PKN Arsitektur B, Rabu 09.30-10.20 T.A Genap 2022/2023

Nama : Muhammad Hafizh Abdul Chalid
NPM : 2215012032
Kelas : B (S1 Arsitektur)

Dalam demokrasi pun terdapat sebuah hal yang perlu diperhatikan, hal ini ialah birokrasi dan politik. Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Politisasi birokrasi dalam Pilkada, misalnya, telah mengoyak soliditas birokrasi yang menyebabkan terkotak-kotaknya PNS. Kepala daerah sebagai pembina PNS/birokrasi di daerah memanfaatkan birokrasi sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan politik. Tidak sedikit pula PNS yang “dinonjobkan” pasca pilkada karena tidak menjadi pendukung kepala daerah. Bahkan, kepala daerah bisa juga “memainkan” birokrasi seperti melakukan mutasi, merekrut dan memasang orang-orang kepercayaan, serta memanfaatkan seluruh instrumen birokrasi untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua para pemangku kepentingan terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Nama : Aji Fathur A.
npm. : 2215012052 (kelas B)

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999.

Pada saat pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama yang padahal negara indonesia ini memiliki semboyan bhineka tunggal ika. Dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Dampaknya, demokrasi yang terbangun menafikan nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling berempati.

Nama: Rifa Salsabila An Najwa
Npm : 2215012044
Kelas : B
Demokrasi Indonesia cenderung goyah dan tidak berfungsi secara teratur karena pilar-pilar esensialnya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media) tidak berfungsi efektif dan tidak maksimal. Pemilu diperlukan untuk mengontrol pemerintahan dan meningkatkan fungsi pemerintahan sebagai pilar penting demokrasi. Pemilu juga mensyaratkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sejauh ini, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Sulitnya pemilu 2019 yang cukup berat dan hasil yang dipertaruhkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Tantangan pendalaman demokrasi menjadi lebih besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas negara. Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap imparsialitas birokrasi masih rendah, demikian pula halnya dengan penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Padahal, membangun kepercayaan adalah keniscayaan untuk memperdalam demokrasi/menjamin demokratisasi. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya belum memantapkan dirinya sebagai negara yang mempraktikkan demokrasi substantif.

Nama : Adine Gloria Kalalo
NPM : 2255012012
Kelas : B

Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu kelima di era transisi demokrasi dan pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu parlemen bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Keberhasilan pemilu tidak lepas dari kemauan mereka yang berkecimpung di segala bidang, terutama bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang dapat membahayakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan kondisi sektoral secara menyeluruh sebelum pilkada serentak 2019 berlangsung guna mendapatkan gambaran umum peta status para aktor. Kerangka politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan politik keamanan yang relatif baik dan stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk minimalisasi kemungkinan ancaman pemilu terhadap terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi. 
Pimpinan daerah juga bisa “bermain” dengan birokrasi, misalnya dengan melakukan mutasi, merekrut dan menerjunkan orang-orang yang dipercaya, serta menggunakan segala perangkat birokrasi untuk keuntungan politik jangka pendek. Keberadaan birokrasi dapat digunakan untuk kepentingan bersama, tetapi pada saat yang sama juga dapat digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini umumnya menjadikan birokrasi sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Nama: Gasylla Valen
Npm: 2215012030
Kelas: B

Jurnal penelitian politik
Dinamika sosial politik menjelang Pemilu serentak 2019.

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (state apparatus). Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.

Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal.
Argumen Smith (1985) dan Arghiros (2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik.

Nama: Safana nadhira syarif
Kelas: B
NPM:2215012006

Demokrasi dapat dimaknai "pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat". Di Indonesia demokrasi dipengaruhi oleh budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan untuma berkembangnya demokrasi di tingkat . Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang berupaya dalam pendalaman demokrasi, yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif Khususnya dalam merespon tuntunan-tuntutan masyarakat lokal.Pelaksanaan pilpres pada dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak .
Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara maupun masyarakat. Dari sisi negara demokrasi bermakna, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, parti dan birokrasi, kedua, pengembangan penguatan kapastitas adminstratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Dari sisi masyarakat, pedalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal ditingkat lokal.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya(pemilu, partai politik, civil society dan media masa)belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi seharusnya pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang jujur adil dan transparan. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu tetapi juga stabilitas nasional, apalagi ketika pemilu berlangsung ditengah keterbelahan sosial, menyuarakan nya berita-berita sensasional di media sosial, ujuran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

NAMA : M.AL FAJRI YUSUF ALAMSYAH
NPM : 2215012036
KELAS : B

ANALISIS JURNAL
“DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2019”
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.
Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan Demokrasi dan terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

nama puspita hapsari
npm 2255012010
kelas b


Demokrasi di Indonesia dimulai dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto pada tahun 1971. Pada saat itu, MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan Dewan Golongan Karya yang dipilih secara tidak langsung oleh MPR sendiri. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang mengubah konstitusi dan memperkenalkan sistem pemilihan presiden secara langsung. Pemilu pertama yang dilakukan secara langsung diadakan pada tahun 1999, dan sejak itu, Indonesia telah melakukan pemilu secara teratur setiap lima tahun untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota parlemen.

Meskipun masih ada beberapa masalah dalam sistem demokrasi Indonesia, seperti korupsi dan ketidaksetaraan, namun demokrasi telah menjadi bagian integral dari identitas dan masa depan Indonesia.


Sistem demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, rahasia, bebas, dan jujur. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Di tingkat legislatif, ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih oleh para anggota dewan dari masing-masing provinsi di Indonesia. Di Indonesia, terdapat sistem multi partai yang memungkinkan partai politik berkompetisi untuk memperoleh suara dari masyarakat. Selain itu, di Indonesia juga terdapat prinsip-prinsip desentralisasi yang memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Meskipun masih ada beberapa tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia, seperti masalah korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, namun Indonesia telah berhasil mengembangkan sistem demokrasi yang relatif stabil dan berjalan dengan baik.

Gerrand Manuel Lumban Gaol
2215012068
B

Demokrasi dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’.
Menurut Migdal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing.

Pada masa Pilpres 2019 menjadi pilpres yang menuai kontroversi. Karena perebutan suara umat muslim. kedua pihak mengklaim sebagai perwakilan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu bukan hal yang tepat. Dampaknya, menguatnya ketegangan sosial antar masyarakat. Ini juga dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya.

Nama : Nurhaliza Adhawiyah Fakhrul
NPM : 2215012002
Kelas : B

Pemilu serentak pada 2019 merupakan pemilu kelima di era transisi demokrasi dan pengalaman pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu parlemen bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Keberhasilan pemilu tidak lepas dari kemauan mereka yang berkecimpung di segala bidang, terutama bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang dapat membahayakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan survei secara menyeluruh menjelang Pilkada 2019 yang berlangsung bersamaan untuk mendapatkan gambaran peta posisi para operator. Kerangka keamanan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan politik yang relatif stabil dan stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat hasil analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik, termasuk meminimalisir kemungkinan ancaman terkait pemilu terhadap pelaksanaan demokrasi yang terkonsolidasi.Pimpinan daerah juga bisa licik dengan birokrasi, seperti melakukan mutasi, merekrut dan menerjunkan orang-orang yang dipercaya, dan menggunakan alat birokrasi apapun untuk keuntungan politik jangka pendek. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tetapi sekaligus juga untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini umumnya menjadikan birokrasi sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

NAMA: ATHA IBNI HABIBIE

NPM: 2215012082

KELAS: B


Demokrasi di Indonesia seringkali tidak stabil dan tidak berjalan dengan lancar karena unsur-unsur pentingnya, seperti pemilihan umum, partai politik, masyarakat sipil, dan media tidak berfungsi secara efektif dan maksimal. Pemilihan umum penting dalam mengawasi pemerintahan dan meningkatkan fungsi pemerintahan sebagai pilar demokrasi. Selain itu, pemilihan umum memerlukan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang aman dan damai, meskipun pemilihan umum pada tahun 2019 menghadapi banyak kendala dan tantangan yang berat.

Kendala dalam memperdalam demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum tidak memadai. Hal ini tidak hanya memengaruhi kualitas pemilihan umum dan demokrasi, tetapi juga stabilitas negara. Sebagian masyarakat masih meragukan imparsialitas birokrasi, penyelenggara pemilihan umum, dan aparat penegak hukum. Padahal, membangun kepercayaan adalah suatu keharusan untuk memperdalam demokrasi dan memastikan demokratisasi yang lebih baik. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya belum memperkuat dirinya sebagai negara yang menerapkan demokrasi substantif.

nama: nada shofiyya aulia
npm: 2215012054
kelas b s1 arsitektur

demokrasi dan pemilu presiden 2019

sejak era reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. namun, pada pemilu ke lima, tahun 2019, khususnya, pemilu presiden memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, untuk memperebutkan kursi presiden.

demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidak mudah karena demokrasi perlu proses yang panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih
kekuasaan.' Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.

Demokrasi yang berlangsung di daerah- daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.

Nama : Alfedro William Efrian Simatupang
NPM : 2215012034
Kelas : B

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Untuk mewujudkan makna tersebut Demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui seperti konsolidasi Demokrasi. Di Indonesia, proses Demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik. Salah satu contoh proses Demokrasi adalah pemilihan presiden (pilpres). Pelaksanaan Pilpres pada dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Oleh karena itu, dalam studi ini Pilpres dapat dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional.

Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Midgal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum, budaya kekerasan, keterbukaan politik, toleransi, egalitarianisme, dan penghormatan terhadap HAM. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pemilu adalah politisasi birokrasi. Sejak era reformasi masalah reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia telah menjadi isu sentral dan perdebatan publik. krusialnya isu reformasi birokrasi ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan rakyat yang semakin kuat agar birokrasi menjadi Abdi 'rakyat'. Sulit diingkari bahwa kualitas birokrasi yang buruk menjadi salah satu sumber keterbelakangan Indonesia. Selain infrastruktur dan korupsi, birokrasi telah menjadi salah satu penghambat pembangunan.

NAMA : ANDI KURNIAWAN
NPM : 2215012066
KELAS : B

Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Tetapi dalam mewujudkan nya tidak mudah karena demokrasi memiliki proses panjang dan tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap prinsip-prinsip permainan demokrasi. Proses demokrasi relatif dinamis, terutama sejak pemilihan umum tahun 1999. Dinamika ini semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakan nya pemilihan presiden langsung sejak tahun 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005.

Pendalaman demokrasi dapat berasal dari negara dan juga dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi bisa berarti, pengembangan kelembagaan mekanisme, membangun kepercayaan dari semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (aparatur negara). Pengembangan kapasitas pembangunan administrasi teknokratis yang menyertai kelembagaan telah terbentuk. Sedangkan dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi mengacu pada kelembagaan penguatan peran dan masyarakat dalam kegiatan politik formal ditingkat lokal.

Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Midgal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Contohnya pemilu dalam konteks demokrasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pemilu adalah politisi birokrasi. Birokrasi yang buruk menjadi salah satu sumber keterbelakangan Indonesia

NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B

Pemilu 2019 merupakan pemilu kelima di era transisi demokrasi dan pengalaman pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu parlemen bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Keberhasilan pemilu tidak lepas dari kemauan mereka yang berkecimpung di segala bidang, terutama bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang dapat
membahayakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh Karena itu perlu dilakukan survei secara menyeluruh menjelang Pilkada 2019 yang berlangsung bersamaan untuk mendapatkan gambaran peta posisi para operator. Kerangka keamanan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan politik yang relatif stabil dan stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Berdasarkan keadaan di atas, antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019.

Nama : Ameylia Kusuma Armada
NPM : 2215012014
Kelas : B

Sejak era reformasi, Indonesia sudah menggelar 4 kali pemilu. Pemilu kelima diadakan pada tahun 2019, khusus nya pemilu presiden yang banyak menyita perhatian publik.

Setiap kali pemilu memiliki kesan tersendiri setiap masa nya, pemilu tidak hanya di lakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, namun juga memilih kepala daerah lainnya.

Pada tahun 2019 pemilihan presiden menjadi tahun pemilihan sarana untuk memilih pemimpin yang demokratis. Banyak pro kontra yang terjadi saat pemilihan pilpres tahun 2019 ini. Yang dimana antar dua kubu semakin memanas satu sama lain. Perbedaan partai yang membuat kedua calon ini menjadi memanas, adu kekuatan politik menjadi pemenang nantinya. Lingkup politik menjadi faktor utama terpilihnya pilpres tersebut. Yang membuat banyaknya masyarakat beranggapan bahwa pemilihan ini tidak di dasari oleh suara rakyat.

Yang harus dilakukan adalah kita harus bisa memilih mana calon pemimpin yang baik dan mana yang belum bisa di anggap profesional untuk mengurus bangsa ini. Campur tangan politik bukan menjadi halangan untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Namun tetap harus menaati segala peraturan yang ada dan harus melakukannya sesuai dengan UU yang ada.

Nama : Muhammad Fadhel
NPM : 2215012008
Kelas : B

Demokrasi bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses demokrasi berlangsung dipengaruhi faktor budaya, politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Tetapi demokrasi di Indonesia cenderung goyah dan tidak berfungsi secara teratur karena pilar-pilar esensialnya (pemilu,partai politik,media,dsb) tidak berfungsi secara efektif dan maksimal. Pendalaman demokrasi akan semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Walaupun ada beberapa masalah dalam sistem demokrasi Indonesia seperti korupsi dan ketidaksetaraan, demokrasi tetaplah bagian integral dari identitas dan masa depan Indonesia.

Kendala dalam memperdalam demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum tidak memadai. Hal ini tidak hanya memengaruhi kualitas pemilihan umum dan demokrasi, tetapi juga stabilitas negara. Sebagian masyarakat masih meragukan imparsialitas birokrasi, penyelenggara pemilihan umum, dan aparat penegak hukum. Padahal, membangun kepercayaan adalah suatu keharusan untuk memperdalam demokrasi dan memastikan demokratisasi yang lebih baik. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya belum memperkuat dirinya sebagai negara yang menerapkan demokrasi substantif

Nama : Shinthia Wulandari
NPM : 2215012028
Kelas : B

Demokrasi bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses demokrasi berlangsung dipengaruhi faktor budaya, politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Tetapi demokrasi di Indonesia cenderung goyah dan tidak berfungsi secara teratur karena pilar-pilar esensialnya (pemilu,partai politik,media,dsb) tidak berfungsi secara efektif dan maksimal. Pendalaman demokrasi akan semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Walaupun ada beberapa masalah dalam sistem demokrasi Indonesia seperti korupsi dan ketidaksetaraan, demokrasi tetaplah bagian integral dari identitas dan masa depan Indonesia.

Sampai saat ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai, walaupun terdapat tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 yang membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Indonesia adalah negara nomor 4 terbesar di dunia sebagai negara demokrasi yang belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Aisah Maharani
NPM : 2215012060
Kelas : B

Demokrasi memiliki arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia cenderung goyah dan tidak berfungsi secara teratur karena pilar-pilar esensialnya (pemilu,partai politik,media) tidak berfungsi secara efektif dan maksimal. Pendalaman demokrasi akan semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai.

Walaupun ada beberapa masalah dalam sistem demokrasi Indonesia seperti korupsi dan ketidaksetaraan, demokrasi tetaplah bagian integral dari identitas dan masa depan Indonesia. Sampai saat ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai, walaupun terdapat tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 yang membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Indonesia adalah negara nomor 4 terbesar di dunia sebagai negara demokrasi yang belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Ridhatul Hasanah
Npm : 2215012062
Kelas : B

Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai sarana prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi di Indonesia cenderung fluktuaktif dan belum berjalan secara regular karena pemilu, partai politik, dan media massa belum efektif dan maksimal. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, pokitik, dan hukum juga kurang memadai yang mengakibatkan menurunnya kualitas stabilitas nasional.

Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan-kekuatan politik. Sistem demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, rahasia, bebas, dan jujur.

Nama:Chery Andhika Basri
NPM:2255012002
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999.

Pada saat pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama yang padahal negara indonesia ini memiliki semboyan bhineka tunggal ika. Dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Dampaknya, demokrasi yang terbangun menafikan nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling berempati.

Nama : Chika Islamy Hermayanti
NPM : 2215012018
Kelas : B

Definisi dari demokrasi adalah sarana utama keterlibatan di semua lapisan masyarakat, dari lembaga politik hingga masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan presiden pada hakekatnya juga merupakan kelanjutan dari perwujudan prinsip-prinsip demokrasi, yang meliputi penjaminan prinsip kebebasan dan persamaan individu, khususnya hak-hak politik.

Demokrasi Indonesia cenderung fluktuatif dan tidak berjalan teratur karena pilar-pilar utamanya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media) tidak berjalan efektif dan tidak digunakan secara optimal. Tantangan pendalaman demokrasi bahkan lebih besar, bahkan jika kerangka sosial, ekonomi, politik dan hukum tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas nasional.

Nama : Naura Athira Qurratu'ain
NPM : 2215012072
Kelas : B

Demokrasi dapat dimaknai
dengan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat". Namun tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut karena demokrasi memerlukan proses dan tahapan penting yang panjang. Di Indonesia, demokrasi yang berlangsung dipengaruhi
beberapa faktor,misalnya budaya politik,
perilaku aktor, dan kekuatan-kekuatan politik.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya
secara damai

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima
pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan
pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019
menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang
terukur dan terformat.

Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat

Nama : Wahyu Cahya Saputra
NPM : 2215012074
Kelas : B

Pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya,
Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan Demokrasi dan terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Pemilu serentak pada 2019 merupakan pemilu kelima di era transisi demokrasi dan pengalaman pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu parlemen bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Keberhasilan pemilu tidak lepas dari kemauan mereka yang berkecimpung di segala bidang, terutama bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang dapat membahayakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. .

NAMA : MUHAMMAD DAFFA ADIHARSA
NPM : 2215012040
KELAS : B

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Penyelenggaraan pemilu juga merupakan perwujudan prinsip-prinsip demokrasi, yang meliputi penjaminan prinsip kebebasan dan persamaan individu, khususnya hak-hak politik, meskipun demokrasi di Indonesia belum berjalan secara maksimal karena pemilu, partai politik, dan media massa belum efektif. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum juga kurang maksimal yang menyebabkan turunnya kualitas stabilitas nasional.

Pemilu ke lima di Indonesia pada tahun 2019, terlebih yaitu pilpres memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik, dengan terjadi kedua kalinya Joko Widodo dan Prabowo Subianto memperebutkan kursi presiden. Pro-kontra terjadi saat pilpres tahun 2019, dimana antar dua kubu yang berbeda partai ini menjadi semakin memanas, adu kekuatan politik menjadi pemenang nantinya.

Sebagai warga di negara demokrasi ini kita dapat kebebasan memilih dan harus bisa memilih calon pemimpin yang memiliki visi dan bisa memimpin bangsa ini. Dengan hak kebebasan memilih yang kita dapatkan, kita tetap harus megnikuti dan mengindahkan segala peraturan yang ada.

NAMA : FAIRUZA GHANIA
NPM : 2215012024
KELAS : B

Analisis jurnal

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat'.
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat juga turut serta dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
Sebagai pilar terpenting dalam demokrasi, pemilu yang seharusnya menganut prinsip langsung,rahasia,bebas dan jujur ini di perlukan untuk mensuksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan, namun nyatanya tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional.
Banyak masalah masalah yang muncul selama tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai.
Kepercayaan sebagian publik terhadap
netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum.
pemerintah (pusat dan daerah) dan
institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut.

Nama : Shabiyah Fitri Az-Zahra
NPM : 2215012026
Kelas : B

Analisis Jurnal Demokrasi

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para ehtenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitas kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik

Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust huilding merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy! konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secura teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak bukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

Proses pendalaman demokrasi konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen- elemen kekuatan lainnya seperti civil society. elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey, Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.

Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DXPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public truat dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpal yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama:Muhammad Hanif Wicaksana
NPM:2215012004
Kelas:B (S1 Arsitektur)
Demokrasi merupakan sistem yang ditujukan untuk rakyat. Hal itu secara makna berarti ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Dalam demokrasi terdapat sistem pemilu yaitu hak rakyat untuk memilih pemimpin rakyat. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.

Nama : RAMADHAN FUADY RAKHA SOFWAN
NPM : 2215012010
KELAS : B
Untuk pertama kalinya pemilu parlemen dan presiden digelar bersamaan pada pemilu serentak 2019. pemilu ini adalah pemilu kelima dalam era transisi demokrasi di Indonesia, Keterlibatan mereka yang terlibat dalam berbagai bidang, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan, sangat berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Namun, masih ada berbagai tantangan yang dapat membahayakan keberlangsungan pemilu yang demokratis, sehingga diperlukan pemetaan kondisi sektoral secara menyeluruh sebelum pilkada serentak 2019 berlangsung. Kerangka politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan politik keamanan yang stabil mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Antologi ini mempertimbangkan dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019, dengan data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Antologi ini juga memuat analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik dan minimalisasi kemungkinan ancaman pemilu terhadap terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi. Salah satu masalah dalam pemilu adalah praktik pemimpin daerah yang menggunakan birokrasi untuk kepentingan politik jangka pendek, seperti mutasi, merekrut dan menempatkan orang-orang yang dipercayai, dan menggunakan segala perangkat birokrasi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Meskipun keberadaan birokrasi dapat digunakan untuk kepentingan bersama, namun pada saat yang sama juga dapat menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu.

Nama : Her Pendo Febrian
NPM : 2215012038
Kelas : B

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kebebasan kepada warganya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pelaksanaan pemilihan umum juga merupakan bagian dari prinsip demokrasi, yang mencakup prinsip kebebasan dan kesetaraan individu dalam hak politik. Namun, di Indonesia, demokrasi masih belum berjalan secara optimal karena pemilihan umum, partai politik, dan media massa belum berjalan dengan efektif. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum juga masih kurang optimal, sehingga kualitas stabilitas nasional menurun.

Pemilihan umum ke-5 di Indonesia pada tahun 2019, terutama dalam pemilihan presiden, menjadi perhatian publik karena terjadi persaingan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pemilihan presiden ini menimbulkan pro dan kontra yang memanas antara kedua kubu yang berbeda partai politik. Adu kekuatan politik menjadi faktor penentu kemenangan pada pemilihan presiden tersebut.

Sebagai warga negara dalam sistem demokrasi, kita memiliki hak kebebasan memilih dan harus bisa memilih calon pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Namun, kita juga harus mematuhi aturan yang berlaku dalam pemilihan umum.

Nama : Muhammad Rizky Egitusta
NPM : 2215012080
Kelas : B

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Kemudian bberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpal yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama: Sarah Salsabila
NPM: 2215012064
Kelas: B S1 Arsitektur

Demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Karena itu
bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun
melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

Nama : Aisha Sepnadia
Npm : 2215012016
Kelas : B

Analisis saya adalah demokrasi di Indonesia masih belum menunjukkan kondisi yang stabil. Salah satunya ada pilar demokrasi yaitu pemilu yang belum berfungsi secara maksimal dan efektif. Pemilu sangat diperlukan karena untuk mensukseskan pemerintahan dimulai dari memiliki anggota yang berkualitas untuk pemimpin negara dan mengkoreksi pemerintahan. Tetapi pada kenyataannya, justru para elite politik kurang mendukung proses demokrasi, ditambah adanya dinamika pada kondisi politik, ekonomi, dan hukum yang bukan hanya berpengaruh terhadap kondisi politik terutama kualitas pemilu juga berpengaruh terhadap stabilitas nasional.

Apalagi pada saat ini bertebaran ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan
dengan sengketa dan konflik. parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum
mampu mengefektifkan dan memaksimalkan
peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu
mengakomodasi keragaman masyarakat, dan
kentalnya politisasi birokrasi menjadiKepercayaan sebagian publik terhadap
netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap
penyelenggara pemilu dan institusi penegak
hukum. Padahal trust building merupakan suatu
keniscayaan dalam proses deepening democracy/
konsolidasi demokratisasi.

Tumbuhnya rasa
saling percaya di antara penyelenggara pemilu,
parpol dan masyarakat menjadi syarat utama
terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan
penopang terwujudnya stabilitas politik dan
keamanan dalam masyarakat.Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup
dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor
4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum
mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara
yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Susana
Npm : 2215012022 (b)
Analisis jurnal demokrasi

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara teratur karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal.Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan kepemimpinan kinerja pemerintahan Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.Konsolidasi atau proses demokrasi pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitnya dan pemangku kepentingan terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi Mereka cenderung mengekang dan tidak memperhatikan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi masyarakat asli, kualitias kompetisi , pemerataan politik, dan peningkatan responsivitas politik.Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-herita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan perselisihan dan konflik.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai.Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan kekerasannya. perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua pemangku kepentingan terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan tanggung jawab penuh, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat Secara teoretis konflik atau perselisihan dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah , dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan kemandiriannya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.Masyarakat sipil. misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya.Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholder terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres.Karena itu bisa diartikan bahwa semakin substansialdemokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya trast publik dan pemilu yang damai.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai.Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan korteks parpol yang juga berkualitas.Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tetapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit ditemukan Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan.
Indonesia tampaknya belum mampu menampilkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

NAMA : ILHAM DANU SAMBADA
NPM : 2255012008
KELAS : ARSITEKTUR B

NAMA: RAMADHAN FUADY RAKHA SOFWAN

NPM : 2215012010

KELAS : B
Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik, dan proses demokratisasi berlangsung secara dinamis. Namun, konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara teratur karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi secara efektif. Pemilu adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi, yang diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Untuk membangun demokrasi yang substansial, pemilu harus memenuhi unsur-unsur seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, semakin substansial demokrasi yang dibangun melalui pemilu, semakin besar kemungkinan munculnya kepercayaan publik dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu, semakin besar pula ketidakpercayaan publik dan semakin rentan pula terjadinya sengketa atau konflik.

Luthfi Abul Khair

2215012042

Kelas B

Dalam sistem demokrasi, penting untuk memperhatikan hubungan antara birokrasi dan politik, terutama saat menyusun peraturan dan undang-undang. Keseimbangan hubungan ini memengaruhi proses pembangunan di pusat dan daerah. Namun, politisasi birokrasi dalam pemilihan kepala daerah telah mengganggu kekompakan birokrasi dan menyebabkan pembagian antara pegawai negeri sipil (PNS). Kepala daerah dapat memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politiknya, dan hal ini bisa mengakibatkan PNS dipecat jika mereka tidak mendukung kepala daerah. Selain itu, kepala daerah juga dapat memainkan birokrasi dengan melakukan mutasi, merekrut orang-orang yang dia percayai, dan memanfaatkan semua alat birokrasi untuk kepentingan politiknya. Birokrasi dapat digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan politik, sehingga birokrasi dapat menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Tantangan dalam memperdalam demokrasi semakin besar jika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum tidak memadai. Hal ini memengaruhi kualitas pemilihan umum dan stabilitas nasional. Selain itu, jika pemilihan umum berlangsung di tengah perpecahan sosial, berita palsu, ujaran kebencian, dan berita sensasional di media sosial dapat memicu sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama pemilihan presiden tidak mendapat solusi yang memadai, seperti politisasi identitas, persaingan yang sengit untuk memenangkan suara Muslim, dan lemahnya tata kelola pemilihan umum. Oleh karena itu, politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi di Indonesia.

Nama : Rifda Fadhila Husna
NPM : 2215012058
Kelas : B

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting
stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas.

NAMA : I KETUT FIRDAN SLOKANTARA
NPM : 2255012004
KELAS : B ( S-1 ARSITEKTUR)

Beberapa poin penting yang bisa diambil dari jurnal tersebut adalah:

Fluktuasi dan ketidakteraturan dalam konsolidasi demokrasi: Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara teratur. Hal ini disebabkan oleh ketidakberfungsian pilar-pilar penting demokrasi, seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa.

Pentingnya pemilu: Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi, karena pemilu memfasilitasi suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Namun, pemilu juga memerlukan unsur kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Tantangan terkait pemilu: Ada beberapa tantangan dalam pemilu di Indonesia, seperti politisasi identitas, politisasi birokrasi, politik uang, dan masalah tata kelola pemilu. Masalah ini dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi dan menyebabkan ketidakpuasan serta konflik.

Kepercayaan publik: Kepercayaan publik terhadap lembaga dan penyelenggara pemilu, parpol, dan institusi penegak hukum sangat penting dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Trust building atau membangun kepercayaan merupakan aspek penting dalam konsolidasi demokrasi.

Peran stakeholders: Proses pendalaman demokrasi memerlukan peran penting dari stakeholders terkait pemilu, seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, institusi penegak hukum, civil society, media massa, dan lembaga survey. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan.

Kompleksitas pemilu: Pemilu serentak yang kompleks dan tingkat kerumitannya menjadi tantangan besar dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang berkualitas, serta penekanan pada nilai-nilai demokrasi.

Secara keseluruhan, hal tersebut menggambarkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan kualitas pemilu, partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, peningkatan kepercayaan publik, dan penegakan nilai-nilai demokrasi yang substansial menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

NAMA : MULYA ANGGRAINY IBRAHIM
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presidenwakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu
merupakan sarana dan momentum terbaik bagi
rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di
lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan
pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah
dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem
demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa
untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai
amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak
politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh
konstitusi serta partisipasi politik masyarakat
semakin luas, di tataran empirik pemilu masih
belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia
benar-benar berdaulat.

Pemilu dan Kegagalan Parpol Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. 11 Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Hal ini tampak jelas dalam pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut sebagai vote getter partai dalam pemilu. 12 Partai Nasdem, misalnya, tercatat sebagai partai yang paling banyak mengambil artis sebagai calon legislatifnya dalam pemilu 2019. 13 Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya pemilu, partai politik, civil society, media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

NAMA : IMTINAN SAFIRA IRENI
NPM : 2215012056
KELAS B
PRODI : S1 ARSITEKRUR

Demokrasi dapat dimaknai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Dalam konteks indonesia proses demokrasi berlangsung dipengaruhi faktor budaya, politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis bahkan semakin pesat dan semarak. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Demokrasi yang berlangsung di tingkar daerah menjadi landasan utama bagu berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.

Tetapi demokrasi di Indonesia cenderung fluktatif dan tidak berfungsi secara teratur karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civul society, media) belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Tantangan pendalaman demokrasi akan semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisini ini kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi tapi juga stabilitas nasional. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

Walaupun ada beberapa masalah dalam sistem demokrasi Indonesia seperti korupsi dan ketidaksetaraan, demokrasi tetaplah bagian integral dari identitas dan masa depan Indonesia