PGSD 2H Pendidikan Kewarganegaraan - Senin 13.00-14.40

ANNISA RINTIARA
2213053050
2H

izin menjawab pertanyaan dari asti:
Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.

Nama: Silmi Nur'Afifah
NPM: 2213053129
Kelas: 2H

Izin menambahkan jawaban
Hak warga negara tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena hak dan kewajiban itu sebagai satu kesatuan. Hak bisa didapatkan apabila seseorang sudah menjalankan dan melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban ini membentuk hubungan kausalitas. Misalanya seseorang yang hanya menuntut haknya saja tanpa, melaksanakan kewajibannya hanya salah satu yang dikerjakan maka akan tidak seimbang,sebab itu hak dan kewajiban satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Nama: Yuani Tri Astuti
Npm:2213053046
Kelas:2 H

Izin menjawab pertanyaan dari Mita

JAWAB
Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Ketidaktahuan
Banyak warga negara yang tidak menyadari hak dan kewajiban mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah atau kurangnya pendidikan mengenai hak dan kewajiban warga negara.

2. Kurangnya partisipasi
Sebagian warga negara tidak aktif dalam kehidupan politik dan masyarakat, sehingga kurang terlibat dalam memperjuangkan hak dan menunaikan kewajiban sebagai warga negara.

3. Korupsi
Korupsi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pemerintahan dan memperburuk hak dan kewajiban warga negara. Korupsi dapat mengambil sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memenuhi hak dan kewajiban warga negara.

•Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, ada beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Pendidikan
Pemerintah dapat memberikan pendidikan yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban warga negara agar masyarakat lebih sadar akan peran dan tanggung jawab mereka.

2. Partisipasi aktif
Warga negara dapat lebih aktif dalam kehidupan politik dan masyarakat untuk memastikan hak dan kewajiban mereka dipenuhi.

3. Transparansi
Pemerintah harus lebih transparan dan terbuka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk meminimalisir korupsi.

4. Pelaksanaan hukum yang adil
Pelaksanaan hukum yang adil dan tegas terhadap korupsi dapat memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat hak dan kewajiban warga negara.

5. Menghargai hak orang lain
Menghargai hak orang lain, serta berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-hak yang telah diatur oleh hukum juga dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.
Apakah sudah cukup Mita,jika ada yang ingin menambahkan dipersilahkan.

ANNISA RINTIARA
2213053050
2H

izin menjawab pertanyaan dari rellys:
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

ANNISA RINTIARA
2213053050
2H

izin menjawab pertanyaan dari luthfi:
Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006, tidak diperbolehkan di negara Indonesia seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda, karena kecemerlangan BJ Habibie berkarir di Jerman dalam bidang afiasi,beliau ditawari untuk pindah kewarganegaraan oleh Jerman, presiden ketiga republik Indonesia ini justru menolak tawaran menggiurkan tersebut alasan beliau karena beliau begitu cinta dengan tanah air Indonesia, jadi beliau tetap WNI tetapi juga dianggap sebagai warga kehormatan Jerman.BJ Habibie tetap berstatus WNI tetapi memang diberikan status kewarganegaraan kehormatan dari Jerman sehingga beliau bebas tinggal selama apapun di Jerman dikarenakan beliau sangat berjasa dalam bidang teknologi

Nama: Yuani Tri Astuti
Npm:2213053046
Kelas:2 H

Izin menjawab pertanyaan Refi
Karena manusia ingin kebebasan yang mutlak .Karena tidak adanya kebebasan tersebut, manusia tersebut tidak akan melaksanakan kewajiban nya sebagai warga negara,bila hak manusia tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah.
Apakah sudah cukup Refi,jika ada yang ingin menambahkan dipersilahkan.