Berikan analisis menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm,, kelas, prodi. Terima kasih
FORUM JAWABAN PRETEST
Nama : Suntan Jundi Khalid
NPM : 2217051021
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Pada video "Supremasi Hukum bagian 1" yang diupload oleh ISOLAedu Production, dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak, demokrasi dan demokratusasi memberikan banyak pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Lembaga negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudukatif dihadapkan pada tantangan yang sama. Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Prularisme dalam hukum muncul sebagai tantangan dikarenakan tenggelamnya kebhinnekaan pada masa lalu yang disebabkan oleh sentralisme yang otoriter.
Peranan hukum dalam berbagai bentuk peraturan tak dapat diabaikan sama sekali demi menyejahterakan bangsa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Hukum harus dijunjung tinggi dan bukan menjadi penghambat kesejahteraan rakyat. Hukum harus dapat diandalkan dan menjaga investasi para investor. Hukum dan keteraturan merupakan bentuk dari pertahanan kita.
NPM : 2217051021
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Pada video "Supremasi Hukum bagian 1" yang diupload oleh ISOLAedu Production, dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak, demokrasi dan demokratusasi memberikan banyak pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Lembaga negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudukatif dihadapkan pada tantangan yang sama. Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Prularisme dalam hukum muncul sebagai tantangan dikarenakan tenggelamnya kebhinnekaan pada masa lalu yang disebabkan oleh sentralisme yang otoriter.
Peranan hukum dalam berbagai bentuk peraturan tak dapat diabaikan sama sekali demi menyejahterakan bangsa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Hukum harus dijunjung tinggi dan bukan menjadi penghambat kesejahteraan rakyat. Hukum harus dapat diandalkan dan menjaga investasi para investor. Hukum dan keteraturan merupakan bentuk dari pertahanan kita.
Nama : M. ABDUL ADHIM
NPM : 2217051030
Kelas : B
Prodi: Ilmu Komputer
Demokrasi dan demokratisasi, dengan momentum yg memuncak, seiring dengan masa reformasi, memberikan pekerjaan yang menumpuk bagi masyarakat Indonesia.
Semua permasalahan negara harus di atasi oleh lembaga-lembaga negara, baik Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif, secara bekerja sama demi kesejahteraan bangsa. Hilangnya penerapan semboyan negara (Bhinneka Tunggal Ika) dalam masa pemerintahan yang otoriter, membuat sebagian budaya masyarakat menghilang. Sehingga pada masa refolusi ini, pluralisme dalam berhukum menjadi suatu tantangan bagi negara Indonesia.
Sebagai penggerak roda perekonomian negara, para investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia harus selalu dijaga kerjasamanya. Untuk itu, diperlukannya penguatan dan pematangan hukum-hukum yang mengatur tentang para investor yang dapat di andalkan, supaya mereka mau untuk menamkan sahamnya di Indonesia lebih lama.
Maka semua itu benar dengan apa yang dikatakan oleh fisikawan Jerman, Albert Einstein, yaitu "Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan."
Nama : Farhan Dzaky Aldias
NPM : 2217051073
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berdasarkan video yang berjudul “Supremasi Hukum Bagian 1” yang diunggah oleh GCED ISOLAedu, dikatakan bahwa dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, demokrasi dan demokratisasi mampu memberikan pekerjaan rumah (PR) yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh janjangan cara per hukum masa lalu, di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Lembaga Negara seperti Legislatif, Eksekutif, Yudikatif juga mengalami permasalahan yang sama, selain itu semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Oleh karena itu, peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian, dan bukan malah menjadi penghambat dalam pergerakan ekonomi.
NPM : 2217051073
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berdasarkan video yang berjudul “Supremasi Hukum Bagian 1” yang diunggah oleh GCED ISOLAedu, dikatakan bahwa dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, demokrasi dan demokratisasi mampu memberikan pekerjaan rumah (PR) yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh janjangan cara per hukum masa lalu, di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Lembaga Negara seperti Legislatif, Eksekutif, Yudikatif juga mengalami permasalahan yang sama, selain itu semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Oleh karena itu, peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian, dan bukan malah menjadi penghambat dalam pergerakan ekonomi.
Nama : leo nardo
Npm :2217051142
Kelas : b
Prodi : ilmu komputer
Dari vidio diatas dapat kita simpulkan bahwa Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang dan lembaga, termasuk pemerintah dan warga negara. Ini berarti bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang ada dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, atau hubungan sosial. Dengan kata lain, tidak ada orang atau kelompok yang di atas hukum atau di bawah hukum.
Supremasi hukum menyiratkan bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah dan institusi, sama-sama terikat oleh hukum dan tidak boleh bertindak secara semena-mena atau melanggar hukum.
Supremasi hukum penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sebuah negara. Dengan adanya supremasi hukum, semua orang dianggap setara di depan hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Selain itu, supremasi hukum juga mendorong terciptanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Beberapa contoh dari supremasi hukum adalah sebagai berikut:
Seorang pejabat pemerintah yang melakukan tindakan yang melanggar hukum harus diadili seperti warga biasa dan menerima hukuman yang sama.
Sebuah perusahaan yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Semua warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk hukum tentang pajak, keselamatan, dan lingkungan hidup.
Hakim harus memutuskan kasus berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pandangan politik atau kepentingan pribadi.
Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial.
Dengan memegang teguh prinsip supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, aman, dan adil bagi semua warga negaranya.
Npm :2217051142
Kelas : b
Prodi : ilmu komputer
Dari vidio diatas dapat kita simpulkan bahwa Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang dan lembaga, termasuk pemerintah dan warga negara. Ini berarti bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang ada dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, atau hubungan sosial. Dengan kata lain, tidak ada orang atau kelompok yang di atas hukum atau di bawah hukum.
Supremasi hukum menyiratkan bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah dan institusi, sama-sama terikat oleh hukum dan tidak boleh bertindak secara semena-mena atau melanggar hukum.
Supremasi hukum penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sebuah negara. Dengan adanya supremasi hukum, semua orang dianggap setara di depan hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Selain itu, supremasi hukum juga mendorong terciptanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Beberapa contoh dari supremasi hukum adalah sebagai berikut:
Seorang pejabat pemerintah yang melakukan tindakan yang melanggar hukum harus diadili seperti warga biasa dan menerima hukuman yang sama.
Sebuah perusahaan yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Semua warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk hukum tentang pajak, keselamatan, dan lingkungan hidup.
Hakim harus memutuskan kasus berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pandangan politik atau kepentingan pribadi.
Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial.
Dengan memegang teguh prinsip supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, aman, dan adil bagi semua warga negaranya.
Nama: Ikhtiar Adli Wicaksono
NPM: 2217051060
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer
Supremasi hukum adalah prinsip yang menunjukkan bahwa hukum berada di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu. Ini berarti bahwa tindakan pemerintah dan individu harus selalu berada di bawah kendali dan kepatuhan hukum. Supremasi hukum mendorong pemerintah dan individu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan konsisten, sehingga menjamin keadilan dan kesetaraan di seluruh masyarakat. Prinsip ini penting dalam menjaga kestabilan sosial dan politik, serta melindungi hak dan kebebasan individu.
Supremasi hukum juga menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali. Ketidakberpihakan dalam penerapan hukum dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan pada sistem hukum, yang berpotensi merusak stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dalam keamanan dan ketenangan, serta merasakan keadilan dan kesetaraan di bawah hukum.
NPM: 2217051060
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer
Supremasi hukum adalah prinsip yang menunjukkan bahwa hukum berada di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu. Ini berarti bahwa tindakan pemerintah dan individu harus selalu berada di bawah kendali dan kepatuhan hukum. Supremasi hukum mendorong pemerintah dan individu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan konsisten, sehingga menjamin keadilan dan kesetaraan di seluruh masyarakat. Prinsip ini penting dalam menjaga kestabilan sosial dan politik, serta melindungi hak dan kebebasan individu.
Supremasi hukum juga menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali. Ketidakberpihakan dalam penerapan hukum dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan pada sistem hukum, yang berpotensi merusak stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dalam keamanan dan ketenangan, serta merasakan keadilan dan kesetaraan di bawah hukum.
Nama : Ruben Pandega Aditama
NPM : 2217051085
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Video Yang dilampirkan menjelaskan tentang permasalahan demokrasi yang dihadapi dan harus diatasi oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu hukum harus dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian, bukan sebagai penghambat. Para investor akan melihat kematangan infrastruktur di Indonesia sebelum melihat unsur yang lain. Hukum seharusnya dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi di Indonesia.
NPM : 2217051085
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Video Yang dilampirkan menjelaskan tentang permasalahan demokrasi yang dihadapi dan harus diatasi oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu hukum harus dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian, bukan sebagai penghambat. Para investor akan melihat kematangan infrastruktur di Indonesia sebelum melihat unsur yang lain. Hukum seharusnya dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi di Indonesia.
Nama : Adilla Aulia Desriyanti
NPM : 2217051018
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Dari video tersebut saya mendapat informasi bahwa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dihadapkan dengan tatanan yang sama. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan ke-Bhinneka-an. Pluralisme diperlukan sebagai tatanan. Peranan hukum sebagai peraturan sangat diperlukan sebagai pertahanan dan juga tidak dapat diabaikan agar bisa menyejahterakan bangsa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Hukum harus diandalkan untuk menjaga dan mengamalkan investasi perekonomian.
NPM : 2217051018
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Dari video tersebut saya mendapat informasi bahwa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dihadapkan dengan tatanan yang sama. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan ke-Bhinneka-an. Pluralisme diperlukan sebagai tatanan. Peranan hukum sebagai peraturan sangat diperlukan sebagai pertahanan dan juga tidak dapat diabaikan agar bisa menyejahterakan bangsa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Hukum harus diandalkan untuk menjaga dan mengamalkan investasi perekonomian.
Nama : Indah Kusuma Ningrum
NPM : 2217051139
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Video yang berjudul "Supremasi Hukum bagian 1" tersebut membahas tentang pentingnya peran hukum dalam mendukung demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Seiring dengan momentum reformasi di Indonesia, tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan dan institusi semakin kuat. Oleh karena itu, hukum harus menjadi tulang punggung pembangunan dan bukan malah menjadi penghambatnya. Di masa lalu,sentralisme otoriter telah menenggelamkan kebhinnekaan Indonesia dan menghalangi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat infrastruktur hukum dan keteraturan.
Seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein, pertahanan kita bukanlah alat-alat, sains, atau ruang bawah tanah, melainkan hukum dan keteraturan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat infrastruktur hukum dan memastikan adanya keberagaman dalam berhukum untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan mengembangkan perekonomian secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, video tersebut menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga keamanan negara.
NAMA : Anindya Salsabila
NPM : 2217051113
KELAS : B
PRODI : Ilmu Komputer
berdaarkan video tersebut, menjelaskan mengenai Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara.Pada dasarnya, supremasi hukum mengimplikasikan dua hal yaitu untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga masyarakat agar bisa menjalankan haknya yang sesuai dan tidak terjerumus ke dalam tindakan di luar batas hukum.
NPM : 2217051113
KELAS : B
PRODI : Ilmu Komputer
berdaarkan video tersebut, menjelaskan mengenai Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara.Pada dasarnya, supremasi hukum mengimplikasikan dua hal yaitu untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga masyarakat agar bisa menjalankan haknya yang sesuai dan tidak terjerumus ke dalam tindakan di luar batas hukum.
Nama : Ivan Aditya
NPM : 2217051147
Kelas : B
Berdsarkan dari video yang saya cermati dapat saya simpulkan bahwasanya , dalam era reformasi yang sedang berlangsung, demokrasi dan demokratisasi di Indonesia menghadirkan tantangan yang besar bagi masyarakat. Semua masalah negara harus diatasi oleh lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan bekerja sama demi kesejahteraan bangsa. Namun, semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika" hilang selama masa pemerintahan otoriter dan sebagian budaya masyarakat menghilang. Oleh karena itu, pluralisme dalam berhukum menjadi tantangan bagi negara Indonesia saat ini.
Para investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia perlu dijaga kerjasamanya karena mereka merupakan penggerak roda perekonomian negara. Untuk itu, diperlukan penguatan dan pematangan hukum yang mengatur para investor agar dapat diandalkan sehingga mereka mau menanamkan sahamnya di Indonesia lebih lama.
Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh fisikawan Jerman, Albert Einstein, "Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan." Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat hukum dan keteraturan harus dilakukan demi keamanan dan kestabilan negara.
Nama : Bernadetha Belva Arjanti
NPM : 2257051021
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Analisis saya berdasarkan video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 1" yaitu
Demokrasi dan demokratisasi yang mengiringi masa reformasi memberikan tantangan besar bagi sistem hukum di Indonesia. Tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap lembaga pemerintahan memperkuat pluralisme dalam berhukum, sehingga infrastruktur hukum yang stabil dan dapat diandalkan menjadi sangat penting dalam menarik investasi dan memajukan perekonomian.
Pertahanan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau teknologi tinggi, tetapi juga pada sistem hukum dan keteraturan yang kuat. Di Indonesia, hal ini penting karena negara memiliki keberagaman yang kaya. Oleh karena itu, sistem hukum yang pluralis dan inklusif perlu diterapkan untuk menjaga dan mengamankan perekonomian serta mencapai tujuan untuk menyejahterakan rakyat dan membangun Indonesia yang lebih baik.
NPM : 2257051021
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Analisis saya berdasarkan video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 1" yaitu
Demokrasi dan demokratisasi yang mengiringi masa reformasi memberikan tantangan besar bagi sistem hukum di Indonesia. Tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap lembaga pemerintahan memperkuat pluralisme dalam berhukum, sehingga infrastruktur hukum yang stabil dan dapat diandalkan menjadi sangat penting dalam menarik investasi dan memajukan perekonomian.
Pertahanan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau teknologi tinggi, tetapi juga pada sistem hukum dan keteraturan yang kuat. Di Indonesia, hal ini penting karena negara memiliki keberagaman yang kaya. Oleh karena itu, sistem hukum yang pluralis dan inklusif perlu diterapkan untuk menjaga dan mengamankan perekonomian serta mencapai tujuan untuk menyejahterakan rakyat dan membangun Indonesia yang lebih baik.
Nama : Dewi Nurhaliza
NPM : 2217051057
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam video “Supremasi Hukum Bagian 1” oleh ISOLAedu Production, dijelaskan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa hukum harus diutamakan dan ditegakkan di atas segala hal. Supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Meskipun prinsip ini diakui, sistem peradilan di Indonesia memiliki kelemahan, seperti lambatnya proses hukum, tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan, dan minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat supremasi hukum, penting untuk menegakkan hukum secara dan tegas untuk setiap orang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum akan meningkat.
NPM : 2217051057
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam video “Supremasi Hukum Bagian 1” oleh ISOLAedu Production, dijelaskan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa hukum harus diutamakan dan ditegakkan di atas segala hal. Supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Meskipun prinsip ini diakui, sistem peradilan di Indonesia memiliki kelemahan, seperti lambatnya proses hukum, tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan, dan minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat supremasi hukum, penting untuk menegakkan hukum secara dan tegas untuk setiap orang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum akan meningkat.
Nama : Firman Bintang Partogi Situmorang
NPM : 2217051080
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Analisis saya mengenai vidio 'Supremasi Hukum bagian 1', dijelaskan bahwa Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan dihormati sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara. Prinsip ini berarti bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak dikecualikan dari pengaruhnya. Supremasi hukum juga menegaskan bahwa keputusan hukum harus dibuat berdasarkan aturan yang ada dan dilakukan secara adil dan transparan.
NPM : 2217051080
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Analisis saya mengenai vidio 'Supremasi Hukum bagian 1', dijelaskan bahwa Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan dihormati sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara. Prinsip ini berarti bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak dikecualikan dari pengaruhnya. Supremasi hukum juga menegaskan bahwa keputusan hukum harus dibuat berdasarkan aturan yang ada dan dilakukan secara adil dan transparan.
Nama:Intan Purnama Sari
Npm:2217051050
Kelas: B
Prodi : Ilmu Komputer
maksud dari vidio tersebut yang berjudul "Supremasi Hukum bagian 1" membahas tentang pentingnya memperkuat sistem hukum dalam mendukung demokrasi, pluralisme, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dimana dalam video ini mencatat bahwa tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan dan institusi semakin kuat dan bahwa infrastruktur hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan keberagaman dalam berhukum dan menjaga keamanan negara.
Selain itu, mengkritik masa lalu Indonesia yang ditandai dengan sentralisme otoriter yang menghalangi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan dan perlu ada upaya untuk memperkuat infrastruktur hukum dan keteraturan,juga menekankan pentingnya memosisikan hukum sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai,penghambat. Para investor akan lebih dulu menginginkan adanya kepastian dalam infrastruktur hukum sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain. Akhirnya, teks menambahkan kutipan dari Albert Einstein untuk menegaskan pentingnya hukum dan keteraturan sebagai dasar pertahanan suatu negara.
Secara keseluruhan, video tersebut menguraikan bahwa sistem hukum yang kuat dan adil sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan untuk menjaga keamanan negara. Teks ini menekankan pentingnya demokrasi, pluralisme, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat infrastruktur hukum, dan bahwa posisi hukum harus ditempatkan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi dan bukan sebagai penghambatnya.
Npm:2217051050
Kelas: B
Prodi : Ilmu Komputer
maksud dari vidio tersebut yang berjudul "Supremasi Hukum bagian 1" membahas tentang pentingnya memperkuat sistem hukum dalam mendukung demokrasi, pluralisme, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dimana dalam video ini mencatat bahwa tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan dan institusi semakin kuat dan bahwa infrastruktur hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan keberagaman dalam berhukum dan menjaga keamanan negara.
Selain itu, mengkritik masa lalu Indonesia yang ditandai dengan sentralisme otoriter yang menghalangi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan dan perlu ada upaya untuk memperkuat infrastruktur hukum dan keteraturan,juga menekankan pentingnya memosisikan hukum sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai,penghambat. Para investor akan lebih dulu menginginkan adanya kepastian dalam infrastruktur hukum sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain. Akhirnya, teks menambahkan kutipan dari Albert Einstein untuk menegaskan pentingnya hukum dan keteraturan sebagai dasar pertahanan suatu negara.
Secara keseluruhan, video tersebut menguraikan bahwa sistem hukum yang kuat dan adil sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan untuk menjaga keamanan negara. Teks ini menekankan pentingnya demokrasi, pluralisme, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat infrastruktur hukum, dan bahwa posisi hukum harus ditempatkan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi dan bukan sebagai penghambatnya.
Nama: irfan marcellino
NPM: 2257051024
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer
Supremasi hukum adalah prinsip yang menunjukkan bahwa hukum berada di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu. Ini berarti bahwa tindakan pemerintah dan individu harus selalu berada di bawah kendali dan kepatuhan hukum. Supremasi hukum mendorong pemerintah dan individu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan konsisten, sehingga menjamin keadilan dan kesetaraan di seluruh masyarakat. Prinsip ini penting dalam menjaga kestabilan sosial dan politik, serta melindungi hak dan kebebasan individu.
Supremasi hukum juga menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali. Ketidakberpihakan dalam penerapan hukum dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan pada sistem hukum, yang berpotensi merusak stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dalam keamanan dan ketenangan, serta merasakan keadilan dan kesetaraan di bawah hukum.
NPM: 2257051024
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer
Supremasi hukum adalah prinsip yang menunjukkan bahwa hukum berada di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu. Ini berarti bahwa tindakan pemerintah dan individu harus selalu berada di bawah kendali dan kepatuhan hukum. Supremasi hukum mendorong pemerintah dan individu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan konsisten, sehingga menjamin keadilan dan kesetaraan di seluruh masyarakat. Prinsip ini penting dalam menjaga kestabilan sosial dan politik, serta melindungi hak dan kebebasan individu.
Supremasi hukum juga menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali. Ketidakberpihakan dalam penerapan hukum dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan pada sistem hukum, yang berpotensi merusak stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dalam keamanan dan ketenangan, serta merasakan keadilan dan kesetaraan di bawah hukum.
Nama : Awalinda Pangestuti
Npm : 2217051088
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Vidio diatas berisikan "Supremasi Hukum"
Demokrasi dan demokratasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar, Tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap sekalian institusi dan badan.
Vidio diatas sangat menjelaskan bahwasannya hukum adalah peranan penting di negara kita, hukum dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi perkonomian.
Bahkan hukum juga dapat menjadi benteng yang paling kuat untuk negara indonesia, seperti quotes yang ada dividio.
"pertahanan kita bukanlah alat alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan" -Albert Einstein-
Npm : 2217051088
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Vidio diatas berisikan "Supremasi Hukum"
Demokrasi dan demokratasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar, Tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap sekalian institusi dan badan.
Vidio diatas sangat menjelaskan bahwasannya hukum adalah peranan penting di negara kita, hukum dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi perkonomian.
Bahkan hukum juga dapat menjadi benteng yang paling kuat untuk negara indonesia, seperti quotes yang ada dividio.
"pertahanan kita bukanlah alat alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan" -Albert Einstein-
Nama : Devina Citra Felisha
NPM : 2217051122
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Analasis video yang berjudul “Supremasi Hukum Bagian 1” yang diunggah oleh GCED ISOLAedu,
Demokrasi yang memuncak seiring dengan masa reformasi tidak dapat dihadapi dengan cara hukum pada masa kekuasaan otoriter dan sentralistik. Lembaga Negara seperti Legislatif, Eksekutif, Yudikatif juga mengalami permasalahan yang sama, untuk itu Bhineka Tunggal Ika perlu diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Untuk itu peranan hukum dapat dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat.
NPM : 2217051122
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Analasis video yang berjudul “Supremasi Hukum Bagian 1” yang diunggah oleh GCED ISOLAedu,
Demokrasi yang memuncak seiring dengan masa reformasi tidak dapat dihadapi dengan cara hukum pada masa kekuasaan otoriter dan sentralistik. Lembaga Negara seperti Legislatif, Eksekutif, Yudikatif juga mengalami permasalahan yang sama, untuk itu Bhineka Tunggal Ika perlu diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Untuk itu peranan hukum dapat dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat.
Nama : Muhammad Hafiz Zidane
NPM : 2217051036
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berdasarkan video "Supremasi Hukum bagian 1" yg diupload oleh GCED ISOLAedu, dijelaskan bahwa Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu. Prinsip ini mendorong semua orang untuk tunduk dan patuh pada hukum, sehingga keadilan dan kesetaraan dapat dijaga dalam masyarakat. Supremasi hukum juga menekankan perlunya penerapan hukum yang tidak berpihak dan konsisten untuk semua orang, untuk menjaga integritas sistem hukum dan membangun kepercayaan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dengan aman, tenang, dan merasa dihormati di bawah perlindungan hukum.
NPM : 2217051036
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berdasarkan video "Supremasi Hukum bagian 1" yg diupload oleh GCED ISOLAedu, dijelaskan bahwa Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu. Prinsip ini mendorong semua orang untuk tunduk dan patuh pada hukum, sehingga keadilan dan kesetaraan dapat dijaga dalam masyarakat. Supremasi hukum juga menekankan perlunya penerapan hukum yang tidak berpihak dan konsisten untuk semua orang, untuk menjaga integritas sistem hukum dan membangun kepercayaan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dengan aman, tenang, dan merasa dihormati di bawah perlindungan hukum.
Nama : M Nurfaiz Satriani Azra
NPM : 2217051001
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, memberikan banyak PR yang menumpuk bagi masyarakat Indonesia. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh para jajangan dengan cara per hukum masa lalu, dibawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik.
Sehingga seluruh permasalahan negara harus di atasi oleh Lembaga negara baik Legislatif. Eksekutif, maupun yudikatif, secara bekerja sama demi kesejahteraan bangsa. Hilangnya penerapan semboyan negara yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” diakibatkan sentralisasi yang otoriter sehingga membuat Sebagian budaya masyarakat menghilang. Sehingga pada masa revolusi ini, prularisme dalam hukum muncul sebagai tantangan karena tenggelamnnya Kebhinnekaan pada masa lalu.
Untuk mensejahterakan masyaraka, mengurangi kemiskinan, penganguran dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perkonomian. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan dan pematangan hukum-hukum yang mengatur tentang para investor yang dapt di andalkan supaya mereka mau menanamkan sahamnya di Indonesia lebih lama.
NPM : 2217051001
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, memberikan banyak PR yang menumpuk bagi masyarakat Indonesia. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh para jajangan dengan cara per hukum masa lalu, dibawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik.
Sehingga seluruh permasalahan negara harus di atasi oleh Lembaga negara baik Legislatif. Eksekutif, maupun yudikatif, secara bekerja sama demi kesejahteraan bangsa. Hilangnya penerapan semboyan negara yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” diakibatkan sentralisasi yang otoriter sehingga membuat Sebagian budaya masyarakat menghilang. Sehingga pada masa revolusi ini, prularisme dalam hukum muncul sebagai tantangan karena tenggelamnnya Kebhinnekaan pada masa lalu.
Untuk mensejahterakan masyaraka, mengurangi kemiskinan, penganguran dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perkonomian. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan dan pematangan hukum-hukum yang mengatur tentang para investor yang dapt di andalkan supaya mereka mau menanamkan sahamnya di Indonesia lebih lama.
NAMA : Dino Apriyanto
NPM : 2257051011
KELAS : B
Berdasarkan analasis saya dalam video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 1" Yang diupload oleh GCED ISOLAedu dapat disimpulkan bahwa Demokrasi dan demokratisasi, bersamaan dengan kecepatan maksimum masa reformasi, menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Semua masalah negara harus diselesaikan di lembaga-lembaga negara, baik legislatif atau eksekutif atau yudikatif, bersama-sama untuk kesejahteraan rakyat. Hilangnya validitas semboyan negara (Bhinneka Tunggal Ika) pada masa pemerintahan otoriter menyebabkan hilangnya budaya sebagian masyarakat. Maka pada masa revolusi ini, pluralitas hukum menjadi tantangan bagi negara Indonesia.
Sebagai penggerak perekonomian negara, investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia harus selalu menjalin kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan pematangan hukum yang memandu para investor yang dapat dipercaya untuk menanamkan sahamnya di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Jadi semua ini berlaku untuk apa yang dikatakan fisikawan Jerman Albert Einstein: "Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan."
NPM : 2257051011
KELAS : B
Berdasarkan analasis saya dalam video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 1" Yang diupload oleh GCED ISOLAedu dapat disimpulkan bahwa Demokrasi dan demokratisasi, bersamaan dengan kecepatan maksimum masa reformasi, menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Semua masalah negara harus diselesaikan di lembaga-lembaga negara, baik legislatif atau eksekutif atau yudikatif, bersama-sama untuk kesejahteraan rakyat. Hilangnya validitas semboyan negara (Bhinneka Tunggal Ika) pada masa pemerintahan otoriter menyebabkan hilangnya budaya sebagian masyarakat. Maka pada masa revolusi ini, pluralitas hukum menjadi tantangan bagi negara Indonesia.
Sebagai penggerak perekonomian negara, investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia harus selalu menjalin kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan pematangan hukum yang memandu para investor yang dapat dipercaya untuk menanamkan sahamnya di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Jadi semua ini berlaku untuk apa yang dikatakan fisikawan Jerman Albert Einstein: "Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan."
Nama : Evi Nur Rahma Wati
NPM : 2217051010
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Dari video yang berjudul "Supremasi Hukum", dijelaskan bahwa Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif makin menguat. Selain itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pada masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut. Maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tatanan.
Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Maka peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian.
NPM : 2217051010
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Dari video yang berjudul "Supremasi Hukum", dijelaskan bahwa Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif makin menguat. Selain itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pada masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut. Maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tatanan.
Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Maka peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian.
Nama : Aimar Abie Pasah
NPM : 2217051121
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berdasarkan video "Supremasi Hukum bagian 1" yg diupload oleh GCED ISOLAedu, dijelaskan bahwa Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu. Prinsip ini mendorong semua orang untuk tunduk dan patuh pada hukum, sehingga keadilan dan kesetaraan dapat dijaga dalam masyarakat. Supremasi hukum juga menekankan perlunya penerapan hukum yang tidak berpihak dan konsisten untuk semua orang, untuk menjaga integritas sistem hukum dan membangun kepercayaan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dengan aman, tenang, dan merasa dihormati di bawah perlindungan hukum.
Dalam sistem yang mengedepankan supremasi hukum, hukum menjadi acuan dalam setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, dan semua orang harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Artinya, setiap orang harus diproses secara hukum apabila melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Supremasi hukum juga menjamin keadilan dan kepastian hukum, karena hukum menjadi dasar dalam pembuatan keputusan dan tidak ada keputusan yang dapat bertentangan dengan hukum. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses keadilan secara merata, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak individu.
NPM : 2217051121
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berdasarkan video "Supremasi Hukum bagian 1" yg diupload oleh GCED ISOLAedu, dijelaskan bahwa Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu. Prinsip ini mendorong semua orang untuk tunduk dan patuh pada hukum, sehingga keadilan dan kesetaraan dapat dijaga dalam masyarakat. Supremasi hukum juga menekankan perlunya penerapan hukum yang tidak berpihak dan konsisten untuk semua orang, untuk menjaga integritas sistem hukum dan membangun kepercayaan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dengan aman, tenang, dan merasa dihormati di bawah perlindungan hukum.
Dalam sistem yang mengedepankan supremasi hukum, hukum menjadi acuan dalam setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, dan semua orang harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Artinya, setiap orang harus diproses secara hukum apabila melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Supremasi hukum juga menjamin keadilan dan kepastian hukum, karena hukum menjadi dasar dalam pembuatan keputusan dan tidak ada keputusan yang dapat bertentangan dengan hukum. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses keadilan secara merata, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak individu.
Nama : Intan Maghfirah
NPM : 2257051015
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisi dari video diatas yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 1"
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi dan demokratusasi memberikan banyak pekerjaan rumah yang besar kepada hukum.Lembaga negara teridiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menuntuk untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Hukum harus dijunjung tinggi nukan menjadi penghambat bagi rakyat. dan prinsip supremasi hukum juga memastikan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.
NPM : 2257051015
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisi dari video diatas yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 1"
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi dan demokratusasi memberikan banyak pekerjaan rumah yang besar kepada hukum.Lembaga negara teridiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menuntuk untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Hukum harus dijunjung tinggi nukan menjadi penghambat bagi rakyat. dan prinsip supremasi hukum juga memastikan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.
Nama: Adiska Bayu Deri Saputra
NPM: 2257051034
KLS: B
Prodi: ilmu komputer
Pada video "Supremasi Hukum bagian 1" yang diupload oleh ISOLAedu Production, dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak, demokrasi dan demokratusasi memberikan banyak pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Lembaga negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudukatif dihadapkan pada tantangan yang sama.
Demokrasi dan demokratisasi, dengan momentum yg memuncak, seiring dengan masa reformasi, memberikan pekerjaan yang menumpuk bagi masyarakat Indonesia.
Semua permasalahan negara harus di atasi oleh lembaga-lembaga negara, baik Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif, secara bekerja sama demi kesejahteraan bangsa. Hilangnya penerapan semboyan negara (Bhinneka Tunggal Ika) dalam masa pemerintahan yang otoriter, membuat sebagian budaya masyarakat menghilang. Sehingga pada masa refolusi ini, pluralisme dalam berhukum menjadi suatu tantangan bagi negara Indonesia.
Sebagai penggerak roda perekonomian negara, para investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia harus selalu dijaga kerjasamanya. Untuk itu, diperlukannya penguatan dan pematangan hukum-hukum yang mengatur tentang para investor yang dapat di andalkan, supaya mereka mau untuk menamkan sahamnya di Indonesia lebih lama.
NPM: 2257051034
KLS: B
Prodi: ilmu komputer
Pada video "Supremasi Hukum bagian 1" yang diupload oleh ISOLAedu Production, dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak, demokrasi dan demokratusasi memberikan banyak pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Lembaga negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudukatif dihadapkan pada tantangan yang sama.
Demokrasi dan demokratisasi, dengan momentum yg memuncak, seiring dengan masa reformasi, memberikan pekerjaan yang menumpuk bagi masyarakat Indonesia.
Semua permasalahan negara harus di atasi oleh lembaga-lembaga negara, baik Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif, secara bekerja sama demi kesejahteraan bangsa. Hilangnya penerapan semboyan negara (Bhinneka Tunggal Ika) dalam masa pemerintahan yang otoriter, membuat sebagian budaya masyarakat menghilang. Sehingga pada masa refolusi ini, pluralisme dalam berhukum menjadi suatu tantangan bagi negara Indonesia.
Sebagai penggerak roda perekonomian negara, para investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia harus selalu dijaga kerjasamanya. Untuk itu, diperlukannya penguatan dan pematangan hukum-hukum yang mengatur tentang para investor yang dapat di andalkan, supaya mereka mau untuk menamkan sahamnya di Indonesia lebih lama.
Nama : M ZIDNY ILMY
NPM : 2217051162
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Dari video tersebut saya mendapat informasi bahwa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dihadapkan dengan tatanan yang sama. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan ke-Bhinneka-an. Pluralisme diperlukan sebagai tatanan. Peranan hukum sebagai peraturan sangat diperlukan sebagai pertahanan dan juga tidak dapat diabaikan agar bisa menyejahterakan bangsa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Hukum harus diandalkan untuk menjaga dan mengamalkan investasi perekonomian.
NPM : 2217051162
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Dari video tersebut saya mendapat informasi bahwa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dihadapkan dengan tatanan yang sama. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan ke-Bhinneka-an. Pluralisme diperlukan sebagai tatanan. Peranan hukum sebagai peraturan sangat diperlukan sebagai pertahanan dan juga tidak dapat diabaikan agar bisa menyejahterakan bangsa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Hukum harus diandalkan untuk menjaga dan mengamalkan investasi perekonomian.
Nama : Farid Sidhiq S
Kelas : B
Npm: 2257051028
Prodi : illmu komputer
Dalam video "Supremasi Hukum bagian 1", dibahas pentingnya memperkuat sistem hukum dalam mendukung demokrasi, pluralisme, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Video ini menyoroti bahwa tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan dan institusi semakin kuat dan bahwa infrastruktur hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan keberagaman dalam berhukum dan menjaga keamanan negara. Video ini juga mengkritik masa lalu Indonesia yang ditandai dengan sentralisme otoriter yang menghalangi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan dan perlu ada upaya untuk memperkuat infrastruktur hukum dan keteraturan, serta menekankan pentingnya memosisikan hukum sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat. Video ini juga menegaskan bahwa investor akan lebih dulu menginginkan adanya kepastian dalam infrastruktur hukum sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain. Akhirnya, video ini menambahkan kutipan dari Albert Einstein untuk menegaskan pentingnya hukum dan keteraturan sebagai dasar pertahanan suatu negara. Secara keseluruhan, video ini menguraikan bahwa sistem hukum yang kuat dan adil sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan untuk menjaga keamanan negara, serta menekankan pentingnya demokrasi, pluralisme, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat infrastruktur hukum.
Kelas : B
Npm: 2257051028
Prodi : illmu komputer
Dalam video "Supremasi Hukum bagian 1", dibahas pentingnya memperkuat sistem hukum dalam mendukung demokrasi, pluralisme, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Video ini menyoroti bahwa tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan dan institusi semakin kuat dan bahwa infrastruktur hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan keberagaman dalam berhukum dan menjaga keamanan negara. Video ini juga mengkritik masa lalu Indonesia yang ditandai dengan sentralisme otoriter yang menghalangi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan dan perlu ada upaya untuk memperkuat infrastruktur hukum dan keteraturan, serta menekankan pentingnya memosisikan hukum sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat. Video ini juga menegaskan bahwa investor akan lebih dulu menginginkan adanya kepastian dalam infrastruktur hukum sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain. Akhirnya, video ini menambahkan kutipan dari Albert Einstein untuk menegaskan pentingnya hukum dan keteraturan sebagai dasar pertahanan suatu negara. Secara keseluruhan, video ini menguraikan bahwa sistem hukum yang kuat dan adil sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan untuk menjaga keamanan negara, serta menekankan pentingnya demokrasi, pluralisme, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat infrastruktur hukum.
Nama: Dede Juniar Putra
NPM: 2217051015
Kelas: B
Prodi: ILMU KOMPUTER
Pada video tersebut membahas tentang pentingnya supremasi hukum dalam menjaga kestabilan sosial dan politik serta melindungi hak dan kebebasan individu. Dalam demokrasi dan demokratisasi, lembaga negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dihadapkan pada tantangan yang sama dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan prularisme dalam hukum. Peranan hukum dalam berbagai bentuk peraturan sangat penting untuk menyejahterakan bangsa dan menjaga investasi para investor. Supremasi hukum menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang.
NPM: 2217051015
Kelas: B
Prodi: ILMU KOMPUTER
Pada video tersebut membahas tentang pentingnya supremasi hukum dalam menjaga kestabilan sosial dan politik serta melindungi hak dan kebebasan individu. Dalam demokrasi dan demokratisasi, lembaga negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dihadapkan pada tantangan yang sama dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan prularisme dalam hukum. Peranan hukum dalam berbagai bentuk peraturan sangat penting untuk menyejahterakan bangsa dan menjaga investasi para investor. Supremasi hukum menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang.
Nama : Ngasiroh Nurjayatri
Npm : 2257051032
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum.
Supremasi hukum juga menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali. Ketidakberpihakan dalam penerapan hukum dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan pada sistem hukum, yang berpotensi merusak stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dalam keamanan dan ketenangan, serta merasakan keadilan dan kesetaraan di bawah hukum.
Npm : 2257051032
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum.
Supremasi hukum juga menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali. Ketidakberpihakan dalam penerapan hukum dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan pada sistem hukum, yang berpotensi merusak stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dalam keamanan dan ketenangan, serta merasakan keadilan dan kesetaraan di bawah hukum.
Nama: Kerina Bakarudin
NPM: 2217051027
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Berikut adalah analisis saya terhadap video berjudul “Supremasi Hukum”.
Momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, demokrasi dan demokratisasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Tuntutan partisipasi masyarakat terhadap Lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif semakin besar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pluralisme muncul sebagai tantangan negara kita akibat hilangnya nilai kesatuan pada masa lalu.
Maka dari itu, peranan hukum dalam berbagai peraturan sangatlah penting. Hukum harus dijadikan pedoman perekonomian. Para investor akan lebih dulu melihat infrastruktur hukum sebelum melihat unsur lainnya. Untuk itu, hukum harus dijaga agar para investor bertahan. Sebagaimana sebuah perkataan Albert Einstein "Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan."
NPM: 2217051027
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Berikut adalah analisis saya terhadap video berjudul “Supremasi Hukum”.
Momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, demokrasi dan demokratisasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Tuntutan partisipasi masyarakat terhadap Lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif semakin besar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Pluralisme muncul sebagai tantangan negara kita akibat hilangnya nilai kesatuan pada masa lalu.
Maka dari itu, peranan hukum dalam berbagai peraturan sangatlah penting. Hukum harus dijadikan pedoman perekonomian. Para investor akan lebih dulu melihat infrastruktur hukum sebelum melihat unsur lainnya. Untuk itu, hukum harus dijaga agar para investor bertahan. Sebagaimana sebuah perkataan Albert Einstein "Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan."
Nama : Rica Lizania
NPM : 2217051046
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Demokokrasi tidak bisa di hadapi dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter, lembaga negara yang semakin menguat baik dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hukum menjadi landasan yang kuat untuk mengatur negara dan masyrakat. Negara sudah memliki hukum yang jelas tetapi masi saja ada tindakan yang curang seperti korupsi, kekerasan , dan pelanggaran pada hak asasi manusia. Masyarakat mengjajk untuk memperkuat supremasi hukum yang ada di indonesia dengan cara melakukan hal hal yang positif. Dimasalalu jendralisme yang otoriter telah menghilangkan kebhinekaan tersebut . usaha untuk mencegah gerakan rakyat, mengurangi kemiskinan , pengangguran dsb berkaitan erat dengan roda perekonomian di indonesia. Hukum di indonesia harus menjadi penanggung jawab perekonomian bukan jadi penghambat negara. Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang , bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di bawah ruang tanah oertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.
Selain itu, dalam video tersebut, pembicara juga memberikan beberapa contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan pentingnya konsep supremasi hukum. Pembicara membahas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada siapapun yang melanggar hukum, termasuk pejabat pemerintah. Video ini juga membahas tentang pentingnya menjaga independensi dan kebebasan lembaga-lembaga hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Pembicara juga menyoroti pentingnya menghargai hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang tanpa terkecuali.
NPM : 2217051046
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Demokokrasi tidak bisa di hadapi dengan cara berhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter, lembaga negara yang semakin menguat baik dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hukum menjadi landasan yang kuat untuk mengatur negara dan masyrakat. Negara sudah memliki hukum yang jelas tetapi masi saja ada tindakan yang curang seperti korupsi, kekerasan , dan pelanggaran pada hak asasi manusia. Masyarakat mengjajk untuk memperkuat supremasi hukum yang ada di indonesia dengan cara melakukan hal hal yang positif. Dimasalalu jendralisme yang otoriter telah menghilangkan kebhinekaan tersebut . usaha untuk mencegah gerakan rakyat, mengurangi kemiskinan , pengangguran dsb berkaitan erat dengan roda perekonomian di indonesia. Hukum di indonesia harus menjadi penanggung jawab perekonomian bukan jadi penghambat negara. Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang , bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di bawah ruang tanah oertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.
Selain itu, dalam video tersebut, pembicara juga memberikan beberapa contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan pentingnya konsep supremasi hukum. Pembicara membahas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada siapapun yang melanggar hukum, termasuk pejabat pemerintah. Video ini juga membahas tentang pentingnya menjaga independensi dan kebebasan lembaga-lembaga hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Pembicara juga menyoroti pentingnya menghargai hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang tanpa terkecuali.
Nama : Angga Bagus Susilo
NPM : 2217051064
Kelas : B
Berikut adalah analisi saya terhadap video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 1":
Supremasi hukum adalah prinsip yang mengatur bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang dan lembaga, termasuk pemerintah dan warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang ada dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, atau hubungan sosial. Ini berarti bahwa tidak ada orang atau kelompok yang di atas atau di bawah hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sebuah negara, karena semua orang dianggap setara di depan hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Beberapa contoh dari supremasi hukum meliputi perlakuan yang sama bagi pejabat pemerintah dan institusi, penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memegang teguh prinsip supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, aman, dan adil bagi semua warga negaranya.
NPM : 2217051064
Kelas : B
Berikut adalah analisi saya terhadap video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 1":
Supremasi hukum adalah prinsip yang mengatur bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang dan lembaga, termasuk pemerintah dan warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang ada dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, atau hubungan sosial. Ini berarti bahwa tidak ada orang atau kelompok yang di atas atau di bawah hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sebuah negara, karena semua orang dianggap setara di depan hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Beberapa contoh dari supremasi hukum meliputi perlakuan yang sama bagi pejabat pemerintah dan institusi, penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memegang teguh prinsip supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, aman, dan adil bagi semua warga negaranya.
Nama : Imam Muzaki
NPM : 2217051056
Kelas : B
Dari video yang berjudul “Supremasi Hukum” oleh Dr. Didin Widyartono, M. Pd., bagian 1 membahas membahas tentang peran hukum dalam mewujudkan demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Dalam konteks reformasi, hukum harus beradaptasi dengan tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap badan dan institut pemerintahan. Pluralisme menjadi tantangan dalam berhukum, namun hal ini harus dihadapi dengan baik agar kebhinekaan Indonesia tetap terjaga.
Selain itu, hukum juga memiliki peran penting dalam pengaturan ekonomi. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Hal ini akan mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kesimpulannya, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi, pluralisme, dan keteraturan di Indonesia. Peran hukum tidak hanya terbatas pada bidang hukum, namun juga memiliki dampak yang besar dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat hukum dan menjadikannya sebagai pondasi utama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
NPM : 2217051056
Kelas : B
Dari video yang berjudul “Supremasi Hukum” oleh Dr. Didin Widyartono, M. Pd., bagian 1 membahas membahas tentang peran hukum dalam mewujudkan demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Dalam konteks reformasi, hukum harus beradaptasi dengan tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap badan dan institut pemerintahan. Pluralisme menjadi tantangan dalam berhukum, namun hal ini harus dihadapi dengan baik agar kebhinekaan Indonesia tetap terjaga.
Selain itu, hukum juga memiliki peran penting dalam pengaturan ekonomi. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Hal ini akan mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kesimpulannya, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi, pluralisme, dan keteraturan di Indonesia. Peran hukum tidak hanya terbatas pada bidang hukum, namun juga memiliki dampak yang besar dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat hukum dan menjadikannya sebagai pondasi utama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
Nama: ABI IHZA RAFI ALFANO
NPM: 2217051114
Kelas: B
Berdasarkan video yang berjudul “Supremasi Hukum” oleh Dr. Didin Widyartono, M. Pd. pada bagian 1. Dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, demokrasi dan demokratisasi memberikan permasalahan yang tidak dapat di atasi dengan hukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Lembaga negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif semua diberikan tantangan yang sama.
Akibat hilangnya nilai Bhineka Tuggal Ika pada masa lalu membuat Prularisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan. Untuk mensejahterakan masyarakat peranan Hukum harus dijadikan pedoman dalam perekonomian untuk menarik para investor. Dengan perekonomian yang baik kesejahteran masyarakat dapat meningkat serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
NPM: 2217051114
Kelas: B
Berdasarkan video yang berjudul “Supremasi Hukum” oleh Dr. Didin Widyartono, M. Pd. pada bagian 1. Dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, demokrasi dan demokratisasi memberikan permasalahan yang tidak dapat di atasi dengan hukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Lembaga negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif semua diberikan tantangan yang sama.
Akibat hilangnya nilai Bhineka Tuggal Ika pada masa lalu membuat Prularisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan. Untuk mensejahterakan masyarakat peranan Hukum harus dijadikan pedoman dalam perekonomian untuk menarik para investor. Dengan perekonomian yang baik kesejahteran masyarakat dapat meningkat serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Nama: Raihan Rifandi
NPM: 2217051043
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer
Berdasarkan penjelasan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd. pada video tersebut, saya dapat menarik konklusi bahwasanya
Dengan kematian orde baru dan bangkitnya masa reformasi, menjadi angin segar bagi demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Dibalik perubahan, pasti ada tantangan. Pemerintahan sebelumnya yang bersifat otoriter dan sentralisme, memberikan warisan pekerjaan rumah yang menumpuk bagi bangsa Indonesia pada saat ini. Dengan meningkatnya nilai demokrasi, maka meningkat juga partisipasi dan kontrol masyarakat dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berarti terdapat banyak juga kepentingan dan tujuan perorangan atau sekelompok orang didalamnya. Negara Indonesia yang memiliki hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, baik yang bersumber dari hukum adat maupun agama, harus menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tantangan pluralisme dalam berhukum dapat diatasi dengan saksama.
Narasumber menyatakan bahwa hukum dapat diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian sebagai upaya untuk merealisasikan pembukaan UUD 1945 aliena keempat yang sejalan lurus dengan tujuan supremasi hukum, bukan sebaliknya yang dapat menghambat kemajuan bangsa.
NPM: 2217051043
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer
Berdasarkan penjelasan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd. pada video tersebut, saya dapat menarik konklusi bahwasanya
Dengan kematian orde baru dan bangkitnya masa reformasi, menjadi angin segar bagi demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Dibalik perubahan, pasti ada tantangan. Pemerintahan sebelumnya yang bersifat otoriter dan sentralisme, memberikan warisan pekerjaan rumah yang menumpuk bagi bangsa Indonesia pada saat ini. Dengan meningkatnya nilai demokrasi, maka meningkat juga partisipasi dan kontrol masyarakat dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berarti terdapat banyak juga kepentingan dan tujuan perorangan atau sekelompok orang didalamnya. Negara Indonesia yang memiliki hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, baik yang bersumber dari hukum adat maupun agama, harus menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tantangan pluralisme dalam berhukum dapat diatasi dengan saksama.
Narasumber menyatakan bahwa hukum dapat diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian sebagai upaya untuk merealisasikan pembukaan UUD 1945 aliena keempat yang sejalan lurus dengan tujuan supremasi hukum, bukan sebaliknya yang dapat menghambat kemajuan bangsa.
Nama : Rizki Mahesa
NPM : 2217051101
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Pada video tersebut yang berjudul “Supermasi Hukum bagian 1” yang dimana pada video tersebut membahas tentang penting nya peran hukum yang dapat mendukung demokrasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia
Supermasi hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum di Indonesia. Supermasi hukum dapat menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan hukum harus melindungi HAM. Dengan adanya peraturan tersebut berarti semua orang, termasuk pemerintah, aparat negara harus tunduk kepada hukum tersebut. Supremasi hukum juga menegaskan bahwa keputusan hukum harus dibuat berdasarkan aturan yang ada dan dilakukan secara adil dan transparan
NPM : 2217051101
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Pada video tersebut yang berjudul “Supermasi Hukum bagian 1” yang dimana pada video tersebut membahas tentang penting nya peran hukum yang dapat mendukung demokrasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia
Supermasi hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum di Indonesia. Supermasi hukum dapat menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan hukum harus melindungi HAM. Dengan adanya peraturan tersebut berarti semua orang, termasuk pemerintah, aparat negara harus tunduk kepada hukum tersebut. Supremasi hukum juga menegaskan bahwa keputusan hukum harus dibuat berdasarkan aturan yang ada dan dilakukan secara adil dan transparan
Nama : Reffa Hibatullah
NPM : 2217051157
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berikut analisis saya dari video yang berjudul “Supremasi Hukum bagain 1” yang disampaikan oleh Pak Dr. Didin Widyartono, M.Pd. :
Dengan memuncaknya momentum seiring masa reformasi, demokrasi dan demokratisai memberikan tugas yang besar terhadap hukum. Demokrasi ini tidak dapat lagi dihadapi dengan cara hukum lama yaitu dibawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Adanya tuntutan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dan mengontrol terhadap badan dan eksekutif semakin menguat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan bhinneka tunggal ika yang seharusnya diwujudkan bersama dengan baik. Karena hal itu pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan baru yang perlu di hadapi.
Peranan hukum perlu dijadikan tulang punggung perekonomian pada negara demi mensejahterakan bangsa, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta bukan malah menjadi penghambat. Karena itu jika para investor datang mereka pertama kali akan melihat infrasturktur hukum pada negara apakah dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka. Oleh karena itu hukum dan keteraturan menjadi pertahanan kita dalam menjaga bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik.
NPM : 2217051157
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berikut analisis saya dari video yang berjudul “Supremasi Hukum bagain 1” yang disampaikan oleh Pak Dr. Didin Widyartono, M.Pd. :
Dengan memuncaknya momentum seiring masa reformasi, demokrasi dan demokratisai memberikan tugas yang besar terhadap hukum. Demokrasi ini tidak dapat lagi dihadapi dengan cara hukum lama yaitu dibawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Adanya tuntutan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dan mengontrol terhadap badan dan eksekutif semakin menguat baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan bhinneka tunggal ika yang seharusnya diwujudkan bersama dengan baik. Karena hal itu pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan baru yang perlu di hadapi.
Peranan hukum perlu dijadikan tulang punggung perekonomian pada negara demi mensejahterakan bangsa, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta bukan malah menjadi penghambat. Karena itu jika para investor datang mereka pertama kali akan melihat infrasturktur hukum pada negara apakah dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka. Oleh karena itu hukum dan keteraturan menjadi pertahanan kita dalam menjaga bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik.
Nama : Muhammad Ferdiansyah
Npm : 2217051126
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dari analisis saya, vidio tersebut membahas tentang supremasi hukum, Dalam video ini, pembicara menjelaskan bahwa konsep supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum di Indonesia. Konsep ini menyatakan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Pembicara juga membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta hubungan antara hukum dan ekonomi.Pembicara juga membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum dalam konteks konsep supremasi hukum. Konsep supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi seluruh masyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, dalam video tersebut, pembicara juga memberikan beberapa contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan pentingnya konsep supremasi hukum. Pembicara membahas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada siapapun yang melanggar hukum, termasuk pejabat pemerintah. Video ini juga membahas tentang pentingnya menjaga independensi dan kebebasan lembaga-lembaga hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Pembicara juga menyoroti pentingnya menghargai hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang tanpa terkecuali.
Npm : 2217051126
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dari analisis saya, vidio tersebut membahas tentang supremasi hukum, Dalam video ini, pembicara menjelaskan bahwa konsep supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum di Indonesia. Konsep ini menyatakan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Pembicara juga membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta hubungan antara hukum dan ekonomi.Pembicara juga membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum dalam konteks konsep supremasi hukum. Konsep supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi seluruh masyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, dalam video tersebut, pembicara juga memberikan beberapa contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan pentingnya konsep supremasi hukum. Pembicara membahas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada siapapun yang melanggar hukum, termasuk pejabat pemerintah. Video ini juga membahas tentang pentingnya menjaga independensi dan kebebasan lembaga-lembaga hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Pembicara juga menyoroti pentingnya menghargai hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang tanpa terkecuali.
Nama : Rafli Daffa Pratama
NPM : 2217051131
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berikut ini adalah analisis saya dari video yang berjudul “Supremasi Hukum bagian 1” yang disampaikan oleh Pak Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Demokrasi dan demokratisasi. Dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, menghadirkan tantangan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Baik lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif ketiganya dihadapkan dengan tantangan yang sama. Sentralisme yang otoriter mengakibatkan hilangnya penerapan semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga muncul pluralisme yang menjadi tantangan saat ini.
Hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, berkurangnya kemiskinan, serta penganggguran dan masalah-masalah lainnya.
NPM : 2217051131
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berikut ini adalah analisis saya dari video yang berjudul “Supremasi Hukum bagian 1” yang disampaikan oleh Pak Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Demokrasi dan demokratisasi. Dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, menghadirkan tantangan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Baik lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif ketiganya dihadapkan dengan tantangan yang sama. Sentralisme yang otoriter mengakibatkan hilangnya penerapan semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga muncul pluralisme yang menjadi tantangan saat ini.
Hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, berkurangnya kemiskinan, serta penganggguran dan masalah-masalah lainnya.
Nama: Muhammad Aziz Almuhadi
NPM: 2217051108
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer
Dalam video "Supremasi Hukum bagian 1", ditekankan pentingnya prinsip supremasi hukum dalam menghadapi tantangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Prinsip ini menuntut agar semua orang, termasuk pemerintah dan individu, tunduk pada hukum tanpa kekecualian. Selain itu, video juga menyoroti perlunya memperkuat hukum sebagai tulang punggung perekonomian, agar investasi dapat terjamin dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Video tersebut juga memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya prinsip supremasi hukum dalam konteks Indonesia. Tantangan demokrasi dan pluralisme hukum membutuhkan peran aktif dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang adil dan transparan. Selain itu, video juga menekankan pentingnya hukum dalam mendorong investasi yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.
NPM: 2217051108
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer
Dalam video "Supremasi Hukum bagian 1", ditekankan pentingnya prinsip supremasi hukum dalam menghadapi tantangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Prinsip ini menuntut agar semua orang, termasuk pemerintah dan individu, tunduk pada hukum tanpa kekecualian. Selain itu, video juga menyoroti perlunya memperkuat hukum sebagai tulang punggung perekonomian, agar investasi dapat terjamin dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Video tersebut juga memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya prinsip supremasi hukum dalam konteks Indonesia. Tantangan demokrasi dan pluralisme hukum membutuhkan peran aktif dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang adil dan transparan. Selain itu, video juga menekankan pentingnya hukum dalam mendorong investasi yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.
Nama : Audhia Safitri
NPM : 2217051105
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Berikut hasil analisis saya mengenai video berjudul "Supremasi Hukum bagian 1".
Pada masa reformasi, memuncaknya momentum memberikan pekerjaan rumah yang tidak dapat dihadapi oleh hukum serta kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Dengan tenggelamnya bhinneka tunggal ika di masa lalu yang disebabkan oleh sentralisme otoriter, memicu munculnya pluralisme dalam berhukum sebagai tantangan yang perlu dihadapi. Dalam video tersebut diberitahukan bahwa hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian agar sekiranya dapat membantu usaha untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat diandalkan dan dimanfaatkan untuk menjaga serta mengamankan investasi, supaya perekonomian terus meningkat.
NPM : 2217051105
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Berikut hasil analisis saya mengenai video berjudul "Supremasi Hukum bagian 1".
Pada masa reformasi, memuncaknya momentum memberikan pekerjaan rumah yang tidak dapat dihadapi oleh hukum serta kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Dengan tenggelamnya bhinneka tunggal ika di masa lalu yang disebabkan oleh sentralisme otoriter, memicu munculnya pluralisme dalam berhukum sebagai tantangan yang perlu dihadapi. Dalam video tersebut diberitahukan bahwa hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian agar sekiranya dapat membantu usaha untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat diandalkan dan dimanfaatkan untuk menjaga serta mengamankan investasi, supaya perekonomian terus meningkat.
Nama : M. Arif Rizki Pohan
Npm : 2217051090
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Supremasi hukum merupakan upaya untuk menempatkan hukum pada tingkat paling tinggi. Dalam menjaga kestabilan sosial dan politik serta melindungi hak dan kebebasan individu. supremasi hukum mengimplikasikan dua hal yaitu untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga masyarakat agar bisa menjalankan haknya yang sesuai dan tidak terjerumus ke dalam tindakan di luar batas hukum.
Dalam penegakannya negara memnuat lembaga negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan tugas yang telah di sebutkan oleh UUD dengan tatanan yangs sama.
Supremasi hukum menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang dalam berbagai aspek khusus nya perekomian yaitu mengatur tentang investasi, sehingga para investor dapat percaya untuk menamnamkan sahamnya di Indonesia.
Npm : 2217051090
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Supremasi hukum merupakan upaya untuk menempatkan hukum pada tingkat paling tinggi. Dalam menjaga kestabilan sosial dan politik serta melindungi hak dan kebebasan individu. supremasi hukum mengimplikasikan dua hal yaitu untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga masyarakat agar bisa menjalankan haknya yang sesuai dan tidak terjerumus ke dalam tindakan di luar batas hukum.
Dalam penegakannya negara memnuat lembaga negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan tugas yang telah di sebutkan oleh UUD dengan tatanan yangs sama.
Supremasi hukum menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang dalam berbagai aspek khusus nya perekomian yaitu mengatur tentang investasi, sehingga para investor dapat percaya untuk menamnamkan sahamnya di Indonesia.
Nama : Ulfa Anisa
Npm : 2217051040
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Dari video "Supremasi Hukum Bagian 1"
Dapat diambil kesimpulan bahwa supremasi hukum adalah suatu hal yang harus diutamakan dan ditempatkan di atas segala hal lainnya di dalam suatu negara, dengan memperkuat supremasi hukum kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin terarah dan menjadi lebih baik dalam melakukan penyelasaian suatu masalah.
Npm : 2217051040
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Dari video "Supremasi Hukum Bagian 1"
Dapat diambil kesimpulan bahwa supremasi hukum adalah suatu hal yang harus diutamakan dan ditempatkan di atas segala hal lainnya di dalam suatu negara, dengan memperkuat supremasi hukum kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin terarah dan menjadi lebih baik dalam melakukan penyelasaian suatu masalah.
M Arya Dzaky A
2217051007
B
Supremasi hukum adalah prinsip yang mendasar dalam sistem hukum di mana hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat. Prinsip ini menyiratkan bahwa semua individu, termasuk pemerintah dan institusi publik, harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum.
Di bawah prinsip supremasi hukum, tidak ada kekuasaan atau individu yang berada di atas hukum atau dapat bertindak sembarangan tanpa pertanggungjawaban hukum. Setiap tindakan dan keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk tindakan dari pemerintah, lembaga pemerintah, dan individu lainnya.
Beberapa prinsip penting yang terkait dengan supremasi hukum adalah:
Keberlakuan Hukum (Rule of Law): Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi, serta diaplikasikan secara konsisten kepada semua orang tanpa diskriminasi. Hal ini mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi individu.
Kedaulatan Hukum: Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara dan individu ditentukan oleh hukum yang berlaku. Negara dan institusi publik harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum, sementara individu harus menghormati dan tunduk pada hukum yang berlaku.
Akses ke Keadilan: Prinsip ini menjamin bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang independen, hak atas pembelaan hukum, dan hak untuk mendapatkan kompensasi jika hak-hak mereka dilanggar.
Prinsip supremasi hukum adalah dasar yang penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi individu dalam sebuah negara. Ini juga merupakan elemen penting dalam pembangunan institusi yang kuat dan demokratis, serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.
2217051007
B
Supremasi hukum adalah prinsip yang mendasar dalam sistem hukum di mana hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat. Prinsip ini menyiratkan bahwa semua individu, termasuk pemerintah dan institusi publik, harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum.
Di bawah prinsip supremasi hukum, tidak ada kekuasaan atau individu yang berada di atas hukum atau dapat bertindak sembarangan tanpa pertanggungjawaban hukum. Setiap tindakan dan keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk tindakan dari pemerintah, lembaga pemerintah, dan individu lainnya.
Beberapa prinsip penting yang terkait dengan supremasi hukum adalah:
Keberlakuan Hukum (Rule of Law): Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi, serta diaplikasikan secara konsisten kepada semua orang tanpa diskriminasi. Hal ini mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi individu.
Kedaulatan Hukum: Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara dan individu ditentukan oleh hukum yang berlaku. Negara dan institusi publik harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum, sementara individu harus menghormati dan tunduk pada hukum yang berlaku.
Akses ke Keadilan: Prinsip ini menjamin bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang independen, hak atas pembelaan hukum, dan hak untuk mendapatkan kompensasi jika hak-hak mereka dilanggar.
Prinsip supremasi hukum adalah dasar yang penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi individu dalam sebuah negara. Ini juga merupakan elemen penting dalam pembangunan institusi yang kuat dan demokratis, serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.
Nama : Irfan Marcellino
NPM : 2257051024
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berikut ini adalah analisis saya dari video yang berjudul “Supremasi Hukum bagian 1” yang disampaikan oleh Pak Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Demokrasi dan demokratisasi. Dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, menghadirkan tantangan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Baik lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif ketiganya dihadapkan dengan tantangan yang sama. Sentralisme yang otoriter mengakibatkan hilangnya penerapan semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga muncul pluralisme yang menjadi tantangan saat ini.
Hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, berkurangnya kemiskinan, serta penganggguran dan masalah-masalah lainnya.
NPM : 2257051024
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berikut ini adalah analisis saya dari video yang berjudul “Supremasi Hukum bagian 1” yang disampaikan oleh Pak Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Demokrasi dan demokratisasi. Dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, menghadirkan tantangan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Baik lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif ketiganya dihadapkan dengan tantangan yang sama. Sentralisme yang otoriter mengakibatkan hilangnya penerapan semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga muncul pluralisme yang menjadi tantangan saat ini.
Hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, berkurangnya kemiskinan, serta penganggguran dan masalah-masalah lainnya.
Nama : Putri Amelia
NPM : 2217051074
Kelas : B
Supremasi Hukum
Demokrasi adalah momentum yang memuncak seiring masa reformasi baru, demokrasi tersebut tidak bisa dihadapi oleh dengan hukum. Masalahnya dibawah hukum oteriter dan sentralisis, tuntutan partisipasi, dan kontrol masyarakat terhadap badan atau institusi makin memuat baik lembaga negara yaitu:
1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Yudikatif
Ketiga lembaga itu dihadapkan pada tantangan yang sama. Semboyan bhineka tunggal ika juga menuntut dengan mewujudkan sebaik-baiknya dan di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan yang ada di Indonesia. Usaha menyejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Untuk itu peranan hukum dalam bentuk pengaturan tidak bisa di abaikan . Hukum perlu di posisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat.
NPM : 2217051074
Kelas : B
Supremasi Hukum
Demokrasi adalah momentum yang memuncak seiring masa reformasi baru, demokrasi tersebut tidak bisa dihadapi oleh dengan hukum. Masalahnya dibawah hukum oteriter dan sentralisis, tuntutan partisipasi, dan kontrol masyarakat terhadap badan atau institusi makin memuat baik lembaga negara yaitu:
1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Yudikatif
Ketiga lembaga itu dihadapkan pada tantangan yang sama. Semboyan bhineka tunggal ika juga menuntut dengan mewujudkan sebaik-baiknya dan di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan yang ada di Indonesia. Usaha menyejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Untuk itu peranan hukum dalam bentuk pengaturan tidak bisa di abaikan . Hukum perlu di posisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat.
Nama : Lira Septiyani
NPM : 2217051151
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Hasil analisis saya terhadap video berjudul “Supremasi Hukum Bagian 1” yaitu sebagai berikut :
Supremasi hukum adalah upaya dalam menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus bisa mengatasi dan menghadapi permasalahan demokrasi. Di masalalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan ke-bhineka-an, maka pluralisme dalam menjalankan hukum muncul sebagai tantangan. Hukum perlu dikonfirmasikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat investor. Hukum harus bisa mengamankan dan menjaga investasi.
“Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan”. (Albert Einstein)
NPM : 2217051151
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Hasil analisis saya terhadap video berjudul “Supremasi Hukum Bagian 1” yaitu sebagai berikut :
Supremasi hukum adalah upaya dalam menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus bisa mengatasi dan menghadapi permasalahan demokrasi. Di masalalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan ke-bhineka-an, maka pluralisme dalam menjalankan hukum muncul sebagai tantangan. Hukum perlu dikonfirmasikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat investor. Hukum harus bisa mengamankan dan menjaga investasi.
“Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan”. (Albert Einstein)
Nama : Fitra Dwi Nugraha
Npm : 2257051007
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Pada video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 1, yang saya analisis adalah dalam tengah momentum yang sedang mencapai puncaknya, demokrasi dan upaya demokratisasi di Indonesia memberikan beban pekerjaan yang melimpah kepada masyarakat. Semua masalah negara harus diatasi melalui kerjasama antara lembaga-lembaga negara, termasuk Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, demi kesejahteraan bangsa. Kehilangan implementasi semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika" selama pemerintahan yang otoriter menyebabkan sebagian budaya masyarakat menghilang. Oleh karena itu, dalam era reformasi ini, pluralisme dalam sistem peradilan menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia.
Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi negara, kerjasama dengan para investor yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia harus tetap dijaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan peningkatan kualitas hukum yang mengatur para investor yang dapat diandalkan, sehingga mereka bersedia menanamkan modalnya di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama.
Npm : 2257051007
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Pada video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 1, yang saya analisis adalah dalam tengah momentum yang sedang mencapai puncaknya, demokrasi dan upaya demokratisasi di Indonesia memberikan beban pekerjaan yang melimpah kepada masyarakat. Semua masalah negara harus diatasi melalui kerjasama antara lembaga-lembaga negara, termasuk Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, demi kesejahteraan bangsa. Kehilangan implementasi semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika" selama pemerintahan yang otoriter menyebabkan sebagian budaya masyarakat menghilang. Oleh karena itu, dalam era reformasi ini, pluralisme dalam sistem peradilan menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia.
Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi negara, kerjasama dengan para investor yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia harus tetap dijaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan peningkatan kualitas hukum yang mengatur para investor yang dapat diandalkan, sehingga mereka bersedia menanamkan modalnya di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama.
Nama : Rimba Jati Dwi Djatmiko
NPM : 2217051069
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Supremasi hukum adalah upaya untuk menempatkan hukum pada posisi yang paling tinggi, dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan politik serta melindungi hak dan kebebasan individu. Konsep supremasi hukum memiliki dua implikasi penting, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan hak-haknya sesuai dengan batas hukum yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, negara membentuk lembaga negara seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang tugasnya telah diatur dalam UUD dengan struktur yang setara. Supremasi hukum menuntut ketidakberpihakan dalam penerapan hukum untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten bagi semua individu dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang ekonomi seperti mengatur investasi. Hal ini penting agar para investor dapat memiliki kepercayaan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
NPM : 2217051069
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Supremasi hukum adalah upaya untuk menempatkan hukum pada posisi yang paling tinggi, dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan politik serta melindungi hak dan kebebasan individu. Konsep supremasi hukum memiliki dua implikasi penting, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan hak-haknya sesuai dengan batas hukum yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, negara membentuk lembaga negara seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang tugasnya telah diatur dalam UUD dengan struktur yang setara. Supremasi hukum menuntut ketidakberpihakan dalam penerapan hukum untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten bagi semua individu dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang ekonomi seperti mengatur investasi. Hal ini penting agar para investor dapat memiliki kepercayaan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.