MKU PKN KIMIA B GENAP 2024/2025

Fitra Rizqi Ramadhani
2217011087
Kelas B

Dalam video tersebut membahas tentang betapa pentingnya peran negara hukum di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh seorang ahli hukum atau akademisi. Pembicara menekankan transisi dari hukum tradisional menuju kerangka hukum modern, yang dianggap krusial untuk mengatasi kompleksitas masyarakat saat ini. Struktur hukum yang terorganisir menjadi kebutuhan mendasar untuk mencapai tata kelola yang baik dan ketertiban sosial.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, pembicara menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menuntut adanya kerangka legal yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan konstitusional ini dipandang esensial untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pemerintahan. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban di Indonesia.

Pembicara juga memberikan peringatan mengenai potensi manipulasi hukum apabila negara hukum yang kuat tidak berhasil dibangun. Individu yang korup dapat memanfaatkan celah hukum, merusak integritas sistem hukum. Disintegrasi tatanan hukum ini dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat, sehingga diperlukan sistem hukum yang waspada dan terstruktur dengan baik.

Reformasi hukum yang signifikan sejak tahun 1998 menjadi poin penting berikutnya. Reformasi ini, yang dipicu oleh perubahan politik, bertujuan untuk mendemokratisasi dan mendesentralisasi sistem hukum agar lebih transparan dan akuntabel. Perkembangan ini dianggap krusial untuk merespons tuntutan masyarakat sipil dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Terakhir, diskusi menyoroti peran penting organisasi masyarakat sipil pasca-reformasi dalam mengawasi praktik hukum di Indonesia. Munculnya kelompok seperti Indonesia Org Sumwots dan ITW menunjukkan representasi kepentingan publik dan pengawasan terhadap proses hukum. Keterlibatan masyarakat sipil dan pengawasan publik dipandang sebagai katalisator penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas sistem hukum demi kepentingan masyarakat luas.

Nama : Nabila Sakhi Az-zahra
NPM : 2217011052
Kelas : B
Prodi : Kimia

Video "Supremasi Hukum Bagian 2" melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam video ini, dijelaskan bahwa supremasi hukum bukan hanya sekadar menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi, tetapi juga memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah perlunya penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Artinya, hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan. Penegakan hukum yang adil akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Video ini juga menekankan bahwa supremasi hukum harus didukung oleh integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Tanpa integritas, penegakan hukum bisa menjadi alat untuk kepentingan tertentu, bukan untuk keadilan. Oleh karena itu, reformasi dalam tubuh institusi penegak hukum menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai mahasiswa, kita diajak untuk memahami bahwa supremasi hukum bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Kita harus kritis terhadap pelaksanaan hukum di sekitar kita dan berperan aktif dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang adil dan transparan. Dengan begitu, kita turut serta dalam membangun negara hukum yang sejati, di mana keadilan dan kebenaran menjadi landasan utama.

NAMA : ADESYA TRIE ZAKINAH
NPM    : 2217011082
KELAS: KIMIA B

Video ini mengulas urgensi peran negara hukum dalam membangun tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan tertib. Narasumber menggaris bawahi perlunya peralihan dari sistem hukum adat menuju sistem hukum modern yang lebih mampu menjawab tantangan kompleksitas sosial masa kini. Ketersediaan perangkat hukum yang tertata dengan baik dipandang sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menciptakan stabilitas sosial.

Dalam paparannya, ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Konstitusi ini menuntut pengembangan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menopang kesejahteraan rakyat serta mendukung jalannya pemerintahan yang efisien. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai panduan dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. Selain itu turut diingatkan terkait risiko penyalahgunaan hukum jika landasan negara hukum tidak diperkuat. Celah dalam sistem hukum berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya melemahkan integritas hukum dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang kokoh dan mampu mengantisipasi potensi manipulasi.

Periode reformasi pasca-1998 menjadi momentum penting dalam upaya pembenahan sistem hukum Indonesia. Reformasi ini mendorong lahirnya sistem hukum yang lebih demokratis, terbuka, dan akuntabel, sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut transparansi dan perlindungan hukum yang adil. Pembaruan ini juga mendorong desentralisasi, sehingga penegakan hukum menjadi lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Selain itu, video ini menyoroti kontribusi organisasi masyarakat sipil yang semakin aktif dalam mengawasi jalannya hukum setelah reformasi. Keberadaan kelompok-kelompok seperti ICW, Police watch, dan MAPPI memperlihatkan keterlibatan publik dalam memastikan proses hukum berjalan dengan akuntabilitas dan berpihak pada kepentingan umum. Keterlibatan ini dipandang sebagai elemen vital untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan memperkuat kualitas demokrasi.

Nama : Nuril Dewita Alfajriah
NPM : 2217011155
Kelas : B
Prodi : S-1 Kimia

Berdasarkan video berjudul “Supremasi Hukum” bagian 2 dijelaskan bahwa hukum dalam kehidupan modern memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu, karena kompleksitas masyarakat saat ini tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan hukum adat atau hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, hukum modern hadir sebagai sistem yang sengaja dirancang untuk menjadi pijakan dalam menata kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, memerlukan sistem hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi juga berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjawab tantangan zaman. Jika sistem hukum kita masih dijalankan secara kaku, hanya berdasarkan bacaan teks undang-undang tanpa pemahaman konteks dan nilai keadilan, maka celah hukum akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sudah banyak terjadi, di mana hukum justru menjadi alat permainan oknum koruptor yang dibantu oleh para pengacara untuk menghindari jeratan hukum. Maka, supremasi hukum bukan hanya soal penegakan aturan, tapi juga soal bagaimana hukum dijalankan secara adil, bijaksana, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Reformasi tahun 1998 menjadi momentum penting dalam membuka jalan bagi pembaruan hukum di Indonesia. Dua hal utama yang menjadi sorotan reformasi adalah demokratisasi dan desentralisasi. Kedua proses ini menuntut hukum agar lebih responsif, terbuka, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hukum pun semakin nyata dengan lahirnya lembaga-lembaga independen seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan MAPPI. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai mata publik yang ikut mengawasi jalannya hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan. Ini membuktikan bahwa masyarakat tidak lagi pasif, tetapi aktif dalam mengawal supremasi hukum agar hukum benar-benar menjadi alat pembela kebenaran, bukan alat kekuasaan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dan calon intelektual bangsa, kita perlu terus mendorong agar hukum dijalankan secara substantif, tidak hanya formalitas, agar tercipta keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

NAMA : ANANDA SUCI R
NPM : 2217011075
KELAS : B

Video ini membahas secara singkat dan jelas tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam video dijelaskan bahwa Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui proses panjang yang dimulai dari sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945. Proses perumusan tersebut melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Mr. Mohammad Yamin, yang masing-masing memberikan gagasan mengenai dasar negara. Akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi lima sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Video ini juga menyoroti makna Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, serta menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penyampaian yang singkat, visual yang menarik, dan bahasa yang mudah dipahami, video ini efektif memberikan pemahaman dasar mengenai sejarah, proses, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran bagi pelajar maupun masyarakat umum.

Nama: Ulfi Mira Sasmita
NPM: 2217011057
Kelas:B
Prodi: Kimia

Supremasi hukum di Indonesia tidak dapat dipahami secara luas sebagai ketaatan semata terhadap peraturan tertulis, melainkan harus dimaknai sebagai suatu sistem hukum yang hidup dan dinamis, yang mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hukum di Indonesia merupakan bentuk hukum interaksional, di mana norma hukum tidak hanya terbentuk dari proses legislasi formal, tetapi juga lahir melalui interaksi sosial yang merefleksikan kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat. Pengakuan konstitusional terhadap hukum adat menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat responsif dan inklusif, mampu mengakomodasi kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Konstitusi, khususnya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada prinsip hukum, seperti kejelasan hierarki peraturan, keadilan dalam proses hukum, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan signifikan. Munculnya isu-isu kontemporer seperti digitalisasi yang membutuhkan regulasi di ruang siber, tekanan globalisasi yang menuntut penyesuaian hukum dengan standar internasional, serta tuntutan perlindungan hak minoritas dalam masyarakat yang majemuk, menunjukkan kompleksitas sistem hukum yang harus terus beradaptasi.

Salah satu persoalan mendasar dalam supremasi hukum di Indonesia adalah fenomena korupsi yang sistemik, mencerminkan lemahnya penegakan hukum, tidak efektifnya pengawasan, dan belum terbentuknya budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat. Meskipun reformasi 1998 membawa angin segar melalui amandemen konstitusi, pemilu langsung, dan desentralisasi pemerintahan, perubahan ini juga membuka celah baru bagi penyalahgunaan kekuasaan, terutama di tingkat lokal. Hal ini memperlihatkan paradoks demokrasi di mana perluasan kebebasan politik tidak selalu diiringi dengan peningkatan akuntabilitas hukum.

Tantangan masa kini juga mencakup kebutuhan untuk menjamin perlindungan data pribadi di era digital, menjaga integritas hukum dalam konteks desentralisasi, serta mengintegrasikan ketentuan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum harus dilakukan secara komprehensif melalui pembentukan budaya hukum sejak dini melalui pendidikan karakter, reformasi birokrasi berdasarkan prinsip meritokrasi, serta penguatan kelembagaan hukum yang independen. Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang kohesif dan efektif.

Nama : Nandia Primadina
NPM : 2217011031
Kelas : B
Prodi : Kimia

Hukum dalam masyarakat modern berfungsi sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata kehidupan negara dan masyarakat secara menyeluruh. Perkembangan zaman menuntut hadirnya struktur hukum baru yang mampu menjadi sandaran dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Indonesia sebagai negara hukum. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum dengan menekankan demokratisasi dan desentralisasi yang memungkinkan kekuasaan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Perubahan ini menandai upaya memperkuat kedaulatan rakyat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Pembangunan masyarakat madani juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum melalui lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (IWC), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem hukum yang tertutup menuju sistem hukum yang terbuka dan partisipatif yang semakin memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Selain itu, hukum modern di Indonesia tidak hanya berperan sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai alat sosial-politik yang harus responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Sistem hukum yang keliru dan tekstual dapat menimbulkan malapetaka, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan karakteristik sosial budaya Indonesia.

Tirani Ajeng Utami
2217011065
Kimia B
Pada vidio ini menegaskan bahwa hukum dalam masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada customary law (hukum adat) atau interactional law (hukum yang lahir dari interaksi sosial biasa), karena kehidupan sosial-politik saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masyarakat tradisional. Dalam konteks masyarakat modern, hukum harus dirancang secara sadar dan sistematis, seperti hukum positif atau modern law—yang mampu mengantisipasi perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta tuntutan keadilan yang semakin kompleks. Di sinilah hukum berfungsi sebagai institusi pengatur sekaligus penjaga ketertiban dalam kehidupan negara. Sebagaimana dicantumkan dalam UUD RI 1945 republik Indonesia adalah negara hukum, maka pentingnya menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam membentuk dan menjalankan negara hukum. Ini mencerminkan gagasan bahwa hukum tidak bisa hanya menjadi kumpulan norma, tetapi harus adaptif dan berlandaskan pada rasionalitas ilmiah. Jika negara hukum tidak berbasis pada ilmu dan moralitas, maka yang terjadi adalah pelecehan hukum oleh aktor-aktor korup seperti politikus dan pengacara yang mempermainkan sistem demi kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan pentingnya substantive justice (keadilan substantif) dibanding sekadar procedural justice (keadilan prosedural). Salah satu poin kritis yang penting adalah soal cara berhukum yang keliru, yaitu pendekatan tekstual atau semata-mata mengeja undang-undang secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini berisiko menimbulkan ketidakadilan dan manipulasi hukum oleh pihak yang paham celah-celah yuridis. Ini adalah kritik terhadap pendekatan hukum positivistik yang kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial.
Reformasi 1998 dianggap sebagai momen krusial dalam peralihan sistem hukum Indonesia menuju tatanan yang lebih demokratis dan transparan. Dua agenda utama reformasi yaitu demokratisasi dan desentralisasi telah mengubah lanskap hukum dan pemerintahan, khususnya dalam mengurangi dominasi pusat dan memberi ruang partisipasi daerah serta masyarakat. Hal ini membuka peluang untuk memperbaiki sistem hukum yang selama Orde Baru kerap tertutup dan sentralistik. Materi ini juga mengapresiasi lahirnya masyarakat sipil (civil society) yang aktif mengawasi jalannya hukum, seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI. Kehadiran lembaga-lembaga swadaya ini menjadi indikator sehatnya demokrasi dan pentingnya kontrol horizontal terhadap aparat hukum. Mereka berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan yang dapat menekan penyimpangan hukum dan mendorong penegakan hukum yang akuntabel serta berpihak pada keadilan publik.

Nama : Mutiara Clariska Amanda
NPM : 2217011180
Kelas : B
Prodi : S1- Kimia

Video tersebut menyoroti mengenai peran penting hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks masyarakat modern yang kompleks. Pada awalnya, ketika masyarakat masih hidup secara sederhana, hukum tidaklah serumit saat ini karena banyak urusan diselesaikan berdasarkan kebiasaan (customary law). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan hukum yang tertulis, terstruktur, dan sengaja diciptakan semakin mendesak. Hukum modern tidak hanya menjadi sistem aturan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjalankan tatanan sosial dan politik negara.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Hal ini berarti setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum, bukan sekadar kekuasaan. Demi menciptakan negara hukum yang mampu melindungi dan membahagiakan rakyatnya, hukum harus dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa itu, hukum bisa disalahgunakan, misalnya menjadi tameng perlindungan bagi para koruptor yang lihai memanfaatkan celah hukum melalui jasa pengacara. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup—cara berhukum juga harus bermartabat dan adil. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting bagi pembenahan hukum di Indonesia. Semangat demokratisasi dan desentralisasi membuka ruang partisipasi publik yang lebih besar dalam mengawasi jalannya hukum. Munculnya organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan MAPPI menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum. Lembaga-lembaga ini hadir sebagai wujud kesadaran masyarakat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi mencegah penyimpangan kekuasaan dan penyelewengan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Rara Cahyani
2217011071
Kimia B

Dari video tersebut membahas lanjutan konsep supremasi hukum dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Hukum di Indonesia memiliki beberapa sumber, termasuk hukum adat atau hukum interaksional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia, termasuk demokratisasi dan desentralisasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI juga berperan dalam mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Dari hal ini pentingnya supremasi hukum sebagai prinsip dasar penegakan hukum yang menjamin keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi di Indonesia, serta kaitannya dengan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Video ini juga menekankan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, yang mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai supremasi hukum guna menjaga integritas nasional dan demokrasi. Pembahasan mencakup hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara serta pentingnya supremasi hukum sebagai landasan negara yang demokratis dan berkeadilan. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa supremasi hukum merupakan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Nama : Teli Hosana Marpaung
NPM: 2217011162
Kelas: B
Prodi : Kimia

Supremasi hukum adalah prinsip utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan, di mana hukum berlaku secara adil dan setara bagi semua warga negara tanpa pengecualian. Dalam praktiknya, hukum hadir dalam berbagai bentuk dan variasi, menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan negara. Baik dalam masyarakat tradisional maupun modern, hukum menjadi alat penting untuk menjaga ketertiban dan menjamin hak. Namun, jika masyarakat modern tetap bergantung sepenuhnya pada hukum adat (customary law) atau bahkan mengabaikan hukum nasional demi hukum internasional, maka keutuhan sistem hukum nasional akan terganggu. Oleh karena itu, kehidupan modern yang kompleks memerlukan sistem hukum yang tertib, rasional, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, supremasi hukum harus menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tidak boleh dibiarkan menjadi alat kekuasaan atau sekadar formalitas, karena jika itu terjadi, hukum akan menjadi mainan bagi para koruptor dan aktor-aktor jahat yang mempermainkan keadilan demi kepentingan pribadi. Untuk menciptakan lembaga hukum yang aman, adil, dan berpihak pada rakyat, penataan sistem hukum harus terus dilakukan melalui pembaruan hukum, penegakan yang konsisten, dan pembentukan institusi hukum yang transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan hukum yang memberi rasa aman dan bahagia bagi rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan negara.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, membuka era baru demokratisasi dan desentralisasi. Salah satu dampak positifnya adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan, yang diwujudkan melalui lahirnya berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia). Lembaga-lembaga ini berperan sebagai pengawal independen dalam penegakan hukum, mendorong transparansi, dan menjadi penghubung antara rakyat dan sistem hukum negara. Dengan kolaborasi antara negara, masyarakat, dan lembaga swadaya, diharapkan supremasi hukum tidak hanya menjadi cita-cita konstitusional, tetapi realitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Nama : Wardah Fauziah
NPM : 2257011003
Kelas : B

Video ini membahas pentingnya peran negara hukum dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan tertib. Narasumber menekankan bahwa Indonesia perlu beralih dari sistem hukum adat menuju sistem hukum modern agar lebih mampu menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Keberadaan aturan hukum yang tersusun dengan baik dianggap sangat penting untuk membangun pemerintahan yang efektif dan menjaga stabilitas masyarakat.

Dalam penjelasannya, ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar utama yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi ini mendorong agar pengembangan hukum dilakukan secara ilmiah dan mengikuti perkembangan teknologi, supaya bisa mendukung kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang efisien. Konstitusi tidak hanya menjadi aturan dasar, tapi juga menjadi pedoman dalam menegakkan keadilan dan ketertiban. Video ini juga mengingatkan bahwa jika sistem hukum tidak diperkuat, hukum bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Lemahnya sistem hukum bisa dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat, sehingga dibutuhkan hukum yang kuat dan bisa mencegah manipulasi.

Reformasi yang terjadi setelah tahun 1998 menjadi titik penting dalam perubahan sistem hukum di Indonesia. Reformasi ini mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih terbuka, adil, dan akuntabel sebagai respon atas tuntutan masyarakat akan transparansi dan perlindungan hukum. Selain itu, reformasi juga memperkuat sistem desentralisasi, sehingga penegakan hukum bisa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Video ini juga mengangkat peran penting organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya hukum setelah reformasi. Lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI menunjukkan bahwa masyarakat ikut terlibat aktif untuk memastikan hukum dijalankan dengan transparan dan berpihak pada kepentingan umum. Partisipasi publik ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat demokrasi.

Nama : Annisa Akhlatul Karimah
NPM : 2217011013
Kelas : B
Prodi : Kimia

Video “Supremasi Hukum Bagian 2” yang dipublikasikan oleh kanal GCED ISOLAedu merupakan lanjutan dari pembahasan mengenai supremasi hukum dalam konteks negara hukum Indonesia. Video ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

Dalam video ini, dijelaskan bahwa supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, di mana semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip negara hukum yang dibahas meliputi kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, keadilan hukum, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Video ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya independensi lembaga peradilan, dan budaya hukum masyarakat yang lemah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, video menekankan pentingnya pendidikan hukum yang baik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum.

Secara keseluruhan, “Supremasi Hukum Bagian 2” merupakan sumber edukatif yang baik untuk memahami dasar-dasar konsep supremasi hukum dalam sistem hukum Indonesia. Video ini cocok bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pentingnya hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

Nandia Devina Dwi Hendri
2217011171
Kimia B

Video ini menyoroti urgensi transisi sistem hukum dari yang berbasis pada hukum adat (customary law) dan hukum interaksional (interactional law) menuju pada sistem hukum yang disusun secara rasional dan terstruktur, yakni hukum positif atau modern law. Dalam konteks masyarakat tradisional yang homogen dan statis, hukum adat dan norma sosial informal cukup efektif dalam mengatur perilaku. Namun, dalam masyarakat modern yang kompleks, pluralistik, dan dinamis, jenis hukum tersebut dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang dirancang secara ilmiah dan sadar untuk menjawab tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial yang cepat, serta meningkatnya tuntutan terhadap keadilan yang menyeluruh.

Di sinilah hukum modern memainkan peran vital sebagai instrumen pengatur sekaligus penjaga keteraturan sosial. Konstitusi Indonesia, melalui UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), yang berarti segala aktivitas pemerintahan dan masyarakat harus berjalan di bawah supremasi hukum. Dalam negara hukum yang sehat, hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan yang harus ditaati, tetapi juga merupakan hasil perumusan rasional berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moralitas.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran para filsuf hukum seperti Gustav Radbruch dan Ronald Dworkin. Radbruch menekankan bahwa keadilan substansial (substantive justice) harus mengungguli kepatuhan pada norma tertulis bila hukum bertentangan dengan nilai-nilai moral. Demikian pula, Dworkin mengkritik positivisme hukum yang terlalu tekstual dan mendorong interpretasi hukum berdasarkan prinsip moral dan keadilan. Ini menjadi kritik tajam terhadap pendekatan legalistik semata, yang hanya mengeja undang-undang secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketika hukum dijalankan secara mekanistik tanpa mempertimbangkan makna di balik teks hukum, maka rentan dimanipulasi oleh aktor-aktor yang memahami celah yuridis, seperti politisi korup atau pengacara oportunis. Tanpa fondasi keilmuan dan moralitas yang kuat, supremasi hukum hanya menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung keadilan. Hal inilah yang memperlihatkan pentingnya orientasi pada substantive justice, yang menilai keadilan berdasarkan hasil dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, ketimbang procedural justice yang hanya fokus pada jalannya proses hukum secara formal.

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam upaya mereformulasi sistem hukum di Indonesia agar lebih demokratis, transparan, dan responsif. Dua agenda utama yang lahir dari gerakan reformasi yaitu demokratisasi dan desentralisasi berhasil mendesak perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan hukum nasional. Sistem hukum yang semula bersifat sentralistik dan elitis kini mulai terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, memberikan ruang bagi keterlibatan publik dalam pengawasan terhadap institusi hukum.

Munculnya organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan MAPPI menjadi penanda tumbuhnya civil society yang aktif dan kritis. Kehadiran mereka merupakan bentuk kontrol horizontal yang penting dalam sistem demokrasi modern, di mana kekuasaan tidak hanya diawasi secara vertikal melalui lembaga negara, tetapi juga secara lateral oleh kekuatan masyarakat. Konsep ini dikenal luas dalam teori governance modern sebagai bentuk checks and balances non-formal, yang memperkuat akuntabilitas serta integritas lembaga penegak hukum.

Dalam konteks global, praktik ini mirip dengan peran organisasi seperti Transparency International dan Human Rights Watch di negara-negara demokratis, yang mendorong keterbukaan dan menekan penyimpangan kekuasaan. Peran aktif masyarakat sipil dalam mengawasi hukum merupakan indikator penting dari kematangan demokrasi dan keberhasilan reformasi hukum.

Dengan demikian, hukum modern di Indonesia harus terus dikembangkan agar mampu menjawab tantangan zaman, berakar pada ilmu pengetahuan dan etika publik, serta berpihak pada keadilan substantif. Tanpa orientasi ini, hukum hanya akan menjadi instrumen formalitas yang mudah diselewengkan oleh kepentingan sempit dan jauh dari cita-cita keadilan sosial.

Khusnul Khotimah
2217011094
Kelas B

Isi video ini menyoroti pentingnya pergeseran sistem hukum Indonesia dari yang berbasis tradisi seperti hukum adat dan norma sosial informal, menuju sistem hukum positif yang disusun secara ilmiah dan rasional. Dalam masyarakat yang sederhana, norma-norma adat cukup efektif, tetapi dalam masyarakat modern yang beragam dan dinamis, dibutuhkan hukum yang lebih formal untuk menangani kompleksitas sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan terhadap keadilan yang komprehensif.

Hukum modern memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan harus didasarkan pada konstitusi serta prinsip moral dan keilmuan. Pandangan dari tokoh seperti Gustav Radbruch dan Ronald Dworkin mengkritisi pendekatan hukum yang hanya mengandalkan kepatuhan terhadap teks hukum tanpa memperhatikan nilai keadilan. Mereka menekankan pentingnya makna dan moralitas dalam interpretasi hukum agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan.

Reformasi tahun 1998 menjadi titik awal penting dalam pembenahan sistem hukum Indonesia, dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi. Ini membuka ruang bagi partisipasi publik serta pengawasan oleh masyarakat sipil. Organisasi seperti ICW dan MAPPI memainkan peran vital dalam mengawasi penegakan hukum secara independen. Peran ini mencerminkan praktik global, seperti yang dilakukan oleh Transparency International, dalam memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kesimpulannya, hukum modern di Indonesia harus terus diperkuat dengan pendekatan yang ilmiah dan beretika, serta berorientasi pada keadilan substantif. Tanpa hal tersebut, hukum hanya akan menjadi formalitas yang rawan diselewengkan.

Nama : Tiara Cahya Mukti
NPM : 2217011027
Kelas : B
Prodi : Kimia

SUPREMASI HUKUM
Penerapan hukum yang kaku dan hanya berfokus pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks dan nilai keadilan dapat membuka celah bagi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus-kasus di mana hukum digunakan sebagai alat oleh oknum koruptor untuk menghindari jeratan hukum menunjukkan perlunya penegakan hukum yang adil dan bijaksana. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam pembaruan hukum di Indonesia, dengan menekankan demokratisasi dan desentralisasi. Proses ini mendorong sistem hukum yang lebih terbuka dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Lahirnya lembaga-lembaga independen seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan MAPPI mencerminkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya hukum agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Sebagai generasi muda dan calon intelektual bangsa, penting bagi kita untuk terus mendorong agar hukum dijalankan secara substantif, tidak hanya sebagai formalitas. Dengan demikian, supremasi hukum dapat benar-benar menjadi alat pembela kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nama : Utari Rosaliani
NPM : 2217011140
Kelas : B
Prodi : Kimia

Supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam penegakan hukum yang adil, di mana hukum harus diterapkan secara setara untuk seluruh warga negara. Hukum harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta tidak hanya mengandalkan hukum adat atau internasional yang dapat merusak sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945, Indonesia harus memastikan bahwa hukum tidak disalahgunakan oleh kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum, penegakan yang konsisten, serta lembaga hukum yang transparan dan akuntabel untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi rakyat.

Reformasi 1998 membuka jalan bagi demokratisasi dan desentralisasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif mengawasi kekuasaan. Lahirnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan MAPPI menjadi pengawal independen dalam penegakan hukum, mendorong transparansi, dan mempererat hubungan antara rakyat dengan sistem hukum negara. Dengan kolaborasi antara negara, masyarakat, dan lembaga swadaya, diharapkan supremasi hukum dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Nama : Dwi Pauliyanna Safitri
NPM : 2217011061
Kelas: B
Prodi: Kimia

Hukum dalam masyarakat modern berperan sebagai lembaga pengatur yang menyeluruh, menyesuaikan diri dengan kompleksitas kehidupan masa kini. Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting, menandai era demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah berdasarkan asas otonomi, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat.

Peran hukum tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga sebagai alat sosial-politik yang harus responsif terhadap dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi. Partisipasi publik meningkat melalui kehadiran lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan MAPPI, yang berfungsi sebagai pengawas independen terhadap pelaksanaan hukum.

Hukum modern dituntut untuk adaptif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Ketergantungan berlebihan pada hukum adat atau hukum internasional tanpa penyesuaian dapat melemahkan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, supremasi hukum hanya dapat terwujud melalui pembaruan sistem hukum, penegakan hukum yang konsisten, dan kolaborasi antara negara, masyarakat, serta lembaga independen.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem hukum yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan rasa aman serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ilmadin nur alfita
2217011045
Kelas b
Kimia

Pada undang undang 1945 yng merujuk pada negara hukum yang memiliki berbasis ilmu pengetahuan yang menciptakan kesejahttaaan masyarakat dan ketertiban di indonesia


Hukum Berlaku untuk Semua: Tidak ada yang kebal terhadap hukum, baik individu maupun institusi negara.
Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, tetap, dan dapat diprediksi.
Proses Hukum yang Adil: Setiap warga negara berhak atas proses hukum yang adil dan tidak memihak.
Lembaga Peradilan yang Independen: Hakim dan pengadilan harus bebas dari intervensi politik.
Perlindungan Hak Asasi Manusia: Supremasi hukum melindungi hak dan kebebasan individu secara konstitusional.

Nama: Tiara Brazeski
NPM: 2217011118
Kelas: B
Prodi: Kimia

Video ini mengupas secara mendalam tentang supremasi hukum di Indonesia, dengan menyoroti berbagai jenis hukum yang berlaku di negara ini. Mulai dari hukum adat yang sifatnya lebih interaksional dan berkaitan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, hingga fondasi konstitusional yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Konsep supremasi hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bersifat adil dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, hukum adat tetap memiliki tempat yang penting, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi.

Transformasi Indonesia sebagai negara hukum semakin terasa pasca Reformasi 1998, yang membawa perubahan besar dalam hal demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Dalam proses ini, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI FHUI menjadi sangat krusial. LSM-LSM ini berfungsi sebagai agen pengawas yang tidak hanya memantau implementasi hukum, tetapi juga mendorong perubahan dalam sistem peradilan untuk mewujudkan keadilan yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dengan mengungkapkan pelanggaran hukum, korupsi, dan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Helena Pritricia Susanto
2217011023
B

Berikut resume saya terkait analisis video Video "Supremasi Hukum Bagian 2" oleh GCED ISOLAedu
Materi ini melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini menekankan bahwa supremasi hukum bukan hanya tentang keberadaan hukum itu sendiri, tetapi juga mengenai pelaksanaan dan penegakannya secara adil dan konsisten. Dalam konteks ini, supremasi hukum menjadi landasan utama dalam menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penegakan supremasi hukum memerlukan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Hal ini mencakup independensi lembaga peradilan, profesionalisme aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya hukum. Selain itu, pendidikan hukum kepada masyarakat juga penting agar setiap individu memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berperan dalam menciptakan budaya hukum yang kuat.

Tantangan dalam menerapkan supremasi hukum di Indonesia antara lain adalah praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta penguatan lembaga-lembaga pengawasan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran hukum juga sangat krusial dalam mewujudkan supremasi hukum yang sejati.

Dengan demikian, supremasi hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui pemahaman dan pelaksanaan supremasi hukum yang baik, diharapkan tercipta masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Nama : Shela Puspa Ningrum
Npm : 2217011134
Kelas : B
Kimia
Pada video berjudul “Supremasi Hukum” bagian 2 ini telah dijelaskan bahwa hukum dalam kehidupan modern memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu, karena kompleksitas masyarakat saat ini tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan hukum adat atau hukum tidak tertulis. Dalam kehidupan modern, peran hukum jauh lebih besar dibandingkan masa lalu karena kompleksitas masyarakat saat ini tidak bisa lagi diatur hanya dengan hukum adat atau hukum tidak tertulis. Oleh sebab itu, hukum modern hadir sebagai sistem yang sengaja dirancang untuk menjadi landasan dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Sebagai negara hukum sesuai amanat UUD 1945, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi juga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menghadapi tantangan zaman. Jika hukum dijalankan secara kaku hanya berdasarkan teks undang-undang tanpa memahami konteks dan nilai keadilan, maka celah hukum akan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hal ini sudah terjadi, di mana hukum justru menjadi alat bagi oknum koruptor yang dibantu pengacara untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, supremasi hukum bukan sekadar penegakan aturan, tetapi bagaimana hukum dijalankan secara adil, bijaksana, dan berpihak pada rakyat.

Reformasi 1998 menjadi momentum penting untuk pembaruan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi. Kedua proses ini menuntut hukum agar lebih responsif, terbuka, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hukum semakin nyata melalui lembaga independen seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan MAPPI yang berperan sebagai pengawas publik agar hukum tidak menyimpang dari keadilan. Ini menunjukkan masyarakat kini aktif mengawal supremasi hukum agar hukum benar-benar menjadi alat pembela kebenaran, bukan kekuasaan. Sebagai generasi muda dan calon intelektual bangsa, kita harus mendorong agar hukum dijalankan substantif, bukan hanya formalitas, demi keadilan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.

Supremasi hukum di Indonesia tidak cukup dipahami sebagai ketaatan pada peraturan tertulis, melainkan harus dimaknai sebagai sistem hukum yang hidup dan dinamis, mengintegrasikan hukum positif dengan nilai sosial yang berkembang. Hukum Indonesia bersifat interaksional, di mana norma hukum terbentuk tidak hanya dari legislasi formal tetapi juga dari interaksi sosial yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pengakuan konstitusional terhadap hukum adat menunjukkan sistem hukum Indonesia responsif dan inklusif, mampu mengakomodasi kearifan lokal di tengah modernisasi dan globalisasi.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum, yang berarti penyelenggaraan negara harus berdasarkan prinsip hukum seperti hierarki peraturan, keadilan proses hukum, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan besar, seperti regulasi digital, tekanan globalisasi yang menuntut penyesuaian hukum dengan standar internasional, dan perlindungan hak minoritas dalam masyarakat majemuk, yang menunjukkan kompleksitas sistem hukum yang harus terus beradaptasi.

Salah satu masalah utama supremasi hukum di Indonesia adalah korupsi sistemik yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum, pengawasan yang tidak efektif, dan belum terbentuknya budaya hukum kuat di masyarakat. Walaupun reformasi 1998 membawa perubahan seperti amandemen konstitusi, pemilu langsung, dan desentralisasi, hal ini juga membuka celah penyalahgunaan kekuasaan, terutama di tingkat lokal. Ini menunjukkan paradoks demokrasi di mana kebebasan politik tidak selalu diikuti peningkatan akuntabilitas hukum.

Tantangan sekarang termasuk perlindungan data pribadi di era digital, menjaga integritas hukum dalam desentralisasi, serta mengintegrasikan hukum internasional ke dalam sistem nasional. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembentukan budaya hukum sejak dini lewat pendidikan karakter, reformasi birokrasi berdasarkan meritokrasi, dan penguatan lembaga hukum independen. Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga penting untuk menciptakan sistem hukum yang kohesif dan efektif.

Nama : Kadek Wendi Septiani
NPM : 2217011018
Kelas : B

Video tersebut menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern yang kompleks, hukum adat tak lagi memadai. Maka, dibutuhkan hukum modern yang ilmiah, tertulis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebagai negara hukum menurut UUD 1945, Indonesia memerlukan sistem hukum berbasis ilmu pengetahuan dan keadilan substantif, bukan sekadar ketaatan pada teks undang-undang. Penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Reformasi 1998 menjadi titik penting pembaruan hukum melalui demokratisasi dan desentralisasi, yang menuntut keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Lembaga seperti ICW dan MAPPI muncul sebagai pengawas publik untuk memastikan hukum tidak disalahgunakan. Supremasi hukum berarti menjalankan hukum secara adil dan berpihak pada rakyat.

Selain itu, sistem hukum Indonesia bersifat dinamis dan interaksional, memadukan hukum positif dengan nilai sosial dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Meski Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti globalisasi, regulasi digital, dan perlindungan minoritas.

Tokoh seperti Gustav Radbruch dan Ronald Dworkin menekankan bahwa hukum harus dimaknai dengan nilai moral dan keadilan, bukan sekadar kepatuhan formal. Oleh karena itu, hukum Indonesia harus terus dibenahi agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu menjamin keadilan sejati.

Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas/Prodi : Kimia-B

Setelah menonton video tersebut, saya jadi lebih bmemahami betapa pentingnya prinsip ini dalam kehidupan bernegara. Supremasi hukum berarti bahwa hukum harus menjadi landasan tertinggi dalam mengatur semua tindakan, baik oleh rakyat biasa maupun oleh pejabat negara. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa tanpa supremasi hukum, kekuasaan bisa disalahgunakan, dan keadilan tidak akan bisa ditegakkan. Negara akan kacau jika hukum hanya berlaku untuk sebagian orang dan tidak ditegakkan secara konsisten. Negara-negara yang berhasil menegakkan supremasi hukum, serta dampak positif yang ditimbulkan. Misalnya, dengan supremasi hukum yang kuat, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena setiap kebijakan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Rakyat pun merasa lebih aman dan terlindungi karena hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Bahkan ketika terjadi pelanggaran, proses hukum akan tetap berjalan tanpa campur tangan pihak berkepentingan. Ini menunjukkan bahwa supremasi hukum juga menjadi landasan penting bagi penegakan demokrasi.

Penekanan bahwa supremasi hukum bukan hanya soal adanya aturan, tetapi juga bagaimana aturan itu ditegakkan. Artinya, lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus bekerja secara profesional, jujur, dan tidak memihak. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam menjaga supremasi hukum, yaitu dengan menghormati hukum, melapor jika ada pelanggaran, dan tidak main hakim sendiri. Dari video itu saya sadar bahwa supremasi hukum bukan sekadar teori, tapi harus menjadi praktik nyata yang dijalankan semua pihak demi keadilan dan ketertiban bersama.

Nama : Annisa Destinaria
NPM : 2217011100
Kelas : Kimia-B

Dalam berbagai variasi, hukum muncul sebagai lembaga tepercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Supremasi hukum dijelaskan sebagai prinsip yang menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi, di mana semua pihak, termasuk pemerintah, harus mengikuti hukum yang ada. Beberapa prinsip negara hukum yang dibahas mencakup kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan hukum, serta penerapan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Reformasi 1998 menjadi saat penting bagi perbaikan sistem hukum Indonesia, yang mendorong terciptanya demokratisasi dan desentralisasi.

Hal ini membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat serta pengawasan dari publik. Organisasi-organisasi seperti ICW dan MAPPI memiliki peran besar dalam memantau penegakan hukum secara independen. Peran mereka mencerminkan praktik global, seperti yang dilakukan oleh Transparency International, dalam meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Supremasi hukum merupakan tanggung jawab bersama semua pihak dalam masyarakat. Dengan pemahaman dan penerapan supremasi hukum yang tepat, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang adil, demokratis, dan makmur.

Nama : Agnes Cindy Arianty Br Karo Sekali
NPM : 2217011114
Kelas : B
Prodi : Kimia

Supremasi hukum adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dalam video “Supremasi Hukum Bagian 2,” ditegaskan bahwa supremasi hukum bukan sekadar menjadikan hukum sebagai aturan tertinggi, melainkan menuntut agar hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Hukum harus menjadi panglima, bukan alat kekuasaan.Dalam konteks kehidupan modern, peran hukum menjadi semakin penting dan kompleks. Hukum adat atau hukum tidak tertulis yang dulu cukup mengatur masyarakat tradisional, kini tidak lagi memadai dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, hukum modern dirancang sebagai sistem yang ilmiah dan rasional, agar mampu menata kehidupan masyarakat yang majemuk. Sebagai negara hukum yang diamanatkan dalam UUD 1945, Indonesia memerlukan sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, supremasi hukum hanya bisa terwujud jika penegak hukum memiliki integritas dan profesionalisme tinggi. Tanpa itu, hukum berisiko disalahgunakan demi kepentingan tertentu, seperti yang sering terjadi dalam kasus korupsi. Banyak celah hukum dimanfaatkan oleh oknum dengan bantuan pengacara untuk menghindari jeratan hukum, menjadikan hukum sebagai permainan elit, bukan pembela kebenaran. Karena itu, penegakan hukum harus bersifat substantif berorientasi pada keadilan sejati bukan sekadar formalitas prosedural.Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam mendorong pembaruan hukum di Indonesia. Dua agenda utama, yakni demokratisasi dan desentralisasi, menuntut agar sistem hukum lebih terbuka, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat kini tidak lagi pasif, melainkan aktif dalam mengawal jalannya hukum. Lembaga-lembaga independen seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan MAPPI hadir sebagai wujud partisipasi publik dalam menjaga supremasi hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan.

Penegakan hukum yang tidak diskriminatif—yang berlaku sama bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekuasaan—adalah kunci membangun kepercayaan publik. Jika keadilan ditegakkan secara merata, maka masyarakat akan percaya pada sistem hukum, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan pun dapat ditekan. Oleh karena itu, reformasi dalam tubuh institusi penegak hukum tidak bisa ditawar. Pembenahan dari dalam perlu terus didorong agar supremasi hukum benar-benar terwujud.Sebagai mahasiswa dan bagian dari generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan memperjuangkan tegaknya hukum yang adil. Supremasi hukum bukan hanya konsep teoritis dalam buku, tetapi harus diwujudkan dalam sikap kritis terhadap ketidakadilan, keberanian menyuarakan kebenaran, serta partisipasi aktif dalam mendorong transparansi dan reformasi hukum. Dengan begitu, kita ikut serta dalam membangun negara hukum yang sejati—di mana keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan menjadi nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama: Abdullah Fahd Yanuardi
NPM: 2217011004
Kelas: B
Prodi: Kimia

Supremasi hukum merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam era modern yang kompleks. Di masa lalu, masyarakat mungkin hanya membutuhkan hukum alam yang sederhana untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Namun, dalam konteks negara modern seperti Indonesia, dibutuhkan sistem hukum yang terstruktur dan disusun secara sengaja sebagai pranata sosial dan politik yang sah. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, harus mengedepankan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam dunia yang semakin kompleks, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga menjadi penyangga kehidupan bernegara. Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan hukum oleh oknum tertentu, termasuk koruptor yang mampu memanipulasi sistem melalui celah hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa cara berhukum yang tekstual semata tidak cukup; dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah membuka ruang baru bagi demokratisasi dan desentralisasi, serta mendorong pembangunan masyarakat madani. Dalam kerangka ini, supremasi hukum tidak boleh terlepas dari pengawasan publik agar tetap berjalan pada rel keadilan dan kepentingan rakyat.

NAMA : Weni Indriyani
NPM : 2217011124
KELAS : B

Supremasi hukum di Indonesia tidak cukup dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap hukum tertulis, melainkan harus dilihat sebagai sistem yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Hukum di Indonesia bersifat interaksional, artinya norma hukum tidak hanya berasal dari lembaga legislatif, tetapi juga terbentuk melalui kehidupan sosial yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia terbuka terhadap kearifan lokal dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengharuskan semua aspek pemerintahan didasarkan pada hukum. Ini mencakup kejelasan struktur hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan. Namun, penerapannya masih menghadapi banyak tantangan, seperti perlunya regulasi baru di era digital, tuntutan penyesuaian dengan hukum internasional, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Salah satu masalah utama adalah korupsi yang masih meluas, menandakan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya budaya hukum di masyarakat. Reformasi pasca-1998 memang membawa perubahan positif seperti pemilu langsung dan otonomi daerah, tetapi juga membuka peluang baru bagi penyalahgunaan kekuasaan, terutama di daerah.

Di era digital, tantangan baru muncul seperti perlindungan data pribadi dan keselarasan hukum antara pusat dan daerah. Maka dari itu, untuk memperkuat supremasi hukum diperlukan langkah menyeluruh: mulai dari pendidikan karakter yang menanamkan kesadaran hukum sejak dini, reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, hingga memperkuat lembaga hukum yang independen. Selain itu, harmonisasi berbagai peraturan sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang solid dan efektif.

Nama : Agung Hasibuan
NPM : 2217011076
KELAS : B
Prodi : KIMIA

Supremasi hukum di Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai ketaatan terhadap hukum tertulis semata, melainkan harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap nilai-nilai sosial. Hukum nasional bersifat interaksional, terbentuk bukan hanya oleh produk legislatif, tetapi juga melalui praktik sosial yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pengakuan hukum adat dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia terbuka terhadap kearifan lokal dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala bentuk kekuasaan dan kebijakan publik harus dilandaskan pada hukum yang adil, pasti, dan menjamin kesetaraan. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, mulai dari lemahnya kepastian hukum hingga perlunya penyesuaian dengan perkembangan global dan teknologi digital. Tantangan seperti perlindungan kelompok minoritas dan sinkronisasi dengan hukum internasional juga belum sepenuhnya teratasi.

Korupsi yang masih merajalela mencerminkan rendahnya kualitas penegakan hukum serta lemahnya budaya hukum di masyarakat. Meskipun reformasi pasca-1998 membawa kemajuan seperti pemilu langsung dan otonomi daerah, celah penyalahgunaan kekuasaan tetap ada, terutama di tingkat lokal. Ini menunjukkan bahwa reformasi struktural belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan etika dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan hukum.

Untuk memperkuat supremasi hukum, diperlukan langkah komprehensif, antara lain pendidikan hukum sejak dini, reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, serta penguatan lembaga hukum yang independen. Di samping itu, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah penting untuk menciptakan sistem hukum yang efisien, adaptif, dan mampu merespons tantangan zaman, termasuk di era digital.

M. Nashirul Haqq Cayaputra
2217011123
B Kimia 2022

Zaman terus berubah, dan hukum pun tidak bisa lagi berjalan di tempat. Dulu, mungkin cukup dengan hukum adat atau kebiasaan tidak tertulis untuk mengatur masyarakat. Tapi sekarang, dengan segala kompleksitas sosial, ekonomi, dan teknologi, kita butuh sistem hukum yang kuat, rasional, dan fleksibel. Hukum modern tidak hanya harus tertulis rapi, tapi juga harus hidup—mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Itulah kenapa hukum tidak bisa dijalankan sekadar membaca pasal demi pasal tanpa melihat makna yang lebih dalam. Jika hukum hanya dijalankan secara kaku, celahnya akan terus dimanfaatkan oleh para koruptor dan mafia hukum. Sudah terlalu banyak kasus di mana pengacara dan pejabat saling bersiasat, menjadikan hukum sebagai permainan ketimbang sarana mencari keadilan.

Indonesia memang sudah menyatakan diri sebagai negara hukum sejak lama. Tapi pernyataan itu tidak berarti banyak kalau hukum tidak dijalankan secara adil dan bijak. Hukum harus jadi panglima, bukan pelayan kekuasaan. Untuk itu, tidak cukup hanya punya undang-undang. Kita juga butuh sistem yang didukung ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai moral. Hukum harus menyentuh keadilan sosial dan bisa menjamin rasa aman bagi rakyat, termasuk dalam menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi, globalisasi, dan ancaman terhadap keberagaman.

Reformasi tahun 1998 membuka peluang besar untuk memperbaiki sistem hukum. Demokratisasi dan desentralisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya negara. Lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI lahir dari kesadaran baru bahwa rakyat punya peran penting dalam menjaga keadilan. Hukum bukan lagi milik segelintir elite, tapi harus dikawal bersama. Namun kenyataannya, reformasi juga membuka celah baru. Di daerah, kekuasaan yang terdesentralisasi tidak selalu dibarengi dengan akuntabilitas. Banyak kasus penyalahgunaan wewenang justru muncul dari tingkat lokal, menunjukkan bahwa demokrasi tanpa hukum yang kuat bisa berujung pada kekacauan baru.

Sistem hukum kita juga tidak bisa lepas dari nilai-nilai sosial. Di banyak daerah, hukum adat masih hidup dan dihormati. Ini bukti bahwa hukum di Indonesia tidak sepenuhnya kaku, melainkan lahir dari interaksi sosial yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Tapi agar semua itu tidak saling bertabrakan, hukum nasional harus mampu menyatukan dan mengarahkan berbagai bentuk hukum lokal agar selaras dengan cita-cita keadilan bersama. Kita juga harus terbuka terhadap perkembangan hukum internasional, tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional.

Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah lemahnya budaya hukum. Banyak orang masih melihat hukum sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan, bukan sebagai pijakan hidup bersama. Korupsi yang mengakar, rendahnya integritas lembaga penegak hukum, dan inkonsistensi dalam penerapan aturan menunjukkan bahwa kita masih jauh dari cita-cita supremasi hukum. Untuk memperbaikinya, pendidikan hukum sejak dini sangat penting. Bukan cuma soal menghafal undang-undang, tapi soal membentuk karakter yang menjunjung keadilan dan keberanian moral.

Hukum harus menjamin hak semua orang tanpa kecuali. Tidak boleh ada yang kebal hukum hanya karena punya jabatan atau uang. Setiap warga negara berhak merasa dilindungi dan diperlakukan setara. Kalau hukum bisa ditegakkan seperti itu—dengan konsisten, adil, dan transparan—maka rakyat akan percaya. Dan kepercayaan itulah fondasi utama sebuah negara hukum.

Kalau Indonesia ingin maju sebagai negara demokratis yang kuat, maka kita tidak bisa lagi menunda pembaruan hukum. Sistemnya harus diperkuat, lembaganya harus dibersihkan, dan masyarakatnya harus diajak berpartisipasi aktif. Supremasi hukum tidak boleh berhenti jadi jargon. Ia harus menjadi kenyataan yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang, dari pusat kota sampai pelosok desa. Hukum yang adil bukan hanya soal aturan, tapi soal keberanian untuk berpihak pada yang benar. Dan keberanian itu harus tumbuh, hari demi hari.

Nama: Gaby Apulinaa Haloho
NPM: 2217011110
Kelas: B
Prodi: KImia

Video ini merupakan bagian kedua dari seri "Supremasi Hukum" dan berfokus pada pentingnya supremasi hukum di Indonesia. Poin-poin utama yang dibahas meliputi:

Pengertian Supremasi Hukum: Supremasi hukum berarti bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hal ini mengimplikasikan bahwa hukum harus dihormati dan ditegakkan oleh semua pihak, tanpa terkecuali. Ini mencakup pejabat pemerintah, warga negara, dan lembaga-lembaga negara.

Indonesia sebagai Negara Hukum: Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini berarti bahwa segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia harus didasarkan pada hukum.

Pentingnya Reformasi 1998: Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar dengan tujuan membangun sistem hukum yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan terwujudnya supremasi hukum yang sejati di Indonesia.

Tujuan Reformasi:
Demokratisasi: Transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi: Pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Lembaga-lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan MaPPI FHUI memiliki peran penting dalam mengawasi penegakan hukum dan memastikan supremasi hukum. Mereka berfungsi sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang.

Video ini menekankan bahwa supremasi hukum adalah fondasi penting bagi negara yang adil dan demokratis, dan upaya untuk mewujudkannya masih terus berlanjut melalui reformasi dan partisipasi masyarakat.

Nama : May Linda Maya Sari
NPM : 2217011048
Kelas : B
Prodi : Kimia

Analisis terhadap Video “Supremasi Hukum” Bagian 2

Di era modern, peran hukum mengalami perluasan yang signifikan dibandingkan masa lalu. Kompleksitas masyarakat saat ini menuntut adanya sistem hukum formal yang tidak lagi dapat ditangani hanya dengan norma adat atau hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, hukum modern dirancang sebagai instrumen yang secara sadar dibentuk untuk mengatur tatanan sosial, politik, dan ekonomi secara komprehensif. Sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam UUD 1945, Indonesia memerlukan sistem hukum yang bukan hanya berbentuk regulasi tertulis, tetapi juga berlandaskan pada pendekatan ilmiah serta pemanfaatan teknologi, guna menghadapi dinamika zaman.

Namun demikian, jika hukum diterapkan secara sempit hanya melalui penafsiran tekstual terhadap undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan, maka sistem tersebut akan rentan dimanipulasi. Celah hukum kerap dieksploitasi oleh oknum tidak bertanggung jawab—termasuk koruptor yang memanfaatkan jasa hukum untuk menghindari hukuman. Dalam kasus seperti itu, hukum justru kehilangan esensinya dan berubah menjadi alat kekuasaan, bukan penegak keadilan.

Momentum Reformasi 1998 membuka ruang penting bagi transformasi sistem hukum di Indonesia. Dua agenda utama, yaitu demokratisasi dan desentralisasi, menuntut hukum agar menjadi lebih inklusif, transparan, dan mampu merespons kebutuhan rakyat. Lahirnya berbagai lembaga pemantau seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MAPPI merupakan bukti nyata keterlibatan masyarakat dalam mengawal praktik hukum agar tetap berpijak pada keadilan dan tidak menyimpang.

Hal ini menandakan bahwa masyarakat kini lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum. Hukum tidak boleh berhenti pada level prosedural semata, tetapi harus dijalankan dengan orientasi substantif: berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga nilai moral, integritas, dan keadilan sejati bagi seluruh warga negara.

Nama : Niki Nabila Utami
Kelas : B
NPM : 2217011088

Hukum diupayakan untuk ditempatkan pada posisi tertinggi. Ini dikarenakan hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Beberapa hal yang dapat saja terjadi apabila tidak ditegakkannya hukum seperti memanipulasi dan memanfaatkan hukum untuk kepentingan yang kurang baik yang membuat rusaknya integritas hukum.

Sehingga adanya hukum ini mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan serta bisa menjaga rakyat Indonesia agar tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum dalam menjalankan hak-haknya yang nantinya membuat ricuh keadaan sekitar. Kita mesti mendorong hukum yang mampu memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi, serta secara efektif membatasi kekuasaan penyelenggara negara.