PKN ILKOM C, Selasa 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023

NAMA : Ahlan Sayyid Alghiffari
NPM : 2217051017
KELAS : C

Analisis saya berdasarkan jurnal berjudul : “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA” tersebut adalah sebagai berikut.
Berdasarkan jurnal tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila Pemilihan Umum di Indonesia harus berlandaskan dua aspek penting yaitu :
1. Kerakyatan (Demokrasi): Nilai kerakyatan dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta secara langsung dalam memilih pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota, melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum daerah dijamin dan diakui sebagai hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang.
2. Hikmat Kebijaksanaan (Musyawarah): Nilai hikmat kebijaksanaan dalam Pancasila menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam pemilihan umum daerah, musyawarah dan perwakilan menjadi landasan dalam sistem politik Indonesia. Proses pemilihan umum daerah melibatkan berbagai tahapan musyawarah antara para pemangku kepentingan, seperti partai politik, calon pemimpin daerah, dan masyarakat. Musyawarah digunakan untuk mencapai mufakat dalam menentukan pemimpin daerah yang akan dihasilkan dari pemilihan umum.
Demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, di mana partisipasi aktif masyarakat dan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan menjadi prinsip utama dalam sistem politik dan pemilihan umum di tingkat daerah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik yang berpengaruh pada pemerintahan daerah, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Nama : Safira Aulia
NPM : 2217051041
Kelas : C
Dari jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung belum mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Hal ini menimbulkan berbagai konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, terutama selama masa kampanye politik yang penuh dengan berbagai hoaks yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Masalahnya juga terletak pada ketidakjelasan dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang yang dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menegakkan peraturan pemilihan umum yang dapat melindungi nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, terutama bagi calon kepala daerah yang mewakili minoritas. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat.

NAMA : Ferdinand Lauren
NPM : 2217051065
KELAS : C

Analisis saya mengenai jurnal tersebut adalah sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila, Pemilihan Umum di Indonesia harus berbasis pada dua aspek penting: Kerakyatan (Demokrasi) dan Hikmat Kebijaksanaan (Musyawarah). Nilai kerakyatan menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dalam Pemilihan Umum daerah di Indonesia. Melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala, masyarakat diizinkan untuk secara langsung memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum daerah dijamin dan diakui sebagai hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, nilai hikmat kebijaksanaan menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam proses pemilihan umum daerah di Indonesia, musyawarah dan perwakilan menjadi landasan dalam sistem politik. Proses pemilihan umum daerah melibatkan berbagai tahapan musyawarah antara para pemangku kepentingan, seperti partai politik, calon pemimpin daerah, dan masyarakat. Musyawarah digunakan untuk mencapai mufakat dalam menentukan pemimpin daerah yang akan dihasilkan dari pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, demokrasi mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, di mana partisipasi aktif masyarakat dan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan menjadi prinsip utama dalam sistem politik dan pemilihan umum di tingkat daerah. Hal ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik yang berpengaruh pada pemerintahan daerah, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

NAMA : MUHAMMAD IQBAL ANANDRA
NPM : 2217051091
KELAS : C

Dari jurnal tersebut saya dapat menganalisis bahwa pemilihan umum di Indonesia merupakan cerminan dari sistem demokrasi, di mana demokrasi memberikan hak partisipasi bagi warga negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, secara empiris, implementasi demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Pancasila Sila Keempat adalah penceminan dari asas demokrasi, dan sebagai negara hukum, Indonesia harus memegang teguh prinsip demokrasi dalam pelaksanaan sistem pemilihan umumnya. Meskipun begitu, pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia harus terus memperkuat nilai-nilai demokrasi dan Sila Keempat Pancasila dalam pelaksanaan sistem pemilihan umumnya.

NAMA : Eric Sanjaya Sipayung
NPM : 2217051116
KELAS : C
Analisis saya berdasarkan jurnal tersebut sebagai berikut:
Demokrasi adalah salah satu wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pemilihan umum daerah di Indonesia adalah salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan nilai-nilai sila keempat Pancasila, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan daerah.

Pemilihan umum daerah di Indonesia juga mencerminkan implementasi prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak suara, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik. Dalam pemilihan umum daerah, rakyat memiliki hak suara yang sama, sehingga setiap suara memiliki nilai yang sama.

Dalam proses pemilihan umum daerah, terdapat prinsip persamaan hak, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan memilih calon sesuai dengan keinginannya. Selain itu, kebebasan berpendapat juga menjadi prinsip penting dalam pemilihan umum daerah, di mana setiap orang memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan pilihan politiknya tanpa adanya tekanan atau intimidasi.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut adalah praktek politik uang, manipulasi suara, dan pengaruh uang dari kepentingan kelompok tertentu dalam proses pemilihan umum daerah.
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat dalam proses pemilihan umum daerah, serta melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah adanya pelanggaran dalam pelaksanaan demokrasi. Dengan demikian, pemilihan umum daerah dapat menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

NAMA: ANANDA KARUNIA PUTRI
NPM: 2217051152
KELAS: C

Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, terdapat beberapa masalah yang tidak selaras dengan nilai Pancasila, terutama Sila keempat. Hal ini menyebabkan munculnya konflik dan interpretasi yang tidak akurat. Di tengah-tengah situasi politik, banyak berita bohong yang digunakan untuk menyerang lawan, baik secara fisik maupun secara karakter. Ini dapat memicu disintegrasi nasional. Selain itu, peraturan tentang pemilihan kepala daerah dalam undang-undang masih ambigu dan dapat diinterpretasikan secara berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kepastian dalam menerapkan peraturan pemilihan umum untuk mencegah kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Sila keempat Pancasila merupakan pengejawantahan dari demokrasi di Indonesia, dimana demokrasi ideal adalah partisipasi rakyat dalam mengelola pemerintahan. Melindungi demokrasi berarti melindungi kelompok minoritas, termasuk calon kepala daerah yang berjuang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam Sila keempat Pancasila.

NAMA : JESSEN RAMADEKSA ALLEN
NPM : 2217051070
KELAS : C

Analisis Jurnal :
Berdasarkan judul jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada bagaimana demokrasi dapat diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia.

Dalam jurnal ini, penulis menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan berdemokrasi, salah satunya adalah nilai sila keempat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dalam konteks pemilihan umum daerah, nilai sila keempat ini dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam memilih wakilnya dan melalui proses pemilihan umum yang transparan, adil, dan demokratis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, demokrasi telah diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui beberapa aspek, seperti partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam proses pemilihan, keadilan dalam perlakuan dan kesempatan, serta penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah, seperti politik uang, praktik korupsi, dan kekerasan politik yang dapat mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana demokrasi dapat diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala yang masih dihadapi dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

NAMA : ARIP SAPUTRA
NPM : 2217051061
Kelas : C

Menurut analisis saya dari jurnal tersebut yang berjudul "DEKOMKRASI SEBAHAI NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"
yang dimana judul tersebut pertujuan untuk mencari kebenaran dalam berdemokrasi yang tertuang dalam Pancasila sila keempat, dan argumentasi di atas semakin diperkuat oleh bidang ilmu politik yang mempunyai tafsiran bermacam-macam dalam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, dan yang pokok memiliki dua prinsip, yaitu:

 “1. Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sistim demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis.
Partai politik masyarakat dapat menyalurkan proses demokrasi seperti apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada.

Nama : Devano Michael Nainggolan
NPM : 2217051081
Kelas : C
Analisis jurnal :
Pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan. Nilai kerakyatan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan nilai hikmat kebijaksanaan menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam proses pemilihan umum daerah, musyawarah digunakan untuk mencapai mufakat dalam menentukan pemimpin daerah yang akan dihasilkan dari pemilihan umum. Demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik yang berpengaruh pada pemerintahan daerah, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Perlu dilakukan upaya untuk menegakkan peraturan pemilihan umum yang dapat melindungi nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, terutama bagi calon kepala daerah yang mewakili minoritas. Meskipun demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia sudah menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan, masih ada berbagai masalah yang perlu diatasi, seperti ketidakjelasan dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang yang dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah harus tetap menjadi prioritas dalam sistem politik Indonesia.

NAMA : Akhyar Nasrulllah Adilian
NPM : 2217051127
KELAS : C

Analisis Jurnal :
Jurnal ini membahas tentang implementasi demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi telah diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam proses pemilihan, keadilan dalam perlakuan dan kesempatan, serta penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah, seperti politik uang, praktik korupsi, dan kekerasan politik. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana demokrasi dapat diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C

Berikut analisis saya terhadap jurnal tersebut :

Sila Keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", sangat penting dalam pemilihan umum di Indonesia. Nilai-nilai Sila Keempat mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang adil dan transparan.

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, nilai-nilai Sila Keempat tercermin dalam proses pemilihan umum yang demokratis dan partisipatif. Proses pemilihan umum harus diadakan secara terbuka dan transparan, di mana setiap orang memiliki hak untuk memberikan suaranya tanpa takut atau tekanan dari pihak manapun. Selain itu, proses pemilihan umum juga harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, di mana pemimpin yang terpilih harus mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, dalam proses pemilihan umum di Indonesia, nilai-nilai Sila Keempat juga tercermin dalam keberagaman yang dihormati dan diakui. Indonesia adalah negara yang heterogen dengan beragam suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, proses pemilihan umum juga harus mempertimbangkan keberagaman ini dan memastikan bahwa hak suara setiap orang diakui dan dihormati, tanpa diskriminasi apapun.

Dalam kesimpulannya, nilai-nilai Sila Keempat Pancasila memegang peranan penting dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi, kebijaksanaan dalam perwakilan, partisipasi publik, dan keberagaman adalah prinsip-prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam memastikan proses pemilihan umum yang adil dan transparan.

Nama : Nayya Tharissa M
NPM : 2257051016
Kelas : C

menurut saya sila ke 4 mewujudkan kerakyatan yang demokrasi, hikmat nya kebijaksaan dan musyawarah. pentingnya paryisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan politik dalam pelimihan umum. masyarakat juga punya hal uktuk ikutt serta, dalam penting nya memilihihan pimpinan,kebijakkan pancasila juga menekankan pentingnya untuk mengambil keputusan dangen melalui musyawarah, musyawarah dan perwakilan sudah menjadi landasan dalam sistem politik di inonesia, melalui proses pemilihan umum daerah untuk menacapai tujua1n nya. demokrasi dalam pemilihan umum di indonesia menajdi cerminan nilai nilai pada sila ke 4 yang mana partisipasi masyarakat dan pem=ngambilan ekputusan melalui musyawarah d sudah menjadi prinsip utama di sitem politik di indonesia.

NAMA : Joe Febrian Sinuraya
NPM : 2217051143
KELAS : C

Setelah saya membaca jurnal tersebut, maka saya dapat menganalsis bahwa :

Sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila, Pemilihan Umum di Indonesia harus berbasis pada dua aspek penting: Kerakyatan (Demokrasi) dan Hikmat Kebijaksanaan (Musyawarah). Nilai kerakyatan menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dalam Pemilihan Umum daerah di Indonesia. Melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala, masyarakat diizinkan untuk secara langsung memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum daerah dijamin dan diakui sebagai hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, nilai hikmat kebijaksanaan menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam proses pemilihan umum daerah di Indonesia, musyawarah dan perwakilan menjadi landasan dalam sistem politik. Proses pemilihan umum daerah melibatkan berbagai tahapan musyawarah antara para pemangku kepentingan, seperti partai politik, calon pemimpin daerah, dan masyarakat. Musyawarah digunakan untuk mencapai mufakat dalam menentukan pemimpin daerah yang akan dihasilkan dari pemilihan umum.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah, seperti politik uang, praktik korupsi, dan kekerasan politik yang dapat mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana demokrasi dapat diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala yang masih dihadapi dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

NAMA : Rafid Haryu Novrian
NPM : 2217051009
KELAS : C

Analisis saya berdasarkan jurnal berjudul : “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA” tersebut adalah sebagai berikut :

Jurnal yang dibahas membahas tentang Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal ini membahas pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dan bagaimana pengaturan pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi-tafsir dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Hasil pembahasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari demokrasi dan menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam proses pemilihan umum. Namun, pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut dan masih terdapat konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Simpulan yang diambil dari jurnal ini adalah perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang dapat menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat juga perlu dijadikan perwujudan demokrasi di Indonesia yang melindungi hak minoritas, terutama calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama: Widyasti Bella Kurnia
NPM: 2217051092
Kelas: C

Pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki beberapa masalah yang tidak selaras dengan nilai Pancasila, terutama Sila keempat. Konflik dan interpretasi yang tidak akurat seringkali muncul di tengah situasi politik, disertai dengan berita bohong yang dapat memicu disintegrasi nasional. Selain itu, peraturan tentang pemilihan kepala daerah dalam undang-undang masih ambigu dan dapat diinterpretasikan secara berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kepastian dalam menerapkan peraturan pemilihan umum untuk mencegah kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Sila keempat Pancasila adalah pengejawantahan dari demokrasi di Indonesia, di mana demokrasi ideal adalah partisipasi rakyat dalam mengelola pemerintahan. Demokrasi harus dilindungi karena ini berarti melindungi kelompok minoritas, termasuk calon kepala daerah yang berjuang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam Sila keempat Pancasila. Pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan nilai-nilai Sila keempat Pancasila, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip demokrasi seperti hak suara, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik tercermin dalam pemilihan umum daerah.

Tantangan dalam pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia adalah praktek politik uang, manipulasi suara, dan pengaruh uang dari kepentingan kelompok tertentu dalam proses pemilihan umum daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat dalam proses pemilihan umum daerah, serta melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan demokrasi. Pemilihan umum daerah yang transparan, adil, dan demokratis dapat menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dalam jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, penelitian ini fokus pada bagaimana demokrasi dapat diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, demokrasi telah diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam proses pemilihan, keadilan dalam perlakuan dan kesempatan, serta penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila

NAMA : Nurul Izzah
NPM : 2217051022
KELAS : C

Berikut hasil analisis saya berdasarkan jurnal yang berjudul “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA”.

Demokrasi merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Dalam pemilihan umum di Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Proses pemilihan kepala daerah tersebut melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Partisipasi ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih, yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi Indonesia. Melalui proses pemilihan kepala daerah yang demokratis, masyarakat Indonesia dapat menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola daerahnya dengan penuh tanggung jawab. Dalam proses ini, masyarakat dapat memberikan suara mereka untuk kandidat yang mereka anggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi mereka dengan baik.

Nama : Elsa Dwi Agresty
NPM : 2217051058
Kelas : C

Analisis saya berdasarkan jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA adalah

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi, asas demokrasi ini dibuktikan dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara.Pancasila memiliki sebuah nilai dasar yang bersifat normatif, nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan keinginan dan suatu keharusan. Pancasila sebagai fundamental norma dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelenggaraan negara berupa pemilihan umum yang terdapat pada sila ke-4 dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi yang hakikatnya mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum dapat dilakukan untuk memilih Presiden ataupun pemilihan kepala daerah hingga kepala desa. Pelaksanaan demokrasi sila ke-4 Pancasila sebagai sumber nilai pemilihan umum daerah di Indonesia dengan terlaksananya Pemilihan Umum Daerah secara langsung merupakan amanat langsung UUD 1945 pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali.

Namun pada kenyataannya banyak terjadi kecurangan dalam melakukan pemilu baik itu Pemilu Pemilihan Presiden pemilihan kepala daerah ataupun kepala desa sehingga kita harus terus berlandaskan dengan pancasila yang sudah mengatur dan merupakan landasan fundamental bagi bangsa Indonesia.

NAMA : Bintang Ferinantama
NPM : 2257051030
KELAS : C

Hal yang bisa saya analisis dari jurnal tersebut adalah:
Demokrasi merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk menerapkan nilai-nilai sila keempat, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", karena memberikan hak yang sama bagi setiap individu dalam menentukan pilihan politiknya.Pemilihan umum di Indonesia dianggap sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Dalam pemilihan umum, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dan memilih pemimpinnya secara demokratis, yang selaras dengan nilai sila keempat Pancasila.
Sangat penting menjaga integritas dan transparansi dalam pemilihan umum agar nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diterapkan secara efektif. Demokrasi yang transparan dan terbuka dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemilihan umum dilakukan dengan jujur dan adil.

Secara keseluruhan, jurnal tersebut menunjukkan bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diimplementasikan dalam demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia, dan betapa pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam proses tersebut

NAMA : Dimas Adivia
NPM : 2217051075
KELAS : C

Berikut analisis saya dari Jurnal berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia". Konsep demokrasi yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan yang melibatkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila.

Pemilihan Umum di Indonesia harus memperhatikan aspek kerakyatan, yaitu memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin mereka, serta memastikan bahwa proses pemilihan tersebut dilakukan secara bebas dan adil. Aspek demokrasi dalam pemilihan umum harus dijunjung tinggi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila, di mana kehendak rakyat menjadi fokus utama dalam proses pemilihan umum.

Selain itu, aspek hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan juga penting dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Proses musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan kebijakan dan pemilihan pemimpin harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan, yaitu mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok.

Dalam analisis jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Sila Keempat Pancasila, yang mencakup aspek demokrasi dan hikmat kebijaksanaan. Pemilihan umum yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dengan melibatkan proses musyawarah dan perwakilan yang bijaksana akan menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas dan konsisten dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia.

Nama: Cakrawangsa Praba Alkautsar
NPM: 2217051003
Kelas: C

Jurnal yang dibahas membahas tentang Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal ini membahas pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dan bagaimana pengaturan pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi-tafsir dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Simpulan yang diambil dari jurnal ini adalah perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang dapat menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat juga perlu dijadikan perwujudan demokrasi di Indonesia yang melindungi hak minoritas, terutama calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

NAMA : RITA IRMA YANI
NPM : 2217051047
KELAS : C

Jurnal ini membahas tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud dari demokrasi. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi dan hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, secara empiris di Indonesia sampai saat ini belum mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia.

Sebagai negara hukum dan negara demokrasi, Indonesia memegang teguh prinsip demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Namun, pemilihan umum di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Jurnal ini memberikan pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dan menekankan bahwa sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Dengan begitu, pemilihan umum di Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan ideologi Pancasila.

Nama : Suci Maria Febrina Siregar
NPM 2217051002
KELAS C

analisisku mengenai jurnal tsb adalah Undang-undang pemilu tidak mengatur secara gamblang mengenai
pencalonan pemilihan kepala daerah independen, syarat menuju pencalonan secara independen dianggap terlalu berat. UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (3), menyebutkan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”. Undang-Undang Pilkada, minimal dukungan calon perseorangan yang maju dalam Pilgub berkisar antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih yang tercantum pada Daftar Pemilu Tetap (DPT). Rinciannya, 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 2 juta-6 juta; 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 juta-12 juta, dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta.

Yusdiyanto menyebutkan bahwa telah terjadi “pergeseran demokrasi
Pancasila pada saat ini, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah bergeser fungsi dan kedudukannya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Kadangkadang mereka lupa ada upaya perekat yang telah diwariskan para founding father. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah: Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat. Menciptakan perilaku KKN (Yusdiyanto, 2016).”
Masalah terjadi didalam pemilihan umum kepala daerah yang paling fundamental yaitu salah satunya kampanye. Adalah salah satu hal atau dimana calon dalam pemilihan umum daerah dapat mengutarakan pandangan visi dan misi kedepan ketika menjadi kepala daerah.
Kampanye merupakan jembatan masyarakat untuk membuat kontrak politik dengan calon kepala daerah sebelum menjadi kepala daerah. Namun dalam praktik kampanye yang tidak sesuai dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menimbulkan problem dimasa mendatang dan yang paling berbahaya yaitu merusak demokrasi.

NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 225701004
KELAS : C

Analisis Jurnal:
Disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak secara langsung mencerminkan nilai Orde Keempat Pancasila. Hal ini menimbulkan berbagai kontradiksi dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, terutama pada masa kampanye politik yang sarat dengan berbagai kecurangan yang dapat memicu keruntuhan bangsa. Persoalannya juga terletak pada ketidakjelasan undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, yang bisa menimbulkan kekacauan dan keruntuhan bangsa. Oleh karena itu, perlu diupayakan penerapan aturan pemilu universal yang dapat melindungi nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, khususnya bagi pemimpin daerah minoritas. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu suatu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan.

Nama : Armi Yusnita
Npm : 2217051156
Kelas : C

Analisis Jurnal:
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi. Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan demokrasi sebagai wujud nilai nilai sila keempat pancasila dalam pemilu di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi.

Pancasila ke empat merupakan pencerminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilu nya. Keberadaan demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat pancasila dalam pemilu sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilu daerah danai Indonesia belum mencerminkan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

NAMA : MARESSIA ANGGEL FIRDAUS
NPM : 2217051028
KELAS : C


Dari jurnal yang berjudul “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA” saya dapat menganalisis bahwa :

Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila
Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi
yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila
keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang
demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem
pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila
dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena
itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga
memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan
nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pemilihan kepada daerah secara langsung
tidak mencerimkan sifat Pancasila sila
keempat. Beragam konflik, dan muncul
berbagai intepretasi yang tidak sesuai
dengan kenyataan. Menginjak tahun politik
berbagai macam hoax muncul untuk
menjatuhkan pihak lawan baik secara
ragawi dan badawi, hal ini memicu
disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan
mengenai pemilihan kepala daerah yang
terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas
dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu
dilakukan kepastian dalam meneggakkan
peraturan pemilihan umum yang sekiranya
menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia,
demokrasi yang dinginkan adalah ikut
sertaan rakyat didalam menjalankan roda
pemerintahan. Melindungi demokrasi juga
melindungi sesuatu yang menyandang status
minoritas, minoritas dalam hal ini adalah
calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila
keempat Pancasila

NAMA : Ghulam Daris Fauzan
NPM : 2217051044
KELAS : C



Analisis saya mengenai jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" adalah :

Jurnal ini membahas pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dan bagaimana pengaturan pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas yang dapat menimbulkan kekacauan.

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi. Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

Kesimpulan:pemilihan umum daerah di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Sila Keempat Pancasila, yang mencakup aspek demokrasi dan hikmat kebijaksanaan
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuaIdengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Anisa Mitha Safitri
Npm : 2257051022
Kelas : C

Analisis saya terkait jurnal di atas adalah Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya
mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di
Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat
Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila
Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi
yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila
keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi.

Demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, di mana partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan menjadi prinsip utama dalam sistem politik dan pemilihan umum di tingkat daerah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik yang berpengaruh pada pemerintahan daerah, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia,
demokrasi yang dinginkan adalah ikut
sertaan rakyat didalam menjalankan roda
pemerintahan. Melindungi demokrasi juga
melindungi sesuatu yang menyandang status
minoritas, minoritas dalam hal ini adalah
calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila
keempat Pancasila.

NAMA : Muhammad Nadhif Nanditama
NPM : 2257051003
KELAS : C

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak sepenuhnya mengikuti nilai Pancasila sila keempat. Situasi ini menimbulkan konflik dan tafsiran yang salah selama masa kampanye politik, yang sering kali mengandung hoaks yang dapat memicu perpecahan dalam masyarakat. Masalahnya juga terkait dengan ketidakjelasan dalam regulasi pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang, yang dapat menimbulkan kekacauan dan memicu perpecahan dalam masyarakat.

Karenanya, perlu dilakukan tindakan untuk memperkuat aturan-aturan pemilihan umum yang dapat mempertahankan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, terutama bagi kandidat kepala daerah yang mewakili minoritas. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya terlibat dalam mengambil keputusan melalui perwakilan mereka, sehingga bisa disebut sebagai pemerintahan oleh rakyat.

Nama :Yunnisa Diah Pratiwi
NPM :2217051078
Kelas :C

hasil analisis saya dari jurnal tersebut ialah
Pemilihan kepada daerah secara langsung
tidak mencerimkan sifat Pancasila sila
keempat. Beragam konflik, dan muncul
berbagai intepretasi yang tidak sesuai
dengan kenyataan. Menginjak tahun politik
berbagai macam hoax muncul untuk
menjatuhkan pihak lawan baik secara
ragawi dan badawi, hal ini memicu
disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan
mengenai pemilihan kepala daerah yang
terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas
dan multi tafsir.
Oleh karena itu perlu
dilakukan kepastian dalam meneggakkan
peraturan pemilihan umum yang sekiranya
menimbulkan kekacauan dan disintegrasi
bangsa.

Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia,
demokrasi yang dinginkan adalah ikut
sertaan rakyat didalam menjalankan roda
pemerintahan. Melindungi demokrasi juga
melindungi sesuatu yang menyandang status
minoritas, minoritas dalam hal ini adalah
calon kepala daerah yang bertarung sesuaidengan amanat nilai demokrasi dalam sila
keempat Pancasila.

nama : firmansyah abdul aziz
npm : 2217051037
kelas : c

Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia, demokrasi dipandang sebagai perwujudan sila keempat Pancasila karena memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara adil dan demokratis, serta melalui proses musyawarah dan perwakilan yang diatur secara ketat. oleh hukum. Pemilihan umum daerah juga merupakan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan melindungi kepentingannya melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis.

Dalam pemilihan umum daerah, penting bagi peserta pemilu, baik kandidat maupun pemilih untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sila keempat Pancasila. Termasuk menerapkan kearifan dalam memilih calon yang cocok dan kompeten untuk jabatan pimpinan, serta membangun proses musyawarah dan perwakilan yang efektif dan adil dalam pemilihan calon, memilih wakil yang akan mewakili suara rakyat.

Nama : zahratul aini ulfatunnisa
Npm : 2257051035
Kelas : c

Analisis jurnal tersebut menurut saya adalah mengemukakan bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pemilihan umum dianggap sebagai cerminan sistem demokrasi, yang seharusnya memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengelola pemerintahan. Namun, secara empiris, pemilihan umum di Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat.

Pemilihan umum di Indonesia dipandang penting dalam konteks negara hukum, karena Indonesia diakui sebagai negara hukum dan negara demokrasi berdasarkan amanat konstitusi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk memegang teguh prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun, analisis tersebut menyatakan bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Terdapat permasalahan dan konflik yang muncul selama proses pemilihan umum, serta tafsiran yang beragam terkait sistem pemilihan kepala daerah.

Analisis jurnal ini menekankan perlunya kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang dapat mencegah kekacauan dan disintegrasi bangsa. Selain itu, penting untuk melindungi demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap calon kepala daerah yang merupakan minoritas dalam konteks pemilihan. Dalam kesimpulannya, analisis ini menegaskan bahwa pemilihan umum yang diinginkan adalah demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam sila keempat.

Nama : Ayu Puspitasari
Npm : 2217051011
Kelas : C

Analisis saya berdasarkan jurnal tersebut yaitu bahwa pemilihan umum di Indonesia merupakan cerminan dari sistem demokrasi Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, terutama pada masa kampanye politik yang penuh dengan berbagai hoaks yang dapat memicu disintegrasi bangsa Pemilihan umum di Indonesia yang mencerminkan pada implementasi prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak suara, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, diperlukan kepastian untuk menerapkan peraturan pemilihan umum yang dapat mencegah kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, demokrasi ini telah diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui beberapa aspek, seperti partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan, masih ada juga berbagai masalah yang perlu diatasi, seperti ketidakjelasan dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang yang dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa lainnya.

NAMA: BIANKA ZAHIRRA PUTRI
NPM: 2217051115
KELAS: C

Menurut hasil analisis saya, pemilihan langsung di tingkat daerah tidak sepenuhnya mencerminkan nilai dari Sila keempat Pancasila. Terjadi berbagai konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Terutama menjelang tahun politik, muncul berbagai hoaks yang digunakan untuk mencemarkan nama baik lawan politik, baik melalui serangan fisik maupun serangan karakter, yang pada gilirannya memperburuk keadaan dan memperkuat perpecahan di dalam bangsa. Selain itu, pengaturan terkait pemilihan kepala daerah dalam undang-undang cenderung tidak jelas dan dapat diartikan dengan beragam cara.

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam menegakkan aturan pemilihan umum yang dapat menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Sila keempat Pancasila mewakili konsep demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan merupakan hal yang diharapkan. Melindungi demokrasi juga berarti melindungi hak-hak minoritas, termasuk calon kepala daerah yang berjuang sesuai dengan prinsip demokrasi yang tercermin dalam Sila keempat Pancasila.

Nama : Rizky Arrasyid
NPM : 2217051086
Kelas : C

Demokrasi merupakan wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini dapat dilihat dalam pemilihan umum daerah di Indonesia yang diatur oleh UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemilihan umum daerah di Indonesia menerapkan prinsip demokrasi sebagai bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam pemilihan umum daerah, rakyat berhak memilih dan dipilih untuk mengisi jabatan kepala daerah.

Selain itu, pemilihan umum daerah juga menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilihan. Setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilihan dan pihak penyelenggara harus bersikap netral.

Pada tahap persiapan pemilihan, penyelenggara harus memberikan kesempatan kepada setiap calon untuk mengikuti tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus menjaga keterbukaan dan transparansi selama proses pemilihan. Selain itu, dalam pemilihan umum daerah, setiap suara yang diberikan oleh rakyat memiliki bobot yang sama, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya.

Dalam pemilihan umum daerah, prinsip demokrasi juga tercermin dalam pelaksanaan pengawasan dan pengawalan. Pihak penyelenggara harus melaksanakan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Selain itu, masyarakat dan lembaga independen juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengawalan pemilihan umum daerah.

Dalam kesimpulannya, pemilihan umum daerah di Indonesia dapat dikatakan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan rakyat. Pemilihan umum daerah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi yang ada, dan terus berjuang untuk memperkuat demokrasi dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Nama : Anggie Armelia
Npm : 2217051145
Kelas : C

Analisis saya berdasarkan jurnal tersebut yaitu bahwa pemilihan umum di Indonesia merupakan cerminan dari sistem demokrasi Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, terutama pada masa kampanye politik yang penuh dengan berbagai hoaks yang dapat memicu disintegrasi bangsa Pemilihan umum di Indonesia yang mencerminkan pada implementasi prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak suara, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, diperlukan kepastian untuk menerapkan peraturan pemilihan umum yang dapat mencegah kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, demokrasi ini telah diimplementasikan sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui beberapa aspek, seperti partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan, masih ada juga berbagai masalah yang perlu diatasi, seperti ketidakjelasan dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang yang dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa lainnya.

Nama : Zelvin Vewi Saputra
NPM : 2217051132
Kelas :C

Analisis saya berdasarkan jurnal tersebut:
Demokrasi merupakan manifestasi dari nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang berpedoman pada refleksi/representasi”. Pilkada di Indonesia merupakan wujud nyata perwujudan nilai-nilai Pancasila Orde Keempat, dimana rakyat berhak memilih wakilnya untuk pemerintahan daerah.
Pemilihan kepala daerah di Indonesia juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi seperti hak untuk memilih, persamaan hak, kebebasan berekspresi dan partisipasi politik. Dalam pemilihan kepala daerah rakyat memiliki hak pilih yang sama, sehingga setiap suara memiliki nilai yang sama.
Proses pilkada mengikuti prinsip kesetaraan, dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan memilih calon sesuai dengan keinginannya. Selain itu, kebebasan berpendapat juga merupakan prinsip penting dalam pemilihan provinsi, di mana setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dan pilihan politiknya tanpa tekanan atau ancaman.
Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Beberapa tantangan ini termasuk kebijakan moneter, manipulasi suara, dan pengaruh uang kepentingan sendiri pada proses pemilihan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pilkada, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan demokrasi. Dengan demikian, pilkada dapat menjadi bukti nyata nilai-nilai sila keempat Pancasila dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Nama : Trio sakti ardika
NPM : 2257051012
Kelas : C

Hasil analisis saya dari jurnal tersebut yaitu :
Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia.Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya.Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum....Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain.Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.

Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.Negara Indonesia telah menempuh proses dari perkembangan demokrasi, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila (1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju refromasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi.

NAMA : MUHAMMAD FAJAR ALFAD
NPM : 2217051148
KELAS : C

Analisis jurnal :
Jurnal berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah diimplementasikan sebagai wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui beberapa aspek. Salah satunya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memilih wakilnya dalam pemilihan umum daerah. Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan, keadilan dalam perlakuan dan kesempatan, serta penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat juga menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila.

Namun, beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu Praktik politik uang, korupsi, dan kekerasan politik terbukti menjadi hambatan dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilihan, penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum daerah.

NAMA : Fuad Hamidan
NPM : 2257051025
KELAS : C

analisis saya terhadap jurnal tersebut yaitu

Jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas implementasi demokrasi sebagai manifestasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi telah diwujudkan sebagai nilai-nilai sila keempat Pancasila melalui partisipasi aktif masyarakat, transparansi, keadilan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah, seperti politik uang, korupsi, dan kekerasan politik. Meskipun demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana demokrasi dapat diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menjaga dan memperkuat implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan umum daerah. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang, lebih inklusif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.