S1 TEKNIK INFORMATIKA MKU PANCASILA

Setelah membaca dan memahami jurnal karya Ariesta Wibisono Anditya yang dimuat dalam Nurani Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2020, saya dapat memberikan analisis komprehensif terhadap penelitian ini. Jurnal ini mengangkat tema yang sangat relevan dan kontekstual mengenai peran media massa dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk kontrol sosial untuk menekan kejahatan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan penulis cukup menarik karena menggabungkan aspek hukum pidana dengan fungsi kontrol sosial media massa, sekaligus menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik jurnalistik. Hal ini menunjukkan bahwa penulis memiliki visi holistik dalam melihat permasalahan pencegahan kejahatan, tidak hanya mengandalkan kebijakan penal semata.
Dari segi kerangka teoretis, jurnal ini memiliki fondasi yang cukup solid. Penulis berhasil membangun argumentasi dengan menggabungkan berbagai konsep dari tokoh-tokoh seperti Sunoto dan Notonegoro tentang hakekat Pancasila, teori kebijakan hukum pidana dari Barda Nawawi Arief, serta teori pengaruh media massa dari Bryant dan Hoefnagels. Konsep tentang lima hakekat Pancasila yang meliputi hakekat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil dijelaskan dengan baik sebagai norma yang seharusnya menjadi tolok ukur dalam setiap pemberitaan media massa. Penulis juga berhasil menjelaskan perkembangan historis media massa di Indonesia mulai dari era Hindia Belanda hingga era reformasi, yang memberikan konteks penting tentang dinamika pers Indonesia. Penggunaan berbagai referensi dari undang-undang seperti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU ITE juga memperkuat landasan yuridis penelitian ini.
Temuan utama penelitian ini cukup kritis dan mengkhawatirkan. Penulis menyimpulkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam peran media massa memberitakan informasi belum terlaksana dengan baik. Masih banyak terdapat berita yang tidak teruji kebenarannya dan dapat merusak tatanan sosial. Media massa dinilai hanya memuat berita sebagai pemuas informasi saja tanpa menanamkan pembentukan pribadi sosial yang berjiwa Pancasila. Kondisi ini diperparah dengan fenomena berita hoaks dan sensasionalisme yang mengejar rating atau jumlah klik tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Penulis juga mengkritik praktik "koran kuning" yang memberitakan kekerasan secara berlebihan dengan foto-foto yang tidak etis dan judul bombastis. Temuan ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara idealitas fungsi media massa sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan realitas praktik di lapangan.
Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan metodologis yang cukup mendasar. Sebagai penelitian normatif, jurnal ini sangat minim data empiris dan analisis kasus konkret. Penulis tidak menyajikan sampling media massa tertentu yang diteliti, tidak ada analisis isi pemberitaan secara sistematis, dan tidak ada data kuantitatif yang mengukur sejauh mana kegagalan media massa dalam menanamkan nilai Pancasila. Penelitian hanya mengandalkan kajian norma, asas-asas hukum, dan doktrin tanpa melakukan verifikasi empiris terhadap praktik pemberitaan aktual. Padahal, untuk mengklaim bahwa media massa gagal menjalankan fungsinya, diperlukan bukti-bukti empiris yang kuat melalui analisis konten berita, survei terhadap jurnalis, atau studi kasus terhadap media-media tertentu. Ketiadaan data empiris ini membuat argumen penulis terkesan normatif-idealis tanpa ground reality yang kuat.
Kelemahan lain yang cukup signifikan adalah minimnya solusi konkret dan operasional yang ditawarkan. Jurnal ini lebih banyak mengidentifikasi dan mengkritik permasalahan tanpa memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan. Misalnya, penulis tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme penanaman nilai Pancasila dalam praktik jurnalistik sehari-hari, apa indikator konkret dari "berita berjiwa Pancasila", atau bagaimana model kerjasama ideal antara media massa dengan lembaga penegak hukum dan regulator seperti Dewan Pers atau KPI. Penulis hanya menyebutkan perlunya pelatihan ulang bagi sumber daya manusia media massa dan pengawasan oleh Komisi Penyiaran Independen, namun tidak elaborasi lebih lanjut tentang bentuk pelatihan seperti apa atau mekanisme pengawasan yang efektif. Padahal, solusi operasional ini sangat penting agar penelitian tidak hanya berhenti pada tataran kritik akademis tetapi dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kepentingan.
Aspek lain yang kurang mendapat perhatian memadai dalam jurnal ini adalah konteks era digital dan media sosial. Meskipun penulis menyebut internet dan UU ITE, analisis tentang tantangan media sosial, citizen journalism, dan fenomena berita hoaks yang marak di platform digital masih sangat terbatas. Padahal, di era digital saat ini, ancaman terhadap tatanan sosial tidak hanya datang dari media massa konvensional seperti televisi dan surat kabar, tetapi justru lebih masif dari media sosial dan platform digital yang tidak terikat regulasi ketat seperti media massa tradisional. Fenomena buzzer, polarisasi politik di media sosial, dan viralitas konten tanpa verifikasi adalah tantangan kontemporer yang seharusnya mendapat porsi analisis lebih besar. Penelitian ini tampak lebih fokus pada media massa konvensional dan kurang mengantisipasi transformasi ekosistem media yang sudah sangat berbeda.
Jurnal ini juga tidak membahas beberapa aspek penting lainnya yang sebenarnya sangat relevan dengan tema penelitian. Pertama, peran literasi media masyarakat sebagai konsumen berita tidak disinggung sama sekali. Padahal, keberhasilan media massa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menanamkan nilai Pancasila juga sangat bergantung pada tingkat literasi media audiens. Masyarakat yang memiliki literasi media yang baik akan lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita sensasional atau hoaks. Kedua, aspek ekonomi-politik media yang sangat mempengaruhi independensi pemberitaan tidak dianalisis. Realitas bahwa media massa juga adalah entitas bisnis yang harus mencari keuntungan, dan seringkali dimiliki oleh konglomerat atau politisi, sangat mempengaruhi objektifitas pemberitaan. Ketiga, tidak ada perbandingan dengan praktik media massa di negara lain yang mungkin bisa menjadi pembelajaran tentang bagaimana media dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap menjunjung nilai-nilai luhur.
Meski demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam diskursus akademis tentang hubungan antara Pancasila, media massa, dan pencegahan kejahatan. Jurnal ini berhasil menegaskan kembali relevansi nilai-nilai Pancasila di era modern dan mengkritisi praktik media massa yang cenderung pragmatis dan komersial. Argumen penulis bahwa kebijakan non-penal melalui kontrol sosial media massa perlu diperkuat sebagai alternatif dari kebijakan penal yang memiliki keterbatasan adalah pandangan yang progresif dan sesuai dengan perkembangan kriminologi modern yang lebih menekankan pencegahan daripada pemidanaan. Penelitian ini juga penting sebagai pengingat bagi praktisi media, akademisi, dan regulator tentang tanggung jawab sosial pers yang tidak boleh diabaikan demi mengejar rating atau keuntungan semata.
Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, saya merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan penelitian dengan metode campuran (mixed method) yang menggabungkan analisis normatif dengan penelitian empiris seperti analisis isi pemberitaan media massa tertentu, wawancara mendalam dengan jurnalis dan redaktur, serta survei terhadap audiens untuk mengukur persepsi mereka tentang kualitas pemberitaan. Kedua, perlu dikembangkan framework operasional tentang "jurnalisme berdasar Pancasila" yang konkret dan aplikatif, termasuk panduan editorial, kode etik spesifik, dan mekanisme penilaian kualitas berita. Ketiga, penelitian lanjutan sebaiknya menganalisis kasus-kasus konkret seperti pemberitaan ujaran kebencian, hoaks politik, trial by the press, atau sensasionalisme kriminal untuk melihat secara detail bagaimana nilai-nilai Pancasila dilanggar atau ditegakkan. Keempat, perlu melibatkan perspektif multidisipliner dengan mengintegrasikan ilmu komunikasi, sosiologi, dan teknologi informasi, tidak hanya perspektif hukum. Kelima, solusi berbasis teknologi seperti fact-checking digital, AI untuk verifikasi berita, dan platform kolaboratif antara media dengan masyarakat perlu dieksplorasi sebagai alternatif solusi di era digital.
Sebagai kesimpulan, jurnal ini memiliki nilai penting dalam mendorong refleksi kritis terhadap peran media massa di Indonesia dan urgensi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik jurnalistik. Argumen utama penulis bahwa media massa belum optimal dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menanamkan nilai Pancasila adalah kritik yang relevan dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, untuk menjadi kontribusi yang lebih berdampak dan aplikatif, penelitian ini perlu diperkuat dengan data empiris, analisis kasus konkret, dan rekomendasi solusi yang operasional. Diperlukan juga perluasan cakupan analisis untuk mencakup dinamika media digital dan media sosial yang menjadi tantangan utama saat ini. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, penelitian tentang tema ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pengembangan ekosistem media massa Indonesia yang sehat, bertanggung jawab, dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Jurnal ini membahas secara mendalam keterkaitan antara hukum dan etika dalam kerangka politik hukum Indonesia, dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber etika yang mendasari pembangunan hukum nasional. Penulis menjelaskan bahwa tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dicapai tanpa adanya perumusan politik hukum yang matang, sebab politik hukum berperan sebagai arah dan pedoman dalam pembentukan norma hukum. Melalui pembahasan historis, jurnal ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, proses perumusan politik hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan tarik-menarik kepentingan berbagai kelompok, sehingga pembentukan hukum tidak pernah sepenuhnya berdiri sebagai proses teknokratis, melainkan sangat erat dengan kompromi atau dominasi politik. Dalam konteks ini, etika dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga agar praktik politik hukum tidak menyimpang dari kepentingan bangsa yang lebih besar.

Penulis juga menguraikan hubungan hukum dan etika melalui tiga dimensi, yaitu substansi dan wadah, keluasan cakupan, serta alasan manusia menaati atau melanggar aturan. Etika digambarkan sebagai landasan moral yang lebih luas daripada hukum, sehingga setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etika, meskipun tidak setiap pelanggaran etika dapat dijerat secara hukum. Dengan membandingkan hukum sebagai wadah dan etika sebagai isi moral, jurnal ini menekankan bahwa hukum seharusnya merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi relevan dalam politik hukum karena pejabat publik maupun lembaga negara memerlukan pedoman etik agar tidak semata-mata bertindak berdasarkan legalitas formal, melainkan juga mempertimbangkan kebaikan substantif dan tanggung jawab moral.

Lebih jauh, jurnal ini menyoroti tahap perkembangan etika dari doktrin keagamaan hingga menjadi perangkat yang mengatur perilaku profesional dan institusional, seperti kode etik dan peradilan etik. Tahapan ini menggambarkan bagaimana etika yang awalnya bersifat abstrak kemudian mengalami konkretisasi seiring kebutuhan masyarakat untuk mengatur perilaku warganya. Pada titik inilah politik hukum harus mampu menyerap nilai-nilai etis yang telah berkembang agar norma hukum yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kebaikan. Pembahasan mengenai berbagai perspektif ahli hukum tentang definisi politik hukum memperlihatkan bahwa politik hukum selalu melibatkan proses pemilihan nilai yang berkembang di masyarakat, kemudian diselaraskan dengan konstitusi, dan akhirnya dituangkan dalam produk hukum.

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan, karena hukum hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh kesadaran etis masyarakat dan pejabat publik. Tanpa landasan etika yang kuat, hukum berisiko menjadi alat kekuasaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sebaliknya, etika tanpa dukungan hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, keduanya harus bekerja secara harmonis, terutama dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum yang menjadi inti dari politik hukum nasional. Penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber nilai tertinggi bangsa menjadi kunci dalam harmonisasi ini, karena nilai-nilainya mampu menjadi pedoman moral sekaligus dasar filosofis bagi pembangunan hukum Indonesia agar tetap berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan nasional.

Jurnal yang berjudul "Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia," begitu relevan bagi saya karena ia membahas bagaimana hukum yang seharusnya menjadi payung perlindungan dibentuk, dan bagaimana seharusnya ia memiliki hati nurani. Penulis mengingatkan kita bahwa proses Politik Hukum bukanlah sekadar proses teknis legislasi yang steril, melainkan sebuah arena pertarungan kepentingan yang sangat politis. Di ruang itulah, tujuan luhur negara seperti termaktub dalam UUD 1945 harus diperjuangkan di tengah tarik-menarik antara kompromi atau dominasi politik. Ini berarti, undang-undang yang kita patuhi adalah hasil dari sebuah pilihan sadar oleh penguasa, yang menentukan ke mana arah bangsa ini akan dibawa, yaitu menuju cita-cita hukum ideal (ius constituendum).
​Inti dari jurnal ini adalah bagaimana etika harus bersemayam di dalam hukum. Kita diajak melihat hubungan keduanya dalam tiga dimensi, yang paling menyentuh adalah perbandingan yang personal: jika hukum adalah bungkusnya, maka etika adalah isi atau substansi yang jauh lebih luas cakupannya. Etika adalah pagar preventif bagi perilaku kita, jauh sebelum tindakan itu menyentuh batas benar dan salah dalam hukum. Hal ini mengingatkan kita bahwa kepatuhan sejati pada hukum seharusnya bukan karena ketakutan akan sanksi, melainkan muncul dari kesadaran diri bahwa aturan itu memang baik dan perlu dipenuhi. Inilah esensi kemanusiaan dan moralitas yang dibutuhkan agar hukum tidak menjadi sekadar aturan kaku.

​Lantas, apa yang menjadi pemandu utama dalam memilih nilai-nilai ini?
Jurnal ini memberikan jawaban tegas Pancasila. Pancasila adalah sumber nilai dan sumber etik yang menjadi roh yang menggerakkan hukum dan etika itu sendiri. Ia memastikan bahwa pilihan-pilihan dalam politik hukum kita mulai dari perencanaan hingga pembentukannya selalu selaras dengan cita-cita luhur bangsa. Ketika kita menempatkan Pancasila sebagai jiwa, hukum yang tercipta akan memiliki hati nurani, menjadikannya alat yang benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi kita semua.

Jurnal ini membahas hubungan erat antara hukum dan etika dalam pembentukan politik hukum Indonesia dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai dan etika. Penulis menegaskan bahwa tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 hanya dapat dicapai melalui politik hukum yang dirancang secara sadar dan disepakati bersama. Secara konseptual, etika dipahami sebagai dasar filosofis perilaku manusia, sementara hukum merupakan produk politik yang sangat dipengaruhi kekuatan partai dan kepentingan kelompok. Jurnal ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dinamika politik yang melibatkan kompromi atau dominasi kekuatan politik. Dalam konteks hubungan hukum dan etika, penulis menguraikan tiga dimensi penting: etika sebagai substansi sementara hukum sebagai wadah, etika yang lebih luas cakupannya dibanding hukum, serta alasan manusia mematuhi aturan bukan hanya karena sanksi hukum tetapi juga kesadaran moral. Melalui penelusuran sejarah, jurnal ini menjelaskan bahwa rumusan politik hukum Indonesia baru muncul 15 tahun setelah kemerdekaan, dimulai dari TAP MPRS No. 2/1960 hingga GBHN yang diperbarui setiap lima tahun. Penulis menekankan bahwa politik hukum ideal harus selaras dengan nilai etis Pancasila, karena etika berfungsi sebagai pagar preventif untuk mencegah penyimpangan sebelum memasuki ranah penegakan hukum. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa integrasi antara etika dan hukum sangat penting dalam membangun sistem hukum yang adil, bermoral, dan sesuai tujuan konstitusional bangsa.

Nama : Rioga Kurniawan
Npm : 2515061097
Kelas : Psti C

Jurnal ini membahas hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia. Dari awal tulisan, penulis sudah menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya, bahasa, maupun latar belakang masyarakatnya. Karena keberagaman itu, negara membutuhkan aturan yang bisa menyatukan semua elemen bangsa. Aturan tersebut tidak hanya berupa hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. Penulis kemudian menghubungkan hal ini dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang menjadi dasar arah pembangunan hukum di Indonesia.
Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa politik hukum adalah arah atau kebijakan dasar yang digunakan negara untuk membentuk hukum. Politik hukum tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak, terutama lembaga negara dan kekuatan politik. Penulis menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah berusaha merumuskan arah pembangunan hukum, meskipun prosesnya baru benar-benar terstruktur setelah keluarnya TAP MPRS No. 2 Tahun 1960. Dokumen tersebut kemudian berkembang menjadi GBHN yang diperbarui setiap lima tahun. Melalui mekanisme ini, negara memiliki pedoman yang jelas tentang hukum apa yang perlu dibentuk dan tujuan apa yang ingin dicapai.
Selain membahas politik hukum, penulis juga memberikan perhatian besar pada peran etika. Etika dipahami sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku manusia. Berbeda dengan hukum yang bersifat formal dan memiliki sanksi, etika lebih bersifat internal dan mengandalkan kesadaran individu. Penulis menjelaskan bahwa etika sebenarnya lebih luas daripada hukum. Banyak tindakan yang dianggap tidak etis, tetapi tidak bisa diproses secara hukum karena tidak ada aturan tertulis yang mengaturnya. Namun, setiap pelanggaran hukum pasti melanggar etika, karena hukum pada dasarnya lahir dari nilai-nilai etika yang disepakati masyarakat.
Penulis juga mengutip beberapa ahli untuk memperkuat argumennya. Salah satu yang menarik adalah pandangan Jimly Asshiddiqie yang mengibaratkan hukum sebagai “bungkus nasi”, sedangkan etika adalah “isi nasi dan lauknya”. Artinya, hukum hanyalah wadah, sedangkan etika adalah nilai yang menjadi inti dari perilaku manusia. Tanpa etika, hukum hanya menjadi aturan kosong yang tidak memiliki makna. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum dan etika tidak bisa dipisahkan, terutama dalam konteks politik hukum yang menentukan arah pembentukan aturan negara.
Dalam bagian lain, penulis menyoroti bagaimana proses pembentukan hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Partai politik yang memiliki kekuatan besar cenderung lebih dominan dalam menentukan isi undang-undang. Hal ini membuat politik hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika yang ideal. Penulis menekankan bahwa dalam kondisi seperti ini, etika sangat penting untuk menjaga agar proses pembentukan hukum tetap berada pada jalur yang benar. Etika menjadi pengingat bahwa hukum tidak boleh hanya mengikuti kepentingan kelompok tertentu, tetapi harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Penulis juga menjelaskan bahwa etika berfungsi sebagai pagar awal sebelum seseorang melanggar hukum. Jika seseorang sudah memiliki kesadaran etis yang kuat, maka ia tidak akan mudah melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau melanggar aturan. Dalam konteks pejabat publik, etika menjadi sangat penting karena mereka memegang amanah masyarakat. Jika penyimpangan perilaku pejabat langsung ditangani dengan pendekatan hukum, kepercayaan publik bisa menurun. Karena itu, penyelesaian melalui mekanisme etika sering dianggap lebih tepat untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang bagaimana hukum dan etika saling berkaitan dalam politik hukum Indonesia. Penulis berhasil menunjukkan bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa etika, dan etika membutuhkan hukum agar nilai-nilai moral bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan bernegara. Jurnal ini juga mengingatkan bahwa politik hukum harus selalu berpijak pada nilai-nilai etika agar tidak terjebak dalam kepentingan politik semata. Dengan pemahaman seperti ini, pembentukan hukum di Indonesia diharapkan bisa lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Jurnal ini membahas keterkaitan erat antara hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai dan pedoman etik. Politik hukum dipahami sebagai kebijakan negara dalam menentukan arah dan isi hukum guna mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Penulis menekankan bahwa pembentukan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek yuridis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika dan kepentingan politik, sehingga memerlukan landasan etika agar hukum yang dihasilkan tetap adil, bermoral, dan diterima masyarakat. Hubungan hukum dan etika dijelaskan melalui tiga dimensi, yaitu kesesuaian substansi dan wadah hukum dengan nilai etika, perbedaan luas cakupan antara etika yang lebih luas dibanding hukum, serta kesadaran manusia dalam menaati hukum bukan semata karena sanksi, melainkan karena keyakinan moral. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai penuntun sekaligus pengontrol agar politik hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara.

Nama : Iksan Surya Winata
NPM : 2555061003
Kelas : PSTI C

Setelah membaca jurnal ini, saya memahami bahwa menekankan adanya hubungan yang sangat erat antara hukum dan etika politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hukum diposisikan sebagai aturan formal yang mengikat, sedangkan etika politik berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku para aktor politik. Jurnal ini menunjukkan bahwa hukum tanpa landasan etika akan bersifat kaku dan berpotensi disalahgunakan, sementara etika tanpa dukungan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dalam praktik politik.

Etika politik seharusnya menjadi roh dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Perilaku politik yang hanya berorientasi pada kepatuhan hukum formal, tetapi mengabaikan nilai moral, dapat melahirkan praktik-praktik yang secara hukum sah namun secara etis menyimpang, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan politik kepentingan. Oleh karena itu, penulis menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari etika politik yang harus dijalankan oleh pejabat publik.