Analisis Jurnal tersebut dengan menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulis nama, npm, dan kelas
FORUM JAWABAN POST TEST
Nama: Fandi Afrianto
Npm : 2115013061
Kelas : Geodesi C
Berdasarkan analisis terhadap jurnal
'Dinamika Sosial Politik Menjelang Pmilu Serentak 2019" bahwa ejak era reformasi hingga sekarang, Indonesia telah menggelar 4 kali pemilu, dan yanga terakhir ini pada tahun 2019. Pemilu tahun 2019 diwarnai dengan persaingan kuat antar capres. Adanya pluralisasi politik turut memanaskan pilpres tersebut. Pilpres tersebut merupakan salah satu perwujudan nilai demokrasi di mana rakyat diberi hak untuk memilih pemimpinnya. Dalam proses berlangsungnya demokrasi di Indonesia diperngaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya politik, perilaku actor dan kekuatan – kekuatan politik. Demokrasi nasional berkembang karena demokrasi yang berlangsung di daerah – daerah. Pilpres termasuk perwujudan demokrasi ditingkat nasional yang mana jika berkualitas maka akan membentuk pemerintahan yang efektif. Selain itu, pilpres juga dijadikan sebagai instrumen pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Pilpres tahun 2019 berbeda dengan pemilu tahun – tahun sebelumnya. Sehingga perlu disikapi secara rasional, dewasa, professional, jujur, dan sebagianya sesuai dengan nilai – nilai Pancasila.
Kemajemukan etnik dan daerah di Indonesia menyadarkan bahwa pentingnya nilai budaya dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada kenyataanya tidak semua pihak memahami hal ini dan masih saja ditemui yang bertentangan dengan hal tersebut. Di samping beberapa hal yang menyimpang namun, pe,ilu pada era reformasi memberikan dampak positif seperti semakin plural partai politik dan semakin kompetitif. Kemudian, ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu berakibat pada legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Birokrasi bisa jadi kekuatan politik namun, di waktu yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik bahkan motif politik tertentu.
Npm : 2115013061
Kelas : Geodesi C
Berdasarkan analisis terhadap jurnal
'Dinamika Sosial Politik Menjelang Pmilu Serentak 2019" bahwa ejak era reformasi hingga sekarang, Indonesia telah menggelar 4 kali pemilu, dan yanga terakhir ini pada tahun 2019. Pemilu tahun 2019 diwarnai dengan persaingan kuat antar capres. Adanya pluralisasi politik turut memanaskan pilpres tersebut. Pilpres tersebut merupakan salah satu perwujudan nilai demokrasi di mana rakyat diberi hak untuk memilih pemimpinnya. Dalam proses berlangsungnya demokrasi di Indonesia diperngaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya politik, perilaku actor dan kekuatan – kekuatan politik. Demokrasi nasional berkembang karena demokrasi yang berlangsung di daerah – daerah. Pilpres termasuk perwujudan demokrasi ditingkat nasional yang mana jika berkualitas maka akan membentuk pemerintahan yang efektif. Selain itu, pilpres juga dijadikan sebagai instrumen pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Pilpres tahun 2019 berbeda dengan pemilu tahun – tahun sebelumnya. Sehingga perlu disikapi secara rasional, dewasa, professional, jujur, dan sebagianya sesuai dengan nilai – nilai Pancasila.
Kemajemukan etnik dan daerah di Indonesia menyadarkan bahwa pentingnya nilai budaya dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada kenyataanya tidak semua pihak memahami hal ini dan masih saja ditemui yang bertentangan dengan hal tersebut. Di samping beberapa hal yang menyimpang namun, pe,ilu pada era reformasi memberikan dampak positif seperti semakin plural partai politik dan semakin kompetitif. Kemudian, ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu berakibat pada legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Birokrasi bisa jadi kekuatan politik namun, di waktu yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik bahkan motif politik tertentu.
Nama: Hasna Hana Hazimah Kurniadi
NPM: 2115013077
Kelas: Teknik Geodesi C
Pemilu yang diselengkarakan tahun 2019 memang ramai diperbincangkan. Pasalnya dua kubu akan saling berhadapan kembali setelah pemilu yang lalu sudah pernah berhadapan. Sejak era reformasi, Indonesia sudah pernah mengadakan empat kali pemilu presiden (pilpres). Memang pemilihan umum presiden sering ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat, sebab ingin tahu kepala negara yang seperti apa yang berhasil dipilih. Namun, pada tahun 2019 yang menjadi perbincangan ini ada suatu masalah yang memanas, yaitu pada menjelang pemilu. Terkait tentang tuduhan kecurangan, seperti yang say abaca dijurnal, terdapat sekitar 1.200 daftar sementara telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Namun di jurnal juga dijelaskan bahwa tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin juga menerima sekitar 14.843 laporan dugaan pelanggaran. Jelas saja hal ini menguntungkan pasangan calon Prabowo-Sandiaga.
Tiang utama demokrasi adalah pemilu, pemilu juga menjadi sarana yang terbaik untuk rakyat, seperti menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif ataupun presiden/wakil presiden. Terdapat teori etik di dalam jurnal tersebut, seoerti yang dikutip dari filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang mengingatkan bahwa suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut beragama, moralitas, ataupun kultur. Dan gal tersebut pada akhirnya menjadi konflik.
Dengan diadakannya demokrasi seperti ini, masyarakat bisa mengambil andil yang banyak dalam pemilihan kepala negara yang akan memimpin mereka nantinya. Dengan sikap percaya dan mendukung, hal yang ingin dilakukan oleh kepala negara itu akan terwujud jika kita mendukungnya. Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu yang berkualitas diperlukan partai politik dan juga koalisi partai politik yang berkualitas. Pernting, karnena pemilu bukan hanya sarana menyampaikan aspirasi, tapi juga menjadi taruran ketahanan sosial rakyat dan juga NKRI.
NPM: 2115013077
Kelas: Teknik Geodesi C
Pemilu yang diselengkarakan tahun 2019 memang ramai diperbincangkan. Pasalnya dua kubu akan saling berhadapan kembali setelah pemilu yang lalu sudah pernah berhadapan. Sejak era reformasi, Indonesia sudah pernah mengadakan empat kali pemilu presiden (pilpres). Memang pemilihan umum presiden sering ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat, sebab ingin tahu kepala negara yang seperti apa yang berhasil dipilih. Namun, pada tahun 2019 yang menjadi perbincangan ini ada suatu masalah yang memanas, yaitu pada menjelang pemilu. Terkait tentang tuduhan kecurangan, seperti yang say abaca dijurnal, terdapat sekitar 1.200 daftar sementara telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Namun di jurnal juga dijelaskan bahwa tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin juga menerima sekitar 14.843 laporan dugaan pelanggaran. Jelas saja hal ini menguntungkan pasangan calon Prabowo-Sandiaga.
Tiang utama demokrasi adalah pemilu, pemilu juga menjadi sarana yang terbaik untuk rakyat, seperti menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif ataupun presiden/wakil presiden. Terdapat teori etik di dalam jurnal tersebut, seoerti yang dikutip dari filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang mengingatkan bahwa suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut beragama, moralitas, ataupun kultur. Dan gal tersebut pada akhirnya menjadi konflik.
Dengan diadakannya demokrasi seperti ini, masyarakat bisa mengambil andil yang banyak dalam pemilihan kepala negara yang akan memimpin mereka nantinya. Dengan sikap percaya dan mendukung, hal yang ingin dilakukan oleh kepala negara itu akan terwujud jika kita mendukungnya. Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu yang berkualitas diperlukan partai politik dan juga koalisi partai politik yang berkualitas. Pernting, karnena pemilu bukan hanya sarana menyampaikan aspirasi, tapi juga menjadi taruran ketahanan sosial rakyat dan juga NKRI.
Nama : Rava Navisha
NPM : 2115013080
Kelas : Geodesi C
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2115013080
Kelas : Geodesi C
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN POST TEST
Nama = Noeradham Viqry Hermawan
Npm = 2155013002
Kelas = Geodesi C
Demokrasi, adalah sebuah sistem politik pemerintahan yang perlu diperjuangan oleh rakyat, banyak sekali masalah yang timbul setiap menjelang demokrasi. Demokrasi di Indonesia telah berjalan selama 21 tahun.Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal Indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke
Setelah dua dekade berlalu, birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari sistem birokrasi yang bercirikan patron-client, sarat dengan power culture, moral hazard, dan safety first philosophy. Dalam sistem pemilu saat ini, bahkan, netralitas birokrasi sulit tercapai karena banyaknya penetrasi politik ke dalam birokrasi. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia yaitu negara demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak kita sebagai pemilih, pilihlah calon pemimpin negara kita dengan hati Nurani kita jangan kita menghasut orang lain ataupun terhasut oleh orang lain. jangan juga menyebarkan kebencian kepada pasangan yang tidak kita sukai. Kita Indonesia kita satu bangsa.
Npm = 2155013002
Kelas = Geodesi C
Demokrasi, adalah sebuah sistem politik pemerintahan yang perlu diperjuangan oleh rakyat, banyak sekali masalah yang timbul setiap menjelang demokrasi. Demokrasi di Indonesia telah berjalan selama 21 tahun.Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal Indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke
Setelah dua dekade berlalu, birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari sistem birokrasi yang bercirikan patron-client, sarat dengan power culture, moral hazard, dan safety first philosophy. Dalam sistem pemilu saat ini, bahkan, netralitas birokrasi sulit tercapai karena banyaknya penetrasi politik ke dalam birokrasi. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia yaitu negara demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak kita sebagai pemilih, pilihlah calon pemimpin negara kita dengan hati Nurani kita jangan kita menghasut orang lain ataupun terhasut oleh orang lain. jangan juga menyebarkan kebencian kepada pasangan yang tidak kita sukai. Kita Indonesia kita satu bangsa.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN POST TEST
Diki Aldyansyah
2115013068
C
Berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya mendapat hasil analisa yaitu Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Ada banyak instansi yang terkait yang ikut berpartisipasi dalam melakukan Demokrasi pemilu. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Berdasarkan pemilu pada 2019, ada beberapa tantangan terkait pelaksanaan pemilu diantaranya, polirisasi identitas : berebut suara muslim, pemilu dan kegagalan parpol, pemilu dalam masyarakat plural, dan pemilu dalam politisasi birokrasi.
Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilita Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Maka dari itu semua elemen-elemen dari masyarakat sampai instansi pemerintahan harus ikut serta dalam mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Agar tercipta Demokrasi yang baik di Indonesia tanpa ada perpecahan.
2115013068
C
Berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya mendapat hasil analisa yaitu Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Ada banyak instansi yang terkait yang ikut berpartisipasi dalam melakukan Demokrasi pemilu. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Berdasarkan pemilu pada 2019, ada beberapa tantangan terkait pelaksanaan pemilu diantaranya, polirisasi identitas : berebut suara muslim, pemilu dan kegagalan parpol, pemilu dalam masyarakat plural, dan pemilu dalam politisasi birokrasi.
Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilita Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Maka dari itu semua elemen-elemen dari masyarakat sampai instansi pemerintahan harus ikut serta dalam mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Agar tercipta Demokrasi yang baik di Indonesia tanpa ada perpecahan.
Eka Amelia
2115013073
C
Dalam analisis jurnal tersebut yakni membahas tentang tantangan penggabungan demokrasi dalam pemilu presiden. Diketahui sejak era reformasi hingga sekarang, Indonesia sudah menggelar 4 kali pemilu dan yang terakhir psda tahun 2019. Setiap pemilu selalu diwarnai dengan persaingan kuat antar capres, pilpres juga merupakan salah satu wujud nilai demokrasi tingkat nasional dimana setiap individu diberikan hak untuk memilih presiden yang menurutnya layak dipilih untuk memimpin bangsa ini. Pemilu juga menjadi tempat yang baik untuk rakyat dalam menyalurkan aspirasi atau pendapat politik yakni dengan cara memilih calon-calon pemimpin pemerintahan juga presiden dan wakilnya. Dengan adanya pemilu masyarakat ikut serta banyak dalam pemilihan pemimpin negara bahkan memberikan kepercayaan pada pemimpin yang sudah mereka pilih.
Pilpres 2019 belum berhasil menghasilkan kepemimpinan sukses yang baik bahkan belum mampu dalam membangun kepercayaan pada publik. Pembangunan Demokrasi Indonesia yang dimana tercermin dalam pilpres masih banyak mengalami masalah, pendalaman Demokrasi pun belum mampu terwujud dengan baik karena tiang Demokrasi sebagai faktor kuat dalam konsolidasi Demokrasi masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekap pilpres. Tantangan pendalaman Demokrasi semakin besar ketika kondisi segala ekonomi, sosial, politik dan hukum belum memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh dalam kualitas pemilu dan demokrasi namun juga pada stabilitas nasional, hingga ketika pemilu berlangsung mendapatkan kan ujaran kebencian dan ramainya berita hoax hingga membuat banyak sekali konflik.
2115013073
C
Dalam analisis jurnal tersebut yakni membahas tentang tantangan penggabungan demokrasi dalam pemilu presiden. Diketahui sejak era reformasi hingga sekarang, Indonesia sudah menggelar 4 kali pemilu dan yang terakhir psda tahun 2019. Setiap pemilu selalu diwarnai dengan persaingan kuat antar capres, pilpres juga merupakan salah satu wujud nilai demokrasi tingkat nasional dimana setiap individu diberikan hak untuk memilih presiden yang menurutnya layak dipilih untuk memimpin bangsa ini. Pemilu juga menjadi tempat yang baik untuk rakyat dalam menyalurkan aspirasi atau pendapat politik yakni dengan cara memilih calon-calon pemimpin pemerintahan juga presiden dan wakilnya. Dengan adanya pemilu masyarakat ikut serta banyak dalam pemilihan pemimpin negara bahkan memberikan kepercayaan pada pemimpin yang sudah mereka pilih.
Pilpres 2019 belum berhasil menghasilkan kepemimpinan sukses yang baik bahkan belum mampu dalam membangun kepercayaan pada publik. Pembangunan Demokrasi Indonesia yang dimana tercermin dalam pilpres masih banyak mengalami masalah, pendalaman Demokrasi pun belum mampu terwujud dengan baik karena tiang Demokrasi sebagai faktor kuat dalam konsolidasi Demokrasi masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekap pilpres. Tantangan pendalaman Demokrasi semakin besar ketika kondisi segala ekonomi, sosial, politik dan hukum belum memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh dalam kualitas pemilu dan demokrasi namun juga pada stabilitas nasional, hingga ketika pemilu berlangsung mendapatkan kan ujaran kebencian dan ramainya berita hoax hingga membuat banyak sekali konflik.
Nama : Anis Saniyah Harahap
Npm : 2115013074
Kelas : Teknik Geodesi C
Berdasarkan analisis jurnal “Dinamika Sosial politik menjelang pemilu serentak 2019”
pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damaI. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/ Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Hal yang sama juga terjadi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon Prabowo-Sandiaga. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga
diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak diragukan pilpres pun cenderung semakin berselisih hingga timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat. dengan nilai-nilai Pancasila.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif
Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye.
Dan membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi (aliansi) yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata
Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang merepresentasikan santri dan abangan masih cukup.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Npm : 2115013074
Kelas : Teknik Geodesi C
Berdasarkan analisis jurnal “Dinamika Sosial politik menjelang pemilu serentak 2019”
pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damaI. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/ Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Hal yang sama juga terjadi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon Prabowo-Sandiaga. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga
diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak diragukan pilpres pun cenderung semakin berselisih hingga timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat. dengan nilai-nilai Pancasila.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif
Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye.
Dan membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi (aliansi) yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata
Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang merepresentasikan santri dan abangan masih cukup.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Nama : Muhammad Ramadhan Johar
NPM : 2115013075
Kelas : Geodesi C
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pemilu, partai politik, civil society, media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.
Pada pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2115013075
Kelas : Geodesi C
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pemilu, partai politik, civil society, media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.
Pada pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN POST TEST
Nama: Andika Wijaya Kesuma
NPM : 2115013064
Kelas : Geodesi C
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim.7 Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. hasil ijtima’, -yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang petahanamerekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalisagamis).
Kemajemukan etnik dan daerah di Indonesia menyadarkan bahwa pentingnya nilai budaya dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada kenyataanya tidak semua pihak memahami hal ini dan masih saja ditemui yang bertentangan dengan hal tersebut. Di samping beberapa hal yang menyimpang namun, pe,ilu pada era reformasi memberikan dampak positif seperti semakin plural partai politik dan semakin kompetitif. Kemudian, ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu berakibat pada legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Birokrasi bisa jadi kekuatan politik namun, di waktu yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik bahkan motif politik tertentu.
NPM : 2115013064
Kelas : Geodesi C
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim.7 Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. hasil ijtima’, -yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang petahanamerekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalisagamis).
Kemajemukan etnik dan daerah di Indonesia menyadarkan bahwa pentingnya nilai budaya dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada kenyataanya tidak semua pihak memahami hal ini dan masih saja ditemui yang bertentangan dengan hal tersebut. Di samping beberapa hal yang menyimpang namun, pe,ilu pada era reformasi memberikan dampak positif seperti semakin plural partai politik dan semakin kompetitif. Kemudian, ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu berakibat pada legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Birokrasi bisa jadi kekuatan politik namun, di waktu yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik bahkan motif politik tertentu.
Yunizar Ainis Syifa
2115013063
Geodesi C
membahas konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana adanya dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor pendorong konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya sosial setelah diumumkan hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.
sistem pemilihan umum yang baik harus dibangun agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun hasilnya. Salah satu sistem pemilu yang menjadi ganjalan bagi partai politik yang baru adalah digunakannnya sistem Parliamentary Threshold yang menetapkan partai politik harus meraih 4 % suara sehingga mendapatkan peluang yang terbuka agar calon yang diusungnya mendapatkan kursi di DPR RI. Sistem ini dianggap merugikan partai politik baru dan menguntungkan partai politik yang sudah lama berdiri. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan ke depan adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang membuka peluang terjadinya celah kesalahan bagi masyarakat pemilih,masa kampanye yang terlalu lama yang rentan terhadap konflik dan sistem pelaporan hasil pemilu yang tidak praktis.
2115013063
Geodesi C
membahas konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana adanya dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor pendorong konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya sosial setelah diumumkan hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.
sistem pemilihan umum yang baik harus dibangun agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun hasilnya. Salah satu sistem pemilu yang menjadi ganjalan bagi partai politik yang baru adalah digunakannnya sistem Parliamentary Threshold yang menetapkan partai politik harus meraih 4 % suara sehingga mendapatkan peluang yang terbuka agar calon yang diusungnya mendapatkan kursi di DPR RI. Sistem ini dianggap merugikan partai politik baru dan menguntungkan partai politik yang sudah lama berdiri. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan ke depan adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang membuka peluang terjadinya celah kesalahan bagi masyarakat pemilih,masa kampanye yang terlalu lama yang rentan terhadap konflik dan sistem pelaporan hasil pemilu yang tidak praktis.
Nama : Angel Sarah Elvira
Kelas : Geodesi C
NPM : 2115013070
Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945
Kata denokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Adanya pemerintahan mayoritas yang mengjormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberikan perlakuan yang sama. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dimana pandangan dan tafsirannya yang memiliki nilai pokok dan demokrasi konstitusional yang tersirat dalam UUD NRI 1945. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sitem politik untuk mensejahterakan suatu bangsa dan hampir semua negara menginginkan dikenal sebgai negara demokrasi.
Demokrasi Indonesia adlaah demokrasi yang berdasar Pancasila yang artinya kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan oleh tidak adanya peluang untuk berpartisipasi dan terbatas dalam politik. Munculnya penguasa di dalam demokrasiditandai oleh menjamurnya “Dinasti Politik” yang menguasai kehidupan masyarakat.
Kelas : Geodesi C
NPM : 2115013070
Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945
Kata denokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Adanya pemerintahan mayoritas yang mengjormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberikan perlakuan yang sama. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dimana pandangan dan tafsirannya yang memiliki nilai pokok dan demokrasi konstitusional yang tersirat dalam UUD NRI 1945. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sitem politik untuk mensejahterakan suatu bangsa dan hampir semua negara menginginkan dikenal sebgai negara demokrasi.
Demokrasi Indonesia adlaah demokrasi yang berdasar Pancasila yang artinya kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan oleh tidak adanya peluang untuk berpartisipasi dan terbatas dalam politik. Munculnya penguasa di dalam demokrasiditandai oleh menjamurnya “Dinasti Politik” yang menguasai kehidupan masyarakat.
M Nabiel Satya Darma
2115013082
Geodesi C
Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal tersebut Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden. Keberhasilan pelaksanan pemilu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kondisi pemangku kepentingan di segala bidang, khususnya bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang muncul dan berpotensi mengancam pelaksanaan pemilu demokratis. Oleh karena itu, pemetaan kondisi lintas bidang menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 perlu dilakukan untuk menghasilkan gambaran utuh terkait dengan peta kondisi stakeholders. Kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang relatif baik dan stabil mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, bunga rampai ini mengkaji dinamika sosial dan politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019.
pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen. Secara akademis konsep pemilu serentak ini hanya memungkinkan berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang sama dan sebangun, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif presiden dan Wakil Presiden yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif.
2115013082
Geodesi C
Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal tersebut Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden. Keberhasilan pelaksanan pemilu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kondisi pemangku kepentingan di segala bidang, khususnya bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang muncul dan berpotensi mengancam pelaksanaan pemilu demokratis. Oleh karena itu, pemetaan kondisi lintas bidang menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 perlu dilakukan untuk menghasilkan gambaran utuh terkait dengan peta kondisi stakeholders. Kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang relatif baik dan stabil mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, bunga rampai ini mengkaji dinamika sosial dan politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019.
pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen. Secara akademis konsep pemilu serentak ini hanya memungkinkan berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang sama dan sebangun, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif presiden dan Wakil Presiden yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif.
Nama: Mutiara Pebiantika
NPM: 2115013067
Kelas: Geodesi C
Demokrasi yang berlangsung di daerah daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.
Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (governable).
Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan
rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.
NPM: 2115013067
Kelas: Geodesi C
Demokrasi yang berlangsung di daerah daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.
Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (governable).
Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan
rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.
Nama : Merian Junaedi Prayang
NPM : 21115013071
Kelas : Teknik Geodesi C
Analisis
Pemilu diperlukan untuk mencapai suksesnya program kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh suatu kepala negara. Pemilu ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu sekaligus mendebarkan bagi masyarakat Indonesia karena presiden selanjutnya lah yang akan ikut menentukan nasib bangsa Indonesia kedepannya. Pemilu juga melambangkan kejujuran, keadilan, transparansi dan sebagainya. Tetapi bukalah suatu negara jika tidak ada tantangan ataupun permasalahan yang muncul ketika dilaksanakannya pemilu. Khususnya pada pilpres tahun 2019 yang kandidat calon presidennya yaitu Jokowi dan Prabowo yang dimana mereka pernah saling berhadapan secara head to head untuk memperebutkan kursi presiden pada pemilu pilpres sebelumnya ini menyita perhatian publik. Karena diduga terjadi kecurangan pada calon kandidat yang hal tersebut menguntungkan dan merugikan kedua belah pihak. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu tantangan dalam berdemokrasi.
Sebagai unsur atau pilar penting demokrasi, pemilu ini sebenarnya belum terlalu efektif dan belum memaksimalkan peran penting tanggung jawab pada setiap instansi,dan tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum ini membuat kepercayaan public terhadap pemerintah itu rendah. Padahal sebagai negara demokrasi, pemilu yang seharusnya dilaksakan secara transparan, jujur, adil, terbuka, dan bebas untuk memilih. Tetapi nilai-nilai demokrasi dalam pilpres ini tidak dikedepankan dan Indonesia jg sepertinya belum mampu memperlihatkan sebagai negara yang menjalankan demokrasi dengan tinggi.
NPM : 21115013071
Kelas : Teknik Geodesi C
Analisis
Pemilu diperlukan untuk mencapai suksesnya program kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh suatu kepala negara. Pemilu ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu sekaligus mendebarkan bagi masyarakat Indonesia karena presiden selanjutnya lah yang akan ikut menentukan nasib bangsa Indonesia kedepannya. Pemilu juga melambangkan kejujuran, keadilan, transparansi dan sebagainya. Tetapi bukalah suatu negara jika tidak ada tantangan ataupun permasalahan yang muncul ketika dilaksanakannya pemilu. Khususnya pada pilpres tahun 2019 yang kandidat calon presidennya yaitu Jokowi dan Prabowo yang dimana mereka pernah saling berhadapan secara head to head untuk memperebutkan kursi presiden pada pemilu pilpres sebelumnya ini menyita perhatian publik. Karena diduga terjadi kecurangan pada calon kandidat yang hal tersebut menguntungkan dan merugikan kedua belah pihak. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu tantangan dalam berdemokrasi.
Sebagai unsur atau pilar penting demokrasi, pemilu ini sebenarnya belum terlalu efektif dan belum memaksimalkan peran penting tanggung jawab pada setiap instansi,dan tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum ini membuat kepercayaan public terhadap pemerintah itu rendah. Padahal sebagai negara demokrasi, pemilu yang seharusnya dilaksakan secara transparan, jujur, adil, terbuka, dan bebas untuk memilih. Tetapi nilai-nilai demokrasi dalam pilpres ini tidak dikedepankan dan Indonesia jg sepertinya belum mampu memperlihatkan sebagai negara yang menjalankan demokrasi dengan tinggi.
Nama : Muhammad Pria Amirullah
NPM : 2115013065
Kelas : Teknik Geodesi C
Berdasarkan analisis jurnal “Dinamika Sosial politik menjelang pemilu serentak 2019”
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat.
NPM : 2115013065
Kelas : Teknik Geodesi C
Berdasarkan analisis jurnal “Dinamika Sosial politik menjelang pemilu serentak 2019”
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/ Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Hal yang sama juga terjadi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon Prabowo-Sandiaga. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gampang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif
Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang merepresentasikan santri dan abangan masih cukup.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara
yang menjalankan demokrasi substantif.
Nama : Ogen Christian Ginting
NPM :2115013072
Kelas : C
Berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya mendapat hasil analisa yaitu Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Ada banyak instansi yang terkait yang ikut berpartisipasi dalam melakukan Demokrasi pemilu. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Berdasarkan pemilu pada 2019, ada beberapa tantangan terkait pelaksanaan pemilu diantaranya, polirisasi identitas : berebut suara muslim, pemilu dan kegagalan parpol, pemilu dalam masyarakat plural, dan pemilu dalam politisasi birokrasi.
Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilita Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Maka dari itu semua elemen-elemen dari masyarakat sampai instansi pemerintahan harus ikut serta dalam mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Agar tercipta Demokrasi yang baik di Indonesia tanpa ada perpecahan.
NPM :2115013072
Kelas : C
Berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya mendapat hasil analisa yaitu Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Ada banyak instansi yang terkait yang ikut berpartisipasi dalam melakukan Demokrasi pemilu. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Berdasarkan pemilu pada 2019, ada beberapa tantangan terkait pelaksanaan pemilu diantaranya, polirisasi identitas : berebut suara muslim, pemilu dan kegagalan parpol, pemilu dalam masyarakat plural, dan pemilu dalam politisasi birokrasi.
Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilita Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Maka dari itu semua elemen-elemen dari masyarakat sampai instansi pemerintahan harus ikut serta dalam mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Agar tercipta Demokrasi yang baik di Indonesia tanpa ada perpecahan.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN POST TEST
Zakia Qulbi Syafa
2155013004
kelas c
Tantangan pendalaman demokrasi semakin
besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan
hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak
hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan
demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi
ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan
sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional
di medsos, ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan
dengan sengketa dan konflik.
Beberapa masalah yang muncul selama
tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan
solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa
masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya
perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum
mampu mengefektifkan dan memaksimalkan
peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu
mengakomodasi keragaman masyarakat, dan
kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan
rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap
netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap
penyelenggara pemilu dan institusi penegak
hukum. Padahal trust building merupakan suatu
keniscayaan dalam proses deepening democracy/
konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa
saling percaya di antara penyelenggara pemilu,
parpol dan masyarakat menjadi syarat utama
terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan
penopang terwujudnya stabilitas politik dan
keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis
konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam
jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara
pemilu, pemerintah, dan institusi penegak
hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan
independensinya, tidak partisan dan memiliki
komitmen yang tinggi dalam menyukseskan
pemilu.
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi
demokrasi memerlukan peran penting
stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-
elemen kekuatan lainnya seperti civil society,
elite/aktor, media massa dan medsos serta
lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan
partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal
forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society,
misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal
pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi
pemasok berita yang obyektif dan melakukan
kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
2155013004
kelas c
Tantangan pendalaman demokrasi semakin
besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan
hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak
hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan
demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi
ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan
sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional
di medsos, ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan
dengan sengketa dan konflik.
Beberapa masalah yang muncul selama
tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan
solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa
masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya
perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum
mampu mengefektifkan dan memaksimalkan
peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu
mengakomodasi keragaman masyarakat, dan
kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan
rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap
netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap
penyelenggara pemilu dan institusi penegak
hukum. Padahal trust building merupakan suatu
keniscayaan dalam proses deepening democracy/
konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa
saling percaya di antara penyelenggara pemilu,
parpol dan masyarakat menjadi syarat utama
terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan
penopang terwujudnya stabilitas politik dan
keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis
konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam
jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara
pemilu, pemerintah, dan institusi penegak
hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan
independensinya, tidak partisan dan memiliki
komitmen yang tinggi dalam menyukseskan
pemilu.
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi
demokrasi memerlukan peran penting
stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-
elemen kekuatan lainnya seperti civil society,
elite/aktor, media massa dan medsos serta
lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan
partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal
forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society,
misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal
pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi
pemasok berita yang obyektif dan melakukan
kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Hafizh Fattahila Ilham
2155013001
Geodesi C
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.1 Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi (deepening democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal. Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (governable). Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya.2 Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (state apparatus). Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.
Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik: apakah hanya sekedar manipulasi, konsultasi, aktif atau sampai tingkat decision making process? Diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum (apakah elite dan masyarakat menaati ketentuan-ketentuan aturan yang dijadikan acuan dalam proses politik dan pemerintahan?); Budaya kekerasan (apakah praktek-praktek kekerasan masih mendominasi atau masih terjadi dalam proses politik dan pemerintahan?); Keterbukaan politik (apakah tersedia semua informasi bagi aktifnya masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan?); Toleransi (apakah masyarakat dapat menerima perbedaan pendapat dan siap melakukan konsensus dalam setiap perbedaan); Egalitarianisme (apakah terdapat kesamaan status, kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat secara politik atau justru masih banyaknya budaya feodal/patrimonial); Penghormatan terhadap HAM (apakah terdapat budaya yang menghormati hak-hak dasar manusia?)
Mungkin bijak untuk memahami makna demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, dengan mengutip teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724- 1804) yang mengingatkan, jika dalam suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, yang menjadi hasil akhirnya adalah konflik. Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah ’subbudaya etnik dan daerah’ yang majemuk pula.14 Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilainilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Demikian juga dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Sebagai sarana demokrasi rutin lima tahunan, pilpres dan pileg 2019 belum disikapi secara positif dengan mengedepankan nilai saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling berempati sebagaimana tersirat dalam nilai-nilai Pancasila. Lepas dari itu, harus diakui juga bahwa pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. Misalnya, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dalam berbagai arena kontestasi politik. Dalam arena politik kepartaian, hal tersebut bukan hanya terlihat dari tingkat persaingan antarpartai politik dalam pemilu, melainkan juga dari kontestasi antaraktor dalam internal partai yang semakin tajam. Walaupun banyak kritik yang ditujukan pada kompetisi internal partai politik yang masih berkarakter oligarkis, data lain menunjukkan bahwa persaingan terbuka antarpolitisi untuk merebut jabatan politik strategis dalam partai atau dalam proses rekruitmen anggota legislatif sulit untuk dipungkiri. Situasi kompetitif itu semakin terbuka ketika kerangka regulasi nasional yang mengatur tentang pemilu mengarah pada pemurnian sistem proporisonal terbuka, di mana politisi yang terpilih untuk duduk di parlemen adalah politisi yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu.15 Terbukanya ruang kebebasan membuat politisi bukan satu-satunya aktor yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat karena setelah era Reformasi bermunculan lembaga-lembaga pengawas extra parlementer yang juga melibatkan diri dalam fungsi artikulatif dan pengawasan terhadap pemerintahan. Dengan demikian, proses liberalisasi politik tidak hanya memunculkan CSO, tetapi juga menghadirkan media-media – baik media cetak maupun elektronik – yang semakin bebas dan berani dalam mengawasipenyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran lembaga-lembaga pengawas extra parlementer tersebut menunjukkan bahwa politisi dan partai politik dihadapkan pada tantangan baru, yakni semakin semaraknya ‘kompetitor’ yang terlibat (engage) dalam isu-isu governance. Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
2155013001
Geodesi C
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.1 Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi (deepening democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal. Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (governable). Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya.2 Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (state apparatus). Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.
Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik: apakah hanya sekedar manipulasi, konsultasi, aktif atau sampai tingkat decision making process? Diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum (apakah elite dan masyarakat menaati ketentuan-ketentuan aturan yang dijadikan acuan dalam proses politik dan pemerintahan?); Budaya kekerasan (apakah praktek-praktek kekerasan masih mendominasi atau masih terjadi dalam proses politik dan pemerintahan?); Keterbukaan politik (apakah tersedia semua informasi bagi aktifnya masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan?); Toleransi (apakah masyarakat dapat menerima perbedaan pendapat dan siap melakukan konsensus dalam setiap perbedaan); Egalitarianisme (apakah terdapat kesamaan status, kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat secara politik atau justru masih banyaknya budaya feodal/patrimonial); Penghormatan terhadap HAM (apakah terdapat budaya yang menghormati hak-hak dasar manusia?)
Mungkin bijak untuk memahami makna demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, dengan mengutip teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724- 1804) yang mengingatkan, jika dalam suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, yang menjadi hasil akhirnya adalah konflik. Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah ’subbudaya etnik dan daerah’ yang majemuk pula.14 Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilainilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Demikian juga dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Sebagai sarana demokrasi rutin lima tahunan, pilpres dan pileg 2019 belum disikapi secara positif dengan mengedepankan nilai saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling berempati sebagaimana tersirat dalam nilai-nilai Pancasila. Lepas dari itu, harus diakui juga bahwa pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. Misalnya, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dalam berbagai arena kontestasi politik. Dalam arena politik kepartaian, hal tersebut bukan hanya terlihat dari tingkat persaingan antarpartai politik dalam pemilu, melainkan juga dari kontestasi antaraktor dalam internal partai yang semakin tajam. Walaupun banyak kritik yang ditujukan pada kompetisi internal partai politik yang masih berkarakter oligarkis, data lain menunjukkan bahwa persaingan terbuka antarpolitisi untuk merebut jabatan politik strategis dalam partai atau dalam proses rekruitmen anggota legislatif sulit untuk dipungkiri. Situasi kompetitif itu semakin terbuka ketika kerangka regulasi nasional yang mengatur tentang pemilu mengarah pada pemurnian sistem proporisonal terbuka, di mana politisi yang terpilih untuk duduk di parlemen adalah politisi yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu.15 Terbukanya ruang kebebasan membuat politisi bukan satu-satunya aktor yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat karena setelah era Reformasi bermunculan lembaga-lembaga pengawas extra parlementer yang juga melibatkan diri dalam fungsi artikulatif dan pengawasan terhadap pemerintahan. Dengan demikian, proses liberalisasi politik tidak hanya memunculkan CSO, tetapi juga menghadirkan media-media – baik media cetak maupun elektronik – yang semakin bebas dan berani dalam mengawasipenyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran lembaga-lembaga pengawas extra parlementer tersebut menunjukkan bahwa politisi dan partai politik dihadapkan pada tantangan baru, yakni semakin semaraknya ‘kompetitor’ yang terlibat (engage) dalam isu-isu governance. Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan untuk lebih mengenalkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Sisno Sugiarto
2115013076
Geodesi C
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi
demokrasi memerlukan peran penting
stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-
elemen kekuatan lainnya seperti civil society,
elite/aktor, media massa dan medsos serta
lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan
partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal
forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society,
misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal
pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi
pemasok berita yang obyektif dan melakukan
kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
2115013076
Geodesi C
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi
demokrasi memerlukan peran penting
stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-
elemen kekuatan lainnya seperti civil society,
elite/aktor, media massa dan medsos serta
lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan
partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal
forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society,
misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal
pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi
pemasok berita yang obyektif dan melakukan
kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: FORUM JAWABAN POST TEST
Nama : Achmad Razzaq Az
Npm : 2115013081
Kelas : Geodesi C
Menurut Demokrasi bentuk upaya merealisasikan pemerintahan yang efektif. Sejak era reformasi telah melaksanakan pemilu di Indonesia hingga di tahun 2019 jokowi terpilih kembali sebagai presiden dan kedua kali nya ia berhadapan dengan kandidat Prabowo Subianto pada saat pilpres. Pemilihan umum langsung kepala daerah atau pemerintah merupakan bentuk wujud penting dalam demokrasi yang berdasarkan keinginan rakyat. Meskipun hak-hak
politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh
konstitusi serta partisipasi politik masyarakat
semakin luas, di tataran empirik pemilu masih
belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar benar berdaulat. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima
pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak
pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres
dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan
pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019
menjadi test case penguatan sistem presidensial,
pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang
terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu,
semua pihak harus berkomitmen untuk selalu
meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara
prosedural, melainkan juga secara substansial.
Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu
disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa,
profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila.
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya
Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu.
Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan
calon yang merepresentasikan santri dan abangan
masih cukup kuat. Tetapi, hal tersebut tidak dengan
sendirinya memberikan jaminan kemenangan.
Sejauh ini, dua tokoh utama NU lainnya, yakni
Solahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi, juga
pernah menjadi cawapres dari capres Nasionalis,
yakni Wiranto dan Megawati, tetapi keduanya
kalah. Lebih dari itu, sejak pemilu 1955 parpol
islam pun belum pernah memperlihatkan dominasi
politiknya. Bahkan, suaranya cendrung semakin
mengalami penurunan. Jika pada pemilu 1955,
gabungan suara parpol Islam mencapai 43,7%,pada pemilu 2014 suaranya turun menjadi
31.4%.¹⁰ dan tersebut dengan jelas
memperlihatkan bahwa dikotomi santri-abangan
telah semakin kurang relevan.
Npm : 2115013081
Kelas : Geodesi C
Menurut Demokrasi bentuk upaya merealisasikan pemerintahan yang efektif. Sejak era reformasi telah melaksanakan pemilu di Indonesia hingga di tahun 2019 jokowi terpilih kembali sebagai presiden dan kedua kali nya ia berhadapan dengan kandidat Prabowo Subianto pada saat pilpres. Pemilihan umum langsung kepala daerah atau pemerintah merupakan bentuk wujud penting dalam demokrasi yang berdasarkan keinginan rakyat. Meskipun hak-hak
politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh
konstitusi serta partisipasi politik masyarakat
semakin luas, di tataran empirik pemilu masih
belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar benar berdaulat. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima
pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak
pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres
dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan
pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019
menjadi test case penguatan sistem presidensial,
pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang
terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu,
semua pihak harus berkomitmen untuk selalu
meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara
prosedural, melainkan juga secara substansial.
Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu
disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa,
profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila.
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya
Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu.
Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan
calon yang merepresentasikan santri dan abangan
masih cukup kuat. Tetapi, hal tersebut tidak dengan
sendirinya memberikan jaminan kemenangan.
Sejauh ini, dua tokoh utama NU lainnya, yakni
Solahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi, juga
pernah menjadi cawapres dari capres Nasionalis,
yakni Wiranto dan Megawati, tetapi keduanya
kalah. Lebih dari itu, sejak pemilu 1955 parpol
islam pun belum pernah memperlihatkan dominasi
politiknya. Bahkan, suaranya cendrung semakin
mengalami penurunan. Jika pada pemilu 1955,
gabungan suara parpol Islam mencapai 43,7%,pada pemilu 2014 suaranya turun menjadi
31.4%.¹⁰ dan tersebut dengan jelas
memperlihatkan bahwa dikotomi santri-abangan
telah semakin kurang relevan.
nama : kristina vinina m
npm : 2115013066
kelas : geodesi c
menurut saya, pemilu menjadi sarana yang terbaik untuk rakyat, seperti menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif ataupun presiden/wakil presiden. Terdapat teori etik di dalam jurnal tersebut, seoerti yang dikutip dari filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang mengingatkan bahwa suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut beragama, moralitas, ataupun kultur. Dan gal tersebut pada akhirnya menjadi konflik. sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilita Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Maka dari itu semua elemen-elemen dari masyarakat sampai instansi pemerintahan harus ikut serta dalam mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Agar tercipta Demokrasi yang baik di Indonesia tanpa ada perpecahan.
sebenarnya pemilu serentak bissa saja dan Indonesia sanggup menjalaninya tetapi bebrapa oknum tidak jujur dan membuat pemilu menjadi meragukan padahal pemilu menentukan takdir bangsa. tapi sebagai warga negara yang baik seharusnya kita melaksanakan pemilu berlandaskan luberjurdil dan memang sesuai dengan penilaian kita bukan hanya karna ikut ikutn.
npm : 2115013066
kelas : geodesi c
menurut saya, pemilu menjadi sarana yang terbaik untuk rakyat, seperti menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif ataupun presiden/wakil presiden. Terdapat teori etik di dalam jurnal tersebut, seoerti yang dikutip dari filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang mengingatkan bahwa suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut beragama, moralitas, ataupun kultur. Dan gal tersebut pada akhirnya menjadi konflik. sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilita Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Maka dari itu semua elemen-elemen dari masyarakat sampai instansi pemerintahan harus ikut serta dalam mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Agar tercipta Demokrasi yang baik di Indonesia tanpa ada perpecahan.
sebenarnya pemilu serentak bissa saja dan Indonesia sanggup menjalaninya tetapi bebrapa oknum tidak jujur dan membuat pemilu menjadi meragukan padahal pemilu menentukan takdir bangsa. tapi sebagai warga negara yang baik seharusnya kita melaksanakan pemilu berlandaskan luberjurdil dan memang sesuai dengan penilaian kita bukan hanya karna ikut ikutn.