PKN Arsitektur A, Rabu 08.40-09.30 T.A Genap 2022/2023

ANGELIQUE BEATRICE CHANDRA
2215012015
KELAS A

Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia sering mengalami dinamika sosial politik yang cukup tinggi menjelang pemilu. Pada pemilu serentak 2019, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi dinamika sosial politik di Indonesia, antara lain:

• Isu-isu politik yang muncul sejumlah isu politik muncul di tengah masyarakat menjelang pemilu serentak 2019 : isu korupsi, isu ekonomi, isu agama, isu keamanan nasional, dan isu lainnya. Isu-isu ini menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam debat kandidat, kampanye politik, dan media sosial.

• Kandidat dan partai politik yang bertanding. Ada banyak partai politik dan kandidat yang bertanding dalam pemilu serentak 2019. Beberapa partai politik yang berpartisipasi : PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.

• Kampanye politik dan media sosial. Partai politik dan kandidat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan diri dan program mereka.

• Partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pada pemilu serentak 2019, terjadi peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya hak suara mereka dalam menentukan masa depan negara.

Dalam menjelang pemilu serentak 2019, terdapat dinamika sosial politik yang cukup tinggi di Indonesia. Partai politik dan kandidat saling bersaing untuk memenangkan pemilu dengan memanfaatkan berbagai strategi kampanye, isu-isu politik yang muncul menjadi perdebatan publik, dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Namun, pada akhirnya PDIP memenangkan pemilu dengan perolehan suara terbanyak.

NAFISHA MIFTA AULIA
2255012005
KELAS A

Dinamika sosial dan politik. Pemilu serentak pada 2019 merupakan pemilu kelima di era transisi demokrasi dan pengalaman pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu parlemen bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Keberhasilan pemilu tidak lepas dari kemauan mereka yang berkecimpung di segala bidang, terutama bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang dapat membahayakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan survei industri secara menyeluruh menjelang Pilkada 2019 yang berlangsung bersamaan untuk mendapatkan gambaran peta posisi para operator. Kerangka keamanan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan politik yang relatif stabil dan stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk meminimalisir kemungkinan ancaman terkait pemilu terhadap pelaksanaan demokrasi yang terkonsolidasi.Pimpinan daerah juga bisa “bermain” dengan birokrasi, seperti melakukan mutasi, merekrut dan menerjunkan orang-orang yang dipercaya, dan menggunakan alat birokrasi apapun untuk keuntungan politik jangka pendek. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tetapi sekaligus juga untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini umumnya menjadikan birokrasi sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Laniza sasikirana
Kelas A
2215012023

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah.bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran

Nama : Sharlene Eugene
NPM : 2255012001
Kelas : A

Pemilu serentak 2019 akan menjadi pemilu kelima di era transisi demokrasi dan pengalaman pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu parlemen bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Keberhasilan pemilu tidak lepas dari kemauan mereka yang berkecimpung di segala bidang, terutama bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang dapat membahayakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan survei industri secara menyeluruh sebelum pemilihan negara bagian paralel pada tahun 2019 untuk mendapatkan peta lokasi operator. Kerangka keamanan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan politik yang relatif stabil dan stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis.

Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk minimalisasi kemungkinan ancaman pemilu terhadap pencapaian demokrasi yang terkonsolidasi. Pimpinan daerah juga bisa “bermain” dengan birokrasi, berpindah-pindah, merekrut dan menerjunkan orang-orang rahasia serta menggunakan perangkat birokrasi untuk keuntungan politik jangka pendek. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tetapi sekaligus juga untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini umumnya menjadikan birokrasi sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

NAMA : SATRIA REZHA PRATAMA
NPM : 2215012009
KELAS : A

Sejak era reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi,pemilu kelima pada tahun 2019, khususnya pemilu presiden memliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagimana diketahui untuk kedua kalinya Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto.

Adapun dampak pilpres yang telah digelar beberapa kali terhadap upaya pendalaman dan konsolidasi demokrasi.
- Deepening democracy dan tantangannya
Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
- Pemilu presiden 2019 dan masalahnya
Pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial,pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformal. Dengan kata lain pilpres 2019 perlu disikapi dengan rasional, dewasa, profesional,adil,jujur,bijak,dan beradab.
- Politisasi indentitas: berebut suara muslim
Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politik identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim.
- Pemilu dan kegagahan parpol
Pemilu bukan hanya sebagai penanda suksesi kepemimpinan tapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintah dan konsep Deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan/platform politik nasional. Kampanye lebih ke pameran pernah pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa.
- Pemilu dalam masyarakat plural
Mungkin bijak untuk memahami makna demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia.
- Pemilu dan politisasi birokrasi
Reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa.

NAMA: CHOIRINI ABDILLAH
NPM: 2215012075
KELAS: A

JURNAL DEMOKRASI

Demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan-kekuatan politik. Pendalaman demokrasi dapat diartikan sebagai berikut
- Dari sisi negara bermakna pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik, serta pengembangan penguatan kapasitas administratifyang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk
- Dari sisi masyarakat merujuk pada pelembahaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat formal

Penyelenggaraan demokrasi ini dapat dilihat dalam pemilihan pemilihan umum (pemilu). Salah satu pelaksanaan pemilu adalah pemilihan untuk presiden (pilpres). Pemilu ini dapat dilaksanakan secara serentak, seperti halnya pada pemilu 2019 yang melangsungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam waktu bersamaan. Namun pemilu pada tahun ini memiliki masala-masalah, antara lain:
1. Berebut suara muslim, munculnya isu yang memandang Islam meruugikan pada akhirnya melahirkan ide untuk menngusung pasangan calon (paslon) yang di dalamnya terdapat representasi ulama. Berebut suara muslim merupakan hal logis yang selalu terjadi setiap pemilu.
2. Kegagalan partai politik, banyak parpol yang gagal dalam proses kaderisasi sehingga marak partai yanng memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg.
3. Masyarakat umum, masih banyak pihak yang tidak menyadari pentingnya nilai-nilai dalam pilar kebangsaan sehingga terdapat perpecahan karena berbeda dalam memilih caleg.
4. Politisasi Birokrasi, ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat lemahnya kinerja pemerintah karena keseimbangan relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh pada proses pembangunan.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum kurang memadai. Hal ini berdampapk pada ketidakstabilan nasional. Prises pendalaman demokrasi memerlukan peran penting terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya, seperti aktor, sipil, media massa, media sosial, dan lembaga survei. Karena hal ini lah terkait pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional dalam memperbaiki kepercayaan publik terhadap pilpres dan sistem demokrasi.

Nama : Fadillah Saum Ramadhani
NPM: 2215012027
KELAS A

Deepening Democracy dan Tantangannya Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil(political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik Proses demokrasi (demokratisasi) tersebutberlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005. kualitas pilpres danpendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat.
Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (state apparatus). Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Argumen Smith (1985) dan Arghiros (2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik. Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilainilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.

ALLYSSA FATIMAH AZZAHRA
Kelas A
2215012025

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah.bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran

NAMA: GHEFIRA AZ ZAHRA
NPM: 2255012007
KELAS: A
Penguatan demokrasi di Indonesia terus berlanjut bervariasi dan tidak bekerja secara teratur karena pilar pentingnya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media). beroperasi secara efisien dan tidak maksimal. menyukai Sebagai salah satu pilar penting demokrasi, pemilu merupakan hal yang esensial untuk memantau dan meningkatkan manajemen presentasi dewan. Pemilu juga perlu kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggung jawab. Kondisi untuk menciptakan sesuatu itu membutuhkan prasyarat dan komitmen semua bagian negara untuk mengikuti aturan yang ada. Konsolidasi atau proses demokrasi memperdalam demokrasi menjadi lebih sulit ketika partai politik melalui elit dan pemangku kepentingannya terkait pilihan menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung tidak peduli tentang nilai-nilai demokrasi yang penting, terutama terkait dengan dengan keterlibatan masyarakat yang nyata, berkualitas kompetisi, kesetaraan politik dan perbaikan tanggung jawab politik. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar dalam kondisi sosial, ekonomi dan politik hukum juga tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas nasional. Khususnya jika pemilihan berlangsung di tengah-tengah divisi media sosial, menyebarkan berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian dan merajalela Berita palsu membuat hasil pemilu rentan dengan perselisihan dan konflik. Beberapa masalah muncul selama ini tahapan pemilihan presiden belum berlalu solusi yang spesifik dan tepat

Nama:ARBIYANTO
NPM:2215012033
KELAS:A

Demokrasi adalah dapat dimaknai sebagai"pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat",untuk mewujudkan makna tersebut ditidak lah mudah karena membutuhkan proses yang panjang dan banyak tahap-tahap penting yang harus dilalui.dalam konteks indonesia,proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik,perilaku aktor ,dan kekuatan-kekuatan politik.contohnya salah satunya demkrasi adalah pemilihan presiden (pilpres).pelaksanaan pilpres dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip prinsip demokrasi yang menjamin atas prinsip kebebasan individu dan persamaan,khususnya dalam hak politik.karena itu dalam pilpres dapat dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata,melainkan juga instrumen proses perdalaman demokrasi ditingkat nasional.
Menurut midgal (1988),negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing.
Partisipasi masyarakat mengambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berpolitik diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum ,budaya kekerasan,keterbukaan politik,toleransi,dan penghormatan terhadap HAM.pemilu dalam konteks demokrasi tak lain untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif.

PAIDEL BONA TUA NABABAN
2255012013
Demokrasi adalah dapat dimaknai sebagai"pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat",untuk mewujudkan makna tersebut ditidak lah mudah karena membutuhkan proses yang panjang dan banyak tahap-tahap penting yang harus dilalui.dalam konteks indonesia,proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik,perilaku aktor ,dan kekuatan-kekuatan politik.contohnya salah satunya demkrasi adalah pemilihan presiden (pilpres).pelaksanaan pilpres dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip prinsip demokrasi yang menjamin atas prinsip kebebasan individu dan persamaan,khususnya dalam hak politik.karena itu dalam pilpres dapat dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata,melainkan juga instrumen proses perdalaman demokrasi ditingkat nasional.
Menurut midgal (1988),negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing.
Partisipasi masyarakat mengambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berpolitik diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum ,budaya kekerasan,keterbukaan politik,toleransi,dan penghormatan terhadap HAM.pemilu dalam konteks demokrasi tak lain untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Nama: Risa Oktaria
NPM: 2215012019
Kelas: A

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas.

Nama : Azra Dwi Amalia
NPM : 2255012009
Kelas : A

Demokrasi bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses demokrasi berlangsung dipengaruhi faktor budaya, politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Indonesia adalah negara nomor 4 terbesar di dunia sebagai negara demokrasi yang belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif. Selain itu, masih banyak persoalan yang dapat membahayakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan survei industri secara menyeluruh sebelum pemilihan negara bagian paralel pada tahun 2019 untuk mendapatkan peta lokasi operator. Kerangka keamanan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan politik yang relatif stabil dan stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis.

NAMA : JONGGI PANGRAMO
NPM : 2215012055
KELAS : A

Demokrasi bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses demokrasi berlangsung dipengaruhi faktor budaya, politik. Tetapi demokrasi di Indonesia cenderung goyah dan tidak berfungsi secara teratur karena pilar-pilar esensialnya ( pemilu,partai politik,dsb ) tidak berfungsi secara maksimal. Pendalaman demokrasi akan semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang kurang memadai. Demokrasi adalah bagian integral dari identitas dan masa depan Indonesia. Sampai saat ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai, walaupun terdapat tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 yang membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Pelaksanaan pilpres merupakan tindakan dari perwujudan demokrasi meliputi prinsip-prinsip kebebasan individu khususnya dalam hak politik. Dan juga Indonesia adalah negara nomor urut 4 terbesar di dunia sebagai negara demokrasi yang belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Demokrasi di Indonesia dinila belum berjalan secara maksimal karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi secara efektif. Selain itu demokrasi dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai.Misal, saat masa pemilu beberapa calon membagikan sembako dengan harapan masyarakat memilih paslon tersebut atau bisa dibilang sebagai suap .Untuk memajukan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu mengoreksi sistem kinerjanya secara berkala dan menerima masukkan dari masyarakat. Dari sisi masyarakat perlunya kerjasama pula. Misalnya mematuhi pertauran yang berlaku, Misalnya saat Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Nama : Aryandi mahadika
Npm : 2215012029
Kelas : A
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas.

Nama : oktavia Anggraini
Npm : 2215012067
Kelas : A

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua
kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.Tantangan
Demokrasinya secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh
lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.
Menurut Migdal
(1988), negara dan masyarakat seharusnya saling
bersinergi sehingga bisa saling memperkuat
perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya
tersebut negara diharapkan mampu melakukan
penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur
relasi sosial, mengambil sumber daya dan
mengelolanya.
Argumen Smith (1985) dan Arghiros
(2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih
terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintah dan proses
deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Nama : Alifa Iftinah
NPM : 2215012041
Kelas : A

Demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut bukanlah hal yang mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1959), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu satana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi la tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political auciety, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi heberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku dan kekuatan-kekuatan politik Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005.

Demokrasi yang berlangsung di daerah- daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif governable Secara umum bila demokrasi dimaknai sehaqui pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya

Nama: Sherly Ayu Damayanti
NPM: 2215012077
Kelas: A

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.

Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut
berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.

Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk meminimalisir kemungkinan ancaman terkait pemilu terhadap pelaksanaan demokrasi yang terkonsolidasi. Pimpinan daerah juga bisa “bermain” dengan birokrasi, seperti melakukan mutasi, merekrut dan menerjunkan orang-orang yang dipercaya, dan menggunakan alat birokrasi apapun untuk keuntungan politik jangka pendek. Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi. Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Nama:Hikmal Ferdian
Npm:2215012053
Kelas: A


Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan-kekuatan politik. Pendalaman demokrasi dapat diartikan sebagai berikut
- Dari sisi negara bermakna pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik, serta pengembangan penguatan kapasitas administratifyang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk
- Dari sisi masyarakat merujuk pada pelembahaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat formal.

Penguatan demokrasi di Indonesia terus berlanjut bervariasi dan tidak bekerja secara teratur karena pilar pentingnya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media).

Pada dasarnya pemiihaan umum atau pelaksanaan pilpres merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu.

Untuk memajukan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu mengoreksi sistem kinerjanya secara berkala dan menerima masukkan dari masyarakat. Dari sisi masyarakat perlunya kerjasama pula. Misalnya mematuhi pertauran yang berlaku, Misalnya saat Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Muhammad Dary Hakiim
2215012039
Kelas A

Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Namun, di Indonesia, pelaksanaan demokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya politik, perilaku aktor politik, dan kekuatan politik yang ada. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi dan partisipasi politik semakin meluas, namun pemilihan umum belum mampu memberikan kedaulatan yang sesungguhnya kepada rakyat Indonesia.

Hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia tergolong dinamis, terutama saat proses politik sedang berlangsung, seperti dalam penyusunan peraturan dan perundang-undangan serta peraturan daerah. Birokrasi dapat menjadi kekuatan politik karena memiliki struktur jaringan yang mencapai basis masyarakat, akses terhadap informasi yang memadai, dan kewenangan dalam eksekusi program dan anggaran. Namun, terdapat tantangan dalam relasi birokrasi-politik, seperti adanya praktik korupsi dan nepotisme, yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab birokrasi sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas birokrasi serta memperkuat hubungan antara birokrasi dan politik agar dapat mencapai tujuan demokrasi yang lebih baik di Indonesia

NAMA : FILDA BUNGA ESANDRA JEAN MASAYU
NPM : 2215012013
KELAS : A

Tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019.
Demokrasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Seperti Yang Dikatakan Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi adalah cara yang secara mendasar meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan demokrasi.
Demokrasi menguat ketika aktor-aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil mampu menghadirkan aksi demokrasi sebagai pilihan utama untuk meraih kekuasaan.
Pendalaman demokrasi sendiri tidak terealisasi dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang memperkuat konsolidasi demokrasi belum efektif. Di mana pilpres 2019 gagal menghasilkan suksesi pemimpin yang baik dan membangun kepercayaan publik. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya keresahan sosial setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rangkuman pemilihan presiden, di mana salah satu kandidat menolak hasil pemilihan. Terlihat jelas bahwa pemilihan presiden belum berakhir.
Dalam jurnal ini, pemilihan presiden dilihat tidak hanya sebagai pesta demokrasi, tetapi juga sebagai instrumen dalam proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai alat pendalaman demokrasi, pemilihan presiden merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.

Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut
berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak
Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin
pesat dan semarak setelah dilaksanakannya
pemilu presiden secara langsung sejak 2004
dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara
langsung sejak 2005. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.

Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk meminimalisir kemungkinan ancaman terkait pemilu terhadap pelaksanaan demokrasi yang terkonsolidasi. Pimpinan daerah juga bisa “bermain” dengan birokrasi, seperti melakukan mutasi, merekrut dan menerjunkan orang-orang yang dipercaya, dan menggunakan alat birokrasi apapun untuk keuntungan politik jangka pendek. Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi. Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi
pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Nama : Dwi Noventy Fanova
NPM : 2215012059
Kelas : A

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Kemudian bberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpal yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Abiyyu Bahy Gazy
NPM :2215012069
Kelas : A

Keberhasilan pemilu tidak lepas dari kemauan mereka yang berkecimpung di segala bidang, terutama bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.
Namun, masih banyak persoalan yang dapat membahayakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
Kerangka keamanan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan politik yang relatif stabil dan stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis.
Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk minimalisasi kemungkinan ancaman pemilu terhadap pencapaian demokrasi yang terkonsolidasi.

Demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Dari sisi negara bermakna pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik, serta pengembangan penguatan kapasitas administratifyang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk
- Dari sisi masyarakat merujuk pada pelembahaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat formal
Penyelenggaraan demokrasi ini dapat dilihat dalam pemilihan pemilihan umum (pemilu).
Pemilu ini dapat dilaksanakan secara serentak, seperti halnya pada pemilu 2019 yang melangsungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam waktu bersamaan.
2. Kegagalan partai politik, banyak parpol yang gagal dalam proses kaderisasi sehingga marak partai yanng memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg.
4. Politisasi Birokrasi, ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat lemahnya kinerja pemerintah karena keseimbangan relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh pada proses pembangunan.
Prises pendalaman demokrasi memerlukan peran penting terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya, seperti aktor, sipil, media massa, media sosial, dan lembaga survei.
Karena hal ini lah terkait pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional dalam memperbaiki kepercayaan publik terhadap pilpres dan sistem demokrasi.

NAMA : Najya Zahrina Adilah
NPM : 2215012037
KELAS : A

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’.
Di Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.

Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut
berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya
pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.

Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk meminimalisir kemungkinan ancaman terkait pemilu terhadap pelaksanaan demokrasi yang terkonsolidasi.

Pimpinan daerah juga bisa “bermain” dengan birokrasi, seperti melakukan mutasi, merekrut dan menerjunkan orang-orang yang dipercaya, dan menggunakan alat birokrasi apapun untuk keuntungan politik jangka pendek. Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi. Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

NAMA : INTRISTA SARAH ASHIILA
NPM : 2255012011
KELAS A

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi untuk mewujudkannya diperlukan proses panjang dan tahapan penting seperti konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi melibatkan aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil yang mengedepankan tindakan demokratis. Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik, dan semakin pesat setelah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses demokrasi di tingkat nasional menunjukkan arah yang tidak mudah dalam membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi. Pelaksanaan pilpres adalah tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik, dan juga sebagai instrumen pendalaman demokrasi di tingkat nasional untuk menciptakan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan maksimal. Pemilu, sebagai pilar penting demokrasi, memerlukan prasyarat unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum kurang memadai. Beberapa masalah selama tahapan-tahapan pilpres belum mendapatkan solusi yang memadai seperti politisasi identitas, sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan stakeholders terkait pemilu yang belum mampu memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, dan kentalnya politisasi birokrasi. Trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Proses pendalamandemokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Civil society perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.

NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI : ARSITEKTUR

Demokrasi memerlukan proses yang panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arahan yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (memperdalam demokrasi) atau konsolidasi demokrasi.

Kondisi politik Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi memunculkan pertanyaan demokrasi, yakni apakah pilpres langsung saat ini relevan dan bermanfaat bagi penguatan demokrasiasi dan penciptaan pemerintahan yang legitimasi dan efektif?,Untuk itu, kira-kira perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilpres yaitu sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik melakukan pengawasan. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Era reformasi menghasilkan politisi yang sangat pragmatis yang acapkali melakukan manuver politik dengan melakukan politisasi birokrasi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.

Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi. Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

NAMA: Ramadina Mutiara Arta
NPM: 2255012003
KELAS: A

Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas.

Shafiera Hazanah Putri
2215012057
Kelas A

Pemilu dalam demokrasi dirancang untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sementara itu, salah satu tema sentral Pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya adalah bagaimana agar birokrasi pemilu tetap profesional, independen, dan netral secara politik. Sejauh ini, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pilkada 2019 yang kompleks, dengan tingkat yang agak rumit dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas membutuhkan partai politik dan koalisi partai yang berkualitas. Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima di bawah Orde Baru dan pemilu serentak pertama di mana pemilu parlemen dan presiden dilaksanakan secara bersamaan. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu 2019 merupakan ujian bagi penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol secara terukur dan terartikulasi. Untuk mencapai hal tersebut, semua pihak harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemilu, tidak hanya dari segi prosedur tetapi juga dari segi isi. Dengan kata lain, Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 harus diselenggarakan secara rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, arif, dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Name :Taha Abdul-Raoof Taha Al-Maktary
NPM :2215012083
Class :A

_Democracy embodies the fourth principle of Pancasila in general elections in Indonesia. Indonesia is a country of laws. Elections according to a democratic system. General elections are mandatory in Indonesia as a law abiding country.
The fourth precept of Pancasila which reads "the people are led by wisdom in representative deliberations" in a sentence originating from representative deliberations means that leaders are leaders who are elected by people's representatives to advance the interests of their country and prioritize justice in elections. have leaders elected by the community itself. General elections are held by direct, free, secret, honest and fair universal suffrage every five years. compared to the regional elections which have many shortcomings or problems. Fraudulent acts committed by organizers, election participants and support groups, as well as the public can be punished under Articles 177 and 178 of the Law of the Republic of Indonesia No. the election of the governor and deputy governor. Therefore, the application of the values of the four Pancasila precepts in a democratic manner is very important to resolve the problems that arise in the regional elections in Indonesia. Some forms of democratization do not fully control the process that takes place in the holding of local elections, including the role of political parties in the implementation of democracy in regional elections. Many political parties do not reflect the democratic values of the four Pancasila precepts. Analyzes or decisions regarding the dissolution of the Party continue to ignore important factors. The decision to dissolve a political party based solely on the objectives and activities of the party without considering the internal structure is inconsistent. National and international courts must pay attention to the internal democratic behavior of political parties. Certainty in the application of election rules needs to be ensured if it creates chaos and state disintegration. The fourth principle of Pancasila creates democracy in Indonesia, where democracy aspires to people's participation in running the government.

Examples of general elections in this country are the elections for regional heads and the president of Indonesia. The election is carried out by voting which is carried out simultaneously by all regions of Indonesia. The voting process is confidential and transparent, so the votes produced are genuine and free from any fraud.

Leaders must prioritize the interests of the people above personal and group interests and must understand the laws that apply in their country. Rulers must accept all criticism and suggestions from the people for the sake of the country indiscriminately, always fulfilling all the needs of the people, which are the people's rights without being smuggled in or diminished.

This general election is Indonesia's step towards becoming a just and civilized country, where elected leaders have charismatic values and great responsibility, have a high sense of justice, without regional discrimination, all regions can be approached to unite in one unit. intact. country, and can advance the country to reduce all the defects that exist in the country.

NAMA ; DEVINA ANDARI CHAIRUNISSA
NPM : 2215012051
KELAS : A

RESUME JURNAL


Demokrasi dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.
Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu.

Pemilu serentak pada 2019 merupakan pemilu kelima di era transisi demokrasi dan pengalaman pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu parlemen bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Keberhasilan pemilu tidak lepas dari kemauan mereka yang berkecimpung di segala bidang, terutama bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang dapat membahayakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan survei industri secara menyeluruh menjelang Pilkada 2019 yang berlangsung bersamaan untuk mendapatkan gambaran peta posisi para operator. Kerangka keamanan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan politik yang relatif stabil dan stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk meminimalisir kemungkinan ancaman terkait pemilu terhadap pelaksanaan demokrasi yang terkonsolidasi.Pimpinan daerah juga bisa “bermain” dengan birokrasi, seperti melakukan mutasi, merekrut dan menerjunkan orang-orang yang dipercaya, dan menggunakan alat birokrasi apapun untuk keuntungan politik jangka pendek. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tetapi sekaligus juga untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini umumnya menjadikan birokrasi sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Nama: Lintang Cahyaning Ratri
NPM: 2215012081
Kelas: A

Demokrasi dapat dimaknai sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah, karena membutuhkan proses yang panjang dan banyak tahap penting yang harus dilalui.

Di Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya, dan politik. Salah satu contoh demokrasi adalah pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Karena itu dalam pilpres dapat dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga instrumen proses perdalaman demokrasi di tingkat nasional.

Menurut Midgal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Partisipasi masyarakat mengambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berpolitik, diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum, budaya kekerasan, keterbukaan politik, toleransi, dan penghormatan terhadap HAM.

Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Nama : Catur Aswarida
NPM : 2215012047
Kelas : A

Salah satu pelaksanaan pemilu adalah pemilihan untuk presiden . Pemilu ini dapat dilaksanakan secara serentak, seperti halnya pada pemilu 2019 yang melangsungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam waktu bersamaan. Berebut suara muslim merupakan hal logis yang selalu terjadi setiap pemilu. Politisasi Birokrasi, ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat lemahnya kinerja pemerintah karena keseimbangan relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh pada proses pembangunan.

Prises pendalaman demokrasi memerlukan peran penting terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya, seperti aktor, sipil, media massa, media sosial, dan lembaga survei. Karena hal ini lah terkait pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional dalam memperbaiki kepercayaan publik terhadap pilpres dan sistem demokrasi.

NAMA: Elfina Sarafia Adi
NPM: 2215012049
KELAS: A
PRODI: Arsitektur

Demokrasi dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.
Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis.

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.

Nama : Fatima Azzahra Gumay
NPM : 2215012035
Kelas : A

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Arthalia Brilian Humairah
NPM : 2215012001
Kelas: A
Prodi : Arsitektur
Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019. Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto untuk memperebutkan kursi presiden. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.
Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan
demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi
rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

Nama: Taufik Qurahman
Npm: 2215012063
Kelas: A

Demokrasi memiliki makna dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Salah satu peristiwa demokrasi adalah pemilu serentak 2019.
Pemilu serentak pada 2019 merupakan pemilu kelima di era transisi demokrasi dan pengalaman pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan pileg dan pilpres secara bersamaan.


Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu.
Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua
kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.Tantangan
Demokrasinya secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi.

NAMA RAHANDITTO ACHMAD ZULFI
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR

Pemilihan parlemen serentak (pilkada serentak) Indonesia tahun 2019 merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi menjelang pemilu 2019. Indonesia telah melakukan empat kali pemilu sejak reformasi. Namun, pada pemilu kelima tahun 2019, khususnya pemilihan presiden (pilpres), entitas politik mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Seperti diketahui, Joko Widodo (Jokowi) untuk kedua kalinya berhadapan dengan Prabowo Subianto untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Demokrasi mudah ditafsirkan
“pemerintahan dari rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat”. Namun memahami maknanya tidaklah mudah, karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan melewati tahapan-tahapan penting, seperti mengamankan demokrasi. Sebagaimana dikemukakan Laurence Whitehead (1989), penguatan demokrasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan permainan demokrasi. Bukan hanya proses politik yang berlangsung di tataran prosedural lembaga politik, tetapi juga di tataran masyarakat. Demokrasi diperkuat ketika aktor politik, ekonomi, negara, dan sipil mampu mempresentasikan tindakan mereka demokrasi adalah cara yang paling penting untuk mencapai kekuasaan.

Sejauh ini, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pilihan sulit 2019 adalah pelajaran yang sangat berharga dengan levelnya yang agak sulit dan hasil yang relevan. Tantangan besar dalam pemilu serentak 2019 membuat sulitnya memastikan demokrasi yang berkualitas. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya belum memantapkan dirinya sebagai negara yang mempraktikkan demokrasi substantif.