FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

Number of replies: 2
Berikan analisismu tentang video tersebut, terlebih dahulu berikan identitas nama, npm dan kelas. Terima Kasih
In reply to First post

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

by Ayu Lestari -
AYU LESTARI
231011069

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk sukses kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan 
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan 
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin 
besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi 
ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. 

Beberapa masalah yang muncul selama 
tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan
semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan 
rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. 

Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu 
keniscayaan dalam proses deepening democracy konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam 
jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara 
pemilu, pemerintah, dan institusi penegak 
hukum mampu menunjukkanprofesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. 

Proses pendalaman demokrasi/konslidasi 
demokrasi memerlukan peran penting 
stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey.Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi 
pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. 

Berkenaan dengan hal tersebut semua 
stakeholders terkait pemilu seperti partai 
politik, penyelenggara pemilu (KPU,Bawaslu, 
DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan 
institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial
demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak 
percayaan publik dan semakin rentan pula 
sengketa/konflik yang akan muncul. 

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan 
pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 
yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi 
ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum 
mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

In reply to First post

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

by Aulia Syifa Putri -
nama : Aulia Syifa Putri
npm : 2311011088
manajemen genap

Kesimpulan dari artikel ini adalah demokrasi telah memasuki tahap krisis.
Demokrasi masih dapat ditingkatkan dan diperkuat menjadi sistem yang lebih baik dan efektif.
Demokrasi sering dipandang sebagai sistem politik yang keras dan kontroversial, namun pada kenyataannya demokrasi adalah salah satu kekuatan utama demokrasi.
Demokrasi adalah kebebasan berekspresi, dan ketika suatu negara menganut sistem demokrasi, tentu saja akan lebih banyak kegaduhan ketika masyarakat mengutarakan pendapatnya.
Namun ini bukanlah hal negatif yang perlu kita hilangkan.
Karena kita mempunyai institusi demokrasi dan kebebasan berekspresi yang memungkinkan kita mencapai hasil dan keputusan terbaik dan paling adil demi kebaikan bersama, bukan demi keuntungan sepihak.