FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Silahkan analisis dan jawablah menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima kasih
Nama : Ramadhani Ahmad
Npm : 2365061001
Kelas : PSTI-C
Jawaban analisis kasus:
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Berbagai lembaga mencatat masih banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, seperti pelanggaran berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Demokrasi juga dianggap mundur dengan munculnya kembali rezim otoritarian yang mengancam kebebasan sipil. Namun, ada juga perkembangan positif seperti reformasi hukum dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang bisa saya ambil adalah adanya pengakuan bahwa meski banyak tantangan, ada juga langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki situasi HAM, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam adat istiadat dan budaya masyarakat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Menurut saya Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa akan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan, yang seharusnya akan membuat demokrasi di Indonesia lebih berkeadilan dan bermoral. Sehingga orinsip ini menekankan bahwa semua keputusan politik harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih memiliki banyak tantangan dan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meski ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Contohnya adalah pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi yang masih terjadi. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan demokrasi yang menghormati HAM perlu terus ditingkatkan.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sangat kecewa. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ketika mereka malah memprioritaskan agenda politik pribadi atau golongan, itu berarti mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Masyarakat perlu lebih aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para wakil mereka di parlemen.
E. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah masalah serius. Ketika loyalitas rakyat dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau golongan, itu dapat menyebabkan pelanggaran HAM dan kerugian besar bagi masyarakat. Pada saat ini, seharusnya kepemimpinan yang baik didasarkan pada transparansi dan penghormatan terhadap HAM. Pemimpin harus memperjuangkan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, bukan memanfaatkan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan. hal ini penting untuk memastikan penghormatan terhadap HAM danjuga untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat.
Npm : 2365061001
Kelas : PSTI-C
Jawaban analisis kasus:
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Berbagai lembaga mencatat masih banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, seperti pelanggaran berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Demokrasi juga dianggap mundur dengan munculnya kembali rezim otoritarian yang mengancam kebebasan sipil. Namun, ada juga perkembangan positif seperti reformasi hukum dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang bisa saya ambil adalah adanya pengakuan bahwa meski banyak tantangan, ada juga langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki situasi HAM, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam adat istiadat dan budaya masyarakat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Menurut saya Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa akan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan, yang seharusnya akan membuat demokrasi di Indonesia lebih berkeadilan dan bermoral. Sehingga orinsip ini menekankan bahwa semua keputusan politik harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih memiliki banyak tantangan dan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meski ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Contohnya adalah pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi yang masih terjadi. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan demokrasi yang menghormati HAM perlu terus ditingkatkan.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sangat kecewa. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ketika mereka malah memprioritaskan agenda politik pribadi atau golongan, itu berarti mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Masyarakat perlu lebih aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para wakil mereka di parlemen.
E. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah masalah serius. Ketika loyalitas rakyat dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau golongan, itu dapat menyebabkan pelanggaran HAM dan kerugian besar bagi masyarakat. Pada saat ini, seharusnya kepemimpinan yang baik didasarkan pada transparansi dan penghormatan terhadap HAM. Pemimpin harus memperjuangkan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, bukan memanfaatkan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan. hal ini penting untuk memastikan penghormatan terhadap HAM danjuga untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat.
NAMA: NAISYAH NOPRIANI
NPM: 2315061007
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
A. Artikel tersebut menyoroti tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin kunci yang disoroti termasuk kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif, seperti upaya reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional.
Analisis: Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan yang signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia, ada upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti dengan meratifikasi perjanjian internasional. Namun, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan akuntabilitas penuh atas pelanggaran HAM dan untuk mengatasi isu-isu seperti diskriminasi dan pembatasan kebebasan.
B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakatnya memiliki dimensi yang unik. Konsep demokrasi dalam budaya Indonesia seringkali melibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang tercermin dalam prinsip gotong royong dan kebersamaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan pentingnya keberagaman agama dan keyakinan dalam praktik demokrasi, serta pengakuan atas otoritas yang lebih tinggi dari segi spiritual.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Terdapat tantangan dalam implementasi demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan prinsip demokrasi. Praktik seperti ini mengancam legitimasi sistem politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, terutama jika hal tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM atau merugikan hak-hak individu. Perlu ada pengawasan yang ketat dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tersebut.
NPM: 2315061007
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
A. Artikel tersebut menyoroti tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin kunci yang disoroti termasuk kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif, seperti upaya reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional.
Analisis: Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan yang signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia, ada upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti dengan meratifikasi perjanjian internasional. Namun, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan akuntabilitas penuh atas pelanggaran HAM dan untuk mengatasi isu-isu seperti diskriminasi dan pembatasan kebebasan.
B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakatnya memiliki dimensi yang unik. Konsep demokrasi dalam budaya Indonesia seringkali melibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang tercermin dalam prinsip gotong royong dan kebersamaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan pentingnya keberagaman agama dan keyakinan dalam praktik demokrasi, serta pengakuan atas otoritas yang lebih tinggi dari segi spiritual.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Terdapat tantangan dalam implementasi demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan prinsip demokrasi. Praktik seperti ini mengancam legitimasi sistem politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, terutama jika hal tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM atau merugikan hak-hak individu. Perlu ada pengawasan yang ketat dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tersebut.
Nama: Friskila Rohasina Simarmata
NPM: 2315061043
Kelas: PSTI-C
Prodi: Teknik Informatika
A. Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Tahun 2019
Artikel tersebut memperlihatkan gambaran yang cukup suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Banyak lembaga mencatat masih adanya sejumlah besar pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, termasuk pelanggaran serius di masa lalu serta konflik terkait sumber daya alam. Selain itu, demokrasi dianggap mengalami kemunduran dengan munculnya kembali rezim otoriter yang mengancam kebebasan sipil. Meskipun demikian, dari artikel ini, terdapat juga catatan positif. Terdapat pengakuan bahwa meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki situasi HAM. Ini bisa dianggap sebagai tanda harapan, menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Detail lebih lanjut dapat mencakup langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, seperti perubahan kebijakan atau upaya konkret dalam menangani pelanggaran HAM yang telah terjadi.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Pancasila
Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam adat istiadat dan budaya masyarakat yang menekankan musyawarah dan mufakat. Prinsip ini sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam setiap pengambilan keputusan.
Pendekatan ini diharapkan membuat demokrasi di Indonesia lebih adil dan bermoral. Setiap keputusan politik seharusnya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, bukan hanya pada keuntungan materi. Kebijakan yang dihasilkan dari proses ini harus mempertimbangkan kesejahteraan spiritual dan moral setiap individu dalam masyarakat, bukan sekadar fokus pada aspek ekonomi.
C. Tantangan Demokrasi di Indonesia
Praktik Demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Walaupun terdapat kemajuan di beberapa bidang, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil masih sering terjadi. Misalnya, pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi masih berlangsung. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat demokrasi yang menghormati hak asasi manusia harus terus ditingkatkan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Memperjuangkan Kepentingan Rakyat
Saya sangat kecewa dengan anggota parlemen yang mengklaim berbicara atas nama rakyat tetapi sebenarnya menjalankan agenda politik pribadi mereka sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika mereka lebih memprioritaskan agenda politik pribadi atau kelompok mereka, hal itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah memberikan mandat kepada mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi tindakan dan keputusan para wakil mereka di parlemen serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dari mereka.
E. Pemimpin dengan Kekuasaan Kharismatik
Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas merupakan masalah yang sangat serius. Ketika pemimpin menggunakan karisma mereka untuk mempengaruhi rakyat tanpa transparansi atau visi yang jelas, hal ini dapat membawa konsekuensi serius bagi masyarakat. Manipulasi loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok dapat berdampak buruk, bahkan dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kerugian besar bagi masyarakat. Kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi dan penghormatan terhadap HAM. Pemimpin harus bertindak untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemimpin tidak merugikan masyarakat atau melanggar hak-hak mereka. Hanya dengan kepemimpinan yang jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi prinsip-prinsip HAM, kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat dapat dipertahankan.
NPM: 2315061043
Kelas: PSTI-C
Prodi: Teknik Informatika
A. Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Tahun 2019
Artikel tersebut memperlihatkan gambaran yang cukup suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Banyak lembaga mencatat masih adanya sejumlah besar pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, termasuk pelanggaran serius di masa lalu serta konflik terkait sumber daya alam. Selain itu, demokrasi dianggap mengalami kemunduran dengan munculnya kembali rezim otoriter yang mengancam kebebasan sipil. Meskipun demikian, dari artikel ini, terdapat juga catatan positif. Terdapat pengakuan bahwa meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki situasi HAM. Ini bisa dianggap sebagai tanda harapan, menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Detail lebih lanjut dapat mencakup langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, seperti perubahan kebijakan atau upaya konkret dalam menangani pelanggaran HAM yang telah terjadi.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Pancasila
Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam adat istiadat dan budaya masyarakat yang menekankan musyawarah dan mufakat. Prinsip ini sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam setiap pengambilan keputusan.
Pendekatan ini diharapkan membuat demokrasi di Indonesia lebih adil dan bermoral. Setiap keputusan politik seharusnya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, bukan hanya pada keuntungan materi. Kebijakan yang dihasilkan dari proses ini harus mempertimbangkan kesejahteraan spiritual dan moral setiap individu dalam masyarakat, bukan sekadar fokus pada aspek ekonomi.
C. Tantangan Demokrasi di Indonesia
Praktik Demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Walaupun terdapat kemajuan di beberapa bidang, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil masih sering terjadi. Misalnya, pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi masih berlangsung. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat demokrasi yang menghormati hak asasi manusia harus terus ditingkatkan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Memperjuangkan Kepentingan Rakyat
Saya sangat kecewa dengan anggota parlemen yang mengklaim berbicara atas nama rakyat tetapi sebenarnya menjalankan agenda politik pribadi mereka sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika mereka lebih memprioritaskan agenda politik pribadi atau kelompok mereka, hal itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah memberikan mandat kepada mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi tindakan dan keputusan para wakil mereka di parlemen serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dari mereka.
E. Pemimpin dengan Kekuasaan Kharismatik
Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas merupakan masalah yang sangat serius. Ketika pemimpin menggunakan karisma mereka untuk mempengaruhi rakyat tanpa transparansi atau visi yang jelas, hal ini dapat membawa konsekuensi serius bagi masyarakat. Manipulasi loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok dapat berdampak buruk, bahkan dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kerugian besar bagi masyarakat. Kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi dan penghormatan terhadap HAM. Pemimpin harus bertindak untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemimpin tidak merugikan masyarakat atau melanggar hak-hak mereka. Hanya dengan kepemimpinan yang jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi prinsip-prinsip HAM, kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat dapat dipertahankan.
Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C
Jawaban Analisis Kasus:
A. Artikel tersebut mengkritisi kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Mereka mencatat bahwa banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, konflik sumber daya alam (SDA) masih terjadi, dan ada kemunduran dalam demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya otoritarianisme dan pembatasan kebebasan sipil. Selain itu, diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan masih merajalela, sementara pelanggaran HAM di Papua meningkat tajam. Meski demikian, ada beberapa perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan adanya komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga tetap aktif dalam menolak kebijakan yang merugikan HAM, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Reformasi yang dilakukan dan kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pentingnya HAM merupakan langkah-langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem penegakan HAM dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam sistem pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama melalui diskusi dan konsensus. Selain itu, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan keyakinan agama. Demokrasi berke-Tuhanan ini memberikan kerangka etis bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, mengharuskan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai religius. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang memadukan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan kekayaan warisan bangsa, tetapi perlu terus diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berupaya untuk selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan. Komitmen pada prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan ras, serta pelanggaran HAM di daerah tertentu, termasuk Papua. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan dan konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat menurun drastis. Hal ini mengkhianati prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan representasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau kinerja para wakilnya, menyuarakan kritik yang konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan parlemen. Selain itu, partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas. Praktik seperti ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan, praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima. Konsep hak asasi manusia menegaskan pentingnya menghormati martabat dan kebebasan individu, serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan, serta memastikan bahwa pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C
Jawaban Analisis Kasus:
A. Artikel tersebut mengkritisi kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Mereka mencatat bahwa banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, konflik sumber daya alam (SDA) masih terjadi, dan ada kemunduran dalam demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya otoritarianisme dan pembatasan kebebasan sipil. Selain itu, diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan masih merajalela, sementara pelanggaran HAM di Papua meningkat tajam. Meski demikian, ada beberapa perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan adanya komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga tetap aktif dalam menolak kebijakan yang merugikan HAM, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Reformasi yang dilakukan dan kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pentingnya HAM merupakan langkah-langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem penegakan HAM dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam sistem pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama melalui diskusi dan konsensus. Selain itu, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan keyakinan agama. Demokrasi berke-Tuhanan ini memberikan kerangka etis bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, mengharuskan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai religius. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang memadukan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan kekayaan warisan bangsa, tetapi perlu terus diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berupaya untuk selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan. Komitmen pada prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan ras, serta pelanggaran HAM di daerah tertentu, termasuk Papua. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan dan konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat menurun drastis. Hal ini mengkhianati prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan representasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau kinerja para wakilnya, menyuarakan kritik yang konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan parlemen. Selain itu, partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas. Praktik seperti ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan, praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima. Konsep hak asasi manusia menegaskan pentingnya menghormati martabat dan kebebasan individu, serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan, serta memastikan bahwa pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
NAMA : Makhasin Muhammad
NPM :2315061084
KELAS : PSTI D
PRODI : Teknik Informatika
Jawaban analisis kasus:
A.
Artikel tersebut menyoroti berbagai tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2019. Beberapa isu utama termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, agama, dan orientasi seksual, serta meningkatnya intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama. Meskipun banyak agenda HAM mengalami kemunduran, beberapa langkah reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional masih berlanjut, menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan standar HAM.
Meskipun situasinya tampak suram, artikel ini juga menggarisbawahi beberapa perkembangan positif. Aktivisme masyarakat sipil, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas lokal yang berjuang untuk keadilan, menunjukkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan upaya memperjuangkan hak-hak mereka. Kesadaran dan solidaritas di kalangan masyarakat, serta peran media dalam menjaga kesadaran kritis, memberikan harapan bahwa masih ada dorongan kuat dari akar rumput untuk memperjuangkan HAM dan mendorong perbaikan di masa depan.
B.
Demokrasi Indonesia berakar kuat pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial dalam pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat mencerminkan pengambilan keputusan kolektif yang inklusif, sementara gotong royong menunjukkan semangat kolektif untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Namun, implementasi nilai-nilai ini sering menghadapi tantangan seperti sentralisasi kekuasaan dan korupsi. Meski demikian, upaya revitalisasi nilai-nilai adat terus dilakukan untuk memperkuat fondasi demokrasi yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, sesuai sila pertama Pancasila, menekankan pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa politik dan pemerintahan harus didasarkan pada etika dan moral yang berakar pada keyakinan religius. Pendekatan ini menambahkan dimensi moral yang kuat ke dalam demokrasi, mendorong integritas dan keadilan. Namun, tantangan muncul jika prinsip ini diinterpretasikan secara sempit, mengabaikan pluralitas dan keragaman keyakinan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang inklusif dan toleran yang menghargai kebebasan beragama dan hak-hak individu, serta mendorong dialog antaragama dan kerja sama lintas keyakinan untuk memperkuat demokrasi.
C.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan upaya yang beragam dalam menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM). Secara prinsip, Indonesia telah membangun sistem politik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, serta adanya lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi dan menjaga pelaksanaan demokrasi dan HAM merupakan langkah-langkah positif dalam kerangka tersebut.
Namun, praktiknya masih menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang baru maupun yang lama, seringkali tidak diselesaikan dengan adil dan transparan. Pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih terjadi, sering kali dengan dalih keamanan atau ketertiban umum. Selain itu, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial masih menjadi masalah yang signifikan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa bidang, seperti reformasi hukum dan upaya memperkuat partisipasi masyarakat sipil, banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM.
D.
Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh konstituen. Ini merusak dasar-dasar demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kebijakan yang dihasilkan dari agenda politik sempit seringkali tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik.
Untuk memastikan wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, diperlukan penguatan lembaga pengawas seperti ombudsman dan komisi anti-korupsi. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam mengawasi kinerja anggota parlemen. Dengan masyarakat yang lebih sadar dan terdidik, mereka akan lebih kritis terhadap wakil mereka dan aktif menuntut pertanggungjawaban. Ini akan membantu menciptakan sistem demokrasi yang lebih representatif dan bertanggung jawab, di mana kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan politik.
E.
Menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas, adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak etis. Kekuasaan semacam ini dapat mengeksploitasi kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk mencapai agenda tertentu yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan umum atau prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang mendasar, yaitu penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu.
Dalam era demokrasi saat ini, tindakan semacam ini mengancam prinsip-prinsip demokratis yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang sehat. Demokrasi seharusnya melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin, baik yang berbasis pada kekuasaan tradisional maupun agama, adalah demi kebaikan bersama dan sesuai dengan hukum serta etika HAM internasional. Eksploitasi emosional dan pengorbanan manusia untuk tujuan yang tidak jelas merusak kepercayaan publik dan mengikis fondasi demokrasi serta hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi dan dihormati oleh setiap pemimpin.
NPM :2315061084
KELAS : PSTI D
PRODI : Teknik Informatika
Jawaban analisis kasus:
A.
Artikel tersebut menyoroti berbagai tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2019. Beberapa isu utama termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, agama, dan orientasi seksual, serta meningkatnya intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama. Meskipun banyak agenda HAM mengalami kemunduran, beberapa langkah reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional masih berlanjut, menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan standar HAM.
Meskipun situasinya tampak suram, artikel ini juga menggarisbawahi beberapa perkembangan positif. Aktivisme masyarakat sipil, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas lokal yang berjuang untuk keadilan, menunjukkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan upaya memperjuangkan hak-hak mereka. Kesadaran dan solidaritas di kalangan masyarakat, serta peran media dalam menjaga kesadaran kritis, memberikan harapan bahwa masih ada dorongan kuat dari akar rumput untuk memperjuangkan HAM dan mendorong perbaikan di masa depan.
B.
Demokrasi Indonesia berakar kuat pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial dalam pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat mencerminkan pengambilan keputusan kolektif yang inklusif, sementara gotong royong menunjukkan semangat kolektif untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Namun, implementasi nilai-nilai ini sering menghadapi tantangan seperti sentralisasi kekuasaan dan korupsi. Meski demikian, upaya revitalisasi nilai-nilai adat terus dilakukan untuk memperkuat fondasi demokrasi yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, sesuai sila pertama Pancasila, menekankan pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa politik dan pemerintahan harus didasarkan pada etika dan moral yang berakar pada keyakinan religius. Pendekatan ini menambahkan dimensi moral yang kuat ke dalam demokrasi, mendorong integritas dan keadilan. Namun, tantangan muncul jika prinsip ini diinterpretasikan secara sempit, mengabaikan pluralitas dan keragaman keyakinan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang inklusif dan toleran yang menghargai kebebasan beragama dan hak-hak individu, serta mendorong dialog antaragama dan kerja sama lintas keyakinan untuk memperkuat demokrasi.
C.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan upaya yang beragam dalam menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM). Secara prinsip, Indonesia telah membangun sistem politik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, serta adanya lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi dan menjaga pelaksanaan demokrasi dan HAM merupakan langkah-langkah positif dalam kerangka tersebut.
Namun, praktiknya masih menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang baru maupun yang lama, seringkali tidak diselesaikan dengan adil dan transparan. Pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih terjadi, sering kali dengan dalih keamanan atau ketertiban umum. Selain itu, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial masih menjadi masalah yang signifikan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa bidang, seperti reformasi hukum dan upaya memperkuat partisipasi masyarakat sipil, banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM.
D.
Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh konstituen. Ini merusak dasar-dasar demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kebijakan yang dihasilkan dari agenda politik sempit seringkali tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik.
Untuk memastikan wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, diperlukan penguatan lembaga pengawas seperti ombudsman dan komisi anti-korupsi. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam mengawasi kinerja anggota parlemen. Dengan masyarakat yang lebih sadar dan terdidik, mereka akan lebih kritis terhadap wakil mereka dan aktif menuntut pertanggungjawaban. Ini akan membantu menciptakan sistem demokrasi yang lebih representatif dan bertanggung jawab, di mana kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan politik.
E.
Menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas, adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak etis. Kekuasaan semacam ini dapat mengeksploitasi kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk mencapai agenda tertentu yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan umum atau prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang mendasar, yaitu penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu.
Dalam era demokrasi saat ini, tindakan semacam ini mengancam prinsip-prinsip demokratis yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang sehat. Demokrasi seharusnya melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin, baik yang berbasis pada kekuasaan tradisional maupun agama, adalah demi kebaikan bersama dan sesuai dengan hukum serta etika HAM internasional. Eksploitasi emosional dan pengorbanan manusia untuk tujuan yang tidak jelas merusak kepercayaan publik dan mengikis fondasi demokrasi serta hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi dan dihormati oleh setiap pemimpin.
Nama : Nabila Putri Ayu Ningtyas
NPM : 2315061016
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut membahas tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, menyoroti isu-isu seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, ada aspek positif yang disebutkan, seperti ratifikasi Indonesia terhadap berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan upaya berkelanjutan menuju perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum yang lebih baik
B. Integrasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat ini dalam praktik demokrasi Indonesia menciptakan sebuah sistem yang unik, di mana demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat. Meskipun tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini tetap ada, seperti konflik kepentingan dan dinamika politik modern, prinsip-prinsip dasar yang berasal dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Mengenai asas demokrasi Indonesia yang mengakui “berke-Tuhanan yang Maha Esa” merupakan asas dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Prinsip ini mencerminkan komitmen negara terhadap persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Hal ini menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dan kekurangan dalam penegakan hak asasi manusia. Terdapat beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam hal penegakan hak asasi manusia.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang menyimpang dari kepentingan publik, sangatlah memprihatinkan. Perilaku tersebut bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
E. Tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Tindakan seperti ini dapat mengarah pada eksploitasi hak dan kebebasan masyarakat, dan berpotensi mengorbankan hak dan kebebasan tersebut demi tujuan yang tidak jelas. Perilaku ini dapat merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi individu.
NPM : 2315061016
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut membahas tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, menyoroti isu-isu seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, ada aspek positif yang disebutkan, seperti ratifikasi Indonesia terhadap berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan upaya berkelanjutan menuju perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum yang lebih baik
B. Integrasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat ini dalam praktik demokrasi Indonesia menciptakan sebuah sistem yang unik, di mana demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat. Meskipun tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini tetap ada, seperti konflik kepentingan dan dinamika politik modern, prinsip-prinsip dasar yang berasal dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Mengenai asas demokrasi Indonesia yang mengakui “berke-Tuhanan yang Maha Esa” merupakan asas dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Prinsip ini mencerminkan komitmen negara terhadap persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Hal ini menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dan kekurangan dalam penegakan hak asasi manusia. Terdapat beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam hal penegakan hak asasi manusia.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang menyimpang dari kepentingan publik, sangatlah memprihatinkan. Perilaku tersebut bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
E. Tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Tindakan seperti ini dapat mengarah pada eksploitasi hak dan kebebasan masyarakat, dan berpotensi mengorbankan hak dan kebebasan tersebut demi tujuan yang tidak jelas. Perilaku ini dapat merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi individu.
Nama : Dimas Faqih Nur Aulia Rohman
NPM : 2315061059
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menggarisbawahi bahwa kinerja penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Beberapa isu utama yang disorot termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum dituntaskan, penanganan konflik sumber daya alam, dan pengurangan ruang kebebasan sipil. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat berbagai pelanggaran, seperti tidak adanya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi kunci, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang kuat menolak ketidakadilan.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia tampak suram, masih ada harapan dengan adanya langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional. Gerakan masyarakat dan mahasiswa juga menunjukkan bahwa ada kesadaran dan upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral menjadi landasan dalam proses demokrasi. Pendapat saya, prinsip ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun ada kemajuan, masih terdapat banyak tantangan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi yang menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dan HAM belum optimal.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan demokrasi dan kepercayaan publik. Sikap saya adalah bahwa anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka, selalu memperhatikan kepentingan nyata masyarakat, dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dari tradisi atau agama yang menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, sering kali dapat melanggar hak asasi manusia. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan, keadilan, dan hak individu. Dalam era demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan untuk kepentingan sempit atau manipulasi politik.
NPM : 2315061059
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menggarisbawahi bahwa kinerja penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Beberapa isu utama yang disorot termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum dituntaskan, penanganan konflik sumber daya alam, dan pengurangan ruang kebebasan sipil. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat berbagai pelanggaran, seperti tidak adanya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi kunci, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang kuat menolak ketidakadilan.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia tampak suram, masih ada harapan dengan adanya langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional. Gerakan masyarakat dan mahasiswa juga menunjukkan bahwa ada kesadaran dan upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral menjadi landasan dalam proses demokrasi. Pendapat saya, prinsip ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun ada kemajuan, masih terdapat banyak tantangan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi yang menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dan HAM belum optimal.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan demokrasi dan kepercayaan publik. Sikap saya adalah bahwa anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka, selalu memperhatikan kepentingan nyata masyarakat, dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dari tradisi atau agama yang menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, sering kali dapat melanggar hak asasi manusia. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan, keadilan, dan hak individu. Dalam era demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan untuk kepentingan sempit atau manipulasi politik.
Nama : Muhammad Faisal
NPM : 2315061111
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi banyak masalah besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang 2019. Beberapa masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis agama, gender, dan orientasi seksual, serta peningkatan diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakbertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Namun, ada beberapa kemajuan yang menguntungkan, seperti ratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terus menentang kebijakan yang melanggar hak asasi manusia, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat asli Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, membentuk karakteristik demokrasi Indonesia yang berbeda. Menurut nilai-nilai ini, diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat, di sisi lain, menunjukkan keinginan kolektif untuk bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dengan menggabungkan nilai-nilai dan adat istiadat budaya ini ke dalam praktik demokrasi Indonesia, terbentuk sistem yang berbeda di mana demokrasi dianggap sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat selain sebagai sistem politik. Sila pertama Pancasila, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Secara umum, Indonesia telah membangun sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, ada beberapa kemajuan yang positif. Ini termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan adanya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi praktiknya masih menghadapi banyak masalah. Seringkali, kasus-kasus pelanggaran HAM, baik baru maupun lama, tidak diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih dilarang, terkadang dengan alasan keamanan atau ketertiban umum.
D. Suatu keadaan di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat tetapi melakukan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan dan keinginan konstituen mereka daripada kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah bahwa rakyat harus diwakili dan terlibat dalam pemerintahan. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip ini. Kebijakan yang dibuat melalui agenda politik yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana anggota parlemen bekerja.
E. Saya pikir sangat penting bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mendorong kesetiaan dan perasaan rakyat, bahkan jika itu berakhir dengan pengorbanan yang tidak jelas, harus mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Praktik semacam ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima di era demokrasi modern, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan. Hak asasi manusia dapat terancam oleh tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas. Menghormati martabat dan kebebasan setiap orang serta melindungi mereka dari penggunaan kekuasaan adalah penting, menurut konsep hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka, serta memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena perilaku ini dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi seseorang, maka dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
NPM : 2315061111
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi banyak masalah besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang 2019. Beberapa masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis agama, gender, dan orientasi seksual, serta peningkatan diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakbertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Namun, ada beberapa kemajuan yang menguntungkan, seperti ratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terus menentang kebijakan yang melanggar hak asasi manusia, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat asli Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, membentuk karakteristik demokrasi Indonesia yang berbeda. Menurut nilai-nilai ini, diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat, di sisi lain, menunjukkan keinginan kolektif untuk bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dengan menggabungkan nilai-nilai dan adat istiadat budaya ini ke dalam praktik demokrasi Indonesia, terbentuk sistem yang berbeda di mana demokrasi dianggap sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat selain sebagai sistem politik. Sila pertama Pancasila, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Secara umum, Indonesia telah membangun sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, ada beberapa kemajuan yang positif. Ini termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan adanya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi praktiknya masih menghadapi banyak masalah. Seringkali, kasus-kasus pelanggaran HAM, baik baru maupun lama, tidak diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih dilarang, terkadang dengan alasan keamanan atau ketertiban umum.
D. Suatu keadaan di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat tetapi melakukan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan dan keinginan konstituen mereka daripada kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah bahwa rakyat harus diwakili dan terlibat dalam pemerintahan. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip ini. Kebijakan yang dibuat melalui agenda politik yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana anggota parlemen bekerja.
E. Saya pikir sangat penting bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mendorong kesetiaan dan perasaan rakyat, bahkan jika itu berakhir dengan pengorbanan yang tidak jelas, harus mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Praktik semacam ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima di era demokrasi modern, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan. Hak asasi manusia dapat terancam oleh tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas. Menghormati martabat dan kebebasan setiap orang serta melindungi mereka dari penggunaan kekuasaan adalah penting, menurut konsep hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka, serta memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena perilaku ini dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi seseorang, maka dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Nama : Arza Restu Arjuna
Npm : 2315061051
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Dalam rangka penegakan HAM, Artikel ini menyoroti bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih jauh dari ideal. Masalah utamanya penanganan konflik sumber daya alam yang kurang baik, dan terbatasnya ruang kebebasan sipil. Banyak lembaga yang mencatat berbagai pelanggaran seperti kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi kunci, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang kuat menentang ketidakadilan.
Hal positif dari artikel ini adalah situasi HAM di Indonesia masih blm ideal, namun masih ada langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional. Terutama masyarakat dan mahasiswa yang menunjukkan adanya kesadaran dan upaya kolektif dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.
B. Diambil dadi nilai2 Adat Indonesia, demokrasi di Indonesia masih melihat pada nilai-nilai adat dan budaya asli yang menekankan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral menjadi dasar dalam proses demokrasi. Jadi prinsip ini penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi menjunjung tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dadi kata idel terutama dalam hal HAM. Meski ada kemajuan, masih banyak tantangan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi yang menunjukkan bahwa penegakan HAM belum ideal.
D. Tentunya sangat memprihatikan melihat kondisi di mana anggota parlemen mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan demokrasi dan kepercayaan publik. Seharusnya anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka, selalu memperhatikan kepentingan nyata masyarakat bukan pribadi.
E. Oknum yang memiliki kekuasaan dari tradisi atau agama dan menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar HAM dimana ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi hak individu. Sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan Hak individunya yang mana seperti kita tahu HAM sudah terikat dengan kita bahkan saat kita baru lahir, jadi praktik tradisi yang tidak rasional dan bahkan membutuhkan tumbal2 seperti itu seharusnya sudah ditinggalkan karena tidak ada bukti empirisnya.
Npm : 2315061051
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Dalam rangka penegakan HAM, Artikel ini menyoroti bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih jauh dari ideal. Masalah utamanya penanganan konflik sumber daya alam yang kurang baik, dan terbatasnya ruang kebebasan sipil. Banyak lembaga yang mencatat berbagai pelanggaran seperti kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi kunci, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang kuat menentang ketidakadilan.
Hal positif dari artikel ini adalah situasi HAM di Indonesia masih blm ideal, namun masih ada langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional. Terutama masyarakat dan mahasiswa yang menunjukkan adanya kesadaran dan upaya kolektif dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.
B. Diambil dadi nilai2 Adat Indonesia, demokrasi di Indonesia masih melihat pada nilai-nilai adat dan budaya asli yang menekankan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral menjadi dasar dalam proses demokrasi. Jadi prinsip ini penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi menjunjung tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dadi kata idel terutama dalam hal HAM. Meski ada kemajuan, masih banyak tantangan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi yang menunjukkan bahwa penegakan HAM belum ideal.
D. Tentunya sangat memprihatikan melihat kondisi di mana anggota parlemen mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan demokrasi dan kepercayaan publik. Seharusnya anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka, selalu memperhatikan kepentingan nyata masyarakat bukan pribadi.
E. Oknum yang memiliki kekuasaan dari tradisi atau agama dan menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar HAM dimana ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi hak individu. Sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan Hak individunya yang mana seperti kita tahu HAM sudah terikat dengan kita bahkan saat kita baru lahir, jadi praktik tradisi yang tidak rasional dan bahkan membutuhkan tumbal2 seperti itu seharusnya sudah ditinggalkan karena tidak ada bukti empirisnya.
Nama : Novia Fitriana Huda
NPM : 2215061024
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut membahas tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, menyoroti isu-isu seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, ada aspek positif yang disebutkan, seperti ratifikasi Indonesia terhadap berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan upaya berkelanjutan menuju perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum yang lebih baik
B. Integrasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat ini dalam praktik demokrasi Indonesia menciptakan sebuah sistem yang unik, di mana demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat. Meskipun tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini tetap ada, seperti konflik kepentingan dan dinamika politik modern, prinsip-prinsip dasar yang berasal dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Mengenai asas demokrasi Indonesia yang mengakui “berke-Tuhanan yang Maha Esa” merupakan asas dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Prinsip ini mencerminkan komitmen negara terhadap persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Hal ini menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dan kekurangan dalam penegakan hak asasi manusia. Terdapat beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam hal penegakan hak asasi manusia.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang menyimpang dari kepentingan publik, sangatlah memprihatinkan. Perilaku tersebut bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
E. Tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Tindakan seperti ini dapat mengarah pada eksploitasi hak dan kebebasan masyarakat, dan berpotensi mengorbankan hak dan kebebasan tersebut demi tujuan yang tidak jelas. Perilaku ini dapat merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi individu.
NPM : 2215061024
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut membahas tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, menyoroti isu-isu seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, ada aspek positif yang disebutkan, seperti ratifikasi Indonesia terhadap berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan upaya berkelanjutan menuju perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum yang lebih baik
B. Integrasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat ini dalam praktik demokrasi Indonesia menciptakan sebuah sistem yang unik, di mana demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat. Meskipun tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini tetap ada, seperti konflik kepentingan dan dinamika politik modern, prinsip-prinsip dasar yang berasal dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Mengenai asas demokrasi Indonesia yang mengakui “berke-Tuhanan yang Maha Esa” merupakan asas dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Prinsip ini mencerminkan komitmen negara terhadap persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Hal ini menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dan kekurangan dalam penegakan hak asasi manusia. Terdapat beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam hal penegakan hak asasi manusia.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang menyimpang dari kepentingan publik, sangatlah memprihatinkan. Perilaku tersebut bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
E. Tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Tindakan seperti ini dapat mengarah pada eksploitasi hak dan kebebasan masyarakat, dan berpotensi mengorbankan hak dan kebebasan tersebut demi tujuan yang tidak jelas. Perilaku ini dapat merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi individu.
Nama : Rendy Antono
NPM : 2315061119
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
Berikut adalah hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu :
A. Analisis Isi Artikel dan Hal Positif Artikel
1. Isi Artikel
Artikel ini membahas kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang dianggap buruk dengan banyak agenda HAM terhambat dan kualitas HAM menurun. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan sipil, dan serangan terhadap pembela HAM. Isu diskriminasi gender, pelanggaran hak-hak perempuan, pelanggaran HAM di Papua, dan eksekusi tanpa proses hukum juga disebutkan sebagai masalah utama. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, gerakan mahasiswa yang aktif, dan gerakan masyarakat menentang proyek merugikan lingkungan.
2. Hal Positif
Hal positif dari artikel ini adalah pengakuan terhadap langkah-langkah reformasi seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional. Gerakan mahasiswa dan masyarakat yang aktif menunjukkan adanya kontrol sosial yang lebih baik terhadap kekuasaan negara. Komitmen untuk memperbaiki sektor keamanan publik dan memperjuangkan keadilan juga menunjukkan adanya usaha nyata untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai Adat dan Prinsip Ketuhanan
1. Demokrasi dari Nilai Adat
Demokrasi Indonesia mengakar pada nilai-nilai adat yang menekankan musyawarah untuk mufakat, mencerminkan pendekatan kolektif dan komunal. Keputusan dibuat berdasarkan konsensus dan kepentingan bersama, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Prinsip Demokrasi Ketuhanan
Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menggabungkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pemerintahan. Keputusan diambil tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga nilai etis dan moral, mendukung keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap HAM berdasarkan nilai-nilai agama.
C. Praktik Demokrasi Indonesia saat ini
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial, dan diskriminasi. Pembatasan kebebasan sipil dan serangan terhadap pembela HAM menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, partisipasi aktif masyarakat dan gerakan sosial yang kuat memberikan harapan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang menuju cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen
Anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat untuk agenda politik pribadi mengkhianati demokrasi dan amanah rakyat. Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam politik untuk memastikan kepentingan rakyat terwakili.
E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa memobilisasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan berpotensi melanggar HAM jika digunakan untuk manipulasi atau penindasan. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus menghormati hak individu dan kolektif, memastikan bahwa tindakan pemimpin kharismatik sejalan dengan prinsip HAM. Pendidikan politik dan kesadaran HAM di masyarakat perlu ditingkatkan agar rakyat tidak mudah dimanipulasi oleh pemimpin yang kharismatik.
NPM : 2315061119
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
Berikut adalah hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu :
A. Analisis Isi Artikel dan Hal Positif Artikel
1. Isi Artikel
Artikel ini membahas kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang dianggap buruk dengan banyak agenda HAM terhambat dan kualitas HAM menurun. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan sipil, dan serangan terhadap pembela HAM. Isu diskriminasi gender, pelanggaran hak-hak perempuan, pelanggaran HAM di Papua, dan eksekusi tanpa proses hukum juga disebutkan sebagai masalah utama. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, gerakan mahasiswa yang aktif, dan gerakan masyarakat menentang proyek merugikan lingkungan.
2. Hal Positif
Hal positif dari artikel ini adalah pengakuan terhadap langkah-langkah reformasi seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional. Gerakan mahasiswa dan masyarakat yang aktif menunjukkan adanya kontrol sosial yang lebih baik terhadap kekuasaan negara. Komitmen untuk memperbaiki sektor keamanan publik dan memperjuangkan keadilan juga menunjukkan adanya usaha nyata untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai Adat dan Prinsip Ketuhanan
1. Demokrasi dari Nilai Adat
Demokrasi Indonesia mengakar pada nilai-nilai adat yang menekankan musyawarah untuk mufakat, mencerminkan pendekatan kolektif dan komunal. Keputusan dibuat berdasarkan konsensus dan kepentingan bersama, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Prinsip Demokrasi Ketuhanan
Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menggabungkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pemerintahan. Keputusan diambil tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga nilai etis dan moral, mendukung keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap HAM berdasarkan nilai-nilai agama.
C. Praktik Demokrasi Indonesia saat ini
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial, dan diskriminasi. Pembatasan kebebasan sipil dan serangan terhadap pembela HAM menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, partisipasi aktif masyarakat dan gerakan sosial yang kuat memberikan harapan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang menuju cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen
Anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat untuk agenda politik pribadi mengkhianati demokrasi dan amanah rakyat. Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam politik untuk memastikan kepentingan rakyat terwakili.
E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa memobilisasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan berpotensi melanggar HAM jika digunakan untuk manipulasi atau penindasan. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus menghormati hak individu dan kolektif, memastikan bahwa tindakan pemimpin kharismatik sejalan dengan prinsip HAM. Pendidikan politik dan kesadaran HAM di masyarakat perlu ditingkatkan agar rakyat tidak mudah dimanipulasi oleh pemimpin yang kharismatik.
Nama : Zahra Aulia Nafisa
NPM : 2315061028
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
A. Isi artikel ini membahas tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan pandangan beberapa pakar HAM.
Beberapa poin pembahasan artikel terkait penegakan HAM di Indonesia antara lain :
- Masih banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan secara hukum, seperti kasus pelanggaran HAM di Papua.
- Pelemahan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dilemahkan melalui aturan dan kebijakan pemerintah.
- Penindasan terhadap pembela HAM dan aktivis masyarakat sipil.
- Penanganan rasisme dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti di Papua.
- Masih ada penjatuhan hukuman kejam dan pelanggaran HAM yang berlangsung seperti di Papua.
Namun beberapa hal positif yang saya dapatkan yaitu:
- Ratifikasi Indonesia terhadap sebagian besar konvensi HAM PBB menunjukkan komitmennya untuk melindungi HAM.
- Masih adanya gerakan masyarakat sipil yang kuat memperjuangkan HAM dan melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah.
- Upaya reformasi hukum dan sistem keamanan untuk menjalankan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
B. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa :
- Nilai-nilai demokrasi dapat diambil dari adat istiadat masyarakat Indonesia yang menghormati kesetaraan dan keberagaman. Misalnya adat musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan secara konsensus. Hal ini mengandung nilai inklusivitas dan partisipasi masyarakat.
- Sistem pancasila sebagai dasar negara juga mengakar dari nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan kerukunan antar-golongan yang terdapat dalam budaya lokal Indonesia. Hal ini mendukung terwujudnya demokrasi deliberasi.
- Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual seperti keadilan, keamanan, dan kerukunan yang turut menopang terciptanya tatanan politik yang adil bagi seluruh warganya.
- Pendapat saya, prinsip demokrasi seperti itu sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif serta memajukan kesejahteraan bersama di tengah keanekaragaman Indonesia.
- Namun prinsip tersebut perlu diaplikasikan dengan tepat tanpa diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan memperhatikan aspirasi rakyat secara luas berdasarkan prinsip HAM universal.
C. Analisis saya mengenai praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia :
- Secara konstitusional, praktik demokrasi Indonesia telah didasarkan pada azas Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak asasi warganya.
- Namun dalam implementasinya, masih terjadi kesenjangan antara konstitusi dan praktiknya di lapangan, seperti masih terjadinya pelanggaran HAM dan pelemahan ruang demokrasi.
- Pemilihan umum sering diwarnai oleh politik uang dan aliran-aliran sedangkan partisipasi rakyat jauh dari harapan.
- Otonomi daerah belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kebebasan berekspresi dan beragama juga kerap dibatasi dengan regulasi dan praktik tidak proporsional.
- Masih adanya diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas seperti Papua.
- Meski ada upaya reformasi hukum, praktik penindakan pelanggaran HAM masa lalu dan konflik agraria masih lemah.
Secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai konstitusi dan menjamin HAM secara optimal. Diperlukan komitmen dan upaya nyata untuk merealisasikan demokrasi yang berkeadilan dan inklusif.
D. Saya melihat kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi mereka yang berbeda dengan kepentingan masyarakat nyata sebagai berikut :
- Hal ini bertentangan dengan esensi demokrasi perwakilan, di mana anggota parlemen dipilih untuk mewakili aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi mereka.
- Secara normatif, anggota parlemen bertugas menjalankan mandat pemilih untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.
NPM : 2315061028
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
A. Isi artikel ini membahas tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan pandangan beberapa pakar HAM.
Beberapa poin pembahasan artikel terkait penegakan HAM di Indonesia antara lain :
- Masih banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan secara hukum, seperti kasus pelanggaran HAM di Papua.
- Pelemahan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dilemahkan melalui aturan dan kebijakan pemerintah.
- Penindasan terhadap pembela HAM dan aktivis masyarakat sipil.
- Penanganan rasisme dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti di Papua.
- Masih ada penjatuhan hukuman kejam dan pelanggaran HAM yang berlangsung seperti di Papua.
Namun beberapa hal positif yang saya dapatkan yaitu:
- Ratifikasi Indonesia terhadap sebagian besar konvensi HAM PBB menunjukkan komitmennya untuk melindungi HAM.
- Masih adanya gerakan masyarakat sipil yang kuat memperjuangkan HAM dan melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah.
- Upaya reformasi hukum dan sistem keamanan untuk menjalankan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
B. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa :
- Nilai-nilai demokrasi dapat diambil dari adat istiadat masyarakat Indonesia yang menghormati kesetaraan dan keberagaman. Misalnya adat musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan secara konsensus. Hal ini mengandung nilai inklusivitas dan partisipasi masyarakat.
- Sistem pancasila sebagai dasar negara juga mengakar dari nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan kerukunan antar-golongan yang terdapat dalam budaya lokal Indonesia. Hal ini mendukung terwujudnya demokrasi deliberasi.
- Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual seperti keadilan, keamanan, dan kerukunan yang turut menopang terciptanya tatanan politik yang adil bagi seluruh warganya.
- Pendapat saya, prinsip demokrasi seperti itu sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif serta memajukan kesejahteraan bersama di tengah keanekaragaman Indonesia.
- Namun prinsip tersebut perlu diaplikasikan dengan tepat tanpa diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan memperhatikan aspirasi rakyat secara luas berdasarkan prinsip HAM universal.
C. Analisis saya mengenai praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia :
- Secara konstitusional, praktik demokrasi Indonesia telah didasarkan pada azas Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak asasi warganya.
- Namun dalam implementasinya, masih terjadi kesenjangan antara konstitusi dan praktiknya di lapangan, seperti masih terjadinya pelanggaran HAM dan pelemahan ruang demokrasi.
- Pemilihan umum sering diwarnai oleh politik uang dan aliran-aliran sedangkan partisipasi rakyat jauh dari harapan.
- Otonomi daerah belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kebebasan berekspresi dan beragama juga kerap dibatasi dengan regulasi dan praktik tidak proporsional.
- Masih adanya diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas seperti Papua.
- Meski ada upaya reformasi hukum, praktik penindakan pelanggaran HAM masa lalu dan konflik agraria masih lemah.
Secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai konstitusi dan menjamin HAM secara optimal. Diperlukan komitmen dan upaya nyata untuk merealisasikan demokrasi yang berkeadilan dan inklusif.
D. Saya melihat kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi mereka yang berbeda dengan kepentingan masyarakat nyata sebagai berikut :
- Hal ini bertentangan dengan esensi demokrasi perwakilan, di mana anggota parlemen dipilih untuk mewakili aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi mereka.
- Secara normatif, anggota parlemen bertugas menjalankan mandat pemilih untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.
- Hal ini dapat melemahkan kredibilitas lembaga perwakilan dan menimbulkan kesenjangan antara elit politik dengan rakyat.
- Saya menilai ini sangat tidak etis dan merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Anggota parlemen seharusnya lebih memprioritaskan kepentingan konstituen daripada agenda pribadi.
- Secara ideal, diperlukan reformasi sistem untuk mendorong akuntabilitas langsung anggota parlemen kepada pemilih, antara lain dengan meminta mandat kembali apabila terbukti tidak mewakili rakyat.
- Rakyat perlu lebih kritis memilih pemimpin dan melakukan lobi terus-menerus kepada para wakilnya untuk benar-benar memperjuangkan aspirasi konstituen.
Jadi sikap saya mendesak agar anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat sebagai wujud demokrasi yang berkeadilan dan bertanggungjawab.
E. Berikut pendapat saya mengenai pihak-pihak yang menggerakan loyalitas rakyat dengan kekuasaan kharismatik berakar tradisi/agama untuk tujuan tidak jelas dan hubungannya dengan HAM di era demokrasi :
- Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk manipulasi massa demi kepentingan sepihak merupakan bentuk otoritarianisme yang berbahaya.
- Hal ini dapat menghancurkan nilai demokrasi berbasis reason yang menghargai kedaulatan rakyat atas dasar pemahaman rasional.
- Seharusnya loyalitas rakyat diperoleh melalui pembuktian kinerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sentimen emosional semu.
- Pemaksaan kehendak melalui massa tanpa memedulikan prosedur hukum dan HAM jelas bertentangan dengan konsep negara hukum dan demokrasi.
- Pada era demokrasi dewasa, setiap warga berhak atas kebebasan berpikir rasional tanpa tekanan sentimen agar dapat membuat keputusan berdasarkan kepentingan bersama.
- Oleh karena itu, penggunaan simbol agama/tradisi tidak boleh dimonopoli pihak tertentu untuk menutupi kepentingan sepihak dan melanggar kedaulatan serta HAM rakyat.
Sebaiknya kekuasaan diperoleh lewat perjuangan demokratis yang menghargai HAM dan mengedepankan manfaat bersama, bukan sentimen semata. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik perlu dicegah demi menjaga nilai-nilai demokrasi.
- Saya menilai ini sangat tidak etis dan merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Anggota parlemen seharusnya lebih memprioritaskan kepentingan konstituen daripada agenda pribadi.
- Secara ideal, diperlukan reformasi sistem untuk mendorong akuntabilitas langsung anggota parlemen kepada pemilih, antara lain dengan meminta mandat kembali apabila terbukti tidak mewakili rakyat.
- Rakyat perlu lebih kritis memilih pemimpin dan melakukan lobi terus-menerus kepada para wakilnya untuk benar-benar memperjuangkan aspirasi konstituen.
Jadi sikap saya mendesak agar anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat sebagai wujud demokrasi yang berkeadilan dan bertanggungjawab.
E. Berikut pendapat saya mengenai pihak-pihak yang menggerakan loyalitas rakyat dengan kekuasaan kharismatik berakar tradisi/agama untuk tujuan tidak jelas dan hubungannya dengan HAM di era demokrasi :
- Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk manipulasi massa demi kepentingan sepihak merupakan bentuk otoritarianisme yang berbahaya.
- Hal ini dapat menghancurkan nilai demokrasi berbasis reason yang menghargai kedaulatan rakyat atas dasar pemahaman rasional.
- Seharusnya loyalitas rakyat diperoleh melalui pembuktian kinerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sentimen emosional semu.
- Pemaksaan kehendak melalui massa tanpa memedulikan prosedur hukum dan HAM jelas bertentangan dengan konsep negara hukum dan demokrasi.
- Pada era demokrasi dewasa, setiap warga berhak atas kebebasan berpikir rasional tanpa tekanan sentimen agar dapat membuat keputusan berdasarkan kepentingan bersama.
- Oleh karena itu, penggunaan simbol agama/tradisi tidak boleh dimonopoli pihak tertentu untuk menutupi kepentingan sepihak dan melanggar kedaulatan serta HAM rakyat.
Sebaiknya kekuasaan diperoleh lewat perjuangan demokratis yang menghargai HAM dan mengedepankan manfaat bersama, bukan sentimen semata. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik perlu dicegah demi menjaga nilai-nilai demokrasi.
Nama : Eugenia Grasela Maia
NPM : 2355061008
Kelas : PSTI - D
A. Artikel ini mengilustrasikan situasi HAM yang memprihatinkan di Indonesia pada tahun 2019. Banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, konflik sumber daya alam yang masih sering terjadi, dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti:
- Ratifikasi perjanjian HAM internasional.
- Kebangkitan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
B. Demokrasi di Indonesia mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai modern dan adat. Nilai-nilai seperti musyawarah mufakat dan gotong royong dapat memperkuat demokrasi. Namun, perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan nilai-nilai adat untuk kepentingan politik sempit. Prinsip demokrasi Pancasila yang ber-Ketuhanan juga perlu dilindungi dari kepentingan kelompok tertentu.
C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih jauh dari ideal. Korupsi, politik uang, dan kesenjangan sosial tetap menjadi tantangan besar. Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan moral dan hukum demokrasi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
D. Sikap Terhadap Politisi yang Berbeda Kepentingan dengan Rakyat
Politisi yang mengkhianati rakyat demi agenda politik pribadi layak dikecam. Rakyat berhak memilih pemimpin yang amanah dan memperjuangkan kepentingan mereka. Masyarakat harus kritis terhadap kinerja politisi dan aktif dalam proses demokrasi.
E. Kekuasaan Kharismatik dan HAM
Pemimpin yang memanipulasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas melanggar HAM. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi HAM. Masyarakat harus waspada dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
NPM : 2355061008
Kelas : PSTI - D
A. Artikel ini mengilustrasikan situasi HAM yang memprihatinkan di Indonesia pada tahun 2019. Banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, konflik sumber daya alam yang masih sering terjadi, dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti:
- Ratifikasi perjanjian HAM internasional.
- Kebangkitan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
B. Demokrasi di Indonesia mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai modern dan adat. Nilai-nilai seperti musyawarah mufakat dan gotong royong dapat memperkuat demokrasi. Namun, perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan nilai-nilai adat untuk kepentingan politik sempit. Prinsip demokrasi Pancasila yang ber-Ketuhanan juga perlu dilindungi dari kepentingan kelompok tertentu.
C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih jauh dari ideal. Korupsi, politik uang, dan kesenjangan sosial tetap menjadi tantangan besar. Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan moral dan hukum demokrasi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
D. Sikap Terhadap Politisi yang Berbeda Kepentingan dengan Rakyat
Politisi yang mengkhianati rakyat demi agenda politik pribadi layak dikecam. Rakyat berhak memilih pemimpin yang amanah dan memperjuangkan kepentingan mereka. Masyarakat harus kritis terhadap kinerja politisi dan aktif dalam proses demokrasi.
E. Kekuasaan Kharismatik dan HAM
Pemimpin yang memanipulasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas melanggar HAM. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi HAM. Masyarakat harus waspada dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Nama: Dara Ayu Rahmadilla
NPM: 2315061092
Kelas: PSTI D
A. Artikel itu cerita tentang masalah di Indonesia soal hak-hak manusia di tahun 2019. Banyak masalah, seperti pelanggaran hak-hak manusia yang belum selesai, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi. Banyak kasus dilaporkan, termasuk pelanggaran kebebasan beragama, pembatasan ekspresi, dan ketidakadilan oleh aparat keamanan. Tapi ada juga langkah positif, seperti pengesahan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.
B. Budaya dan adat istiadat asli Indonesia, seperti musyawarah dan gotong royong, punya peran penting dalam demokrasi Indonesia. Nilai-nilai ini, seperti kerja sama dan musyawarah, membantu dalam pengambilan keputusan bersama. Pancasila, yang mendasari negara kita, juga menekankan pentingnya moral dan spiritualitas.
C. Di Indonesia, sistem politiknya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tapi, masih ada kesenjangan antara hukum dan prakteknya. Masih ada pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan. Tapi ada juga upaya positif, seperti pemilihan umum yang lebih bebas.
D. Anggota parlemen harus mewakili rakyat, tapi seringkali mereka lebih peduli dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Kebijakan yang mereka buat seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Lebih transparansi dan partisipasi publik diperlukan.
E. Penggunaan kekuatan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas bisa berbahaya. Itu bisa memanipulasi emosi masyarakat dan melanggar hak asasi manusia. Pemimpin harus bertanggung jawab dan hindari penyalahgunaan kekuasaan mereka.
NPM: 2315061092
Kelas: PSTI D
A. Artikel itu cerita tentang masalah di Indonesia soal hak-hak manusia di tahun 2019. Banyak masalah, seperti pelanggaran hak-hak manusia yang belum selesai, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi. Banyak kasus dilaporkan, termasuk pelanggaran kebebasan beragama, pembatasan ekspresi, dan ketidakadilan oleh aparat keamanan. Tapi ada juga langkah positif, seperti pengesahan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.
B. Budaya dan adat istiadat asli Indonesia, seperti musyawarah dan gotong royong, punya peran penting dalam demokrasi Indonesia. Nilai-nilai ini, seperti kerja sama dan musyawarah, membantu dalam pengambilan keputusan bersama. Pancasila, yang mendasari negara kita, juga menekankan pentingnya moral dan spiritualitas.
C. Di Indonesia, sistem politiknya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tapi, masih ada kesenjangan antara hukum dan prakteknya. Masih ada pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan. Tapi ada juga upaya positif, seperti pemilihan umum yang lebih bebas.
D. Anggota parlemen harus mewakili rakyat, tapi seringkali mereka lebih peduli dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Kebijakan yang mereka buat seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Lebih transparansi dan partisipasi publik diperlukan.
E. Penggunaan kekuatan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas bisa berbahaya. Itu bisa memanipulasi emosi masyarakat dan melanggar hak asasi manusia. Pemimpin harus bertanggung jawab dan hindari penyalahgunaan kekuasaan mereka.
Nama : Muhammad Anazky Putra Irwansya
NPM : 2315061020
Kelas : PSTI D
A. Dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), artikel ini menyoroti bahwa Indonesia masih jauh dari mencapai standar ideal. Tantangan utamanya adalah penanganan konflik sumber daya alam yang kurang efektif dan keterbatasan ruang bagi kebebasan sipil. Banyak lembaga mencatat berbagai pelanggaran, termasuk kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi kunci, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat menentang ketidakadilan.
Artikel ini menggarisbawahi bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih jauh dari ideal, langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional memberikan harapan. Terutama, kesadaran dan upaya kolektif masyarakat dan mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil menunjukkan arah positif dalam upaya memperbaiki kondisi HAM.
B. Mengacu pada nilai-nilai Adat Indonesia, demokrasi di Indonesia tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang menghormati Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral menjadi dasar dalam proses demokrasi. Prinsip ini penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Menurut pendapat saya, praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata "ideal," terutama dalam konteks HAM. Meskipun terdapat kemajuan, masih banyak tantangan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi yang menunjukkan bahwa penegakan HAM masih belum optimal.
D. Sangat mengkhawatirkan melihat anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi bertindak sesuai agenda politik pribadi. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka, serta selalu memperhatikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.
E. Oknum yang memperoleh kekuasaan dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar HAM, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menghormati hak individu. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh hak-hak individu mereka, yang merupakan hak yang melekat sejak lahir. Oleh karena itu, praktik tradisi yang tidak rasional dan membutuhkan korban seharusnya ditinggalkan, karena tidak didukung oleh bukti empiris dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Langkah-langkah menuju pemahaman yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab.
NPM : 2315061020
Kelas : PSTI D
A. Dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), artikel ini menyoroti bahwa Indonesia masih jauh dari mencapai standar ideal. Tantangan utamanya adalah penanganan konflik sumber daya alam yang kurang efektif dan keterbatasan ruang bagi kebebasan sipil. Banyak lembaga mencatat berbagai pelanggaran, termasuk kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi kunci, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat menentang ketidakadilan.
Artikel ini menggarisbawahi bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih jauh dari ideal, langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional memberikan harapan. Terutama, kesadaran dan upaya kolektif masyarakat dan mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil menunjukkan arah positif dalam upaya memperbaiki kondisi HAM.
B. Mengacu pada nilai-nilai Adat Indonesia, demokrasi di Indonesia tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang menghormati Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral menjadi dasar dalam proses demokrasi. Prinsip ini penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Menurut pendapat saya, praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata "ideal," terutama dalam konteks HAM. Meskipun terdapat kemajuan, masih banyak tantangan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi yang menunjukkan bahwa penegakan HAM masih belum optimal.
D. Sangat mengkhawatirkan melihat anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi bertindak sesuai agenda politik pribadi. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka, serta selalu memperhatikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.
E. Oknum yang memperoleh kekuasaan dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar HAM, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menghormati hak individu. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh hak-hak individu mereka, yang merupakan hak yang melekat sejak lahir. Oleh karena itu, praktik tradisi yang tidak rasional dan membutuhkan korban seharusnya ditinggalkan, karena tidak didukung oleh bukti empiris dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Langkah-langkah menuju pemahaman yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab.
nama : anggi permata sari
npm : 2315061044
kelas :ti d
jawaban analisis kasus;
A. Artikel ini mengkritik kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang dinilai buruk oleh lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Banyak pelanggaran HAM masa lalu belum terselesaikan, konflik sumber daya alam terus terjadi, dan demokrasi mengalami kemunduran dengan meningkatnya otoritarianisme dan pembatasan kebebasan sipil. Diskriminasi gender dan pelanggaran HAM di Papua juga meningkat. Meski ada kemajuan seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan komitmen pemerintah, tantangan besar masih ada. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik, dan dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak untuk memperbaiki sistem ini.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakter unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama. Selain itu, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral. Namun, menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial serta mencegah politisasi agama tetap menjadi tantangan. Demokrasi Indonesia yang memadukan nilai budaya dan religius perlu diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Demokrasi di Indonesia berusaha selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati HAM, meskipun masih ada tantangan. Prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan, meskipun ada masalah seperti pembatasan kebebasan sipil dan diskriminasi di beberapa daerah. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas. Konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
D. Saya sangat kritis terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri. Mereka seharusnya mewakili aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik. Kegagalan menjalankan mandat ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan demokrasi. Masyarakat harus terus memantau kinerja wakil mereka, menyuarakan kritik konstruktif, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan parlemen. Partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya diperlukan untuk memastikan wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. Saya menentang pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama yang memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Praktik ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat. Dalam era demokrasi yang menekankan hak asasi manusia, praktik semacam ini tidak dapat diterima. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia, serta memastikan pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
npm : 2315061044
kelas :ti d
jawaban analisis kasus;
A. Artikel ini mengkritik kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang dinilai buruk oleh lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Banyak pelanggaran HAM masa lalu belum terselesaikan, konflik sumber daya alam terus terjadi, dan demokrasi mengalami kemunduran dengan meningkatnya otoritarianisme dan pembatasan kebebasan sipil. Diskriminasi gender dan pelanggaran HAM di Papua juga meningkat. Meski ada kemajuan seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan komitmen pemerintah, tantangan besar masih ada. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik, dan dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak untuk memperbaiki sistem ini.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakter unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama. Selain itu, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral. Namun, menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial serta mencegah politisasi agama tetap menjadi tantangan. Demokrasi Indonesia yang memadukan nilai budaya dan religius perlu diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Demokrasi di Indonesia berusaha selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati HAM, meskipun masih ada tantangan. Prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan, meskipun ada masalah seperti pembatasan kebebasan sipil dan diskriminasi di beberapa daerah. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas. Konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
D. Saya sangat kritis terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri. Mereka seharusnya mewakili aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik. Kegagalan menjalankan mandat ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan demokrasi. Masyarakat harus terus memantau kinerja wakil mereka, menyuarakan kritik konstruktif, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan parlemen. Partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya diperlukan untuk memastikan wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. Saya menentang pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama yang memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Praktik ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat. Dalam era demokrasi yang menekankan hak asasi manusia, praktik semacam ini tidak dapat diterima. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia, serta memastikan pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Nama : Febby Yolanda Putri
NPM : 2315061003
Kelas : PSTI C
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Para pakar, seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, menyampaikan bahwa tahun tersebut merupakan tahun yang kelam dengan banyaknya kendala dalam agenda HAM, termasuk ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dianggap sebagai titik terang. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi penting guna memperbaiki perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan perlindungan HAM. Selain itu, munculnya gerakan mahasiswa yang aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak kebijakan yang dianggap merugikan juga menjadi harapan bagi penegakan HAM di masa depan.
B. Demokrasi di Indonesia tercermin dari nilai-nilai budaya lokal yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, sejalan dengan konsep gotong royong yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya moralitas dan keadilan dalam proses politik, mencerminkan pluralitas agama di Indonesia yang diakui dan dihormati. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ini sering kali menghadapi tantangan dalam konteks politik praktis dan dinamika sosial yang kompleks.
C. Praktik demokrasi Indonesia masih mengalami kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun menjamin keberagaman, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, masih terjadi pelanggaran hak, terutama kebebasan berekspresi, hak perempuan, dan minoritas. Ketimpangan akses terhadap keadilan dan pendidikan juga menjadi masalah. Perlu upaya nyata untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta memastikan penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia.
D. anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun Itu menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Perilaku semacam itu merusak prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam kesejahteraan masyarakat yang seharusnya diwakilinya.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama kadang menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan politik, mengorbankan hak asasi manusia. Ini mengancam demokrasi dengan membatasi kebebasan berekspresi dan meminggirkan pluralisme, melanggar prinsip-prinsip keadilan. Dalam demokrasi yang matang, penting bagi masyarakat untuk mengenali manipulasi semacam ini demi melindungi hak asasi manusia dan integritas demokrasi.
NPM : 2315061003
Kelas : PSTI C
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Para pakar, seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, menyampaikan bahwa tahun tersebut merupakan tahun yang kelam dengan banyaknya kendala dalam agenda HAM, termasuk ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dianggap sebagai titik terang. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi penting guna memperbaiki perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan perlindungan HAM. Selain itu, munculnya gerakan mahasiswa yang aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak kebijakan yang dianggap merugikan juga menjadi harapan bagi penegakan HAM di masa depan.
B. Demokrasi di Indonesia tercermin dari nilai-nilai budaya lokal yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, sejalan dengan konsep gotong royong yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya moralitas dan keadilan dalam proses politik, mencerminkan pluralitas agama di Indonesia yang diakui dan dihormati. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ini sering kali menghadapi tantangan dalam konteks politik praktis dan dinamika sosial yang kompleks.
C. Praktik demokrasi Indonesia masih mengalami kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun menjamin keberagaman, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, masih terjadi pelanggaran hak, terutama kebebasan berekspresi, hak perempuan, dan minoritas. Ketimpangan akses terhadap keadilan dan pendidikan juga menjadi masalah. Perlu upaya nyata untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta memastikan penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia.
D. anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun Itu menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Perilaku semacam itu merusak prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam kesejahteraan masyarakat yang seharusnya diwakilinya.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama kadang menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan politik, mengorbankan hak asasi manusia. Ini mengancam demokrasi dengan membatasi kebebasan berekspresi dan meminggirkan pluralisme, melanggar prinsip-prinsip keadilan. Dalam demokrasi yang matang, penting bagi masyarakat untuk mengenali manipulasi semacam ini demi melindungi hak asasi manusia dan integritas demokrasi.
Nama: Gerhana Malik Ibrahim
NPM: 2315061032
Kelas: TI D
Prodi: Teknik Informatika
A. Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Tahun 2019
Penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 digambarkan suram, dengan banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, termasuk kasus masa lalu dan konflik sumber daya alam. Demokrasi juga mengalami kemunduran dengan kembalinya rezim otoriter yang mengancam kebebasan sipil. Namun, ada catatan positif bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi HAM, menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi masalah tersebut.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Pancasila
Demokrasi di Indonesia berakar kuat pada adat istiadat dan budaya yang menekankan musyawarah dan mufakat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan, diharapkan membuat demokrasi lebih adil dan bermoral. Kebijakan harus mempertimbangkan kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat, bukan hanya aspek ekonomi.
C. Tantangan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dan belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada kemajuan, pelanggaran HAM dan kebebasan sipil masih sering terjadi, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi. Upaya untuk memperkuat demokrasi yang menghormati HAM perlu ditingkatkan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Memperjuangkan Kepentingan Rakyat
Kekecewaan terhadap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompok mereka daripada kepentingan rakyat. Anggota parlemen seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat yang memilih mereka. Penting bagi masyarakat untuk mengawasi tindakan para wakil mereka dan menuntut transparansi dan akuntabilitas.
E. Pemimpin dengan Kekuasaan Kharismatik
Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk mempengaruhi rakyat tanpa transparansi atau visi yang jelas dapat membawa konsekuensi serius. Manipulasi loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok dapat berdampak buruk, termasuk pelanggaran HAM. Kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada transparansi dan penghormatan terhadap HAM, bertindak untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan yang jujur dan bertanggung jawab dapat mempertahankan kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat.
NPM: 2315061032
Kelas: TI D
Prodi: Teknik Informatika
A. Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Tahun 2019
Penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 digambarkan suram, dengan banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, termasuk kasus masa lalu dan konflik sumber daya alam. Demokrasi juga mengalami kemunduran dengan kembalinya rezim otoriter yang mengancam kebebasan sipil. Namun, ada catatan positif bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi HAM, menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi masalah tersebut.
B. Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Pancasila
Demokrasi di Indonesia berakar kuat pada adat istiadat dan budaya yang menekankan musyawarah dan mufakat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan, diharapkan membuat demokrasi lebih adil dan bermoral. Kebijakan harus mempertimbangkan kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat, bukan hanya aspek ekonomi.
C. Tantangan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dan belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada kemajuan, pelanggaran HAM dan kebebasan sipil masih sering terjadi, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi. Upaya untuk memperkuat demokrasi yang menghormati HAM perlu ditingkatkan.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Memperjuangkan Kepentingan Rakyat
Kekecewaan terhadap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompok mereka daripada kepentingan rakyat. Anggota parlemen seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat yang memilih mereka. Penting bagi masyarakat untuk mengawasi tindakan para wakil mereka dan menuntut transparansi dan akuntabilitas.
E. Pemimpin dengan Kekuasaan Kharismatik
Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk mempengaruhi rakyat tanpa transparansi atau visi yang jelas dapat membawa konsekuensi serius. Manipulasi loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok dapat berdampak buruk, termasuk pelanggaran HAM. Kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada transparansi dan penghormatan terhadap HAM, bertindak untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan yang jujur dan bertanggung jawab dapat mempertahankan kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat.
Query: Nama : Ary nanda pratama
NPM : 2315061039
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi banyak masalah besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang 2019. Beberapa masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis agama, gender, dan orientasi seksual, serta peningkatan diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakbertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Namun, ada beberapa kemajuan yang menguntungkan, seperti ratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terus menentang kebijakan yang melanggar hak asasi manusia, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat asli Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, membentuk karakteristik demokrasi Indonesia yang berbeda. Menurut nilai-nilai ini, diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat, di sisi lain, menunjukkan keinginan kolektif untuk bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dengan menggabungkan nilai-nilai dan adat istiadat budaya ini ke dalam praktik demokrasi Indonesia, terbentuk sistem yang berbeda di mana demokrasi dianggap sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat selain sebagai sistem politik. Sila pertama Pancasila, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Secara umum, Indonesia telah membangun sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, ada beberapa kemajuan yang positif. Ini termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan adanya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi praktiknya masih menghadapi banyak masalah. Seringkali, kasus-kasus pelanggaran HAM, baik baru maupun lama, tidak diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih dilarang, terkadang dengan alasan keamanan atau ketertiban umum.
D. Suatu keadaan di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat tetapi melakukan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan dan keinginan konstituen mereka daripada kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah bahwa rakyat harus diwakili dan terlibat dalam pemerintahan. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip ini. Kebijakan yang dibuat melalui agenda politik yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana anggota parlemen bekerja.
E. Saya pikir sangat penting bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mendorong kesetiaan dan perasaan rakyat, bahkan jika itu berakhir dengan pengorbanan yang tidak jelas, harus mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Praktik semacam ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima di era demokrasi modern, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan. Hak asasi manusia dapat terancam oleh tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas. Menghormati martabat dan kebebasan setiap orang serta melindungi mereka dari penggunaan kekuasaan adalah penting, menurut konsep hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka, serta memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena perilaku ini dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi seseorang, maka dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
NPM : 2315061039
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi banyak masalah besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang 2019. Beberapa masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis agama, gender, dan orientasi seksual, serta peningkatan diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakbertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Namun, ada beberapa kemajuan yang menguntungkan, seperti ratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terus menentang kebijakan yang melanggar hak asasi manusia, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat asli Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, membentuk karakteristik demokrasi Indonesia yang berbeda. Menurut nilai-nilai ini, diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat, di sisi lain, menunjukkan keinginan kolektif untuk bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dengan menggabungkan nilai-nilai dan adat istiadat budaya ini ke dalam praktik demokrasi Indonesia, terbentuk sistem yang berbeda di mana demokrasi dianggap sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat selain sebagai sistem politik. Sila pertama Pancasila, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Secara umum, Indonesia telah membangun sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, ada beberapa kemajuan yang positif. Ini termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan adanya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi praktiknya masih menghadapi banyak masalah. Seringkali, kasus-kasus pelanggaran HAM, baik baru maupun lama, tidak diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih dilarang, terkadang dengan alasan keamanan atau ketertiban umum.
D. Suatu keadaan di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat tetapi melakukan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan dan keinginan konstituen mereka daripada kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah bahwa rakyat harus diwakili dan terlibat dalam pemerintahan. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip ini. Kebijakan yang dibuat melalui agenda politik yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana anggota parlemen bekerja.
E. Saya pikir sangat penting bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mendorong kesetiaan dan perasaan rakyat, bahkan jika itu berakhir dengan pengorbanan yang tidak jelas, harus mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Praktik semacam ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima di era demokrasi modern, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan. Hak asasi manusia dapat terancam oleh tindakan oknum-oknum yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas. Menghormati martabat dan kebebasan setiap orang serta melindungi mereka dari penggunaan kekuasaan adalah penting, menurut konsep hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka, serta memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena perilaku ini dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi seseorang, maka dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
NAMA : IIN SUMARNI
NPM : 2315061040
KELAS : TI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
A. Situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan sepanjang 2019. Organisasi-organisasi mencatat sejumlah besar pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, termasuk pelanggaran berat dan konflik sumber daya alam. Dengan munculnya kembali kekuasaan yang mengancam kebebasan sipil, demokrasi juga dianggap mundur. Namun demikian, ada juga kemajuan yang menguntungkan, seperti reformasi hukum dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
B. Dalam situasi ini, langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki situasi HAM menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk perbaikan di masa depan. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam adat istiadat dan budaya masyarakat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Menurut saya, Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa akan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan, yang seharusnya akan membuat demokrasi di Indonesia lebih berkeadilan dan bermoral.
C. Namun, praktik demokrasi saat ini di Indonesia masih menghadapi banyak masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Hak asasi manusia dan kebebasan sipil terus dilecehkan, meskipun ada beberapa kemajuan. Diskriminasi dan pembatasan kebebasan berekspresi adalah contohnya. Oleh karena itu, demokrasi yang menghormati HAM memerlukan peningkatan upaya.
D. Saya sangat kecewa dengan anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat untuk melakukan agenda politik mereka sendiri. Anggota legislatif harus bertindak sebagai perwakilan rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ketika mereka malah memprioritaskan agenda politik pribadi atau golongan, mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Masyarakat harus lebih aktif mengawasi dan menuntut anggota parlemen mereka untuk bertanggung jawab.
E. Pemimpin yang memiliki kekharismatan yang dapat menarik loyalitas dan perasaan rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan masalah besar. Loyalitas rakyat dapat dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan pelanggaran HAM. Pada saat ini, kepemimpinan yang baik seharusnya didasarkan pada transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemimpin harus memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan bersama daripada memanfaatkan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan. Hal ini sangat penting untuk menjaga HAM dan stabilitas sosial.
NPM : 2315061040
KELAS : TI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
A. Situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan sepanjang 2019. Organisasi-organisasi mencatat sejumlah besar pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, termasuk pelanggaran berat dan konflik sumber daya alam. Dengan munculnya kembali kekuasaan yang mengancam kebebasan sipil, demokrasi juga dianggap mundur. Namun demikian, ada juga kemajuan yang menguntungkan, seperti reformasi hukum dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
B. Dalam situasi ini, langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki situasi HAM menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk perbaikan di masa depan. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam adat istiadat dan budaya masyarakat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Menurut saya, Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa akan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan, yang seharusnya akan membuat demokrasi di Indonesia lebih berkeadilan dan bermoral.
C. Namun, praktik demokrasi saat ini di Indonesia masih menghadapi banyak masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Hak asasi manusia dan kebebasan sipil terus dilecehkan, meskipun ada beberapa kemajuan. Diskriminasi dan pembatasan kebebasan berekspresi adalah contohnya. Oleh karena itu, demokrasi yang menghormati HAM memerlukan peningkatan upaya.
D. Saya sangat kecewa dengan anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat untuk melakukan agenda politik mereka sendiri. Anggota legislatif harus bertindak sebagai perwakilan rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ketika mereka malah memprioritaskan agenda politik pribadi atau golongan, mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Masyarakat harus lebih aktif mengawasi dan menuntut anggota parlemen mereka untuk bertanggung jawab.
E. Pemimpin yang memiliki kekharismatan yang dapat menarik loyalitas dan perasaan rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan masalah besar. Loyalitas rakyat dapat dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan pelanggaran HAM. Pada saat ini, kepemimpinan yang baik seharusnya didasarkan pada transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemimpin harus memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan bersama daripada memanfaatkan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan. Hal ini sangat penting untuk menjaga HAM dan stabilitas sosial.
Nama : Mutiara Khairunnisa Zulkifli
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
A. Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih cenderung buruk, dengan fokus pada tahun 2019. Berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi gender. Namun, terdapat poin positif seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM yang lebih baik, gerakan masyarakat yang masih berjuang mempertahankan hak mereka, serta dorongan untuk menghadapi ketidakadilan. Dalam artikel tersebut, saya menemukan bahwa pentingnya kesadaran akan hak asasi manusia semakin meningkat di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi.
B. Analisis saya tentang demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai budaya yang berbasis pada keberagaman dan toleransi. Salah satu contoh yang signifikan adalah konsep "Demokrasi Pancasila" yang diterapkan di Indonesia. Pancasila, yang berarti "lima sila" atau "lima prinsip," adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari nilai-nilai seperti keberagaman, keadilan, dan kebebasan, serta berorientasi pada kepentingan umum. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa berfokus pada pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bagi kehidupan politik dan sosial di Indonesia.
Pendapat saya adalah bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat relevan dengan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Dalam budaya Indonesia, keberagaman dan toleransi adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan, dan demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses keputusan politik dan sosial. Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memastikan bahwa kepentingan umum diutamakan dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia dipertahankan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah berjalan, namun masih banyak permasalahan yang terjadi, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam perbaikan sistem politik dan menempatkan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.
D. Adapun sikap saya terhadap kondisi di mana anggota DPR yang mengatasnamakan suara rakyat menjalankan agenda politiknya yang tidak sesuai dengan kepentingan riil masyarakat adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada keragaman dan keadilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika mereka tidak mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan agenda politik yang berbeda dengan kepentingan rakyat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
Dalam beberapa kasus, hal ini dapat diartikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki otoritas kharismatik, yang didasarkan pada tradisi dan agama, yang bersedia untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat menjadi sebuah pengorbanan, jika perlu, untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, adalah bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang didasarkan pada keragaman dan keadilan. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dipegang oleh rakyat dan digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kekuasaan kharismatik, yang didasarkan pada tradisi atau agama, untuk menggerakkan kesetiaan dan emosi rakyat, bisa berbahaya jika tidak disertai dengan nilai-nilai keadilan dan keberagaman.
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
A. Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih cenderung buruk, dengan fokus pada tahun 2019. Berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi gender. Namun, terdapat poin positif seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM yang lebih baik, gerakan masyarakat yang masih berjuang mempertahankan hak mereka, serta dorongan untuk menghadapi ketidakadilan. Dalam artikel tersebut, saya menemukan bahwa pentingnya kesadaran akan hak asasi manusia semakin meningkat di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi.
B. Analisis saya tentang demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai budaya yang berbasis pada keberagaman dan toleransi. Salah satu contoh yang signifikan adalah konsep "Demokrasi Pancasila" yang diterapkan di Indonesia. Pancasila, yang berarti "lima sila" atau "lima prinsip," adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari nilai-nilai seperti keberagaman, keadilan, dan kebebasan, serta berorientasi pada kepentingan umum. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa berfokus pada pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bagi kehidupan politik dan sosial di Indonesia.
Pendapat saya adalah bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat relevan dengan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Dalam budaya Indonesia, keberagaman dan toleransi adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan, dan demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses keputusan politik dan sosial. Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memastikan bahwa kepentingan umum diutamakan dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia dipertahankan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah berjalan, namun masih banyak permasalahan yang terjadi, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam perbaikan sistem politik dan menempatkan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.
D. Adapun sikap saya terhadap kondisi di mana anggota DPR yang mengatasnamakan suara rakyat menjalankan agenda politiknya yang tidak sesuai dengan kepentingan riil masyarakat adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada keragaman dan keadilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika mereka tidak mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan agenda politik yang berbeda dengan kepentingan rakyat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
Dalam beberapa kasus, hal ini dapat diartikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki otoritas kharismatik, yang didasarkan pada tradisi dan agama, yang bersedia untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat menjadi sebuah pengorbanan, jika perlu, untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, adalah bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang didasarkan pada keragaman dan keadilan. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dipegang oleh rakyat dan digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kekuasaan kharismatik, yang didasarkan pada tradisi atau agama, untuk menggerakkan kesetiaan dan emosi rakyat, bisa berbahaya jika tidak disertai dengan nilai-nilai keadilan dan keberagaman.
NAMA: M Reza Rohman
NPM: 2315061004
KELAS: TI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
A. Artikel tersebut membahas tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dengan fokus pada isu-isu seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Papua. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ada aspek positif yang disebutkan, seperti ratifikasi Indonesia terhadap sejumlah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia dan upaya terus-menerus untuk meningkatkan perlindungan HAM dan supremasi hukum.
B. Integrasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat ke dalam praktik demokrasi di Indonesia menciptakan sebuah sistem yang unik, di mana demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini, seperti konflik kepentingan dan dinamika politik modern, prinsip-prinsip dasar yang berasal dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui "berke-Tuhanan yang Maha Esa" sebagaimana diatur dalam UUD 1945, mencerminkan komitmen negara terhadap persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama, serta menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan dalam penegakan hak asasi manusia. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam hal penegakan HAM.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan mandat rakyat untuk melaksanakan agenda politik pribadi mereka, yang menyimpang dari kepentingan publik, sangatlah memprihatinkan. Tindakan ini bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili.
E.Tindakan individu-individu dengan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Tindakan semacam ini dapat mengarah pada eksploitasi hak dan kebebasan masyarakat, dan berpotensi mengorbankan hak dan kebebasan tersebut demi tujuan yang tidak jelas. Perilaku ini dapat merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia karena melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat serta otonomi individu.
NPM: 2315061004
KELAS: TI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
A. Artikel tersebut membahas tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dengan fokus pada isu-isu seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Papua. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ada aspek positif yang disebutkan, seperti ratifikasi Indonesia terhadap sejumlah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia dan upaya terus-menerus untuk meningkatkan perlindungan HAM dan supremasi hukum.
B. Integrasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat ke dalam praktik demokrasi di Indonesia menciptakan sebuah sistem yang unik, di mana demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini, seperti konflik kepentingan dan dinamika politik modern, prinsip-prinsip dasar yang berasal dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui "berke-Tuhanan yang Maha Esa" sebagaimana diatur dalam UUD 1945, mencerminkan komitmen negara terhadap persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama, serta menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan dalam penegakan hak asasi manusia. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam hal penegakan HAM.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan mandat rakyat untuk melaksanakan agenda politik pribadi mereka, yang menyimpang dari kepentingan publik, sangatlah memprihatinkan. Tindakan ini bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili.
E.Tindakan individu-individu dengan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Tindakan semacam ini dapat mengarah pada eksploitasi hak dan kebebasan masyarakat, dan berpotensi mengorbankan hak dan kebebasan tersebut demi tujuan yang tidak jelas. Perilaku ini dapat merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia karena melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat serta otonomi individu.
Nama :Fayiz Akbar Daifullah
Npm :2315061011
Kelas :TI C
Prodi :Teknik Informatika
A.analisis artikel tersebut menyoroti kinerja Indonesia terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga. Artikel ini mencatat berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, ketidaktransparanan dalam penanganan konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Di sisi lain, ada beberapa langkah positif yang diambil oleh Indonesia, seperti ratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk terus melakukan reformasi kunci. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan HAM di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan, komitmen untuk melakukan reformasi dan adanya gerakan masyarakat yang kuat memberikan harapan bahwa penegakan HAM dapat ditingkatkan di masa mendatang.
B.Analisa saya mengenai Demokrasi Indonesia yang berakar dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli mencerminkan keragaman dan kebersamaan masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong, dan rasa kekeluargaan menjadi landasan kuat dalam praktik demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya membentuk dasar yang kokoh bagi demokrasi yang etis dan berkeadilan.Prinsip ini bertujuan agar setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, implementasi prinsip ini harus tetap menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap individu, serta tidak digunakan sebagai alat untuk mendiskriminasi atau menindas kelompok tertentu.
C.Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta hak asasi manusia. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM, korupsi, dan ketidakadilan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara ideal dan praktik.Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan persatuan Indonesia, sering kali terabaikan dalam praktik. Selain itu, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama masih dibatasi, dan diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Sikap saya tidak suka dengan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik ini merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan menghambat pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan anggota parlemen harus didesak. Masyarakat perlu kritis, aktif mengawasi kinerja wakilnya, dan bijak dalam memilih pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.
E. Pendapat saya terhadap pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk memobilisasi rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktik ini sering mengarah pada manipulasi, eksploitasi, dan konflik. Dalam demokrasi, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi. Kepemimpinan harus transparan, adil, dan menghormati hak individu. Menggerakkan massa untuk tujuan yang tidak jelas hanya merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus kritis terhadap pemimpin karismatik dan memastikan tindakan mereka sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM.
Npm :2315061011
Kelas :TI C
Prodi :Teknik Informatika
A.analisis artikel tersebut menyoroti kinerja Indonesia terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga. Artikel ini mencatat berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, ketidaktransparanan dalam penanganan konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Di sisi lain, ada beberapa langkah positif yang diambil oleh Indonesia, seperti ratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk terus melakukan reformasi kunci. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan HAM di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan, komitmen untuk melakukan reformasi dan adanya gerakan masyarakat yang kuat memberikan harapan bahwa penegakan HAM dapat ditingkatkan di masa mendatang.
B.Analisa saya mengenai Demokrasi Indonesia yang berakar dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli mencerminkan keragaman dan kebersamaan masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong, dan rasa kekeluargaan menjadi landasan kuat dalam praktik demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya membentuk dasar yang kokoh bagi demokrasi yang etis dan berkeadilan.Prinsip ini bertujuan agar setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, implementasi prinsip ini harus tetap menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap individu, serta tidak digunakan sebagai alat untuk mendiskriminasi atau menindas kelompok tertentu.
C.Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta hak asasi manusia. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM, korupsi, dan ketidakadilan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara ideal dan praktik.Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan persatuan Indonesia, sering kali terabaikan dalam praktik. Selain itu, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama masih dibatasi, dan diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Sikap saya tidak suka dengan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik ini merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan menghambat pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan anggota parlemen harus didesak. Masyarakat perlu kritis, aktif mengawasi kinerja wakilnya, dan bijak dalam memilih pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.
E. Pendapat saya terhadap pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk memobilisasi rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktik ini sering mengarah pada manipulasi, eksploitasi, dan konflik. Dalam demokrasi, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi. Kepemimpinan harus transparan, adil, dan menghormati hak individu. Menggerakkan massa untuk tujuan yang tidak jelas hanya merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus kritis terhadap pemimpin karismatik dan memastikan tindakan mereka sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM.
NAMA : Muhammad Hafiz Assyifa
NPM :2315061072
KELAS : PSTI D
PRODI : Teknik Informatika
Dari artikel tersebut terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:
A. Situasi Penegakan HAM di Indonesia
NPM :2315061072
KELAS : PSTI D
PRODI : Teknik Informatika
Dari artikel tersebut terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:
A. Situasi Penegakan HAM di Indonesia
Masih terdapat banyak tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, seperti kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan penindasan terhadap pembela HAM. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sipil yang aktif.
B. Demokrasi Berbasis Budaya dan Pancasila
B. Demokrasi Berbasis Budaya dan Pancasila
Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya, serta prinsip-prinsip Pancasila yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini memperkuat demokrasi dengan menghormati kesetaraan, keberagaman, dan keadilan sosial.
C. Tantangan dalam Praktik Demokrasi
C. Tantangan dalam Praktik Demokrasi
Meskipun Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam bentuk Pancasila dan UUD 1945, masih terdapat kesenjangan antara konstitusi dan praktik demokrasi di lapangan. Tantangan termasuk korupsi, politik uang, pembatasan kebebasan beragama dan berekspresi, serta pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas.
D. Peran Anggota Parlemen
D. Peran Anggota Parlemen
Anggota parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan mandat mereka untuk mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Pemantauan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas anggota parlemen.
E. Penyalahgunaan Kekuasaan Kharismatik
E. Penyalahgunaan Kekuasaan Kharismatik
Praktik menggunakan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk tujuan politik yang tidak jelas melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Penting bagi masyarakat untuk waspada dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Nama : Zaskia Jihan Nabila
NPM : 2315061055
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meskipun demikian, artikel juga menyoroti beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya, seperti upaya reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa demokrasi harus berdasarkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Namun, dalam kenyataan, demokrasi Indonesia seringkali terlihat lebih berfokus pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai agama dan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini, di mana kepentingan politik dan kekuasaan seringkali di atas kepentingan masyarakat dan nilai-nilai agama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan pentingnya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataan, demokrasi Indonesia seringkali terlihat lebih berfokus pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Kondisi ini dapat dilihat dalam praktik demokrasi Indonesia, di mana kepentingan politik dan kekuasaan seringkali di atas kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berfokus pada kepentingan masyarakat. Anggota parlemen harus berfokus pada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, bukan hanya kepentingan politik dan kekuasaan. Kondisi ini dapat dilihat dalam praktik demokrasi Indonesia, di mana kepentingan politik dan kekuasaan seringkali di atas kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini dapat berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, tetapi jika tidak didasarkan pada nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, maka dapat berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, kekuasaan kharismatik harus didasarkan pada nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
NPM : 2315061055
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meskipun demikian, artikel juga menyoroti beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya, seperti upaya reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa demokrasi harus berdasarkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Namun, dalam kenyataan, demokrasi Indonesia seringkali terlihat lebih berfokus pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai agama dan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini, di mana kepentingan politik dan kekuasaan seringkali di atas kepentingan masyarakat dan nilai-nilai agama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan pentingnya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataan, demokrasi Indonesia seringkali terlihat lebih berfokus pada kepentingan politik dan kekuasaan daripada nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Kondisi ini dapat dilihat dalam praktik demokrasi Indonesia, di mana kepentingan politik dan kekuasaan seringkali di atas kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berfokus pada kepentingan masyarakat. Anggota parlemen harus berfokus pada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, bukan hanya kepentingan politik dan kekuasaan. Kondisi ini dapat dilihat dalam praktik demokrasi Indonesia, di mana kepentingan politik dan kekuasaan seringkali di atas kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini dapat berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, tetapi jika tidak didasarkan pada nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, maka dapat berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, kekuasaan kharismatik harus didasarkan pada nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Nama : M. Azmi Edfa Alhafizh
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C
Jawaban analisis kasus:
A. Artikel tersebut membahas tentang berbagai pandangan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Dikatakan bahwa kinerja Indonesia dalam hal ini masih buruk, dengan banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, seperti pelanggaran masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang kuat.
Hal positif yang saya dapatkan adalah adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan HAM, serta langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah, meski belum cukup.
B. Demokrasi Indonesia sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai adat istiadat yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang berkeTuhanan Yang Maha Esa. Berarti bahwa dalam menjalankan demokrasi, nilai-nilai religius dan etika moral juga harus dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan budaya Indonesia yang religius dan berbasis pada kekeluargaan serta gotong royong.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Walaupun prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 dijadikan landasan, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sejalan dengan semangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kasus-kasus intoleransi, pelanggaran kebebasan berekspresi, dan diskriminasi menunjukkan bahwa masih banyak tugas untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar adil dan berkeadilan sosial.
D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, perilaku tersebut telah mencederai demokrasi dan kepercayaan publik. Untuk sikap saya sendiri, saya sangat kecewa karena rakyat hanya dibuat seperti boneka saja. Mereka seharusnya benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap kritis dan pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan parlemen tetap berada pada jalur yang benar.
E. Kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi modern, tindakan semacam itu harus diwaspadai dan dicegah karena dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak individu. Rakyat harus didorong untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh retorika yang tidak bertanggung jawab.
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C
Jawaban analisis kasus:
A. Artikel tersebut membahas tentang berbagai pandangan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Dikatakan bahwa kinerja Indonesia dalam hal ini masih buruk, dengan banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, seperti pelanggaran masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang kuat.
Hal positif yang saya dapatkan adalah adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan HAM, serta langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah, meski belum cukup.
B. Demokrasi Indonesia sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai adat istiadat yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang berkeTuhanan Yang Maha Esa. Berarti bahwa dalam menjalankan demokrasi, nilai-nilai religius dan etika moral juga harus dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan budaya Indonesia yang religius dan berbasis pada kekeluargaan serta gotong royong.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Walaupun prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 dijadikan landasan, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sejalan dengan semangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kasus-kasus intoleransi, pelanggaran kebebasan berekspresi, dan diskriminasi menunjukkan bahwa masih banyak tugas untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar adil dan berkeadilan sosial.
D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, perilaku tersebut telah mencederai demokrasi dan kepercayaan publik. Untuk sikap saya sendiri, saya sangat kecewa karena rakyat hanya dibuat seperti boneka saja. Mereka seharusnya benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap kritis dan pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan parlemen tetap berada pada jalur yang benar.
E. Kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi modern, tindakan semacam itu harus diwaspadai dan dicegah karena dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak individu. Rakyat harus didorong untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh retorika yang tidak bertanggung jawab.
NAMA: Al-Fachrezi Three Aditya
NPM: 2315061123
KELAS:PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
NPM: 2315061123
KELAS:PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
A. Artikel ini mengkritisi kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dianggap masih jauh dari ideal oleh berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Mereka mencatat bahwa masih banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan, konflik sumber daya alam (SDA) yang belum ditangani dengan baik, dan adanya kemunduran dalam ruang demokrasi yang ditandai dengan peningkatan otoritarianisme serta pembatasan kebebasan sipil. Selain itu, diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan masih merajalela, sementara pelanggaran HAM di Papua meningkat tajam. Namun, ada beberapa perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan adanya komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga tetap aktif dalam menolak kebijakan yang merugikan HAM, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Reformasi yang dilakukan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM merupakan langkah-langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait diperlukan untuk memperbaiki sistem penegakan HAM dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Prinsip musyawarah dan mufakat tercermin dalam sistem pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama melalui diskusi dan konsensus. Selain itu, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan keyakinan agama. Demokrasi berke-Tuhanan ini memberikan kerangka etis bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, mengharuskan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai religius. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang memadukan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan kekayaan warisan bangsa, tetapi perlu terus diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berupaya untuk selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan. Komitmen pada prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan ras, serta pelanggaran HAM di daerah tertentu, termasuk Papua. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan dan konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
D. Saya sangat kritis terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi mereka yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat menurun drastis. Hal ini mengkhianati prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan representasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau kinerja para wakilnya, menyuarakan kritik yang konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan parlemen. Selain itu, partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas. Praktik seperti ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan, praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima. Konsep hak asasi manusia menegaskan pentingnya menghormati martabat dan kebebasan individu, serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan, serta memastikan bahwa pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Nama : Tri Septiani
NPM : 2315061036
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
Jawaban Studi Kasus :
A. Artikel pada studi kasus tersebut menegaskan bahwa implementasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih lemah. Beberapa permasalahan utama yang disoroti antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, penanganan konflik sumber daya alam, dan berkurangnya ruang kebebasan sipil. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat sejumlah pelanggaran, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Namun, terdapat perkembangan positif seperti inisiatif reformasi yang penting, ratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan gerakan sosial yang kuat melawan ketidakadilan. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah meskipun situasi hak asasi manusia di Indonesia terlihat suram, namun masih ada harapan dengan langkah-langkah reformasi dan kepatuhan terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional. Gerakan masyarakat dan mahasiswa juga menunjukkan kesadaran dan upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat adat Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral merupakan landasan proses demokrasi. Saya percaya prinsip ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya terfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Praktik demokrasi Indonesia Tengah saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam mendukung nilai-nilai hak asasi manusia. Meski kemajuan telah dicapai, namun masih banyak permasalahan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, yang menandakan penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM belum optimal.
D. Situasi di mana anggota parlemen bertindak demi suara rakyat namun mengejar tujuan politiknya sendiri sangatlah merugikan demokrasi dan masyarakat. Pandangan saya, anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam bertindak, selalu mempertimbangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
E. Partai politik yang diberdayakan oleh tradisi atau agama, yang memobilisasi loyalitas masyarakat untuk tujuan yang meragukan, seringkali dapat melanggar hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mendukung kebebasan, keadilan dan hak-hak individu. Di era demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau manipulasi politik.
NPM : 2315061036
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
Jawaban Studi Kasus :
A. Artikel pada studi kasus tersebut menegaskan bahwa implementasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih lemah. Beberapa permasalahan utama yang disoroti antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, penanganan konflik sumber daya alam, dan berkurangnya ruang kebebasan sipil. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat sejumlah pelanggaran, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Namun, terdapat perkembangan positif seperti inisiatif reformasi yang penting, ratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan gerakan sosial yang kuat melawan ketidakadilan. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah meskipun situasi hak asasi manusia di Indonesia terlihat suram, namun masih ada harapan dengan langkah-langkah reformasi dan kepatuhan terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional. Gerakan masyarakat dan mahasiswa juga menunjukkan kesadaran dan upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat adat Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral merupakan landasan proses demokrasi. Saya percaya prinsip ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya terfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Praktik demokrasi Indonesia Tengah saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam mendukung nilai-nilai hak asasi manusia. Meski kemajuan telah dicapai, namun masih banyak permasalahan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, yang menandakan penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM belum optimal.
D. Situasi di mana anggota parlemen bertindak demi suara rakyat namun mengejar tujuan politiknya sendiri sangatlah merugikan demokrasi dan masyarakat. Pandangan saya, anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam bertindak, selalu mempertimbangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
E. Partai politik yang diberdayakan oleh tradisi atau agama, yang memobilisasi loyalitas masyarakat untuk tujuan yang meragukan, seringkali dapat melanggar hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mendukung kebebasan, keadilan dan hak-hak individu. Di era demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau manipulasi politik.
NAMA : ERLIN SARI RAMADHANI
NPM : 2315061056
KELAS : PSTI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
Hasil dari analisis kasus
A. Artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM pada tahun 2019, termasuk pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi. Meskipun ada kemunduran dalam beberapa agenda HAM, langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar HAM. Aktivisme masyarakat sipil dan peran media menunjukkan adanya dorongan kuat untuk memperjuangkan HAM dan mendorong perbaikan.
B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai tradisional seperti musyawarah dan mufakat, yang menekankan pentingnya diskusi dan konsensus. Meskipun menghadapi tantangan seperti sentralisasi kekuasaan, upaya untuk memperkuat nilai-nilai adat terus dilakukan. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan menambahkan dimensi moral ke dalam politik dan pemerintahan, tetapi memerlukan pemahaman yang inklusif dan toleran untuk menghargai kebebasan beragama dan hak-hak individu.
C. Praktik demokrasi di Indonesia berusaha untuk selaras dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati HAM. Meskipun ada langkah-langkah positif seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, masih ada tantangan seperti pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan yang perlu diatasi melalui reformasi hukum dan partisipasi masyarakat sipil.
D. Anggota parlemen yang tidak mewakili kepentingan nyata masyarakat tetapi mengikuti agenda politik mereka sendiri merusak kepercayaan publik dan dasar-dasar demokrasi. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang meningkat diperlukan untuk memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi atau agama untuk memanipulasi emosi rakyat adalah tindakan yang tidak etis dan berbahaya. Dalam era demokrasi modern, tindakan seperti ini mengancam prinsip-prinsip demokratis dan harus dihindari untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keputusan yang diambil oleh pemimpin adalah untuk kebaikan bersama.
NPM : 2315061056
KELAS : PSTI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
Hasil dari analisis kasus
A. Artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM pada tahun 2019, termasuk pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi. Meskipun ada kemunduran dalam beberapa agenda HAM, langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar HAM. Aktivisme masyarakat sipil dan peran media menunjukkan adanya dorongan kuat untuk memperjuangkan HAM dan mendorong perbaikan.
B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai tradisional seperti musyawarah dan mufakat, yang menekankan pentingnya diskusi dan konsensus. Meskipun menghadapi tantangan seperti sentralisasi kekuasaan, upaya untuk memperkuat nilai-nilai adat terus dilakukan. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan menambahkan dimensi moral ke dalam politik dan pemerintahan, tetapi memerlukan pemahaman yang inklusif dan toleran untuk menghargai kebebasan beragama dan hak-hak individu.
C. Praktik demokrasi di Indonesia berusaha untuk selaras dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati HAM. Meskipun ada langkah-langkah positif seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, masih ada tantangan seperti pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan yang perlu diatasi melalui reformasi hukum dan partisipasi masyarakat sipil.
D. Anggota parlemen yang tidak mewakili kepentingan nyata masyarakat tetapi mengikuti agenda politik mereka sendiri merusak kepercayaan publik dan dasar-dasar demokrasi. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang meningkat diperlukan untuk memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi atau agama untuk memanipulasi emosi rakyat adalah tindakan yang tidak etis dan berbahaya. Dalam era demokrasi modern, tindakan seperti ini mengancam prinsip-prinsip demokratis dan harus dihindari untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keputusan yang diambil oleh pemimpin adalah untuk kebaikan bersama.
Nama : Dhito Aryo Trengginas
NPM : 2315061015
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
a. Menurut analisis saya, dalam artikel tersebut menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia pada 2019, dengan berbagai kemunduran seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan meningkatnya pelanggaran di Papua. Namun, terdapat beberapa aspek positif, seperti upaya reformasi oleh pemerintah, ratifikasi perjanjian internasional, dan kebangkitan gerakan sosial sebagai pengawas kekuasaan. Meskipun banyak tantangan, harapan masih ada melalui reformasi dan aktivisme masyarakat sipil.
b. Menurut analisis saya, demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya tradisional menekankan konsep "musyawarah untuk mufakat," di mana keputusan dibuat melalui diskusi dan konsensus. Ini mencerminkan penghormatan terhadap berbagai pandangan dan pencarian kesepakatan bersama. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa memastikan bahwa demokrasi tidak hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga moral dan spiritual. Artinya, kebebasan harus selaras dengan ajaran agama dan etika, menjaga moralitas dan harmoni sosial. Dengan demikian, demokrasi Indonesia berusaha menyeimbangkan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya.
c. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 terkait HAM. Pelanggaran HAM masa lalu belum tuntas, masalah di Papua memburuk, dan kebebasan berekspresi serta beragama sering dibatasi. Meskipun ada kemajuan seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan aktifnya gerakan mahasiswa, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan penghormatan HAM.
d. Sikap saya terhadap hal tersebut, yaitu akan berperan aktif dengan tetap terlibat dalam politik, baik melalui pemahaman terhadap tanggung jawab anggota parlemen, partisipasi aktif dalam pemilihan umum, maupun menyuarakan aspirasi kepada para wakil rakyat. Penting juga untuk memantau tindakan mereka dan memperjuangkan transparansi serta akuntabilitas dalam keputusan politik. Selain itu, saya akan selalu mendukung gerakan masyarakat sipil yang berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memperkuat pengawasan terhadap pemerintahan.
e. Menurut saya, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, yang bisa melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks demokrasi saat ini, tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Manipulasi ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, penindasan, dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara, yang seharusnya dijaga dalam demokrasi yang sehat.
NPM : 2315061015
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
a. Menurut analisis saya, dalam artikel tersebut menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia pada 2019, dengan berbagai kemunduran seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan meningkatnya pelanggaran di Papua. Namun, terdapat beberapa aspek positif, seperti upaya reformasi oleh pemerintah, ratifikasi perjanjian internasional, dan kebangkitan gerakan sosial sebagai pengawas kekuasaan. Meskipun banyak tantangan, harapan masih ada melalui reformasi dan aktivisme masyarakat sipil.
b. Menurut analisis saya, demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya tradisional menekankan konsep "musyawarah untuk mufakat," di mana keputusan dibuat melalui diskusi dan konsensus. Ini mencerminkan penghormatan terhadap berbagai pandangan dan pencarian kesepakatan bersama. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa memastikan bahwa demokrasi tidak hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga moral dan spiritual. Artinya, kebebasan harus selaras dengan ajaran agama dan etika, menjaga moralitas dan harmoni sosial. Dengan demikian, demokrasi Indonesia berusaha menyeimbangkan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya.
c. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 terkait HAM. Pelanggaran HAM masa lalu belum tuntas, masalah di Papua memburuk, dan kebebasan berekspresi serta beragama sering dibatasi. Meskipun ada kemajuan seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan aktifnya gerakan mahasiswa, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan penghormatan HAM.
d. Sikap saya terhadap hal tersebut, yaitu akan berperan aktif dengan tetap terlibat dalam politik, baik melalui pemahaman terhadap tanggung jawab anggota parlemen, partisipasi aktif dalam pemilihan umum, maupun menyuarakan aspirasi kepada para wakil rakyat. Penting juga untuk memantau tindakan mereka dan memperjuangkan transparansi serta akuntabilitas dalam keputusan politik. Selain itu, saya akan selalu mendukung gerakan masyarakat sipil yang berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memperkuat pengawasan terhadap pemerintahan.
e. Menurut saya, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, yang bisa melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks demokrasi saat ini, tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Manipulasi ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, penindasan, dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara, yang seharusnya dijaga dalam demokrasi yang sehat.
Nama: Talitha Dalilah Difa
NPM : 2315061012
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika
A. • Analisis Artikel
Artikel tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Meskipun menyoroti berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi, artikel juga menyoroti langkah-langkah reformasi, komitmen terhadap perjanjian internasional, dan peran aktif masyarakat sipil sebagai dasar harapan bagi perbaikan di masa depan. Pentingnya terus mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk memenuhi komitmen HAM mereka dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan HAM juga ditekankan. Dengan kerja sama semua pihak dan komitmen terhadap nilai-nilai HAM, perbaikan penegakan HAM di Indonesia mungkin tercapai.
• Hal Positif dari Artikel
a) Reformasi Kunci: Ada langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM.
b) Ratifikasi Perjanjian Internasional: Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk ratifikasi lebih lanjut.
c) Peran Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil aktif mengadvokasi HAM, menunjukkan kekuatan dan ketahanan mereka.
d) Kesadaran terhadap Rasisme: Diskusi tentang rasisme, terutama di Papua, menunjukkan kesadaran dan kritik terhadap diskriminasi rasial.
B. - Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia
Prinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa", mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap pentingnya nilai-nilai spiritual dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa berarti bahwa nilai-nilai agama dan moralitas menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan politik. Indonesia sebagai negara dengan berbagai agama menerapkan prinsip toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa meskipun negara mengakui keberadaan Tuhan, negara tetap harus menghormati semua agama yang dianut oleh rakyatnya dan memastikan kebebasan beragama.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, tantangan dalam penegakan hukum, perlindungan hak-hak minoritas, dan konsistensi kebijakan masih menghambat sepenuhnya tercapainya prinsip-prinsip tersebut. Untuk lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta benar-benar menjunjung tinggi HAM, diperlukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem hukum, pendidikan HAM yang lebih luas, serta komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam menghormati dan melindungi hak asasi semua individu.
D. Ketika anggota parlemen menggunakan klaim mewakili suara rakyat untuk menjalankan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum, itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Prioritas mereka seharusnya adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau partai. Sehingga, perlu pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam demokrasi, kepentingan rakyat harus menjadi fokus utama, dan anggota parlemen harus bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau partai. Oleh karena itu, saya melihat kondisi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang perlu diatasi.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dengan mengorbankan kejelasan tujuan, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau partai. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat serta memastikan bahwa pengaruh mereka tidak dimanfaatkan secara merugikan. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan, dan pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan tersebut. Penegakan hak asasi manusia juga harus diutamakan dalam setiap keputusan yang diambil, karena hak asasi manusia adalah dasar dari demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas bagi pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, bukan sekadar mengikuti agenda politik partai.
NPM : 2315061012
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika
A. • Analisis Artikel
Artikel tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Meskipun menyoroti berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi, artikel juga menyoroti langkah-langkah reformasi, komitmen terhadap perjanjian internasional, dan peran aktif masyarakat sipil sebagai dasar harapan bagi perbaikan di masa depan. Pentingnya terus mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk memenuhi komitmen HAM mereka dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan HAM juga ditekankan. Dengan kerja sama semua pihak dan komitmen terhadap nilai-nilai HAM, perbaikan penegakan HAM di Indonesia mungkin tercapai.
• Hal Positif dari Artikel
a) Reformasi Kunci: Ada langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM.
b) Ratifikasi Perjanjian Internasional: Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk ratifikasi lebih lanjut.
c) Peran Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil aktif mengadvokasi HAM, menunjukkan kekuatan dan ketahanan mereka.
d) Kesadaran terhadap Rasisme: Diskusi tentang rasisme, terutama di Papua, menunjukkan kesadaran dan kritik terhadap diskriminasi rasial.
B. - Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia
a) Demokrasi Musyawarah untuk Mufakat
Prinsip musyawarah untuk mufakat yang dijunjung tinggi dalam nilai-nilai adat istiadat Indonesia, tercermin dalam berbagai tradisi seperti "Rapat Adat" di Minangkabau dan "Musyawarah Desa" di Jawa. Partisipasi semua anggota komunitas dalam pengambilan keputusan mencerminkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
b) Gotong Royong
Budaya gotong royong, yang menekankan kerja sama dan tanggung jawab sosial, juga memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat prinsip tanggung jawab kolektif.
- Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha EsaPrinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa", mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap pentingnya nilai-nilai spiritual dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa berarti bahwa nilai-nilai agama dan moralitas menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan politik. Indonesia sebagai negara dengan berbagai agama menerapkan prinsip toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa meskipun negara mengakui keberadaan Tuhan, negara tetap harus menghormati semua agama yang dianut oleh rakyatnya dan memastikan kebebasan beragama.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, tantangan dalam penegakan hukum, perlindungan hak-hak minoritas, dan konsistensi kebijakan masih menghambat sepenuhnya tercapainya prinsip-prinsip tersebut. Untuk lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta benar-benar menjunjung tinggi HAM, diperlukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem hukum, pendidikan HAM yang lebih luas, serta komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam menghormati dan melindungi hak asasi semua individu.
D. Ketika anggota parlemen menggunakan klaim mewakili suara rakyat untuk menjalankan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum, itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Prioritas mereka seharusnya adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau partai. Sehingga, perlu pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam demokrasi, kepentingan rakyat harus menjadi fokus utama, dan anggota parlemen harus bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau partai. Oleh karena itu, saya melihat kondisi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang perlu diatasi.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dengan mengorbankan kejelasan tujuan, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau partai. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat serta memastikan bahwa pengaruh mereka tidak dimanfaatkan secara merugikan. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan, dan pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan tersebut. Penegakan hak asasi manusia juga harus diutamakan dalam setiap keputusan yang diambil, karena hak asasi manusia adalah dasar dari demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas bagi pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, bukan sekadar mengikuti agenda politik partai.
Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D
A. Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, penegakan HAM di Indonesia mengalami banyak kemunduran. Isu-isu utama meliputi penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Meskipun demikian, ada beberapa langkah positif, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang aktif sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Dari artikel ini, hal positif yang dapat diambil adalah adanya harapan melalui beberapa reformasi kunci untuk perlindungan HAM, serta peran masyarakat sipil yang kuat dalam menuntut keadilan dan menolak kebijakan yang merugikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangannya besar, masih ada upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-nilai Adat Istiadat atau Budaya Asli
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai adat dan budaya asli sangat menghargai musyawarah dan mufakat, seperti yang tercermin dalam Pancasila. Prinsip demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa setiap keputusan politik harus mempertimbangkan aspek moral dan etika dari nilai-nilai religius, bertujuan menciptakan harmoni sosial dan keadilan bagi semua warga negara. Namun, penerapan prinsip ini sering kali tidak konsisten. Demokrasi yang seharusnya mengakomodasi semua suara dan memastikan kesejahteraan bersama kadang diselewengkan oleh kepentingan politik tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya asli. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih keras untuk mengembalikan demokrasi ke jalurnya, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta penegakan HAM. Meski terdapat mekanisme demokrasi seperti pemilu dan kebebasan berpendapat, realitas di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Misalnya, kebebasan berekspresi dan berkumpul sering dibatasi dengan alasan keamanan atau moralitas, yang sering kali digunakan untuk menekan oposisi dan kritik. Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi HAM dan keadilan sosial, namun pelanggaran HAM oleh aparat negara, kurangnya akuntabilitas, dan diskriminasi masih banyak terjadi. Reformasi hukum dan politik yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta melindungi hak asasi manusia.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Melaksanakan Agenda Politik Sendiri
Sikap yang seharusnya diambil terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik sendiri adalah kritis dan waspada. Mereka harus diingatkan bahwa mandat yang mereka terima adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan dari masyarakat sipil dan media juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Selain itu, reformasi politik yang memungkinkan lebih banyak keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa menjadi solusi untuk masalah ini.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemimpin kharismatik yang dihormati dapat mempersatukan rakyat dan memotivasi perubahan positif. Namun, jika kekuasaan ini disalahgunakan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau merugikan, hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu tidak melampaui batas yang merugikan hak-hak individu lainnya. Prinsip-prinsip HAM harus tetap dijunjung tinggi, dan tindakan pemimpin harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan hukum. Manipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merusak harus dihindari, dan kekuasaan harus digunakan untuk memajukan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D
A. Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, penegakan HAM di Indonesia mengalami banyak kemunduran. Isu-isu utama meliputi penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas, konflik sumber daya alam, serta pembatasan kebebasan sipil. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak-hak di Papua. Meskipun demikian, ada beberapa langkah positif, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang aktif sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Dari artikel ini, hal positif yang dapat diambil adalah adanya harapan melalui beberapa reformasi kunci untuk perlindungan HAM, serta peran masyarakat sipil yang kuat dalam menuntut keadilan dan menolak kebijakan yang merugikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangannya besar, masih ada upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-nilai Adat Istiadat atau Budaya Asli
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai adat dan budaya asli sangat menghargai musyawarah dan mufakat, seperti yang tercermin dalam Pancasila. Prinsip demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa setiap keputusan politik harus mempertimbangkan aspek moral dan etika dari nilai-nilai religius, bertujuan menciptakan harmoni sosial dan keadilan bagi semua warga negara. Namun, penerapan prinsip ini sering kali tidak konsisten. Demokrasi yang seharusnya mengakomodasi semua suara dan memastikan kesejahteraan bersama kadang diselewengkan oleh kepentingan politik tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya asli. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih keras untuk mengembalikan demokrasi ke jalurnya, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta penegakan HAM. Meski terdapat mekanisme demokrasi seperti pemilu dan kebebasan berpendapat, realitas di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Misalnya, kebebasan berekspresi dan berkumpul sering dibatasi dengan alasan keamanan atau moralitas, yang sering kali digunakan untuk menekan oposisi dan kritik. Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi HAM dan keadilan sosial, namun pelanggaran HAM oleh aparat negara, kurangnya akuntabilitas, dan diskriminasi masih banyak terjadi. Reformasi hukum dan politik yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta melindungi hak asasi manusia.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Melaksanakan Agenda Politik Sendiri
Sikap yang seharusnya diambil terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik sendiri adalah kritis dan waspada. Mereka harus diingatkan bahwa mandat yang mereka terima adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan dari masyarakat sipil dan media juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Selain itu, reformasi politik yang memungkinkan lebih banyak keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa menjadi solusi untuk masalah ini.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemimpin kharismatik yang dihormati dapat mempersatukan rakyat dan memotivasi perubahan positif. Namun, jika kekuasaan ini disalahgunakan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau merugikan, hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu tidak melampaui batas yang merugikan hak-hak individu lainnya. Prinsip-prinsip HAM harus tetap dijunjung tinggi, dan tindakan pemimpin harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan hukum. Manipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merusak harus dihindari, dan kekuasaan harus digunakan untuk memajukan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Nama : Luthfi Muthathohirin
NPM : 2315061112
Kelas : PSTI D
A. Artikel ini menyoroti berbagai tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, seperti pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi gender. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki situasi ini, termasuk ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan reformasi hukum, masih terdapat banyak kendala. Namun, aspek positif yang muncul adalah kesadaran masyarakat yang semakin meningkat mengenai pentingnya HAM dan partisipasi aktif masyarakat sipil dan mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Langkah-langkah ini penting untuk perbaikan penegakan HAM di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia unik karena dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Prinsip musyawarah dan mufakat tercermin dalam sistem pemerintahan desa yang menekankan keputusan kolektif. Selain itu, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral. Prinsip ini memberikan kerangka etis bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan warisan bangsa yang kaya dan perlu terus diperkuat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berupaya selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati HAM, walaupun masih ada tantangan. Prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan pelanggaran HAM di daerah tertentu masih ada. Pemerintah berusaha memperbaiki situasi ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas. Keberlanjutan penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat.
D. Saya sangat kritis terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi mereka yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat menurun drastis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau kinerja para wakilnya, menyuarakan kritik konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan parlemen. Partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. Pendapat saya yaitu saya menentang pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama yang memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Praktik ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat. Dalam era demokrasi modern yang menekankan hak asasi manusia, tindakan seperti ini tidak dapat diterima. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia, serta memastikan pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menghormati martabat dan kebebasan individu adalah prinsip penting dalam konsep hak asasi manusia, dan setiap tindakan atau kebijakan harus mencerminkan komitmen ini.
NPM : 2315061112
Kelas : PSTI D
A. Artikel ini menyoroti berbagai tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, seperti pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi gender. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki situasi ini, termasuk ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan reformasi hukum, masih terdapat banyak kendala. Namun, aspek positif yang muncul adalah kesadaran masyarakat yang semakin meningkat mengenai pentingnya HAM dan partisipasi aktif masyarakat sipil dan mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Langkah-langkah ini penting untuk perbaikan penegakan HAM di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia unik karena dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Prinsip musyawarah dan mufakat tercermin dalam sistem pemerintahan desa yang menekankan keputusan kolektif. Selain itu, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral. Prinsip ini memberikan kerangka etis bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan warisan bangsa yang kaya dan perlu terus diperkuat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berupaya selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati HAM, walaupun masih ada tantangan. Prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan pelanggaran HAM di daerah tertentu masih ada. Pemerintah berusaha memperbaiki situasi ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas. Keberlanjutan penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat.
D. Saya sangat kritis terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi mereka yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat menurun drastis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau kinerja para wakilnya, menyuarakan kritik konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan parlemen. Partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. Pendapat saya yaitu saya menentang pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama yang memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Praktik ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat. Dalam era demokrasi modern yang menekankan hak asasi manusia, tindakan seperti ini tidak dapat diterima. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia, serta memastikan pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menghormati martabat dan kebebasan individu adalah prinsip penting dalam konsep hak asasi manusia, dan setiap tindakan atau kebijakan harus mencerminkan komitmen ini.
Nama : Syahrul Ghufron Al Hamdan
NPM : 2315061063
Kelas : PSTI C
A. Setelah membaca artikel tersebut saya mengetahui bagaimana tantangan yang kita hadapi sebagai masyarakat indonesia dalam menegakkan HAM secara utuh di negeri kita tercinta ini, menurut saya untuk menggapai itu kita sebagai masyarakat harusla sadar dan paham pentingnya menegakkan HAM yang juga ini merupakan tanggung jawab kita untuk berpartisipasi baik sekecil apapun melihat dari artikel tersebut apabila kita sebagai masyarakat indonesia bersatu dan bekerjasama dalam menegakkan HAM di indonesia hal ini sudah mulai banyak terjadi di masyarakat kita sedikit demi sedikit menyadarkan satu sama lain dan ini merupakan hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut.
B. Demokrasi Indonesia sering kali dihubungkan dengan nilai-nilai adat istiadat yang menghargai musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa dalam menjalankan demokrasi, nilai-nilai religius dan etika moral harus dijunjung tinggi. Hal ini selaras dengan budaya Indonesia yang religius serta berbasis pada kekeluargaan dan gotong royong.
C. Praktik demokrasi yang dirasakan saat ini belumla dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan pancasila serta UUD 1945, seperti yang kita ketahui masih banyak sekali tantangan yang perlu kita hadapi sebagai masyarakat Indonesia terutama mengenai HAM yang mana HAM ini belum terlaksana dengan seutuhnya serta masih perlu penigkatan yang lebih baik lagi agar praktik demokrasi di Indonesia kedepannya dapat menjadi jauh lebih baik lagi
D. Anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri, telah merusak demokrasi dan kepercayaan publik. Saya sangat kecewa dan menurut saya kita harusla bertindak lebih tegas lagi dan perlu saling mengingatkan kepada anggota parlemen yang sudah kita berikan amanah hal ini yang menjadi penghambat perkembangan negara kita indonesia karena amanah yang sudah dipercayakan dianggap remeh begitu saja. Mereka seharusnya sungguh-sungguh mewakili kepentingan masyarakat, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap kritis dan pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan parlemen tetap berada di jalur yang benar.
E. Pendapat saya tentang pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik dapat merusak demokrasi jika tidak didasarkan pada kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan semacam itu harus melindungi hak asasi manusia. Tindakan tersebut sering melanggar prinsip hak asasi manusia dan dapat menyalahgunakan kekuasaan. Rakyat harus didorong untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh retorika yang tidak bertanggung jawab.
NPM : 2315061063
Kelas : PSTI C
A. Setelah membaca artikel tersebut saya mengetahui bagaimana tantangan yang kita hadapi sebagai masyarakat indonesia dalam menegakkan HAM secara utuh di negeri kita tercinta ini, menurut saya untuk menggapai itu kita sebagai masyarakat harusla sadar dan paham pentingnya menegakkan HAM yang juga ini merupakan tanggung jawab kita untuk berpartisipasi baik sekecil apapun melihat dari artikel tersebut apabila kita sebagai masyarakat indonesia bersatu dan bekerjasama dalam menegakkan HAM di indonesia hal ini sudah mulai banyak terjadi di masyarakat kita sedikit demi sedikit menyadarkan satu sama lain dan ini merupakan hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut.
B. Demokrasi Indonesia sering kali dihubungkan dengan nilai-nilai adat istiadat yang menghargai musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa dalam menjalankan demokrasi, nilai-nilai religius dan etika moral harus dijunjung tinggi. Hal ini selaras dengan budaya Indonesia yang religius serta berbasis pada kekeluargaan dan gotong royong.
C. Praktik demokrasi yang dirasakan saat ini belumla dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan pancasila serta UUD 1945, seperti yang kita ketahui masih banyak sekali tantangan yang perlu kita hadapi sebagai masyarakat Indonesia terutama mengenai HAM yang mana HAM ini belum terlaksana dengan seutuhnya serta masih perlu penigkatan yang lebih baik lagi agar praktik demokrasi di Indonesia kedepannya dapat menjadi jauh lebih baik lagi
D. Anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri, telah merusak demokrasi dan kepercayaan publik. Saya sangat kecewa dan menurut saya kita harusla bertindak lebih tegas lagi dan perlu saling mengingatkan kepada anggota parlemen yang sudah kita berikan amanah hal ini yang menjadi penghambat perkembangan negara kita indonesia karena amanah yang sudah dipercayakan dianggap remeh begitu saja. Mereka seharusnya sungguh-sungguh mewakili kepentingan masyarakat, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap kritis dan pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan parlemen tetap berada di jalur yang benar.
E. Pendapat saya tentang pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik dapat merusak demokrasi jika tidak didasarkan pada kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan semacam itu harus melindungi hak asasi manusia. Tindakan tersebut sering melanggar prinsip hak asasi manusia dan dapat menyalahgunakan kekuasaan. Rakyat harus didorong untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh retorika yang tidak bertanggung jawab.
Nama : Aleea Carisa Danielle Kalalo
NPM : 2315061023
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Isi artikel tersebut menggambarkan kondisi yang kelam dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat ditemukan adalah upaya reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk terus bergerak menuju perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Demokrasi Indonesia terinspirasi dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat, seperti musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini menjadi landasan kuat dalam menjalankan sistem demokrasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun terdapat upaya untuk mematuhi konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, namun masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani dengan lebih serius. Untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diperlukan upaya nyata dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, sehingga demokrasi yang berkeadilan dan berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat terwujud secara nyata.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang menggunakan alasan "mengatasnamakan suara rakyat" namun melaksanakan agenda politik pribadi harus sangat kritis. Mereka seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Diperlukan pengawasan ketat dan penolakan terhadap praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat untuk menjaga integritas lembaga legislatif dan memperkuat demokrasi.
E. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan dan tidak etis. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, tindakan tersebut dapat mengancam hak asasi manusia. Penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan waspada terhadap manipulasi kekuasaan yang merugikan hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga terkait harus bertindak tegas dalam melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan.
NPM : 2315061023
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Isi artikel tersebut menggambarkan kondisi yang kelam dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat ditemukan adalah upaya reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk terus bergerak menuju perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Demokrasi Indonesia terinspirasi dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat, seperti musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini menjadi landasan kuat dalam menjalankan sistem demokrasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun terdapat upaya untuk mematuhi konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, namun masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani dengan lebih serius. Untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diperlukan upaya nyata dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, sehingga demokrasi yang berkeadilan dan berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat terwujud secara nyata.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang menggunakan alasan "mengatasnamakan suara rakyat" namun melaksanakan agenda politik pribadi harus sangat kritis. Mereka seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Diperlukan pengawasan ketat dan penolakan terhadap praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat untuk menjaga integritas lembaga legislatif dan memperkuat demokrasi.
E. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan dan tidak etis. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, tindakan tersebut dapat mengancam hak asasi manusia. Penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan waspada terhadap manipulasi kekuasaan yang merugikan hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga terkait harus bertindak tegas dalam melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan.
Nama : Alfikri Deo Putra
NPM : 2315061075
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
A. ) Pada artikel dapat dilihat dalam menggambarkan situasi yang mengecewakan dalam penegakan HAM di Indonesia pada 2019. Hal ini mencakup berbagai masalah seperti kurangnya pertanggungjawaban atas tindakan aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi gender, dan meningkatnya pelanggaran di Papua. Namun demikian, terdapat titik terang seperti usaha dari pemerintah, penandatanganan perjanjian internasional, dan semangat gerakan sosial yang menjadi pengawas kekuasaan. Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, artikel tersebut menyiratkan harapan melalui proses reformasi dan aktivisme masyarakat biasa.
B. ) Demokrasi di Indonesia mendasarkan pada nilai-nilai tradisional serta budaya masyarakat adat yang menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip demokrasi yang bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa aspek spiritual dan moral menjadi dasar bagi jalannya demokrasi. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menekankan pada kebebasan individu, melainkan juga terhadap masyarakat.
C. ) Hal tersebut menjelaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki fondasi konstitusional yang kuat dalam bentuk Pancasila dan UUD 1945, terdapat kesenjangan antara teori konstitusi dan praktik demokrasi di lapangan. Tantangan yang dihadapi termasuk korupsi, politik uang, pembatasan kebebasan beragama dan berekspresi, serta pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas.
D. ) Perspektif yang kecewa terhadap pandangan bahwa melihat bagaimana anggota parlemen menggunakan dukungan rakyat untuk mencapai tujuan politik mereka sendiri. Anggota parlemen seharusnya berperan sebagai wakil yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.Hal yang dirasakan ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda pribadi atau kelompok daripada kepentingan umum yang seharusnya mereka wakili. Masyarakat dipanggil untuk lebih aktif dalam memantau dan menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan anggota parlemen, agar mereka terus menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak rakyat dan kepentingan bersama.
E. ) Pihak-pihak yang memiliki otoritas karismatik dari tradisi atau agama kadang-kadang menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk tujuan politik, mengabaikan hak asasi manusia. Hal ini mengancam demokrasi dengan membatasi kebebasan berekspresi dan mengurangi keberagaman, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bagaimana pihak-pihak yang memegang kekuasaan, terutama yang didasarkan pada otoritas karismatik dari tradisi atau agama, kadang-kadang menggunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan politik pribadi.
NPM : 2315061075
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
A. ) Pada artikel dapat dilihat dalam menggambarkan situasi yang mengecewakan dalam penegakan HAM di Indonesia pada 2019. Hal ini mencakup berbagai masalah seperti kurangnya pertanggungjawaban atas tindakan aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi gender, dan meningkatnya pelanggaran di Papua. Namun demikian, terdapat titik terang seperti usaha dari pemerintah, penandatanganan perjanjian internasional, dan semangat gerakan sosial yang menjadi pengawas kekuasaan. Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, artikel tersebut menyiratkan harapan melalui proses reformasi dan aktivisme masyarakat biasa.
B. ) Demokrasi di Indonesia mendasarkan pada nilai-nilai tradisional serta budaya masyarakat adat yang menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip demokrasi yang bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa aspek spiritual dan moral menjadi dasar bagi jalannya demokrasi. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menekankan pada kebebasan individu, melainkan juga terhadap masyarakat.
C. ) Hal tersebut menjelaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki fondasi konstitusional yang kuat dalam bentuk Pancasila dan UUD 1945, terdapat kesenjangan antara teori konstitusi dan praktik demokrasi di lapangan. Tantangan yang dihadapi termasuk korupsi, politik uang, pembatasan kebebasan beragama dan berekspresi, serta pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas.
D. ) Perspektif yang kecewa terhadap pandangan bahwa melihat bagaimana anggota parlemen menggunakan dukungan rakyat untuk mencapai tujuan politik mereka sendiri. Anggota parlemen seharusnya berperan sebagai wakil yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.Hal yang dirasakan ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda pribadi atau kelompok daripada kepentingan umum yang seharusnya mereka wakili. Masyarakat dipanggil untuk lebih aktif dalam memantau dan menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan anggota parlemen, agar mereka terus menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak rakyat dan kepentingan bersama.
E. ) Pihak-pihak yang memiliki otoritas karismatik dari tradisi atau agama kadang-kadang menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk tujuan politik, mengabaikan hak asasi manusia. Hal ini mengancam demokrasi dengan membatasi kebebasan berekspresi dan mengurangi keberagaman, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bagaimana pihak-pihak yang memegang kekuasaan, terutama yang didasarkan pada otoritas karismatik dari tradisi atau agama, kadang-kadang menggunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan politik pribadi.
Arlen Destico
2315061120
PSTI D
A. Artikel tersebut mengkritik penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap masih buruk oleh beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Mereka mencatat bahwa banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum diselesaikan, konflik sumber daya alam masih terjadi, dan ada kemunduran dalam demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya otoritarianisme serta pembatasan kebebasan sipil. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan juga masih marak, sementara pelanggaran HAM di Papua meningkat tajam. Namun, ada beberapa perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa tetap aktif menolak kebijakan yang merugikan HAM, memberikan harapan perbaikan di masa depan. Reformasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM merupakan langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem penegakan HAM dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam sistem pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama melalui diskusi dan konsensus. Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan keyakinan agama. Demokrasi berke-Tuhanan ini memberikan kerangka etis bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, mengharuskan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai religius. Tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan kekayaan warisan bangsa, tetapi perlu diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berusaha untuk selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan. Komitmen pada prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan ras, serta pelanggaran HAM di daerah tertentu, termasuk Papua, masih ada. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan dan konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat menurun drastis. Hal ini mengkhianati prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan representasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau kinerja para wakilnya, menyuarakan kritik yang konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan parlemen. Selain itu, partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas. Praktik seperti ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan, praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima. Konsep hak asasi manusia menegaskan pentingnya menghormati martabat dan kebebasan individu, serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan, serta memastikan bahwa pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
2315061120
PSTI D
A. Artikel tersebut mengkritik penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap masih buruk oleh beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Mereka mencatat bahwa banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum diselesaikan, konflik sumber daya alam masih terjadi, dan ada kemunduran dalam demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya otoritarianisme serta pembatasan kebebasan sipil. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan juga masih marak, sementara pelanggaran HAM di Papua meningkat tajam. Namun, ada beberapa perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa tetap aktif menolak kebijakan yang merugikan HAM, memberikan harapan perbaikan di masa depan. Reformasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM merupakan langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem penegakan HAM dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam sistem pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama melalui diskusi dan konsensus. Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan keyakinan agama. Demokrasi berke-Tuhanan ini memberikan kerangka etis bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, mengharuskan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai religius. Tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan kekayaan warisan bangsa, tetapi perlu diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berusaha untuk selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan. Komitmen pada prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan ras, serta pelanggaran HAM di daerah tertentu, termasuk Papua, masih ada. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan dan konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat menurun drastis. Hal ini mengkhianati prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan representasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau kinerja para wakilnya, menyuarakan kritik yang konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan parlemen. Selain itu, partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas. Praktik seperti ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan, praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima. Konsep hak asasi manusia menegaskan pentingnya menghormati martabat dan kebebasan individu, serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan, serta memastikan bahwa pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Nama : Abrar Rafii Ibrahim
NPM : 2315061095
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel-artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 sebagai buruk, dengan banyaknya pelanggaran yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi. Namun, terdapat langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan peran aktif masyarakat sipil yang memberikan harapan. Analisisku menunjukkan bahwa meski ada kemunduran, komitmen terhadap reformasi masih ada, menunjukkan potensi untuk perbaikan di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong serta prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan penghargaan terhadap keragaman dan kebersamaan. Prinsip ini seharusnya mendorong toleransi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun praktik intoleransi dan diskriminasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar nilai-nilai demokrasi tersebut benar-benar diterapkan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial, dan pembatasan kebebasan sipil menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi belum optimal, sehingga diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih kuat.
D. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik sendiri dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat harus diawasi secara ketat dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat dan media perlu aktif dalam mengkritisi tindakan mereka, serta diperlukan pendidikan politik yang lebih baik agar masyarakat dapat memilih wakil yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memobilisasi rakyat, namun menjadi masalah jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan. Penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka agar tidak mudah dimanipulasi.
NPM : 2315061095
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel-artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 sebagai buruk, dengan banyaknya pelanggaran yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi. Namun, terdapat langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan peran aktif masyarakat sipil yang memberikan harapan. Analisisku menunjukkan bahwa meski ada kemunduran, komitmen terhadap reformasi masih ada, menunjukkan potensi untuk perbaikan di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong serta prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan penghargaan terhadap keragaman dan kebersamaan. Prinsip ini seharusnya mendorong toleransi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun praktik intoleransi dan diskriminasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar nilai-nilai demokrasi tersebut benar-benar diterapkan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial, dan pembatasan kebebasan sipil menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi belum optimal, sehingga diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih kuat.
D. Anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik sendiri dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat harus diawasi secara ketat dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat dan media perlu aktif dalam mengkritisi tindakan mereka, serta diperlukan pendidikan politik yang lebih baik agar masyarakat dapat memilih wakil yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memobilisasi rakyat, namun menjadi masalah jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan. Penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka agar tidak mudah dimanipulasi.
Nama: Surya Bagaskara
Kelas: TI C
NPM: 2315061031
Jawaban analisis kasus:
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang kemunduran HAM di Indonesia pada tahun 2019, tetapi juga menunjukkan adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil dan komitmen terhadap ratifikasi perjanjian internasional. Peran masyarakat sipil sangat penting dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa HAM ditegakkan secara adil dan merata. Untuk memperbaiki situasi, diperlukan upaya lebih keras dari pemerintah untuk menegakkan keadilan, mengatasi diskriminasi, dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dengan cara yang transparan dan akuntabel..
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang diilhami oleh adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat memperkaya dan memperkuat sistem demokrasi. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial menciptakan landasan yang kuat untuk partisipasi masyarakat yang luas dan inklusif.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya tentang prosedur politik, tetapi juga tentang mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral yang berakar dalam kepercayaan kepada Tuhan. Tantangan utama adalah memastikan bahwa nilai-nilai religius ini diterapkan secara inklusif dan tidak diskriminatif, sehingga semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama dan keyakinan, dapat merasa dihargai dan dilindungi dalam sistem demokrasi Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi:
Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi: Perlu upaya lebih besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan memastikan keadilan sosial.
Pelanggaran HAM: Penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan untuk menangani pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Kebebasan Sipil: Perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama perlu diimplementasikan.
Dengan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, praktik demokrasi Indonesia dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri, berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, harus berfokus pada kritik konstruktif, pengawasan ketat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, reformasi politik, dan penegakan hukum serta etika. Demokrasi yang sehat memerlukan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan dan bahwa penyimpangan dari mandat rakyat dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat dan efektif.
E..Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terutama dengan mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berdasarkan kesadaran dan kebebasan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan politik, memastikan perlindungan hukum yang efektif, dan mengkritisi setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk melindungi hak dan martabat setiap individu.
Kelas: TI C
NPM: 2315061031
Jawaban analisis kasus:
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang kemunduran HAM di Indonesia pada tahun 2019, tetapi juga menunjukkan adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil dan komitmen terhadap ratifikasi perjanjian internasional. Peran masyarakat sipil sangat penting dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa HAM ditegakkan secara adil dan merata. Untuk memperbaiki situasi, diperlukan upaya lebih keras dari pemerintah untuk menegakkan keadilan, mengatasi diskriminasi, dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dengan cara yang transparan dan akuntabel..
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang diilhami oleh adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat memperkaya dan memperkuat sistem demokrasi. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial menciptakan landasan yang kuat untuk partisipasi masyarakat yang luas dan inklusif.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya tentang prosedur politik, tetapi juga tentang mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral yang berakar dalam kepercayaan kepada Tuhan. Tantangan utama adalah memastikan bahwa nilai-nilai religius ini diterapkan secara inklusif dan tidak diskriminatif, sehingga semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama dan keyakinan, dapat merasa dihargai dan dilindungi dalam sistem demokrasi Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi:
Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi: Perlu upaya lebih besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan memastikan keadilan sosial.
Pelanggaran HAM: Penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan untuk menangani pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Kebebasan Sipil: Perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama perlu diimplementasikan.
Dengan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, praktik demokrasi Indonesia dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik mereka sendiri, berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, harus berfokus pada kritik konstruktif, pengawasan ketat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, reformasi politik, dan penegakan hukum serta etika. Demokrasi yang sehat memerlukan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan dan bahwa penyimpangan dari mandat rakyat dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat dan efektif.
E..Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terutama dengan mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berdasarkan kesadaran dan kebebasan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan politik, memastikan perlindungan hukum yang efektif, dan mengkritisi setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk melindungi hak dan martabat setiap individu.
Nama : Muhammad Favian Rizki
NPM : 2315061067
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Dari informasi tersebut terlihat bahwa Indonesia mempunyai beberapa permasalahan mendasar seperti: Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Konflik Sumber Daya Alam (SDA), Pembatasan Kebebasan Sipil, Diskriminasi Gender dan Pelanggaran Hak Perempuan, Pelanggaran di Papua, Eksekusi Hukum Tanpa Pengadilan. dan Hal Positif dapat kita lihat adalah: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Ada komitmen untuk meratifikasi konvensi tambahan, seperti konvensi PBB untuk perlindungan dari penghilangan paksa. Kembalinya gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali dan perjuangan masyarakat Kendeng di Jawa Tengah.
B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Adat Istiadat/Budaya Asli, Nilai-nilai Adat: Musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan saling menghormati sejalan dengan demokrasi yang mengutamakan partisipasi dan kesejahteraan bersama. Kebhinekaan: Menghargai keragaman etnis, agama, dan budaya. Ke-Tuhanan yang Maha Esa: Demokrasi Indonesia harus menghormati nilai-nilai religius tanpa menjadi teokrasi, sesuai dengan prinsip Pancasila.
C. Praktik Demokrasi dan Pancasila/UUD NRI 1945 harus menganut Prinsip Pancasila: Menghormati HAM, mengedepankan keadilan sosial, dan menjunjung tinggi persatuan. UUD NRI 1945: Mengatur hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah dalam menjamin kebebasan dan hak-hak dasar. Tantangan: Pelanggaran HAM yang disebutkan dalam artikel menunjukkan praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat harus mendapat Pengawasan dan Transparansi: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja anggota parlemen. Partisipasi Publik: Menggalakkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar dapat memilih wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia dapat Manipulasi dan Eksploitasi: Pemimpin yang memobilisasi rakyat untuk tujuan tidak jelas seringkali melanggar prinsip-prinsip HAM dengan memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat. Pengorbanan Hak Individu: Mengorbankan hak-hak individu demi tujuan yang tidak jelas atau tidak adil. Prinsip HAM: Penting menegakkan prinsip-prinsip HAM yang menghormati martabat dan hak setiap individu serta memastikan pemimpin berperilaku sesuai dengan hukum dan etika publik.
NPM : 2315061067
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Dari informasi tersebut terlihat bahwa Indonesia mempunyai beberapa permasalahan mendasar seperti: Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Konflik Sumber Daya Alam (SDA), Pembatasan Kebebasan Sipil, Diskriminasi Gender dan Pelanggaran Hak Perempuan, Pelanggaran di Papua, Eksekusi Hukum Tanpa Pengadilan. dan Hal Positif dapat kita lihat adalah: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Ada komitmen untuk meratifikasi konvensi tambahan, seperti konvensi PBB untuk perlindungan dari penghilangan paksa. Kembalinya gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali dan perjuangan masyarakat Kendeng di Jawa Tengah.
B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Adat Istiadat/Budaya Asli, Nilai-nilai Adat: Musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan saling menghormati sejalan dengan demokrasi yang mengutamakan partisipasi dan kesejahteraan bersama. Kebhinekaan: Menghargai keragaman etnis, agama, dan budaya. Ke-Tuhanan yang Maha Esa: Demokrasi Indonesia harus menghormati nilai-nilai religius tanpa menjadi teokrasi, sesuai dengan prinsip Pancasila.
C. Praktik Demokrasi dan Pancasila/UUD NRI 1945 harus menganut Prinsip Pancasila: Menghormati HAM, mengedepankan keadilan sosial, dan menjunjung tinggi persatuan. UUD NRI 1945: Mengatur hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah dalam menjamin kebebasan dan hak-hak dasar. Tantangan: Pelanggaran HAM yang disebutkan dalam artikel menunjukkan praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat harus mendapat Pengawasan dan Transparansi: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja anggota parlemen. Partisipasi Publik: Menggalakkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar dapat memilih wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia dapat Manipulasi dan Eksploitasi: Pemimpin yang memobilisasi rakyat untuk tujuan tidak jelas seringkali melanggar prinsip-prinsip HAM dengan memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat. Pengorbanan Hak Individu: Mengorbankan hak-hak individu demi tujuan yang tidak jelas atau tidak adil. Prinsip HAM: Penting menegakkan prinsip-prinsip HAM yang menghormati martabat dan hak setiap individu serta memastikan pemimpin berperilaku sesuai dengan hukum dan etika publik.
NAMA : Sultan Bani Hakim
NPM : 2315061103
KELAS : PSTI C
PRODI : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut membahas berbagai tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung di Papua. Meskipun ada banyak tantangan, ada juga aspek positif, seperti ratifikasi Indonesia terhadap berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan upaya yang terus berlanjut untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum.
B. Integrasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam praktik demokrasi Indonesia menciptakan sistem yang unik, di mana demokrasi dipandang tidak hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat. Walaupun masih ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini, seperti konflik kepentingan dan dinamika politik modern, prinsip-prinsip dasar yang berasal dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui "berke-Tuhanan yang Maha Esa" yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) mencerminkan komitmen negara terhadap persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama, menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan dalam penegakan hak asasi manusia. Ada beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam hal penegakan hak asasi manusia.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang menyimpang dari kepentingan publik, sangat memprihatinkan. Perilaku seperti ini bertentangan dengan esensi demokrasi, yang seharusnya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
E. Tindakan individu-individu dengan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Tindakan seperti ini dapat mengarah pada eksploitasi hak dan kebebasan masyarakat, serta berpotensi mengorbankan hak dan kebebasan tersebut demi tujuan yang tidak jelas. Perilaku ini merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi individu.
NPM : 2315061103
KELAS : PSTI C
PRODI : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut membahas berbagai tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung di Papua. Meskipun ada banyak tantangan, ada juga aspek positif, seperti ratifikasi Indonesia terhadap berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan upaya yang terus berlanjut untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum.
B. Integrasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam praktik demokrasi Indonesia menciptakan sistem yang unik, di mana demokrasi dipandang tidak hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat. Walaupun masih ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini, seperti konflik kepentingan dan dinamika politik modern, prinsip-prinsip dasar yang berasal dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui "berke-Tuhanan yang Maha Esa" yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) mencerminkan komitmen negara terhadap persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama, menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan dalam penegakan hak asasi manusia. Ada beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Papua. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam hal penegakan hak asasi manusia.
D. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang menyimpang dari kepentingan publik, sangat memprihatinkan. Perilaku seperti ini bertentangan dengan esensi demokrasi, yang seharusnya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
E. Tindakan individu-individu dengan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Tindakan seperti ini dapat mengarah pada eksploitasi hak dan kebebasan masyarakat, serta berpotensi mengorbankan hak dan kebebasan tersebut demi tujuan yang tidak jelas. Perilaku ini merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi individu.
NAMA : Juan Kamallunniam K.A
NPM : 2315061068
KELAS : Ti D
PRODI : Teknik informatika
A. Artikel membahas tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kurangnya keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Meskipun demikian, ada hal positif seperti ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional dan upaya menuju perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum yang lebih baik.
B. Integrasi nilai budaya dalam demokrasi Indonesia menciptakan sistem unik di mana demokrasi tidak hanya sistem politik, tetapi juga identitas budaya dan sosial. Meskipun ada tantangan seperti konflik kepentingan dan dinamika politik, prinsip-prinsip dasar dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi, dengan prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama.
C. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, dengan contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan kasus di Papua. Ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam hal hak asasi manusia.
D. Anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk agenda politik pribadi, bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan publik.
E. Oknum dengan kekuatan karismatik memanipulasi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, merusak prinsip hak asasi manusia dengan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat individu. Ini dapat mengorbankan hak dan kebebasan demi tujuan yang tidak jelas.
NPM : 2315061068
KELAS : Ti D
PRODI : Teknik informatika
A. Artikel membahas tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kurangnya keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Meskipun demikian, ada hal positif seperti ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional dan upaya menuju perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum yang lebih baik.
B. Integrasi nilai budaya dalam demokrasi Indonesia menciptakan sistem unik di mana demokrasi tidak hanya sistem politik, tetapi juga identitas budaya dan sosial. Meskipun ada tantangan seperti konflik kepentingan dan dinamika politik, prinsip-prinsip dasar dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi, dengan prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama.
C. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, dengan contoh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan kasus di Papua. Ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam hal hak asasi manusia.
D. Anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk agenda politik pribadi, bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan publik.
E. Oknum dengan kekuatan karismatik memanipulasi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, merusak prinsip hak asasi manusia dengan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat individu. Ini dapat mengorbankan hak dan kebebasan demi tujuan yang tidak jelas.
Nama: Aulia Rahi Shakira
NPM: 2315061104
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika
A. Artikel ini membahas keadaan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap suram oleh berbagai lembaga, seperti KOMNAS HAM dan LBH Jakarta. Hal ini disebabkan sari 2019 pelanggaran HAM berat yang ada di masa lalu belum ditangani dengan baik, kebebasan berekspresi dan beragama masih dibatasi, terjadi diskriminasi gender, masalah HAM di Papua, dan hukumanmati dan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, hal positif yang bisa terjadi dari peristiwa tersebut, yaitu adanya ratifikasi perjanjian HAM Internasional yang menunjukkan komitmen untuk melindunngi HAM, gerakan mahasiswa bakit kembali sebagai control sosial terhadap jalannya kekuasaan, dan terbukanya kesadaran dan partisipasi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli Indonesia, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat adalah bentuk bagian ntegral dari udaya Indonesia yang sejala dengan prinsip prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa membuktikan bahwa setiap warga Indonesia harus menghormati nilai-nilai agama dan kepercayaan, hal ini dapat memberikan kerangka moral dan etika yang kuat dalam proses demokratis Indonesia.
C. Mennurut saya, secara prakik demokrasi di Indonesia belum terjalan dengan sempurna dan masih belum menjunjung tinggi nilai HAM. Misalnya saja masih banyak kurangnya kebebasan dalam mengeluarkan ekspresi kita sebaga warga Negara, seperti masalah HAM di Papua yang sudah djelaskan dalam artikel diatas dan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan perwujudan demokrasi tidak adil dan merata.
D. Sebagai mahasiswa sikap yang bisa saya ambil adalah memaksimalkan hak pilih saya untuk memilih anggota parlemen yang benar-benar bisa dipercaya sebelum anggota parlemen tersebt benar benar terpilih, lalu jika memang sudah terpilih dan kita tentunya tidak bisa mengutak atik permasalahan pengangkatan anggota parlemen, sebagai mahasiswa saya dapat melakukan aksi protes, melakukan penolakan, dan mengkritik anggota tersebut.
E. Tanggapan saya adalah sangat mengecewakan, karena pihak pihak yang memiliki kuasa tentunya kekuasaan mereka harus dapat persetujuan dari masyarakat Indonesia walaupun mereka memiliki kekayaan. Ketika mereka memanfaatkan kepercayaan tersebut, maka akan menimbulkan ancaman bagi demokrasi dan HAM sepreti dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tentunnya hal tersebut sangat buruk untuk masa depan Indonesia. Indonesia akan menjadi Negara yang menjadi tempat kekerasan dan pelanggaran HAM akibat eksploitas emosi, memecah belah masyarakat, dan menyebabkan kemunduran demokrasi. Hal-hal ini sangat bertentangan dengan HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasannya.
NPM: 2315061104
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika
A. Artikel ini membahas keadaan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap suram oleh berbagai lembaga, seperti KOMNAS HAM dan LBH Jakarta. Hal ini disebabkan sari 2019 pelanggaran HAM berat yang ada di masa lalu belum ditangani dengan baik, kebebasan berekspresi dan beragama masih dibatasi, terjadi diskriminasi gender, masalah HAM di Papua, dan hukumanmati dan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, hal positif yang bisa terjadi dari peristiwa tersebut, yaitu adanya ratifikasi perjanjian HAM Internasional yang menunjukkan komitmen untuk melindunngi HAM, gerakan mahasiswa bakit kembali sebagai control sosial terhadap jalannya kekuasaan, dan terbukanya kesadaran dan partisipasi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
B. Demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli Indonesia, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat adalah bentuk bagian ntegral dari udaya Indonesia yang sejala dengan prinsip prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa membuktikan bahwa setiap warga Indonesia harus menghormati nilai-nilai agama dan kepercayaan, hal ini dapat memberikan kerangka moral dan etika yang kuat dalam proses demokratis Indonesia.
C. Mennurut saya, secara prakik demokrasi di Indonesia belum terjalan dengan sempurna dan masih belum menjunjung tinggi nilai HAM. Misalnya saja masih banyak kurangnya kebebasan dalam mengeluarkan ekspresi kita sebaga warga Negara, seperti masalah HAM di Papua yang sudah djelaskan dalam artikel diatas dan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan perwujudan demokrasi tidak adil dan merata.
D. Sebagai mahasiswa sikap yang bisa saya ambil adalah memaksimalkan hak pilih saya untuk memilih anggota parlemen yang benar-benar bisa dipercaya sebelum anggota parlemen tersebt benar benar terpilih, lalu jika memang sudah terpilih dan kita tentunya tidak bisa mengutak atik permasalahan pengangkatan anggota parlemen, sebagai mahasiswa saya dapat melakukan aksi protes, melakukan penolakan, dan mengkritik anggota tersebut.
E. Tanggapan saya adalah sangat mengecewakan, karena pihak pihak yang memiliki kuasa tentunya kekuasaan mereka harus dapat persetujuan dari masyarakat Indonesia walaupun mereka memiliki kekayaan. Ketika mereka memanfaatkan kepercayaan tersebut, maka akan menimbulkan ancaman bagi demokrasi dan HAM sepreti dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tentunnya hal tersebut sangat buruk untuk masa depan Indonesia. Indonesia akan menjadi Negara yang menjadi tempat kekerasan dan pelanggaran HAM akibat eksploitas emosi, memecah belah masyarakat, dan menyebabkan kemunduran demokrasi. Hal-hal ini sangat bertentangan dengan HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasannya.
Nama: Alexandrio Ariel Rafidan
NPM: 2315061071
Kelas: PSTI C
A. Artikel tersebut mengkritisi kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Mereka mencatat bahwa banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, konflik sumber daya alam (SDA) masih terjadi, dan ada kemunduran dalam demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya otoritarianisme dan pembatasan kebebasan sipil. Selain itu, diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan masih merajalela, sementara pelanggaran HAM di Papua meningkat tajam. Meski demikian, ada beberapa perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan adanya komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga tetap aktif dalam menolak kebijakan yang merugikan HAM, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Reformasi yang dilakukan dan kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pentingnya HAM merupakan langkah-langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem penegakan HAM dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam sistem pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama melalui diskusi dan konsensus. Selain itu, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan keyakinan agama. Demokrasi berke-Tuhanan ini memberikan kerangka etis bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, mengharuskan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai religius. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang memadukan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan kekayaan warisan bangsa, tetapi perlu terus diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berupaya untuk selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan. Komitmen pada prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan ras, serta pelanggaran HAM di daerah tertentu, termasuk Papua, masih terjadi. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan dan konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat menurun drastis. Hal ini mengkhianati prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan representasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau kinerja para wakilnya, menyuarakan kritik yang konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan parlemen. Selain itu, partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas. Praktik seperti ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan, praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima. Konsep hak asasi manusia menegaskan pentingnya menghormati martabat dan kebebasan individu, serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan, serta memastikan bahwa pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
NPM: 2315061071
Kelas: PSTI C
A. Artikel tersebut mengkritisi kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Mereka mencatat bahwa banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, konflik sumber daya alam (SDA) masih terjadi, dan ada kemunduran dalam demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya otoritarianisme dan pembatasan kebebasan sipil. Selain itu, diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan masih merajalela, sementara pelanggaran HAM di Papua meningkat tajam. Meski demikian, ada beberapa perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan adanya komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga tetap aktif dalam menolak kebijakan yang merugikan HAM, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Reformasi yang dilakukan dan kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pentingnya HAM merupakan langkah-langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem penegakan HAM dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam sistem pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama melalui diskusi dan konsensus. Selain itu, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan keyakinan agama. Demokrasi berke-Tuhanan ini memberikan kerangka etis bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, mengharuskan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai religius. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang memadukan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan kekayaan warisan bangsa, tetapi perlu terus diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berupaya untuk selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan. Komitmen pada prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan ras, serta pelanggaran HAM di daerah tertentu, termasuk Papua, masih terjadi. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan dan konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi dapat menurun drastis. Hal ini mengkhianati prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan representasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau kinerja para wakilnya, menyuarakan kritik yang konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan parlemen. Selain itu, partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas. Praktik seperti ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali tidak sesuai dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan, praktik semacam itu menjadi semakin tidak dapat diterima. Konsep hak asasi manusia menegaskan pentingnya menghormati martabat dan kebebasan individu, serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan, serta memastikan bahwa pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Nama : Nur Aila Zahra
NPM : 2315061035
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel ini mengulas situasi HAM di Indonesia pada 2019, yang masih buruk menurut berbagai lembaga. Masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik sumber daya alam (SDA), penutupan ruang kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, dan kekerasan di Papua. Namun, ada beberapa langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan gerakan masyarakat yang aktif. Kesimpulannya, meskipun banyak tantangan, upaya ratifikasi perjanjian HAM dan gerakan kontrol sosial oleh masyarakat adalah hal positif yang dapat diambil.
B. Demokrasi di Indonesia seharusnya menginspirasi dari nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial yang ada dalam budaya asli. Prinsip demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa, mengacu pada sila pertama Pancasila, menuntut demokrasi yang menjunjung nilai-nilai moral, etika, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua.
C. Idealnya, demokrasi Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Namun, praktiknya masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan diskriminasi. Meski ada komitmen terhadap HAM, pelanggaran yang terus terjadi menunjukkan perlunya peningkatan implementasi prinsip HAM melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.
D. Anggota parlemen seharusnya memperjuangkan kepentingan publik, bukan agenda pribadi atau kelompok. Ketika mereka gagal melaksanakan amanat ini, perlu ada mekanisme pertanggungjawaban yang ketat dan transparan untuk memastikan bahwa suara rakyat diwakili dan kepentingan umum diprioritaskan.
E. Kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama bisa menggerakkan massa secara emosional, tetapi berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan HAM. Dalam demokrasi modern, kekuasaan ini harus diimbangi dengan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak individu, menggabungkan tradisi dengan prinsip-prinsip HAM universal untuk melindungi kebebasan dan hak setiap individu.
NPM : 2315061035
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel ini mengulas situasi HAM di Indonesia pada 2019, yang masih buruk menurut berbagai lembaga. Masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik sumber daya alam (SDA), penutupan ruang kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, dan kekerasan di Papua. Namun, ada beberapa langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan gerakan masyarakat yang aktif. Kesimpulannya, meskipun banyak tantangan, upaya ratifikasi perjanjian HAM dan gerakan kontrol sosial oleh masyarakat adalah hal positif yang dapat diambil.
B. Demokrasi di Indonesia seharusnya menginspirasi dari nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial yang ada dalam budaya asli. Prinsip demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa, mengacu pada sila pertama Pancasila, menuntut demokrasi yang menjunjung nilai-nilai moral, etika, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua.
C. Idealnya, demokrasi Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Namun, praktiknya masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan diskriminasi. Meski ada komitmen terhadap HAM, pelanggaran yang terus terjadi menunjukkan perlunya peningkatan implementasi prinsip HAM melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.
D. Anggota parlemen seharusnya memperjuangkan kepentingan publik, bukan agenda pribadi atau kelompok. Ketika mereka gagal melaksanakan amanat ini, perlu ada mekanisme pertanggungjawaban yang ketat dan transparan untuk memastikan bahwa suara rakyat diwakili dan kepentingan umum diprioritaskan.
E. Kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama bisa menggerakkan massa secara emosional, tetapi berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan HAM. Dalam demokrasi modern, kekuasaan ini harus diimbangi dengan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak individu, menggabungkan tradisi dengan prinsip-prinsip HAM universal untuk melindungi kebebasan dan hak setiap individu.
Nama : Muhammad Rayhan Gumay
NPM : 2355061007
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
Berdasarkan analisis kasus yang diberikan, berikut adalah pendapat saya.
a) Menurut saya, artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang cukup suram, dengan berbagai kemunduran seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan peningkatan pelanggaran di Papua. Namun, ada beberapa hal positif, seperti upaya reformasi oleh pemerintah, ratifikasi perjanjian internasional, dan munculnya gerakan sosial yang mengawasi kekuasaan. Meskipun banyak tantangan, masih ada harapan melalui reformasi dan aktivisme masyarakat sipil.
b) Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan konsep gotong royong yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya moralitas dan keadilan dalam proses politik, mencerminkan pluralitas agama di Indonesia yang diakui dan dihormati. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ini sering kali menghadapi tantangan dalam konteks politik praktis dan dinamika sosial yang kompleks.
c) Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia sudah berjalan, masih banyak masalah seperti ketidakseimbangan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki sistem politik dan menempatkan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.
d) Tentunya saya tidak menyukai anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri. Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik ini merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan menghambat pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan anggota parlemen harus ditegakkan. Masyarakat perlu kritis, aktif mengawasi kinerja wakilnya, dan bijak dalam memilih pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.
e) Menurut saya, pihak yang memiliki kekuasaan karismatik berbasis tradisi atau agama sering memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, yang bisa melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks demokrasi saat ini, tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Manipulasi ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, penindasan, dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara, yang seharusnya dijaga dalam demokrasi yang sehat.
NPM : 2355061007
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika
Berdasarkan analisis kasus yang diberikan, berikut adalah pendapat saya.
a) Menurut saya, artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang cukup suram, dengan berbagai kemunduran seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan peningkatan pelanggaran di Papua. Namun, ada beberapa hal positif, seperti upaya reformasi oleh pemerintah, ratifikasi perjanjian internasional, dan munculnya gerakan sosial yang mengawasi kekuasaan. Meskipun banyak tantangan, masih ada harapan melalui reformasi dan aktivisme masyarakat sipil.
b) Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan konsep gotong royong yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya moralitas dan keadilan dalam proses politik, mencerminkan pluralitas agama di Indonesia yang diakui dan dihormati. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ini sering kali menghadapi tantangan dalam konteks politik praktis dan dinamika sosial yang kompleks.
c) Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia sudah berjalan, masih banyak masalah seperti ketidakseimbangan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki sistem politik dan menempatkan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.
d) Tentunya saya tidak menyukai anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri. Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik ini merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan menghambat pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan anggota parlemen harus ditegakkan. Masyarakat perlu kritis, aktif mengawasi kinerja wakilnya, dan bijak dalam memilih pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.
e) Menurut saya, pihak yang memiliki kekuasaan karismatik berbasis tradisi atau agama sering memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, yang bisa melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks demokrasi saat ini, tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Manipulasi ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, penindasan, dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara, yang seharusnya dijaga dalam demokrasi yang sehat.
Nama : Eugenia Grasela Maia
NPM : 2355061008
Kelas : PSTI - D
A. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 tergambar suram. Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan, kebebasan berekspresi dan beragama dibatasi secara sewenang-wenang, diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan masih marak, pelanggaran HAM di Papua kian parah tanpa solusi, dan praktik hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan masih berlangsung.
Namun, di tengah situasi yang memprihatinkan ini, terdapat beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk meratifikasi lainnya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka kembali aktif.
B. Demokrasi Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong. Hal ini menghasilkan demokrasi yang menggabungkan prinsip-prinsip modern seperti pemilihan umum dan perwakilan rakyat dengan tradisi kebersamaan dan mufakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan mencerminkan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa." Ini berarti bahwa demokrasi Indonesia diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan moralitas. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan prinsip ini harus tetap menghormati pluralisme dan kebebasan beragama. Demokrasi Indonesia harus inklusif dan terbuka bagi semua orang, tanpa memandang keyakinan mereka. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia merupakan perpaduan menarik antara modernitas dan tradisi. Dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip modern dengan nilai-nilai budaya lokal, Indonesia dapat membangun demokrasi yang kuat dan adil untuk semua rakyatnya
C. Demokrasi di Indonesia saat ini masih bergelut dengan berbagai rintangan dalam mewujudkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang termaktub dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini tergambar jelas dari berbagai permasalahan seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi yang masih marak, dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita demokrasi yang ideal dan praktiknya di lapangan.
Artikel yang dianalisis menyingkap beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini. Pertama, lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas yang masih mengakar kuat. Hal ini membuat para pelanggar HAM terkesan kebal hukum dan tidak segan untuk mengulangi perbuatannya. Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM. Ketiga, masih kuatnya pengaruh politik uang dan oligarki dalam sistem demokrasi, sehingga suara rakyat tidak selalu didengar dan diwakili secara proporsional.
Di tengah berbagai tantangan ini, masih terdapat secercah harapan. Munculnya kembali gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang kritis terhadap pelanggaran HAM dan ketidakadilan merupakan tanda positif bahwa semangat demokrasi masih hidup dan membara. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial juga membuka ruang baru untuk mobilisasi massa dan advokasi HAM.
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan antara ideal dan realita demokrasi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran HAM merupakan langkah awal yang krusial. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses demokrasi dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Memperkuat pendidikan politik dan HAM bagi masyarakat juga menjadi kunci untuk membangun budaya demokrasi yang lebih matang dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Demokrasi di Indonesia masih dalam proses perjalanan dan membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak untuk mewujudkannya. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM, Indonesia diharapkan dapat menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat haruslah tegas dan kritis. Penolakan terhadap politik identitas yang memecah belah masyarakat berdasarkan ras, agama, atau identitas lainnya adalah penting. Anggota parlemen harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka kepada rakyat melalui tuntutan akuntabilitas. Masyarakat sipil harus aktif mengawasi dan mengkritik kinerja anggota parlemen, sementara pendidikan politik yang berkualitas harus diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Selain itu, sistem politik yang demokratis dan transparan harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen.
E. Kekuatan kharismatik, yang sering kali berakar dari tradisi, agama, atau ketokohan individu, dapat menjadi alat yang ampuh untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Namun, penggunaan kekuatan ini untuk tujuan yang tidak jelas atau demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi hak asasi manusia (HAM).
Manipulasi massa dan pelanggaran HAM sering kali terjadi ketika pemimpin karismatik mengeksploitasi kepercayaan dan loyalitas rakyat untuk mencapai agenda mereka sendiri. Alih-alih memfasilitasi pemberdayaan rakyat dan menjunjung tinggi HAM, mereka menggunakan pengaruh mereka untuk membungkam kritik, membenarkan tindakan represif, dan melanggengkan ketidakadilan.
Dalam era demokrasi, di mana kedaulatan rakyat dijunjung tinggi, pemimpin seharusnya bertindak sebagai fasilitator, bukan manipulator. Mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menggunakan kekuasaan mereka untuk memajukan kepentingan bersama, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.
Penting bagi masyarakat untuk menyadari potensi bahaya dari kekuasaan kharismatik yang disalahgunakan. Masyarakat sipil harus aktif mengawasi dan mengkritik kinerja pemimpin, dan mendorong mereka untuk menjunjung tinggi HAM dan prinsip-prinsip demokrasi.
NPM : 2355061008
Kelas : PSTI - D
A. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 tergambar suram. Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan, kebebasan berekspresi dan beragama dibatasi secara sewenang-wenang, diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan masih marak, pelanggaran HAM di Papua kian parah tanpa solusi, dan praktik hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan masih berlangsung.
Namun, di tengah situasi yang memprihatinkan ini, terdapat beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk meratifikasi lainnya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka kembali aktif.
B. Demokrasi Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong. Hal ini menghasilkan demokrasi yang menggabungkan prinsip-prinsip modern seperti pemilihan umum dan perwakilan rakyat dengan tradisi kebersamaan dan mufakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan mencerminkan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa." Ini berarti bahwa demokrasi Indonesia diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan moralitas. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan prinsip ini harus tetap menghormati pluralisme dan kebebasan beragama. Demokrasi Indonesia harus inklusif dan terbuka bagi semua orang, tanpa memandang keyakinan mereka. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia merupakan perpaduan menarik antara modernitas dan tradisi. Dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip modern dengan nilai-nilai budaya lokal, Indonesia dapat membangun demokrasi yang kuat dan adil untuk semua rakyatnya
C. Demokrasi di Indonesia saat ini masih bergelut dengan berbagai rintangan dalam mewujudkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang termaktub dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini tergambar jelas dari berbagai permasalahan seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi yang masih marak, dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita demokrasi yang ideal dan praktiknya di lapangan.
Artikel yang dianalisis menyingkap beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini. Pertama, lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas yang masih mengakar kuat. Hal ini membuat para pelanggar HAM terkesan kebal hukum dan tidak segan untuk mengulangi perbuatannya. Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM. Ketiga, masih kuatnya pengaruh politik uang dan oligarki dalam sistem demokrasi, sehingga suara rakyat tidak selalu didengar dan diwakili secara proporsional.
Di tengah berbagai tantangan ini, masih terdapat secercah harapan. Munculnya kembali gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang kritis terhadap pelanggaran HAM dan ketidakadilan merupakan tanda positif bahwa semangat demokrasi masih hidup dan membara. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial juga membuka ruang baru untuk mobilisasi massa dan advokasi HAM.
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan antara ideal dan realita demokrasi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran HAM merupakan langkah awal yang krusial. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses demokrasi dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Memperkuat pendidikan politik dan HAM bagi masyarakat juga menjadi kunci untuk membangun budaya demokrasi yang lebih matang dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Demokrasi di Indonesia masih dalam proses perjalanan dan membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak untuk mewujudkannya. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM, Indonesia diharapkan dapat menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat haruslah tegas dan kritis. Penolakan terhadap politik identitas yang memecah belah masyarakat berdasarkan ras, agama, atau identitas lainnya adalah penting. Anggota parlemen harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka kepada rakyat melalui tuntutan akuntabilitas. Masyarakat sipil harus aktif mengawasi dan mengkritik kinerja anggota parlemen, sementara pendidikan politik yang berkualitas harus diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Selain itu, sistem politik yang demokratis dan transparan harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen.
E. Kekuatan kharismatik, yang sering kali berakar dari tradisi, agama, atau ketokohan individu, dapat menjadi alat yang ampuh untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Namun, penggunaan kekuatan ini untuk tujuan yang tidak jelas atau demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi hak asasi manusia (HAM).
Manipulasi massa dan pelanggaran HAM sering kali terjadi ketika pemimpin karismatik mengeksploitasi kepercayaan dan loyalitas rakyat untuk mencapai agenda mereka sendiri. Alih-alih memfasilitasi pemberdayaan rakyat dan menjunjung tinggi HAM, mereka menggunakan pengaruh mereka untuk membungkam kritik, membenarkan tindakan represif, dan melanggengkan ketidakadilan.
Dalam era demokrasi, di mana kedaulatan rakyat dijunjung tinggi, pemimpin seharusnya bertindak sebagai fasilitator, bukan manipulator. Mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menggunakan kekuasaan mereka untuk memajukan kepentingan bersama, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.
Penting bagi masyarakat untuk menyadari potensi bahaya dari kekuasaan kharismatik yang disalahgunakan. Masyarakat sipil harus aktif mengawasi dan mengkritik kinerja pemimpin, dan mendorong mereka untuk menjunjung tinggi HAM dan prinsip-prinsip demokrasi.
Nama : M.Valerian Irwansyah
NPM : 2315061027
Kelas : PSTI C
Jawaban analisis kasus :
A. Artikel tersebut mengulas kondisi HAM di Indonesia si sepanjang tahun 2019 menggambarkan situasi yang suram dengan kasus pelanggaran HAM yang banyak dan belum terselesaiakan, pembatasan kebebasan sipil, serta Diskriminasi dan Kekerasan.Meskipun banyak agenda tentang pelanggaran HAM yang mengalami kemunduran, beberapa langkah reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional masih berlanjut, yang dimana menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan standar HAM di Indonesia. Selain itu, gerakan dari masyarakat dan mahasiswa dengan cara terus menerus menentang kebijakan yang melanggar hak asasi manusia, yang memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada kebebasan beragama dan beribadah. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia tidak hanya berarti kebebasan untuk memilih pemerintahan, tetapi juga kebebasan untuk mempraktikkan agama dan beribadah secara bebas. Dalam analisis ini, dapat dilihat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi cara masyarakat Indonesia memahami dan menerapkan demokrasi. Oleh karena itu, analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki aspek yang sangat terkait dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Contohnya, liberalisme politik telah mengarahkan Pancasila menjadi kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada, dan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama dan beribadah masih belum sepenuhnya dijamin. Namun, pemerintah telah mengambil langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kebebasan berpendapat dan beragama. Untuk meningkatkan demokrasi Indonesia, perlu adanya upaya yang lebih lanjut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia
D. Sikap saya: Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tapi melaksanakan agenda politik pribadi dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Mereka harus mewakili kepentingan rakyat dengan cara yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini melanggar nilai-nilai demokrasi dan dapat mengganggu stabilitas negara.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Kekuasaan kharismatik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik digunakan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia
NPM : 2315061027
Kelas : PSTI C
Jawaban analisis kasus :
A. Artikel tersebut mengulas kondisi HAM di Indonesia si sepanjang tahun 2019 menggambarkan situasi yang suram dengan kasus pelanggaran HAM yang banyak dan belum terselesaiakan, pembatasan kebebasan sipil, serta Diskriminasi dan Kekerasan.Meskipun banyak agenda tentang pelanggaran HAM yang mengalami kemunduran, beberapa langkah reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional masih berlanjut, yang dimana menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan standar HAM di Indonesia. Selain itu, gerakan dari masyarakat dan mahasiswa dengan cara terus menerus menentang kebijakan yang melanggar hak asasi manusia, yang memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada kebebasan beragama dan beribadah. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia tidak hanya berarti kebebasan untuk memilih pemerintahan, tetapi juga kebebasan untuk mempraktikkan agama dan beribadah secara bebas. Dalam analisis ini, dapat dilihat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi cara masyarakat Indonesia memahami dan menerapkan demokrasi. Oleh karena itu, analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki aspek yang sangat terkait dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Contohnya, liberalisme politik telah mengarahkan Pancasila menjadi kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada, dan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama dan beribadah masih belum sepenuhnya dijamin. Namun, pemerintah telah mengambil langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kebebasan berpendapat dan beragama. Untuk meningkatkan demokrasi Indonesia, perlu adanya upaya yang lebih lanjut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia
D. Sikap saya: Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tapi melaksanakan agenda politik pribadi dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Mereka harus mewakili kepentingan rakyat dengan cara yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini melanggar nilai-nilai demokrasi dan dapat mengganggu stabilitas negara.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Kekuasaan kharismatik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik digunakan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia
NAMA : Gerhana Malik Ibrahim
NPM : 2315061032
KELAS : TI D
PRODI : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menyatakan bahwa Indonesia menghadapi banyak masalah besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2019. Beberapa masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berdasarkan agama, gender, dan orientasi seksual, serta meningkatnya diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakbertanggungjawaban atas pelanggaran oleh aparat keamanan, dan pelanggaran hak di Papua. Namun, ada beberapa kemajuan positif, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terus menentang kebijakan yang melanggar HAM, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, membentuk karakteristik demokrasi Indonesia yang unik. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial dalam pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat menunjukkan keinginan kolektif untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ini ke dalam praktik demokrasi Indonesia, terbentuklah sistem yang menganggap demokrasi sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat selain sebagai sistem politik. Sila pertama Pancasila, yaitu prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Secara umum, Indonesia telah membangun sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, terdapat beberapa kemajuan positif, termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan keberadaan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi demokrasi dan HAM. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak masalah. Seringkali, kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang baru maupun yang lama, tidak diselesaikan dengan adil dan transparan. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih sering dibatasi dengan alasan keamanan atau ketertiban umum.
D. Ketika anggota parlemen menggunakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, hal itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan dan keinginan konstituen mereka daripada kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah bahwa rakyat harus diwakili dan terlibat dalam pemerintahan. Perilaku seperti ini bertentangan dengan prinsip tersebut. Kebijakan yang dibuat melalui agenda politik yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana anggota parlemen bekerja.
E. Penting bagi mereka yang memiliki kekuatan karismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mendorong kesetiaan dan perasaan rakyat, meskipun itu melibatkan pengorbanan yang tidak jelas, untuk mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Praktik seperti ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Praktik semacam ini semakin tidak dapat diterima di era demokrasi modern, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan. Hak asasi manusia dapat terancam oleh tindakan oknum yang memiliki kekuatan karismatik berdasarkan tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas. Menghormati martabat dan kebebasan setiap orang serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan sangat penting menurut konsep hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuasaan karismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka, serta memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Perilaku semacam ini dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi seseorang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
NPM : 2315061032
KELAS : TI D
PRODI : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut menyatakan bahwa Indonesia menghadapi banyak masalah besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2019. Beberapa masalah utama termasuk pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berdasarkan agama, gender, dan orientasi seksual, serta meningkatnya diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, ketidakbertanggungjawaban atas pelanggaran oleh aparat keamanan, dan pelanggaran hak di Papua. Namun, ada beberapa kemajuan positif, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terus menentang kebijakan yang melanggar HAM, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, membentuk karakteristik demokrasi Indonesia yang unik. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya diskusi, konsensus, kerja sama, dan solidaritas sosial dalam pengambilan keputusan dan kehidupan bersama. Musyawarah dan mufakat menunjukkan keinginan kolektif untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ini ke dalam praktik demokrasi Indonesia, terbentuklah sistem yang menganggap demokrasi sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat selain sebagai sistem politik. Sila pertama Pancasila, yaitu prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Secara umum, Indonesia telah membangun sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, terdapat beberapa kemajuan positif, termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan keberadaan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi demokrasi dan HAM. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak masalah. Seringkali, kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang baru maupun yang lama, tidak diselesaikan dengan adil dan transparan. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih sering dibatasi dengan alasan keamanan atau ketertiban umum.
D. Ketika anggota parlemen menggunakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, hal itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan dan keinginan konstituen mereka daripada kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah bahwa rakyat harus diwakili dan terlibat dalam pemerintahan. Perilaku seperti ini bertentangan dengan prinsip tersebut. Kebijakan yang dibuat melalui agenda politik yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan partisipasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana anggota parlemen bekerja.
E. Penting bagi mereka yang memiliki kekuatan karismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mendorong kesetiaan dan perasaan rakyat, meskipun itu melibatkan pengorbanan yang tidak jelas, untuk mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Praktik seperti ini sering kali melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan rakyat untuk mencapai tujuan yang seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Praktik semacam ini semakin tidak dapat diterima di era demokrasi modern, di mana nilai-nilai demokrasi, termasuk hak asasi manusia, semakin ditekankan. Hak asasi manusia dapat terancam oleh tindakan oknum yang memiliki kekuatan karismatik berdasarkan tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas. Menghormati martabat dan kebebasan setiap orang serta melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan sangat penting menurut konsep hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuasaan karismatik harus bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka, serta memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Perilaku semacam ini dapat melibatkan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat dan otonomi seseorang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Nama: Naomi Theresia Saragih
NPM : 2315061091
Kelas: PSTI C
A. Artikel mengkritik kondisi penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 yang masih buruk, dengan berbagai pelanggaran seperti diskriminasi gender, pembatasan kebebasan sipil, dan pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang aktif menuntut perbaikan.
B. Demokrasi Indonesia dipengaruhi nilai-nilai adat istiadat/budaya asli yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keputusan bersama. Pancasila, khususnya sila Ketuhanan, memberi landasan etis dan spiritual pada demokrasi Indonesia. Namun, tetap ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, tanggung jawab sosial, dan mencegah politisasi agama.
NPM : 2315061091
Kelas: PSTI C
A. Artikel mengkritik kondisi penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 yang masih buruk, dengan berbagai pelanggaran seperti diskriminasi gender, pembatasan kebebasan sipil, dan pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat yang aktif menuntut perbaikan.
B. Demokrasi Indonesia dipengaruhi nilai-nilai adat istiadat/budaya asli yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keputusan bersama. Pancasila, khususnya sila Ketuhanan, memberi landasan etis dan spiritual pada demokrasi Indonesia. Namun, tetap ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, tanggung jawab sosial, dan mencegah politisasi agama.
C. Praktik demokrasi saat ini berupaya selaras dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM, meski masih ada tantangan seperti pembatasan kebebasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM di Papua. Diperlukan reformasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
D. Sikap kritis terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat namun menjalankan agenda politik mereka sendiri, mengkhianati prinsip representasi dan partisipasi rakyat. Masyarakat harus mengawasi, mengkritik, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
E. Praktik pihak berkuasa kharismatik dari tradisi/agama memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan tidak jelas, melibatkan manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM yang menghargai martabat dan kebebasan individu.
Nama : Dhini Vadila Sari
Npm : 2315061048
Kelas : PSTI D
A. Artikel ini menyoroti bahwa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), jauh dari standar ideal. Tantangan utama termasuk penanganan konflik sumber daya alam yang tidak efektif dan keterbatasan kebebasan sipil. Berbagai lembaga mencatat sejumlah pelanggaran, seperti kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Meski begitu, ada perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi penting, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat melawan ketidakadilan.
Artikel ini menggarisbawahi bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih jauh dari ideal, langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional memberikan harapan. Kesadaran dan upaya kolektif masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa, dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil menunjukkan arah positif dalam upaya memperbaiki kondisi HAM.
B. Berdasarkan nilai-nilai Adat Indonesia, demokrasi di Indonesia tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang menghormati Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam proses demokrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Menurut pendapat saya, praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari ideal, terutama dalam konteks HAM. Meskipun terdapat kemajuan, masih banyak tantangan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi yang menunjukkan bahwa penegakan HAM masih belum optimal.
D. Sangat mengkhawatirkan melihat anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi bertindak sesuai agenda politik pribadi. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka, serta selalu memperhatikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.
E. Oknum yang memperoleh kekuasaan dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar HAM, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menghormati hak individu. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh hak-hak individu mereka, yang merupakan hak yang melekat sejak lahir. Oleh karena itu, praktik tradisi yang tidak rasional dan membutuhkan korban seharusnya ditinggalkan, karena tidak didukung oleh bukti empiris dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Langkah-langkah menuju pemahaman yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab.
Npm : 2315061048
Kelas : PSTI D
A. Artikel ini menyoroti bahwa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), jauh dari standar ideal. Tantangan utama termasuk penanganan konflik sumber daya alam yang tidak efektif dan keterbatasan kebebasan sipil. Berbagai lembaga mencatat sejumlah pelanggaran, seperti kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Meski begitu, ada perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi penting, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat melawan ketidakadilan.
Artikel ini menggarisbawahi bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih jauh dari ideal, langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional memberikan harapan. Kesadaran dan upaya kolektif masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa, dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil menunjukkan arah positif dalam upaya memperbaiki kondisi HAM.
B. Berdasarkan nilai-nilai Adat Indonesia, demokrasi di Indonesia tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang menghormati Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam proses demokrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
C. Menurut pendapat saya, praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari ideal, terutama dalam konteks HAM. Meskipun terdapat kemajuan, masih banyak tantangan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi yang menunjukkan bahwa penegakan HAM masih belum optimal.
D. Sangat mengkhawatirkan melihat anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi bertindak sesuai agenda politik pribadi. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka, serta selalu memperhatikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.
E. Oknum yang memperoleh kekuasaan dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar HAM, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menghormati hak individu. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh hak-hak individu mereka, yang merupakan hak yang melekat sejak lahir. Oleh karena itu, praktik tradisi yang tidak rasional dan membutuhkan korban seharusnya ditinggalkan, karena tidak didukung oleh bukti empiris dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Langkah-langkah menuju pemahaman yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab.
Nama : Firman Farel Richardo
NPM : 2315061099
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut mengungkap situasi suram penegakan HAM di Indonesia sepanjang 2019, dengan banyak pelanggaran yang belum diselesaikan dan kemunduran demokrasi. Namun, ada juga kemajuan seperti reformasi hukum dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Hal positif yang bisa diambil adalah meski banyak tantangan, ada upaya perbaikan oleh pemerintah, menunjukkan harapan untuk masa depan.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada adat dan budaya musyawarah serta mufakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan, memastikan kebijakan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi tetapi juga kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meski ada kemajuan, pelanggaran HAM dan kebebasan sipil masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi. Upaya penegakan demokrasi yang menghormati HAM perlu terus ditingkatkan.
D. Saya sangat kecewa dengan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi. Anggota parlemen seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ketika mereka memprioritaskan agenda pribadi atau golongan, mereka mengkhianati kepercayaan rakyat. Masyarakat perlu lebih aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para wakil mereka di parlemen.
E. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah masalah serius. Manipulasi ini bisa menyebabkan pelanggaran HAM dan kerugian bagi masyarakat. Kepemimpinan yang baik harus berdasarkan transparansi dan penghormatan terhadap HAM, memperjuangkan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, bukan memanfaatkan kekuasaan untuk tujuan yang merugikan.
NPM : 2315061099
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut mengungkap situasi suram penegakan HAM di Indonesia sepanjang 2019, dengan banyak pelanggaran yang belum diselesaikan dan kemunduran demokrasi. Namun, ada juga kemajuan seperti reformasi hukum dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Hal positif yang bisa diambil adalah meski banyak tantangan, ada upaya perbaikan oleh pemerintah, menunjukkan harapan untuk masa depan.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada adat dan budaya musyawarah serta mufakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan, memastikan kebijakan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi tetapi juga kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meski ada kemajuan, pelanggaran HAM dan kebebasan sipil masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi. Upaya penegakan demokrasi yang menghormati HAM perlu terus ditingkatkan.
D. Saya sangat kecewa dengan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi. Anggota parlemen seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ketika mereka memprioritaskan agenda pribadi atau golongan, mereka mengkhianati kepercayaan rakyat. Masyarakat perlu lebih aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para wakil mereka di parlemen.
E. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah masalah serius. Manipulasi ini bisa menyebabkan pelanggaran HAM dan kerugian bagi masyarakat. Kepemimpinan yang baik harus berdasarkan transparansi dan penghormatan terhadap HAM, memperjuangkan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, bukan memanfaatkan kekuasaan untuk tujuan yang merugikan.
Nama: ary nanda pratama
Npm: 2315061039
Kelas : Psti C
Artikel tersebut membahas tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019, termasuk kurangnya akuntabilitas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, artikel juga mencatat upaya positif pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan. Namun, praktik demokrasi perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai HAM. Sikap anggota parlemen yang mengabaikan suara rakyat dapat dianggap pengkhianatan terhadap demokrasi. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik perlu dipantau agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar HAM.
Npm: 2315061039
Kelas : Psti C
Artikel tersebut membahas tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019, termasuk kurangnya akuntabilitas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, artikel juga mencatat upaya positif pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan. Namun, praktik demokrasi perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai HAM. Sikap anggota parlemen yang mengabaikan suara rakyat dapat dianggap pengkhianatan terhadap demokrasi. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik perlu dipantau agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar HAM.
Nama : Muhammad Farhan
NPM : 2315061083
Kelas : TI-C
A. Artikel ini mengungkap kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan penjatuhan hukuman yang kejam. Meski terdapat kemunduran dalam kualitas HAM, ada juga upaya reformasi dari pemerintah untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Demokrasi di Indonesia, yang diambil dari nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat, seharusnya mencerminkan keberagaman dan keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menghormati keberagaman agama dan keyakinan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meski demikian, upaya untuk menegakkan hak asasi manusia terus dilakukan, walaupun masih terdapat pelanggaran yang harus diselesaikan.
D. Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Penting bagi anggota parlemen untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan oleh pemilih.
E. Para pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat harus memastikan tindakan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip HAM. Dalam era demokrasi saat ini, penting menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi.
NPM : 2315061083
Kelas : TI-C
A. Artikel ini mengungkap kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan penjatuhan hukuman yang kejam. Meski terdapat kemunduran dalam kualitas HAM, ada juga upaya reformasi dari pemerintah untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Demokrasi di Indonesia, yang diambil dari nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat, seharusnya mencerminkan keberagaman dan keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menghormati keberagaman agama dan keyakinan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meski demikian, upaya untuk menegakkan hak asasi manusia terus dilakukan, walaupun masih terdapat pelanggaran yang harus diselesaikan.
D. Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Penting bagi anggota parlemen untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan oleh pemilih.
E. Para pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat harus memastikan tindakan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip HAM. Dalam era demokrasi saat ini, penting menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi.
Nama : Andi Muhammad Daffa Ramadhan
NPM : 2315061008
Kelas : PSTI D
A. Sebuah artikel mengkritik penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang masih dinilai buruk oleh lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, konflik sumber daya alam yang berlanjut, dan kemunduran dalam demokrasi dengan peningkatan otoritarianisme serta pembatasan kebebasan sipil. Diskriminasi gender dan pelanggaran hak perempuan masih merajalela, sementara pelanggaran HAM di Papua meningkat. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa tetap aktif menentang kebijakan merugikan HAM, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Reformasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM adalah langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia, memerlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat.
B. Demokrasi di Indonesia tercermin dalam sistem pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Berakar pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," demokrasi ini mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan keyakinan agama. Namun, tantangan terletak pada menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta mencegah politisasi agama. Demokrasi Indonesia mencerminkan kekayaan warisan bangsa, tetapi perlu diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia berusaha selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati HAM, meskipun masih ada tantangan seperti pembatasan kebebasan sipil dan diskriminasi. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat.
D. Saya sangat kritis terhadap anggota parlemen yang tidak memperjuangkan aspirasi konstituennya, mengkhianati prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan representasi rakyat. Masyarakat harus terus memantau kinerja para wakilnya, mendorong transparansi, dan partisipasi aktif dalam proses demokratis.
E. Praktik pihak berkuasa yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas rakyat, bahkan jika mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas, tidak dapat diterima dalam konteks nilai-nilai demokrasi dan HAM. Mereka harus bertanggung jawab dan menghormati HAM dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka.
NPM : 2315061008
Kelas : PSTI D
A. Sebuah artikel mengkritik penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang masih dinilai buruk oleh lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, konflik sumber daya alam yang berlanjut, dan kemunduran dalam demokrasi dengan peningkatan otoritarianisme serta pembatasan kebebasan sipil. Diskriminasi gender dan pelanggaran hak perempuan masih merajalela, sementara pelanggaran HAM di Papua meningkat. Namun, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa tetap aktif menentang kebijakan merugikan HAM, memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan. Reformasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM adalah langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia, memerlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat.
B. Demokrasi di Indonesia tercermin dalam sistem pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Berakar pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," demokrasi ini mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan keyakinan agama. Namun, tantangan terletak pada menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta mencegah politisasi agama. Demokrasi Indonesia mencerminkan kekayaan warisan bangsa, tetapi perlu diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia berusaha selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati HAM, meskipun masih ada tantangan seperti pembatasan kebebasan sipil dan diskriminasi. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat.
D. Saya sangat kritis terhadap anggota parlemen yang tidak memperjuangkan aspirasi konstituennya, mengkhianati prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan representasi rakyat. Masyarakat harus terus memantau kinerja para wakilnya, mendorong transparansi, dan partisipasi aktif dalam proses demokratis.
E. Praktik pihak berkuasa yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas rakyat, bahkan jika mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas, tidak dapat diterima dalam konteks nilai-nilai demokrasi dan HAM. Mereka harus bertanggung jawab dan menghormati HAM dalam setiap tindakan dan kebijakan mereka.
Nama : Arfan Andhika Pramudya
NPM : 2315061019
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
Berikut adalah poin poin hasil analisis saya berdasarkan kasus tersebut.
Artikel ini menganalisis kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh banyak lembaga. Artikel ini mengungkapkan berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, kurangnya transparansi dalam menangani konflik sumber daya alam, dan pembatasan kebebasan berekspresi serta beragama. Namun, ada beberapa langkah positif yang diambil Indonesia, seperti meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk terus melakukan reformasi kunci. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun masih banyak tantangan, ada kesadaran dan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan HAM di Indonesia. Komitmen untuk melakukan reformasi dan gerakan masyarakat yang kuat memberikan harapan bahwa penegakan HAM dapat ditingkatkan di masa mendatang.
Analisa saya mengenai demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang menunjukkan keragaman dan kebersamaan masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa kekeluargaan menjadi dasar kuat dalam praktik demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya membentuk dasar kokoh bagi demokrasi yang etis dan berkeadilan. Prinsip ini bertujuan agar setiap tindakan dan kebijakan pemerintah serta masyarakat didasari oleh nilai-nilai keagamaan yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, penerapan prinsip ini harus menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap individu serta tidak digunakan untuk mendiskriminasi atau menindas kelompok tertentu.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, masih banyak terjadi pelanggaran HAM, korupsi, dan ketidakadilan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara ideal dan praktik. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan persatuan Indonesia, sering kali terabaikan dalam praktik. Selain itu, kebebasan berekspresi dan beragama masih dibatasi, serta diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
Saya tidak suka dengan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik ini merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan menghambat pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan anggota parlemen harus ditegakkan. Masyarakat perlu kritis, aktif mengawasi kinerja wakilnya, dan bijak dalam memilih pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Pendapat saya terhadap pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk memobilisasi rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktik ini sering mengarah pada manipulasi, eksploitasi, dan konflik. Dalam demokrasi, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi. Kepemimpinan harus transparan, adil, dan menghormati hak individu. Menggerakkan massa untuk tujuan yang tidak jelas hanya merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus kritis terhadap pemimpin karismatik dan memastikan tindakan mereka sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM.
NPM : 2315061019
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
Berikut adalah poin poin hasil analisis saya berdasarkan kasus tersebut.
Artikel ini menganalisis kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh banyak lembaga. Artikel ini mengungkapkan berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, kurangnya transparansi dalam menangani konflik sumber daya alam, dan pembatasan kebebasan berekspresi serta beragama. Namun, ada beberapa langkah positif yang diambil Indonesia, seperti meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk terus melakukan reformasi kunci. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun masih banyak tantangan, ada kesadaran dan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan HAM di Indonesia. Komitmen untuk melakukan reformasi dan gerakan masyarakat yang kuat memberikan harapan bahwa penegakan HAM dapat ditingkatkan di masa mendatang.
Analisa saya mengenai demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang menunjukkan keragaman dan kebersamaan masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa kekeluargaan menjadi dasar kuat dalam praktik demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya membentuk dasar kokoh bagi demokrasi yang etis dan berkeadilan. Prinsip ini bertujuan agar setiap tindakan dan kebijakan pemerintah serta masyarakat didasari oleh nilai-nilai keagamaan yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, penerapan prinsip ini harus menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap individu serta tidak digunakan untuk mendiskriminasi atau menindas kelompok tertentu.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, masih banyak terjadi pelanggaran HAM, korupsi, dan ketidakadilan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara ideal dan praktik. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan persatuan Indonesia, sering kali terabaikan dalam praktik. Selain itu, kebebasan berekspresi dan beragama masih dibatasi, serta diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
Saya tidak suka dengan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik ini merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan menghambat pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan anggota parlemen harus ditegakkan. Masyarakat perlu kritis, aktif mengawasi kinerja wakilnya, dan bijak dalam memilih pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Pendapat saya terhadap pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk memobilisasi rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktik ini sering mengarah pada manipulasi, eksploitasi, dan konflik. Dalam demokrasi, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi. Kepemimpinan harus transparan, adil, dan menghormati hak individu. Menggerakkan massa untuk tujuan yang tidak jelas hanya merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus kritis terhadap pemimpin karismatik dan memastikan tindakan mereka sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM.
Nama : Intan Eka Safitri
Npm : 2315061064
Kelas : TI D
A. Teks tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk analisis dari para pakar mengenai masalah yang masih dihadapi dalam penegakan HAM, seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Meskipun terdapat tantangan serius, ada juga perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi pemerintah dan aktifnya gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Setelah membaca teks ini, kita dapat melihat kesadaran akan pentingnya penegakan HAM di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk memperjuangkan perlindungan HAM yang lebih baik. Terlepas dari tantangan yang masih ada, terdapat upaya konkret untuk melakukan reformasi dan memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang kuat, seperti semangat gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan prinsip kebinekaan. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, seperti pemilihan umum yang relatif bebas dan adil, masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan ketidakadilan sosial.
D. Sikap di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap mandat rakyat, menunjukkan ketidakberpihakan terhadap kepentingan umum dan ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi yang mewakili suara rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama, yang menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan politik yang tidak jelas, dapat mengancam HAM pada era demokrasi saat ini. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM, merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
Npm : 2315061064
Kelas : TI D
A. Teks tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk analisis dari para pakar mengenai masalah yang masih dihadapi dalam penegakan HAM, seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Meskipun terdapat tantangan serius, ada juga perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi pemerintah dan aktifnya gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Setelah membaca teks ini, kita dapat melihat kesadaran akan pentingnya penegakan HAM di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk memperjuangkan perlindungan HAM yang lebih baik. Terlepas dari tantangan yang masih ada, terdapat upaya konkret untuk melakukan reformasi dan memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang kuat, seperti semangat gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan prinsip kebinekaan. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, seperti pemilihan umum yang relatif bebas dan adil, masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan ketidakadilan sosial.
D. Sikap di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap mandat rakyat, menunjukkan ketidakberpihakan terhadap kepentingan umum dan ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi yang mewakili suara rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama, yang menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan politik yang tidak jelas, dapat mengancam HAM pada era demokrasi saat ini. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM, merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
Nama : Sabilillah Irdo
NPM : 2315061108
Kelas : PSTI D
jawaban :
A. Artikel tersebut menyoroti bahwa implementasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih lemah. Beberapa permasalahan utama yang disoroti antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, penanganan konflik sumber daya alam, dan berkurangnya ruang kebebasan sipil. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat sejumlah pelanggaran, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Namun, terdapat perkembangan positif seperti inisiatif reformasi yang penting, ratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan gerakan sosial yang kuat melawan ketidakadilan.Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah meskipun situasi hak asasi manusia di Indonesia terlihat suram, namun masih ada harapan dengan langkah-langkah reformasi dan kepatuhan terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional. Gerakan masyarakat dan mahasiswa juga menunjukkan kesadaran dan upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat adat Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral merupakan landasan proses demokrasi. Saya kira prinsip ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya terfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.Praktik demokrasi Indonesia Tengah saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam mendukung nilai-nilai hak asasi manusia. Meski kemajuan telah dicapai, namun masih banyak permasalahan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, yang menandakan penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM belum optimal.
C.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan upaya yang beragam dalam menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM). Secara prinsip, Indonesia telah membangun sistem politik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, serta adanya lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi dan menjaga pelaksanaan demokrasi dan HAM merupakan langkah-langkah positif dalam kerangka tersebut.
Namun, praktiknya masih menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang baru maupun yang lama, seringkali tidak diselesaikan dengan adil dan transparan. Pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih terjadi, sering kali dengan dalih keamanan atau ketertiban umum. Selain itu, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial masih menjadi masalah yang signifikan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa bidang, seperti reformasi hukum dan upaya memperkuat partisipasi masyarakat sipil, banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM.
D. Keadaan di mana anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangatlah merugikan demokrasi dan masyarakat. Pandangan saya, anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam bertindak, selalu mempertimbangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.E. Partai politik yang diberdayakan oleh tradisi atau agama, yang memobilisasi loyalitas masyarakat untuk tujuan yang meragukan, seringkali dapat melanggar hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mendukung kebebasan, keadilan dan hak-hak individu. Di era demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau manipulasi politik..
NPM : 2315061108
Kelas : PSTI D
jawaban :
A. Artikel tersebut menyoroti bahwa implementasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih lemah. Beberapa permasalahan utama yang disoroti antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, penanganan konflik sumber daya alam, dan berkurangnya ruang kebebasan sipil. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat sejumlah pelanggaran, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Namun, terdapat perkembangan positif seperti inisiatif reformasi yang penting, ratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan gerakan sosial yang kuat melawan ketidakadilan.Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah meskipun situasi hak asasi manusia di Indonesia terlihat suram, namun masih ada harapan dengan langkah-langkah reformasi dan kepatuhan terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional. Gerakan masyarakat dan mahasiswa juga menunjukkan kesadaran dan upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat adat Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral merupakan landasan proses demokrasi. Saya kira prinsip ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya terfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.Praktik demokrasi Indonesia Tengah saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam mendukung nilai-nilai hak asasi manusia. Meski kemajuan telah dicapai, namun masih banyak permasalahan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, yang menandakan penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM belum optimal.
C.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan upaya yang beragam dalam menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM). Secara prinsip, Indonesia telah membangun sistem politik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, serta adanya lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi dan menjaga pelaksanaan demokrasi dan HAM merupakan langkah-langkah positif dalam kerangka tersebut.
Namun, praktiknya masih menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang baru maupun yang lama, seringkali tidak diselesaikan dengan adil dan transparan. Pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih terjadi, sering kali dengan dalih keamanan atau ketertiban umum. Selain itu, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial masih menjadi masalah yang signifikan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa bidang, seperti reformasi hukum dan upaya memperkuat partisipasi masyarakat sipil, banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM.
D. Keadaan di mana anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangatlah merugikan demokrasi dan masyarakat. Pandangan saya, anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam bertindak, selalu mempertimbangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.E. Partai politik yang diberdayakan oleh tradisi atau agama, yang memobilisasi loyalitas masyarakat untuk tujuan yang meragukan, seringkali dapat melanggar hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mendukung kebebasan, keadilan dan hak-hak individu. Di era demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau manipulasi politik..
Nama : Arianti Kartika Dewi
Npm : 2315061047
Kelas : PSTI-C
Prodi : Teknik Informatika
A. Pada artikel tersebut, dibahas mengenai mirisnya penegakan hukum di Indonesia terutama pada tahun 2019. Hal itu dibuktikan dengan catatan dari berbagai lembaga yang menaungi tentang HAM di Indonesia ini. Salah satunya adalah Komisi Nasional (Komnas) HAM yang memberikan catatan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga menyebutkan bahwa demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Walaupun begitu, tetap ada hal positif terkait dengan penegakan HAM di Indonesia ini, hal ini bisa kita lihat dari pengakuan Amnesty International bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan juga masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Selain itu juga, gerakan mahasiswa sebagai kontrol pemerintah juga telah kembali. Dapat disimpulkan bahwa meskipun penegakan HAM di Indonesia belum bisa dikatakan baik, tetapi masih bisa dikatakan memiliki progres kemajuan dapripada penegakan HAM yang sebelumnya. Hal ini telah saya jelaskan pada paragraf di atas.
B. Adat istiadat/budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia tentunya sangat melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia setiap hal yang dilakukannya haruslah berpegang teguh pada nilai moral dan spiritual. Begitu juga dengan prinsip demokrasi haruslah sesuai dengan prinsip yang berketuhanan karena hal ini akan mengedepankan keadilan dan prinsip moralitas yang baik. Dan hal ini bisa sejalan dengan nilai pancasila sila kesatu dan keempat. Karena dalam prinsip ketuhanan tak hanya menciptakan demokrasi yang berjalan diatas nilai-nilai spiritual tetapi juga mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia ini belum bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ada, ayitu ketentuan yang termuat dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta menjunjung tingi hak asasi manusia. Karena pada kenyataannya masih banyak pihak yang melanggar hak asasi di Indonesia ini, tetapi walaupun begitu demokrasi di Indonesia juga tidak terlalu buruk. Walaupun masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara Indonesia ini dalam upaya menerapkan demokrasi yang baik serta menghargai dan menjamin hak asasi manusia.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat demi kepentingan pribadinya, tentu sangat prihatin dan kecewa berat. Karena rakyat menauh harapan kepada anggota parlemen yang diharapkan dapat menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Namun kenyataannya mereka malah melenceng jauh kepentingan yang semula menguntungkan rakyat. Mereka secara langsung maupun tidak langsung telah menghianati rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan karisma dan pengaruh mereka untuk memobilisasi dukungan dan loyalitas masyarakat. Karisma ini, yang sering kali diwarisi dari generasi ke generasi atau diperoleh melalui penafsiran keagamaan, memberikan mereka otoritas yang besar dalam komunitas mereka. Namun, ketika kekuasaan ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi modern. Karena biasanya pihak-pihak tersebut bisa menggiring opini publik untuk menyudutkan suatu pihak, terkadang masyarakat yang tergiring itu malah tidak tau kebenaran aslinya, tetapi mereka terlanjur percaya kepada tokoh tersebut. Hal ini sangat merugikan dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia.
Npm : 2315061047
Kelas : PSTI-C
Prodi : Teknik Informatika
A. Pada artikel tersebut, dibahas mengenai mirisnya penegakan hukum di Indonesia terutama pada tahun 2019. Hal itu dibuktikan dengan catatan dari berbagai lembaga yang menaungi tentang HAM di Indonesia ini. Salah satunya adalah Komisi Nasional (Komnas) HAM yang memberikan catatan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga menyebutkan bahwa demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Walaupun begitu, tetap ada hal positif terkait dengan penegakan HAM di Indonesia ini, hal ini bisa kita lihat dari pengakuan Amnesty International bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan juga masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Selain itu juga, gerakan mahasiswa sebagai kontrol pemerintah juga telah kembali. Dapat disimpulkan bahwa meskipun penegakan HAM di Indonesia belum bisa dikatakan baik, tetapi masih bisa dikatakan memiliki progres kemajuan dapripada penegakan HAM yang sebelumnya. Hal ini telah saya jelaskan pada paragraf di atas.
B. Adat istiadat/budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia tentunya sangat melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia setiap hal yang dilakukannya haruslah berpegang teguh pada nilai moral dan spiritual. Begitu juga dengan prinsip demokrasi haruslah sesuai dengan prinsip yang berketuhanan karena hal ini akan mengedepankan keadilan dan prinsip moralitas yang baik. Dan hal ini bisa sejalan dengan nilai pancasila sila kesatu dan keempat. Karena dalam prinsip ketuhanan tak hanya menciptakan demokrasi yang berjalan diatas nilai-nilai spiritual tetapi juga mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia ini belum bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ada, ayitu ketentuan yang termuat dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta menjunjung tingi hak asasi manusia. Karena pada kenyataannya masih banyak pihak yang melanggar hak asasi di Indonesia ini, tetapi walaupun begitu demokrasi di Indonesia juga tidak terlalu buruk. Walaupun masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara Indonesia ini dalam upaya menerapkan demokrasi yang baik serta menghargai dan menjamin hak asasi manusia.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat demi kepentingan pribadinya, tentu sangat prihatin dan kecewa berat. Karena rakyat menauh harapan kepada anggota parlemen yang diharapkan dapat menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Namun kenyataannya mereka malah melenceng jauh kepentingan yang semula menguntungkan rakyat. Mereka secara langsung maupun tidak langsung telah menghianati rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan karisma dan pengaruh mereka untuk memobilisasi dukungan dan loyalitas masyarakat. Karisma ini, yang sering kali diwarisi dari generasi ke generasi atau diperoleh melalui penafsiran keagamaan, memberikan mereka otoritas yang besar dalam komunitas mereka. Namun, ketika kekuasaan ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi modern. Karena biasanya pihak-pihak tersebut bisa menggiring opini publik untuk menyudutkan suatu pihak, terkadang masyarakat yang tergiring itu malah tidak tau kebenaran aslinya, tetapi mereka terlanjur percaya kepada tokoh tersebut. Hal ini sangat merugikan dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia.
Nama : Nuzaim Birri
Npm : 2315061079
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut mengkritik penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap masih buruk oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta. Pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, konflik sumber daya alam terus terjadi, dan demokrasi mengalami kemunduran dengan meningkatnya otoritarianisme serta pembatasan kebebasan sipil. Diskriminasi gender dan pelanggaran hak perempuan masih merajalela, dan pelanggaran HAM di Papua meningkat signifikan. Namun, ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan gerakan masyarakat sipil yang aktif menolak kebijakan merugikan HAM. Reformasi dan kesadaran masyarakat terhadap HAM merupakan langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia, memerlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya masyarakat. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama. Demokrasi Indonesia juga berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan agama. Tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan kekayaan bangsa, tetapi perlu diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia berupaya selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati HAM, meskipun ada tantangan. Prinsip musyawarah dan mufakat dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, ada masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan ras, serta pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat.
D. Saya sangat kritis terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi. Anggota parlemen harus memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap legislatif dan proses demokrasi menurun drastis. Masyarakat harus memantau kinerja wakilnya, menyuarakan kritik konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas parlemen. Partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan wakil terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama dan menggunakannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat sering kali memanipulasi emosional dan menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Dalam era demokrasi sekarang, praktik semacam ini tidak dapat diterima karena menekankan nilai-nilai HAM. Pemimpin kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati HAM dalam setiap tindakan dan kebijakan, memastikan bahwa pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Npm : 2315061079
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
A. Artikel tersebut mengkritik penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap masih buruk oleh Komnas HAM dan LBH Jakarta. Pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, konflik sumber daya alam terus terjadi, dan demokrasi mengalami kemunduran dengan meningkatnya otoritarianisme serta pembatasan kebebasan sipil. Diskriminasi gender dan pelanggaran hak perempuan masih merajalela, dan pelanggaran HAM di Papua meningkat signifikan. Namun, ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan gerakan masyarakat sipil yang aktif menolak kebijakan merugikan HAM. Reformasi dan kesadaran masyarakat terhadap HAM merupakan langkah penting menuju penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia, memerlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya masyarakat. Berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi ini tercermin dalam pemerintahan desa tradisional yang mengutamakan keputusan bersama. Demokrasi Indonesia juga berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa," yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral berdasarkan agama. Tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial serta mencegah politisasi agama. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai budaya dan religius mencerminkan kekayaan bangsa, tetapi perlu diperkuat melalui pendidikan dan praktik yang konsisten.
C. Praktik demokrasi di Indonesia berupaya selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati HAM, meskipun ada tantangan. Prinsip musyawarah dan mufakat dijaga dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan keadilan. Namun, ada masalah seperti pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan ras, serta pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah berusaha memperbaiki ini melalui reformasi hukum dan peningkatan akuntabilitas aparat. Keberlanjutan penerapan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi membutuhkan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat.
D. Saya sangat kritis terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi. Anggota parlemen harus memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika mereka gagal menjalankan mandat ini, kepercayaan publik terhadap legislatif dan proses demokrasi menurun drastis. Masyarakat harus memantau kinerja wakilnya, menyuarakan kritik konstruktif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas parlemen. Partisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokratis lainnya sangat diperlukan untuk memastikan wakil terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama dan menggunakannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat sering kali memanipulasi emosional dan menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Dalam era demokrasi sekarang, praktik semacam ini tidak dapat diterima karena menekankan nilai-nilai HAM. Pemimpin kharismatik harus bertanggung jawab dan menghormati HAM dalam setiap tindakan dan kebijakan, memastikan bahwa pengaruh mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Nama : Galang Pambudi Utama
NPM : 2315061080
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
Artikel membahas tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada perkembangan positif seperti ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian HAM internasional dan upaya menuju perlindungan HAM dan supremasi hukum yang lebih baik. Demokrasi Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai budaya, menciptakan sistem unik di mana demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga identitas budaya dan sosial. Meskipun ada tantangan seperti konflik kepentingan dan dinamika politik, prinsip-prinsip dasar dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi, dengan prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, dengan contoh pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan kasus di Papua. Ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam hal penegakan HAM. Anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk kepentingan politik pribadi, bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan publik. Oknum dengan kekuatan karismatik memanipulasi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, merusak prinsip hak asasi manusia dengan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat individu. Ini dapat mengorbankan hak dan kebebasan demi tujuan yang tidak jelas.
NPM : 2315061080
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
Artikel membahas tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, seperti kurangnya keadilan atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada perkembangan positif seperti ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian HAM internasional dan upaya menuju perlindungan HAM dan supremasi hukum yang lebih baik. Demokrasi Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai budaya, menciptakan sistem unik di mana demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga identitas budaya dan sosial. Meskipun ada tantangan seperti konflik kepentingan dan dinamika politik, prinsip-prinsip dasar dari tradisi dan budaya tetap menjadi landasan penting bagi keberlanjutan demokrasi, dengan prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, dengan contoh pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan kasus di Papua. Ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam hal penegakan HAM. Anggota parlemen menggunakan suara rakyat untuk kepentingan politik pribadi, bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan publik. Oknum dengan kekuatan karismatik memanipulasi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, merusak prinsip hak asasi manusia dengan pemaksaan, manipulasi, dan pengabaian terhadap martabat individu. Ini dapat mengorbankan hak dan kebebasan demi tujuan yang tidak jelas.
Makka Muhammad Mustova
2315061100
PSTI D
A. Teks ini menggambarkan kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk analisis para ahli mengenai tantangan yang sedang berlangsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, seperti pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, dan kesetaraan jenis kelamin. diskriminasi Meskipun terdapat tantangan yang signifikan, terdapat juga perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi pemerintah dan gerakan masyarakat sipil yang aktif dalam perjuangan hak asasi manusia.
Setelah membaca teks ini, kita dapat melihat kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan upaya berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk lebih melindungi hak asasi manusia. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah nyata sedang dilakukan untuk mereformasi dan memperbaiki situasi hak asasi manusia di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya asli yang kuat seperti semangat gotong royong, pencarian kesamaan pemahaman dan prinsip keberagaman. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan keseimbangan antara nilai demokrasi dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa isu, seperti pemilu yang relatif bebas dan adil, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi, dan ketidakadilan sosial masih terjadi.
D. Sikap Anggota DPR dalam menjalankan agenda politiknya dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat, menunjukkan ketidakberpihakan terhadap kepentingan umum dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dalam mewakili suara rakyat.
E. Partai yang mempunyai kekuatan kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama serta memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan politik yang buruk dapat mengancam hak asasi manusia di era demokrasi ini. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
2315061100
PSTI D
A. Teks ini menggambarkan kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, termasuk analisis para ahli mengenai tantangan yang sedang berlangsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, seperti pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, dan kesetaraan jenis kelamin. diskriminasi Meskipun terdapat tantangan yang signifikan, terdapat juga perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi pemerintah dan gerakan masyarakat sipil yang aktif dalam perjuangan hak asasi manusia.
Setelah membaca teks ini, kita dapat melihat kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan upaya berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk lebih melindungi hak asasi manusia. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah nyata sedang dilakukan untuk mereformasi dan memperbaiki situasi hak asasi manusia di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya asli yang kuat seperti semangat gotong royong, pencarian kesamaan pemahaman dan prinsip keberagaman. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan keseimbangan antara nilai demokrasi dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa isu, seperti pemilu yang relatif bebas dan adil, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi, dan ketidakadilan sosial masih terjadi.
D. Sikap Anggota DPR dalam menjalankan agenda politiknya dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat, menunjukkan ketidakberpihakan terhadap kepentingan umum dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dalam mewakili suara rakyat.
E. Partai yang mempunyai kekuatan kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama serta memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan politik yang buruk dapat mengancam hak asasi manusia di era demokrasi ini. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan seluruh masyarakat.