Silahkan analisis menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu menuliskan nama, npm dan kelas.
FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO
Nama : Nabilla Praba Chandrakanti
NPM : 2116031054
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Sejak dulu, kita sudah hukum. Hukum dianggap sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dahulu kehidupan masyarakat yang tradisional hanya mengandalkan interactional law atau custumary law, tetapi seiring perkembangan zaman dan adanya kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, masyarakat pun semakin cerdas, sehingga dibutuhkan aturan-aturan hukum yang lebih mengikat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Hukum modern juga telah menjadi pranata sosial politik yang penting di tengah kehidupan yang semakin kompleks.
Indonesia adalah negara hukum, sebagaiman yang disebutkan dalam UUD NRI 1945. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh rakyat Indonesia berbasis kepada hukum itu sendiri dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi yang setimpal. Diberlakukannya hukum ini, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Hukum juga harus dikelola dengan benar agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Hal-hal semacam itu masih sering terjadi padahal masyarakatnya sudah lebih cerdas dan maju. Hal ini dapat terjadi karena cara berhukum yang tekstual atau mengeja UU seperti yang tertulis. Namun sejak reformasi tahun 1998, munculnya babak baru dalam penyelanggaraan hukum di Indonesia yang memiliki dua slogan, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi ialah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi adalah penyerahkan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kemudian, pemerintah juga menyediakan beberapa lemabaga swadaya masyarakat di bidang hukum agar mempermudah jalannya hukum di Indonesia, lembaga tersebut diantaranya Indonesia CorRuption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
NPM : 2116031054
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Sejak dulu, kita sudah hukum. Hukum dianggap sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dahulu kehidupan masyarakat yang tradisional hanya mengandalkan interactional law atau custumary law, tetapi seiring perkembangan zaman dan adanya kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, masyarakat pun semakin cerdas, sehingga dibutuhkan aturan-aturan hukum yang lebih mengikat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Hukum modern juga telah menjadi pranata sosial politik yang penting di tengah kehidupan yang semakin kompleks.
Indonesia adalah negara hukum, sebagaiman yang disebutkan dalam UUD NRI 1945. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh rakyat Indonesia berbasis kepada hukum itu sendiri dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi yang setimpal. Diberlakukannya hukum ini, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Hukum juga harus dikelola dengan benar agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Hal-hal semacam itu masih sering terjadi padahal masyarakatnya sudah lebih cerdas dan maju. Hal ini dapat terjadi karena cara berhukum yang tekstual atau mengeja UU seperti yang tertulis. Namun sejak reformasi tahun 1998, munculnya babak baru dalam penyelanggaraan hukum di Indonesia yang memiliki dua slogan, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi ialah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi adalah penyerahkan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kemudian, pemerintah juga menyediakan beberapa lemabaga swadaya masyarakat di bidang hukum agar mempermudah jalannya hukum di Indonesia, lembaga tersebut diantaranya Indonesia CorRuption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
Nama : Ersa Adilia Puteri
Npm : 2116031016
Prodi : ilmu komunikasi Reg B
Judul dalam Vidio tersebut adalah Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?
Dan menjelaskan tentang negara yang berdemokrasi. Karena Demokrasi di pandang lebih efektif. Mewujudkan kesetaraan dan mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik.
Dari segi penegakan HAM misalnya, Negara yang menganut sistem demokrasi memiliki skor penegak HAM lebih tinggi.
Kenapa Demokrasi Dianut Banyak Negara?
Sistem demokrasi pada dasarnya memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Oleh karena itu,
demokrasi kerap disebut sebagai sistem yang berisik.
Meski berisik, demokrasi dipakai banyak negara. Alasannya, demokrasi bisa mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Selain itu, menurut para peneliti, negara penganut demokrasi memiliki penegakan HAM tinggi, angka korupsi lebih rendah, warganya pun lebih sehat dan bahagia jika dibandingkan dengan negara-negara non-demokrasi.
Untuk demokrasi Indonesia saat ini mengalami penurunan sejak 2 tahun terakhir ini.
Pandemi Covid-19 juga turut berdampak pada demokrasi. Carol menjelaskan, di awal pandemi, respons pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respons yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi. Di sisi lain, hoaks menyebar secara luas, bahkan menjadikan fenomena infodemik.
Pandemi Covid-19 juga turut berdampak pada demokrasi. Carol menjelaskan, di awal pandemi, respons pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respons yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi. Di sisi lain, hoaks menyebar secara luas, bahkan menjadi fenomena infodemik.
demokrasi Indonesia dihadapkan pada dua isu pembatasan kebebasan sipil dan pelemahan oposisi di mana bergabungnya sejumlah partai oposisi ke dalam kabinet pemerintahan menyebabkan check and balances serta fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah semakin lemah. Karena itu, ia mendorong adanya penguatan budaya berdemokrasi di masyarakat sipil pada 2022. Kelompok oposisi perlu berperilaku kritis dan obyektif. Selain itu, masyarakat sipil berkolaborasi dengan partai oposisi harus terus mengupayakan penggalangan moral rasional agar pemerintah dapat terus sejalan dengan aspirasi masyarakat.
Npm : 2116031016
Prodi : ilmu komunikasi Reg B
Judul dalam Vidio tersebut adalah Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?
Dan menjelaskan tentang negara yang berdemokrasi. Karena Demokrasi di pandang lebih efektif. Mewujudkan kesetaraan dan mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik.
Dari segi penegakan HAM misalnya, Negara yang menganut sistem demokrasi memiliki skor penegak HAM lebih tinggi.
Kenapa Demokrasi Dianut Banyak Negara?
Sistem demokrasi pada dasarnya memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Oleh karena itu,
demokrasi kerap disebut sebagai sistem yang berisik.
Meski berisik, demokrasi dipakai banyak negara. Alasannya, demokrasi bisa mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Selain itu, menurut para peneliti, negara penganut demokrasi memiliki penegakan HAM tinggi, angka korupsi lebih rendah, warganya pun lebih sehat dan bahagia jika dibandingkan dengan negara-negara non-demokrasi.
Untuk demokrasi Indonesia saat ini mengalami penurunan sejak 2 tahun terakhir ini.
Pandemi Covid-19 juga turut berdampak pada demokrasi. Carol menjelaskan, di awal pandemi, respons pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respons yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi. Di sisi lain, hoaks menyebar secara luas, bahkan menjadikan fenomena infodemik.
Pandemi Covid-19 juga turut berdampak pada demokrasi. Carol menjelaskan, di awal pandemi, respons pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respons yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi. Di sisi lain, hoaks menyebar secara luas, bahkan menjadi fenomena infodemik.
demokrasi Indonesia dihadapkan pada dua isu pembatasan kebebasan sipil dan pelemahan oposisi di mana bergabungnya sejumlah partai oposisi ke dalam kabinet pemerintahan menyebabkan check and balances serta fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah semakin lemah. Karena itu, ia mendorong adanya penguatan budaya berdemokrasi di masyarakat sipil pada 2022. Kelompok oposisi perlu berperilaku kritis dan obyektif. Selain itu, masyarakat sipil berkolaborasi dengan partai oposisi harus terus mengupayakan penggalangan moral rasional agar pemerintah dapat terus sejalan dengan aspirasi masyarakat.