Berikan analisismu tentang video tersebut, terlebih dahulu berikan identitas nama, npm dan kelas. Terima Kasih
FORUM JAWABAN PRETEST
Nama : Inggit Pratiwi
NPM : 2157011008
KELAS : C
Rangkuman materi hakikat dan pentingnya PKN di perguruan tinggi antara lain
1. Pengertian PKN
2. Landasan ideal dan hukum
3. Sumber historis
4. Sumber sosiologis
5. Sumber politik
6. Dinamika esensi dan urgensi
7. Pendidikan kewarganegaraan
Kata kewarganegaraan berasal dari warga negara yang berarti adalah anggota dari suatu negara. selain itu melatih peserta didik berpikir kritis analitis bersikap demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Landasan ideall dan landasan hukum PKN landasan ideal nya adalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai ideologi negara landasan hukum PKN, antara lain pembukaan undang-undang Dasar 1945, batang tubuh undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan. undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan keperibadian.
Sumber historis sosiologis dan politik Pendidikan Kewarganegaraan, sumber historis substansi Pendidikan Kewarganegaraan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat memerlukan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa.
Sumber politik dibuatnya dokumen-dokumen Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 1957 sampai terakhir 2013.
Dinamika esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan Iptek untuk membangun negara bangsa masa depan PKN serangan ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NPM : 2157011008
KELAS : C
Rangkuman materi hakikat dan pentingnya PKN di perguruan tinggi antara lain
1. Pengertian PKN
2. Landasan ideal dan hukum
3. Sumber historis
4. Sumber sosiologis
5. Sumber politik
6. Dinamika esensi dan urgensi
7. Pendidikan kewarganegaraan
Kata kewarganegaraan berasal dari warga negara yang berarti adalah anggota dari suatu negara. selain itu melatih peserta didik berpikir kritis analitis bersikap demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Landasan ideall dan landasan hukum PKN landasan ideal nya adalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai ideologi negara landasan hukum PKN, antara lain pembukaan undang-undang Dasar 1945, batang tubuh undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan. undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan keperibadian.
Sumber historis sosiologis dan politik Pendidikan Kewarganegaraan, sumber historis substansi Pendidikan Kewarganegaraan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat memerlukan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa.
Sumber politik dibuatnya dokumen-dokumen Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 1957 sampai terakhir 2013.
Dinamika esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan Iptek untuk membangun negara bangsa masa depan PKN serangan ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
Nama : Chairunnisa Putri Islamy
Npm : 2117011106
Kelas : C
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berkaitan dengan kata warganegara. PKn merupakan usaha sadar menyiapkan siswa/i yang cinta, setia, berani berkorban, membela bangsa dan negara, dan juga dapat melatih untuk berfikir kritis, analitis, demokratis, berdasarkan Pancasila
Adapun landasan ideal PKn yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi negara
Adapun landasan hukum PKn yaitu Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945 (pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat1), UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 20 Tahun 2003, SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006
Adanya sumber historis, sosiologi, dan politik PKn
Dinamika, esensi, dan urgensi PKn yaitu PKn perlu mendorong warga negara agara mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangss
NAMA : Lansa Dwanis
NPM : 2117011087
KELAS : C
Analisis hakekat pentingnya PKN di perguruan tinggi
Pendidikan kewarganegaraan mencakup 3 komponen yaitu warga negara, usaha sadar menyiapkan peserta Didik dan melatih peserta Didik berfikir kritis, analitis.
Landasan ideal dan hukum PKN yaitu Pancasila, pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945,UU nomor 20 tahun 1982, UU nomor 20 tahun 2003 dan SK dirjen DIKTI nomor 43 tahun 2006.
Sumber historis sosiologi dan politik PKN dimulai sebelum Indonesia merdeka.
PKN perlu mendorong wara negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-bangsa.
NPM : 2117011087
KELAS : C
Analisis hakekat pentingnya PKN di perguruan tinggi
Pendidikan kewarganegaraan mencakup 3 komponen yaitu warga negara, usaha sadar menyiapkan peserta Didik dan melatih peserta Didik berfikir kritis, analitis.
Landasan ideal dan hukum PKN yaitu Pancasila, pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945,UU nomor 20 tahun 1982, UU nomor 20 tahun 2003 dan SK dirjen DIKTI nomor 43 tahun 2006.
Sumber historis sosiologi dan politik PKN dimulai sebelum Indonesia merdeka.
PKN perlu mendorong wara negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-bangsa.
Nama: Naurah Nabilah
Npm : 2117011009
Dalam hal ini, identitas nasional bertujuan untuk mengetahui identitas kita sebagai bangsa Indonesia, sedangkan integritas ditujukan sebagai upaya dalam menyatukan indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya.
Identitas Nasional diartikan sebagai suatu kumpulan, nilai budaya yang tumbuh, serta berkembang dalam bermacam-macam aspek kehidupan, dari ratusan suku dan dihimpun dalam satu kesatuan. Pancasila sebagai hakikat identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana pancasila sebagai aktualisasi penataan kehidupan dalam arti yang luas. Terdapat 4 unsur identitas nasional, antara lain suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa.
Berdasarkan unsurnya, identitas nasional terbagi menjadi 3
•identitas fudamental, yaitu pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; •identitas instrumental, yaitu UUD 1945; dan
• identitas alamiah, yaitu kepulauan, suku, budaya, ras, maupun agama.
Integrasi Nasional diartikan sebagai penyesuaian unsur yang berbeda. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam integrasi nasional, antara lain:
Faktor pendorong integrasi nasional:
1. Upaya dalam mengintegrasikan pemuda
2. Keinginan untuk bersatu
3. Rasa cinta tanah air
4. Rela bekorban
5. Kesepakatan nasional
Faktor penghambat integrasi nasional:
1. Suku dan budaya yang heterogen
2. Mengutamakan kepentingan pribadi
3. Fanatisme terhadap suatu suku
4. Rasa ketidakadilan suatu kelompok
5. Gangguan dari luar hingga timbul perpecahan
Bentuk integrasi nasional dapat dengan asimilasi dan alkulturasi. Asimilasi adalah pembaruan budaya sebagai bentuk ciri khas kebudayaan asli. Sedangkan, alkulturasi adalah penerimaan budaya asing tanpa menghilangkan ciri khasnya.
Menurut Myron Weiner pada 1971, terdapat 5 definisi integrasi nasional, antara lain: penyatuan kelompok masyarakat hingga dapat diterima seluruh masyarakat, pembentukan wewenang kekuasaan hingga mampu menyatukan perbedaan, pemerintah berupaya dalam melayani masyarakat dan masyarakat memberikan kontribusinya, kesepakatan bersama sesuai UUD 1945, dan adanya pemahaman yang sama antarsetiap kelompok yang menunjukan perilaku berintegrasi.
Dalam hal ini, identitas nasional bertujuan untuk mengetahui identitas kita sebagai bangsa Indonesia, sedangkan integritas ditujukan sebagai upaya dalam menyatukan indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya.
Identitas Nasional diartikan sebagai suatu kumpulan, nilai budaya yang tumbuh, serta berkembang dalam bermacam-macam aspek kehidupan, dari ratusan suku dan dihimpun dalam satu kesatuan. Pancasila sebagai hakikat identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana pancasila sebagai aktualisasi penataan kehidupan dalam arti yang luas. Terdapat 4 unsur identitas nasional, antara lain suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa.
Berdasarkan unsurnya, identitas nasional terbagi menjadi 3
•identitas fudamental, yaitu pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; •identitas instrumental, yaitu UUD 1945; dan
• identitas alamiah, yaitu kepulauan, suku, budaya, ras, maupun agama.
Integrasi Nasional diartikan sebagai penyesuaian unsur yang berbeda. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam integrasi nasional, antara lain:
Faktor pendorong integrasi nasional:
1. Upaya dalam mengintegrasikan pemuda
2. Keinginan untuk bersatu
3. Rasa cinta tanah air
4. Rela bekorban
5. Kesepakatan nasional
Faktor penghambat integrasi nasional:
1. Suku dan budaya yang heterogen
2. Mengutamakan kepentingan pribadi
3. Fanatisme terhadap suatu suku
4. Rasa ketidakadilan suatu kelompok
5. Gangguan dari luar hingga timbul perpecahan
Bentuk integrasi nasional dapat dengan asimilasi dan alkulturasi. Asimilasi adalah pembaruan budaya sebagai bentuk ciri khas kebudayaan asli. Sedangkan, alkulturasi adalah penerimaan budaya asing tanpa menghilangkan ciri khasnya.
Menurut Myron Weiner pada 1971, terdapat 5 definisi integrasi nasional, antara lain: penyatuan kelompok masyarakat hingga dapat diterima seluruh masyarakat, pembentukan wewenang kekuasaan hingga mampu menyatukan perbedaan, pemerintah berupaya dalam melayani masyarakat dan masyarakat memberikan kontribusinya, kesepakatan bersama sesuai UUD 1945, dan adanya pemahaman yang sama antarsetiap kelompok yang menunjukan perilaku berintegrasi.
Fildza Amalia
2117011068
Kelas C
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Teori geopolitik dibagi menjadi 6, yaitu teori geopolitik Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, dan Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller. Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Konsep NKRI dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945 yang isinya : "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik". Cara pandang Bangsa Indonesia, antara lain perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan wilayah Indonesia, meliputi kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial-budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan puau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diantara Benua Asia dan Australia.
2117011068
Kelas C
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Teori geopolitik dibagi menjadi 6, yaitu teori geopolitik Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, dan Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller. Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Konsep NKRI dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945 yang isinya : "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik". Cara pandang Bangsa Indonesia, antara lain perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan wilayah Indonesia, meliputi kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial-budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan puau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diantara Benua Asia dan Australia.
Nama : Nur Khasanah
NPM : 2117011086
Kelas : C
Pendidikan kewarganegaraan adalah anggota dari suatu negara pkn berkatitan dengan :
1. Warganegara
Pendidikan kewarganegaraan mencakup 3 komponen yaitu warga negara, usaha sadar menyiapkan peserta Didik dan melatih peserta Didik berfikir kritis, analitis.
PKN landasan ideal nya adalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai ideologi negara landasan hukum PKN, antara lain pembukaan undang-undang Dasar 1945, batang tubuh undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan. undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan keperibadian.
NPM : 2117011086
Kelas : C
Pendidikan kewarganegaraan adalah anggota dari suatu negara pkn berkatitan dengan :
1. Warganegara
Pendidikan kewarganegaraan mencakup 3 komponen yaitu warga negara, usaha sadar menyiapkan peserta Didik dan melatih peserta Didik berfikir kritis, analitis.
PKN landasan ideal nya adalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai ideologi negara landasan hukum PKN, antara lain pembukaan undang-undang Dasar 1945, batang tubuh undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan. undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan keperibadian.
Indentitas nasional penting demi terjaganya keutuhan bangasa.
4 unsur penting identitas negara
-suku bangsa
-agama
-kebudayaan
-bahasa
indentitas negara tercantum dalam konstitusi Indonesia UUD pasal 35&36c
-bahasa Indonesia
-bendera merah putih
-lagu Indonesia raya
-lambang negara
-semboyan negara
-dasar falsafah negara
-konstitusi negara
-bentuk negara
-konsepsi wawasan Nusantara
-kebudayaan negara
4 unsur penting identitas negara
-suku bangsa
-agama
-kebudayaan
-bahasa
indentitas negara tercantum dalam konstitusi Indonesia UUD pasal 35&36c
-bahasa Indonesia
-bendera merah putih
-lagu Indonesia raya
-lambang negara
-semboyan negara
-dasar falsafah negara
-konstitusi negara
-bentuk negara
-konsepsi wawasan Nusantara
-kebudayaan negara
Nama : Annisa Distiani
NPM : 2117011024
Kelas : C
Hakekat dan Pentingnya PKn di Perguruan Tinggi
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan berasal dari kata Warganegara yang memiliki arti anggota dari suatu negara. Dalam PKn, peserta didik disiapkan untuk cinta, setia, dan berani berkorban membela bangsa dan negara. Sehingga dapat melatih peserta didik berpikir kritis, analitis demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Kewarganegaraan berasal dari kata Warganegara yang memiliki arti anggota dari suatu negara. Dalam PKn, peserta didik disiapkan untuk cinta, setia, dan berani berkorban membela bangsa dan negara. Sehingga dapat melatih peserta didik berpikir kritis, analitis demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Landasan Ideal dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
- Landasan ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara.
- Landasan hukum PKn, yakni Pembukaan UUD 1945.
- Batang Tubuh UUD 1945 terutama pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, dan pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan.
- UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.
- SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian
3. Sumber Historis, Sosiologis dan Politik PKn
Sumber historis, substansi dimulai sebelum Indonesia merdeka. Sumber sosiologis, masyarakat memerlukan PKn untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Sumber politik PKn dibuatnya dokumen kurikulum PKn sejak 1957-2013.
4. Dinamika Esensi dan Urgensi PKn
Warga negara perlu didorong agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Sehingga masa depan dari PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.