NPM : 2215061020

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif nya yaitu masyarakat lebih peduli dengan konstitusi yang ada dibuktikan dengan adanya penyampaian aspirasi yang dilakukan menandakan bahwa masyarakat sekarang sudah melek ilmu dan memiliki rasa kepedulian terhadap konstitusional bangsa. Yang harus dibenahi yaitu dimana konsep berbangsa dan bernegara harus terus dikembangkan dimana tetap harus menggunakan moral dan berpendidikan. Seperti halnya ketika melakukan aksi jangan ricuh karena akan merugikan pendemo juga karena aspirasi tidak akan sampai.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Konstitusi itu sangat lah penting bagi suatu negara karena hakikat konstitusi yaitu menjadi sebuah pedoman atau kerangka dari hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai. Dengan adanya konstitusi kehidupan bermasyarakat menjadi lebih teratur dan dapat di kontrol dengan lebih baik. Ketika konstitusi nya rusak, maka kehidupan bermasyarakat nya juga akan menjadi kacau.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional yaitu melakukan pelanggaran hukum serta moral yang dapat merugikan masyarakat seperti korupsi dan penyuapan. Hal ini dapat mencederai budaya bangsa dan nilai-nilai pancasila yang ada. Contoh yang lain diantaranya pejabat yang diktator, tidak mendengarkan pendapat atau aspirasi orang lain, serta melanggar HAM. Pelanggaran ini sudah sangat berlebihan dan merusak nilai-nilai bangsa. Untuk penjabat-penjabat yang tidak konstitusional layak untuk dihukum karena meresahkan dan merugikan masyarakat serta bangsa dan bernegara. Sekecil apapun masalahnya, ia tetap harus dihukum sesuai dengan konstitusi atau peraturan hukum yang berlaku.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Arnest Arnest Seyfo Eristiyan Putra -
NAMA: ARNEST SEYFO ERISTIYAN PUTRA
NPM: 2215061135
KELAS: PSTI C
1. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel diatas adalah melalui kehadiran UU yang berpotensi mengancam konstitusi negara itu masyarakat sadar dan turut mengaspirasikan pendapat mereka kepada pemerintah dengan meminta permohonan uji UU Cipta Kerja kepada MK. Hal yang harus di benahi adalah cara masyarakat yang salah dan anarkis pada saat mengutarakan pendapat mereka kepada pemerintah. Bahkan beberapa waktu lalu terjadi demo besar-besaran yang dilakukan masyarakat agar UU Cipta Kerja dapat di kaji dan di revisi kembali, tetapi mereka bertindak di luar kendali dengan merusak aset negara.

2. Hakikat konstitusi adalah sebagai hukum dasar atau undang-undang tertinggi suatu negara yang mengatur struktur, fungsi, dan prinsip dasar pemerintahan suatu negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hak-hak asasi individu dan kelompok.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara, termasuk Indonesia dengan UUD NRI 1945, sebagai berikut:

a. Menyediakan Landasan Hukum.
b. Menjamin Kedaulatan Rakyat.
c. Melindungi Hak Asasi Individu.
d. Menyediakan Kerangka Hukum.
e. Mengatur Pembagian Kekuasaan.
f. Mengatur Hubungan Antar-Negara.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:

a. Melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, misalnya dengan melakukan intervensi atau campur tangan dalam proses peradilan, atau mengabaikan kewenangan lembaga legislatif atau yudikatif.
b. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, nepotisme, atau tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara.
c. Menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, seperti menghalangi proses pemilihan umum yang adil dan bebas, atau merusak sistem perwakilan rakyat.
d. Melanggar prinsip kedaulatan rakyat, misalnya dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat, atau menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Menurut pandangan saya, pejabat negara yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi seharusnya menerima hukuman maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan yang melanggar konstitusi dapat berdampak negatif pada tata kelola pemerintahan yang baik, melanggar hak asasi individu, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan hukuman yang tegas guna menjaga integritas konstitusi dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Tetapi, saya juga mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperbaiki diri dan berkesempatan untuk rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam memberlakukan hukuman, penting untuk mengikuti proses hukum yang adil dan transparan, serta menghormati hak-hak pelaku. Jika ada peluang untuk membantu pelaku memperbaiki perilakunya melalui rehabilitasi, pembinaan, atau langkah-langkah lain yang sesuai, hal ini bisa menjadi alternatif yang pantas untuk menghindari terjadinya perilaku yang tidak konstitusional di masa depan. Namun saya tidak yakin dengan hal itu karena bisa saja mereka mengulangi hal itu lagi dengan sadar karena memang sudah nature nya seperti itu.
In reply to First post

Re: PRETEST

by AHMAD RAFALY -
NAMA : AHMAD RAFALY
NPM : 2215061011
KELAS : PSTI C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Menurut saya dalam adanya UU yang akan muncul atau direvisi yang dianggap mengancam Konstitusi, masyarakat selayaknya mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi nya kepada pemerintah. Dengan adanya upaya masyarakat tersebut, hal ini akan membuat UU akan dipertimbangkan kembali. Tetapi dalam penyampaian aspirasi tersebut masyarakat melakukan dengan cara yang kurang tepat dimana dilkukan dengan anarkis demostrasi ke jalan jalan yang dapat menimbulakan kemacetan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi merupakan aturan- aturan yang menjadi dasar acuan dalam sebuah negara. Jika sebuah negara tidak ada konstitusi maka tidak ada dasar dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Konstitusi ini dalam sebuah negara memiliki kedudukan yaitu sebagai pemberi batas agar tidak terjadinya hal buruk seperti penyalahgunaan kuasa, dll.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok seperti melakukan korupsi atau suap. Tindakan ini harus mendapatkan hukuman yang maksimal agar pihak yang melakukan Tindakan tersebut merasa jera dan pihak masyarakat atau pihak yang dirugikan masih percaya dengan kosntitusi dan pejabat negara tersebut.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Muhamad Arifin Syam -
NAMA: M Arifin Syam
NPM: 2255061008
KELAS: PSTI C

Pada Pretest kali ini, terdapat Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab
1. Menurut saya, artikel tersebut menunjukkan hal positif bahwa masyarakat Indonesia dapat mengambil peran dalam menyampaikan aspirasinya terkait rencana pembuatan atau revisi undang-undang yang dianggap dapat mengancam konstitusi. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan konstitusi sebagai landasan negara. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa masyarakat melakukan aksi protes dengan cara yang kurang tepat, seperti demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik dalam pembuatan atau revisi undang-undang agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil.

2. Konstitusi merupakan dasar hukum suatu negara yang sangat penting karena memberikan panduan dan batasan dalam mengatur kehidupan bernegara. Tanpa konstitusi, suatu negara tidak akan memiliki landasan yang jelas dalam mengelola pemerintahan dan menjalankan sistem hukum. Konstitusi juga berfungsi sebagai pengaman dan pembatas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang.

3. Tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat berupa pelanggaran aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut saya, pihak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar tidak terulang kembali dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Selain itu, hal ini juga penting agar masyarakat dan pihak yang dirugikan masih mempercayai konstitusi dan pejabat negara yang ada.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Rafael Pascal Jeremiah -
Nama : Rafael Pascal Jeremiah
NPM : 2215061007
Kelas : PSTI C
1. Hal positif yang saya ambil dari pasal di atas adalah dengan adanya undang-undang yang dapat mengancam konstitusi negara, masyarakat mengetahuinya dan juga ingin menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah dengan mengatakan bahwa Tanyakan ke Mahkamah Konstitusi . meminta revisi undang-undang UU Cipta Kerja. Yang perlu dikoreksi adalah cara masyarakat yang salah dan anarkis dalam menyampaikan pandangannya kepada pemerintah. Beberapa waktu lalu, Pemkot bahkan sempat menggelar aksi protes besar-besaran untuk meninjau dan merevisi UU Cipta Kerja, namun mereka akan musnah dengan merusak barang milik negara.

2. Hakikat konstitusi adalah hukum dasar negara, atau hukum tertinggi, yang mengatur susunan, fungsi, dan prinsip dasar pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga mengatur pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah serta hak asasi manusia individu dan kelompok.

Pentingnya konstitusi bagi negara termasuk Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) adalah sebagai berikut:


a) Memberikan dasar hukum.
B. Menjamin kedaulatan rakyat.
C. Perlindungan hak-hak dasar individu.
D. Membuat kerangka hukum. e) pengaturan distribusi tenaga listrik.
f.Pengaturan hubungan antar pemerintah.

3. Contoh perilaku inkonstitusional oleh pejabat pemerintah meliputi:


a) Pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan, misalnya dengan mencampuri prosedur atau tidak menghormati kekuasaan legislatif atau yudikatif.
b) Penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, nepotisme atau kesewenang-wenangan terhadap warga negara.
c) Penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi, seperti mencegah proses pemilu yang adil dan bebas atau merusak sistem perwakilan rakyat.
d). Melanggar prinsip kedaulatan rakyat, misalnya dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat, atau dengan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Menurut saya, pejabat pemerintah yang melakukan tindakan inkonstitusional harus mendapat hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Tindakan inkonstitusional dapat merusak pemerintahan yang baik, melanggar hak asasi individu dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan hukuman yang kuat untuk menjaga integritas konstitusi dan bertindak sebagai efek jera bagi para pelanggar hukum.

Tetapi saya juga memahami bahwa setiap orang berhak atas perbaikan diri dan kesempatan untuk rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan hukuman, penting untuk mengikuti proses peradilan yang adil dan terbuka serta menghormati hak-hak pelaku kejahatan. Jika memungkinkan untuk membantu penjahat memperbaiki perilakunya melalui rehabilitasi, pelatihan atau sarana lain yang sesuai, ini mungkin merupakan pilihan yang tepat untuk mencegah tindakan inkonstitusional di masa depan. Tapi saya tidak yakin tentang itu, karena mereka bisa saja mengulanginya dengan sengaja, karena itulah sifat dasarnya.
In reply to First post

Re: PRETEST

by Nabil Ramadhan -
Nama : Nabil Ramadhan
NPM : 2215061048
Kelas : PSTI D

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal postif yang dapat saya ambil dari artikel diatas adalah bagaimana besarnya kesadaran masyarakat akan bagaimana dampak dari Undang Undang yang baru atau revisi dari Undang Undang dan mereka dapat menyampaikan aspirasinya. Namun, pemerintah kota menyampaikan keinginan tersebut secara tidak tepat, dengan demonstrasi anarkis di jalanan yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kemudian pemerintah harus mempertimbangkan kembali upayanya untuk menyusun atau merevisi undang-undang, dengan mempertimbangkan keinginan rakyat.



2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku konstitusional termasuk melanggar peraturan dan norma konstitusional dan menyalahgunakan konstitusi dan kekuasaan untuk mangambil keuntungan pribadi atau kelompok, seperti korupsi ataupun penyuapan. Pelanggaran terhadap konstitusi menurut saya harus mendapatkan hukuman yang seberat mungkin agar pelakunya merasa terintimidasi dan agar masyarakat atau pihak yang melakukan pelanggaran tetap percaya kepada konstitusi dan kewenangan negara.