Farmasi MKU Pend. Kewarganegaraan Tahun 2023

Nama: Anna Aufa Nurrohmah
NPM: 2118031007
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021

Supremasi hukum
Demokrasi seiring dengan reformasi terus berkembang. Tuntutan partisipasi masyarakat terus meningkat pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika penting untuk mencapai tujuan Indonesia.
Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengganguran dsb berkaitan erat dengan hukum di Indonesia.
Hukum menjadi tulang punggung perekonomian. Hukum mengatur segala aturan. Hukum harus diandalkan untuk mengamankan pertahanan.

Nama : Destyana Ratih Risma Widya
NPM : 2118031014
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Izin memberikan tanggapan saya mengenai video yang berjudul "Supremasi Hukum", Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan terkungkung pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang makin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pluralisme juga muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat. Seperti dikutip dari Albert Einstein bahwa pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, sains dan bukan pula bersembunyi diruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. Sekian Pak, terima kasih

Nama : Chintia Dwi Tanasa
NPM : 2118031018
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Izin memberikan tanggapan pak,

Supremasi Hukum
Demokrasi dan Demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masalalu dibawah kekuasaan yang otoriter. Tuntutan partisipasi terhadap badan dan institut terus menguat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semua dihadapkan tantangan yang sama.

Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut diwujudkan dengan sebaik mungkin. Dimasalalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dsb. berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi.

Nama: Savira Rahmadanti
NPM: 2118031004
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021

Demokrasi tidak dapat dihadapi pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang semakin meningkat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pluralisme merupakan tantangan yang harus dihadapi. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. 

Tanpa kepastian hukum yang jelas, maka investasi asing tidak akan masuk ke sebuah negara. Dukungan dari bidang hukum bagi pembangunan ekonomi sebuah negara sangat diperlukan. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi.

Nama: Audry Lintang Hasanuddin
NPM: 2118031025
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021

Izin untuk memberikan analisis saya terkait video yang yang berjudul "Supremasi Hukum" .

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol bagi masyarakat terhadap institusi baik legislatif, eksekutif dan yudikatif semuanya dihadapi pada tantangan yang menguat. Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga mendukung dan mewujudkan dengan sebaik-baiknya, di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut di mata pluralisme dalam hukum sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian. Hukum harus diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi negara. Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukanlah sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah, tetapi pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan -Albert Einstein.

Sekian pak analisis yang dapat saya berikan, terima kasih pak.

Nama : Aurellia Anggun Sriani
Npm : 2118031032
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Izin memberikan tanggapan saya mengenai video yang berjudul "Supremasi Hukum", Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan terkungkung pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang makin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Supremasi hukum
Demokrasi seiring dengan reformasi terus berkembang. Tuntutan partisipasi masyarakat terus meningkat pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengganguran dsb berkaitan erat dengan hukum di Indonesia. Hukum menjadi tulang punggung perekonomian. Hukum mengatur segala aturan. Hukum harus diandalkan untuk mengamankan pertahanan

Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pluralisme juga muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat. Seperti dikutip dari Albert Einstein bahwa pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, sains dan bukan pula bersembunyi diruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. Sekian Pak, terima kasih.

Nama : Komang Tereza Tri Wijaya
NPM : 2118031048
Kelas : B
Porsi : Farmasi

Izin untuk memberikan analisis mengenai video pembelajaran tersebut pak.

Demokrasi tidak bisa dilakukan dengan hukum masa lalu di bawah kekuasaan yang bersifat otoriter dan sentralistik karena telah menenggelamkan kebinekaan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian sebagai bentuk usaha menyejahterakan rakyat bukan malah menjadi penghambat perekonomian.

Terima kasih banyak pak

Nama : Zahra Yonada Indra
Npm : 2118031021
Kelas : B
Prodi : Farmasi

Izin untuk memberikan analisis saya terkait video pembelajaran tersebut

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol bagi masyarakat terhadap institusi baik legislatif, eksekutif dan yudikatif semuanya dihadapi pada tantangan yang menguat. Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga mendukung dan mewujudkan dengan sebaik-baiknya, di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut di mata pluralisme dalam hukum sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian. Hukum harus diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi negara. Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukanlah sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah, tetapi pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan -Albert Einstein

Demokrasi tidak dapat dihadapi pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang semakin meningkat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pluralisme merupakan tantangan yang harus dihadapi. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. Tanpa kepastian hukum yang jelas, maka investasi asing tidak akan masuk ke sebuah negara. Dukungan dari bidang hukum bagi pembangunan ekonomi sebuah negara sangat diperlukan. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi.

Nama: Putri Nabilla R
NPM: 2158031007
Kelas: B
Prodi: Farmasi

Izin memberikan tanggapan mengenai video yang berjudul "Supremasi Hukum" pak

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan. Tentukan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap kalian bahkan dan itu untuk menguat baik legislatif eksekutif semua dihadapkan pada tantangan semboyan Bhinneka Tunggal. Investor akan terlebih dahulu menginginkan adanya pemaparan struktur tubuh sebelum melihat hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka. Sekian pak, Terima Kasih

Nama : Allamanda Cathartica
NPM : 2118031023
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Izin menanggapi terkait video pretest Pak. Pada video yang berjudul Supremasi Hukum tersebut dijelaskan bahwa Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan terkungkung pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang makin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Serta berkaca pada semboyan kita yaitu bhinneka tunggal Ika menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik mungkin juga. Usaha dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.

Nama : Salsabila Zaneta Aurelia
NPM : 2118031006
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Izin memberikan tanggapan terkait video mengenai Supremasi Hukum pak.
Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan cara kekuasaan otoriter dan sentralistik. Lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif semua dihadapi oleh tantangan yang sama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dijalankan dengan sebaik baiknya, di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinnekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum sebagai tantangan.
Usaha untuk menjaga kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda hukum di Indonesia, untuk itu peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan sama sekali, hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan infestasi negara.
"Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan oula bersembunyi di ruang bawah tanah, pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan" -Albert Einsten

Nama: Oktiva Risma Wardhani
NPM: 2118031028
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021
Seiring berjalannya masa reformasi memberikan beban yang sedikit lebih berat. Karena demokrasi sendiri tidak boleh dilakukan dengan cara yang otoriter. Salah satu trigger yang membuat negara indonesia menerapkan sistem demokrasi yaitu semboyan bhinneka tunggal ika yang berbunyi “berbeda tetapi tetap satu”. Hukum seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Karena para investor pastinya melihat segi infrastruktur yang baik, hukum juga harus dapat diandalkan agar dapat mengamankan investasi mereka.

NAMA: M. Reza Mantofani
NPM: 2158031006
KELAS: A
PRODI: Farmasi

Sebagai sebuah sistem hukum yang berfungsi dengan baik, supremasi hukum adalah prinsip yang sangat penting dan fundamental. Secara sederhana, supremasi hukum berarti bahwa hukum di atas segalanya, termasuk pemerintah, individu, dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan kata lain, tindakan atau kebijakan apapun haruslah sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada.

Secara keseluruhan, supremasi hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Dalam sebuah negara demokratis yang berfungsi dengan baik, kekuasaan harus berasal dari rakyat dan terbatas oleh hukum, bukan sebaliknya.

Nama : Farrasyifa Ramadhina
NPM : 218031011
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Supremasi Hukum
Demoktasi dan demokratisasi seiring dengan masa Reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara yang sama seperti masa lalu atau dengan di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan dan institut menjadi semakin menguat baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, semua dihadapkan pada tantangan yang sama. Di masa lalu, sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan, dan tantangan dalam berhukum adalah pluralisme. Usaha untuk mensejahterakan rakyat seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Oleh karena itu, peranan hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan invertasi.
"Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan" ~Albert Einstein

Nama : Ulfi Nurhasanah
NPM : 2118031049
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintah harus tunduk pada hukum tersebut. Artinya, tidak ada individu, kelompok, atau lembaga yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri.

Prinsip ini menjamin bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan hak asasi manusia dilindungi secara adil. Ini juga berarti bahwa keputusan-keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Supremasi hukum penting dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan keadilan dalam suatu masyarakat atau negara.

Nama : Renitta Anggraeni
NPM : 2118031008
Kelas : B
Prodi : Farmasi 2021

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak pada masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum dibawah kekuasaan yang otoriter, tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap sekalian badan institut menjadi makin memuat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semua dihadapkan pada tantangan yang sama.

Semboyan bhineka tunggal ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya, di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan, usaha untuk mensejahterahkan rakyat, mengurangi kemiskian, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian, untuk itu peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan tak dapat diabaikan sama sekali, hukum perlu di posisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat.

Nama: Nova Antika Sintia
NPM: 2118031012
Kelas: B
Prodi: Farmasi 2021

Hukum memainkan peran penting selama proses Reformasi, demokrasi, dan demokratisasi. Di bawah pemerintahan otoriter yang terpusat atau dengan cara yang sama seperti di masa lalu, demokrasi tidak dapat dihadapi. Tuntutan masyarakat akan keterlibatan dan kontrol terhadap organisasi dan lembaga semakin kuat, dan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menghadapi kesulitan yang sama. Kesulitan hukum adalah pluralisme, yang secara historis menenggelamkan perbedaan di bawah sentralisme otoriter. Memposisikan hukum sebagai mesin perekonomian itu perlu, bukan sebagai penghambat. Perlindungan dan keamanan investasi harus bersandar pada hukum.

Untuk mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai bangsa Indonesia, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” harus diwujudkan sepenuhnya. Kesulitan pluralisme harus diatasi. Keadaan perekonomian berdampak langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan manusia, penanggulangan kemiskinan, dan penghapusan pengangguran. Masalah hukum dan kemajuan ekonomi suatu bangsa tidak dapat dipisahkan. Penanaman modal asing tidak akan masuk ke suatu negara sampai ada kejelasan hukum yang jelas. Suatu negara membutuhkan bantuan sektor hukum untuk berkembang secara ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada supremasi hukum, khususnya dalam hal mendorong investasi dan kepastian korporasi.

Nama: Agaphe Suluh Brahmantio
NPM: 2118031042
Kelas: B
Prodi: Farmasi

Dalam video tersebut dijelaskan mengenai supremasi hukum di Indonesia. Pada masa reformasi sekarang ini, demokrasi dituntut untuk dapat tercipta secara lebih nyata di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah dengan masyarakat yang mulai peduli dan turut ambil bagian dalam penyelenggaraan negara. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang baik karena dengan demikian maka negara ini akan bergerak selangkah lebih maju. Perlu diperhatikan bahwa antusiasme ini harus dibarengi dengan pemerintah yang mau terbuka menerima masukan bahkan kritik yang disampaikan masyarakat. Supremasi hukum diperlukan untuk melindungi negara dari pemerintahan yang otoriter, anti kritik, dan semena - mena. Hal ini juga menyangkut mengenai bhinneka tunggal ika, dimana pemerintahan yang otoriter akan mencederai makna dari semboyan tersebut. Oleh karena itu, yang penting dilakukan sekarang adalah kita sebagai masyarakat harus senantiasa ikut ambil bagian mengawasi jalannya pemerintahan di negara ini, serta pemerintah harus menjalankan amanat yang diberikan dengan baik salah satunya dalam hal penerapan hukum.

Nama:Diana Mulia Utami
NPM:2118031003
Prodi :Farmasi

izin memberikan tangggapan pak,

pada vidio tersebut menjelaskan tentang supermasi hukum.supermasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi.
Demokrasi tidak dapat di hadapi oleh berhukum masalalu dibawah pemerintahan otoriter dan sentralistik. tuntutan masyarakat kapada badan lembaga negara semakin menguat dari kembaga legislatif,eksekutif dan yudikatif semuanya dihadapkan dengan tantangan yg sama
Sentalisme otoriter pada masa lalu telah menenggelamkan kebinekaan sehingga plularisme muncul sebagai tantangan .usaha untuk menyejahterakan rakyat mengurangi kemiskinan pengangguran dsb sangat berkaitan erat dengan perekonomian maka itu peranan hukum seharusnya tidak boleh diabaikan hukum samgat penting dan harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian karna untuk menyejahterkan rakyat bukan untuk menjadi penghambat .

Nama : Ghina Nazhifah Az Zahra
NPM : 2118031026
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Supremasi hukum

Izin memberikan tanggapan terkait vidio tersebut pak, bahwasannya. Demokrasi yang terjadi Indonesia pastinya berjalan seiring dengan reformasi yang terus berkembang. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan terkungkung pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang makin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pluralisme juga muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat.

Nama: Reti Fusfita
NPM: 2118031034
Kelas: A
Prodi: Farmasi

Izin memberi tanggapan ya pak.
Hukum adalah pertahanan yang dapat dilakukan dalam melindungi suatu negara agar negara tersebut memiliki keteraturan dan tidak dipergunakan sewenang-wenang oleh kekuasaan seseorang. Orang yang memiliki kekuasaan seharusnya lebih menyadari apa dan bagaimana untuk menegakkan keadilan bukannya bagaimana cara membuat Undang-Undang karet yang dapat memiliki cela untuk membebaskan diri mereka.

Hukum yang dibuat haruslah dapat diandalkan oleh seluruh warga negara dan harusnya hukum yang mengatur semua orang baik kalangan biasa maupun orang yang berkuasa dan bukan sebaliknya dimana hukum dijadikan mainan untuk mencapai kekuasaan yang tinggi dengan sikap otoriter yang begitu melekat.

Nama: Fadilah Nur Azizah
NPM: 2118031053
Kelas: A
Demokrasi dan Demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masalalu dibawah kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi terhadap badan atau institut terus menguat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif

Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut diwujudkan dengan sebaik mungkin. Dimasalalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi. Albert Einstein “Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukanlah sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah, tetapi pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan”.

Nama: Meysha Nur Daffa
NPM: 2118031022
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021

Saya Izin untuk memberikan analisis saya terkait video tersebut, tujuan adanya supremasi hukum yaitu untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Permasalahan umum di Indonesia yang masih terlihat jelas terkait supresmasi hukum ini adalah masih banyaknya ketidak adilan penegakkan hukum yang diberlakukan,contohnya : hukuman masyarakat kalangan bawah lebih berat dibandingkan dengan kalangan atas (pejabat).

Cara terbaik agar supremasi hukum di Indonesia dapat ditegakkan yaitu: penegakkan hukum harus diberlakukan secara adil (tidak memandang kalangan atas maupun kalangan bawah),hukum didasari oleh musyawarah mufakat, hukum harus berdasarkan UUD,dan hukum dibentuk dengan mengikutsertakan pendapat rakyat. Peranan penegakkan hukum sangat penting bagi masyarakat karena untuk memastikan bahwa semua masyarakat mendapatkan haknya.

Nama : Citra Lucky Febyolla
NPM : 2118031010
Kelas : B
Prodi : Farmasi

Izin untuk memberikan pendapat saya terkait video yang yang berjudul "Supremasi Hukum" . Demokrasi tidak dapat dihadapi pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang semakin meningkat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semboyan Bhineka Tunggal Ika harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pluralisme merupakan tantangan yang harus dihadapi. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. Hukum menjadi tulang punggung perekonomian. Hukum mengatur segala aturan. Hukum harus diandalkan untuk mengamankan pertahanan.

Terima kasih pak

Nama : Ummi Khoirotunnisa
Npm : 2118031035
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Izin menanggapi videonya pak, supremasi hukum merupakan peraturan untuk mengatur masyarakat yang tertuang di dalam uud 1945. Awal mula perubahan hukum terjadi pada era reformasi yang dimana tahun demi tahun berkembang menyesuaikan dengan Demokrasi yang ada di masyarakat. Perubahan tersebut sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat, sebagai penopang dalam bidang perekonomian dan penegakan dalam hukum pertahanan yang berlaku di masyarakat.

Nama: Natalia Michelle Simatupang
NPM: 2118031044
Kelas: B
Prodi: Farmasi

Demokrasi tidak dapat dihadapi oleh dan dengan terbelenggu pada kekuasaan otoriter dan sentralistik. kekuasaan otoriter dan sentralistik pada masa lalu juga dapat menempatkan penguasa atau kelompok yang dominan dalam posisi yang lebih unggul dan merugikan kelompok yang kurang berkuasa atau minoritas. Dengan kata lain, kekuasaan otoriter dan sentralistik pada masa lalu telah menenggelamkan kebhinekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk menciptakan demokrasi yang baik dan mempertahankan kebhinekaan Indonesia, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat harus memiliki kesadaran politik dan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri melalui proses politik yang demokratis dan transparan.

Nama : Avisina Bahirani
NPM : 2118031046
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang orotirer dan sentralistik. Tuntutan partisipasi terhadap sekalian badan dan institut makin menguat, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Semua dihadapkan pada tantangan yang sama.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Dimasa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut. Maka hukum yang plural muncul sebagai tantangan. Usaha dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan sebagainya, berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi. Pertahanan kita bukanlah alat perang, sains dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.

Sekian, terima kasih pak.

Nama: Diah Puspita Rini
NPM: 2118031029
Kelas: A

Izin untuk memberikan analisis terkait video yang sudah diberikan pak. Demokrasi dan reformasi terus tumbuh sehingga kebutuhan akan partisipasi masyarakat juga harus terus tumbuh di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dll.

Hal tersebut erat kaitannya dengan hukum di Indonesia. Hukum adalah tulang punggung dari semua aspek yang ada di negara Indonesia. Hukum mengatur semua aturan dan hukum harus dipanggil untuk perlindungan.

Nama : Tsania Zahra Taslima
NPM : 2118031005
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Izin memberikan tanggapan terkait video mengenai materi supremasi hukum, pak..

Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Seiring dengan masa reformasi, Demokrasi dan Demokratisasi dengan momentum yang memuncak memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masa lalu dibawah kekuasaan yang otoriter. Tuntutan partisipasi terhadap badan dan institut terus menguat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semua dihadapkan tantangan yang sama. Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut diwujudkan dengan sebaik mungkin. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan.

Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran,dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa “Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula tersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan”.

Nama : Yasmin Al illyyin
NPM : 211031041
Kelas : B
Prodi : Farmasi 2021

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pengaruh besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol bagi masyarakat terhadap institusi baik legislatif, eksekutif dan yudikatif semuanya dihadapi pada tantangan yang menguat. Semboyan kita Bhineka Tunggal Ika juga mendukung dan mewujudkan dengan sebaik-baiknya, di masa lalu sentralisme yang otoriter telah membuat kebhinekaan itu pudar di mata pluralisme dalam hukum sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian. Hukum harus diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi negara.

Nama: Umniyah Tsabitah Zahrani
NPM: 2118031050
Kelas: B

Supremasi Hukum merupakan topik mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan terkungkung pada kekuasaan yang otoriter. Kontrol oleh masyarakat terhadap sekalian badan institut meningkat dan dihadapkan dengan tantangan yang sama.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika diwujudkan dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Nama : Alifia Salsabila Rizquita
NPM : 2118031013
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021

Supremasi Hukum
Demokrasi dan Demokratisasi dengan momentum yang memuncak, seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter. Tuntutan partisipasi terhadap badan dan institut terus menguat baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Semua dihadapkan pada tantangan yang sama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik mungkin. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dsb berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Peranan hukum dalam berbagai peraturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi.

Nama : Zahra Fadilatusya'adah
NPM : 2158031011
Kelas : B

Izin untuk memberikan analisis terkait video pembelajaran yang telah bapak berikan.

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum, dimana demokrasi tidak dapat dihadapi dengan kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi masyarakat menjadi menguat pada beberapa Lembang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selain itu semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut untuk di wujudkan dengan sebaik-baiknya.

Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengganguran berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian sehingga hukum memiliki peranan yang penting sebagai pengaturan dan diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian.

Berikut analisis saya mengenai video tersebut pak:
Demokrasi dan demokratisasi yang memuncak pada masa Reformasi memberikan banyak pekerjaan rumah bagi hukum. Demokrasi tidak dapat dilawan dengan membatasinya pada kekuasaan otoriter. Tuntutan dan partisipasi rakyat dalam lembaga/institusi yang secara bertahap menguat dalam sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga memerlukan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Pluralisme juga bisa dilihat sebagai tantangan. Upaya pengurangan kesejahteraan manusia, kemiskinan dan pengangguran sangat erat kaitannya dengan pergerakan ekonomi. Hukum harus menjadi tulang punggung ekonomi, bukan hambatan. Seperti yang dikutip Albert Einstein bahwa pertahanan kita bukanlah alat perang, sains, atau bersembunyi di ruang bawah tanah. Pembelaan kami adalah hukum dan ketertiban.

Nama : Wurie Kartika Yendi
NPM : 2118031038
Kelas : B
Prodi : Farmasi

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum, demokrasi seiring dengan reformasi terus berkembang. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan terkungkung pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang makin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pluralisme juga muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi. Seperti dikutip dari Albert Einstein bahwa pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, sains dan bukan pula bersembunyi diruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.

Nama: Michelle Jovelyna My Angel Pasaribu
NPM: 2158031002

Izin untuk menyampaikan pendapat saya pak. Dalam vidio tersebut dijelaskan mengenai supremasi hukum di Indonesia. Hukum memainkan peranan penting selama proses reformasi, demokrasi, dan demokratisasi. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dnegan cara berhukum dibawah kekuasaan, tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan dan institut menjadi semakin menguat baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan membantu perekonomian negara, hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi negara.

Nama : salsabila anggraini thahir
Npm : 2118031036
Kelas : B
Prodi : Farmasi


Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan terkungkung pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang makin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pluralisme muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat.

Nama:Muhammad Irfan Al Rasyid
NPM:2118031033
Kelas:A
Prodi:Farmasi

Demokrasi dan reformasi terus tumbuh sehingga kebutuhan akan partisipasi masyarakat juga harus terus tumbuh di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bhinneka Tunggal Ika harus di pegang erat karena sangat penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dll. Pluralisme merupakan tantangan yang harus dihadapi. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum.

Intinya demokrasi tidak bisa dilakukan dengan hukum masa lalu di bawah kekuasaan yang bersifat otoriter dan sentralistik.

Nama : Zifa Aisha Vanadis
NPM : 2118031002
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Izin memberikan tanggapan terkait video mengenai materi supremasi hukum, pak..
Dalam era Reformasi, peran besar diberikan kepada hukum untuk menghadapi tantangan dari demokratisasi dan pembangunan demokrasi. Tantangan ini tidak bisa diatasi dengan cara yang sama seperti di masa lalu, ketika pemerintah sentralistik dan otoriter mengabaikan kepentingan masyarakat. Partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap badan dan institusi pemerintah semakin penting, termasuk pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tantangan utama adalah mencapai pluralisme dalam berhukum, setelah pengalaman sentralisme yang otoriter telah memupuskan kebhinekaan di masa lalu.

Kesejahteraan rakyat, termasuk dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hukum harus ditempatkan sebagai tulang punggung perekonomian dan tidak menjadi penghalang. Hukum harus bisa diandalkan dalam mempertahankan dan melindungi investasi.

Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B
Farmasi 2021

Secara sederhana, supremasi hukum berarti bahwa hukum di atas segalanya, termasuk pemerintah, individu, dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan kata lain, tindakan atau kebijakan apapun haruslah sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga mendukung dan mewujudkan dengan sebaik-baiknya, di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut di mata pluralisme dalam hukum sebagai tantangan. Usaha dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.

Sekian pak, terimakasih Wassalamualaikum wr wb.

Nama : Nur Mawar Agustina
NPM : 2118031016
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Izin memberikan tanggapan terkait vidio tersebut, Pak.

Demokrasi yang ada di Indonesia pastinya berjalan seiring dengan reformasi yang terus berkembang. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan terkungkung pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang makin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Supremasi hukum juga berarti upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara.

Seiring dengan masa reformasi, Demokrasi dan Demokratisasi dengan momentum yang memuncak memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masa lalu dibawah kekuasaan yang otoriter. Tuntutan partisipasi terhadap badan dan institut terus menguat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semua dihadapkan tantangan yang sama. Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut diwujudkan dengan sebaik mungkin. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan.

Terima kasih, Pak.

Nama: Dwi Anggita Deswanti
NPM: 2118031020
Kelas: A

Supremasi Hukum, Demokrasi dan Demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masalalu dibawah kekuasaan yang otoriter. Tuntutan partisipasi terhadap badan dan institut terus menguat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semua dihadapkan tantangan yang sama. Usaha untuk menjaga kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda hukum di Indonesia, untuk itu peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan sama sekali, hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan infestasi negara.

Nama : Diva Meylia
NPM : 2158031013
Farmasi
Kelas B

Demokrasi dan Demokratisasi dengan momentum yang memuncak, seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter. Tuntutan partisipasi terhadap badan dan institut terus menguat baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Adapun Semboyan Indonesia sendiri yaitu Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut diwujudkan dengan sebaik mungkin. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan.
Hal tersebut erat kaitannya dengan hukum di Indonesia. Hukum adalah tulang punggung dari semua aspek yang ada di negara Indonesia. Hukum mengatur semua aturan dan hukum harus dipanggil untuk perlindungan.

Nama : Lani Hartanti
Npm : 2118031052
Kelas ; b

Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus dihormati oleh semua orang, termasuk pemerintah dan pejabat publik. Ini berarti bahwa tidak ada orang atau kelompok yang di atas hukum dan semua orang harus tunduk pada hukum yang sama.

Prinsip supremasi hukum sangat penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di masyarakat. Tanpa supremasi hukum, kekuasaan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan atau kekayaan, yang dapat mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ketika prinsip supremasi hukum dijalankan secara efektif, hal itu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum meningkat, dan ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan meningkatkan kualitas keputusan hukum yang diambil.

Namun, untuk menjaga supremasi hukum, diperlukan sistem hukum yang kuat dan independen. Ini termasuk hakim yang independen, proses hukum yang terbuka dan transparan, dan perlindungan terhadap pengaruh politik dan kepentingan lainnya.

Dalam kesimpulannya, supremasi hukum adalah prinsip penting yang harus dijaga dalam setiap masyarakat yang ingin memastikan keadilan dan keamanan bagi semua warganya. Karenanya, perlu ditingkatkan upaya untuk memperkuat sistem hukum yang independen dan efektif.

Nama : Risma kristina uli pasaribu
NPM : 2158031005
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Supremasi hukum

Supremasi yang otoriter menenggelamkan bihineka tunggal Ika.

Usaha untuk mensejahterakan masyarakat mengurangi bentuk kemiskinan dan pengangguran yang berkaitan erat dengan roda perekonomian
Peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan sama sekali.

Supremasi hukum dapat dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan dijadikan sebagai penghambat perekonomian.

Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi masyarakat Indonesia


Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. - Albert Einstein -

Nama : Ade Putri Selviana
NPM : 2118031045
Kelas : B
Prodi : Farmasi

Tanggapan saya mengenai video tersebut, Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak pada masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum dibawah kekuasaan yang otoriter, tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap sekalian badan institut menjadi makin memuat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semua dihadapkan dengan tantangan yang sama.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pluralisme juga muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat. Dikutip dari Albert Einstein bahwa pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, sains dan bukan pula bersembunyi diruang bawah tanah.

Nama : Oka Mahila Gustia Putri
NPM : 2118031024
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

Tanggapan saya terhadap video tersebut yaitu demokrasi memuncak seiring dengan masa reformasi sehingga memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan terkungkung pada kekuasaan yang otoriter. Tuntutan dan partisipasi masyarakat terhadap badan/institut yang makin menguat baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pluralisme juga muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat.

Nama: Shabita Aqsha
NPM: 2118031030
Kelas: A
Prodi: Farmasi

Supremasi hukum menggarisbawahi pentingnya hukum sebagai landasan yang kuat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesetaraan di dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Dalam menjalankan supremasi hukum, penting untuk menghormati dan mengakui keberagaman yang ada, seperti yang tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika." Prinsip ini menekankan bahwa meskipun masyarakat memiliki perbedaan, mereka tetap satu dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
Dalam konteks Indonesia, supremasi hukum dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi pijakan penting dalam membangun negara yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keduanya memainkan peran kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Nama : Agnes Monica Murisla
NPM : 2158031003
Kelas : B
Prodi Farmasi

Izin untuk memberikan pendapat mengenai video yg telah diberikan mengenai "supremasi hukum"

Perkembangan demokrasi terus berlanjut sejalan dengan proses reformasi. Permintaan partisipasi rakyat terus meningkat di dalam lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan Indonesia.

Agar mencapai tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia, penting untuk mewujudkan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" dengan sebaik-baiknya. Keberagaman menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran sangat terkait dengan dinamika ekonomi. Aspek hukum juga tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan ekonomi suatu negara.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan pengangguran erat kaitannya dengan dinamika ekonomi. Pembangunan ekonomi di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari dimensi hukum. Ketika kepastian hukum tidak jelas, maka investasi asing akan enggan masuk ke negara tersebut. Dukungan dari sektor hukum sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hukum memainkan peran yang sangat sentral dalam kesuksesan pembangunan ekonomi, terutama dalam memberikan kepastian dalam usaha dan investasi.

Terima kasih banyak pak

Nama : Lailatul Mukarromah
NPM : 2118031027

supremasi hukum merupakan peraturan untuk mengatur masyarakat yang tertuang di dalam uud 1945. Awal mula perubahan hukum terjadi pada era reformasi yang dimana tahun demi tahun berkembang menyesuaikan dengan Demokrasi yang ada di masyarakat. Perubahan tersebut sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat, sebagai penopang dalam bidang perekonomian dan penegakan dalam hukum pertahanan yang berlaku di masyarakat.
Untuk mewujudkan supremasi hukum, beberapa langkah dan prinsip penting harus diikuti, erciptanya supremasi hukum adalah sebuah proses yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Nama: Dea Anggraini Kurniawan
NPM: 2118031019
Kelas: A

Prinsip supremasi hukum adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat, dan pemerintah harus tunduk pada hukum tersebut. Dalam sistem yang berlandaskan supremasi hukum, tidak ada individu, kelompok, atau lembaga yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang dan dibatasi oleh hukum. Supremasi hukum menjamin bahwa keputusan-keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, prinsip ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan cara yang adil dan merata. Supremasi hukum juga berperan dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan keadilan dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan adanya supremasi hukum, masyarakat dan pemerintah memiliki kerangka kerja yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Prinsip ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan lingkungan yang adil dan teratur. Dalam suatu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sistem peradilan berfungsi sebagai pengawas dan penjaga implementasi hukum. Dalam rangka menjaga supremasi hukum, penting untuk memiliki sistem hukum yang transparan, independen, dan akuntabel. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses hukum juga merupakan faktor penting dalam menjaga keberlakuan prinsip ini. Dengan demikian, supremasi hukum menjadi dasar yang kuat dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan keadilan dalam suatu masyarakat atau negara.

Nama: Dea Anggraini Kurniawan
NPM: 2118031019
Kelas: A

Supremasi
Prinsip supremasi hukum adalah konsep hukum yang menekankan pentingnya aturan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks demokrasi dan demokratisasi, supremasi hukum menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini juga sejalan dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menekankan pentingnya keberagaman dan pluralisme.

Dalam masa lalu, kekuasaan yang bersifat otoriter telah menghambat realisasi demokrasi dan pluralisme. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan demokrasi, tantangan muncul dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan mampu menjaga keberagaman. Selain itu, hukum juga harus berperan sebagai tulang punggung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hukum yang andal dan dapat diandalkan menjadi kunci dalam menjaga dan melindungi investasi serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya supremasi hukum, semua pihak, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini juga memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, supremasi hukum membawa keadilan, stabilitas, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, supremasi hukum memberikan jaminan bahwa investasi dan usaha akan dilindungi oleh hukum. Ini menciptakan kepercayaan bagi pelaku ekonomi untuk beroperasi dan berinvestasi dengan keyakinan bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil dan menarik bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, perlu adanya sistem hukum yang transparan, independen, dan akuntabel. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses hukum serta penegakan hukum yang konsisten dan adil. Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, kita dapat menciptakan masyarakat yang diatur oleh hukum, di mana hak asasi manusia dihormati, keadilan ditegakkan, dan stabilitas terjaga.

Nama: BELDA AMARETA KONI
NPM: 2118031001
Kelas: A


Hukum memainkan peran penting selama proses Reformasi, demokrasi, dan demokratisasi. Di bawah pemerintahan otoriter yang terpusat atau dengan cara yang sama seperti di masa lalu, demokrasi tidak dapat dihadapi. Tuntutan masyarakat akan keterlibatan dan kontrol terhadap organisasi dan lembaga semakin kuat, dan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menghadapi kesulitan yang sama. Kesulitan hukum adalah pluralisme, yang secara historis menenggelamkan perbedaan di bawah sentralisme otoriter. Memposisikan hukum sebagai mesin perekonomian itu perlu, bukan sebagai penghambat. Perlindungan dan keamanan investasi harus bersandar pada hukum.

Untuk mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai bangsa Indonesia, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” harus diwujudkan sepenuhnya. Kesulitan pluralisme harus diatasi. Keadaan perekonomian berdampak langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan manusia, penanggulangan kemiskinan, dan penghapusan pengangguran. Masalah hukum dan kemajuan ekonomi suatu bangsa tidak dapat dipisahkan. Penanaman modal asing tidak akan masuk ke suatu negara sampai ada kejelasan hukum yang jelas. Suatu negara membutuhkan bantuan sektor hukum untuk berkembang secara ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada supremasi hukum, khususnya dalam hal mendorong investasi dan kepastian korporasi

Nama : Ratri Mawas Firdayanti
NPM : 2118031047
Kelas : B

Izin memberikan tanggapan dan analisis pak

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan.

Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi.

Nama : Ranesya Eka Anggraeni
NPM : 2118031037
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Izin menyampaikan analisis saya mengenai ppt dan video tersebut pak

Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses poliltik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Prinsip supremasi hukum adalah konsep hukum yang menekankan pentingnya aturan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menekankan pentingnya keberagaman dan pluralisme.

Saat ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sejumlah kasus dan peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subyek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya agar terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Nama : Zahra Nur Sa'diyyah
NPM : 2158031001
Kelas : B

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai
keputusan polituk dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk
memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Nama: Fira Destiana Safitri
NPM: 2118031031
Kelas: B

Supremasi Hukum
Demokrasi dan Demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masalalu dibawah kekuasaan yang otoriter. Tuntutan partisipasi terhadap badan dan institut terus menguat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semua dihadapkan tantangan yang sama.

Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pluralisme juga muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat. Seperti dikutip dari Albert Einstein bahwa pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, sains dan bukan pula bersembunyi diruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.