Analisis Jurnal tersebut dengan menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulis nama, npm, dan kelas
FORUM JAWABAN POST TEST
Nama: Khairani Fina Irfani
Npm: 2253053041
Kelas: 2A
Post test
Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Jurnal ini juga berusaha untuk mengidentifikasi peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia yang berkarakter dan beretika.
Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah deskriptif analitis. Penulis melakukan penelitian terhadap literatur dan studi kasus untuk mengidentifikasi urgensi pendidikan kewarganegaraan dan peran pentingnya dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh penulis.
pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang berkarakter dan beretika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda dapat memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Hal ini dapat membantu mereka menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa.
Jurnal ini menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan karakter bangsa Indonesia yang berkarakter dan beretika, pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat dan didorong secara aktif oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus diberikan dengan cara yang menyenangkan dan menarik bagi siswa agar mereka dapat memahami nilai-nilai tersebut dengan lebih mudah dan efektif.
Pendidikan Kewarganegaraa (Kewarganegaraan pendidikan) sangat Pendidikan karakter bangsa sangat penting Kewarganegaraan Indonesia . Indonesia kritis, aktif, demokratis dan dunia beradab, mereka tahu hak-hak mereka dan
kewajiban hidup bermasyarakat dan status serta kesiapan mereka untuk menjadi Bagian dari Kewarganegaraan Global (Global Society) Di zaman modern sekarang ini.
Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi cara untuk memuaskan berbagai nilai dan prinsip-prinsip dari luar dan Harta karun ide dan nilai Indonesia,Berorientasi untuk melahirkan Kebutuhan Kompleks Kreatif Indonesia sebagai demokrasi baru Berdasarkan Pancasila. menjadi
demokrasi yang matang Demokrasi Indonesia dapat berjalan beriringan Koridor dengan Peningkatan Vipassana Kebangsaan didasarkan pada empat Konsensus Dasar Nasional di Indonesia: Pancasila,UUD 1945 Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.
Pendidikan Kewarganegaraan Keterlibatan humanis diharapkan mampu Menjadi laboratorium bagi penyebarluasan prinsip-prinsip demokrasi Nilai dari Indonesia
Landasan Filosofis Pancasila Sebagai Bangsa diharapkan menjadi faktor utama Pembentukan karakter bangsa Indonesia.
Npm: 2253053041
Kelas: 2A
Post test
Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Jurnal ini juga berusaha untuk mengidentifikasi peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia yang berkarakter dan beretika.
Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah deskriptif analitis. Penulis melakukan penelitian terhadap literatur dan studi kasus untuk mengidentifikasi urgensi pendidikan kewarganegaraan dan peran pentingnya dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh penulis.
pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang berkarakter dan beretika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda dapat memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Hal ini dapat membantu mereka menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa.
Jurnal ini menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan karakter bangsa Indonesia yang berkarakter dan beretika, pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat dan didorong secara aktif oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus diberikan dengan cara yang menyenangkan dan menarik bagi siswa agar mereka dapat memahami nilai-nilai tersebut dengan lebih mudah dan efektif.
Pendidikan Kewarganegaraa (Kewarganegaraan pendidikan) sangat Pendidikan karakter bangsa sangat penting Kewarganegaraan Indonesia . Indonesia kritis, aktif, demokratis dan dunia beradab, mereka tahu hak-hak mereka dan
kewajiban hidup bermasyarakat dan status serta kesiapan mereka untuk menjadi Bagian dari Kewarganegaraan Global (Global Society) Di zaman modern sekarang ini.
Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi cara untuk memuaskan berbagai nilai dan prinsip-prinsip dari luar dan Harta karun ide dan nilai Indonesia,Berorientasi untuk melahirkan Kebutuhan Kompleks Kreatif Indonesia sebagai demokrasi baru Berdasarkan Pancasila. menjadi
demokrasi yang matang Demokrasi Indonesia dapat berjalan beriringan Koridor dengan Peningkatan Vipassana Kebangsaan didasarkan pada empat Konsensus Dasar Nasional di Indonesia: Pancasila,UUD 1945 Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.
Pendidikan Kewarganegaraan Keterlibatan humanis diharapkan mampu Menjadi laboratorium bagi penyebarluasan prinsip-prinsip demokrasi Nilai dari Indonesia
Landasan Filosofis Pancasila Sebagai Bangsa diharapkan menjadi faktor utama Pembentukan karakter bangsa Indonesia.
Nama : Andestri Nanda Raya
NPM : 2213053113
Analisis Jurnal “DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”
Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal di atas, bahwasanya sejumlah masalah muncul selama fase pemilihan presiden, yang belum ditemukan solusi yang konkrit dan tepat. Di antara masalah tersebut adalah politisasi identitas dan perjuangan sengit untuk mendapatkan suara Muslim, masalah partai politik dan semua kelompok kepentingan elektoral yang tidak dapat secara efektif dan penuh memainkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab. Kami melihat beberapa masalah yang dihadapi dan perlunya solusi.
Berawal dari persoalan elektoral dan kegagalan parpol menjadi aktor utama pemilu, idealnya mereka bisa menjalankan tugasnya setelah calon pemimpin. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 yang banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Hal ini terlihat dari maraknya partai-partai yang memilih selebritis sebagai calegnya. Kami tidak tahu pendidikan/gelar apa yang dimiliki calon, karena pada prinsipnya seorang manajer dengan jabatan yang cukup tinggi untuk memimpin daerahnya sendiri juga harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Penunjukan itu bukan hanya tentang kebutuhan pribadi.
Kemudian permasalahan selanjutnya adalah partai politik tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dan hanya menggunakan institusinya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Seperti pada Pilpres 2019, di mana masyarakat cenderung mengalami perpecahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah "cebong" sebagai julukan pemuja Jokowi dan "kampret" sebagai julukan pemuja Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Begitu pula dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Hal ini tidak mencerminkan pentingnya nilai-nilai budaya seseorang sebagai pengaman jaminan sosial bangsa, dimana empat pilar kewarganegaraan Indonesia yaitu, (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika) menjunjung tinggi nilai saling menghormati, saling percaya dan berempati satu sama lain melalui nilai-nilai pancasila.
Terakhir, ketidakberpihakan birokrasi pemilu dapat menyebabkan lemahnya legitimasi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan hasilnya. Seperti yang kita lihat, viral video yang memperlihatkan dugaan dukungan para kepala daerah se-Makassar untuk pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Politisasi birokrasi semakin terlihat dengan adanya pasangan menteri, lembaga, dan kepala daerah dalam pemilihan presiden. Artinya, birokrasi terlibat dalam politik praktis tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah.
Tantangan signifikan dari pemilu serentak 2019 menghalangi konsolidasi demokrasi yang berkualitas tinggi. Nilai-nilai demokrasi terwakili terlalu sedikit dalam pemilihan presiden. Indonesia tampaknya belum mampu menampilkan dirinya sebagai negara yang menerapkan demokrasi material. Dalam kaitan ini, seluruh pemangku kepentingan terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga kepolisian harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pilpres. hasil . Hal ini harus dilakukan karena berhasil atau tidaknya pemilu, diperebutkan atau tidaknya pilpres, tergantung dari tinggi atau rendahnya kepercayaan masyarakat.
NPM : 2213053113
Analisis Jurnal “DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”
Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal di atas, bahwasanya sejumlah masalah muncul selama fase pemilihan presiden, yang belum ditemukan solusi yang konkrit dan tepat. Di antara masalah tersebut adalah politisasi identitas dan perjuangan sengit untuk mendapatkan suara Muslim, masalah partai politik dan semua kelompok kepentingan elektoral yang tidak dapat secara efektif dan penuh memainkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab. Kami melihat beberapa masalah yang dihadapi dan perlunya solusi.
Berawal dari persoalan elektoral dan kegagalan parpol menjadi aktor utama pemilu, idealnya mereka bisa menjalankan tugasnya setelah calon pemimpin. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 yang banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Hal ini terlihat dari maraknya partai-partai yang memilih selebritis sebagai calegnya. Kami tidak tahu pendidikan/gelar apa yang dimiliki calon, karena pada prinsipnya seorang manajer dengan jabatan yang cukup tinggi untuk memimpin daerahnya sendiri juga harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Penunjukan itu bukan hanya tentang kebutuhan pribadi.
Kemudian permasalahan selanjutnya adalah partai politik tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dan hanya menggunakan institusinya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Seperti pada Pilpres 2019, di mana masyarakat cenderung mengalami perpecahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah "cebong" sebagai julukan pemuja Jokowi dan "kampret" sebagai julukan pemuja Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Begitu pula dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Hal ini tidak mencerminkan pentingnya nilai-nilai budaya seseorang sebagai pengaman jaminan sosial bangsa, dimana empat pilar kewarganegaraan Indonesia yaitu, (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika) menjunjung tinggi nilai saling menghormati, saling percaya dan berempati satu sama lain melalui nilai-nilai pancasila.
Terakhir, ketidakberpihakan birokrasi pemilu dapat menyebabkan lemahnya legitimasi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan hasilnya. Seperti yang kita lihat, viral video yang memperlihatkan dugaan dukungan para kepala daerah se-Makassar untuk pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Politisasi birokrasi semakin terlihat dengan adanya pasangan menteri, lembaga, dan kepala daerah dalam pemilihan presiden. Artinya, birokrasi terlibat dalam politik praktis tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah.
Tantangan signifikan dari pemilu serentak 2019 menghalangi konsolidasi demokrasi yang berkualitas tinggi. Nilai-nilai demokrasi terwakili terlalu sedikit dalam pemilihan presiden. Indonesia tampaknya belum mampu menampilkan dirinya sebagai negara yang menerapkan demokrasi material. Dalam kaitan ini, seluruh pemangku kepentingan terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga kepolisian harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pilpres. hasil . Hal ini harus dilakukan karena berhasil atau tidaknya pemilu, diperebutkan atau tidaknya pilpres, tergantung dari tinggi atau rendahnya kepercayaan masyarakat.
Nama: Auliya Putri
NPM: 2213053128
Kelas: 2A
POST TEST
Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
Pendalaman demokrasi dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Melihat fakta yang ada bahwa demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan selama 21 tahun masih didominasi prosedural dibandingkan substansif. Apalagi dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas terutama adanya indikasi atau tuduhan kecurangan. Para calon pemilu banyak yang dilaporkan ke BPN karena terindikasi adanya kecurangan yang dibuat. Selain adanya kecurangan, berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial, isu politisasi agama pada 2019 menjadi salah satu hal yang menonjol juga.
Munculnya sebuah isu yang sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan jjtima ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama. Indonesia memang memiliki masyarakat yang beragama muslim terbanyak di dunia. Permasalahan tersebut merupakan hal yang logis dan selalu terjadi di setiap pemilu.
Dalam pilpres 2019 tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial budaya sendiri. Dimana pada pilpres 2019 masyarakat cenderung mengambil pembelaan sosial yang cukup tajam. Terlepas dari itu semua bisa dilihat dan diakui bahwa pemilu era reformasi sekarang ini telah memberikan nilai positif contohnya liberalisasi politik tidak hanya membuat politik menjadi semakin pluras tetapi juga kompetitif.
NPM: 2213053128
Kelas: 2A
POST TEST
Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
Pendalaman demokrasi dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Melihat fakta yang ada bahwa demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan selama 21 tahun masih didominasi prosedural dibandingkan substansif. Apalagi dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas terutama adanya indikasi atau tuduhan kecurangan. Para calon pemilu banyak yang dilaporkan ke BPN karena terindikasi adanya kecurangan yang dibuat. Selain adanya kecurangan, berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial, isu politisasi agama pada 2019 menjadi salah satu hal yang menonjol juga.
Munculnya sebuah isu yang sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan jjtima ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama. Indonesia memang memiliki masyarakat yang beragama muslim terbanyak di dunia. Permasalahan tersebut merupakan hal yang logis dan selalu terjadi di setiap pemilu.
Dalam pilpres 2019 tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial budaya sendiri. Dimana pada pilpres 2019 masyarakat cenderung mengambil pembelaan sosial yang cukup tajam. Terlepas dari itu semua bisa dilihat dan diakui bahwa pemilu era reformasi sekarang ini telah memberikan nilai positif contohnya liberalisasi politik tidak hanya membuat politik menjadi semakin pluras tetapi juga kompetitif.
Nama: Dinda Sindy Astuti
Npm: 2213053013
Kelas: 2A
Analisis jurnal tentang Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019!
Sebagai pusat penelitian milik pemerintah dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. hususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan poliSecara akademik, Politik dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, Politik dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis.
Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata- mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, ktik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg).
Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019.
Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya.
Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.
Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih.
Terima Kasih.
Npm: 2213053013
Kelas: 2A
Analisis jurnal tentang Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019!
Sebagai pusat penelitian milik pemerintah dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. hususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan poliSecara akademik, Politik dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, Politik dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis.
Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata- mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, ktik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg).
Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019.
Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya.
Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.
Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih.
Terima Kasih.
Nama: Elok Melviana
Npm: 2253053056
Kelas: 2A
Post Test
Berdasarkan analisis saya mengenai jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi
ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Npm: 2253053056
Kelas: 2A
Post Test
Berdasarkan analisis saya mengenai jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi
ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Nama : Nabiilah Okti Salsabila
NPM : 2213053004
Kelas : 2A
Post test analisis jurnal
"DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019"
Demokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Namun mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan langkah-langkah penting yang harus diambil, seperti konsolidasi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, berlangsungnya proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) relatif dinamis, terutama sejak Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemilu presiden juga merupakan langkah lanjutan dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, yang di dalamnya terkandung jaminan prinsip kebebasan dan persamaan individu, khususnya di bidang politik.
Demokrasi di Indonesia yang telah berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih bercorak prosedur ketimbang substansi. Persoalannya, kepastian sosial politik terasa jauh dengan adanya kegaduhan, kecabulan, intoleransi, beragam isu yang menimbulkan konflik/perselisihan dan opini beragam serta hoaks terus bermunculan. Beberapa isu seperti politisasi identitas dan perebutan suara umat Islam, masalah partai politik dan semua subjek terkait pemilu belum mampu mempromosikan secara efektif dan memaksimalkan peran mereka. Dalam kaitan ini, semua pihak yang terlibat dalam pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu Presiden . Hal ini diperlukan karena berhasil atau tidaknya pemilu, apakah terjadi konflik dalam pilpres, sangat tergantung dari tinggi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isu yang terjadi dalam pemilu ini.
Sejauh ini, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang rumit, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas membutuhkan parpol dan koalisi parpol yang berkualitas. Hal ini penting karena pemilu tidak hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi anugerah bagi jaminan sosial rakyat dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Namun hal ini gagal menjadikan Indonesia sebagai pemimpin demokrasi sejati.
NPM : 2213053004
Kelas : 2A
Post test analisis jurnal
"DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019"
Demokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Namun mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan langkah-langkah penting yang harus diambil, seperti konsolidasi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, berlangsungnya proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) relatif dinamis, terutama sejak Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemilu presiden juga merupakan langkah lanjutan dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, yang di dalamnya terkandung jaminan prinsip kebebasan dan persamaan individu, khususnya di bidang politik.
Demokrasi di Indonesia yang telah berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih bercorak prosedur ketimbang substansi. Persoalannya, kepastian sosial politik terasa jauh dengan adanya kegaduhan, kecabulan, intoleransi, beragam isu yang menimbulkan konflik/perselisihan dan opini beragam serta hoaks terus bermunculan. Beberapa isu seperti politisasi identitas dan perebutan suara umat Islam, masalah partai politik dan semua subjek terkait pemilu belum mampu mempromosikan secara efektif dan memaksimalkan peran mereka. Dalam kaitan ini, semua pihak yang terlibat dalam pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu Presiden . Hal ini diperlukan karena berhasil atau tidaknya pemilu, apakah terjadi konflik dalam pilpres, sangat tergantung dari tinggi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isu yang terjadi dalam pemilu ini.
Sejauh ini, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang rumit, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas membutuhkan parpol dan koalisi parpol yang berkualitas. Hal ini penting karena pemilu tidak hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi anugerah bagi jaminan sosial rakyat dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Namun hal ini gagal menjadikan Indonesia sebagai pemimpin demokrasi sejati.
Nama: Shakina Aura Ayudistia
Npm: 2213053066
Kelas: 2A
Berawal dari persoalan elektoral dan kegagalan parpol menjadi aktor utama pemilu, idealnya mereka bisa menjalankan tugasnya setelah calon pemimpin. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 yang banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Hal ini terlihat dari maraknya partai-partai yang memilih selebritis sebagai calegnya. Kami tidak tahu pendidikan/gelar apa yang dimiliki calon, karena pada prinsipnya seorang manajer dengan jabatan yang cukup tinggi untuk memimpin daerahnya sendiri juga harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Penunjukan itu bukan hanya tentang kebutuhan pribadi.
Kemudian permasalahan selanjutnya adalah partai politik tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dan hanya menggunakan institusinya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Seperti pada Pilpres 2019, di mana masyarakat cenderung mengalami perpecahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah "cebong" sebagai julukan pemuja Jokowi dan "kampret" sebagai julukan pemuja Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Begitu pula dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Hal ini tidak mencerminkan pentingnya nilai-nilai budaya seseorang sebagai pengaman jaminan sosial bangsa, dimana empat pilar kewarganegaraan Indonesia yaitu, (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika) menjunjung tinggi nilai saling menghormati, saling percaya dan berempati satu sama lain melalui nilai-nilai pancasila.
Pendidikan Kewarganegaraa (Kewarganegaraan pendidikan) sangat Pendidikan karakter bangsa sangat penting Kewarganegaraan Indonesia . Indonesia kritis, aktif, demokratis dan dunia beradab, mereka tahu hak-hak mereka dan
kewajiban hidup bermasyarakat dan status serta kesiapan mereka untuk menjadi Bagian dari Kewarganegaraan Global (Global Society) Di zaman modern sekarang ini.
Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi cara untuk memuaskan berbagai nilai dan prinsip-prinsip dari luar dan Harta karun ide dan nilai Indonesia,Berorientasi untuk melahirkan Kebutuhan Kompleks Kreatif Indonesia sebagai demokrasi baru Berdasarkan Pancasila. menjadi
demokrasi yang matang Demokrasi Indonesia dapat berjalan beriringan Koridor dengan Peningkatan Vipassana Kebangsaan didasarkan pada empat Konsensus Dasar Nasional di Indonesia: Pancasila,UUD 1945 Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.
Pendidikan Kewarganegaraan Keterlibatan humanis diharapkan mampu Menjadi laboratorium bagi penyebarluasan prinsip-prinsip demokrasi Nilai dari Indonesia
Landasan Filosofis Pancasila Sebagai Bangsa diharapkan menjadi faktor utama Pembentukan karakter bangsa Indonesia.
Npm: 2213053066
Kelas: 2A
Berawal dari persoalan elektoral dan kegagalan parpol menjadi aktor utama pemilu, idealnya mereka bisa menjalankan tugasnya setelah calon pemimpin. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 yang banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Hal ini terlihat dari maraknya partai-partai yang memilih selebritis sebagai calegnya. Kami tidak tahu pendidikan/gelar apa yang dimiliki calon, karena pada prinsipnya seorang manajer dengan jabatan yang cukup tinggi untuk memimpin daerahnya sendiri juga harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Penunjukan itu bukan hanya tentang kebutuhan pribadi.
Kemudian permasalahan selanjutnya adalah partai politik tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dan hanya menggunakan institusinya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Seperti pada Pilpres 2019, di mana masyarakat cenderung mengalami perpecahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah "cebong" sebagai julukan pemuja Jokowi dan "kampret" sebagai julukan pemuja Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Begitu pula dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Hal ini tidak mencerminkan pentingnya nilai-nilai budaya seseorang sebagai pengaman jaminan sosial bangsa, dimana empat pilar kewarganegaraan Indonesia yaitu, (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika) menjunjung tinggi nilai saling menghormati, saling percaya dan berempati satu sama lain melalui nilai-nilai pancasila.
Pendidikan Kewarganegaraa (Kewarganegaraan pendidikan) sangat Pendidikan karakter bangsa sangat penting Kewarganegaraan Indonesia . Indonesia kritis, aktif, demokratis dan dunia beradab, mereka tahu hak-hak mereka dan
kewajiban hidup bermasyarakat dan status serta kesiapan mereka untuk menjadi Bagian dari Kewarganegaraan Global (Global Society) Di zaman modern sekarang ini.
Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi cara untuk memuaskan berbagai nilai dan prinsip-prinsip dari luar dan Harta karun ide dan nilai Indonesia,Berorientasi untuk melahirkan Kebutuhan Kompleks Kreatif Indonesia sebagai demokrasi baru Berdasarkan Pancasila. menjadi
demokrasi yang matang Demokrasi Indonesia dapat berjalan beriringan Koridor dengan Peningkatan Vipassana Kebangsaan didasarkan pada empat Konsensus Dasar Nasional di Indonesia: Pancasila,UUD 1945 Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.
Pendidikan Kewarganegaraan Keterlibatan humanis diharapkan mampu Menjadi laboratorium bagi penyebarluasan prinsip-prinsip demokrasi Nilai dari Indonesia
Landasan Filosofis Pancasila Sebagai Bangsa diharapkan menjadi faktor utama Pembentukan karakter bangsa Indonesia.
Nama: KARINA RITA YANISA
Npm: 2213053008
Kelas: 2A
Berdasarkan analisis jurnal di atas, yang mana masalah muncul ketika fase pemilihan presiden, yang belum ditemukan solusi yang konkrit dan tepat. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah partai politik tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dan hanya menggunakan institusinya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Seperti pada Pilpres 2019, di mana masyarakat cenderung mengalami perpecahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah "cebong" sebagai julukan pemuja Jokowi dan "kampret" sebagai julukan pemuja Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Begitu pula dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Hal ini tidak mencerminkan pentingnya nilai-nilai budaya seseorang sebagai pengaman jaminan sosial bangsa, dimana empat pilar kewarganegaraan Indonesia yaitu, (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika) menjunjung tinggi nilai saling menghormati, saling percaya dan berempati satu sama lain melalui nilai-nilai pancasila.
Bestakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Npm: 2213053008
Kelas: 2A
Berdasarkan analisis jurnal di atas, yang mana masalah muncul ketika fase pemilihan presiden, yang belum ditemukan solusi yang konkrit dan tepat. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah partai politik tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dan hanya menggunakan institusinya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Seperti pada Pilpres 2019, di mana masyarakat cenderung mengalami perpecahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah "cebong" sebagai julukan pemuja Jokowi dan "kampret" sebagai julukan pemuja Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Begitu pula dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Hal ini tidak mencerminkan pentingnya nilai-nilai budaya seseorang sebagai pengaman jaminan sosial bangsa, dimana empat pilar kewarganegaraan Indonesia yaitu, (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika) menjunjung tinggi nilai saling menghormati, saling percaya dan berempati satu sama lain melalui nilai-nilai pancasila.
Bestakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Nama : Syakila Haswa Utami
NPM : 2213053019
Kelas : 2A
Analisis Jurnal >> Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu serentak 2019
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca orede baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Maka dari itu, pemilu serentak ini perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena, pemilu serentak lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.
Parpol adalah pelaku utama dalam pemilu yang dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, maka proses demokrasi terhambat. Tampak jelas dalam pemilu serentak 2019, banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Dimana parpol hanya mementingkan kelayakan daripada program apa yang hendak ditawarkan pada rakyat.
Parpol yang aktif turun ke rakyat hanya terjadi pada saat pemilu karena mereka membutuhkan dukungan suara, menjadikan fragmentasi parpol yang belakangan ini menjadi tidak solid dan tingkat ketidakpuasan masaa terhadap parpol cenderung semakin tinggi. Bagi massa parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan instituisinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri.
Pilpres 2019 tampaknya tidak menyadari pentingnya nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa dimanaa empat pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 karena masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam. Persaiangan antar parpol yang semakin terbuka untuk mendapatkan jabatan politik.
NPM : 2213053019
Kelas : 2A
Analisis Jurnal >> Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu serentak 2019
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca orede baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Maka dari itu, pemilu serentak ini perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena, pemilu serentak lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.
Parpol adalah pelaku utama dalam pemilu yang dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, maka proses demokrasi terhambat. Tampak jelas dalam pemilu serentak 2019, banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Dimana parpol hanya mementingkan kelayakan daripada program apa yang hendak ditawarkan pada rakyat.
Parpol yang aktif turun ke rakyat hanya terjadi pada saat pemilu karena mereka membutuhkan dukungan suara, menjadikan fragmentasi parpol yang belakangan ini menjadi tidak solid dan tingkat ketidakpuasan masaa terhadap parpol cenderung semakin tinggi. Bagi massa parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan instituisinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri.
Pilpres 2019 tampaknya tidak menyadari pentingnya nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa dimanaa empat pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 karena masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam. Persaiangan antar parpol yang semakin terbuka untuk mendapatkan jabatan politik.
NAMA : SISKA TRI UTAMI
NPM : 213053195
KELAS : 2A
POST TEST!
ANALISIS JURNAL
DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Jurnal ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pemilu ke lima tahun 2019 , khususnya pilpres memiliki konstetasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Selain ada juga persoalan hoaks, ujaran kebencian, dan isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antar-sesama anak bangsa.
Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam.
NPM : 213053195
KELAS : 2A
POST TEST!
ANALISIS JURNAL
DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Jurnal ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pemilu ke lima tahun 2019 , khususnya pilpres memiliki konstetasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Selain ada juga persoalan hoaks, ujaran kebencian, dan isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antar-sesama anak bangsa.
Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. Gambaran tersebut sangat terasa dalam pilpres 2019 di mana masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam.
Nama : Putri Aprilliani
NPM : 2213053298
Kelas 2A
Post test
Artikel ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. . Pendalaman demokrasi tidak substansial karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor konsolidasi untuk konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 gagal menciptakan suksesi pemimpin yang baik dan gagal membangun kepercayaan publik. Buktinya munculnya keresahan sosial setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilihan presiden. Seorang kandidat menolak hasil pemilihan. Jelas bahwa pemilihan presiden belum berakhir. Kini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang pada akhirnya memutuskan hasil pemilihan presiden karena ada dua calon yang mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden.
penelitian yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kebijakan tetapi juga terfokus pada pengembangan ilmu-ilmu sosial, terutama perambahan konsep dan teori baru dari ilmu politik, politik komparatif, studi regional dan hubungan internasional memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai masalah sosial. Aspek. politik, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.
Umumnya fungsi ini dilakukan oleh masing-masing anggota Polri, namun lebih khusus fungsi preventif berupa pendeteksian kemungkinan gangguan keamanan di tingkat desa ditugaskan kepada anggota Polri, anggota Babinkamtibmas.
Transformasi persaingan kerakyatan dan konsekuensinya dalam dinamika persaingan politik menjelang pemilu 2019” yang ditulis oleh Debbry Margiansyah mencoba menganalisis transformasi obat persaingan demokrasi di dua pemilu yang berbeda dan konsekuensinya terhadap politik elektoral, termasuk model building iv | Journal of Riset Politik | Vol. Menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, artikel ini menunjukkan bagaimana politik populis digunakan hanya untuk menyampaikan kepentingan dan dukungan elit pemodal dengan mengeksploitasi berbagai aspek secara pragmatis, mulai dari identitas, hubungan pelanggan, prestasi dan kepribadian kandidat. tetapi tidak menawarkan prospek yang baik untuk transformasi politik di masa depan dan pendalaman demokrasi.
NPM : 2213053298
Kelas 2A
Post test
Artikel ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. . Pendalaman demokrasi tidak substansial karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor konsolidasi untuk konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 gagal menciptakan suksesi pemimpin yang baik dan gagal membangun kepercayaan publik. Buktinya munculnya keresahan sosial setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilihan presiden. Seorang kandidat menolak hasil pemilihan. Jelas bahwa pemilihan presiden belum berakhir. Kini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang pada akhirnya memutuskan hasil pemilihan presiden karena ada dua calon yang mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden.
penelitian yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kebijakan tetapi juga terfokus pada pengembangan ilmu-ilmu sosial, terutama perambahan konsep dan teori baru dari ilmu politik, politik komparatif, studi regional dan hubungan internasional memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai masalah sosial. Aspek. politik, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.
Umumnya fungsi ini dilakukan oleh masing-masing anggota Polri, namun lebih khusus fungsi preventif berupa pendeteksian kemungkinan gangguan keamanan di tingkat desa ditugaskan kepada anggota Polri, anggota Babinkamtibmas.
Transformasi persaingan kerakyatan dan konsekuensinya dalam dinamika persaingan politik menjelang pemilu 2019” yang ditulis oleh Debbry Margiansyah mencoba menganalisis transformasi obat persaingan demokrasi di dua pemilu yang berbeda dan konsekuensinya terhadap politik elektoral, termasuk model building iv | Journal of Riset Politik | Vol. Menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, artikel ini menunjukkan bagaimana politik populis digunakan hanya untuk menyampaikan kepentingan dan dukungan elit pemodal dengan mengeksploitasi berbagai aspek secara pragmatis, mulai dari identitas, hubungan pelanggan, prestasi dan kepribadian kandidat. tetapi tidak menawarkan prospek yang baik untuk transformasi politik di masa depan dan pendalaman demokrasi.
Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A
POST TEST Analisis Jurnal
Kondisi konsolidasi demokrasi di Indonesia yang masih fluktuatif dan belum berjalan secara regular. Meskipun pemilihan umum (pemilu) dianggap sebagai pilar penting dalam demokrasi, namun masih terdapat beberapa prasyarat yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia seperti kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Masalah lain yang muncul selama tahapan pilpres di Indonesia adalah minimnya percayaan publik terhadap netralitas birokrasi, penyelenggara pemilu, dan institusi penegak hukum yang dapat berdampak pada rentannya hasil pemilu dengan sengketa dan konflik.
Perlu digarisbawahi bahwa trust building atau membangun kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses konsolidasi demokrasi. Beberapa stakeholder seperti parta politik, penyelenggara pemilu, pemerintah dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, civil society dan media massa juga berperan penting dalam mengawal pemilu dan memperkuat kontrol sosial. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses atu tidaknya pemilu, konflik atau tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi kepercayaan publik.
Pada pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalnkan menjadi pelajaran yang berharga. Tantangan besar saat menjalani pemilu 2019 yang mengakibatkan hancurnya kepercayaan publik. Hal ini harus ditekankan lagi bahwa meskipun Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu dengan aman dan damai, namun nilai-nilai demokrasi yang substantif masih belum cukup dikedepankan. Indonesia harus terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan konsolidasi demokrasi agar dapat menjalankan demokrasi yang lebih substansial di masa depan.
NPM : 2213053068
Kelas : 2A
POST TEST Analisis Jurnal
Kondisi konsolidasi demokrasi di Indonesia yang masih fluktuatif dan belum berjalan secara regular. Meskipun pemilihan umum (pemilu) dianggap sebagai pilar penting dalam demokrasi, namun masih terdapat beberapa prasyarat yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia seperti kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Masalah lain yang muncul selama tahapan pilpres di Indonesia adalah minimnya percayaan publik terhadap netralitas birokrasi, penyelenggara pemilu, dan institusi penegak hukum yang dapat berdampak pada rentannya hasil pemilu dengan sengketa dan konflik.
Perlu digarisbawahi bahwa trust building atau membangun kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses konsolidasi demokrasi. Beberapa stakeholder seperti parta politik, penyelenggara pemilu, pemerintah dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, civil society dan media massa juga berperan penting dalam mengawal pemilu dan memperkuat kontrol sosial. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses atu tidaknya pemilu, konflik atau tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi kepercayaan publik.
Pada pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalnkan menjadi pelajaran yang berharga. Tantangan besar saat menjalani pemilu 2019 yang mengakibatkan hancurnya kepercayaan publik. Hal ini harus ditekankan lagi bahwa meskipun Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu dengan aman dan damai, namun nilai-nilai demokrasi yang substantif masih belum cukup dikedepankan. Indonesia harus terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan konsolidasi demokrasi agar dapat menjalankan demokrasi yang lebih substansial di masa depan.
Nama: Cahya Ashari
NPM: 2213053235
Kelas : 2/A
post test
Berdasarkan analisis Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2Politik-LIPI yang saya baca, merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata- mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. sekian
NPM: 2213053235
Kelas : 2/A
post test
Berdasarkan analisis Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2Politik-LIPI yang saya baca, merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata- mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. sekian
Nama : Celda Vahleviana
NPM : 2213053286
Kelas : 2A
Analisis Jurnal Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019.
Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019, yang mana indonesia masih mengalami banyak masalah dalam demokrasi ini. Pada pemilu tahun 2019 ini pemilu presiden memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik, dimana ada dua kubu politik yang kuat dan memanas yang tentu cenderung semakin mempertajam timbulnya
pembelahan sosial dalam masyarakat. Jurnal tersebut melihat demokrasi
Indonesia melalui fenomena pilpres 2019 yang merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis.
Pelaksanaan pilpres dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam hal ini, pilpres dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Menurut jurnal tersebut pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Dalam pemilu tersebut terdapat pula fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim, yang mana membuat salah satu kubu menginginkan salah satu wakilnya seorang ulama dimaksudkan untuk meraih lebih banyak dukungan umat Islam.
Terlepas dari itu semua harus kita akui juga bahwa pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. Seperti, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif, dapat dilihat dari dua kubu yang memiliki kekuatan yang sama. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Jurnal tersebut memiliki bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta tema yang runtut.
NPM : 2213053286
Kelas : 2A
Analisis Jurnal Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019.
Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019, yang mana indonesia masih mengalami banyak masalah dalam demokrasi ini. Pada pemilu tahun 2019 ini pemilu presiden memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik, dimana ada dua kubu politik yang kuat dan memanas yang tentu cenderung semakin mempertajam timbulnya
pembelahan sosial dalam masyarakat. Jurnal tersebut melihat demokrasi
Indonesia melalui fenomena pilpres 2019 yang merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis.
Pelaksanaan pilpres dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam hal ini, pilpres dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Menurut jurnal tersebut pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Dalam pemilu tersebut terdapat pula fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim, yang mana membuat salah satu kubu menginginkan salah satu wakilnya seorang ulama dimaksudkan untuk meraih lebih banyak dukungan umat Islam.
Terlepas dari itu semua harus kita akui juga bahwa pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. Seperti, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif, dapat dilihat dari dua kubu yang memiliki kekuatan yang sama. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Jurnal tersebut memiliki bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta tema yang runtut.
Nama: Yori Andra Umarsyah
NPM: 2213053170
Kelas: 2A
DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Yang dapat saya analisis dari jurnal tersebut adalah demokrasi merupakan suatu hal yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik dan aktor/pelaku politik itu sendiri. Demokrasi di Indonesia sendiri masih memiliki banyak masalah, diantaranya masalah tersebut bisa dilihat ketika pemilu 2019, dimana banyak parpol yang gagal karena memillki anggota caleg yang kurang kompeten, dimana kebanyakan anggota tersebut tidak memiliki pengalaman politik yang cukup . Pelaksanaan pemilu sendiri merupakan perwujudan demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan dimana setiap masyarakat memiliki suara sendiri dalam menentukan pilihanya, khususnya dalam hak politik.
Sistem pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara bersama antara pilpres dan pileg. Sistem baru tersebut memiliki banyak kelemahan karena diterapkanya sistem multipartai. Pemilu serentak jauh lebih kompleks, dan rumit, baik bagi para penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Pemilu 2019 juga mendapatkan banyak masalah diantaranya ada masalah yang berkaitan agama dan permaslahan parpol, dan ketidaknetralan pihak birokrasi ketika berjalannya peristiwa tersebut. Masalah masalah itu tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Untuk itu perlu adanya pembenahan sistem politik secara besar besaran agar kejadian ini tidak terulang lagi saat pemilu berikutnya.
NPM: 2213053170
Kelas: 2A
DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Yang dapat saya analisis dari jurnal tersebut adalah demokrasi merupakan suatu hal yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik dan aktor/pelaku politik itu sendiri. Demokrasi di Indonesia sendiri masih memiliki banyak masalah, diantaranya masalah tersebut bisa dilihat ketika pemilu 2019, dimana banyak parpol yang gagal karena memillki anggota caleg yang kurang kompeten, dimana kebanyakan anggota tersebut tidak memiliki pengalaman politik yang cukup . Pelaksanaan pemilu sendiri merupakan perwujudan demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan dimana setiap masyarakat memiliki suara sendiri dalam menentukan pilihanya, khususnya dalam hak politik.
Sistem pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara bersama antara pilpres dan pileg. Sistem baru tersebut memiliki banyak kelemahan karena diterapkanya sistem multipartai. Pemilu serentak jauh lebih kompleks, dan rumit, baik bagi para penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Pemilu 2019 juga mendapatkan banyak masalah diantaranya ada masalah yang berkaitan agama dan permaslahan parpol, dan ketidaknetralan pihak birokrasi ketika berjalannya peristiwa tersebut. Masalah masalah itu tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Untuk itu perlu adanya pembenahan sistem politik secara besar besaran agar kejadian ini tidak terulang lagi saat pemilu berikutnya.
Nama: Ngusman Aris
NPM : 2213053202
Kelas : 2A
Post Test
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Pendalaman demokrasi dari masyarakat merujuk pada pelembagaan penguatan peran
serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan
persamaan, khususnya dalam hak politik. Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses
politik.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Tidak dapat dibohongi bahwa kompetisi dan kontestasi dalam pilpres melalui kampanye diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi
di media massa dan media sosial. Selain persoalan hoaks dan ujaran
kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Dampaknya, demokrasi yang terbangun menafikan nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling
mempercayai dan saling berempati.
NPM : 2213053202
Kelas : 2A
Post Test
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Pendalaman demokrasi dari masyarakat merujuk pada pelembagaan penguatan peran
serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan
persamaan, khususnya dalam hak politik. Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses
politik.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Tidak dapat dibohongi bahwa kompetisi dan kontestasi dalam pilpres melalui kampanye diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi
di media massa dan media sosial. Selain persoalan hoaks dan ujaran
kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Dampaknya, demokrasi yang terbangun menafikan nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling
mempercayai dan saling berempati.
Nama: Rafael Kukuh Avethresando
Npm:2213053143
Kelas: 2A
Post test]
Menurut analisis saya, Berawal dari persoalan elektoral dan kegagalan parpol menjadi aktor utama pemilu, idealnya mereka bisa menjalankan tugasnya setelah calon pemimpin. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 yang banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Hal ini terlihat dari maraknya partai-partai yang memilih selebritis sebagai calegnya. Kami tidak tahu pendidikan/gelar apa yang dimiliki calon, karena pada prinsipnya seorang manajer dengan jabatan yang cukup tinggi untuk memimpin daerahnya sendiri juga harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Penunjukan itu bukan hanya tentang kebutuhan pribadi.
sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold
dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya.
Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.
Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih.
Npm:2213053143
Kelas: 2A
Post test]
Menurut analisis saya, Berawal dari persoalan elektoral dan kegagalan parpol menjadi aktor utama pemilu, idealnya mereka bisa menjalankan tugasnya setelah calon pemimpin. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 yang banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Hal ini terlihat dari maraknya partai-partai yang memilih selebritis sebagai calegnya. Kami tidak tahu pendidikan/gelar apa yang dimiliki calon, karena pada prinsipnya seorang manajer dengan jabatan yang cukup tinggi untuk memimpin daerahnya sendiri juga harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Penunjukan itu bukan hanya tentang kebutuhan pribadi.
sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold
dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya.
Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.
Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih.
Nama : Hanny Luthfia Shabrina
NPM : 2213053237
Kelas : 2A
Analisis Jurnal
" Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"
Peningkatan kualitas demokrasi dianggap sebagai usaha untuk mencapai pemerintahan yang efektif. Meskipun demokrasi di Indonesia telah berlangsung selama 21 tahun, tetapi masih didominasi oleh aspek prosedural dibandingkan substansif. Selama masa kampanye pemilu 2019, terdapat indikasi dan tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa calon pemilu yang dilaporkan ke BPN. Selain itu, berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial, serta isu politisasi agama pada tahun 2019, menjadi hal yang menonjol.
Isu politikasi agama ini menghasilkan gerakan yang dipimpin oleh ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan representasi ulama sebagai penantang Prabowo. Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, sehingga permasalahan seperti ini seringkali muncul pada setiap pemilu.
Pada pemilu 2019, tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya dalam menjaga ketahanan sosial-budaya. Masyarakat cenderung mengambil sikap yang tajam dalam membela sosial mereka. Namun, dapat dilihat dan diakui bahwa pemilu era reformasi saat ini memberikan dampak positif, seperti liberalisasi politik yang tidak hanya membuat politik semakin pluralistik, tetapi juga semakin kompetitif.
NPM : 2213053237
Kelas : 2A
Analisis Jurnal
" Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"
Peningkatan kualitas demokrasi dianggap sebagai usaha untuk mencapai pemerintahan yang efektif. Meskipun demokrasi di Indonesia telah berlangsung selama 21 tahun, tetapi masih didominasi oleh aspek prosedural dibandingkan substansif. Selama masa kampanye pemilu 2019, terdapat indikasi dan tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa calon pemilu yang dilaporkan ke BPN. Selain itu, berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial, serta isu politisasi agama pada tahun 2019, menjadi hal yang menonjol.
Isu politikasi agama ini menghasilkan gerakan yang dipimpin oleh ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan representasi ulama sebagai penantang Prabowo. Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, sehingga permasalahan seperti ini seringkali muncul pada setiap pemilu.
Pada pemilu 2019, tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya dalam menjaga ketahanan sosial-budaya. Masyarakat cenderung mengambil sikap yang tajam dalam membela sosial mereka. Namun, dapat dilihat dan diakui bahwa pemilu era reformasi saat ini memberikan dampak positif, seperti liberalisasi politik yang tidak hanya membuat politik semakin pluralistik, tetapi juga semakin kompetitif.
Nama: Anjelita Shailia
NPM: 2213053302
Kelas: 2 A
Post-Test
ANALISIS JURNAL : DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
A. Identitas Jurnal
Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik
Volume : 16
Nomor : 1
Halaman : 69-79 Halaman
Tahun Terbit : 2019
Judul Jurnal : Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019
Nama Penulis : R.Siti Zuhro
B. Isi Jurnal
Masalah penelitian: Untuk mendapat simpulan yang valid dan akurat.
Rumusan masalah: Bagaimana dampak pilpres yang telah digelar beberapa kali terhadap upaya pendalaman dan konsolidasi demokrasi?
Metode Penelitian: -
Hasil Penelitian:
Deepening Democracy dan Tantangannya demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan, baik agama maupun suku atau etnis (SARA). Berkurangnya nilai-nilai toleransi, khususnya, dalam pemilu telah menimbulkan ekses negatif, seperti kekerasan dan kerusuhan. Berbeda dengan pilpres sebelumnya, seusai pengumuman pemilu oleh KPU pilpres 2019 diwarnai oleh adanya kerusuhan 22 Mei 2019.6 Realitas sosial tersebut jelas tidak hanya mengancam harmoni sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi. Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.
Isi Analisis:
Dalam penerapan demokrasi memiliki banyak tantangan untuk dihadapi salah satunya tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Seperti yang terdapat pada jurnal Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.
Oleh karena itu, demokrasi di negara Indonesia masih belum mencapai titik kesejahteraan dan keseimbangan karena masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diperbaiki pada tahun setelahnya seperti yang kita ketahui demokrasi sangatlah penting karena sebagai sistem pemerintahan yang kita anut sehingga sebagai warga negara kita harus bisa mengembangkan dan mengedepankan demokrasi dan kepentingan bersama agar mengurangi konflik dan tantangan Demokrasi.
C. Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan:
Kelebihan pada jurnal ini yang Pertama, isi pada jurnal mencakup dari berbagai sumber dan menyantumkan banyak sumber dan pendapat.. Kedua, jurnal ini memiliki memiliki struktur yang lengkap dalam pembuatan. Ketiga, jurnal ini memberikan penjelasan yang rinci. Keempat, jurnal ini membahas hal yang penting dan perlu untuk dibaca pada generasi muda sekarang dalam mengembangkan dan menetralisir tantangan dan masalah demokrasi.
Kekurangan:
Kekurangan pada jurnal ini yang Pertama, jurnal ini tidak mencantumkan masalah Penelitian yang kritis yang dimana tujuan penulisan hanya ingin mendapat simpulan yang valid dan akurat. Kedua, jurnal ini tidak membahas hal yang menarik minat baca anak muda zaman sekarang.. Ketiga, jurnal ini masih kekurangan kaidah penulisan yang benar terdapat kata hubung yang kurang tepat. Keempat, Jurnal ini tidak menuliskan isi dengan seksama dan opini publik.
NPM: 2213053302
Kelas: 2 A
Post-Test
ANALISIS JURNAL : DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
A. Identitas Jurnal
Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik
Volume : 16
Nomor : 1
Halaman : 69-79 Halaman
Tahun Terbit : 2019
Judul Jurnal : Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019
Nama Penulis : R.Siti Zuhro
B. Isi Jurnal
Masalah penelitian: Untuk mendapat simpulan yang valid dan akurat.
Rumusan masalah: Bagaimana dampak pilpres yang telah digelar beberapa kali terhadap upaya pendalaman dan konsolidasi demokrasi?
Metode Penelitian: -
Hasil Penelitian:
Deepening Democracy dan Tantangannya demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan, baik agama maupun suku atau etnis (SARA). Berkurangnya nilai-nilai toleransi, khususnya, dalam pemilu telah menimbulkan ekses negatif, seperti kekerasan dan kerusuhan. Berbeda dengan pilpres sebelumnya, seusai pengumuman pemilu oleh KPU pilpres 2019 diwarnai oleh adanya kerusuhan 22 Mei 2019.6 Realitas sosial tersebut jelas tidak hanya mengancam harmoni sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi. Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.
Isi Analisis:
Dalam penerapan demokrasi memiliki banyak tantangan untuk dihadapi salah satunya tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Seperti yang terdapat pada jurnal Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.
Oleh karena itu, demokrasi di negara Indonesia masih belum mencapai titik kesejahteraan dan keseimbangan karena masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diperbaiki pada tahun setelahnya seperti yang kita ketahui demokrasi sangatlah penting karena sebagai sistem pemerintahan yang kita anut sehingga sebagai warga negara kita harus bisa mengembangkan dan mengedepankan demokrasi dan kepentingan bersama agar mengurangi konflik dan tantangan Demokrasi.
C. Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan:
Kelebihan pada jurnal ini yang Pertama, isi pada jurnal mencakup dari berbagai sumber dan menyantumkan banyak sumber dan pendapat.. Kedua, jurnal ini memiliki memiliki struktur yang lengkap dalam pembuatan. Ketiga, jurnal ini memberikan penjelasan yang rinci. Keempat, jurnal ini membahas hal yang penting dan perlu untuk dibaca pada generasi muda sekarang dalam mengembangkan dan menetralisir tantangan dan masalah demokrasi.
Kekurangan:
Kekurangan pada jurnal ini yang Pertama, jurnal ini tidak mencantumkan masalah Penelitian yang kritis yang dimana tujuan penulisan hanya ingin mendapat simpulan yang valid dan akurat. Kedua, jurnal ini tidak membahas hal yang menarik minat baca anak muda zaman sekarang.. Ketiga, jurnal ini masih kekurangan kaidah penulisan yang benar terdapat kata hubung yang kurang tepat. Keempat, Jurnal ini tidak menuliskan isi dengan seksama dan opini publik.
Nama : Dhea Anisya Putri
NPM : 2213053186
Kelas : 2A
"Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019", menunjukkan bahwa penelitian ini berkaitan dengan pemahaman mengenai perubahan dan pergeseran dalam dinamika sosial dan politik yang terjadi sebelum pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019.
Berikut adalah analisis potensial mengenai jurnal penelitian tersebut:
1. Tujuan Penelitian: Analisis jurnal penelitian politik ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menggambarkan perubahan dalam dinamika sosial dan politik yang terjadi di Indonesia menjelang pemilu serentak pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini mungkin juga mencukup tentang pemahaman terhadap faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi perubahan tersebut.
2. Metodologi Penelitian: Penelitian politik ini menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metode penelitian yang digunakan dapat mencakup studi literatur, analisis isi dokumen, wawancara, atau survei. Penulis jurnal telah menggunakan berbagai teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, atau perubahan dalam dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019.
3. Temuan Penelitian: Jurnal ini menggambarkan temuan-temuan penting berdasarkan hasil analisis data. Temuan penelitian tersebut dapat mencakup perubahan dalam preferensi pemilih, dinamika dukungan terhadap parpol atau calon, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, peran media massa atau media sosial dalam mempengaruhi opini publik, atau perubahan dalam isu-isu politik yang muncul selama periode menjelang pemilu serentak 2019.
4. Implikasi Penelitian: Analisis jurnal penelitian politik ini memberikan implikasi penting bagi pemahaman tentang dinamika sosial dan politik di Indonesia menjelang pemilu serentak 2019. Implikasi ini berupa rekomendasi kebijakan bagi pihak terkait, kontribusi terhadap teori politik atau teori sosial yang ada, atau sumbangan terhadap pemahaman tentang proses demokrasi di Indonesia.
5. Keterbatasan Penelitian: Jurnal penelitian politik ini mungkin memiliki keterbatasan tertentu, seperti sampel yang terbatas, metode yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya mewakili dinamika sosial dan politik yang sebenarnya, atau batasan dalam interpretasi temuan penelitian. Keterbatasan-keterbatasan ini perlu diakui dan dijelaskan dengan jelas dalam analisis jurnal.
6. Kontribusi terhadap Penelitian Politik: Analisis jurnal penelitian politik ini memberikan kontribusi penting bagi bidang penelitian politik, terutama dalam memahami dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019.
NPM : 2213053186
Kelas : 2A
"Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019", menunjukkan bahwa penelitian ini berkaitan dengan pemahaman mengenai perubahan dan pergeseran dalam dinamika sosial dan politik yang terjadi sebelum pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019.
Berikut adalah analisis potensial mengenai jurnal penelitian tersebut:
1. Tujuan Penelitian: Analisis jurnal penelitian politik ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menggambarkan perubahan dalam dinamika sosial dan politik yang terjadi di Indonesia menjelang pemilu serentak pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini mungkin juga mencukup tentang pemahaman terhadap faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi perubahan tersebut.
2. Metodologi Penelitian: Penelitian politik ini menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metode penelitian yang digunakan dapat mencakup studi literatur, analisis isi dokumen, wawancara, atau survei. Penulis jurnal telah menggunakan berbagai teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, atau perubahan dalam dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019.
3. Temuan Penelitian: Jurnal ini menggambarkan temuan-temuan penting berdasarkan hasil analisis data. Temuan penelitian tersebut dapat mencakup perubahan dalam preferensi pemilih, dinamika dukungan terhadap parpol atau calon, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, peran media massa atau media sosial dalam mempengaruhi opini publik, atau perubahan dalam isu-isu politik yang muncul selama periode menjelang pemilu serentak 2019.
4. Implikasi Penelitian: Analisis jurnal penelitian politik ini memberikan implikasi penting bagi pemahaman tentang dinamika sosial dan politik di Indonesia menjelang pemilu serentak 2019. Implikasi ini berupa rekomendasi kebijakan bagi pihak terkait, kontribusi terhadap teori politik atau teori sosial yang ada, atau sumbangan terhadap pemahaman tentang proses demokrasi di Indonesia.
5. Keterbatasan Penelitian: Jurnal penelitian politik ini mungkin memiliki keterbatasan tertentu, seperti sampel yang terbatas, metode yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya mewakili dinamika sosial dan politik yang sebenarnya, atau batasan dalam interpretasi temuan penelitian. Keterbatasan-keterbatasan ini perlu diakui dan dijelaskan dengan jelas dalam analisis jurnal.
6. Kontribusi terhadap Penelitian Politik: Analisis jurnal penelitian politik ini memberikan kontribusi penting bagi bidang penelitian politik, terutama dalam memahami dinamika sosial dan politik menjelang pemilu serentak 2019.
Nama: Khoirun Nisa
Kelas: 2A
NPM: 2213053085
Jurnal tersebut membahas tantangan yang dihadapi dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meskipun pemilu merupakan pilar penting dalam proses demokratisasi, di Indonesia masih dihadapkan pada banyak masalah dan tantangan, seperti kekurangan kepercayaan publik dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan yang memunculkan kerusuhan sosial. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang tidak memadai juga menjadi kendala dalam proses konsolidasi demokrasi.
Beberapa masalah yang terkait dengan pemilu, seperti politisasi identitas, permasalahan partai politik, tata kelola pemilu yang tidak memadai, dan politisasi birokrasi, juga perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Trust building atau membangun kepercayaan di antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi penting dalam proses deepening democracy atau konsolidasi demokratisasi.
Untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi, peran penting juga dimiliki oleh stakeholders terkait pemilu, civil society, elite/aktor, media massa, dan lembaga survei. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan. Selain itu, media massa dan civil society juga dapat melakukan kontrol sosial dan mengawal pemilu serta hasilnya dengan kritis dan obyektif.
Kelas: 2A
NPM: 2213053085
Jurnal tersebut membahas tantangan yang dihadapi dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meskipun pemilu merupakan pilar penting dalam proses demokratisasi, di Indonesia masih dihadapkan pada banyak masalah dan tantangan, seperti kekurangan kepercayaan publik dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan yang memunculkan kerusuhan sosial. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang tidak memadai juga menjadi kendala dalam proses konsolidasi demokrasi.
Beberapa masalah yang terkait dengan pemilu, seperti politisasi identitas, permasalahan partai politik, tata kelola pemilu yang tidak memadai, dan politisasi birokrasi, juga perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Trust building atau membangun kepercayaan di antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat menjadi penting dalam proses deepening democracy atau konsolidasi demokratisasi.
Untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi, peran penting juga dimiliki oleh stakeholders terkait pemilu, civil society, elite/aktor, media massa, dan lembaga survei. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan. Selain itu, media massa dan civil society juga dapat melakukan kontrol sosial dan mengawal pemilu serta hasilnya dengan kritis dan obyektif.
Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A
Postest
Menganalisis jurnal
Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
Konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.
Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2213053122
Kelas : 2A
Postest
Menganalisis jurnal
Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
Konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.
Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Nama: Adelia ispalana salsabila
NPM: 2213053204
Kelas: 2A
Berikut analis saya mengenai jurnal tersebut.
demokrasi memegang peranan penting dalam proses pemilihan presiden karena memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Namun, demokrasi juga memiliki kelemahan seperti adanya uang dalam kampanye yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, media sosial juga memainkan peran yang besar dalam kampanye politik, namun pengaruhnya dapat dipengaruhi oleh kebenaran informasi yang disebarkan. Kurangnya pengawasan dan tindakan yang tidak tepat dalam mengatasi kecurangan juga menjadi masalah dalam proses pemilihan presiden. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan.
dampak dari hasil pemilu terhadap demokrasi di Indonesia. Pemilihan presiden yang adil dan demokratis dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, jika terdapat kecurangan dalam pemilu, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi di Indonesia.
NPM: 2213053204
Kelas: 2A
Berikut analis saya mengenai jurnal tersebut.
demokrasi memegang peranan penting dalam proses pemilihan presiden karena memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Namun, demokrasi juga memiliki kelemahan seperti adanya uang dalam kampanye yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, media sosial juga memainkan peran yang besar dalam kampanye politik, namun pengaruhnya dapat dipengaruhi oleh kebenaran informasi yang disebarkan. Kurangnya pengawasan dan tindakan yang tidak tepat dalam mengatasi kecurangan juga menjadi masalah dalam proses pemilihan presiden. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan.
dampak dari hasil pemilu terhadap demokrasi di Indonesia. Pemilihan presiden yang adil dan demokratis dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, jika terdapat kecurangan dalam pemilu, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi di Indonesia.
Nama : Juliana Wulandari
Npm : 2213053291
Kelas : 2A
Analisis jurnal
Dinamika sosial politik menjelang pemilu 2019
Analisis saya terhadap jurnal tersebut adalah pada pemilu 2019 yakni pemilihan presiden dan wakil presiden sangat menyita perhatian publik karena pada saat itu Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto.Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor
politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil
(political society, economic society, the state, dancivil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih
kekuasaan. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.demokrasi Indonesia yang berjalan selama 21 tahun (1998-2019) .
Pada pemilu 2019 diwarnai banyak persoalan yaitu persoalan hoaks dan ujaran kebencian dan isu politisasi agama dalam pilpres 2019. Kedua calon lebih condong ke agama Islam yang mengakibatkan hilangnya bhinneka tunggal Ika, padahal Indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri
membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan, baik agama maupun suku atau etnis (SARA).
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Npm : 2213053291
Kelas : 2A
Analisis jurnal
Dinamika sosial politik menjelang pemilu 2019
Analisis saya terhadap jurnal tersebut adalah pada pemilu 2019 yakni pemilihan presiden dan wakil presiden sangat menyita perhatian publik karena pada saat itu Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto.Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor
politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil
(political society, economic society, the state, dancivil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih
kekuasaan. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.demokrasi Indonesia yang berjalan selama 21 tahun (1998-2019) .
Pada pemilu 2019 diwarnai banyak persoalan yaitu persoalan hoaks dan ujaran kebencian dan isu politisasi agama dalam pilpres 2019. Kedua calon lebih condong ke agama Islam yang mengakibatkan hilangnya bhinneka tunggal Ika, padahal Indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri
membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan, baik agama maupun suku atau etnis (SARA).
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Nama : Aria Dian Indiani
Npm. : 2213053177
Kelas. : 2 a
Berdasarkan analisis jurnal di atas, Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2Politik-LIPI yang saya baca, merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca orede baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Maka dari itu, pemilu serentak ini perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena, pemilu serentak lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Selain ada juga persoalan hoaks, ujaran kebencian, dan isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antar-sesama anak bangsa.
Npm. : 2213053177
Kelas. : 2 a
Berdasarkan analisis jurnal di atas, Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2Politik-LIPI yang saya baca, merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca orede baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Maka dari itu, pemilu serentak ini perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena, pemilu serentak lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Selain ada juga persoalan hoaks, ujaran kebencian, dan isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antar-sesama anak bangsa.
Nama : Nada Fauziana
Npm : 2253053033
Kelas: 2A
Post test
Menurut pendapat saya, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas." yang ditulis oleh Fenomena "Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019" ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi.Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasikan sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.
Npm : 2253053033
Kelas: 2A
Post test
Menurut pendapat saya, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas." yang ditulis oleh Fenomena "Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019" ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi.Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasikan sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.
Nama: Adinda Febriele Rindiyani
Npm : 2213053030
Kelas: 2A
Analisis Jurnal
Identitas Jurnal:
JUDUL JURNAL: DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019
JENIS JURNAL: JURNAL PENELITIAN POLITIK
PENULIS: R. SITI ZAHRO
VOLUME DAN NOMOR: VOL. 16 NO. 1
HALAMAN: 1-110
TAHUN TERBIT: JUNI 2019 JURNAL:
JUDUL JURNAL: DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019
JENIS JURNAL: JURNAL PENELITIAN POLITIK
PENULIS: R. SITI ZAHRO
VOLUME DAN NOMOR: VOL. 16 NO. 1
HALAMAN: 1-110
TAHUN TERBIT: JUNI 2019
Kata kunci:
DAN, YANG, POLITIK, PEMILU, INI, DALAM, AHLI, OLEH, DEMOKRASI, Ahli Kajian
Isi jurnal:
Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perbahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas. Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019" ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisis transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu yang berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola iv | Jurnal Penelitian Politik | Volume 16 No.
Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentasikan sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyiokong dengan mengeskploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan kepribadian kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial di masa depan.
Npm : 2213053030
Kelas: 2A
Analisis Jurnal
Identitas Jurnal:
JUDUL JURNAL: DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019
JENIS JURNAL: JURNAL PENELITIAN POLITIK
PENULIS: R. SITI ZAHRO
VOLUME DAN NOMOR: VOL. 16 NO. 1
HALAMAN: 1-110
TAHUN TERBIT: JUNI 2019 JURNAL:
JUDUL JURNAL: DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019
JENIS JURNAL: JURNAL PENELITIAN POLITIK
PENULIS: R. SITI ZAHRO
VOLUME DAN NOMOR: VOL. 16 NO. 1
HALAMAN: 1-110
TAHUN TERBIT: JUNI 2019
Kata kunci:
DAN, YANG, POLITIK, PEMILU, INI, DALAM, AHLI, OLEH, DEMOKRASI, Ahli Kajian
Isi jurnal:
Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perbahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas. Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019" ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisis transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu yang berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola iv | Jurnal Penelitian Politik | Volume 16 No.
Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentasikan sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyiokong dengan mengeskploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan kepribadian kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial di masa depan.
Nama : Banu Sudawi Haq
NPM : 2213053266
Kelas : 2A
Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan efektif karena beberapa pilar pentingnya, termasuk pemilu, belum berfungsi dengan baik. Prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa diperlukan untuk menciptakan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemilu. Tantangan konsolidasi demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum kurang memadai. Proses deepening democracy memerlukan peran penting semua stakeholders terkait pemilu dan elemen kekuatan lainnya seperti civil society, media massa, dan lembaga survey untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Dengan kata lain Demokrasi di Indonesia ini masih belum stabil karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi dengan baik. Pemilu penting untuk menentukan pemimpin dan memeriksa kinerja pemerintah. Tapi, banyak masalah seperti politisasi dan hoax yang membuat hasil pemilu tidak terpercaya. Semua pihak harus bertanggung jawab dan bekerja sama agar demokrasi Indonesia bisa lebih baik dan terjamin.
NPM : 2213053266
Kelas : 2A
Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan efektif karena beberapa pilar pentingnya, termasuk pemilu, belum berfungsi dengan baik. Prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa diperlukan untuk menciptakan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemilu. Tantangan konsolidasi demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum kurang memadai. Proses deepening democracy memerlukan peran penting semua stakeholders terkait pemilu dan elemen kekuatan lainnya seperti civil society, media massa, dan lembaga survey untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Dengan kata lain Demokrasi di Indonesia ini masih belum stabil karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi dengan baik. Pemilu penting untuk menentukan pemimpin dan memeriksa kinerja pemerintah. Tapi, banyak masalah seperti politisasi dan hoax yang membuat hasil pemilu tidak terpercaya. Semua pihak harus bertanggung jawab dan bekerja sama agar demokrasi Indonesia bisa lebih baik dan terjamin.
Nama : Sevia Palupi Dwi N
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal
tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen
semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses
pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak
mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung
constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai
demokrasi substansial, khususnya yang terkait
dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan
political responsiveness.
Npm : 2253053003
Kelas : 2A
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal
tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen
semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses
pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak
mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung
constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai
demokrasi substansial, khususnya yang terkait
dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan
political responsiveness.
Nama : Intan Ayu Ulan Dari
Npm: 2253053053
Kelas : 2A
Analisis
Tahun 2019 menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia khususnya dalam perkembangan demokrasi dalam negeri karena pada tahun tersebut terlaksana pemilu legilatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) yang dilaksanakan secara langsung dan serentak.
Pemilu 2019 menjadi tonggak tegaknya kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung meskipun kritikan tajam dilancarkan dari berbagai pihak, misalnya menguatnya politik identitas hingga terbelahnya masyarakat di tingkat akar rumput.
Keserentakan pileg dan pilpres tersebut diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pelaksanaannya dilakukan langsung yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Pemilu.Hiruk pikuk Pemilu 2019 sangat didominasi pilpres dengan persaingan kontestasi dua kubu pasangan calon presiden/wakil presiden: Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.Banyak pihak yang menyebut pertarungan tersebut merupakan "pertandingan ulang" antara Jokowi dan Prabowo karena di Pilpres 2014 keduanya menjadi rival dan pertarungan dimenangi Jokowi.
Npm: 2253053053
Kelas : 2A
Analisis
Tahun 2019 menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia khususnya dalam perkembangan demokrasi dalam negeri karena pada tahun tersebut terlaksana pemilu legilatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) yang dilaksanakan secara langsung dan serentak.
Pemilu 2019 menjadi tonggak tegaknya kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung meskipun kritikan tajam dilancarkan dari berbagai pihak, misalnya menguatnya politik identitas hingga terbelahnya masyarakat di tingkat akar rumput.
Keserentakan pileg dan pilpres tersebut diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pelaksanaannya dilakukan langsung yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Pemilu.Hiruk pikuk Pemilu 2019 sangat didominasi pilpres dengan persaingan kontestasi dua kubu pasangan calon presiden/wakil presiden: Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.Banyak pihak yang menyebut pertarungan tersebut merupakan "pertandingan ulang" antara Jokowi dan Prabowo karena di Pilpres 2014 keduanya menjadi rival dan pertarungan dimenangi Jokowi.
Nama : M. Iqbal Prayoga
Npm : 2253053007
Kelas : 2A
Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan efektif karena beberapa pilar pentingnya, termasuk pemilu, belum berfungsi dengan baik. Prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa diperlukan untuk menciptakan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemilu. Tantangan konsolidasi demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum kurang memadai. Proses deepening democracy memerlukan peran penting semua stakeholders terkait pemilu dan elemen kekuatan lainnya seperti civil society, media massa, dan lembaga survey untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Dengan kata lain Demokrasi di Indonesia ini masih belum stabil karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi dengan baik. Pemilu penting untuk menentukan pemimpin dan memeriksa kinerja pemerintah. Tapi, banyak masalah seperti politisasi dan hoax yang membuat hasil pemilu tidak terpercaya. Semua pihak harus bertanggung jawab dan bekerja sama agar demokrasi Indonesia bisa lebih baik dan terjamin.
Npm : 2253053007
Kelas : 2A
Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan efektif karena beberapa pilar pentingnya, termasuk pemilu, belum berfungsi dengan baik. Prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa diperlukan untuk menciptakan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemilu. Tantangan konsolidasi demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum kurang memadai. Proses deepening democracy memerlukan peran penting semua stakeholders terkait pemilu dan elemen kekuatan lainnya seperti civil society, media massa, dan lembaga survey untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Dengan kata lain Demokrasi di Indonesia ini masih belum stabil karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi dengan baik. Pemilu penting untuk menentukan pemimpin dan memeriksa kinerja pemerintah. Tapi, banyak masalah seperti politisasi dan hoax yang membuat hasil pemilu tidak terpercaya. Semua pihak harus bertanggung jawab dan bekerja sama agar demokrasi Indonesia bisa lebih baik dan terjamin.
Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
Analisis Jurnal “DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”
Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal di atas,
Pendalaman demokrasi dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Melihat fakta yang ada bahwa demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan selama 21 tahun masih didominasi prosedural dibandingkan substansif.
Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Munculnya sebuah isu yang sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan jjtima ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama. Indonesia memang memiliki masyarakat yang beragama muslim terbanyak di dunia. Permasalahan tersebut merupakan hal yang logis dan selalu terjadi di setiap pemilu.
Sejauh ini, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang rumit, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas membutuhkan parpol dan koalisi parpol yang berkualitas. Hal ini penting karena pemilu tidak hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi anugerah bagi jaminan sosial rakyat dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Namun hal ini gagal menjadikan Indonesia sebagai pemimpin demokrasi sejati.
Npm : 2213053017
Kelas : 2A
Analisis Jurnal “DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”
Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal di atas,
Pendalaman demokrasi dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Melihat fakta yang ada bahwa demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan selama 21 tahun masih didominasi prosedural dibandingkan substansif.
Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Munculnya sebuah isu yang sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan jjtima ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama. Indonesia memang memiliki masyarakat yang beragama muslim terbanyak di dunia. Permasalahan tersebut merupakan hal yang logis dan selalu terjadi di setiap pemilu.
Sejauh ini, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang rumit, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas membutuhkan parpol dan koalisi parpol yang berkualitas. Hal ini penting karena pemilu tidak hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi anugerah bagi jaminan sosial rakyat dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Namun hal ini gagal menjadikan Indonesia sebagai pemimpin demokrasi sejati.
Nama : Khairul Rifai
NPM : 2213053265
Kelas : 2A
Post test
sejumlah masalah muncul selama fase pemilihan presiden, yang belum ditemukan solusi yang konkrit dan tepat. Di antara masalah tersebut adalah politisasi identitas dan perjuangan sengit untuk mendapatkan suara Muslim, masalah partai politik dan semua kelompok kepentingan elektoral yang tidak dapat secara efektif dan penuh memainkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab. Kami melihat beberapa masalah yang dihadapi dan perlunya solusi.
Bermula dari permasalahan elektoral dan kegagalan parpol menjadi aktor utama pemilu, idealnya mereka bisa menjalankan tugasnya setelah calon pemimpin. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 yang banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Hal ini terlihat dari maraknya partai-partai yang memilih selebritis sebagai calegnya. Kami tidak tahu pendidikan/gelar apa yang dimiliki calon, karena pada prinsipnya seorang manajer dengan jabatan yang cukup tinggi untuk memimpin daerahnya sendiri juga harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Penunjukan itu bukan hanya tentang kebutuhan pribadi.
NPM : 2213053265
Kelas : 2A
Post test
sejumlah masalah muncul selama fase pemilihan presiden, yang belum ditemukan solusi yang konkrit dan tepat. Di antara masalah tersebut adalah politisasi identitas dan perjuangan sengit untuk mendapatkan suara Muslim, masalah partai politik dan semua kelompok kepentingan elektoral yang tidak dapat secara efektif dan penuh memainkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab. Kami melihat beberapa masalah yang dihadapi dan perlunya solusi.
Bermula dari permasalahan elektoral dan kegagalan parpol menjadi aktor utama pemilu, idealnya mereka bisa menjalankan tugasnya setelah calon pemimpin. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 yang banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Hal ini terlihat dari maraknya partai-partai yang memilih selebritis sebagai calegnya. Kami tidak tahu pendidikan/gelar apa yang dimiliki calon, karena pada prinsipnya seorang manajer dengan jabatan yang cukup tinggi untuk memimpin daerahnya sendiri juga harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Penunjukan itu bukan hanya tentang kebutuhan pribadi.
Nama : Annisa Ghaida Fadhila
Npm : 2213053216
Kelas : 2A
Dinamika sosial politik menjelang Pemilu serentak 2019
Npm : 2213053216
Kelas : 2A
Dinamika sosial politik menjelang Pemilu serentak 2019
Pemilihan umum serentak Indonesia 2019 merupakan pemilihan umum pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan parlemen. Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik menjelang Pemilu 2019. Di pemerintahan Presiden Joko Widodo, dinamika koalisi juga menjelaskan upaya koalisi. Dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2019, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem presidensial memiliki kelemahan yang bersumber dari penerapan sistem multi partai. Kurangnya perubahan besar dalam fungsi sistem pemilu kepada masyarakat umum pada tahun 2019 pada saat yang sama karena ambang batas presiden saat ini dan lemahnya kelembagaan partai politik. Kurangnya perubahan yang signifikan dalam penerapan sistem pemilu serentak tahun 2019 ini disebabkan oleh masih berlakunya ambang batas pemilihan presiden dan lemahnya institusi partai itu sendiri yang meneruskan model koalisi yang dibangun oleh dua pasangan calon presiden murni pragmatis.
Di Indonesia, empat pemilihan parlemen diadakan sebagai bagian dari reformasi agama. Namun, pada pemilu kelima tahun 2019, khususnya pemilihan presiden, terdapat entitas politik yang lebih banyak mendapat perhatian publik. Dalam konteks Indonesia, berlangsungnya proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik. Pendalaman demokrasi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Dari sisi sosial, memperdalam demokrasi berarti melembagakan partisipasi dalam kegiatan politik resmi di tingkat lokal. Pemilihan presiden secara langsung merupakan langkah awal untuk memperkuat peran masyarakat. Tentu saja peran ini harus dilanjutkan hingga pergantian pemerintahan.
Sebagai pilar dasar demokrasi, pemilu merupakan sarana dan motivasi terbaik bagi rakyat, terutama untuk mengarahkan aspirasi politiknya, untuk secara damai memilih wakil-wakil terbaik untuk parlemen dan presiden/wakil presiden. Pemilu serentak 2019 akan menjadi pemilu kelima sejak masa orde baru dan pemilu serentak pertama di mana pemilu parlemen dan presiden dilaksanakan secara bersamaan. Namun, tantangan pendalaman demokrasi meningkat ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga tidak memadai. Nilai-nilai demokrasi tidak cukup terwakili dalam pemilihan presiden. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, tampaknya Indonesia masih harus membuktikan diri sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.