PKN ILKOM A, Kamis 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023

Nama : Moza Surya Putra
Kelas : A
NPM : 2217051014
Kelas : A


Indonesia adalah negara hukum yang artinya setiap tindakan didasarkan atas hukum. Negara hukum sendiri mencegah adanya tindakan sewenang - wenang negara terhadap rakyatnya dan tindakan rakyatnya yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Penegakan Hukum di Indonesia harusnya tidak pandang bulu dia tidak membeda - bedakan suku, agama, ras atau siapapun.

Kasus ahok adalah contoh penegakan hukum di indonesia yang mengecewakan dan sangat memalukan. Gaya kepemimpinannya yang disukai banyak warganya dan memberikan dampak positif selama menjabat tetap saja membuat segelintir orang masih membencinya hanya karena ras dan agamanya. Kesalahan ahok karena dia dianggap menghina itu tidak diperdebatkan di ruang diskusi terlebih dahulu, dia dipaksa untuk di tersangka kan, karena desakan yang luar biasa di dijadikan tersangka,dihukum, alangkah anehnya seseorang dijadikan tersangka hanya karena banyak orang mau dia dijadikan tersangka dan dipaksa oleh beberapa orang tersebut dan karena tekanan publik. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pembencinya untuk membuat narasi - narasi buruk agar ahok gagal dalam pemilihannya dan membuat seakan akan hanya boleh agama tertentu saja yang jadi pemimpin di negeri ini. Harapannya hal - hal seperti politik identitas tidak terjadi lagi di Indonesia dan penegakan hukum lebih baik.

Nama : Fernanda Pranata
NPM : 2217051146
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

NAMA : Mutiara Cintia Rainy
NPM : 2217051100
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara, antara lain polisi, hakim, jaksa, dan pengacara.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Nama : Andria Laras Ramadhania
NPM : 2217051016
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan.

Nama: Rini Puspita Wati
NPM: 2257051019
Kelas: A
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Dalam artikel tersebut menyoroti beberapa permasalahan yang terkait dengan kritis terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta. Seperti kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan beragama, lemahnya pengawasan dalam proses penegakan hukum oleh aparat keamanan, dan perlunya upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama merupakan prinsip dasar negara demokrasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, aparat keamanan dan lembaga hukum harus memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan adil dan berkeadilan, serta melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penistaan agama yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama.
Kesimpulannya, pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai prinsip dasar negara demokrasi. Pentingnya peran aparat keamanan dan lembaga hukum dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta upaya pencegahan terhadap tindakan penistaan agama yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama.

Nama : Muhammad Setiawan Wibisono
NPM : 2217051099
Kelas : A

Prodi : S1 Ilmu Komputer

Penegakan hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini melibatkan penerapan dan penegakan peraturan serta sanksi terhadap pelanggar hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, setiap individu diberikan perlindungan terhadap tindakan kriminal, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran lainnya. Penegakan hukum yang kuat menciptakan rasa keamanan dan stabilitas dalam masyarakat, serta mendorong kepercayaan terhadap sistem hukum. Penegakan hukum berperan penting dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Melalui penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan, penegakan hukum mengirimkan sinyal bahwa tindakan melanggar hukum tidak akan dibiarkan begitu saja. Hal ini juga berfungsi sebagai penghalang bagi potensi pelaku kejahatan lainnya, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi.

Penegakan hukum juga berkontribusi terhadap keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten, negara dapat memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status atau kekuasaan, tunduk pada hukum yang sama. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat tatanan sosial yang berkeadilan. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga menciptakan iklim investasi yang stabil, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seperti kasus Ahok dalam artikel tersebut, penegakan hukum dilakukan melalui proses penyelidikan, pengumpulan bukti, penangkapan, dan persidangan. Polisi melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Setelah penyelidikan, Ahok ditangkap dan kemudian dibawa ke pengadilan. Pada proses persidangan, hakim mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti yang disajikan, dan memutuskan apakah Ahok bersalah atau tidak. Dalam kasus Ahok, ia dinyatakan bersalah atas penistaan agama dan dijatuhi hukuman penjara. Penegakan hukum dalam kasus ini melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui proses ini, hukum ditegakkan dan keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku.
Kasus Ahok merupakan contoh bagaimana penegakan hukum bekerja untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi. Namun, penting untuk diingat bahwa contoh ini hanya memberikan gambaran umum tentang proses penegakan hukum dalam kasus tersebut dan tidak menggambarkan analisis yang mendalam.

Nama : Dimas Habib Rizki
NPM : 2217051059
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Pelaksanaan hukum merupakan serangkaian tahapan penguraian gagasan dan prinsip hukum yang memuat prinsip moral seperti kesetaraan dan kebenaran ke dalam bentuk konkret, yang memerlukan sebuah badan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik pelaksanaan hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum pada hakikatnya mengandung nilai substansial yang sangat penting yaitu kesetaraan. Secara umum, pelaksanaan hukum juga mencakup prinsip kesetaraan yang terkandung dalam aturan formal dan prinsip kesetaraan yang ada dalam masyarakat. Namun, secara spesifik, pelaksanaan hukum berkaitan dengan pelaksanaan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Kepentingan pelaksanaan hukum dan perlindungan negara dalam menjaga keselamatan dan kemakmuran masyarakat. Pelaksanaan hukum adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau wewenang lainnya untuk memastikan terwujudnya keadilan dan keteraturan dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa sarana atau instrumen kekuasaan negara, termasuk hukum dan penegakannya, seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara.

NAMA : WAHYU DAFFA SAPUTRA A
NPM : 2217051160
KELAS : A
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Menurut Analisis yang bisa saya dapatkan bahwa, Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang undangan. Ada Beberapa masalah yang harus dihadapi pemerintahan di indonesia yaitu tentang Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.
Contoh masalahnya ada di kepemimpinan Ahok Jiwa kepemimpinan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur sudah terasa dikalangan warga Jakarta pada saat relokasi warga waduk Pluit yang dipindahkan ke rusun (rumah susun), penertiban PKL (pedagang kaki lima) dipasar Tanah Abang dan tindakantindakan yang kerap kali membuat warga tercengang. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan respon yang positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem
kerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang seperti itu terkadang juga mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan sitem toleransi yang kental dengan nuansa kebersamaan dalam keberagaman alangan masyarakat.
Menjadi cikal bakal konflik dengan ormas-ormas yang berada di Jakarta atas tindakan yang dilakukan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur turut mendapatkan reaksi dari FPI, dengan menolak Ahok, karena bukan beragama Islam dan dari keturunan Tionghoa serta berlebihan dan sering kali mengeluarkan kata-kata kasar

Nama : Reguel Andreas Agustinus Pangaribuan
NPM : 2217051084
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi pusat perhatian dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Berbagai penegakan hukum dan lembaga kepolisian melalui kesempatan media cetak dan elektronik terus menyampaikan tidak akan adanya intervensi persoalan hukum yang belum memenuhi pelayanan masyarakat, seperti korupsi, pungutan liar, asusila, narkoba, dan kriminalitas lainnya. Banyaknya faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan citra buruk lainnya. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum yang memanfaatkan mereka dan tidak mengedepankan hati nurani. Maka, disini lah kepastian hukum sebagai perlindungan yuridisial tanpa mengatur tindakan sewenang-wenangnya yang akan memperoleh sesuatu yang baik di dalam keadaan tertentu.

Reformasi hukum juga tidak memenuhi harapan masyarakat dalam mempelerai masalah kriminalitas di Indonesia. Terbukti kepercayaan masyarakat yang kurang dalam mengamanahi aparat penegak hukum pada jajaran birokrasi serta tidak jujur dalam meningkatkan kepuasaan yang akan menyebabkan tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dalam hal ini, sebenarnya nilai-nilai keadilan yang mengandung persoalan penegakan hukum di Indonesia masih memiliki makna luas dan sempit. Bahkan yang kita tahu juga cikal bakal konflik dari penegakan hukum itu sendiri yang selalu mendapat reaksi berlebih dari koalisi Merah Putih dan menjadi transparansi tanpa adanya intervensi apapun. Maksudnya, saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia hanya karena keprihatinan koalisi dan ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum.

Contoh nyata yang dapat kita terapkan dari penegakan hukum sendiri adalah kepemimpinan Ahok yang diwarnai oleh polemik, seperti kasus penggusuran, kasus Sumber Waras dan Reklamasi, serta paling terkenal ialah penistaan agama. Terlepas dari permasalahan hukum yang sedang dihadapi Ahok, namun menjadi sorotan adalah bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilalui hingga menjadi pemimpin yang ideal. Pemimpin yang nyata seperti Ahok adalah pemimpin yang memberikan keterbukaan dan keluwesan karena bertanggung jawab menanggung efek dari segala keputusan yang timbul akibat tindakan yang telah dilaksanakan. Ini merupakan gambaran yang harus dimiliki negara Indonesia agar kepastian hukum dan rumusan hukum menjadi kewibawaan Negara dimata seluruh rakyat Indonesia.

Nama : Muhamad Pandu Dwi Putra
NPM : 2257051010
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Menurut pendapat Philipus M.Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya.

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas, Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement,juga meliputi peace maintenance.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni:
1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2).Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Nama : Rakhmat Herlambang
NPM : 2217051112
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting dan tetap menjadi fokus perhatian di bawah pemerintahan Jokowi saat ini. Berbagai kepolisian dan aparat penegak hukum terus melaporkan melalui media cetak dan elektronik bahwa masalah hukum non pelayanan publik seperti korupsi, pungli, asusila, narkoba dan kejahatan lainnya tidak ditangani. Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya mentalitas polisi, antara lain pemahaman yang buruk tentang agama, ekonomi, proses perekrutan yang tidak jelas, dan persepsi buruk lainnya. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah sistem hukumnya, melainkan kualitas masyarakat yang taat hukum.

Reformasi hukum juga tidak memenuhi harapan masyarakat untuk menyelesaikan masalah kejahatan di Indonesia. Terbukti dengan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam hal mengandalkan penegakan hukum di jajaran birokrasi dan ketidakjujuran dalam hal rasa puas diri yang semakin tinggi sehingga menimbulkan KKN yang tinggi dan lain-lain yang berujung pada permasalahan hukum. Dalam hal ini, nilai-nilai peradilan yang melingkupi urusan kepolisian di Indonesia masih memiliki arti luas dan arti sempit. Padahal, yang kita tahu juga cikal bakal konflik polisi itu sendiri, selalu mendapat reaksi berlebihan dari koalisi merah putih dan transparan tanpa intervensi. Dengan kata lain, tidak mudah menggambarkan situasi hukum di Indonesia saat ini, jika hanya karena keprihatinan koalisi dan pengadilan terhadap orang-orang yang melanggar hukum.

Nama : Fathiyya Jasmine
NPM : 2217051026
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang sangat penting dalam negara hukum seperti Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum ini merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan dan hukumnya sendiri.

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum adalah faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum juga mencakup kebudayaan. Organisasi penegakan hukum di Indonesia meliputi berbagai lembaga, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga-lembaga tersebut saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik.

NAMA : Atikah Oktaria
NPM : 2217051035
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah
harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara.

Nama : Annisa Citra Pratiwi
Kelas : A
NPM : 2217051008
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Dari jurnal tersebut, terdapat kutipan pak Sudikno yakni Hukum itu keseluruhan peraturan-
peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan Pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sedangkan, Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara dimata hukum.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.

NAMA: David Nico Natanael Rumahorbo
NPM: 2217051129-
KELAS: A
PRODI: Ilmu Komputer

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Penegakan hukum berkontribusi terhadap keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten, negara dapat memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status atau kekuasaan, tunduk pada hukum yang sama. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat tatanan sosial yang berkeadilan.
Pada akhirnya, hukum menjadi sangat penting karena hukum bisa menciptakan ketertiban dan keterteraman. Masyarakat akan tertib dan teratur apabila terdapat hukum dalam masyarakat yang ditaati oleh warganya. Akan sulit terbayangkan, masyarakat tanpa hukum maka yang terjadi adalah ketidaktertiban dan kehancuran.

NAMA : Lugita Sandika Prameswari
NPM : 2217051119
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer

masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan menjadi perhatian pemerintah, saat ini berbagai macam kebijakan hukum menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Presiden juga mengerahkan berbagai usahanya dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia yang merupakan bentuk good governance. Namun, masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat dengan contoh masih mataknga kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya. Aparat pada jajaran birokrasi sering kali tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat, bertolak belakang dengan status dan fungsi dari negara itu sendiri dengan kalimat yang di atur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia “Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara” “Negara menjamin hak-hak setiap warga negara”

NAMA: Rhalasya Eleina Putri

NPM: 2217051083

KELAS: A

PRODI: S1 Ilmu Komputer

Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Berbagai penegakan hukum dan lembaga kepolisian melalui kesempatan media cetak dan elektronik terus menyampaikan tidak akan adanya intervensi persoalan hukum yang belum memenuhi pelayanan masyarakat, seperti korupsi, pungutan liar, asusila, narkoba, dan kriminalitas lainnya. Banyaknya faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan citra buruk lainnya.

Dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten, negara dapat memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status atau kekuasaan, tunduk pada hukum yang sama. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat tatanan sosial yang berkeadilan.
Pada akhirnya, hukum menjadi sangat penting karena hukum bisa menciptakan ketertiban dan keterteraman.

Nama : Theresia Tri Oktavia
Npm : 2217051111
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Penegakan hukum adalah rangkaian yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang untuk mewujudkannya dibutuhkan kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai para penegak seperti polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Namun, pada kenyataannya masalah utama penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas penegak hukumnya.

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius, oleh karena itu kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya meskipun itu dilakukan oleh penegak hukumnya sekalipun. Karna dalam UUD 1945 Pasal 27 ada tertulis bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Nama : Nazwa Sophia Nadine Effendi
NPM : 2217051049
Kelas: A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Penegakkan hukum adalah usaha yang diambil pemerintah untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan juga rasa ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perngkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk UU sampai pada penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Pengertian penegakkan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objek, menyangkut makna luasnya masuk ke nilai-nilai keadilan dan jika diliat dari arti sempi menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis saja. Masalah utama penegakkan hukum di negara-negara berrkembang termasuk indonesia bukan lah pada sistem melainka pada kualitas manusianya yang menjalankan hukum (Penegak Hukum).

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas para penegak hukum diantaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekuitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dalam mata hukum buktinya tak berjalan efektif. Wajar jika para masyarakat kurang percaya terhadapa penegak hukum di Indonesia. Masalah penegak hukum di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Hal ini menunjuk keseriusan presiden serius dengan good goverence. Karena reformasi hukum sampai saat ini belum dapat dikatakan memenuhi harapan tentunya Indonesia masih butuh sekali para penegak hukum yang menjalankan perannya dengan benar dan hal ini pastinya masih menjadi PR bagi pemerintah, jika hal ini dapat teratasi pastinya kewibawaan Negara dimata rakyat mendapat harkat dan martabatnya.

Nama : imam ahdy Sabilla
Npm : 2271051141
Kelas : A
PRODI : S1 ilmu komputer

Indonesia adalah negara konstitusional, artinya semua kegiatan didasarkan pada undang-undang. Negara hukum itu sendiri mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap rakyatnya dan tindakan rakyatnya yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Penegakan hukum di Indonesia harus sewenang-wenang dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras atau siapapun.
Kasus Ahok adalah contoh kepolisian yang mengecewakan dan memalukan di Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang menarik bagi banyak warganya dan berdampak positif selama menjabat, terus membuat sebagian orang membencinya hanya karena ras dan agamanya. Kesalahan Ahok, karena dianggap melakukan pelanggaran, tidak dibahas dulu di chat room, terpaksa menuduh dengan benar, karena tekanan yang ekstrim dia dicurigai, dihukum, alangkah anehnya jika seseorang dicurigai hanya karena banyak yang menginginkannya. . dia dicurigai dan beberapa memaksanya karena tekanan publik. Musuh-musuhnya memanfaatkan momentum ini untuk mengarang cerita buruk yang membuat Ahok kalah dalam pemilihannya dan berpura-pura hanya agama tertentu yang bisa menjadi pemimpin di negeri ini. Kami berharap hal-hal seperti politik identitas berhenti terjadi di Indonesia dan penegakan hukum akan meningkat

Nama : Rizqi Ahmad Ghozali
NPM : 2217051134
Kelas : A
PRODI : S1 - Ilmu Komputer

Indonesia adalah negara hukum yang artinya setiap tindakan didasarkan atas hukum. Negara hukum sendiri mencegah adanya tindakan sewenang - wenang negara terhadap rakyatnya dan tindakan rakyatnya yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Penegakan Hukum di Indonesia harusnya tidak pandang bulu dia tidak membeda - bedakan suku, agama, ras atau siapapun. Dengan itu kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang juga dikenal sebagai sosok yang mampu membawa perubahan dalam pelayanan publik di Jakarta dengan mengusung transparansi dan efisiensi birokrasi. Namun, hal ini tidak luput dari kritik dan tantangan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan muslim karena pernah diadukan atas tuduhan penistaan agama. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus memastikan berbagai langkah dan kebijakan dalam meredam amarah umat Islam.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa kepemimpinan Ahok dihadapkan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika dalam memimpin ibukota negara. Namun, ia terus berusaha untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan program-program yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak selalu harus memenuhi kriteria ideal, namun dapat dipandang dari sisi kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan memimpin perubahan positif. Oleh karena itu, peran Presiden dalam membantu menjaga stabilitas dan harmoni dalam keberagaman masyarakat sangatlah penting agar tercipta kepemimpinan yang ideal dan dapat memberikan manfaat bagi rakyat

Nama : MEITA AYU SABNA DAMAYANTI
Kelas : A
NPM : 2257051014
Prodi : Ilmu komputer

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum dan tindakan-tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan pelanggar hukum dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini melibatkan berbagai lembaga dan individu, termasuk kepolisian, jaksa, hakim, pengacara, dan lain-lain.

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, mempromosikan keadilan, mencegah kejahatan, dan mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum juga membantu dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi suatu negara, serta mempromosikan investasi dan perdagangan internasional.

Penegakan hukum dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pencegahan, penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Aparat penegak hukum harus mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka.

Nama : Muhammad Hildan Alfaris
Npm : 2217051077
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan menurut Sudarto penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu)maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Lalu penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2009 : vii-ix).

Indonesia adalah negara hukum, jadi Indonesia memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia, tetapi ada juga orang-orang yang melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini mencangkup dari warga negara biasa hingga figur terkenal, namun dalam kasus Ahok salah satunya, dia adalah seorang pejabat yang dianggap bagus dalam menjabat, Ia memiliki motivasi tersendiri untuk menerjun ke dunia politik, namun karena gaya kepemimpininannya yang ceplas-ceplos, Ahok mendapatkan beberapa respon negatif dan yang menjadi puncak permasalahannya adalah bahwa Ahok bukan beragama Islam dan sering mengeluarkan kata kata kasar, hal itu menyebabkan beberapa fraksi DPRD ingin menjatuhkan Ahok. Dia disangka menistakan agama lalu digelar sidang terbuka terbatas yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dan disaksikan oleh unsur – unsur independent demi menjaga netralitas dan transparansi tanpa intervensi siapapun.

Jadi penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa ada unsur SARA, para penegak hukum juga harus bersifat netral sampai ada bukti konkrit jika suatu pihak salah, dan juga masyarakat seharusnya tidak boleh asal main hakim agar tidak terjdai konflik yang lebih buruk.

Nama : Akmal Adnan Djayasinga
Npm : 2217051063
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu komputer

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa semua tindakan didasarkan pada hukum. Negara hukum sendiri mencegah tindakan sewenang-wenang oleh negara terhadap rakyatnya dan tindakan rakyatnya yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Penegakan hukum di Indonesia harus sewenang-wenang dan tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras atau orang lain.

Kasus Ahok adalah contoh penuntutan yang mengecewakan dan memalukan di Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang digemari banyak warganya dan memberikan dampak positif selama masa jabatannya, terus membuat sebagian orang membencinya hanya karena ras dan agamanya. Kekeliruan Ahok Dianggap Menghina Tak Dibicarakan Terlebih Dahulu Dalam Obrolan, Terpaksa Tuduh Layaknya, Karena Tekanan Luar Biasa Dia Dicurigai, Dihukum, Alangkah Anehnya Jika Ada Yang Dicurigai Hanya Karena Banyak Yang Ingin Dia Dicurigai . dan dipaksakan oleh sebagian orang, dan karena tekanan publik.Musuh-musuhnya menggunakan momentum ini untuk membuat berita buruk untuk mencegah terpilihnya Ahok dan berpura-pura bahwa hanya agama tertentu yang boleh memerintah di negara ini. Semoga hal-hal seperti politik identitas tidak terjadi lagi di Indonesia dan penegakan hukum semakin baik.

NAMA : M. Fakhri Wilova
NPM : 2217051104
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting dan tetap menjadi fokus perhatian di bawah pemerintahan Jokowi saat ini. Berbagai kepolisian dan aparat penegak hukum terus melaporkan melalui media cetak dan elektronik bahwa masalah hukum non pelayanan publik seperti korupsi, pungli, asusila, narkoba dan kejahatan lainnya tidak ditangani. Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya mentalitas polisi, antara lain pemahaman yang buruk tentang agama, ekonomi, proses perekrutan yang tidak jelas, dan persepsi buruk lainnya. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah sistem hukumnya, melainkan kualitas masyarakat yang taat hukum.

Reformasi hukum juga tidak memenuhi harapan masyarakat untuk menyelesaikan masalah kejahatan di Indonesia. Terbukti dengan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam hal mengandalkan penegakan hukum di jajaran birokrasi dan ketidakjujuran dalam hal rasa puas diri yang semakin tinggi sehingga menimbulkan KKN yang tinggi dan lain-lain yang berujung pada permasalahan hukum. Dalam hal ini, nilai-nilai peradilan yang melingkupi urusan kepolisian di Indonesia masih memiliki arti luas dan arti sempit. Padahal, yang kita tahu juga cikal bakal konflik polisi itu sendiri, selalu mendapat reaksi berlebihan dari koalisi merah putih dan transparan tanpa intervensi. Dengan kata lain, tidak mudah menggambarkan situasi hukum di Indonesia saat ini, jika hanya karena keprihatinan koalisi dan pengadilan terhadap orang-orang yang melanggar hukum.

Nama : Candra Wijaya
Npm : 2217051020
Kelas : A
Prodi : Ilmu Komputer

Pelaksanaan hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan membasmi tindak kejahatan. Dengan melakukan penyelidikan, penahanan, dan persidangan terhadap pelaku kejahatan, pelaksanaan hukum memberikan tanda bahwa perilaku yang melanggar hukum tidak akan diabaikan. Ini juga berfungsi sebagai penghalang bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi.Pentingnya pelaksanaan aturan dan perlindungan negara dalam menjaga keamanan dan kemakmuran masyarakat. Pelaksanaan aturan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas lainnya untuk memastikan terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa sarana atau instrumen kekuasaan negara, termasuk aturan dan penegakannya, seperti kepolisian, pengadilan, jaksa, dan pengacara.

Contohnya terletak pada kepemimpinan Ahok. Jiwa kepemimpinan Ahok ketika menjabat sebagai wakil gubernur telah dirasakan oleh warga Jakarta pada saat merealisasikan relokasi warga waduk Pluit ke rusun, melakukan penertiban PKL di Pasar Tanah Abang, serta tindakan-tindakan yang kerap kali mengejutkan warga. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok mendapat respon positif dan negatif sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai dukungan dan kritik dari masyarakat. Gaya kepemimpinan yang cenderung lugas dan langsung sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sistem kerja yang lebih efektif.

Nama : Sheila Silvera Shandy
Npm : 2217051150
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer


Hukum merupakan peraturan atau kaidah pada kehidupan bersama. Seluruh peraturan tentang perilaku pada kehidupan bersama dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

Penegakan hukum adalah usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan alat kekuasaan negara yang baik seperti Undang - Undang. Hingga aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen tak transparan dan lainnya. Dimata hukum nyatanya tak berjalan dengan efektif sehingga membuat masyarakat kurangnya rasa percaya terhadap aparat penegak hukum.

Nama : Ridho Fernando
Kelas : A
NPM : 2257051033

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting dan tetap menjadi fokus perhatian di bawah pemerintahan Jokowi saat ini. Berbagai kepolisian dan aparat penegak hukum terus melaporkan melalui media cetak dan elektronik bahwa masalah hukum non pelayanan publik seperti korupsi, pungli, asusila, narkoba dan kejahatan lainnya tidak ditangani.Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan.

NAMA: DEVRINATASYAH
NPM: 2257051029
KELAS: A
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Setelah saya analisis jurnal yang berjudul PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA. penulis kemungkinan besar menyelidiki bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok memiliki implikasi terhadap perlindungan negara. Analisis tersebut mungkin melibatkan evaluasi terhadap respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kasus ini, termasuk tindakan hukum yang diambil dan keberhasilan atau kegagalan dalam memastikan keadilan. Dalam konteks kasus ini, kepentingan utama harus tetap berfokus pada penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pihak berwenang harus menjalankan proses hukum yang transparan dan objektif, tanpa intervensi politik yang tidak sesuai. Langkah-langkah yang diambil harus memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran penistaan agama tidak akan ditoleransi dan bahwa setiap pelaku akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum dan perlindungan negara terhadap kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta harus dilakukan dengan ketegasan dan keadilan. Tindakan ini akan menunjukkan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan beragama, dan persatuan dalam keragaman di Indonesia.

Nama : Muhammad Haris Setiawan
NPM : 2217051039
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Penegakan hukum di Indonesia merupakan proses dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua warga negara.

Selain itu, upaya penegakan hukum di Indonesia juga melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, penguatan legislasi, pembentukan kebijakan yang mendukung penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara ketertiban dan melaporkan pelanggaran hukum.

Namun, penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti korupsi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum, dan kompleksitas kasus-kasus yang harus ditangani. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan langkah-langkah yang terus-menerus untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia guna mencapai keadilan yang lebih baik dalam masyarakat.

NAMA:Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM: 2217051072
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer

Penegakan hukum merupakan upaya pemerintah untuk memastikan tercapainya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Di Indonesia, masalah utama dalam penegakan hukum bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada kualitas para penegak hukum. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman agama, masalah ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak transparan menjadi penyebab rendahnya mentalitas para penegak hukum. Ketidakseragaman dalam penerapan hukum juga menjadi alasan masyarakat kurang percaya terhadap penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan integritas penegak hukum menjadi prioritas yang harus diatasi oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di negara ini.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat serius dan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Presiden menunjukkan keseriusannya dengan memberikan fokus pada good governance. Meskipun reformasi hukum yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi harapan, perbaikan dalam penegakan hukum menjadi PR bagi pemerintah. Jika masalah ini dapat diatasi dengan baik, maka kewibawaan negara di mata rakyat akan meningkat, dan masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap penegak hukum. Peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, peningkatan pemahaman agama dan etika, serta konsistensi dalam penerapan hukum adalah beberapa langkah penting yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dalam membangun negara yang berkeadilan, penegakan hukum yang efektif dan adil sangat penting. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penegak hukum menjadi PR yang harus dihadapi oleh pemerintah. Upaya-upaya perbaikan, seperti memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan pemahaman agama dan etika, serta memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, harus dilakukan. Hanya dengan memiliki penegak hukum yang berkualitas dan integritas tinggi, masyarakat dapat merasakan keadilan dan memiliki kepercayaan terhadap negara. Proses reformasi hukum harus terus dilakukan untuk mencapai sistem penegakan hukum yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.

Nama : Eriza Tri Sativa
NPM : 2217051159
Kelas : A


Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi isu serius yang terus diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Prioritas utama dalam upaya penegakan hukum adalah berbagai kebijakan di bidang hukum. Presiden Jokowi secara konsisten menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan atau mengintervensi masalah hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk mengatasi praktik pungutan liar dalam layanan publik. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden terhadap proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.

Meskipun reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai, tingkat kejahatan masih tinggi, termasuk narkoba, korupsi, kejahatan seksual, dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menghantui negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak dapat dipercaya serta kurang jujur dalam menjalankan tugas, dan ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya praktik korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap integritas negara dan memastikan bahwa negara menjamin dan melindungi hak-hak semua warga negara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.

Nama : Philip Ebenhaezer Karundeng
NPM : 2217051033
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Indonesia adalah negara hukum yang artinya setiap tindakan didasarkan atas hukum. Negara hukum sendiri mencegah adanya tindakan sewenang - wenang negara terhadap rakyatnya dan tindakan rakyatnya yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Penegakan Hukum di Indonesia harusnya tidak pandang bulu dia tidak membeda - bedakan suku, agama, ras atau siapapun. Kasus ahok adalah contoh penegakan hukum di indonesia yang mengecewakan dan sangat memalukan. Gaya kepemimpinannya yang disukai banyak warganya dan memberikan dampak positif selama menjabat tetap saja membuat segelintir orang masih membencinya hanya karena ras dan agamanya. Kesalahan ahok karena dia dianggap menghina itu tidak diperdebatkan di ruang diskusi terlebih dahulu, dia dipaksa untuk di tersangka kan, karena desakan yang luar biasa di dijadikan tersangka,dihukum, alangkah anehnya seseorang dijadikan tersangka hanya karena banyak orang mau dia dijadikan tersangka dan dipaksa oleh beberapa orang tersebut dan karena tekanan publik. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pembencinya untuk membuat narasi - narasi buruk agar ahok gagal dalam pemilihannya dan membuat seakan akan hanya boleh agama tertentu saja yang jadi pemimpin di negeri ini. Harapannya hal - hal seperti politik identitas tidak terjadi lagi di Indonesia dan penegakan hukum lebih baik.

NAMA : Muhammad Habibullah Al Hikam
NPM : 2257051006
KELAS : A

Pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Dalam artikel tersebut menyoroti beberapa permasalahan yang terkait dengan kritis terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta. Seperti kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan beragama, lemahnya pengawasan dalam proses penegakan hukum oleh aparat keamanan, dan perlunya upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama merupakan prinsip dasar negara demokrasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, aparat keamanan dan lembaga hukum harus memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan adil dan berkeadilan, serta melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penistaan agama yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama.
Kesimpulannya, pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai prinsip dasar negara demokrasi. Pentingnya peran aparat keamanan dan lembaga hukum dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta upaya pencegahan terhadap tindakan penistaan agama yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama.