PKN ILKOM A, Kamis 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023

NAMA : Fernanda Pranata
NPM : 2217051146
KELAS : A

Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Sedangkan, dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik dan pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya untuk menyalurkan aspiras politiknya. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.

Nama : Dhiya Ghina Hasri
Npm : 2217051068
Kelas : A

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi untuk mewujudkan makna tersebut sangat tidak mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Menurut Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.

Konsolidasi di Indonesia belum berjalan dengan semestinya karena hal pentingnya seperti pemilu, partai, civil society, media massa belum berfungsi secara benar. Sebagai hal yang penting untuk demokrasi, seharusnya pemilu merupakan tempat dimana pemilihan pemimpin secara jujur, adil, transparan. Konsolidasi demokrasi akan terhambat apabila pemilu dilaksanakan secara tidak adil, karna ini juga berpengaruh kepada masyarakat dan stabilitas nasional.

Nama : Fathiyya Jasmine
Npm : 2217051026
Kelas : A

Menurut analisis saya, tampaknya pemilu tersebut dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam era transisi demokrasi Indonesia. Selain itu, Pemilu Serentak 2019 adalah pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden. Dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 menjadi sangat penting untuk dikaji dan dipahami karena dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemilu tersebut. Salah satu dinamika sosial politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019 adalah upaya mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik 'emak-emak dan ibu bangsa' pada Pemilu 2019. Narasi ini digunakan untuk memobilisasi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memberikan suara mereka. Meskipun demikian, narasi ini juga dapat menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai bentuk stereotipisasi perempuan dalam politik.

Dalam menjelaskan dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019, perlu juga diketahui bahwa pemilu serentak merupakan proses pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan. Pemilu serentak dilakukan untuk memilih anggota legislatif dan presiden secara bersamaan. Oleh karena itu, dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 tidak hanya terkait pada pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan anggota legislatif. Dalam rangka menghadapi dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019, dibutuhkan pengawasan dan pengawalan yang ketat dari berbagai pihak, seperti KPU, Bawaslu, dan Polri. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemilu juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemilu tersebut.

Nama : Wahyu Daffa Saputra
Npm : 2217051160
Kelas : A

Menurut analisis saya dalam E-Book jurnal demokrasi adalah tentang penjelasan sekaligus fakta dilapangan ketika pemilu serentak ke semua elemen khususnya untuk Pilpres, pada faktanya sistem demokrasi dijadikan kunci utama untuk berpendapat, berpandangan, juga menyampaikan aspirasi yang semestinya disampaikan, tapi disela sela kenyataannya masih banyak yang tidak tahu aturan main demokrasi dalam pengambilan sebuah keputusan begitu banyak elemen hanya bisa memilih tanpa dasar yang kuat sebagaimana sistem demokrasi harus bisa berfikir kritis dalam menyampaikan pandangan. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidakhanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasasaling percaya di antara penyelenggara pemilu,parpol dan masyarakat menjadi syarat utamaterbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.

Maka dari itu perlu solusi yang guna menghadapi pilpres tahun yang akan mendatang yaitu Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung padatinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

NAMA : Muhammad Setiawan Wibisono
NPM : 2217051099
KELAS : A

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan memimpin dan mengambil keputusan penting dalam pemerintahan. Konsep dasar dari demokrasi adalah bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara dan memegang kendali atas negara dan pemerintahannya.Di dalam demokrasi, terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain: kebebasan, persamaan, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Kebebasan adalah prinsip yang menjamin hak-hak individu untuk berbicara, berpendapat, dan berekspresi secara bebas tanpa takut adanya represi atau penghambatan dari pemerintah.

Bedasarkan jurnal demokrasi tersebut, demokrasi di Indonesia dengan fokus pada pemilu presiden 2019. Pada pemilu kali ini, Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, dan polarisasi politik antara keduanya menyebabkan meningkatnya peluruhan sosial dalam masyarakat. Dalam upaya memilih pemimpin secara demokratis, penting untuk menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan NKRI. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang pentingnya konsolidasi demokrasi dan tantangannya di Indonesia, di mana konsolidasi demokrasi diperlukan untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik. Proses demokratisasi di Indonesia semakin pesat setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005, namun arahan konsolidasi demokrasi di tingkat nasional tetap menjadi tantangan. Pelaksanaan pemilu presiden pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Nama : Rhalasya Eleina
NPM : 2217051083
Kelas : A

Konsolidasi di Indonesia belum berjalan dengan semestinya karena hal pentingnya seperti pemilu, partai, civil society, media massa belum berfungsi secara benar. Sebagai hal yang penting untuk demokrasi, seharusnya pemilu merupakan tempat dimana pemilihan pemimpin secara jujur, adil, transparan. Konsolidasi demokrasi akan terhambat apabila pemilu dilaksanakan secara tidak adil, karna ini juga berpengaruh kepada masyarakat dan stabilitas nasional. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidakhanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional.

Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.

Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik. Proses demokratisasi di Indonesia semakin pesat setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005, namun arahan konsolidasi demokrasi di tingkat nasional tetap menjadi tantangan. Pelaksanaan pemilu presiden pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Nama : Muhamad Pandu Dwi Putra
Npm : 2257051010
Kelas : A

Secara umum bahwa demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi, demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi untuk mewujudkan makna demokrasi tersebut.Di Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi, yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai.

Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat,dan dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. perlu dipahami bahwa demokratisasi adalah proses yang terus-menerus dan tak boleh henti. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal Indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan, baik agama maupun suku atau etnis .

Nama : Andria Laras Ramadhania
NPM : 2217051016
Kelas : A

Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (governable). Pendalaman Demokrasi dan Tantangannya Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan perselisihan parpol yang juga berkualitas. Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada tingkat lembaga-lembaga politik prosedural, tetapi juga pada tingkat masyarakat. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak
Pemilu 1999.

Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arahan yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi atau konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, dalam studi pilpres ini dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional.

Nama : Theresia Tri Oktavia
NPM : 2217051111
Kelas : A

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan memimpin dan mengambil keputusan penting dalam pemerintahan.
Pilar-pilar penting seperti pemilu, partai politik, serta media massa yang belum berfungsi efektif dan belum maksimal ini menyebabkan konsolidasi demokrasi yang ada di Indonesia belum berjalan. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan konsolidasi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi
ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.

Nama : Rini Puspita Wati
NPM : 2257051019
Kelas : A

Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktorp enguatkonsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelahpengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses Panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu saran untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level procedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat.

Dinamikanya, bahkan semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.

NAMA : Reguel Andreas Agustinus Pangaribuan
NPM : 2217051084
KELAS : A

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Penerapan demokrasi biasanya terealisasi melalui faktor politik, seperti pemilu atau pilpres. Demokrasi yang berlangsung di daerah - daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Instrumen yang terdapat juga khususnya hak politik yaitu pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Prinsip demokrasi pada pilpres pada dasarnya juga tindak lanjut demokrasi formal dan melalui pemilihan umum sekaligus mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik, baik partai politik itu sendiri. Keterlibatan masyarakat ini sendiri harus menaati peraturan hukum dan ketentuan - ketentuan sebagai acuan proses politik dan pemerintahan, siap melakukan konsensus dalam setiap perbedaan, dan Egalitarianisme.

Keragaman Bhinneka Tunggal Ika haruslah diwarnai dengan menafikan nilai - nilai budaya positif. Maksudnya adalah masyarakat Indonesia harus membangun karakteristik nilai - nilai toleransi, tidak menimbulkan ekses negatif, dan selalu percaya pandangan politik terkhusus pemilihan umum untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam memilih wakil-wakil rakyat terbaiknya. Kemampuan bangsa untuk berdemokrasi untuk mengelola politik dan pemerintahanan harus sesuai amanat para pendiri bangsa. Hak-hak politik dan kebebasan publik juga harus didengar oleh partisipan politik dalam mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat. Lepas dari itu, proses reformasi politik membuat nilai positif dan kompetitif, namun tidak pluralisme. Terbukanya ruang kebebasan membuat politisi bukan satu-satunya aktor yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat pada era reformasi sekarang. Sejak era reformasi juga, masalah birokrasi dan demokrasi di Indonesia telah menjadi isu sentral yang belakangan ini jadi perdebatan publik. Gambaran yang dirasakan publik pada terkhusus pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara yang menjadi tantangan utama untuk membangun iklim demokrasi supaya tidak terjadi pemisahan politik dan depolitisasi public service. Maka dari itu, kepercayaan penuh publik harus tumbuh melalui konsolidasi demokratisasi penyelenggara pemilu, contohnya pada pilpres 2019 yang terwujud dari segi stabilisasi politik dan profesionalitas pemilu hingga masa sukses nya pemilu.

NAMA : PHILIP EBENHAEZER KARUNDENG
NPM : 2217051033
KELAS : A

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan memimpin dan mengambil keputusan penting dalam pemerintahan. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.

Konsolidasi di Indonesia belum berjalan dengan semestinya karena hal pentingnya seperti pemilu, partai, civil society, media massa belum berfungsi secara benar. Sebagai hal yang penting untuk demokrasi, seharusnya pemilu merupakan tempat dimana pemilihan pemimpin secara jujur, adil, transparan. Konsolidasi demokrasi akan terhambat apabila pemilu dilaksanakan secara tidak adil, karna ini juga berpengaruh kepada masyarakat dan stabilitas nasional. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidakhanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional.

NAMA : Mutiara Cintia Rainy
NPM : 2217051100
KELAS : A

Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi, Laurence Whitehead (1989). Di Indonesia, faktor-faktor seperti budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik berpengaruh terhadap proses demokrasi. Sejak Pemilu 1999, proses demokratisasi di Indonesia mengalami perkembangan yang relatif dinamis. Bahkan, dinamikanya semakin pesat dan semarak sejak dilaksanakannya pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005.

Pemilihan umum bertujuan menghasilkan pemerintahan yang efektif. Namun isu dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 adalah politisasi birokrasi. Dalam hal ini, tantangannya adalah bagaimana menjaga agar birokrasi tetap netral secara politik dalam Pemilihan Umum. Dalam kenyataannya, birokrasi justru dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Bahkan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menjadi bagian dari tim pemenangan Pemilihan Presiden, yang dapat berpengaruh cukup signifikan terhadap birokrasi pusat/daerah. Sejak Pemilihan Umum tahun 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 yang dipilih oleh rakyat, birokrasi pusat/daerah sulit menjadi independen secara politik. Banyak kasus ditemukan di mana fasilitas pemerintah pusat/daerah (Pemda) digunakan untuk memenangkan calon tertentu dalam Pemilihan Umum. Penggunaan anggaran daerah untuk memenangkan calon tertentu pun sulit dihindari.

Birokrasi merupakan salah satu halangan dalam pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan netralitas birokrasi, terutama dalam memperkuat hak politik pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara dan kesetaraan partai politik, menjadi tantangan utama yang harus diperhatikan untuk membangun iklim demokrasi yang lebih sehat. Asmerom dan Reis menyarankan agar dilakukan pemisahan politik dari karir administrasi (public service) dalam pemerintahan dan depolitisasi public service untuk mengatasi masalah tersebut.

Nama : David Nico Natanael Rumahorbo
NPM: 2217051129
Kelas: A

Yang dapat saya analisis yaitu tentang apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.

NAMA : Rezan Putra Pratama
NPM : 2217051155
Kelas : A

Demokrasi pada dasarnya adalah cara untuk menaikkan derajat setiap orang dalam masyarakat ke aturan permainan demokrasi. Proses politik tidak hanya berlangsung di tataran prosedural lembaga politik, tetapi juga di tataran masyarakat. Demokrasi terhubung ketika aktor-aktor politik, ekonomi, negara, dan sipil mampu menghadirkan aksi demokrasi sebagai pilihan utama untuk meraih kekuasaan. Pendalaman demokrasi bisa datang dari negara, tetapi juga dari masyarakat. Pada saat yang sama, pendalaman demokrasi dari sisi negara dapat berarti pengembangan mekanisme pelembagaan untuk menciptakan kepercayaan semua aktor politik dan pengembangan penguatan kapasitas administrasi teknis terkait dengan pelembagaan yang terbentuk. Di sisi masyarakat, pendalaman demokrasi mengacu pada pelembagaan penguatan partisipasi masyarakat dalam aksi politik formal di tingkat lokal. Pendalaman demokrasi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menerapkan pemerintahan yang efektif.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan wahana dan pendorong terbaik bagi masyarakat, terutama untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Penyelenggaraan pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi menuntut kemampuan suatu bangsa untuk menjalankan politik dan pemerintahan menurut cara yang telah ditentukan oleh para pendiri bangsa. Pemilu bukan hanya sebagai tanda suksesi kepemimpinan, tetapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintahan dan proses pendalaman demokrasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bernilai. Pemilu juga penting untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masyarakatnya heterogen. Tentu ada beberapa celah yang perlu diisi untuk dilakukan perbaikan, namun yang pasti demokrasi akan tetap menjadi agenda bangsa ini.

Nama : Muhammad Zhafir Al Kamil
NPM : 2217051094
Kelas : A

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkanmakna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Konsolidasi demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.

NAMA : Imam Ahdy Sabilla
NPM : 2217051141
KELAS : A

Demokrasi merupakan salah satu cara untuk secara mendasar meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan main demokrasi. Bukan hanya proses politik yang berlangsung di tataran prosedural lembaga politik, tetapi juga di tataran masyarakat. Demokrasi menguat ketika aktor-aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil mampu menghadirkan aksi demokrasi sebagai jalan utama untuk meraih kekuasaan. Pendalaman demokrasi bisa datang dari negara dan bisa juga dari masyarakat. Pada saat yang sama, pendalaman demokrasi di pihak negara dapat berarti pengembangan pelembagaan mekanisme yang bertujuan untuk membangun kepercayaan di antara semua partai politik, dan bersama dengan pelembagaan yang mapan, penguatan kapasitas administrasi teknokratis. Di sisi masyarakat, pendalaman demokrasi mengacu pada pelembagaan penguatan partisipasi masyarakat dalam aksi politik formal di tingkat lokal. Pendalaman demokrasi juga dapat dilihat sebagai upaya penerapan pemerintahan yang efektif.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan dorongan terbaik bagi rakyat, terutama untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Keberhasilan pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi mengandaikan kemampuan negara untuk mengelola politik dan administrasi sesuai amanat pendiri negara. Pemilu bukan hanya sebagai tanda suksesi kepemimpinan, tetapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintahan dan proses pendalaman demokrasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bernilai. Pemilu juga penting untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masyarakatnya heterogen. Tentu masih banyak bidang yang perlu diisi untuk perbaikan, namun yang pasti demokrasi tetap menjadi agenda bangsa ini.

Nama : Dimas Habib Rizki
NPM : 2217051059
Kelas : A

Demokrasi pada dasarnya adalah cara untuk memperkenalkan setiap orang di masyarakat pada aturan permainan demokrasi. Proses politik berlangsung tidak hanya di tingkat prosedural lembaga politik, tetapi juga di tingkat kota. Demokrasi terhubung ketika aktor-aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil mampu menghadirkan aksi demokrasi sebagai pilihan utama perebutan kekuasaan. Pendalaman demokrasi bisa datang dari negara, tetapi juga dari masyarakat. Pada saat yang sama, pendalaman demokrasi di sisi negara dapat berarti pengembangan mekanisme kelembagaan untuk menciptakan kepercayaan di antara semua aktor politik, dan juga pengembangan keterampilan administrasi teknis terkait dengan pelembagaan yang muncul. Di sisi kota, memperdalam demokrasi berarti melembagakan penguatan partisipasi dalam kegiatan politik formal di tingkat lokal. Pendalaman demokrasi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menerapkan pemerintahan yang efektif.
Sebagai landasan demokrasi, pemilu merupakan sarana dan motivasi terbaik bagi masyarakat, terutama untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Nama : Dewi Intan Nabila
Npm : 2217051045
Kelas : A

Demokrasi adalah cara untuk secara mendasar meningkatkan komitmen semua kelas sosial terhadap aturan permainan demokrasi. Demokrasi memfasilitasi pandangan atau pendapat orang, dan demokrasi juga dipandang sebagai alat yang ampuh untuk mencapai kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Demokrasi memang tempat orang ribut, meski konteksnya masih dalam prosedur demokrasi, itu tidak masalah, tapi banyak negara yang masih mengikuti sistem ini. Karena itu, negara dengan sistem demokrasi yang baik dapat menjaga keamanan dan kemakmuran jangka panjang.

Pendalaman demokrasi dapat berasal dari negara maupun dari masyarakat dan dapat dilihat sebagai upaya menuju pemerintahan yang efektif. Perlu dipahami bahwa demokratisasi merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak terputus. Kebhinekaan yang menjadi semangat Bhinneka Tunggal Ika terabaikan, meskipun berbentuk negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki ciri dan keunikan tersendiri yang memerlukan nilai-nilai toleransi, yaitu penerimaan terhadap perbedaan, serta . agama dan etnis.

Nama : Muhammad Hildan Alfaris
NPM : 2217051077
Kelas : A

Untuk memulai demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, lalu demokrasi juga mengizinkan warga negara ikut serta secara langsung atau melalui perwakilan perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. lalu, menurut analisis saya, Indonesia telah menggulung pemilu 4 kali, lalu pada pemilu ke lima pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo dan Prabowo Subianto memperebutkan kursi presiden. Proses demokrasi ini berlangsung dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi tersebut juga berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Juga Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama untuk berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.

Pemilu 2019 ialah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 juga menjadi test case penguatan sistem presidensial dengan pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang telah terukur. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak diharuskan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemilu baik secara prosedural, melainkan juga secara substansial.

NAMA : Nazwa Sophia Nadine Effendi
NPM : 2217051049
KELAS : A

Demokrasi sendiri diartikan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh masyarakat pada aturan demokrasi. Dan biasanya kita tahu bahwa pengertian sederhananya ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ namun, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah dan butuh waktu yang panjang sampai ke hal itu. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi ini berlangsung dipengnaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokrasi indonesia sampai saat ini masih diwarnai dengan prosedural ketimbang substansi, dikarenakan kepastian sosial politik terasa menjauh seiring munculnya masalah yang mengguncang kebhinekaan kita. Dinamika politik terutama saat menjelang pemilu pasti memanas dan diwarnai kegaduhan di media masa atau di media sosial. Seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2019 yang sangat penuh denagn polemik.
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Keberadaan birokrasi dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi pemerintah atas kinerjanya, pemilu juga mengajarkan untu mematuhi beberapa unsur seperti kejujuran, keadilan, tranparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkannya diperlukan semua uluran tangan masyarakat indonesia.

Nama : Akmal Adnan Djayasinga
NPM : 2217051063
Kelas : A

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan memimpin dan mengambil keputusan penting dalam pemerintahan. Konsep dasar dari demokrasi adalah bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara dan memegang kendali atas negara dan pemerintahannya.Di dalam demokrasi, terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain: kebebasan, persamaan, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Kebebasan adalah prinsip yang menjamin hak-hak individu untuk berbicara, berpendapat, dan berekspresi secara bebas tanpa takut adanya represi atau penghambatan dari pemerintah.

Bedasarkan jurnal demokrasi tersebut, demokrasi di Indonesia dengan fokus pada pemilu presiden 2019. Pada pemilu kali ini, Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, dan polarisasi politik antara keduanya menyebabkan meningkatnya peluruhan sosial dalam masyarakat. Dalam upaya memilih pemimpin secara demokratis, penting untuk menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan NKRI. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang pentingnya konsolidasi demokrasi dan tantangannya di Indonesia, di mana konsolidasi demokrasi diperlukan untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik. Proses demokratisasi di Indonesia semakin pesat setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005, namun arahan konsolidasi demokrasi di tingkat nasional tetap menjadi tantangan. Pelaksanaan pemilu presiden pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Nama : Ridho Fernando
NPM : 2257051033
Kelas : A

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan memimpin dan mengambil keputusan penting dalam pemerintahan. Konsep dasar dari demokrasi adalah bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara dan memegang kendali atas negara dan pemerintahannya.Di dalam demokrasi, terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain: kebebasan, persamaan, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Kebebasan adalah prinsip yang menjamin hak-hak individu untuk berbicara, berpendapat, dan berekspresi secara bebas tanpa takut adanya represi atau penghambatan dari pemerintah.
Konsolidasi di Indonesia belum berjalan dengan semestinya karena hal pentingnya seperti pemilu, partai, civil society, media massa belum berfungsi secara benar. Sebagai hal yang penting untuk demokrasi, seharusnya pemilu merupakan tempat dimana pemilihan pemimpin secara jujur, adil, transparan. Konsolidasi demokrasi akan terhambat apabila pemilu dilaksanakan secara tidak adil, karna ini juga berpengaruh kepada masyarakat dan stabilitas nasional. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidakhanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional.

NAMA : Atikah Oktaria
NPM : 2217051035
KELAS : A

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, proses
demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut
berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak
hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya
perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

NAMA: Kyla Nisrina Amggrahini
NPM: 2267051002
KELAS: A

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada pada rakyat atau warga negara. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, menghadirkan pandangan, serta memilih pemimpin atau perwakilan mereka. Demokrasi juga mencakup prinsip prinsip seperti supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap diskriminasi.

Demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, memungkinkan partisipasi publik, dan memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap warganya. Namun, demokrasi juga memiliki tantangan dan kontroversi, seperti perlindungan hak minoritas, distribusi kekuasaan yang adil, dan kualitas partisipasi politik yang merata.

Nama : Moza Surya Putra
Kelas : A
NPM : 2217051014

Demokrasi dimaknai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Partisipasi rakyat dalam berbagai aspek kehidupan dalam pemerintahan adalah hal yang paling utama dalam demokrasi. Wakil rakyat yang mewakili suara rakyat, dipilih oleh rakyat, dan dari rakyat adalah hal yang membuat demokrasi begitu luar biasa.

Tetapi demokrasi masih memiliki banyak masalahnya sendiri. Pemilu yang memiliki banyak masalahnya sendiri, dan perlunya kesadaran masyarakat dalam masa pemilu agar pemilu dapat berjalan aman dan lancar. Demokrasi dan pemilu memiliki warnanya sendiri dan keistimewaanya tapi kita sebagai rakyat, wakil rakyat yang mewakili kitia, dan seluruh eleman masyarakat adalah yang paling utama dalam menjaga keistimewaannya.

Nama : Annisa Citra Pratiwi
NPM : 2217051008
Kelas : A

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi.

Masalah dalam demokrasi ini adalah aspirasi dan kepentingan massa
yang tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan publik. Parpol tidak
melakukan fungsi intermediasi secara maksimal. Representasi yang seharusnya dilakukan parpol untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi rakyat absen. Parpol juga tampak sibuk dan terjebak dalam pergulatan kepentingannya sendiri dan mengabaikan massa yang menjadi pendukungnya dalam pemilu. Proses pengabaian ini secara lambat tapi pasti telah mendelegitimasi eksistensi parpol.

Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Absennya beberapa fungsi yang tak dilakukan parpol tersebut membuat kepercayaan rakyat ke parpol menurun drastis. Parpol belum menjadi partai kader, tapi lebih mengandalkan peran ketokohan seorang ketua umum/ketua dewan
pembina sebagaimana ditunjukkan selama ini. Di sisi lain, pembenahan partai tampak semakin sulit di tengah maraknya kasus korupsi yang dialami partai atau politisi di parlemen. Upaya untuk menyehatkan politik Indonesia tak kunjung menjadi realita di saat distorsi makin intensif. Padahal baik dan buruknya parpol akan berpengaruh terhadap penguatan dan peningkatan efektivitas sistem pemerintahan. Bahkan praktik
sistem presidensial banyak menghadapi kendala di tengah pelaksanaan sistem multipartai.

NAMA : Lugita Sandika Prameswari
NPM : 2217051119
KELAS : A

Dalam jurnal demokrasi tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa jurnal tersebut menjelaskan tentang definisi sekaligus kegiatan pemilu saat berada dilapangan lkhususnya untuk Pilpres, pada dasarnya sistem demokrasi dijadikan kunci utama untuk berpendapat, berpandangan, dan menyampaikan aspirasi yang semestinya disampaikan, tetapi di balik itu masih banyak yang tidak tahu menau aturan berdemokrasi dalam pengambilan sebuah keputusan, banyak hal yang hanya bisa memilih tanpa dasar yang kuat sebagaimana sistem demokrasi harus bisa berfikir kritis. Ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, membuat hasil pemilu menjadi lebih sensitif bahkan rancuh dengan persoalan atau konflik seperti marak nya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan berita-berita hoax.

Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya.

Sebagai dasar utama demokrasi, pemilu adalah sarana dan perihal baik bagi rakyat, terkhusus untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan perlembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tetapi juga merupakan koreksi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Nama : Sheila Silvera Shandy
Npm : 2217051150
Kelas : A

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana seluruh penduduk negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembentukan undang-undang yang diartikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi menjadi aspek utama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, DPR yang mewakili suara rakyat membuat demokrasi menjadi pengaruh besar bagi rakyat dan nasional. Namun, demokrasi masih banyak memiliki masalah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilu. Proses pengukuhkan demokrasi atau konsolidasi demokrasi dapat terhambat ketika partai politik melalui para elit dan pihak yang terkait dengan pemilihan umum menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung membatasi dan tidak memperhatikan nilai-nilai demokrasi yang substansial, terutama yang terkait dengan partisipasi masyarakat yang jujur, kualitas persaingan, kesetaraan politik, dan peningkatan responsivitas politik, yang dapat mempengaruhi kualitas pemerintahan serta pemilu, dan stabilitas nasional.

Nama : Devrinatasyah
NPM : 2257051029
Kelas : A

Menurut saya, Demokrasi memfasilitasi masyarakat untuk beropini atau berpendapat dan demokrasi juga dipandang sebagai alat efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan partisipasi publik. Demokrasi sebagai tempat orang berisik, selagi konteksnya masih dalam porsi demokrasi yang prosedural itu tidak menjadi permasalahan tetapi masih banyak negara yang menganut sistem ini. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah salah satu metode negara terkhusus pemerintah maupun elemen masyarakat yang dipakai untuk pengambilan suatu keputusan berdasarkan musyawarah.

NAMA : CANDRA WIJAYA
NPM : 2217051020
KELAS : A

Menurut jurnal tersebut, pembahasan demokrasi terfokus pada pemilihan presiden dimana polarisasi politik di antara kedua calon menyebabkan meningkatnya keretakan sosial masyarakat. Dalam upaya memilih pemimpin secara demokratis, penting untuk menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan NKRI. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang pentingnya dan tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dimana konsolidasi demokrasi diperlukan untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan permainan demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya politik, perilaku partisipatif, dan kekuatan politik. Proses demokratisasi Indonesia mengalami percepatan sejak tahun 2005 setelah pemilihan kepala daerah secara langsung, namun arah penguatan demokrasi di tingkat nasional masih menjadi tantangan. Penyelenggaraan pemilihan presiden pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan prinsip demokrasi, yang meliputi terjaminnya prinsip kebebasan dan persamaan hak pribadi, khususnya dalam hak politik.

Berdasarkan analisis jurnal tersebut, demokrasi adalah tentang penjelasan dan fakta di lapangan ketika semua elemen, terutama pemilihan presiden, terjadi secara bersamaan. begitu banyak elemen yang hanya bisa memilih keputusan tanpa dasar yang kuat, karena sistem demokrasi harus bisa berpikir kritis ketika mengkomunikasikan perspektif. Tantangan pendalaman demokrasi menjadi lebih besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas negara. Apalagi saat pemilu digelar di tengah perpecahan sosial, merebaknya berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian dan maraknya berita bohong membuat hasil pemilu rentan konflik dan kontroversi.

NAMA : Rizqi Ahamdag Ghozali
NPM : 2217051146
KELAS : A

Jurnal demokrasi, menurut analisis e-book saya, adalah penjelasan sekaligus fakta di lapangan, ketika pemilu serentak untuk semua elemen, terutama pemilihan presiden, sistem demokrasi justru dijadikan kunci utama opini. , berpendapat sekaligus menyampaikan keinginan, namun meskipun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kaidah demokrasi dalam mengambil keputusan, namun banyak elemen yang hanya bisa memilih tanpa dasar yang kuat, karena sistem demokrasi harus; mampu berpikir kritis saat menyampaikan pandangan. Tantangan pendalaman demokrasi menjadi lebih besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas negara. Apalagi saat pemilu digelar di tengah perpecahan sosial, merebaknya berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian dan maraknya berita bohong membuat hasil pemilu rentan kontroversi dan konflik.
Berdasarkan majalah demokrasi Democracy in Indonesia yang fokus pada pemilihan presiden 2019. Dalam pemilu kali ini, Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, dan polarisasi politik antara keduanya menyebabkan meningkatnya keretakan sosial masyarakat. Dalam upaya memilih pemimpin secara demokratis, penting untuk menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang pentingnya dan tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dimana konsolidasi demokrasi diperlukan untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan permainan demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya politik, perilaku partisipan, dan kekuatan politik. Proses demokratisasi Indonesia mengalami percepatan sejak tahun 2005 dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, namun arah penguatan demokrasi di tingkat nasional masih menjadi tantangan. Penyelenggaraan pemilihan presiden pada dasarnya juga merupakan kelanjutan dari pelaksanaan prinsip demokrasi, yang meliputi terjaminnya prinsip kebebasan dan persamaan hak pribadi, khususnya dalam hak politik.
Keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika harus diwarnai dengan menafikan nilai-nilai budaya yang positif. Intinya bangsa Indonesia harus membangun karakter nilai-nilai toleransi, tidak boleh menciptakan sikap negatif yang dilebih-lebihkan, dan selalu percaya pada pandangan politik, khususnya pemilihan umum, untuk mengarahkan aspirasi politiknya dengan memilih wakil rakyat yang terbaik. Kemampuan rakyat untuk berdemokrasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan politik harus sesuai dengan amanat para pendiri negara. Para aktor politik juga harus mendengarkan hak-hak politik dan kebebasan publik, agar bangsa Indonesia benar-benar berdaulat. Apalagi proses reformasi politik menciptakan nilai-nilai positif dan kompetitif, tetapi bukan pluralisme. Terbukanya ruang kebebasan menjadikan para politisi sebagai satu-satunya aktor yang pada masa reformasi saat ini melakukan artikulasi dan integrasi kepentingan rakyat. Selain itu, persoalan birokrasi dan demokrasi Indonesia pasca reformasi menjadi isu sentral yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Citra yang dikenal masyarakat, khususnya PNS dan PNS, merupakan tantangan terbesar dalam membangun suasana demokrasi agar tidak terjadi isolasi politik dan depolitisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, kepercayaan penuh publik harus tumbuh dengan memperkenalkan, misalnya, demokratisasi penyelenggara pemilu pada pemilihan presiden 2019, yang tercermin dari stabilisasi politik dan profesionalisme pemilu hingga musim pemilu yang sukses.

NAMA : Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM : 2217051072
KELAS : A

Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi dapat diwujudkan melalui faktor politik seperti pemilihan umum dan pilpres, yang merupakan mekanisme untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, serta menghargai nilai-nilai budaya positif seperti toleransi. Proses reformasi politik penting untuk menciptakan nilai-nilai positif dan kompetitif, namun tidak mengabaikan pluralisme. Isu penting dalam demokrasi Indonesia adalah masalah birokrasi dan depolitisasi publik. Konsolidasi demokrasi dan profesionalitas penyelenggara pemilihan umum seperti pada pilpres 2019 penting untuk membangun kepercayaan publik dan stabilitas politik.

NAMA : Anwar Fauzi
NPM : 2257051027
KELAS : A

Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Sedangkan, dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik dan pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya untuk menyalurkan aspiras politiknya. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.

Nama : Eriza Tri Sativa
NPM : 2217051159
Kelas : A

Menurut analisis saya, jurnal tersebut membahas tentang keberagaman sosial dan politik di Indonesia serta memperlihatkan dinamika dan perubahan dalam perilaku politik masyarakat dalam menghadapi Pemilu Serentak 2019. Salah satu temuan penting dalam jurnal ini adalah bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya hak suara dan keikutsertaan dalam proses politik. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dan preferensi politik antara masyarakat Indonesia masih terlihat, terutama dalam hal identitas etnis, agama, dan daerah. Namun, secara umum, partisipasi politik di Indonesia tetap didasarkan pada solidaritas dan kepentingan sosial ekonomi yang bersama-sama.
Jurnal ini juga membahas tantangan-tantangan dalam proses pemilihan umum, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi politik yang terjadi dalam media sosial. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika sosial politik Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019. Meskipun masih terdapat tantangan dan perbedaan pandangan politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik semakin meningkat dan didasarkan pada solidaritas dan kepentingan sosial ekonomi bersama. Selain itu, jurnal ini juga menekankan pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah seperti hoaks dan polarisasi politik di media sosial.

Nama : Muhammad Haris Setiawan
Npm : 2217051039
Kelas : A

Konsolidasi demokrasi di Indonesia bervariasi dan tidak berjalan secara teratur
karena pilar pentingnya pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media tidak berjalan efektif dan tidak maksimal. Pemilu merupakan pilar penting demokrasi
melakukan pengawasan terhadap pimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi menjadi lebih sulit ketika partai politik, melalui sekelompok kepentingan elektoralnya, terlibat dalam kegiatan yang tidak memajukan proses demokrasi. Mereka cenderung terbatas dan acuh tak acuh terhadap nilai-nilai demokrasi yang penting, terutama yang terkait dengan partisipasi masyarakat yang murni, kualitas kompetisi, kesetaraan politik, dan peningkatan akuntabilitas politik. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kerangka sosial, ekonomi, politik dan hukum tidak memadai. Kondisi ini tidak ada tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas nasional.

Secara teori, konflik atau perselisihan dalam pemilu dapat dikurangi jika pemilih partai politik, penyelenggara pemilu, negara dan aparat penegak hukum dapat menunjukkan profesionalisme.
mandiri, tidak memihak dan berkomitmen kuat untuk menyukseskan pemilu. Proses pendalaman atau konsolidasi demokrasi membutuhkan peran penting kelompok dan elemen kepentingan elektoral
kekuatan lain seperti masyarakat sipil, para elit atau aktor, media dan media sosial, dan lembaga penelitian. Kemandirian, kedewasaan dan partisipasi kekuatan masyarakat (societal forces) sangat diperlukan.

NAMA : Muhammad Habibullah Al Hikam
NPM : 2257051006
KELAS : A

Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktorp enguatkonsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelahpengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses Panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu saran untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level procedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat.

Dinamikanya, bahkan semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.