T Informatika A MKU Pancasila Ganjil 2024

Nama : Devi Novita
NPM : 2415061099
Kelas : PSTI-B

Izin menanggapi dari video permasalahan 1 "Jaksa Tapsel Jovi Andrea Ngadu Bikin DPR Geram, Ungkap Kronologi Kasus Berujung Bui".
Dalam video tersebut, permasalahan utama yang diangkat adalah dugaan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andre oleh pihak tertentu di lingkungan Kejaksaan. Ia mengungkapkan tuduhan tidak berdasar yang menyatakan bahwa dirinya menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak pantas, yang kemudian dibantah dengan tegas melalui bukti dan pernyataan sumpah. Selain itu, ia juga menyoroti framing negatif terhadap dirinya dalam publikasi resmi yang mencemarkan nama baiknya di hadapan publik.

Jovi juga menyinggung adanya intervensi dalam proses hukum, baik selama tahap penyelidikan maupun persidangan, yang melibatkan oknum tertentu dengan hubungan kekuasaan di institusi tersebut. Ia menyampaikan ketidakadilan dalam pemberian informasi kepada publik yang cenderung berpihak pada satu sisi. Selain itu, Jovi mengkritik penggunaan fasilitas negara yang tidak sesuai, seperti mobil dinas, yang memicu perhatian publik melalui unggahan media sosialnya.

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini melibatkan penegakan hukum yang adil dan transparan, evaluasi internal terhadap pelanggaran wewenang, serta pembentukan tim independen untuk menyelidiki kasus ini secara objektif. Harapannya, proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi, sehingga hak-hak terdakwa dan korban dapat dihormati sesuai dengan prinsip keadilan.

Nama: Nadine khanza alya winata
NPM: 2415061015
kelas: PSTI A

video "jaksa tapsel jovi andrea ngadu bikin DPR geram, ungkap kronologi kasus berujung bui" Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengkritik Nella Maresella yang diketahui menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Hal ini menjadi masalah karena kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan dinas atau tugas resmi, bukan untuk kepentingan pribadi. Setelah mengkritik Nella Maresella terkait penggunaan kendaraan dinas, Jovi justru diproses hukum dan dibui (dipenjara). Jovi mengadukan kasus ini ke Komisi III DPR RI, mengklaim bahwa tindakannya merupakan kritik yang sah terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran adanya penyalahgunaan kekuasaan dan perbedaan perlakuan hukum terhadap pejabat dan masyarakat umum.

solusinya adalah penegakan hukum yang adil, pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas negara, serta perlindungan terhadap hak untuk mengkritik penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut dibungkam.

tuntutan yang diberikan kepada terdakwa (nella marasela) menurut saya Jika terbukti menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, Nella dapat dikenai sanksi administratif atau hukum sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya sanksi disiplin bagi pejabat yang menyalahgunakan fasilitas negara.
tuntutan yang diberikan kepada korban (jovi andrea bachtiar) menurut saya seharusnya tidak ada hukuman karna dia hanya menyampaikan pendapatnya. Jika Jovi merasa telah diperlakukan tidak adil, ia berhak untuk mengadukan kasus ini ke Komisi III DPR RI agar proses hukum terhadapnya dipertimbangkan ulang dan diharapkan ada keadilan.

Nama: Irma hayyu sani
NPM: 2415061041
Kelas: PSTI-B

Berdasarkan video permasalahan 1, Masalah yang terjadi dalam video ini adalah terkait penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella, yang diduga menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengkritik tindakan tersebut, namun alih-alih mendapatkan dukungan, ia justru dihukum dan dipenjara, yang menimbulkan isu mengenai kebebasan berpendapat dan penerapan hukum yang adil. Ini menciptakan kekhawatiran tentang adanya perbedaan perlakuan hukum antara pejabat publik dan masyarakat umum, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memastikan penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Selain itu, penting untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang menyampaikan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan agar tidak terjadi pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas negara juga sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan serupa di masa depan.

Tuntutan untuk Terdakwa dan Korban
Jika terbukti Nella Maresella menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, saya rasa sanksi yang tepat adalah tindakan tegas berupa pemotongan hak atau fasilitas yang telah diberikan negara, seperti pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas. Sanksi ini bisa berupa tindakan administratif atau disiplin untuk menegakkan aturan.
Untuk Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, karena ia hanya menyampaikan kritik yang sah terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang, seharusnya tidak ada hukuman yang diberikan padanya. Korban berhak untuk mengajukan permohonan agar proses hukumnya ditinjau ulang dan agar korban bisa mendapatkan keadilan.

Nama : Bagus Ivan Maulana
Kelas : PSTI-A
NPM. : 2415061098

pada video terdapat sebuah kasus yaitu penyalahgunaan kuasa dari seorang mantan kepala jaksa yang melakukan tindakan serta fitnah agar seorang jaksa yang bernama jovi andrea bachtiar mendapat sanksi hingga dipecat. jovi, atau tersangka dari tuduhan itu menjelaskan detail kejadian dan kebenaran yang sebenarnya pada rapat atau pertemuan di video tersebut, mengenai fitnahan, penyalahgunaan kuasa, hingga intervensi yang dilakukan mantan kepala jaksa itu yang membuatnya kesal bukan hanya kepada mantan kepala jaksa tersebut, melainkan juga kepada kesehatan hukum di negara Indonesia ini sendiri. Saya sendiri tidak mengerti kenapa tuduhan palsu yang tidak berdasarkan data dan fakta ini dapat membuat seorang jaksa ditangkap dan namanya tercemar, apakah hukum di Indonesia benar-benar sebatas uang dan relasi?

juga yang saya tangkap mengenai kasus ini adalah semua informasi dan berita yang kita dapat benar-benar belum tentu benar adanya, seperti dalam kasus ini, bahkan seorang mantan jaksa menyalahgunakan kuasa serta memfitnah orang lain. Namun setelah mendengar detail yang sebenarnya dari pihak tertuduh, semua benar-benar berbanding terbalik yang bahkan mengarah pada pelapor yaitu mantan kepala jaksa tadi yang melakukan tindak yang terhitung kriminal seperti itu. Saya sendiri merasa iba pada kesehatan hukum di negara Indonesia, karna tidak jarang kita melihat kasus ketidakadilan dimana-mana pada berita atau sosial media, yang padahal merupakan salah satu dari dasar negara atau Pancasila negara kita.

Nama : Akhmad Faishal Kharisma
NPM : 2415061054
Kelas : PSTI A

Berdasarkan pada video 1 Kasus Jaksa Jovi Andrea mengungkap konflik yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea dengan sejumlah pihak di kejaksaan, di mana ia menghadapi tuduhan melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap Nela Marcela, termasuk menyebarkan tuduhan palsu tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Tuduhan ini dianggap sebagai fitnah oleh Jovi, yang merasa bahwa proses hukum yang ia jalani tidak adil karena adanya intervensi serta ketidaktransparanan, seperti tidak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan haknya yang diatur Mahkamah Konstitusi.Jovi juga menyebut bahwa informasi yang disebarkan ke publik melalui media sosial merusak reputasinya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, diperlukan jaminan proses hukum yang adil tanpa intervensi, pengawasan terhadap pihak-pihak terkait, serta pengusutan dugaan pelanggaran etika oleh pejabat seperti Siti Holi Jaharrahab. Mediasi melalui lembaga independen dan upaya memperbaiki komunikasi publik dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Dalam pembelaannya, Jovi menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum, sebagaimana dikonfirmasi oleh dua ahli hukum. Ia meminta agar tuduhan terhadap dirinya dibatalkan serta klarifikasi diberikan atas fitnah yang menyebar. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas di institusi kejaksaan untuk menjaga kepercayaannya di mata publik.

Nama: I Gede Dharma Wijaya
NPM: 2455061004
Kelas: PSTI B

Berdasarkan video 1 dalam kasus ini, Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menjadi korban tuduhan palsu yang didalangi oleh mantan kepala jaksa. Tuduhan tersebut bermula dari kritik Jovi terhadap seorang pejabat, Nella Maresella, yang diduga menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Ironisnya, upaya Jovi untuk menegakkan aturan malah berakhir pada hukuman terhadap dirinya sendiri, sementara dugaan tersebut tidak ditindaklanjuti. Kejadian ini menyoroti masalah-masalah serius dalam sistem hukum, seperti ketidakadilan, perlindungan kekuasaan, serta kebebasan berpendapat di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, di mana setiap pelanggaran harus dilakukan secara setara, tanpa memandang jabatan atau pengaruh seseorang. Selain itu, penting untuk melindungi hak kebebasan berpendapat agar orang yang memberikan kritik yang sah terhadap perlindungan kekuasaan tidak menjadi korban pembungkaman atau fitnah. Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara juga harus diperketat untuk memastikan penggunaannya sesuai aturan dan mencegah protokol di masa depan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum di Indonesia.

Jika Nella Maresella terbukti menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, sanksi yang sesuai adalah pencabutan hak penggunaan fasilitas negara atau tindakan administratif lain yang tegas. Di sisi lain, Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang hanya memuatnya dengan memberikan kritik yang sah, seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan, dan proses hukumnya perlu ditinjau ulang untuk memulihkan nama baik serta keadilan yang seharusnya.

Nama : Cantika Rybi Cahya Insani
NPM : 2415061029
Kelas : PSTI A

Berdasarkan video 1 yang telah disimak, kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea mengungkap adanya konflik internal di kejaksaan, di mana ia dituduh melakukan tindakan tidak pantas terhadap Nela Marcela, termasuk menyebarkan klaim palsu mengenai penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Jovi menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah dan merasa bahwa proses hukum yang dihadapinya tidak berjalan adil. Hal ini diperburuk oleh adanya dugaan intervensi serta ketidaktransparanan, seperti tidak diberikannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai hak yang telah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, informasi yang menyebar melalui media sosial dinilai telah merusak reputasinya.
Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan jaminan atas proses hukum yang bebas dari intervensi, pengawasan terhadap pihak-pihak terkait, serta penyelidikan dugaan pelanggaran etika oleh pejabat seperti Siti Holi Jaharrahab. Mediasi melalui lembaga independen dan perbaikan komunikasi publik juga dianggap penting guna memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dalam pembelaannya, Jovi menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum, sebagaimana dikonfirmasi oleh dua ahli hukum. Ia meminta agar tuduhan terhadapnya dibatalkan dan diberikan klarifikasi terkait fitnah yang beredar. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik.

Nama : Billie Abyan Afif
NPM : 2415061007
Kelas : PSTI A

Berdasarkan video 1, kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea menyoroti konflik internal di kejaksaan, di mana ia dituduh melakukan tindakan tidak pantas terhadap Nela Marcela, termasuk menyebarkan tuduhan palsu tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi menganggap tuduhan tersebut sebagai fitnah dan merasa bahwa proses hukum yang ia alami tidak berjalan secara adil. Situasi ini diperburuk oleh dugaan adanya intervensi dan kurangnya transparansi, seperti tidak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menjadi haknya sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penyebaran informasi di media sosial juga dianggap telah merusak reputasinya.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan proses hukum yang bebas dari campur tangan pihak tertentu, pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika oleh pejabat terkait, seperti Siti Holi Jaharrahab. Mediasi melalui lembaga independen dan peningkatan kualitas komunikasi publik dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.
Dalam pembelaannya, Jovi menyatakan bahwa kritik yang ia sampaikan bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum, sebagaimana didukung oleh pendapat dua ahli hukum. Ia meminta agar tuduhan terhadap dirinya dibatalkan dan dilakukan klarifikasi atas fitnah yang menyebar. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik.

Nama : Fathan Rizqi Syahbana
NPM : 2415061022
Kelas PSTI B

Video yang dibahas mengungkap sebuah kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran etika oleh seorang pejabat publik bernama Nella Maresella. Persoalan utamanya adalah penggunaan kendaraan milik negara untuk kepentingan pribadi, yang kemudian diungkap oleh seorang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar.

Ironisnya, ketika jaksa tersebut mencoba mengungkap kebenaran, ia justru mengalami pembalasan dengan dijebloskan ke dalam penjara. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan serius terkait sistem peradilan yang tidak seimbang dan adanya indikasi pembatasan kebebasan berpendapat.

Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan perlakuan hukum antara pejabat dan masyarakat biasa. Tindakan kritis yang seharusnya diapresiasi malah dihukum, yang menandakan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, menegakkan prinsip keadilan yang transparan dan tidak memihak. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mengungkap praktik koruptif. Ketiga, melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan fasilitas negara.

Terkait sanksi, dalam kasus Nella Maresella, jika terbukti bersalah, sebaiknya dijatuhkan sanksi administratif seperti pencabutan hak penggunaan kendaraan dinas. Sementara untuk Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang notabene hanya menjalankan fungsi kontrol, seharusnya tidak perlu menerima hukuman. Bahkan, ia patut mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan untuk mengajukan pembelaan.

Inti persoalan adalah perlunya reformasi sistemik dalam penegakan hukum yang lebih berkeadilan, transparan, dan melindungi hak-hak individu yang kritis terhadap penyimpangan.

Nama: Rio Gunawan
NPM: 2415061092
Kelas: PSTI A

Permasalahan yang diangkat dalam video ini menggambarkan potret lemahnya sistem hukum dan integritas di institusi penegak hukum. Tuduhan terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang kemudian dibantah dengan bukti kuat, mengungkap adanya intervensi kekuasaan dalam proses hukum. Situasi ini juga menunjukkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap pihak-pihak yang berani melaporkan penyimpangan.

Ke depan, diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ini. Reformasi sistem hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan transparansi dalam setiap proses hukum, memberikan perlindungan kepada pelapor tindakan koruptif, dan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Keberanian individu seperti Jaksa Jovi semestinya dihargai sebagai upaya untuk menjaga integritas hukum, bukan justru menjadi sasaran kriminalisasi.

Nama : Nabila Saida Zara
NPM : 2415061110
Kelas : PSTI B

Setelah menyimak video tersebut, masalah utama yang dihadapi adalah konflik antara Jovi dan Nella terkait penggunaan mobil dinas, di mana Jovi menuduh Nella menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan pribadi.Masalah utama di sini adalah perbedaan pendapat dan cara menyampaikan pendapat yang kurang tepat. Cara Jovi menyampaikan tuduhan melalui media sosial dianggap tidak tepat dan membuat Nella merasa difitnah, sehingga ia melaporkan Jovi ke pihak berwajib. Tuntutan yang diberikan kepada Jovi adalah proses hukum berdasarkan Pasal 27 UU ITE tentang pencemaran nama baik, yang dapat berujung pada hukuman disiplin berat, termasuk kemungkinan pemecatan dari jabatannya. Solusi yang harus dilakukan adalah meningkatkan komunikasi yang lebih baik dan sopan antar rekan kerja serta mengedukasi pegawai mengenai etika penggunaan media sosial agar konflik serupa tidak terjadi di masa depan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya berkomunikasi dengan baik dan bijak, serta bertanggung jawab atas kata-kata kita. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Nama : Aldes Nandika Pratama
NPM : 2415061047
Kelas : PSTI A

Berdasarkan video tersebut, menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Pejabat publik seperti Nella Maresella diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, sementara Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menjadi korban fitnah dan intervensi oleh mantan Kepala Jaksa, yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang di tingkat tinggi. Situasi ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap individu yang mencoba mengungkap kebenaran, serta adanya indikasi bahwa hukum sering kali dipengaruhi oleh uang dan relasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi sistem hukum yang berfokus pada transparansi, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu.

Nama : Arqan Purusa Eryan
NPM : 2415061055
Kelas : PSTI A

Video berjudul "Jaksa Tapsel Jovi Andrea Ngadu Bikin DPR Geram, Ungkap Kronologi Kasus Berujung Bui" membahas kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang memberikan kritik kepada Nella Maresella terkait penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Menurut Jovi, kendaraan dinas seharusnya hanya digunakan untuk keperluan resmi, bukan untuk kebutuhan pribadi. Namun, setelah mengungkapkan hal tersebut, Jovi justru dikenai proses hukum dan dijatuhi hukuman penjara.
Jovi kemudian mengadukan kasus ini ke Komisi III DPR RI. Ia menegaskan bahwa tindakannya hanyalah sebuah kritik yang sah terhadap penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat. Kasus ini memunculkan keprihatinan tentang adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakadilan dalam perlakuan hukum antara pejabat dan masyarakat biasa.

Solusi yang dapat diambil adalah memastikan penegakan hukum yang adil, memperketat pengawasan atas penggunaan fasilitas negara, dan melindungi hak individu untuk menyampaikan kritik terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut mendapat ancaman atau hukuman.
Terkait tuntutan, jika benar Nella terbukti menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, ia dapat dikenai sanksi administratif atau tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku, seperti sanksi disiplin atas penyalahgunaan fasilitas negara. Sementara itu, Jovi seharusnya tidak dihukum karena ia hanya menyampaikan pendapat yang bertujuan mengkritik tindakan yang dianggap melanggar. Jika merasa diperlakukan tidak adil, Jovi memiliki hak untuk meminta kasusnya ditinjau kembali oleh DPR agar mendapatkan keadilan.

Nama: Dihan Ahmad Al-Hasyir Sae
Kelas: PSTI-B
NPM: 2415061045

Setelah menyimak video tersebut, Yang saya dapat adalah...Jaksa Jovi Andrea Bachtiar baru-baru ini mengkritik Nella Maresella karena kedapatan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Hal ini cukup menjadi masalah, karena kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk tugas resmi, bukan untuk urusan pribadi. Namun, alih-alih mendapat perhatian positif, Jovi justru diproses hukum dan dipenjara. Merasa tidak adil, Jovi kemudian melaporkan kasus ini ke Komisi III DPR RI, dengan alasan bahwa kritik yang dilontarkannya adalah bentuk penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Kasus ini memunculkan pertanyaan soal penyalahgunaan kekuasaan dan perbedaan perlakuan hukum antara pejabat dan masyarakat biasa.

Solusi yang bisa diambil adalah dengan menegakkan hukum secara adil, serta memperketat pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara. Selain itu, penting juga untuk memastikan orang-orang yang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan tidak merasa terancam atau dibungkam.

Untuk Nella Maresella, jika terbukti menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, seharusnya ada sanksi sesuai aturan, seperti sanksi administratif atau tindakan disipliner. Sedangkan untuk Jovi Andrea Bachtiar, tidak seharusnya dia dihukum karena ia hanya menyuarakan pendapatnya. Jika merasa diperlakukan tidak adil, Jovi berhak melapor ke Komisi III DPR RI agar proses hukum yang dijalaninya bisa dievaluasi ulang dan keadilan dapat ditegakkan.

Nama: Aziz Muhammad Sultan Ghani
NPM: 2415061012
Kelas: PSTI A

Video tersebut menyoroti kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan kepala jaksa yang berusaha menjatuhkan jaksa Jovi Andrea Bachtiar melalui tindakan fitnah, hingga menyebabkan pemecatannya. Jovi menjelaskan secara rinci dalam pertemuan di video tersebut tentang fitnah dan intervensi yang dialaminya, yang membuatnya marah terhadap mantan kepala jaksa dan kondisi hukum di Indonesia. Ia mempertanyakan bagaimana tuduhan tanpa dasar dapat merusak reputasi seorang jaksa. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa informasi yang beredar belum tentu akurat, menciptakan ketidakadilan hukum yang mencolok di masyarakat123.

Nama : M. Paundra Napynka Ali
NPM : 2455061016
Kelas : PSTI - A

Menanggapi persoalan video mengenai "jaksa Tapsel jovi andrea ngadu bikin DPR Geram, ungkap kronologi kasus berujung buli"

Kasus yang melibatkan Jaksa Tapsel, Jovi Andrea, yang mengadu hingga membuat anggota DPR geram berawal dari sebuah video yang viral. Dalam video tersebut, Jovi Andrea mengungkapkan adanya dugaan tindakan tidak adil dalam penanganan kasus yang ia hadapi. Hal ini kemudian memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang merasa bahwa permasalahan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan keadilan.

Kronologi kejadian bermula ketika Jovi Andrea, yang merupakan seorang jaksa di Tapanuli Selatan (Tapsel), merasa tidak diperlakukan dengan adil dalam kasus yang sedang ditangani. Video yang diunggah Jovi berisi keluhannya mengenai proses hukum yang ia jalani dan mengungkapkan sejumlah ketidakberesan yang menurutnya terjadi. Video tersebut kemudian viral, mengundang perhatian banyak orang, termasuk anggota DPR yang akhirnya geram dan mengutuk cara Jovi mengungkapkan keluhannya di media sosial.

Berdasarkan pengakuannya, Jovi merasa bahwa dia telah dibuli dan diperlakukan secara tidak profesional dalam konteks pekerjaan serta kasus yang dihadapinya. Video tersebut dianggap mencederai etika profesi hukum dan melemahkan kredibilitas lembaga kejaksaan. Dalam video itu, Jovi tidak hanya mengungkapkan frustrasinya, tetapi juga menuduh adanya tekanan dan manipulasi dalam proses hukum yang dijalani, yang berujung pada proses pemidanaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Akibatnya, muncul protes keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR yang merasa bahwa masalah ini bisa merusak citra aparat penegak hukum, serta menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Banyak yang mengecam cara Jovi menyampaikan masalah ini ke publik, mengingat bahwa seharusnya masalah internal bisa diselesaikan melalui saluran yang lebih profesional dan terstruktur.

Nama: Aisha Inda Fajrani
Npm: 2415061034
Kelas: PSTI A

Kasus Jaksa Jovi Andrea menjadi perhatian karena ia dituduh melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap Nela dimana ia Marcela dan memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Tapi, Jovi mengaku itu semua fitnah. ia juga merasa proses hukum yang dijalani tidak adil, ada intervensi, dan kurang transparan, termasuk tidak diberikan SPDP yang menjadi haknya. Selain itu, informasi yang disebar di media sosial dianggapnya merusak nama baiknya. Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu ada proses hukum yang jujur tanpa campur tangan, pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat, dan penyelidikan tentang pelanggaran etika. Mediasi dari pihak independen dan komunikasi yang lebih baik juga penting supaya kepercayaan masyarakat bisa balik lagi. Jovi sendiri mengaku jika kritik yang dia sampaikan itu untuk kebaikan bersama dan tidak melanggar hukum, sesuai dengan pendapat dua ahli hukum. Dia juga meminta supaya tuduhan itu dicabut dan fitnah yang beredar segera diluruskan.

Nama : Natasya Ardiana
Npm : Natasya Ardiana
Kelas : PSTI B

Tanggapan saya mengenai vidio tersebut yaitu, kasus Jaksa Jovi menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam penegakan hukum dan kebebasan berpendapat. Tuduhan kriminalisasi yang dialamatkan kepada Jovi, termasuk framing negatif dan intervensi pihak berwenang, menimbulkan pertanyaan serius terkait independensi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Kritik yang disampaikan Jovi, meski disampaikan dengan cara yang mungkin perlu perbaikan, pada dasarnya merupakan bentuk pengawasan publik terhadap penggunaan kekuasaan. Penting bagi semua pihak untuk menjaga agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, terjamin.

Nama : Dewa Gede Gandhi Gerias Destama
NPM : 2415061084
KELAS : PSTI B

Dalam video tersebut, diperlihatkan sebuah kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang mantan kepala kejaksaan. Ia diduga melakukan tindakan dan menyebarkan fitnah agar seorang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar dijatuhi sanksi hingga diberhentikan dari jabatannya. Jovi, yang menjadi pihak tertuduh, memaparkan secara rinci dalam sebuah rapat mengenai kejadian sebenarnya. Ia menjelaskan fitnah, penyalahgunaan wewenang, serta intervensi yang dilakukan oleh mantan kepala kejaksaan tersebut. Hal ini membuatnya tidak hanya kecewa terhadap oknum tersebut, tetapi juga terhadap kondisi hukum di Indonesia secara umum. Saya pribadi merasa bingung mengapa tuduhan yang tidak didasari data dan fakta bisa membuat seorang jaksa ditangkap dan mencemarkan namanya. Apakah hukum di Indonesia benar-benar hanya bergantung pada uang dan hubungan?

Selain itu, dari kasus ini saya memahami bahwa informasi atau berita yang kita terima belum tentu benar adanya. Dalam kasus ini, seorang mantan kepala kejaksaan justru terbukti menyalahgunakan kekuasaannya dan memfitnah pihak lain. Namun, setelah mendengar penjelasan langsung dari pihak tertuduh, kebenaran yang terungkap justru berbalik arah, menunjukkan bahwa mantan kepala kejaksaan tersebut melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai kriminal. Saya merasa prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia, karena kasus-kasus ketidakadilan semacam ini sering kita temui di berita atau media sosial. Padahal, keadilan merupakan salah satu nilai dasar dari Pancasila yang menjadi fondasi negara kita.

Nama: Endy Yoga Tricahyo Raharjo
NPM :2415061066
Kelas : PSTI-B

Dalam video Pembahasan 1 tersebut, permasalahan yang diangkat adalah penyampaian kritik oleh Jovi Andrea Bachtiar tentang penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella. Namun, Jovi Andrea malah dituduh menyebarkan fitnah tentang Nella Marsella tanpa adanya bukti. Hal tersebut menimbulkan isu mengenai kebebasan berpendapat dan penerapan hukum yang adil di Indonesia.
Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas negara, dan perlindungan terhadap hak untuk mengkritik pemerintahan, serta peningkatan peran media sebagai pengawas yang independen terhadap kebijakan pemerintah.

Tuntutan yang diberikan kepada Nella Maresella jika memang terbukti melakukan penyalahgunaan fasilitas negara adalah dengan membatasi hingga mencabut penggunaan fasilitas negara tersebut. Sedangkan Jovi Andrea seharurnya bebas dari segala tuntutan karena kritik yang ia sampaikan ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum.

Nama : Bintang Imanuel Putra Gultom
NPM : 2415061018
Kelas : PSTI-A

Video di atas adalah potongan dari rapat Komisi III DPR RI terkait pengaduan Jaksa Jovi Andrea terhadap pidana pencemaran nama baik yang dituntukan kepadanya oleh rekannya sendiri. Pada kasus ini Jaksa Jovi menggunggah suatu postingan kritik terhadap Jaksa Kejari Tapsel Nella Marsela, yang sering memamerkan kendaraan dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan berjenis Pajero Sport, yang dinilainya sebagai suatu penyalahgunaan fasilitas negara. Postingan kritik yang diunggahnya di media sosial, lalu dilaporkan oleh Nella Marsela dengan dalil pencemaran nama baik yang tercantum pada UU ITE. Pada proses ini, Jaksa Jovi dengan tidak gentar melemparkan dirinya kepada pembuktian keadilan atas tindakannya. Namun dalam prosesnya, Jaksa Jovi merasa ada upaya kriminalisasi dan intervensi dari pihak-pihak lainnya yang menyudutkan posisinya dalam mata hukum. Untuk itu, Jaksa Jovi mengajukan pengaduan kepada Komisi III DPR RI, yang akhirnya di bahas dalam suatu rapat terbuka. Di dalam rapat tersebut, Jaksa Jovi memaparkan pokok masalah dalam proses hukum pidana kasus ini. Jaksa Jovi, menekankan adanya tindakan Kriminalisasi dan Intervensi oleh pihak Kejaksaan Negeri Tapsel dan Kejaksaan Tinggi Sumut. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya pembelokan fakta dalam artikel-artikel yang tertulis di media massa yang menuliskan bahwa Jaksa Jovi menuduhkan Nella Marsela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya, yang dengan sumpah dibantah olehnya. Lalu ada juga dugaan upaya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menahan keseimbangan informasi dengan tidak menghadirkan Jaksa Jovi dalam pers terkait kasus ini, dan membuat adanya suatu fitnah terhadap Jaksa Jovi yang dikatakan memblokir semua kontak teman jaksanya, yang juga dibantah oleh Jaksa Jovi. Lalu, terdapat dugaan tendensi oleh Kepala Kejari Tapsel, Siti Holija Harahap yang diungkapkan menekan penambahan pasal untuk dijatuhkan terhadap Jaksa Jovi, juga menyudutkan Jaksa Jovi untuk dikeluarkan dari Instansi Kejaksaan Republik Indonesia.
Jaksa Jovi lalu membahas tentang postingan yang diunggahnya ke media sosial. Dalam dua postingan tersebut, telah dibuktikan oleh dua ahli pada persidangan sebelumnya bahwa postingan tersebut tidak melanggar hukum, karena memenuhi kritik untuk kepentingan hukum, yang dimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 pasal 45 ayat 7 huruf, bahwa terdapat pergeseran delik formil menjadi delik materil dalam artian negatif, yang artinya ketika suatu tindakan mungkin memenuhi unsur pelanggaran tetapi dilakukan untuk kepentingan umum maka dihapuskannya sifat melawan hukumnya. Jaksa Jovi lalu ikut menjelaskan terkait penggunaan diksi dalam postingannya, yang sama sekali tidak menuduhkan Nella Marsela melakukan hubungan badan menggunakan mobil dinas, melainkan Jaksa Jovi menekankan dengan gaya bahasa yang frontal dan tegas dalam postingannya, terkait membedakan urusan dan kegiatan pribadi dan penggunaan fasilitas negara kepada seluruh jaksa termasuk dirinya. Jaksa Jovi dengan tegas menjelaskan upaya Kriminalisasi terhadapnya oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan intervensi dari berbagai pihak dalam instansi yang seolah hendak dengan sengaja menggesernya keluar dari instansi tersebut.

Lalu bagaimana tanggapan Komisi III DPR terkait hal tersebut? Menurut saya, para anggota DPR justru malah fokus terhadap tindakan Jaksa Jovi membeberkan kasus ini ke media sosial sebagai tindakan yang merugikan instansi dan membesar-besarkan masalah pribadi yang sepele. Tak hanya satu anggota DPR yang malah menyindir umur Jaksa Jovi yang masih baru dalam dunia kejaksaan, seolah mereka mengatakan kepada Jaksa Jovi untuk tidak membuka kebobrokan yang terdapat pada instansi tersebut demi keberlangsungan karirnya. Mereka menganggap tindakan Jaksa Jovi mencoreng nama baik Kejaksaan, yang padahal Jaksa Jovi sedang mencoba membersihkan tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan yang terjadi dalam instansi negara. Hal ini membuat saya berpikir tentang posisi Komisi III DPR RI yang malah seolah berusaha menyudahi kasus ini secara pribadi antar kedua belah pihak dan tidak menyeret instansi kejaksaan ke dalam pengadilan. Padahal fokus utamanya bukan soal masalah pribadi tetapi terkait adanya penyalahgunaan fasilitas yang diadakan melalui uang rakyat oleh instansi yang dipercayai rakyat.

Solusi yang menurut saya dapat diambil adalah ketegasan peraturan yang mengikat instansi dan birokrasi negara. Evaluasi dan juga pembersihan dalam berbagai instansi negara perlu dilakukan untuk membuang parasit yang merugikan dan menyalahgunakan posisinya sebagai aparatur negara. Keterbukaan di mata umum juga harus dilakukan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap instansi negara, bukan malah menutupi berbagai penyelewengan di dalamnya untuk menjaga citra sempurna di mata rakyat. Penegasan pendekatan hukum juga perlu dilakukan, adanya transparansi dan keadilan kepada kedua belah pihak dalam hukum harus ditegakkan, bukan malah condong sesuai dengan kepentingan segelintir kelompok. Kasus ini adalah kombinasi dari kenyamanan instansi negara dalam hal hukum, yang membuat mereka sewenang-wenang menyalahkan gunakan kekuasaannya. Jika seorang yang jujur dalam pelaksanaan tugas kenegaraan malah diserang dan disudutkan oleh berbagai pihak dari dalam, salahkah kita jika berasumsi bahwa instansi dan dewan perwakilan dalam negara ini memang berkongsi demi kepentingan pribadi?

Nama : Annisa Khairina
NPM : 2415061103
PSTI A

Video ini mengangkat masalah yang menunjukkan kelemahan sistem hukum dan integritas institusi penegak hukum. Adanya intervensi kekuasaan dalam proses hukum ditunjukkan oleh tuduhan terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang kemudian dibantah dengan bukti kuat. Selain itu, situasi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berani melaporkan penyimpangan dilayani dengan tidak adil.

Ke depan, tindakan konkret diperlukan untuk memperbaiki situasi ini. Reformasi sistem hukum harus dilakukan secara menyeluruh, memastikan proses hukum menjadi jelas, melindungi pelapor dari tindakan korupsi, dan menindak tegas individu yang menyalahgunakan kekuasaan. Keberanian orang seperti Jaksa Jovi harus dihargai sebagai upaya untuk menjaga integritas hukum daripada menjadi sasaran kriminalisasi.

Nama: Steven Nataniel Kasim
NPM: 2415061093
Kelas: PSTI -B

Masalah dalam video ini adalah dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella, yang memakai kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengkritik tindakan tersebut, tetapi malah dihukum dan dipenjara, memunculkan isu terkait kebebasan berpendapat dan keadilan hukum. Hal ini juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan hukum antara pejabat publik dan masyarakat umum, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Tuntutan:

1. Untuk Nella Maresella: Jika terbukti bersalah, sanksinya adalah pencabutan hak penggunaan kendaraan dinas dan pemberian sanksi administratif.


2. Untuk Jaksa Jovi Andrea Bachtiar: Tidak seharusnya ia dihukum, karena kritiknya merupakan tindakan sah. Proses hukum terhadapnya harus ditinjau ulang agar ia memperoleh keadilan.

Menurut saya, Kasus ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika seseorang seperti Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dihukum hanya karena menyuarakan kritik yang sah, hal ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, perlakuan yang berbeda antara pejabat publik dan masyarakat biasa menciptakan kesan bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil. Perlu ada reformasi serius dalam penegakan hukum agar kasus serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat dipulihkan.

Nama: Nizam Al- Gifari
NPM : 2415061078
Kelas : PSTI B

Permasalahan yang terjadi dalam video ini adalah penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella, yang diduga menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, serta adanya hukuman terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang menyampaikan kritik terhadap tindakan tersebut. Hal ini memunculkan isu tentang kebebasan berpendapat, penerapan hukum yang tidak setara, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, di mana semua pihak, termasuk pejabat publik, harus bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, penting untuk memberikan perlindungan terhadap individu yang menyuarakan kritik terhadap pelanggaran, guna mencegah pembungkaman kebebasan berpendapat. Pengawasan ketat terhadap penggunaan fasilitas negara juga harus ditingkatkan melalui audit transparan dan penerapan sanksi tegas untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Jika terbukti bersalah, Nella Maresella harus dikenai sanksi administratif, seperti pencabutan hak atas fasilitas negara, sementara Jaksa Jovi, yang berperan sebagai whistleblower, seharusnya tidak mendapatkan hukuman, melainkan perlindungan hukum dan rehabilitasi nama baik. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keadilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Nama : Dendi Denata
NPM : 2415061087
PSTI-B

Pada video tersebut seorang jaksa yaitu Jovi dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh seorang perempuan bernama Nela. kasus ini merupakan buntut dari postingan jaksa jovi di media sosial terkait kebiasaan nela yang memamerkan fasilitas dinas seperti mobil di media sosial. namun berdasarkan video tersebut jaksa jovi membeberkan beberapa hal yang menurutnya tidak benar dan janggal akan tuduhan yang dilaporkan oleh nela. mulai dari tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti (fitnah) hingga upaya-upaya curang yang melibatkan petinggi yang mendukung nela.

menurut pandangan saya berdasarkan dari apa yang saya tonton pada video tersebut, jovi atau terdakwa merupakan korban yang sebenarnya. namun nela dan orang-orang yang mendukung nya membuat seolah-olah jaksa jovi telah melakukan pencemaran nama baik yang tidak senonoh, di samping itu tindakan-tindakan seperti upaya untuk membuat jaksa jovi keluar dari pekerjaan nya oleh orang yang di gadang-gadang memiliki hubungan dengan nela merupakan suatu hal yang licik. namun di sisi lain sebenarnya tindakan terdakwa yang memposting foto nela berikut dengan kata-kata nya merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan terlalu gegabah. mungkin seharusnya jika terdakwa melihat tindakan yang salah dari saudari nela dapat di ingatkan secara pribadi melalui pesan pribadi.

solusi yang seharusnya diambil adalah mengajukan banding ketika hukuman nanti nya diputuskan, karena hal ini merupakan dakwaan yang bukti nya kurang konkrit sebagai pencemaran nama baik. sementara itu seorang tindakan seorang nela merupakan hal yang tidak mencerminkan warga negara yang mengimplementasikan pancasila. saudari nela jelas melanggar nilai-nilai pancasila dengan melakukan flexing kendaraan dinas yang merupakan milik negara. edukasi terhadap implementasi pancasila harus kembali ditegaskan terutama di kalangan pemerintahan.

Nama : G Mebat Elsaday Parhusip
NPM : 2415061028
Kelas : PSTI B

Video ini menyoroti kasus Jaksa Jovi Andrea, yang berani mengungkap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh rekannya, Jaksa Nella Marsela. Kritik yang ia sampaikan melalui media sosial—meskipun bertujuan membenahi etika penggunaan fasilitas negara—justru berbalik menjadi upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Jaksa Jovi memaparkan dalam rapat Komisi III DPR RI bahwa ada intervensi dari pihak kejaksaan, termasuk manipulasi fakta di media dan tekanan untuk menambah dakwaan agar posisinya semakin tersudut.

Namun, alih-alih mendalami dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, anggota DPR justru fokus mengkritik tindakan Jovi mengungkap masalah ini di media sosial. Mereka menganggap hal itu merugikan nama baik kejaksaan dan menyarankan agar Jovi tidak terlalu frontal demi menjaga kariernya. Menurut saya, respons ini mengecewakan. Bukannya memperjuangkan transparansi dan integritas institusi, mereka tampak lebih peduli menjaga citra kejaksaan di permukaan.

Kasus ini menggambarkan bagaimana birokrasi cenderung menutupi masalah internal daripada menyelesaikannya secara adil. Seharusnya, fokus utama adalah pada evaluasi institusi, menindak tegas penyalahgunaan fasilitas negara, dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Kalau aparatur yang mencoba memperbaiki sistem malah dihukum, akan sulit publik bisa percaya pada lembaga negara.

Nama : Angga Saputra
NPM : 2415061071
Kelas : PSTI A

berdasarkan video tersebut kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengungkapkan persoalan serius terkait penyalahgunaan kekuasaan dan praktik ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia. Tuduhan yang diarahkan kepadanya, termasuk fitnah terkait penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, menunjukkan adanya manipulasi hukum yang mencoreng reputasi seorang jaksa tanpa dasar fakta yang jelas. Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan dan transparansi di lembaga penegak hukum, yang seharusnya menjadi pilar keadilan dan pelindung nilai-nilai Pancasila.

Dalam pembelaannya, Jovi secara tegas mengungkapkan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya merusak nama baiknya, tetapi juga mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak hukum yang diatur konstitusi. Intervensi oleh pihak-pihak tertentu, seperti mantan kepala jaksa, serta ketidaktransparanan dalam proses hukum, menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengawasan ketat, pengusutan dugaan pelanggaran etika, dan penegakan hukum yang bebas dari intervensi serta kepentingan pribadi.

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bagi institusi penegak hukum untuk lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas agar dapat mengembalikan kepercayaan publik. Selain itu, perlunya mediasi oleh lembaga independen dan komunikasi publik yang lebih baik dapat mencegah terjadinya penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan memperbaiki sistem yang ada, diharapkan keadilan dapat ditegakkan tanpa diskriminasi, sesuai dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara.

Nama : Anugrah Aziz Firdaus
NPM : 2415061115
Kelas : PSTI A

Dalam video terkait permasalahan Jaksa Tapsel Jovi Andre, isu utama yang dibahas adalah dugaan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang terhadap dirinya oleh pihak tertentu di lingkungan Kejaksaan. Jovi membantah tuduhan bahwa ia menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak pantas, dengan menunjukkan bukti dan pernyataan sumpah. Ia juga menyoroti framing negatif yang mencemarkan namanya melalui publikasi resmi.

Jovi mengungkap adanya intervensi dalam proses hukum oleh oknum berpengaruh di institusi tersebut, baik pada tahap penyelidikan maupun persidangan. Ia juga mengkritik pemberian informasi yang tidak berimbang kepada publik dan penggunaan fasilitas negara yang tidak semestinya, termasuk mobil dinas, yang menjadi sorotan akibat unggahannya di media sosial.

Sebagai solusi, ia mengusulkan penegakan hukum yang adil dan transparan, evaluasi internal atas pelanggaran wewenang, serta pembentukan tim independen untuk penyelidikan objektif. Hal ini diharapkan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, menghormati hak-hak terdakwa dan korban sesuai prinsip keadilan.

Nama : Davi Tholiatul Jaisy
NPM : 2415061048
Kelas : PSTI B

Tanggapan saya mengenai video permasalahan 1 yakni kasus ini melibatkan Jaksa Jovi Andre, yang mengaku menjadi korban kriminalisasi dan tindakan semena-mena dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Harahap. Jovi dituding menyalahgunakan mobil dinas untuk aktivitas tidak pantas, tuduhan yang ia bantah keras karena dianggap fitnah yang mencemarkan nama baiknya. Ia juga mengungkap adanya penyalahgunaan mobil dinas oleh oknum kejaksaan untuk keperluan pribadi, yang kemudian ia kritik melalui media sosial. Proses hukum terhadap Jovi pun dinilai penuh kejanggalan, salah satunya karena ia tidak menerima SPDP sebagaimana yang seharusnya sesuai aturan.

Beberapa masalah mendasar yang perlu diselesaikan adalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan, pelanggaran prosedur hukum, serta adanya kemungkinan intervensi dari pihak tertentu di lingkungan kejaksaan. Untuk mengatasi hal ini, sangat diperlukan pembentukan tim independen guna menyelidiki kasus tersebut secara objektif tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, perbaikan sistem internal kejaksaan, termasuk penguatan pengawasan dan penerapan aturan tegas terkait penggunaan fasilitas dinas, menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Sebagai solusi, Jaksa Jovi harus mendapatkan perlindungan hukum dan rehabilitasi nama baik apabila terbukti tidak bersalah, sedangkan pihak yang terlibat dalam kriminalisasi atau penyalahgunaan kekuasaan harus dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Semua pihak diharapkan bekerja sama demi menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan tetap terjaga serta etika dan integritas dalam lembaga hukum dapat terus ditegakkan.

Nama: Farrel Akbar Deazeva
Kelas: PSTI-B
NPM: 2415061019
Terkait dengan masalah yang muncul pada video permasalahaan 1 dalam kasus yang melibatkan Jaksa Tapsel Jovi Andrea, dimana tindakan jaksa tersebut membuat DPR geram, hal ini menggambarkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja atau tindakan jaksa yang dianggap tidak sesuai dengan harapan atau aturan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, bisa saja ada masalah dalam proses hukum yang sedang berlangsung, misalnya, penuntutan yang dianggap tidak tegas atau adanya ketidakberesan dalam penanganan kasus yang seharusnya dapat mempengaruhi keadilan. Tuntutan yang diberikan bisa berfokus pada penyelesaian permasalahan internal yang terjadi di dalam lembaga penegak hukum. Evaluasi kinerja jaksa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan profesional dan transparan. Selain itu, jika ada kesalahan prosedural atau penyalahgunaan wewenang, penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas yang lebih tinggi seperti Komisi Kejaksaan akan sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum.

Adapun tuntutan terhadap terdakwa atau korban dalam kasus ini akan sangat bergantung pada konteks kasus itu sendiri. Jika ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, jaksa akan mengajukan tuntutan sesuai dengan bukti yang ada. Sebaliknya, jika ada keluhan dari korban atau masyarakat terkait dengan penanganan kasus, mereka bisa meminta agar ada penyelidikan ulang atau tindakan hukum lanjutan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Dalam kasus ini, tuntutan tidak hanya akan berkaitan dengan terdakwa, tetapi juga dengan transparansi sistem peradilan secara keseluruhan.

Nama : Dhika Aditya
NPM : 2415061094
Kelas : PSTI-B
Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar bermula ketika ia mengunggah foto rekan kerjanya, Nella Marsela, menggunakan mobil dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di media sosial, yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik oleh Nella dan dilaporkan ke polisi. Jovi mengaku bahwa unggahannya bertujuan mengkritik penggunaan fasilitas negara yang tidak semestinya, namun ia merasa menjadi korban kriminalisasi karena adanya intervensi yang memengaruhi kesaksian di pengadilan. Selain itu, Jovi juga menghadapi ancaman pemberhentian dengan tidak hormat akibat pelanggaran disiplin, meskipun ia membantah semua tuduhan tersebut dan mengajukan keberatan atas sanksi tersebut. Untuk menyelesaikan konflik ini, sejumlah pihak menyarankan pendekatan restoratif justice melalui dialog agar masalah ini tidak mencoreng citra institusi Kejaksaan.

Menurut saya, Jika Jaksa Jovi terbukti bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang ITE, hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan undang-undang, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak Rp750 juta. Namun, jika ditemukan bukti yang meringankan, seperti tidak adanya niat jahat atau tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan publik, hakim dapat memberikan hukuman lebih ringan, misalnya sanksi sosial atau mediasi, terutama jika pendekatan restoratif justice dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Nama : Muhammad Fachri
NPM : 2415061049
Kelas : PSTI A

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada video 1, membahas tentang kasus yang menimpa Jovi Andrea, seorang jaksa yang dituduh menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Tuduhan terhadapnya menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan transparansi proses hukum, terutama jika terdapat indikasi intervensi pihak tertentu. Hal tersebut menjadi perhatian serius, karena sistem hukum seharusnya menjaga prinsip keadilan dan melindungi pihak yang tidak bersalah dari tindakan sewenang-wenang.

Selain itu, kasus ini mencerminkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu yang ingin melindungi kepentingannya. Tuduhan yang tidak berdasar dan upaya untuk mencemarkan nama baik Jovi Andrea menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum. Kondisi ini tidak hanya merusak integritas individu yang dituduh tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang seharusnya menjadi pilar keadilan.

Untuk menyelesaikannya yaitu diperlukan langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, investigasi independen harus dilakukan untuk memastikan bahwa kasus ini diproses secara objektif dan tanpa pengaruh pihak luar. Kedua, setiap pelaku yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang harus diberikan sanksi tegas. Ketiga, reformasi mendalam terhadap sistem peradilan perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Selain itu, perlindungan terhadap korban maupun pihak yang dirugikan harus diutamakan, sehingga mereka dapat berbicara tanpa rasa takut terhadap ancaman atau intimidasi.

Nama : Natasya surya ramadhani
NPM : 2455061002
PSTI A
Berdasarkan video pertama, Pada kasus yang menimpa Jovi Andrea, seorang jaksa yang dituduh menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan transparansi hukum. Tuduhan tersebut menjadi perhatian penting karena sistem hukum seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan melindungi pihak yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak semestinya.

Kasus ini juga mencerminkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Tuduhan yang tidak berdasar dan upaya mencemarkan nama baik Jovi Andrea menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Hal ini tidak hanya merusak nama baik individu yang dituduh, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Untuk mengatasinya, diperlukan langkah nyata. Pertama, investigasi independen harus dilakukan agar kasus ini dapat diproses secara objektif tanpa pengaruh dari pihak luar. Kedua, pihak yang terbukti melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang harus diberi sanksi tegas. Ketiga, reformasi sistem peradilan perlu dilaksanakan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Selain itu, perlindungan bagi korban atau pihak yang dirugikan sangat penting agar mereka merasa aman untuk menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut.

Nama : Delvina Nur Rohmatika
NPM : 2415061033
Kelas : PSTI A

Kasus dalam video ini mengangkat persoalan serius mengenai dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella, yang dituding menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Ironisnya, kritik yang disampaikan oleh Jaksa Jovi Andrea Bachtiar terhadap tindakan tersebut justru berujung pada hukuman penjara baginya, menimbulkan tanda tanya besar terkait kebebasan berpendapat serta penerapan prinsip keadilan hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kemungkinan bias dalam sistem hukum, di mana pejabat publik cenderung mendapatkan perlakuan istimewa, sementara pihak yang berani mengungkap kebenaran menghadapi risiko kriminalisasi. Lebih jauh, kasus ini mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan penggunaan aset negara yang dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Penyelesaian masalah ini memerlukan langkah komprehensif yang mencakup penegakan hukum tanpa pandang bulu, perlindungan hukum bagi individu yang berani mengkritik penyimpangan kekuasaan, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara. Jika Nella Maresella terbukti menyalahgunakan fasilitas dinas, sanksi yang bersifat administratif, seperti pencabutan hak penggunaan fasilitas tersebut, dapat diterapkan untuk memberikan efek jera. Sebaliknya, Jaksa Jovi yang hanya menjalankan perannya sebagai pengkritik yang sah seharusnya dilindungi, bukan dihukum. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi ulang terhadap proses hukum yang melibatkan dirinya, guna memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan tetapi juga dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Nama : Muhammad Fadhel Saputra
NPM : 2415061097
Kelas : PSTI A

Tanggapan video 1 "jaksa tapsel jovi andrea ngadu bikin DPR geram, ungkap kronologi kasus berujung bui"
Permasalahan yang terjadi dari video 1 "jaksa tapsel jovi andrea ngadu bikin DPR geram, ungkap kronologi kasus berujung bui" adalah
Adanya ketidakadilan dalam proses hukum, termasuk tidak diberikan surat panggilan penyidikan (SPDP) kepada terlapor juga Terdapat tuduhan yang tidak berdasar mengenai penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. ditambah terdapat dugaan kriminalisasi terhadap individu yang berbicara, termasuk fitnah dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.

solusi
Mengedukasi pegawai dan masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses hukum untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Memastikan bahwa semua prosedur hukum, termasuk pemberian SPDP, diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Melakukan investigasi independen terhadap tuduhan kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Kejaksaan.

Tuntutan
Tuntutan agar pihak berwenang melakukan investigasi terhadap tindakan Siti Kholijah Harahap dan menghentikan upaya kriminalisasi juga Meminta agar semua proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian hak-hak terlapor. Serta Meminta keadilan dan perlindungan hukum bagi Jaksa Jovi Andre sebagai korban dari tindakan sewenang-wenang.

Nama : Jaya Pratama
NPM : 2415061122
Kelas : PSTI B

Tanggapan saya terkait video "Jaksa Tapsel Jovi Andrea Ngadu Bikin DPR Geram, Ungkap Kronologi Kasus Berujung Bui".
terjadi masalah penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella, yang diduga menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengkritik tindakan tersebut, namun bukannya tindakan tersebut memperoleh dukungan, Jaksa Jovi Andrea Bachtiar malah mendapat kecaman dan kriminalitas oleh mantan Kejati Tapanuli Selatan , maka terkait masalah tersebut Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengadukan masalah ini Komisi III DPR RI, jika kritik yang diberikan masih sah dan dianggap tidak delik. Selain itu juga Jaksa Jobi Andrea Bachtiar membenarkan apa yang fakta yang sebenarnya terjadi.

Menurut saya solusi terkait masalah tersebut adalah melakukan penegakan hukum yang transparan dan adil, tanpa memandang bulu. Selain Itu diperlukan reformasi hukum yang yang lebih ketat lagi untuk mewujudkan penegakan hukum diindonesia untuk menjadinya lebih baik.

Nama: Mohammad Nabil Pasha
NPM: 2415061069
Kelas: PSTI A

Pada video tersebut terdapat sebuah kasus yang dibahas. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar difitnah dengan tuduhan palsu oleh mantan kepala kejaksaan, di mana tuduhan tersebut menyatakan bahwa jaksa Jovi Andrea Bachtiar telah menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Ditambah jaksa Jovi merasakan, sejak tahap penyelidikan hingga proses persidangan berjalan banyak intervensi yang terjadi, seperti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) tidak diberikan kepada dirinya yang menandakan tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa terlapor berhak menerima SPDP.

Untuk menyelesaikan kasus ini, perlu adanya proses hukum yang adil, tanpa intervensi dalam proses hukum, dan transparansi oleh penegak-penegak hukum.

Dengan adanya kasus yang dijelaskan dalam video, mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip hukum, hak asasi manusia, dan integritas sistem peradilan di Indonesia.

Nama: Chlaressia Septa Agmai Awanty
NPM: 2455061006
Kelas: PSTI-B

Izin menanggapi Kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea di Tapanuli Selatan (Tapsel), yang mengundang kemarahan anggota DPR, mengindikasikan adanya masalah dalam proses hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Permasalahan utama yang terjadi adalah tindakan yang dilakukan oleh jaksa tersebut mungkin bertentangan dengan etika profesi dan aturan yang ada, yang berdampak pada jalannya keadilan dalam sistem peradilan. Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dalam menangani kasus bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta merugikan pihak lain, termasuk korban atau masyarakat secara umum.

Solusi yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terhadap tindakan jaksa tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas harus dijatuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik berupa hukuman pidana, pemecatan, atau tindakan disipliner lainnya. Selain itu, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta pelatihan yang lebih intensif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Penting juga untuk melakukan reformasi di dalam sistem hukum yang ada, agar proses hukum berjalan lebih adil dan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang.

Tuntutan yang diberikan kepada terdakwa, dalam hal ini jaksa yang terlibat, akan bergantung pada hasil penyelidikan dan proses hukum. Jika terbukti bersalah, jaksa tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana atau sanksi disipliner yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, jika ada korban yang dirugikan, mereka bisa menuntut ganti rugi atau upaya hukum lainnya. Di sisi lain, tuntutan terhadap sistem peradilan juga bisa muncul untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, melalui perbaikan prosedur dan peningkatan akuntabilitas dalam lembaga hukum.

Nama : I Made Dipa Rama Artike
NPM : 2415061001
Kelas : PSTI-B

Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengkritik Nella Maresella karena diduga menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Hal ini menjadi persoalan karena kendaraan dinas seharusnya hanya digunakan untuk tugas-tugas resmi, bukan untuk kepentingan pribadi. Namun, setelah melontarkan kritik tersebut, Jovi malah menghadapi proses hukum hingga akhirnya dipenjara. Merasa tidak adil, Jovi membawa kasus ini ke Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa kritiknya adalah bentuk pengawasan sah terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait.

Kasus ini memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum, terutama ketika perbedaan perlakuan antara pejabat dan masyarakat biasa begitu mencolok.

Solusi yang diharapkan adalah adanya penegakan hukum yang adil, pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas negara, serta jaminan perlindungan hak masyarakat untuk mengkritik penyalahgunaan kekuasaan tanpa ancaman atau tekanan.

Adapun tuntutan terhadap Nella Maresella, jika terbukti menyalahgunakan kendaraan dinas, seharusnya ia menerima sanksi yang sesuai, baik itu sanksi administratif maupun hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Sementara itu, untuk Jovi Andrea Bachtiar, ia tidak seharusnya dihukum karena tindakannya murni menyampaikan pendapat. Jika merasa dirugikan, Jovi memiliki hak untuk meminta DPR mempertimbangkan ulang proses hukum yang ia alami demi tercapainya keadilan.

Nama : Muhammad Gigih Prakasa Purnomo
NPM : 2415061050
Dari yang saya tangkap pada vidi tersebut, Kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea di Tapanuli Selatan (Tapsel), yang memicu perhatian anggota DPR, menunjukkan adanya masalah dalam proses hukum, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prosedur. Tindakan yang dilakukan jaksa tersebut diduga melanggar etika profesi dan aturan, yang dapat mengganggu jalannya keadilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh. Jika terbukti melanggar, jaksa tersebut harus diberikan sanksi tegas sesuai hukum, seperti hukuman pidana, pemecatan, atau tindakan disipliner lainnya. Selain itu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum perlu ditingkatkan, serta diadakan pelatihan lebih intensif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Reformasi sistem hukum juga penting dilakukan agar proses hukum berjalan adil dan tidak ada celah untuk penyalahgunaan wewenang.

Tuntutan terhadap jaksa yang terlibat akan bergantung pada hasil penyelidikan. Jika bersalah, ia dapat dikenakan hukuman pidana atau sanksi yang setimpal. Jika ada pihak yang dirugikan, mereka juga berhak menuntut ganti rugi atau langkah hukum lain. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem peradilan agar kejadian serupa tidak terulang, dengan meningkatkan prosedur dan akuntabilitas lembaga hukum.

Nama: Rachel Inaya Allantama
NPM: 2455061009
Kelas: PSTI B

Dari Video "Jaksa Tapsel Jovi Andrea Ngadu Bikin DPR Geram, Ungkap Kronologi Kasus Berujung Bui".

Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengkritik Nella Maresella atas penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, meskipun seharusnya fasilitas tersebut hanya digunakan untuk tugas resmi. Namun, setelah memberikan kritik tersebut, Jovi justru menghadapi proses hukum dan dipenjara. Ia kemudian mengadukan kasus ini ke Komisi III DPR RI, menganggap kritiknya sah dan menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang serta diskriminasi hukum.

Solusi:
Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan bebas diskriminasi, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Selain itu, perlindungan bagi pihak yang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan perlu ditingkatkan untuk memastikan kebebasan berpendapat tetap terjaga. Di sisi lain, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan fasilitas negara juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa depan.

Tuntutan:
Untuk Nella Maresella: Jika terbukti, ia dapat dikenai sanksi administratif atau hukum sesuai aturan, seperti disiplin atas penyalahgunaan fasilitas negara.

Untuk Jovi Andrea Bachtiar: Seharusnya tidak dihukum, karena ia hanya menyampaikan pendapat. Jika merasa diperlakukan tidak adil, Jovi berhak meminta keadilan melalui Komisi III DPR RI.

Nama : Minan Nur Fatkhur Rozak
NPM : 2415061063
Kelas : PSTI-A

Jaksa Jovi Andrea Bachtiar terlibat dalam kontroversi setelah menghadapi tuduhan pencemaran nama baik terkait kritiknya terhadap rekannya, Nella Marsella, yang diduga menyalahgunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi merasa bahwa proses hukum yang dijalani tidak adil, dengan adanya intervensi dan ketidaktransparanan dalam penanganan kasusnya, termasuk tidak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai haknya. Ia menuntut jaminan proses hukum yang adil dan pengawasan terhadap pihak-pihak terkait, serta meminta klarifikasi atas tuduhan fitnah yang merusak reputasinya. Dalam pembelaannya, Jovi menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum, sebagaimana dikonfirmasi oleh dua ahli hukum. Kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di institusi kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik.

Nama : Nabila Rahmadiani
NPM : 2415061065
Kelas : PSTI-B

Berdasarkan video permasalahan 1 "Jaksa Tapsel Jovi Andrea ngadu bikin DPR geram, ungkap kronologi kasus berujung bui",

Masalah utama dalam kasus Jaksa Jovi Andrea melibatkan tuduhan tidak berdasar, campur tangan dalam proses hukum, dan pelanggaran haknya. Ia dituduh menyalahgunakan fasilitas umum, padahal ia hanya mengkritik penggunaannya yang tidak tepat. Proses hukum juga diwarnai intervensi dari pimpinan kepolisian, seperti tekanan untuk tidak bepergian dan pengaturan dalam penyidikan, yang memengaruhi keadilan persidangan. Selain itu, keterlambatan dokumen hukum memperburuk situasi dan melanggar hak-haknya sebagai terdakwa.

Solusi untuk masalah ini meliputi penyelidikan independen untuk memastikan semua fakta terungkap tanpa tekanan eksternal. Institusi hukum perlu direformasi agar lebih transparan dan profesional, serta diawasi dengan ketat untuk mencegah pelanggaran serupa. Tuntutan terhadap korban termasuk pemulihan nama baik dan jaminan proses hukum yang adil. Untuk terdakwa, pengadilan harus berjalan tanpa intervensi, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan benar.

Nama : Defianty Ersa Arfarany
NPM : 2415061080
Kelas : PSTI B

Tanggapan saya mengenai video permasalahan tersebut "Jaksa Tapsel Jovi Andrea Ngadu Bikin DPR Geram, Ungkap Kronologi Kasus Berujung Bui". Dalam video tersebut, permasalahan utama yang dialami Jaksa Tapsel Jovi Andrea adalah dirinya mengungkapkan bahwa dirinya merasa dikriminalisasi dan menyatakan bahwa tuduhannya terhadap Nella tidak benar. Padahal yang sebenarnya Jovi mengkritik Nella karena menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Setelah mengkritik hal tersebut alih-alih mendapat dukungan Jovi malah mendapatkan hukuman yang dituntut oleh Nella karena pencemaran nama baik. Hal tersebut membuat nama baik Jovi rusak.

Solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan doperlukannya penegak hukum yang adil dan hakim yang menangani kasus ini harus tidak memihak dan hanya berdasarkan bukti yang ada. Harus dilakukan juga perkembangan kasus ini untuk memastikan proses berjalan dengan hukum yang ada dan Nella tidak lagi menyalahgunakan kekuasaannya dengan memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Nama : Nova Arundyna Inzani
NPM : 2415061075
Kelas : PSTI B

Berdasarkan pada video permasalahan 1 "Jaksa Tapsel Andrea Ngadu Bikin DPR Geram, Ungkap Kronologi Kasus Berujung Bui". Saya menangkap bahwa kasus ini bermula ketika Jovi mengunggah foto Nella Marsela yang sedang menggunakan mobil dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, Siti Holija Harahap. Nella lantas menganggap unggahan tersebut mencemarkan nama baiknya, sehingga dia melaporkan Jovi ke polisi. Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mencerminkan tantangan serius dalam sistem hukum, terutama ketika individu yang berupaya menegakkan keadilan malah menghadapi tuduhan palsu dan tekanan struktural. Dalam hal ini, kritik Jovi terhadap dugaan penyalahgunaan mobil dinas oleh pejabat Nella Marsela berujung pada tuduhan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Lebih ironis, kasus tersebut tampaknya tidak ditindaklanjuti terhadap pihak yang dikritik.

Permasalahan yang dihadapi Jaksa Jovi Andrea Bachtiar memerlukan solusi yang menyeluruh untuk menjamin keadilan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Salah satunya, diperlukan investigasi independen yang melibatkan pihak-pihak netral untuk menelusuri fakta, baik terkait dugaan penyalahgunaan mobil dinas maupun tuduhan terhadap Jovi. Proses ini harus dilakukan transparan agar hasilnya dipercaya publik. Tuntutan yang harus diberikan kepada Nella Marasela apabila terbukti menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, pemberian sanksi administratif dan disiplin merupakan tindakan yang tepat. Sanksi tersebut dapat meliputi pengurangan tunjangan, pencabutan hak atas penggunaan fasilitas negara, atau bahkan peninjauan kembali jabatan yang diembannya. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat publik mematuhi dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Jaksa Jovi Andrea Bachtiar seharusnya tidak diberikan tuntutan hukum dan diberi perlindungan hukum karena ia hanya menyampaikan kritik yang sah.

Nama : Dwi Septy Anjani
NPM: 2465061006
Kelas : PSTI B

Dalam video permasalahan 1 membahas tentang jaksa Jovi Andrea Bachtiar yang mengkritik Nella Marsella yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.yang mana mobil dinas ini statusnya pinjam pakai dari Pemda yang seharusnya tidak disalahgunakan.dan merupakan kriminalisasi dan tindakan sewenang wenang yang dilakukan mantan kepala kejaksaan yaitu Siti Holija Harahab terhadap jaksa Jovi karena proses hukum yang ia jalani tidak adil.Jaksa Jovi menentang keras bahwa ia tidak menunjukkan tuduhan untuk Nella Marsella yang disertai dengan bukti dan sumpah yang ia nyatakan.dan ini membuat nama baiknya tercemar didepan publik.jovi juga mengganggap bahwa ada intervensi dalam proses hukum nya.

Solusi dalam permasalahan ini harus adanya penegakan hukum yang adil dan transparan,pengawasan lebih ketat terhadap barang atau kendaran milik dinas,dan perlindungan terhadap pengkritik tanpa takut dibungkam,

Tuntutan jika ne;lla marsella terbukti Bersalah maka perlu adanya tindakan hukum,dan pencabutan fasilitas kendaraan dinas.Dan untuk Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dia hanya menyampaikan kritik seharusnya dia tidak di hukum,dan dia dapat mengadukan kasusu ini kepada Komisi III DPR RI untuk mendapatkan keadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut

Nama : Caesar Abdurrahman
NPM : 2415061024
Kelas : PSTI A

Video ini berisi tentang dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella, yang dituduh menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang mengecam tindakan tersebut, ironisnya dihukum penjara, menimbulkan pertanyaan besar tentang kebebasan berpendapat dan prinsip keadilan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum mungkin bias; pejabat publik lebih cenderung menerima perlakuan istimewa, sementara orang yang berani mengatakan kebenaran mungkin dikriminalisasi. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam pengawasan bagaimana aset negara digunakan, yang dapat memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan.

Hasil penyelidikan dan proses hukum menentukan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa dan jaksa yang terlibat. Jika terbukti bersalah, jaksa tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana atau sanksi disipliner yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, korban yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau upaya hukum lainnya. Sebaliknya, tuntutan terhadap sistem peradilan juga dapat muncul untuk memperbaiki prosedur dan meningkatkan akuntabilitas lembaga hukum untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi.

menurut saya penegasan peraturan yang mengikat birokrasi dan lembaga negara adalah solusi untuk menyingkirkan parasit yang merugikan dan menyalahgunakan posisi mereka sebagai aparat negara, evaluasi dan pembersihan harus dilakukan di berbagai instansi negara. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, mereka juga harus terbuka kepada publik, bukan malah menutupi kesalahan untuk menjaga citra yang sempurna. Selain itu, penegasan pendekatan hukum harus dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam hukum memiliki akses ke transparansi dan keadilan, daripada hanya mengikuti keinginan kelompok tertentu. Kasus ini adalah contoh dari bagaimana instansi negara merasa nyaman dengan hukum, yang memungkinkan mereka sewenang-wenang menyalahkan penggunaan kekuasaannya.

Nama : Alfath Ariya Ilahi
NPM : 2415061014
Kelas : PSTI - B

Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum. Jovi mengkritik penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, namun malah diproses hukum dan dipenjara. Ia mengadukan ketidakadilan ini ke Komisi III DPR RI, yang mencerminkan kekhawatiran terhadap sistem hukum yang tidak adil.

Kasus ini juga menunjukan betapa mudahnya informasi palsu mempengaruhi hasil hukum. Setelah terungkap bahwa mantan kepala jaksa yang melaporkan Jovi lah yang menyalahgunakan kuasa, muncul kekhawatiran akan ketidakadilan dalam sistem hukum yang lebih berpihak pada kekuasaan dan relasi.

Solusi untuk masalah ini adalah penegakan hukum yang adil dan pengawasan lebih ketat terhadap fasilitas negara. Selain itu, hak untuk mengkritik penyalahgunaan kekuasaan harus dilindungi, agar individu seperti Jovi tidak takut dibungkam.

Nama : Adelia Aura Nabilla
NPM : 2415061035
Kelas : PSTI A

Menurut tanggapan saya, dalam kasus ini, Jaksa Jovi Andre Bachtiar menjadi korban tuduhan palsu yang dimotori oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri. Tuduhan tersebut muncul setelah Jovi mengkritik pejabat Nella Maresella yang diduga menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Ironisnya, meskipun Jovi hanya berusaha menegakkan aturan, ia malah dihukum, sementara dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut tidak ditindaklanjuti. Kasus ini mengungkap masalah serius dalam sistem hukum Indonesia, seperti ketidakadilan, perlindungan terhadap kekuasaan, serta pembatasan kebebasan berpendapat.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi, di mana setiap pelanggaran diproses dengan cara yang setara tanpa memandang jabatan atau pengaruh. Perlindungan kebebasan berpendapat juga sangat penting agar orang yang mengkritik dengan tujuan yang sah tidak menjadi sasaran fitnah atau pembungkaman. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas negara diperlukan untuk memastikan penggunaannya sesuai aturan dan menghindari penyalahgunaan. Jika terbukti bahwa Nella Maresella menyalahgunakan kendaraan dinas, sanksi yang sesuai perlu diberikan, sementara Jaksa Jovi Andre Bachtiar harus dibebaskan dari segala tuntutan dan proses hukumnya perlu ditinjau ulang untuk memulihkan nama baik serta menegakkan keadilan.

nama : muhammad lathif dahlan al-bana
npm : 2415061106
kelas : PSTI-B

Dari vidio yang telah diberikan saya memiliki beberapa buih kesimpulan yang ada dalam labirin kekuasaan. Terkadang keadilan yang diyakini agung dan murni terperangkap oleh mereka yang seharusnya menegakkan dan menjaganya. Jaksa Jovi berdiri sebagai api kecil di tengah malam yang pekat, menerangi penyalahgunaan fasilitas negara yang dilindungi bayang-bayang otoritas. Namun, keberaniannya dijawab dengan ancaman dan upaya pembungkaman, seperti mencoba memadamkan lentera dengan angin badai. Komisi III DPR, alih-alih menjadi mercusuar keadilan, justru tampak seperti pengembara yang tersesat, lebih memilih menutupi karat pada tiang negara daripada mencabut akar yang busuk. Kritik Jovi, yang sejatinya memurnikan, dianggap mencoreng, menciptakan gambaran yang getir: di negeri ini, terkadang kebenaran harus merunduk agar kuasa tetap berdiri tegak.

Nama : Deru Pratama
NPM : 2415061102
Kelas : PSTI-B

Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah adanya dugaan kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti holijah harahap saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan terhadap Jaksa Jovi Andre. Jovi mengklaim dirinya diframing secara tidak adil, termasuk tuduhan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi yang tidak pernah dilakukannya. Selain itu, ia juga menuduh adanya intervensi dan tindakan yang tidak transparan dalam proses hukum, seperti tidak diberikannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada dirinya, meskipun itu adalah hak terlapor. Kasus ini diperumit dengan klaim bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jovi sebenarnya bertujuan untuk memberikan kritik yang membangun terkait penggunaan aset negara, namun disalahartikan sebagai serangan pribadi.

Solusi untuk kasus ini seharusnya dimulai dengan penyelidikan yang lebih transparan dan akuntabel terhadap tuduhan kriminalisasi dan intervensi yang dialami oleh Jovi. Penting bagi pihak terkait, seperti Komisi Kejaksaan atau lembaga independen lainnya, untuk melakukan audit terhadap proses hukum yang terjadi guna memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur atau konflik kepentingan. Selain itu, pengadilan harus fokus pada pembuktian materiil dan obyektif dari setiap tuduhan yang dilayangkan, termasuk menguji relevansi bukti serta pernyataan ahli yang menyatakan bahwa tindakan Jovi tidak memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Tuntutan yang diberikan terhadap terdakwa ataupun korban perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas. Dalam hal ini, jika terbukti bahwa tuduhan terhadap Jovi didasarkan pada framing atau penyalahgunaan kekuasaan, maka langkah tegas perlu diambil untuk mengembalikan reputasi Jovi serta memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam kriminalisasi. Di sisi lain, jika Jovi memang melakukan pelanggaran etika atau hukum, hukum harus ditegakkan sesuai dengan asas keadilan tanpa dipengaruhi oleh intervensi politik atau jabatan. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini memerlukan pendekatan hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak, demi menjaga integritas lembaga penegak hukum serta kepercayaan masyarakat.

Nama : Raffi Ichwan Pramudya
NPM : 2455061017
kelas : PSTI A

Izin memberikan tanggapan terkait video permasalahan yang dialami oleh Jaksa Jovi Andrea, yang berjudul "Jaksa Tapsel Jovi Andrea Ngadu Bikin DPR Geram, Ungkap Kronologi Kasus Berujung Bui". Dalam video tersebut, Jovi mengangkat isu utama mengenai dugaan kriminalisasi dan tindakan semena-mena yang dialaminya dari pihak tertentu di lingkungan Kejaksaan. Ia membantah tuduhan yang menyatakan bahwa ia menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, dengan menyertakan bukti dan pernyataan sumpah. Selain itu, ia juga menyoroti bagaimana publikasi resmi telah memberikan citra negatif yang merugikan namanya di mata masyarakat.

Lebih lanjut, Jovi mengungkapkan adanya campur tangan dalam proses hukum, baik pada tahap penyelidikan maupun persidangan, yang melibatkan individu-individu tertentu dengan kekuasaan di institusi tersebut. Ia juga mencatat ketidakadilan dalam penyampaian informasi kepada publik yang seringkali tidak objektif. Jovi mengkritik penggunaan fasilitas negara, seperti mobil dinas, yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang kemudian menarik perhatian masyarakat melalui media sosial. Sebagai solusi, ia mengusulkan perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan, evaluasi internal terhadap penyalahgunaan wewenang, serta pembentukan tim independen untuk menyelidiki kasus ini secara objektif. Dengan demikian, diharapkan proses hukum dapat berlangsung tanpa campur tangan, sehingga hak-hak baik terdakwa maupun korban dapat dihormati sesuai dengan prinsip keadilan.

Nama: Muhammad Alfaruq Hasan
NPM: 2415061083
Kelas: PSTI A

Kasus yang dibahas dalam video menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Jaksa Jovi Andrea menjadi korban fitnah yang dilakukan oleh mantan kepala jaksa dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Tuduhan yang dilayangkan kepadanya tidak sesuai dengan fakta, dan intervensi oleh pejabat tinggi semakin memperburuk keadaan. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak yang berusaha mengungkapkan kebenaran. Jaksa Jovi yang mencoba membongkar penyimpangan, justru dijadikan target kriminalisasi.

Solusi baik menurut saya yaitu, dengan memperkuat edukasi nilai-nilai Pancasila khususnya di kalangan pemerintahan, agar pejabat negara memahami pentingnya menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Jangan dilupakan denga reformasi hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi intervensi kekuasaan dalam proses hukum.

Nama: Muhammad Dzaki Arif
NPM:2415061052
KELAS:PSTI-A
Jaksa Tapsel Jovi Andre terlibat dalam kontroversi terkait dugaan kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang yang diarahkan kepadanya oleh pihak tertentu di lingkungan Kejaksaan. Jovi membantah tuduhan bahwa ia menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak pantas, dengan menunjukkan bukti dan pernyataan sumpah. Ia juga menyoroti framing negatif yang mencemarkan namanya melalui publikasi resmi.

Jovi mengungkap adanya intervensi dalam proses hukum oleh oknum berpengaruh di institusi tersebut, baik pada tahap penyelidikan maupun persidangan. Ia mengkritik pemberian informasi yang tidak berimbang kepada publik dan penggunaan fasilitas negara yang tidak semestinya, termasuk mobil dinas yang menjadi sorotan akibat unggahannya di media sosial. Sebagai solusi, ia mengusulkan penegakan hukum yang adil dan transparan, evaluasi internal atas pelanggaran wewenang, serta pembentukan tim independen untuk penyelidikan objektif. Hal ini diharapkan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, menghormati hak-hak terdakwa dan korban sesuai prinsip keadilan.

Selain itu, kasus ini juga mencakup tuduhan pencemaran nama baik terhadap Jovi terkait kritiknya terhadap rekan sejawatnya, Nella Marsella, yang diduga menyalahgunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jovi merasa bahwa proses hukum yang dijalani tidak adil, dengan adanya intervensi dan ketidaktransparanan dalam penanganan kasusnya, termasuk tidak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai haknya.

Jovi menuntut jaminan proses hukum yang adil dan pengawasan terhadap pihak-pihak terkait, serta meminta klarifikasi atas tuduhan fitnah yang merusak reputasinya. Dalam pembelaannya, Jovi menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum, sebagaimana dikonfirmasi oleh dua ahli hukum. Kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di institusi kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik.

Nama : MUHAMMAD ADHIYATMA RAZENDRA
NPM : 2415061086
Kelas : PSTI A

Dalam video yang membahas kasus "Jaksa Tapsel Jovi Andrea", permasalahan utama yang dihadapi adalah klaim Jovi bahwa dirinya telah dikriminalisasi, dengan menegaskan tuduhan terhadap Nella tidak berdasar. Sebenarnya, Jovi hanya mengkritik Nella karena menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, Jovi justru dijerat tuntutan pencemaran nama baik oleh Nella, yang merusak reputasinya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang adil dengan hakim yang tidak berpihak dan hanya mengacu pada bukti yang ada. Selain itu, perkembangan kasus ini perlu diawasi guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan Nella tidak lagi menyalahgunakan kekuasaan dengan menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Nama : Alif Pasha
NPM : 2415061088
Kelas : PSTI A

Berdasarkan video tersebut, masalah dalam video ini adalah Nella Maresella, yang diduga menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan fasilitas negara. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mengecam tindakan tersebut, tetapi alih-alih mendapatkan dukungan, dia malah dihukum dan dipenjara, menimbulkan masalah dengan kebebasan berpendapat dan penerapan hukum yang adil. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat umum dan pejabat publik. Memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif adalah solusi untuk masalah ini. Selain itu, untuk mencegah pembungkaman kebebasan berpendapat, penting untuk melindungi mereka yang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mencegah penyalahgunaan berikutnya, pengawasan yang lebih ketat diperlukan terhadap penggunaan fasilitas negara.

Berdasarkan video, masalah utama yang diangkat adalah dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Tindakan ini mendapat kritik dari Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang justru berujung pada hukuman dan pemenjaraan terhadapnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat serta penerapan hukum yang tidak adil. Kritik Jovi, yang seharusnya dilihat sebagai upaya menjaga akuntabilitas pejabat publik, malah dianggap sebagai ancaman, mencerminkan potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah tegas dalam penegakan hukum yang adil, termasuk menjatuhkan sanksi administratif atau hukum terhadap Nella Maresella jika terbukti bersalah. Selain itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada Jaksa Jovi Andrea agar kebebasan berpendapat tidak dibungkam. Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara harus diperketat melalui audit yang transparan dan melibatkan lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Proses hukum yang melibatkan Jovi juga perlu ditinjau ulang untuk memastikan keadilan, dan jika terbukti tidak bersalah, ia berhak atas pemulihan nama baik. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara.

Nama : Ghea Putri Nashirah
NPM : 2415061011
Kelas : PSTI— B

Izin menanggapi terkait video permasalahan 1, yaitu “Jaksa Tapsel Jovi Andrea Ngadu Bikin DPR Geram, Ungkap Kronologi Kasus Berujung Bui”. Permasalahan dalam video ini berpusat pada penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella, yang diduga menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang mencoba mengkritik tindakan ini, justru dihukum dan dipenjara, memunculkan isu kebebasan berpendapat serta penerapan hukum yang tidak adil. Hal ini memicu kekhawatiran tentang adanya perbedaan perlakuan hukum antara pejabat publik dan masyarakat umum, serta mengindikasikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yaitu penegakan hukum yang adil dan transparan, perlindungan terhadap kebebesan berpendapat, pengawasan penggunaan fasilitas negara, dan reformasi sistem penegakan hukum

Tuntutan untuk Terdakwa dan Korban :
Nella Maresella : Jika terbukti menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, ia harus dijatuhi sanksi administratif, seperti pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas, pemotongan fasilitas negara, atau tindakan disiplin lainnya sesuai aturan yang berlaku.
Jaksa Jovi Andrea Bachtiar : Sebagai pihak yang hanya menyampaikan kritik terhadap pelanggaran, ia tidak seharusnya dihukum. Proses hukum terhadapnya perlu ditinjau ulang untuk memastikan keadilan. Ia juga berhak mendapatkan pemulihan nama baik dan perlindungan hukum.

Inti dari solusi ini adalah pentingnya penegakan hukum yang transparan, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan fasilitas negara. Reformasi sistem hukum sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas, adil, dan akuntabel.

Nama: Intan Safitri
NPM: 2415061036
PSTI b

Berdasarkan video 1, kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea mengungkap konflik internal di kejaksaan, di mana ia dituduh berbuat tidak pantas terhadap Nela Marcela, termasuk menyebarkan klaim palsu tentang penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Jovi menganggap tuduhan tersebut sebagai fitnah dan merasa bahwa proses hukum yang dijalaninya tidak adil. Keadaan ini diperburuk oleh dugaan intervensi dan kurangnya transparansi, seperti tidak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai hak yang dijamin Mahkamah Konstitusi. Selain itu, informasi yang beredar di media sosial dinilai merusak reputasinya.

Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan jaminan proses hukum yang bebas dari intervensi, pengawasan terhadap pihak terkait, serta penyelidikan dugaan pelanggaran etika oleh pejabat seperti Siti Holi Jaharrahab. Mediasi melalui lembaga independen dan perbaikan komunikasi publik juga penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Dalam pembelaannya, Jovi menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum, sebagaimana dikonfirmasi oleh dua ahli hukum. Ia meminta agar tuduhan terhadapnya dibatalkan dan diberikan klarifikasi terkait fitnah yang beredar. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik.

Nama : Zahra Dini Amarta
NPM : 2415061044
Kelas : PSTI A

Dalam video tersebut, terungkap kasus penyalahgunaan kuasa oleh seorang mantan kepala jaksa yang memfitnah Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dengan tuduhan palsu yang berujung pada pemecatan. Jovi, yang menjadi korban, mengungkapkan fakta yang sebenarnya dalam rapat, menjelaskan mengenai fitnah, penyalahgunaan kuasa, dan intervensi yang dilakukan oleh mantan kepala jaksa itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas hukum di Indonesia, mengingat tuduhan yang tidak didukung bukti dapat merusak reputasi seseorang. Kasus ini juga menunjukkan bahwa informasi yang kita terima belum tentu benar, dan keadilan sering kali terabaikan, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Nama: Damai Kristiawan
NPM : 2415061085
Kelas : PSTI A

Berdasarkan pada video 1 Kasus Jaksa Jovi Andrea mengungkap konflik yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea dengan sejumlah pihak di kejaksaan, di mana ia menghadapi tuduhan melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap Nela Marcela, termasuk menyebarkan tuduhan palsu tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Tuduhan ini dianggap sebagai fitnah oleh Jovi, yang merasa bahwa proses hukum yang ia jalani tidak adil karena adanya intervensi serta ketidaktransparanan, seperti tidak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan haknya yang diatur Mahkamah Konstitusi.Jovi juga menyebut bahwa informasi yang disebarkan ke publik melalui media sosial merusak reputasinya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, diperlukan jaminan proses hukum yang adil tanpa intervensi, pengawasan terhadap pihak-pihak terkait, serta pengusutan dugaan pelanggaran etika oleh pejabat seperti Siti Holi Jaharrahab. Mediasi melalui lembaga independen dan upaya memperbaiki komunikasi publik dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Nama : Jihan Alika Martasya
Npm : 2455061015
PSTI A

Dalam video tersebut, terungkap sebuah kasus yang sangat mencengangkan terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang mantan kepala jaksa. Ia memfitnah Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dengan tuduhan palsu yang akhirnya menyebabkan pemecatannya. Tindakan ini jelas merusak integritas sistem hukum dan menunjukkan betapa besar dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan jabatan. Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik individu yang difitnah, tetapi juga menciptakan keraguan terhadap kredibilitas institusi hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan. Tindakan tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap para aparat penegak hukum dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Nama : Nafiza Fadhila Hasanah
NPM : 2455061011
Kelas : PSTI B

Kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar menjadi cerminan nyata dari permasalahan yang lebih luas dalam sistem hukum Indonesia. Tuduhan yang tidak berdasar dan intervensi dari pihak-pihak tertentu tidak hanya merugikan Jovi secara pribadi, tetapi juga mengungkap adanya praktik-praktik buruk yang telah lama mengakar dalam lembaga penegak hukum. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan, termasuk penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan kode etik yang lebih tegas bagi para aparat penegak hukum.

Dampak dari kasus Jaksa Jovi tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat menyaksikan seorang jaksa, yang seharusnya menjadi pilar keadilan, menjadi korban ketidakadilan, maka kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan akan terkikis. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan mengembalikan kepercayaan publik, diperlukan langkah-langkah konkret.

Pertama, perlu dilakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan internal di lembaga penegak hukum. Kedua, transparansi dalam setiap proses

hukum harus menjadi keharusan. Ketiga, perlu ada mekanisme yang efektif untuk melindungi para whistleblower yang berani mengungkapkan praktik-praktik koruptif.

Terakhir, pendidikan hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dan dapat berperan aktif dalam mengawasi penegakan hukum.

Nama : Fareluna Nazwa Hafeiz
NPM : 2415061026
Kelas : PSTI B

Dalam video yang dibahas, Jaksa Jovi Andrea Ngadu mengungkapkan tuduhan kriminalisasi terhadap dirinya dan tindakan sewenang-wenang oleh pihak tertentu di lingkungan Kejaksaan. Jovi menanggapi tuduhan yang menyatakan dirinya menggunakan mobil dinas untuk perbuatan tidak pantas, yang kemudian dibantah dengan bukti dan pernyataan sumpah. Ia juga mengkritik framing negatif yang mencemarkan nama baiknya dan intervensi dalam proses hukum yang melibatkan oknum tertentu. Selain itu, Jovi menyoroti ketidakadilan dalam pemberian informasi publik yang cenderung berpihak dan penggunaan fasilitas negara yang tidak sesuai, yang memicu perhatian publik.

Jovi mengusulkan solusi berupa penegakan hukum yang adil dan transparan, evaluasi internal terhadap pelanggaran wewenang, serta pembentukan tim independen untuk menyelidiki kasus ini. Ia berharap proses hukum berjalan tanpa intervensi, menghormati hak-hak terdakwa dan korban.

Jovi mengkritik penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nella Maresella, namun malah dituduh menyebarkan fitnah tanpa bukti. Isu ini menyoroti kebebasan berpendapat dan penerapan hukum yang adil di Indonesia. Solusi yang diajukan adalah pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas negara, perlindungan terhadap hak untuk mengkritik pemerintah, serta peran media sebagai pengawas independen.

Tuntutan yang diajukan terhadap Nella adalah pembatasan atau pencabutan penggunaan fasilitas negara jika terbukti bersalah, sementara Jovi seharusnya bebas dari tuntutan karena kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum.

Nama: Hartanto Gunawan Dwi Wahyuda
NPM : 2415061006
Kelas : PSTI -B

izin menanggapi pada video pertama menurut saya Kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Nella Maresella mengungkap adanya kegagalan sistem hukum dalam menegakkan keadilan, ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi terhadap whistleblower, dan ketidaktransparanan dalam proses hukum. Kasus ini mendesak dilakukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan terwujudnya keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak masalah utama dalam kasus ini, yaitu adanya ketidakadilan yang sistemik. Jaksa Jovi, yang seharusnya dilindungi karena membongkar penyimpangan, justru dikriminalisasi. Sementara itu, pihak yang diduga menyalahgunakan kekuasaan tidak mendapat sanksi yang seimbang. dan juga sistem hukum yang perlu segera diperbaiki.