Farmasi MKU Pend. Kewarganegaraan Tahun 2023

Nama; Anna Aufa Nurrohmah
NPM: 2118031007
Prodi: Farmasi 2021
Kelas: A

Reformasi hukum yang hingga saat ini belum memenuhi harapan
masyarakat, terbukti dengan tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadat pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.

Hal ini menunjukkan harus adanya reformasi hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu penegakan hukum dengan tidak pandang bulu baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Taat hukum sangat diperlukan untuk kemajuan Indonesia, jika aparat hukum tidak bisa menjalankan amanahnya bagaimana bisa masyarakat percaya dan mentaati hukum yang berlaku. Perlakuan hukum harus sama dan wajib menghukum setiap pelaku pelanggaran hukum dengan hukuman yang sesuai Undang-undang. Dengan aparat penegak hukum yang amanah masyarakat akan mudah mengikuti dan mentaati hukum yang berlaku.

Nama : Destyana Ratih Risma Widya
NPM : 2118031014
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Izin memberikan tanggapan saya mengenai artikel yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.

Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Sekian terima kasih Pak

Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B
Farmasi 2021

Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok. Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah. Bak harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian . beginilah cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, yang diwarnai dengan premanismenya. Tak ubahnya dihadapkan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi persoalan yang sangat menonjol adalah bagaimana mewujudkan jakarta dengan pola kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang tegas,cerdas, humanis serta berpihak pada rakyat dan tetap memegang teguh nilai nilai ke Indonesiaan. Dilain pihak, Selaku Kepala Pemerintahan,dan Panglima tertinggi mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, bahaya dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, sehinga NKRI tetap berdiri kokoh demi terwujudnya masyarakat sejahtera,adil dan makmur.

Perlindungan Hukum Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.

Sekian pak, terimakasih Wassalamualaikum wr wb.

Nama : Lani Hartanti
Npm : 2118031052
Kelas b
Farmasi

Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Penegakan hukum berkaitan dengan kegiatan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan perlindungan negara berkaitan dengan upaya untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara.

Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Mereka bertugas untuk menindak tegas pelanggar hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat karena masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi.

Sedangkan perlindungan negara dilakukan oleh aparat keamanan seperti pasukan militer dan polisi yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Perlindungan negara juga meliputi upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil, serta hak-hak yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam menjalankan tugasnya, penegakan hukum dan perlindungan negara harus dilakukan dengan cara yang berpegang pada asas-asas hukum dan etika yang berlaku secara internasional. Hal ini akan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan negara adalah adil dan melayani kepentingan masyarakat serta negara secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Kita harus mendukung upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara adil dan transparan, serta menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Dengan melakukan hal ini, kita semua dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan negara.

Nama: Fadilah Nur Azizah
NPM: 2118031053
Kelas: A

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif.

Nama : Allamanda Cathartica
NPM : 2118031023
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan.

Nama: Audry Lintang Hasanuddin
NPM: 2118031025
Prodi: Farmasi
Kelas: A

Izin untuk memberikan hasil analisis saya terkait jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" yang telah diberikan pak.

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan para ahli, seperti Setiono yang mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
Dalam KBBI, penegakan hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara, dan lembaga permasyarakatan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masalah penegakkan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakkan hukum. Reformasi hukum yang digadang-gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya. Seharusnya tindak kejahatan seperti itu sudah tidak ada lagi mengingat negara ini sudah punya penegak hukum dan perlindungan hukum.

Sekian analisis dari saya pak, terima kasih.

Nama : Oktiva Risma Wardhani
NPM : 2118031028
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021
Izin memberikan tanggapan saya mengenai artikel yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" pak, Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden republik indonesia dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama: Michelle Jovelyna My Angel Pasaribu
NPM: 2158031002
Kelas: B

Izin memberikan tanggapan mengenai artikel yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara"

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang
hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukumnya melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak trasnparan dan lain sebagainya.

Terima kasih pak

Nama: Savira Rahmadanti
NPM: 2118031007
Prodi: Farmasi 2021
Kelas: A

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.

Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah.

Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Nama : Ummi Khoirotunnisa
Npm : 2118031035
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Izin memberikan analisis dan tanggapan saya pak,
Hukum adalah keseluruhan peraturan-
peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penerapan hukum dimasyarakat diperlukan kepastian hukum yang menjamin setiap warga negara tetap terlindungi oleh hukum pada semua waktu.

Hukum yang ada digunakan untuk mengatur setiap masyarakatnya, maka dari itu diperlukan kualitas sdm nya yang baik untuk menjalankan hukum. Namun hal ini masih menjadi permasalahan penegakan hukum di Indonesia dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nya seperti lemahnya dalam ilmu pemahaman agama, proses rekruiter yang tidak jalan sebagaimana mestinya atau tidak transparan. Hal inilah yang mempengaruhi kualitas SDM dalam menjalankan hukum di Indonesia. Untuk itu pemerintah masih harus membenahi nya agar hukum yang berlaku tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Nama : Renitta Anggraeni
NPM : 2118031008
Kelas : B
Prodi : Farmasi 2021

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.

Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya

Nama : Chintia Dwi Tanasa
NPM : 2118031018
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa
perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.

Sedangkan penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga–lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.

Nama : Citra Lucky Febyolla
NPM : 2118031010
Prodi : Farmasi
Kelas : B

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif.
Perlindungan Hukum Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Taat hukum sangat diperlukan untuk kemajuan Indonesia, jika aparat hukum tidak bisa menjalankan amanahnya bagaimana bisa masyarakat percaya dan mentaati hukum yang berlaku.

Nama : Aurellia Anggun Sriani
NPM : 2118031032
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Izin memberikan tanggapan saya mengenai artikel yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.

Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Sekian terima kasih Pak

Nama : Zifa Aisha Vanadis
NPM : 2118031002
Prodi Farmasi
kelas A

Masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas dari manusia yang menjalankan hukum, bukan pada sistem hukum itu sendiri. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas dari aparat penegak hukum, seperti lemahnya pemahaman agama, ekonomi yang buruk, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan lain-lain. Persamaan di depan hukum tidak berjalan secara efektif dan hal ini menyebabkan reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin meningkat. Masyarakat semakin tidak mempercayai penegakan hukum di Indonesia.

Untuk menjalankan tugasnya, penegakan hukum dan perlindungan negara harus dilakukan dengan mematuhi asas-asas hukum dan etika yang berlaku secara internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan negara adalah adil dan melayani kepentingan masyarakat serta negara secara keseluruhan. Dukungan dari kita sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan cara yang adil dan transparan, serta menjaga kedaulatan negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Dengan memberikan kontribusi positif ini, kita dapat membantu kemajuan dan kesejahteraan negara.

Nama: M. Reza Mantofani
NPM: 2158031006
Kelas: A
Prodi: Farmasi

Izin pak, Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.

Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama : Nur Mawar Agustina
NPM : 2118031016
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Izin memberikan tanggapan terhadap jurnal pada postest pertemuan ini, Pak.

Masalah penegakan hukum di Indonesia ialah masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini. Reformasi hukum yang digadang-gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kerap terjadi. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan suatu prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukumnya melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang dapat memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak trasnparan dan lain sebagainya. Ketaatan pada hukum yang berlaku sangat diperlukan untuk kemajuan Indonesia, jika aparat hukum tidak bisa menjalankan amanahnya bagaimana bisa masyarakat percaya dan mentaati hukum yang berlaku. Penegakan hukum dan perlindungan negara ialah tanggung jawab setiap warga negara.

Terima kasih.

Nama : Zahra Fadilatusya'adah
NPM : 2158031011
Kelas : B
Prodi : Farmasi 2021

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa. Sekalipun mendapat tantangan, DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur. Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus. Namun Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat.

Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum.

Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.

Nama : Diva Meylia
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi 21

Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif.

Adapun karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama: Shabita Aqsha
NPM: 2118031030
Kelas: A
Prodi: Farmasi

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk penguatan lembaga penegak hukum, reformasi hukum, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem peradilan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil juga penting untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Nama :Agnes Monica Murisla
NPM : 2158031003
Kelas B
Prodi Farmasi

Izin untuk memberikan pendapat mengenai artikel tersebut pak,

Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat serius dan terus menjadi perhatian Pemerintah Jokowi saat ini. Kebijakan-kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan hukum.

Presiden terus membentuk lembaga-lembaga hukum untuk mengatasi praktik pungutan liar dalam layanan publik. Tindakan ini menunjukkan komitmen serius Presiden terhadap proses penegakan hukum, sebagai bagian dari upaya good governance.

Meskipun reformasi hukum yang diharapkan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, terbukti dengan tingginya tingkat kejahatan seperti narkoba, korupsi, tindakan asusila, dan masalah hukum lainnya seperti praktik pungutan liar yang masih melanda negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan aparat birokrasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur dalam menjalankan tugas, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama meningkatnya tindak korupsi dan masalah hukum lainnya.

Di sisi lain, proses penegakan hukum yang sering dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu masalah yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara mendapatkan kewibawaan di mata rakyat, dan bahwa negara menjamin dan melindungi hak-hak semua warganya sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia.

Nama : Lailatul Mukarromah
NPM : 2118031027

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.

Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya

Nama : Zahra Yonada Indra
Npm : 2118031021
Kelas: A


Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Penegakan hukum berkaitan dengan kegiatan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan perlindungan negara berkaitan dengan upaya untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara.

Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Mereka bertugas untuk menindak tegas pelanggar hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat karena masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi.

Sedangkan perlindungan negara dilakukan oleh aparat keamanan seperti pasukan militer dan polisi yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Perlindungan negara juga meliputi upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil, serta hak-hak yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam menjalankan tugasnya, penegakan hukum dan perlindungan negara harus dilakukan dengan cara yang berpegang pada asas-asas hukum dan etika yang berlaku secara internasional. Hal ini akan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan negara adalah adil dan melayani kepentingan masyarakat serta negara secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Kita harus mendukung upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara adil dan transparan, serta menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Dengan melakukan hal ini, kita semua dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan negara

Nama: Reti Fusfita
NPM: 2118031034
Prodi: Farmasi 2021
Kelas: A

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakekatnya mengandung nilai supremasi yang hakiki yaitu keadilan.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan rasa nyaman dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara polisi lain, hakim, jaksa, serta pengacara. Masalah utama penegakkan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan utamanya yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam kerangka penegakan hukum. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Pertanyaan Hukum yang sedang ditangani oleh lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya".
Dilain Pihak Presiden terus membentuk lembaga hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada daerah-daerah pelayanan publik. Hal ini menunjukkan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari pemerintahan yang baik.

Nama: Dea Anggraini Kurniawan
NPM: 2118031019
Kelas: A

Penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat serius dan menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Kebijakan-kebijakan dalam bidang hukum menjadi prioritas untuk meningkatkan penegakan hukum. Presiden juga giat membentuk lembaga-lembaga hukum untuk memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik, menunjukkan komitmen yang serius terhadap proses penegakan hukum sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Namun, reformasi hukum yang telah dilakukan hingga saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Tingginya angka kejahatan seperti narkoba, korupsi, tindak asusila, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar masih menjadi tantangan yang dihadapi negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi, yang tidak dapat dipercaya dan kurang jujur dalam menjalankan tugasnya, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme, dan masalah hukum lainnya.

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan memperbaiki sistem hukum, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dalam mengatasi permasalahan ini. Hal ini melibatkan perubahan karakter dan etika masyarakat, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta reformasi birokrasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan negara. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi tingkat KKN dan masalah hukum lainnya, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dan negara dapat berkembang secara berkelanjutan.

Nama : Salsabila Zaneta Aurelia
NPM : 2118031006
Prodi : Farmasi
Kelas : A

Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa enegakan hukum pada hakikatnya
mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan
terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama : Alifia Salsabila Rizquita
NPM : 2118031013
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang berguna untuk perlindungan dari adanya tindakan semena-mena dengan aturan yang ada sehingga dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Dalam hukum terdapat penegakan hukum yang berguna untuk menjabarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dan membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Terdapat faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum contohnya yaitu lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses recruitment yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum semakin memprihatinkan. Terdapat contoh dari kasus yang pernah ada yaitu belum adanya kesungguhan dari pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum. Isu penegakan hukum di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dijadikan perhatian pemerintah. Reformasi hukum yang telah dilakukan belum sepenuhnya memenuhi harapan dari masyarakat, terbukti dengan tingginya tingkat kejahatan, narkoba, korupsi, asusila, dan permasalahan hukum lainnya yang sering terjadi. Jika aparat hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku menjadi kurang. Seluruh warga negara memiliki hak-hak jaminan dan perlindungan dari negara.

Nama : BELDA AMARETA JONI
NPM : 2118031001
Kelas A
Farmasi 2021

Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok. Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah. Bak harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian . beginilah cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, yang diwarnai dengan premanismenya. Tak ubahnya dihadapkan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi persoalan yang sangat menonjol adalah bagaimana mewujudkan jakarta dengan pola kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang tegas,cerdas, humanis serta berpihak pada rakyat dan tetap memegang teguh nilai nilai ke Indonesiaan. Dilain pihak, Selaku Kepala Pemerintahan,dan Panglima tertinggi mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, bahaya dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, sehinga NKRI tetap berdiri kokoh demi terwujudnya masyarakat sejahtera,adil dan makmur.

Nama: Meysha Nur Daffa
NPM: 2118031022
Kelas: A
Prodi: Farmasi

Penegakkan hukum yaitu dengan cara menyamakan persepsi nilai-nilai hukum yang ada berdasarkan hal-hal yang sudah disepakati dalam menciptakan kedamaian kehidupan warga negara dan bukan hanya bertumpu pada undang-undang saja.Dalam jurnal tersebut , pemimpin (dalam hal ini ahok) melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti penistaan agama sangat memprihatinkan,seharusnya seorang figur pemimpin itu harus bijaksana dan pandai dalam melihat situasi serta memiliki attitude yang baik.

Demonstrasi yang dilakukan merupakan suatu aspirasi mengkritik pemimpin agar pemimpin sadar dengan sikap atau attitude buruk yang dia lakukan itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Kita sebagai warga negara dalam hal ini harus terus memberi masukan atau feedback dengan cara yang baik untuk para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun warga negaranya.

Nama : Yasmin Al illyyin
NPM : 2118031041
Prodi : Farmasi 2021
Kelas : B

Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan isu serius yang terus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi saat ini. Pemerintah mengutamakan kebijakan di bidang hukum sebagai prioritas dalam upaya penegakan hukum. Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan atau mengintervensi dalam penanganan kasus hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum guna mengatasi pungutan liar di sektor layanan publik. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip good governance.

Namun, reformasi hukum yang diharapkan hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Tingkat kejahatan yang tinggi seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, kejahatan seksual, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar terus melanda negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan aparat birokrasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur dalam menjalankan tugas, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta masalah hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu masalah yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar reputasi negara di mata rakyat memperoleh penghargaan yang pantas. Negara diharapkan menjamin dan melindungi semua warga negaranya sesuai dengan status dan fungsi yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama : Wurie Kartika Yendi
NPM : 2118031038
Kelas : B
Prodi : Farmasi

Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah dan masalah yang serius, banyak kebijakan-kebijakan yang harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, reformasi hukum yang saat ini sering diberitakan saat ini masih belum memenuhi harapan masyarakat dengan masih tingginya angka kejahatan yang semakin marak di negara kita

Nama : Tsania Zahra Taslima
NPM : 2118031005
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Reformasi hukum yang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama : Ratri Mawas Firdayanti
NPM : 2118031047
Kelas : B
Prodi : Farmasi 2021

Reformasi hukum di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan sistem hukum dan peradilan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Setelah terjadinya reformasi politik pada tahun 1998, upaya reformasi hukum menjadi salah satu agenda penting dalam memperbaiki kelemahan sistem hukum sebelumnya. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan akses terhadap keadilan, serta membangun institusi peradilan yang independen.

Nama: Dwi Anggita Deswanti
NPM: 2118031020
Prodi: farmasi 2021
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.

Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara.

Nama : Avisina Bahirani
NPM : 2118031046
Prodi : Farmasi
Kelas : A

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakekatnya mengandung nilai supremasi yang hakiki yaitu keadilan.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan rasa nyaman dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara polisi lain, hakim, jaksa, serta pengacara. Masalah utama penegakkan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.

Nama : Zahra Nur Sa'diyyah
NPM : 2158031001
Prodi : Farmasi

Reformasi Hukum dan Keadilan bukanlah hal yang baru untuk dibicarakan namun dalam situasi yang sudah krisis kepercayaan seperti saat ini, justru kedua masalah ini menjadi tuntutan utama dan menjadi harapan masyarakat. Reformasi penegakan hukum memerlukan peninjauan dan pengelolaan atau penataaan kembali dari seluruh struktur penyelengara negara. Penegakan hukum (Law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun diluar peradilan/alternative dispute.

Nama: Fira Destiana Safitri
NPM: 2118031031
Kelas: B

Izin memberikan tanggapan saya mengenai artikel yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.

Perlindungan Hukum Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.