FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Silahkan analisis dan jawablah menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima kasih
Fauzan azimafi ramadhan
2405081016
D3 Teknik Sipil
A. Artikel tersebut menjelaskan betapa lemahnya penegakan ham di indonesia seperti beberapa kasus ham yang terselesaikan, diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan orang tua
Analisis:
Artikel ini menunjukan bahwa indonesia masih sangat tidak proper dalam memastikan keadilan dan kebenaran dan pemulihan korban ham yang mana ini sangat merugikan orang yang terlanggar hamnya
Hal positif:
Adanya kesadaran/kebangkitan
masyarakat sebagai kontrol sosial
Berapa upaya reformasi dibidang hukum dan keamanan masihh berlangsung
B.
Indonesia memiliki budaya yang sangat kuat dalam nilai-nilai budaya seperti gotong royong, mufakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar yang kuat bahwa keputusan dan kepentingan umum menjadi hal utama/yang ditekankan
Demokrasi Indonesia tidak hanya berdasar pada suara terbanyak, tetapi juga harus berdasarkan moral, etika, dan nilai-nilai ketuhanan. Artinya, kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
C.
demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal Pancasila dan UUD 1945. Banyak kebijakan dan tindakan negara yang tidak berpihak pada keadilan sosial dan masih membatasi kebebasan berpendapat serta berkumpul. Kasus-kasus pelanggaran HAM, kekerasan aparat, serta minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi bukti bahwa implementasi
D.
Saya tidak setuju/sangat menolak. Karna hal tersebut mengkhiatnati amanat rakyat sebagai wakil. Dapat merusak kepercayaan publik pada pemerintah
E.
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepetentingan sempit seperti itu dapat sangat berbahaya bagi demokrasi indonesia dan ham. Mereka mengeksploitasi emosi rakyat dan keyakinan rakyat demi agenda mereka yang kurang bermanfaat bagi masyarakat
Hal tersebut bertentangan dengan prinsip HAM karena:
Mengabaikan hak rakyat untuk berpikir dan memilih secara bebas.
Merampas hak individu atas keamanan dan keadilan.
Menyuburkan budaya anti-demokrasi dan ketundukan buta.
2405081016
D3 Teknik Sipil
A. Artikel tersebut menjelaskan betapa lemahnya penegakan ham di indonesia seperti beberapa kasus ham yang terselesaikan, diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan orang tua
Analisis:
Artikel ini menunjukan bahwa indonesia masih sangat tidak proper dalam memastikan keadilan dan kebenaran dan pemulihan korban ham yang mana ini sangat merugikan orang yang terlanggar hamnya
Hal positif:
Adanya kesadaran/kebangkitan
masyarakat sebagai kontrol sosial
Berapa upaya reformasi dibidang hukum dan keamanan masihh berlangsung
B.
Indonesia memiliki budaya yang sangat kuat dalam nilai-nilai budaya seperti gotong royong, mufakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar yang kuat bahwa keputusan dan kepentingan umum menjadi hal utama/yang ditekankan
Demokrasi Indonesia tidak hanya berdasar pada suara terbanyak, tetapi juga harus berdasarkan moral, etika, dan nilai-nilai ketuhanan. Artinya, kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
C.
demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal Pancasila dan UUD 1945. Banyak kebijakan dan tindakan negara yang tidak berpihak pada keadilan sosial dan masih membatasi kebebasan berpendapat serta berkumpul. Kasus-kasus pelanggaran HAM, kekerasan aparat, serta minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi bukti bahwa implementasi
D.
Saya tidak setuju/sangat menolak. Karna hal tersebut mengkhiatnati amanat rakyat sebagai wakil. Dapat merusak kepercayaan publik pada pemerintah
E.
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepetentingan sempit seperti itu dapat sangat berbahaya bagi demokrasi indonesia dan ham. Mereka mengeksploitasi emosi rakyat dan keyakinan rakyat demi agenda mereka yang kurang bermanfaat bagi masyarakat
Hal tersebut bertentangan dengan prinsip HAM karena:
Mengabaikan hak rakyat untuk berpikir dan memilih secara bebas.
Merampas hak individu atas keamanan dan keadilan.
Menyuburkan budaya anti-demokrasi dan ketundukan buta.
Nama : Chelsi Sefa Olivia
NPM : 2405081006
Prodi : D3 Teknik Sipil (ABG)
- A. Menurut artikel tersebut, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa point penting pada artikel tersebut : (1) Kemunduran HAM di Indonesia, (2) Pelanggaran HAM, (3)Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan, (4) Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, (5) Situasi di Papua, (6) Upaya meningkatkan HAM. Analisis : terhadap artikel tersebut adalah, bahwa situasi HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk melindungi HAM, terutama dalam hal kebebasan berekspresi, beragama, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Hal positif yang dapat diambil : (1) Kesadaran masyarakat, (2) Upaya reformasi, (3) Pentingnya kontrol sosial.
- B. Analisis : Demokrasi di indonesia memiliki landasan yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat indonesia, seperti musyawarah gotong royong, dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini dapat menjadi landasan bagi demokrasi yang lebih partisipatif. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berketuhanan yang maha esa, bisa dijadikan landasan bagi demokrasi yang lebih beradab dan menghormati HAM. Namun, implementasi prinsip demokrasi ini masih perlu ditingkatkan, untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan adil dan efektif. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia dapat diintegrasikan dalam praktik demokrasi yang lebih baik kedepannya.
- C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM) dan implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945. Seperti, pelanggaran HAM, Korupsi, Nepotisme, Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.
- D. Saya merasa bahwa hal ittu sangat tidak etis dan tidak demokratis. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili suara rakyat dan melaksanakan kepentingan masyaratak, bukan agenda politik pribadi ataupun partai. Ketika anggota parlemen mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih memilih melaksanakan agenda politik mereka sendiri, maka hal itu dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga parlemen dan sistem demokrasi. Maka dari itu, anggota parlemen harus bersikap transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan rakyatttt.
- E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agaman dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adallah bahwa hal itu dapat merusak demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM), seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dalam era demokrasi saat ini, penting bagi kita (rakyat) untuk meningkatkan kesadaran dan bersikap/berpikir kritis terhadap pihak-pihak seperti itu.
NAMA : WANDA AMALIA
NPM : 2405081009
PRODI : D3 TEKNIK SIPIL (ABG)
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini menunjukkan kondisi HAM di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan, khususnya di tahun 2019. Banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak kunjung selesai, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta diskriminasi berbasis gender dan ras, terutama terhadap masyarakat Papua. Yang membuat saya prihatin, negara terlihat seperti tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan berbagai kasus ini.
Namun, dari artikel ini saya juga melihat bahwa masih ada harapan, terutama dari gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang terus kritis dan berani menyuarakan kebenaran. Hal ini membuat saya yakin bahwa peran rakyat tetap penting dalam menjaga nilai-nilai HAM dan demokrasi.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Kalau kita lihat ke akar budaya Indonesia, sebenarnya konsep demokrasi itu bukan hal baru. Masyarakat kita sudah terbiasa dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan saling menghormati juga jadi dasar penting dalam kehidupan demokratis.
Terkait demokrasi yang ber-Ketuhanan, menurut saya itu menunjukkan bahwa dalam menjalankan kebebasan, kita tetap punya batas moral dan tanggung jawab sosial. Tapi saya juga merasa prinsip ini harus dijaga agar tidak dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan intoleran atau diskriminatif atas nama agama. Demokrasi seharusnya bisa melindungi semua golongan tanpa terkecuali.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Secara konstitusi, Indonesia sudah menjamin HAM dan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila dan UUD 1945. Tapi realitanya, banyak sekali ketimpangan antara aturan dan praktik di lapangan. Contohnya, orang yang menyuarakan pendapat malah dikriminalisasi, ruang berekspresi dibatasi, dan aparat hukum cenderung tidak netral.
Jadi menurut saya, praktik demokrasi kita masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD, terutama sila kedua dan kelima tentang kemanusiaan dan keadilan. HAM belum benar-benar jadi prioritas negara.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya pribadi merasa kecewa dan marah. Parlemen seharusnya jadi perwakilan suara rakyat, bukan jadi alat untuk kepentingan partai atau kelompok tertentu. Saat wakil rakyat tidak lagi peduli dengan aspirasi masyarakat, maka mereka sudah kehilangan legitimasi moral sebagai pemimpin.
Kita sebagai warga negara harus lebih kritis dan tidak pasrah. Harus ada pengawasan, kritik, bahkan penolakan kalau kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan publik.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saya menilai ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan karismatik memang bisa menarik massa, tapi kalau tujuannya tidak jelas dan merugikan rakyat, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau rakyat dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Dalam konteks HAM dan demokrasi hari ini, rakyat punya hak untuk tidak dimanipulasi dan dijadikan korban. Setiap orang berhak berpikir kritis, memilih secara bebas, dan hidup dengan aman tanpa diintimidasi oleh kekuasaan yang mengatasnamakan tradisi atau agama.
NPM : 2405081009
PRODI : D3 TEKNIK SIPIL (ABG)
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini menunjukkan kondisi HAM di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan, khususnya di tahun 2019. Banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak kunjung selesai, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta diskriminasi berbasis gender dan ras, terutama terhadap masyarakat Papua. Yang membuat saya prihatin, negara terlihat seperti tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan berbagai kasus ini.
Namun, dari artikel ini saya juga melihat bahwa masih ada harapan, terutama dari gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang terus kritis dan berani menyuarakan kebenaran. Hal ini membuat saya yakin bahwa peran rakyat tetap penting dalam menjaga nilai-nilai HAM dan demokrasi.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Kalau kita lihat ke akar budaya Indonesia, sebenarnya konsep demokrasi itu bukan hal baru. Masyarakat kita sudah terbiasa dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan saling menghormati juga jadi dasar penting dalam kehidupan demokratis.
Terkait demokrasi yang ber-Ketuhanan, menurut saya itu menunjukkan bahwa dalam menjalankan kebebasan, kita tetap punya batas moral dan tanggung jawab sosial. Tapi saya juga merasa prinsip ini harus dijaga agar tidak dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan intoleran atau diskriminatif atas nama agama. Demokrasi seharusnya bisa melindungi semua golongan tanpa terkecuali.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Secara konstitusi, Indonesia sudah menjamin HAM dan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila dan UUD 1945. Tapi realitanya, banyak sekali ketimpangan antara aturan dan praktik di lapangan. Contohnya, orang yang menyuarakan pendapat malah dikriminalisasi, ruang berekspresi dibatasi, dan aparat hukum cenderung tidak netral.
Jadi menurut saya, praktik demokrasi kita masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD, terutama sila kedua dan kelima tentang kemanusiaan dan keadilan. HAM belum benar-benar jadi prioritas negara.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya pribadi merasa kecewa dan marah. Parlemen seharusnya jadi perwakilan suara rakyat, bukan jadi alat untuk kepentingan partai atau kelompok tertentu. Saat wakil rakyat tidak lagi peduli dengan aspirasi masyarakat, maka mereka sudah kehilangan legitimasi moral sebagai pemimpin.
Kita sebagai warga negara harus lebih kritis dan tidak pasrah. Harus ada pengawasan, kritik, bahkan penolakan kalau kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan publik.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saya menilai ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan karismatik memang bisa menarik massa, tapi kalau tujuannya tidak jelas dan merugikan rakyat, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau rakyat dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Dalam konteks HAM dan demokrasi hari ini, rakyat punya hak untuk tidak dimanipulasi dan dijadikan korban. Setiap orang berhak berpikir kritis, memilih secara bebas, dan hidup dengan aman tanpa diintimidasi oleh kekuasaan yang mengatasnamakan tradisi atau agama.
NAMA : FAREL REFLIN DEVANO
NPM : 2405081021
PRODI : D3 TEKNIK SIPIL
A.
Artikel tersebut memperlihatkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih banyak catatan merahnya. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai, seperti konflik Papua, diskriminasi terhadap kelompok rentan, dan pembatasan kebebasan berpendapat.
Analisis:
Indonesia masih belum maksimal dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang belum direspons serius oleh pemerintah.
Hal positif:
1.Tumbuhnya kesadaran masyarakat sipil sebagai pengawas sosial
2.Masih adanya upaya reformasi di sektor hukum dan keamanan
B.
Budaya Indonesia kaya akan nilai-nilai demokratis seperti musyawarah dan gotong royong. Nilai ini sebenarnya bisa jadi fondasi kuat demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi kita seharusnya bukan cuma soal suara terbanyak, tapi juga menjunjung nilai moral, etika, dan hak asasi manusia.
C.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Banyak kebijakan belum berpihak pada rakyat dan malah membatasi hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi. Ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai HAM.
D.
Saya sangat tidak setuju. Anggota parlemen seharusnya membawa suara rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Jika mereka hanya mengejar agenda politik sendiri, maka kepercayaan rakyat akan runtuh dan fungsi wakil rakyat jadi tidak bermakna.
E.
Ketika kekuasaan digunakan untuk membentuk loyalitas buta demi kepentingan sempit, itu sangat berbahaya. Tindakan semacam ini menabrak prinsip-prinsip HAM karena:
Menyebabkan rakyat tidak bebas berpikir dan memilih
Mengabaikan hak atas keamanan dan keadilan
Menumbuhkan budaya anti-demokrasi dan ketergantungan buta
NPM : 2405081021
PRODI : D3 TEKNIK SIPIL
A.
Artikel tersebut memperlihatkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih banyak catatan merahnya. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai, seperti konflik Papua, diskriminasi terhadap kelompok rentan, dan pembatasan kebebasan berpendapat.
Analisis:
Indonesia masih belum maksimal dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang belum direspons serius oleh pemerintah.
Hal positif:
1.Tumbuhnya kesadaran masyarakat sipil sebagai pengawas sosial
2.Masih adanya upaya reformasi di sektor hukum dan keamanan
B.
Budaya Indonesia kaya akan nilai-nilai demokratis seperti musyawarah dan gotong royong. Nilai ini sebenarnya bisa jadi fondasi kuat demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi kita seharusnya bukan cuma soal suara terbanyak, tapi juga menjunjung nilai moral, etika, dan hak asasi manusia.
C.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Banyak kebijakan belum berpihak pada rakyat dan malah membatasi hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi. Ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai HAM.
D.
Saya sangat tidak setuju. Anggota parlemen seharusnya membawa suara rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Jika mereka hanya mengejar agenda politik sendiri, maka kepercayaan rakyat akan runtuh dan fungsi wakil rakyat jadi tidak bermakna.
E.
Ketika kekuasaan digunakan untuk membentuk loyalitas buta demi kepentingan sempit, itu sangat berbahaya. Tindakan semacam ini menabrak prinsip-prinsip HAM karena:
Menyebabkan rakyat tidak bebas berpikir dan memilih
Mengabaikan hak atas keamanan dan keadilan
Menumbuhkan budaya anti-demokrasi dan ketergantungan buta
Nama : Salwa salsabila
NPM : 2405081003
Prodi : D3 Teknik Sipil (ABG)
A. Artikel tersebut menjelaskan kondisi dan tantangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019
Analisis:
Artikel ini menyoroti lemahnya penegakan HAM di Indonesia, ditandai dengan impunitas pelanggaran HAM, menyempitnya kebebasan sipil, dan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Negara belum menjalankan tanggung jawabnya secara adil, namun gerakan masyarakat sipil menjadi harapan bagi perubahan.
Hal Positif :
-Adanya Harapan lewat Gerakan Masyarakat Sipil
-Komitmen Internasional Tetap Dijaga
-Kesadaran Kritis terhadap Realitas HAM
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai budaya seperti musyawarah dan gotong royong yang menekankan kebersamaan. Prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa demokrasi harus selaras dengan nilai moral dan spiritual, bukan sekadar kekuasaan rakyat semata.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan penghormatan hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan yang menjadi tantangan besar. Namun, ada upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan menguatkan demokrasi agar lebih adil, demokratis, dan menghormati martabat manusia.
D. Anggota parlemen harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan agenda pribadi. Jika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab, demokrasi akan rusak dan kepercayaan publik menurun. Oleh sebab itu, pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas wakil rakyat.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa berpengaruh besar, tapi jika digunakan untuk mengorbankan rakyat demi tujuan yang tidak jelas, itu bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Hak individu harus dihormati dan kekuasaan harus diawasi agar tidak disalahgunakan.
NPM : 2405081003
Prodi : D3 Teknik Sipil (ABG)
A. Artikel tersebut menjelaskan kondisi dan tantangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019
Analisis:
Artikel ini menyoroti lemahnya penegakan HAM di Indonesia, ditandai dengan impunitas pelanggaran HAM, menyempitnya kebebasan sipil, dan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Negara belum menjalankan tanggung jawabnya secara adil, namun gerakan masyarakat sipil menjadi harapan bagi perubahan.
Hal Positif :
-Adanya Harapan lewat Gerakan Masyarakat Sipil
-Komitmen Internasional Tetap Dijaga
-Kesadaran Kritis terhadap Realitas HAM
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai budaya seperti musyawarah dan gotong royong yang menekankan kebersamaan. Prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa demokrasi harus selaras dengan nilai moral dan spiritual, bukan sekadar kekuasaan rakyat semata.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan penghormatan hak asasi manusia. Masih terdapat pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan yang menjadi tantangan besar. Namun, ada upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan menguatkan demokrasi agar lebih adil, demokratis, dan menghormati martabat manusia.
D. Anggota parlemen harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan agenda pribadi. Jika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab, demokrasi akan rusak dan kepercayaan publik menurun. Oleh sebab itu, pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas wakil rakyat.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa berpengaruh besar, tapi jika digunakan untuk mengorbankan rakyat demi tujuan yang tidak jelas, itu bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Hak individu harus dihormati dan kekuasaan harus diawasi agar tidak disalahgunakan.
Nama : Meriana
Npm : 2405081004
Kelas dan prodi : D3 Teknik Sipil (ABG)
A. Artikel tersebut membahas kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dinilai oleh beberapa lembaga dan pakar sebagai tahun yang suram. Hal Positif yang saya dapatkan, yaitu : (1) Pengakuan adanya upaya reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional. (2) Kembalinya gerakan pelajar dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial. (3) Sorotan terhadap isu-isu penting seperti rasisme dan ketidaksetaraan.
B. Demokrasi di Indonesia idealnya seharusnya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Pendapat saya Sistem demokrasi yang baik harus mempertimbangkan dan mengakomodasi keragaman budaya Indonesia, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip HAM universal.
C. Perlu adanya upaya yang lebih kuat dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi HAM, dan memastikan partisipasi dalam proses demokrasi. Pelanggaran HAM, kebebasan, dan ketidakadilan yang dijelaskan dalam artikel tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal dan kenyataan.
D. Saya merasa kecewa terhadap anggota parlemen yang mengutamakan agenda pribadi di atas kepentingan rakyat seharusnya mengedepankan sikap kritis dan pengawasan. Tindakan seperti itu merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan perusakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
E. Pendapat saya mengenai kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan ancaman serius bagi HAM di era demokrasi. Penggunaan kekuatan karismatik untuk memanipulasi dan menekan rakyat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan bahaya manipulasi dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan, kepatuhan pada hukum dan prinsip HAM.
Nama : Yola Frestiariva
Npm : 2405081023
Prodi : D3 Teknik Sipil (ABG)
A. artikel tersebut berisi tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya pada tahun 2019. Beberapa lembaga HAM mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih kurang baik, dengan masalah seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan, penanganan konflik sumber daya alam yang tidak memadai, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Namun, ada juga beberapa perkembangan yang baik, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional oleh Indonesia dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Beberapa hal positif yang dapat saya dapat dari artikel tersebut, antara lain :
-Ratifikasi Perjanjian HAM Internasional: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi HAM.
-Gerakan Mahasiswa: Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dapat menjadi harapan bagi penegakan HAM di Indonesia.
-Gerakan Masyarakat: Gerakan masyarakat yang masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa dan mempertahankan tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki peran penting dalam penegakan HAM.
B. Menurut saya, demokrasi di Indonesia memiliki landasan pada nilai-nilai Pancasila, yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan HAM. Dalam hal ini implementasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan suatu landasan yang penting bagi penegakan HAM di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
C. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan, seperti:
1. Pelanggaran HAM: masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, termasuk kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan.
2. Diskriminasi: masih banyaknya diskriminasi baik antar gender, agama,suku dan ras.
3. Korupsi dan kekerasan di Indonesia masih menjadi masalah besar yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan penegakan HAM.
D. Menurut saya, tindakan tersebut dapat menimbulkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga parlemen. Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk bersikap terbuka dalam menjalankan tugasnya.
E. Menurut saya, seharusnya pihak - pihak yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi maupun agama tidak menyalah gunakan kekuasaan tersebut untuk tujuan yang tidak jelas hingga dapat berdampak negatif pada penegakan HAM dan demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis dan waspada terhadap pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas.
Npm : 2405081023
Prodi : D3 Teknik Sipil (ABG)
A. artikel tersebut berisi tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya pada tahun 2019. Beberapa lembaga HAM mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih kurang baik, dengan masalah seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan, penanganan konflik sumber daya alam yang tidak memadai, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Namun, ada juga beberapa perkembangan yang baik, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional oleh Indonesia dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Beberapa hal positif yang dapat saya dapat dari artikel tersebut, antara lain :
-Ratifikasi Perjanjian HAM Internasional: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi HAM.
-Gerakan Mahasiswa: Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dapat menjadi harapan bagi penegakan HAM di Indonesia.
-Gerakan Masyarakat: Gerakan masyarakat yang masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa dan mempertahankan tuntutan di Kendeng, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki peran penting dalam penegakan HAM.
B. Menurut saya, demokrasi di Indonesia memiliki landasan pada nilai-nilai Pancasila, yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan HAM. Dalam hal ini implementasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan suatu landasan yang penting bagi penegakan HAM di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
C. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan, seperti:
1. Pelanggaran HAM: masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, termasuk kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan.
2. Diskriminasi: masih banyaknya diskriminasi baik antar gender, agama,suku dan ras.
3. Korupsi dan kekerasan di Indonesia masih menjadi masalah besar yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan penegakan HAM.
D. Menurut saya, tindakan tersebut dapat menimbulkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga parlemen. Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk bersikap terbuka dalam menjalankan tugasnya.
E. Menurut saya, seharusnya pihak - pihak yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi maupun agama tidak menyalah gunakan kekuasaan tersebut untuk tujuan yang tidak jelas hingga dapat berdampak negatif pada penegakan HAM dan demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis dan waspada terhadap pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas.
Nama: Nayla Sin Fathimah
NPM: 2405081005
Prodi: D3 Teknik Sipil (ABG)
A. Dari artikel di atas nampak Indonesia masih belum maksimal dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang belum direspons serius oleh pemerintah. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai, seperti konflik Papua, diskriminasi terhadap kelompok rentan, dan pembatasan kebebasan berpendapat.
B. Budaya Indonesia kaya akan nilai-nilai demokratis seperti musyawarah dan gotong royong. Nilai ini sebenarnya bisa jadi fondasi kuat demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi kita seharusnya bukan cuma soal suara terbanyak, tapi juga menjunjung nilai moral, etika, dan hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia jauh meninggalkan kebebasan berusuara hanya karena Sistem feodalisme tuan hamba. Kesuburan politik identitas menimbulkan efek dinasti walau sepi. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dari kata baik. Banyak kebijakan belum berpihak pada rakyat dan malah membatasi hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi. Ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai golongan.
D. Anggota parlemen seharusnya membawa suara rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. hal ini sangat tidak etis dan demokratis. Parlemen seharusnya jadi perwakilan suara rakyat, bukan jadi alat untuk kepentingan partai atau kelompok tertentu. Saat wakil rakyat tidak lagi peduli dengan aspirasi masyarakat, maka mereka sudah kehilangan legitimasi moral sebagai pemimpin.
Kita sebagai warga negara harus lebih kritis dan tidak pasrah. Harus ada pengawasan, kritik, bahkan penolakan kalau kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan publik.
E. Saya sangat tidak setuju. Anggota parlemen seharusnya membawa suara rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Jika mereka hanya mengejar agenda politik sendiri, maka kepercayaan rakyat akan runtuh dan fungsi wakil rakyat jadi tidak bermakna.
Ketika kekuasaan digunakan untuk membentuk loyalitas buta demi kepentingan sempit, itu sangat berbahaya. Tindakan semacam ini menabrak prinsip-prinsip HAM karena:
1. Menyebabkan rakyat tidak bebas berpikir dan memilih
2. Mengabaikan hak atas keamanan dan keadilan
3. Menumbuhkan budaya anti-demokrasi dan ketergantungan buta
NPM: 2405081005
Prodi: D3 Teknik Sipil (ABG)
A. Dari artikel di atas nampak Indonesia masih belum maksimal dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang belum direspons serius oleh pemerintah. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai, seperti konflik Papua, diskriminasi terhadap kelompok rentan, dan pembatasan kebebasan berpendapat.
B. Budaya Indonesia kaya akan nilai-nilai demokratis seperti musyawarah dan gotong royong. Nilai ini sebenarnya bisa jadi fondasi kuat demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi kita seharusnya bukan cuma soal suara terbanyak, tapi juga menjunjung nilai moral, etika, dan hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia jauh meninggalkan kebebasan berusuara hanya karena Sistem feodalisme tuan hamba. Kesuburan politik identitas menimbulkan efek dinasti walau sepi. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dari kata baik. Banyak kebijakan belum berpihak pada rakyat dan malah membatasi hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi. Ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai golongan.
D. Anggota parlemen seharusnya membawa suara rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. hal ini sangat tidak etis dan demokratis. Parlemen seharusnya jadi perwakilan suara rakyat, bukan jadi alat untuk kepentingan partai atau kelompok tertentu. Saat wakil rakyat tidak lagi peduli dengan aspirasi masyarakat, maka mereka sudah kehilangan legitimasi moral sebagai pemimpin.
Kita sebagai warga negara harus lebih kritis dan tidak pasrah. Harus ada pengawasan, kritik, bahkan penolakan kalau kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan publik.
E. Saya sangat tidak setuju. Anggota parlemen seharusnya membawa suara rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Jika mereka hanya mengejar agenda politik sendiri, maka kepercayaan rakyat akan runtuh dan fungsi wakil rakyat jadi tidak bermakna.
Ketika kekuasaan digunakan untuk membentuk loyalitas buta demi kepentingan sempit, itu sangat berbahaya. Tindakan semacam ini menabrak prinsip-prinsip HAM karena:
1. Menyebabkan rakyat tidak bebas berpikir dan memilih
2. Mengabaikan hak atas keamanan dan keadilan
3. Menumbuhkan budaya anti-demokrasi dan ketergantungan buta
Nama : Mohamad Diva H.
NPM : 2405081018
MATKUL : PKN
A.
Isi Artikel:
Artikel menyoroti kemunduran penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Pelanggaran HAM masa lalu tidak dituntaskan, kebebasan sipil dibatasi, diskriminasi dan kekerasan di Papua meningkat, serta ada indikasi kuat kembalinya otoritarianisme.
Analisis:
Penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh:
• Impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.
• Politik kekuasaan yang mengabaikan keadilan substantif.
• Ketidaktegasan lembaga negara seperti pengadilan dan Komnas HAM dalam menindak pelanggaran.
Meski begitu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa menjadi titik terang yang menunjukkan bahwa publik masih sadar dan aktif dalam memperjuangkan HAM.
Hal Positif:
• Kesadaran masyarakat terhadap isu HAM meningkat.
• Aksi sosial dan perlawanan terhadap ketidakadilan menunjukkan daya hidup demokrasi.
• Indonesia sudah meratifikasi sebagian besar konvensi HAM internasional, meski implementasinya masih lemah.
B.
Analisis dari Nilai Budaya:
Demokrasi Indonesia bukan meniru mentah-mentah sistem Barat, tetapi berakar dari nilai-nilai adat seperti:
• Musyawarah dan mufakat (misalnya dalam budaya desa dan adat istiadat).
• Gotong royong, yang mencerminkan kerja sama sosial dan tanggung jawab kolektif.
• Kekeluargaan, sebagai landasan hubungan antarmanusia yang manusiawi.
Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan Yang Maha Esa:
Prinsip ini menegaskan bahwa:
• Demokrasi Indonesia tidak sekuler mutlak, melainkan berbasis moral dan etika spiritual.
• Kebebasan berpendapat dan beragama harus tetap dalam koridor penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
Pendapat Pribadi:
Prinsip ini penting agar demokrasi tidak menjadi alat hedonisme atau absolutisme mayoritas. Namun, perlu diwaspadai jika tafsir keagamaan disalahgunakan untuk membungkam kebebasan sipil.
C.
Realitas:
• Demokrasi prosedural memang berjalan (pemilu, lembaga perwakilan, kebebasan pers).
• Namun demokrasi substantif—yakni demokrasi yang menjamin keadilan sosial, HAM, dan keterlibatan publik secara sejati—masih belum terwujud optimal.
Apakah sesuai Pancasila dan UUD 1945?
• Belum sepenuhnya. Sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial) masih sering diabaikan.
• Pasal 28 UUD 1945 menjamin HAM, tetapi pelaksanaannya sering kali dilanggar oleh aparat atau pembuat kebijakan.
Contoh pelanggaran:
• Pembatasan demonstrasi damai.
• Diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
• Kriminalisasi aktivis.
D.
Sikap Saya:
• Kritik tajam dan penolakan. Anggota parlemen seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk agenda politik pribadi atau kelompok.
• Legitimasi parlemen berasal dari rakyat. Jika mereka menyalahgunakan amanah, rakyat berhak untuk mengevaluasi melalui mekanisme demokratis seperti pemilu atau tekanan publik.
• Pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Perlu penguatan lembaga pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.
E.
Pendapat:
• Kekuasaan karismatik, jika tidak dikontrol, bisa berubah menjadi alat manipulasi massa yang anti-demokrasi dan anti-HAM.
• Dalam masyarakat tradisional atau berbasis agama, tokoh-tokoh kharismatik bisa memengaruhi masyarakat secara emosional—bahkan menjurus pada kekerasan atau pengorbanan atas nama "pengabdian."
Hubungan dengan HAM di era demokrasi:
• Ini berbahaya karena bisa melanggar hak individu untuk berpikir bebas, berkeyakinan, dan menolak menjadi alat politik.
• HAM menekankan otonomi individu dan kesetaraan. Jika seseorang dipaksa untuk menjadi “tumbal” ideologi atau kepentingan tokoh karismatik, maka prinsip dasar HAM telah dilanggar.
NPM : 2405081018
MATKUL : PKN
A.
Isi Artikel:
Artikel menyoroti kemunduran penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Pelanggaran HAM masa lalu tidak dituntaskan, kebebasan sipil dibatasi, diskriminasi dan kekerasan di Papua meningkat, serta ada indikasi kuat kembalinya otoritarianisme.
Analisis:
Penegakan HAM di Indonesia masih terhambat oleh:
• Impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.
• Politik kekuasaan yang mengabaikan keadilan substantif.
• Ketidaktegasan lembaga negara seperti pengadilan dan Komnas HAM dalam menindak pelanggaran.
Meski begitu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa menjadi titik terang yang menunjukkan bahwa publik masih sadar dan aktif dalam memperjuangkan HAM.
Hal Positif:
• Kesadaran masyarakat terhadap isu HAM meningkat.
• Aksi sosial dan perlawanan terhadap ketidakadilan menunjukkan daya hidup demokrasi.
• Indonesia sudah meratifikasi sebagian besar konvensi HAM internasional, meski implementasinya masih lemah.
B.
Analisis dari Nilai Budaya:
Demokrasi Indonesia bukan meniru mentah-mentah sistem Barat, tetapi berakar dari nilai-nilai adat seperti:
• Musyawarah dan mufakat (misalnya dalam budaya desa dan adat istiadat).
• Gotong royong, yang mencerminkan kerja sama sosial dan tanggung jawab kolektif.
• Kekeluargaan, sebagai landasan hubungan antarmanusia yang manusiawi.
Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan Yang Maha Esa:
Prinsip ini menegaskan bahwa:
• Demokrasi Indonesia tidak sekuler mutlak, melainkan berbasis moral dan etika spiritual.
• Kebebasan berpendapat dan beragama harus tetap dalam koridor penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
Pendapat Pribadi:
Prinsip ini penting agar demokrasi tidak menjadi alat hedonisme atau absolutisme mayoritas. Namun, perlu diwaspadai jika tafsir keagamaan disalahgunakan untuk membungkam kebebasan sipil.
C.
Realitas:
• Demokrasi prosedural memang berjalan (pemilu, lembaga perwakilan, kebebasan pers).
• Namun demokrasi substantif—yakni demokrasi yang menjamin keadilan sosial, HAM, dan keterlibatan publik secara sejati—masih belum terwujud optimal.
Apakah sesuai Pancasila dan UUD 1945?
• Belum sepenuhnya. Sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial) masih sering diabaikan.
• Pasal 28 UUD 1945 menjamin HAM, tetapi pelaksanaannya sering kali dilanggar oleh aparat atau pembuat kebijakan.
Contoh pelanggaran:
• Pembatasan demonstrasi damai.
• Diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
• Kriminalisasi aktivis.
D.
Sikap Saya:
• Kritik tajam dan penolakan. Anggota parlemen seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk agenda politik pribadi atau kelompok.
• Legitimasi parlemen berasal dari rakyat. Jika mereka menyalahgunakan amanah, rakyat berhak untuk mengevaluasi melalui mekanisme demokratis seperti pemilu atau tekanan publik.
• Pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Perlu penguatan lembaga pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.
E.
Pendapat:
• Kekuasaan karismatik, jika tidak dikontrol, bisa berubah menjadi alat manipulasi massa yang anti-demokrasi dan anti-HAM.
• Dalam masyarakat tradisional atau berbasis agama, tokoh-tokoh kharismatik bisa memengaruhi masyarakat secara emosional—bahkan menjurus pada kekerasan atau pengorbanan atas nama "pengabdian."
Hubungan dengan HAM di era demokrasi:
• Ini berbahaya karena bisa melanggar hak individu untuk berpikir bebas, berkeyakinan, dan menolak menjadi alat politik.
• HAM menekankan otonomi individu dan kesetaraan. Jika seseorang dipaksa untuk menjadi “tumbal” ideologi atau kepentingan tokoh karismatik, maka prinsip dasar HAM telah dilanggar.
Nama:Anand Fauqo Yuzacky
NPM :2405081020
Prodi :D3 Teknik Sipil
Jawaban:
A. Penegakan HAM & Hal Positif dari Artikel
Artikel menunjukkan buruknya penegakan HAM di Indonesia pada 2019: pelanggaran HAM berat tak diselesaikan, kebebasan sipil dibatasi, diskriminasi masih terjadi, dan Papua penuh pelanggaran.
Hal positif:Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM, ada reformasi hukum, dan gerakan masyarakat sipil mulai bangkit.
B. Demokrasi & Nilai Budaya serta Ke-Tuhanan
Demokrasi Indonesia seharusnya berbasis nilai adat seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi.
Prinsip Ke-Tuhanan Harusnya menjadikan moral, keadilan, dan etika sebagai dasar kebijakan—bukan hanya simbol agama.
C. Praktik Demokrasi Saat Ini
Belum sepenuhnya sesuai Pancasila dan UUD 1945. Kebebasan berpendapat dibatasi, ketimpangan sosial masih tinggi, dan HAM belum dijunjung tinggi secara konsisten.
D. Wakil Rakyat Menyimpang dari Kepentingan Rakyat
Sikap: Menolak dan mengkritisi. Mereka harus diawasi, diberi sanksi politik, dan dikontrol rakyat agar tetap menjalankan mandat.
E. Kekuasaan Kharismatik yang Menyesatkan
Pemimpin yang menggunakan kharisma untuk tujuan pribadi melanggar HAM. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dibatasi hukum dan tak boleh manipulatif. Loyalitas rakyat tidak boleh disalahgunakan.
NPM :2405081020
Prodi :D3 Teknik Sipil
Jawaban:
A. Penegakan HAM & Hal Positif dari Artikel
Artikel menunjukkan buruknya penegakan HAM di Indonesia pada 2019: pelanggaran HAM berat tak diselesaikan, kebebasan sipil dibatasi, diskriminasi masih terjadi, dan Papua penuh pelanggaran.
Hal positif:Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM, ada reformasi hukum, dan gerakan masyarakat sipil mulai bangkit.
B. Demokrasi & Nilai Budaya serta Ke-Tuhanan
Demokrasi Indonesia seharusnya berbasis nilai adat seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi.
Prinsip Ke-Tuhanan Harusnya menjadikan moral, keadilan, dan etika sebagai dasar kebijakan—bukan hanya simbol agama.
C. Praktik Demokrasi Saat Ini
Belum sepenuhnya sesuai Pancasila dan UUD 1945. Kebebasan berpendapat dibatasi, ketimpangan sosial masih tinggi, dan HAM belum dijunjung tinggi secara konsisten.
D. Wakil Rakyat Menyimpang dari Kepentingan Rakyat
Sikap: Menolak dan mengkritisi. Mereka harus diawasi, diberi sanksi politik, dan dikontrol rakyat agar tetap menjalankan mandat.
E. Kekuasaan Kharismatik yang Menyesatkan
Pemimpin yang menggunakan kharisma untuk tujuan pribadi melanggar HAM. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dibatasi hukum dan tak boleh manipulatif. Loyalitas rakyat tidak boleh disalahgunakan.
RAID MUHAMMAD FAHMI
2405081011
D3 TEKNIK SIPIL ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
A. Artikel tersebut menjabarkan betapa lemahnya penegakan ham di indonesia seperti beberapa kasus ham yang terselesaikan, diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan orang tua
Analisis:
Artikel ini menunjukan bahwa indonesia masih sangat tidak proper dalam memastikan keadilan dan kebenaran dan pemulihan korban ham yang mana ini sangat merugikan orang yang terlanggar hamnya
Hal positif:
Adanya kesadaran/kebangkitan
masyarakat sebagai kontrol sosial
Berapa upaya reformasi dibidang hukum dan keamanan masihh berlangsung
B.
Indonesia memiliki budaya yang sangat kuat dalam nilai-nilai budaya seperti gotong royong, mufakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar yang kuat bahwa keputusan dan kepentingan umum menjadi hal utama/yang ditekankan
Demokrasi Indonesia tidak hanya berdasar pada suara terbanyak, tetapi juga harus berdasarkan moral, etika, dan nilai-nilai ketuhanan. Artinya, kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
C.
demokrasi Indonesia saat ini masih belum terlalu sesuai Pancasila dan UUD 1945. Banyak kebijakan dan tindakan negara yang tidak berpihak pada keadilan sosial dan masih membatasi kebebasan berpendapat serta berkumpul. Kasus-kasus pelanggaran HAM, kekerasan aparat, serta minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi bukti bahwa implementasi
D.
Saya tidak setuju/sangat menolak. Karna hal tersebut mengkhianati amanat rakyat sebagai wakil. Dapat merusak tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.
E.
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepetentingan sempit seperti itu dapat sangat berbahaya bagi demokrasi indonesia dan ham. Mereka mengeksploitasi emosi rakyat dan keyakinan rakyat demi agenda mereka yang kurang bermanfaat bagi masyarakat
Hal tersebut bertentangan dengan prinsip HAM karena:
Mengabaikan hak rakyat untuk berpikir dan memilih secara bebas.
Merampas hak individu atas keamanan dan keadilan.
Menyuburkan budaya anti-demokrasi dan ketundukan buta.
2405081011
D3 TEKNIK SIPIL ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
A. Artikel tersebut menjabarkan betapa lemahnya penegakan ham di indonesia seperti beberapa kasus ham yang terselesaikan, diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan orang tua
Analisis:
Artikel ini menunjukan bahwa indonesia masih sangat tidak proper dalam memastikan keadilan dan kebenaran dan pemulihan korban ham yang mana ini sangat merugikan orang yang terlanggar hamnya
Hal positif:
Adanya kesadaran/kebangkitan
masyarakat sebagai kontrol sosial
Berapa upaya reformasi dibidang hukum dan keamanan masihh berlangsung
B.
Indonesia memiliki budaya yang sangat kuat dalam nilai-nilai budaya seperti gotong royong, mufakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar yang kuat bahwa keputusan dan kepentingan umum menjadi hal utama/yang ditekankan
Demokrasi Indonesia tidak hanya berdasar pada suara terbanyak, tetapi juga harus berdasarkan moral, etika, dan nilai-nilai ketuhanan. Artinya, kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
C.
demokrasi Indonesia saat ini masih belum terlalu sesuai Pancasila dan UUD 1945. Banyak kebijakan dan tindakan negara yang tidak berpihak pada keadilan sosial dan masih membatasi kebebasan berpendapat serta berkumpul. Kasus-kasus pelanggaran HAM, kekerasan aparat, serta minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi bukti bahwa implementasi
D.
Saya tidak setuju/sangat menolak. Karna hal tersebut mengkhianati amanat rakyat sebagai wakil. Dapat merusak tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.
E.
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepetentingan sempit seperti itu dapat sangat berbahaya bagi demokrasi indonesia dan ham. Mereka mengeksploitasi emosi rakyat dan keyakinan rakyat demi agenda mereka yang kurang bermanfaat bagi masyarakat
Hal tersebut bertentangan dengan prinsip HAM karena:
Mengabaikan hak rakyat untuk berpikir dan memilih secara bebas.
Merampas hak individu atas keamanan dan keadilan.
Menyuburkan budaya anti-demokrasi dan ketundukan buta.
Nama: M. Faza Ramadhani Ridwan
NPM : 2405081008
A. Artikel ini nunjukin kalau penegakan HAM di Indonesia selama 2019 masih banyak masalah. Pelanggaran HAM lama belum tuntas, kebebasan warga makin dibatasi, dan diskriminasi masih ada, terutama di Papua dan terhadap perempuan. Banyak korban yang belum dapat keadilan.
Tapi ada juga hal positif. Misalnya, Indonesia sudah ikut hampir semua perjanjian HAM internasional. Gerakan mahasiswa dan masyarakat mulai bangkit lagi, jadi harapan baru untuk mengawasi pemerintah dan memperjuangkan hak.
B. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan itu bagus, karena mengajak kita untuk berpolitik dengan etika, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Tapi harus dijalankan dengan adil. Semua agama harus dihargai, dan jangan sampai dijadikan alasan untuk menekan kelompok tertentu.
Artinya, demokrasi harus tetap adil dan menghormati perbedaan.
C. Secara aturan, iya. Tapi kenyataannya masih belum. Masih ada pelanggaran HAM, suara rakyat sering nggak didengar, dan banyak kebijakan yang nggak berpihak ke masyarakat kecil.
Jadi, praktiknya masih jauh dari semangat Pancasila dan UUD 1945.
D. Itu jelas mengecewakan. Mereka dipilih untuk mewakili rakyat, bukan buat kepentingan pribadi atau partainya. Kalau kayak gitu terus, kepercayaan masyarakat bisa hilang.
Rakyat harus berani bersuara, mengawasi, dan menuntut tanggung jawab mereka.
E. Itu bahaya. Nggak boleh ada yang memanfaatkan kepercayaan dan emosi rakyat buat hal-hal yang merugikan mereka sendiri. Apalagi kalau sampai rakyat dijadikan tumbal.
Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan itu harus dipakai untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya. Hak asasi manusia harus tetap dijaga, siapa pun yang berkuasa
Abel Septia Ningsih
2405081001
D3 Teknik Sipil
A. Di dalam artikel menyebutkan bahwa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak agenda HAM mengalami kamacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Analisis: Dalam artikel sangat menunjukan bahwa lemahnya penegakan HAM di Indonesia pada tahun itu, karena KOMNAS HAM mencatat masih banyak yang perlu di lakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM dan penanganan konflik sumber daya alam.
Hal positif yang bisa diambil adalah sebagai masyarakat sipil yang berperan penting sebagai pilar penegakan HAM kita harus lebih berani untuk menyuarakan pendapat.
B. Demokrasi di Indonesia tidak hanya mengadopsi sistem politik dari Barat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal. Masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, memiliki tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan praktik demokrasi modern yang mengutamakan kesetaraan, kebebasan berpendapat.
C. Praktik demokrasi Indonesia secara formal mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan HAM. Namun, dalam tataran implementasi, masih terdapat ketimpangan dan tantangan, seperti dominasi elit politik, korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Upaya perbaikan terus dilakukan, tetapi diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya menjalankan mandat untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik semata. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik kepentingan, di mana anggota parlemen lebih mengutamakan agenda politik tertentu, bahkan kadang mengarah pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini dapat merugikan masyarakat, karena aspirasi dan kebutuhan nyata rakyat tidak terwakili secara optimal.
Saya berpendapat bahwa masyarakat harus lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kinerja parlemen, serta menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Parlemen juga harus lebih berani bersikap kritis terhadap pemerintah dan tidak sekadar menjadi “stempel” kebijakan yang tidak pro-rakyat. Selain itu, perlu penguatan mekanisme hukum dan etika politik agar anggota parlemen benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat, bukan hanya kepada partai politik atau kelompok tertentu
E. Hubungan antara kekuasaan kharismatik dan HAM pada era demokrasi saat ini sangat krusial. Kekuasaan karismatik akan tetap diakui selama masyarakat merasakan manfaat dan keadilan dari kepemimpinan tersebut. Namun, jika kekuasaan ini digunakan untuk mengeksploitasi emosi dan loyalitas rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, maka legitimasi moralnya akan hilang dan dapat menimbulkan konflik sosial serta pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan karismatik harus diimbangi dengan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan korban atau tumbal di tengah masyarakat.
2405081001
D3 Teknik Sipil
A. Di dalam artikel menyebutkan bahwa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak agenda HAM mengalami kamacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Analisis: Dalam artikel sangat menunjukan bahwa lemahnya penegakan HAM di Indonesia pada tahun itu, karena KOMNAS HAM mencatat masih banyak yang perlu di lakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM dan penanganan konflik sumber daya alam.
Hal positif yang bisa diambil adalah sebagai masyarakat sipil yang berperan penting sebagai pilar penegakan HAM kita harus lebih berani untuk menyuarakan pendapat.
B. Demokrasi di Indonesia tidak hanya mengadopsi sistem politik dari Barat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal. Masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, memiliki tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan praktik demokrasi modern yang mengutamakan kesetaraan, kebebasan berpendapat.
C. Praktik demokrasi Indonesia secara formal mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan HAM. Namun, dalam tataran implementasi, masih terdapat ketimpangan dan tantangan, seperti dominasi elit politik, korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Upaya perbaikan terus dilakukan, tetapi diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya menjalankan mandat untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik semata. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik kepentingan, di mana anggota parlemen lebih mengutamakan agenda politik tertentu, bahkan kadang mengarah pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini dapat merugikan masyarakat, karena aspirasi dan kebutuhan nyata rakyat tidak terwakili secara optimal.
Saya berpendapat bahwa masyarakat harus lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kinerja parlemen, serta menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Parlemen juga harus lebih berani bersikap kritis terhadap pemerintah dan tidak sekadar menjadi “stempel” kebijakan yang tidak pro-rakyat. Selain itu, perlu penguatan mekanisme hukum dan etika politik agar anggota parlemen benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat, bukan hanya kepada partai politik atau kelompok tertentu
E. Hubungan antara kekuasaan kharismatik dan HAM pada era demokrasi saat ini sangat krusial. Kekuasaan karismatik akan tetap diakui selama masyarakat merasakan manfaat dan keadilan dari kepemimpinan tersebut. Namun, jika kekuasaan ini digunakan untuk mengeksploitasi emosi dan loyalitas rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, maka legitimasi moralnya akan hilang dan dapat menimbulkan konflik sosial serta pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan karismatik harus diimbangi dengan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan korban atau tumbal di tengah masyarakat.
Wahyu Pratama
2405081017
D3 Teknik Sipil
A. Isi artikel menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Banyak kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan, kebebasan sipil dibatasi, dan diskriminasi masih terjadi, terutama terhadap perempuan dan masyarakat Papua. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mengkritisi lemahnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat.
analisis:
Penegakan HAM tidak hanya terhambat oleh lemahnya sistem hukum, tetapi juga oleh ketidakseriusan politik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran. Pemerintah sering kali memilih jalan damai melalui rekonsiliasi tanpa keadilan substantif, yang justru membuka ruang impunitas. Ini menjadi tanda lemahnya supremasi hukum dan minimnya perlindungan terhadap warga negara
hal positif:
Munculnya gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan kekuatan perlawanan terhadap kebijakan yang menindas.
B. Kalau kita lihat dari budaya lokal, demokrasi itu sebenarnya udah hidup sejak dulu. Contohnya seperti musyawarah dan mufakat dalam adat desa, gotong royong, dan toleransi antarwarga. Tapi sekarang praktik demokrasi kita malah banyak diwarnai kepentingan elit politik.
Menurut saya, nilai-nilai asli kita seperti kebersamaan dan keadilan sosial itu harus dihidupkan lagi dalam demokrasi modern. Demokrasi bukan cuma soal pemilu atau kursi kekuasaan, tapi soal partisipasi semua orang dan menghargai suara rakyat
C. Prinsip ini penting banget. Demokrasi Indonesia itu unik karena punya dasar moral dan spiritual. Tapi yang jadi masalah, prinsip ini kadang disalahgunakan. Misalnya, kelompok tertentu merasa paling benar dan memaksakan pandangan agamanya ke orang lain.
Menurut saya, demokrasi yang ber-Ketuhanan itu seharusnya justru melindungi kebebasan beragama, bukan menindas kelompok minoritas. Jadi, nilai Ketuhanan harus mendorong sikap toleransi, adil, dan anti-diskriminasi, bukan jadi alat politik.
D. belum sepenuhnya. Pancasila dan UUD 1945 sangat menjunjung tinggi HAM dan demokrasi, tapi pelaksanaannya masih banyak yang jauh dari ideal.contohnya Kebebasan berpendapat masih dibatasi
E. kecewa dan menolak.
Parlemen seharusnya mewakili rakyat, bukan jadi alat partai atau segelintir elit. Kalau mereka cuma pakai nama rakyat tapi kebijakannya merugikan masyarakat, berarti mereka mengkhianati mandat demokrasi.
F. sangat berbahaya ketika tokoh adat atau agama pakai pengaruhnya buat gerakkan massa demi tujuan yang gak jelas atau bahkan merugikan rakyat, itu udah keluar dari nilai demokrasi dan HAM.
2405081017
D3 Teknik Sipil
A. Isi artikel menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Banyak kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan, kebebasan sipil dibatasi, dan diskriminasi masih terjadi, terutama terhadap perempuan dan masyarakat Papua. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mengkritisi lemahnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat.
analisis:
Penegakan HAM tidak hanya terhambat oleh lemahnya sistem hukum, tetapi juga oleh ketidakseriusan politik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran. Pemerintah sering kali memilih jalan damai melalui rekonsiliasi tanpa keadilan substantif, yang justru membuka ruang impunitas. Ini menjadi tanda lemahnya supremasi hukum dan minimnya perlindungan terhadap warga negara
hal positif:
Munculnya gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan kekuatan perlawanan terhadap kebijakan yang menindas.
B. Kalau kita lihat dari budaya lokal, demokrasi itu sebenarnya udah hidup sejak dulu. Contohnya seperti musyawarah dan mufakat dalam adat desa, gotong royong, dan toleransi antarwarga. Tapi sekarang praktik demokrasi kita malah banyak diwarnai kepentingan elit politik.
Menurut saya, nilai-nilai asli kita seperti kebersamaan dan keadilan sosial itu harus dihidupkan lagi dalam demokrasi modern. Demokrasi bukan cuma soal pemilu atau kursi kekuasaan, tapi soal partisipasi semua orang dan menghargai suara rakyat
C. Prinsip ini penting banget. Demokrasi Indonesia itu unik karena punya dasar moral dan spiritual. Tapi yang jadi masalah, prinsip ini kadang disalahgunakan. Misalnya, kelompok tertentu merasa paling benar dan memaksakan pandangan agamanya ke orang lain.
Menurut saya, demokrasi yang ber-Ketuhanan itu seharusnya justru melindungi kebebasan beragama, bukan menindas kelompok minoritas. Jadi, nilai Ketuhanan harus mendorong sikap toleransi, adil, dan anti-diskriminasi, bukan jadi alat politik.
D. belum sepenuhnya. Pancasila dan UUD 1945 sangat menjunjung tinggi HAM dan demokrasi, tapi pelaksanaannya masih banyak yang jauh dari ideal.contohnya Kebebasan berpendapat masih dibatasi
E. kecewa dan menolak.
Parlemen seharusnya mewakili rakyat, bukan jadi alat partai atau segelintir elit. Kalau mereka cuma pakai nama rakyat tapi kebijakannya merugikan masyarakat, berarti mereka mengkhianati mandat demokrasi.
F. sangat berbahaya ketika tokoh adat atau agama pakai pengaruhnya buat gerakkan massa demi tujuan yang gak jelas atau bahkan merugikan rakyat, itu udah keluar dari nilai demokrasi dan HAM.
Nama : Annisa Eka Cahyati
NPM : 2405081027
PRODI : D3 TEKNIK SIPIL ABG
A. Artikel tersebut menyoroti tantangan dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, di mana peran masyarakat sangat penting. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan pelanggaran dan mendukung lembaga HAM. Penegakan HAM masih terhambat oleh kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil.
Adapun hal positifnya, meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab individu dalam melindungi HAM.
Memahami pentingnya saling menghormati untuk menciptakan harmoni sosial.
B. Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong. Prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" mendukung toleransi dan keadilan dalam demokrasi. Secara keseluruhan, demokrasi yang berlandaskan nilai budaya dan Ketuhanan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia (HAM). Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan penghormatan terhadap HAM.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dari kepentingan masyarakat adalah sangat kritis. Masyarakat perlu tetap kritis dan aktif mengawasi kinerja wakil mereka.
E. Pendapat saya tentang pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat adalah mereka sering menggunakan tradisi dan agama untuk memanipulasi rakyat, yang dapat mengarah pada tindakan yang merugikan, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk melawan manipulasi. Jadi, kekuasaan kharismatik yang mengeksploitasi rakyat berpotensi berbahaya dan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.
NPM : 2405081027
PRODI : D3 TEKNIK SIPIL ABG
A. Artikel tersebut menyoroti tantangan dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, di mana peran masyarakat sangat penting. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan pelanggaran dan mendukung lembaga HAM. Penegakan HAM masih terhambat oleh kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil.
Adapun hal positifnya, meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab individu dalam melindungi HAM.
Memahami pentingnya saling menghormati untuk menciptakan harmoni sosial.
B. Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong. Prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" mendukung toleransi dan keadilan dalam demokrasi. Secara keseluruhan, demokrasi yang berlandaskan nilai budaya dan Ketuhanan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia (HAM). Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan penghormatan terhadap HAM.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dari kepentingan masyarakat adalah sangat kritis. Masyarakat perlu tetap kritis dan aktif mengawasi kinerja wakil mereka.
E. Pendapat saya tentang pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat adalah mereka sering menggunakan tradisi dan agama untuk memanipulasi rakyat, yang dapat mengarah pada tindakan yang merugikan, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk melawan manipulasi. Jadi, kekuasaan kharismatik yang mengeksploitasi rakyat berpotensi berbahaya dan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.