PKN ILKOM D, Selasa 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023

NAMA: Muhammad Hafizh Taufiqurrohman

NPM: 2217051093

KELAS: D

PRODI: S1 Ilmu Komputer

Artikel tersebut membahas tantangan yang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam perlindungan HAM, namun masih terdapat banyak masalah yang perlu diatasi seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta peningkatan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa adanya revisi UU KPK dan UU ITE yang dinilai dapat mengancam kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Selain itu, juga disebutkan bahwa pemilihan umum seringkali diwarnai dengan politik uang dan kekerasan yang merugikan hak rakyat untuk memilih secara bebas dan adil.

A. Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Isi artikel mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk, dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam menjadi perhatian utama. Beberapa pakar menyampaikan pandangan mereka terkait situasi tersebut, mencatat kegagalan dalam proses keadilan dan akuntabilitas, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Namun, terdapat juga perkembangan positif seperti reformasi perlindungan HAM, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa dan pertahanan komunitas masyarakat di Kendeng

B. Analisis saya tentang demokrasi Indonesia berdasarkan adat istiadat/nilai budaya masyarakat Indonesia adalah prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pengakuan pluralisme dan keragaman budaya serta kebebasan beragama di Indonesia. Ini merupakan nilai penting untuk menjaga kerukunan dan toleransi antar agama dan budaya di negeri ini

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini harus dievaluasi secara keseluruhan, mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945. Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang secara positif sejak reformasi, masih terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara menyeluruh. Ini termasuk hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, termasuk partisipasi politik, perlindungan minoritas dan perang melawan korupsi. Meski telah dilakukan beberapa langkah, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia

D. Sikap saya terhadap kondisi itu sangat kecewa. Anggota parlemen diharapkan bertanggung jawab kepada rakyat yang diwakilinya dan berusaha untuk mewakili kepentingan dan aspirasinya. Mengejar tujuan politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan rakyat hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik dan merusak demokrasi secara keseluruhan. Tindakan seperti itu sangat tidak etis dan berbahaya bagi demokrasi 

E. Pihak pihak dengan kekuatan karismatik, yang berakar pada tradisi atau agama, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas dan emosi orang. Namun, menggunakan kekuatan ini untuk tujuan yang tidak jelas atau dengan mengorbankan hak asasi manusia tidak dapat diterima dalam demokrasi saat ini. Konsep hak asasi manusia menampilkan martabat manusia, kebebasan dan perlindungan individu sebagai nilai inti. Dalam demokrasi yang matang, semua orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan berekspresi dan beragama, dan perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Mereka yang memiliki kekuatan karismatik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka harus menghormati dan melindungi hak-hak individu dan mempromosikan kesetaraan, keadilan dan kebebasan dalam tindakan mereka. Kekuasaan yang tidak digunakan secara bertanggung jawab dapat menimbulkan penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang harus dijunjung tinggi. 

NAMA :NATALINE GLORYVHA SIANTURI

NPM:2257051013

KELAS : D

PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Menurut saya artikel tersebut membahas tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam penegakan HAM. Beberapa lembaga dan pakar yang dikutip dalam artikel menyampaikan pandangan mereka terkait buruknya kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019. Mereka menyoroti beberapa masalah, antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, serta penjatuhan hukuman yang kejam di luar pengadilan.

Amnesty International mengakui langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga dianggap sebagai kontrol sosial penting dalam mengawasi dan menuntut perbaikan dalam penegakan HAM.

Diperlunya terus perbaikan dalam penegakan HAM. Masalah seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, diskriminasi gender, pembatasan kebebasan berekspresi, dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM harus tetap menjadi fokus perhatian dan tuntutan masyarakat. Dalam era demokrasi yang lebih dewasa, perlindungan HAM dan penghormatan terhadap martabat manusia harus diutamakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Analisis Soal

A.  Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

-> Berdasarkan analisis saya, artikel tersebut menggambarkan kondisi yang kompleks dan bermasalah dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun ada perkembangan positif, seperti reformasi dan peran masyarakat sipil, tantangan yang dihadapi dalam melindungi dan menghormati HAM masih sangat besar. Pelanggaran HAM yang terjadi, baik di masa lalu maupun saat ini, menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu.Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran bahwa ada masalah dalam penegakan HAM di Indonesia, dan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk melakukan reformasi dan perbaikan. Pengakuan terhadap langkah-langkah positif yang telah diambil oleh pemerintah, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional, juga memberikan harapan bahwa penegakan HAM dapat ditingkatkan di masa depan.

B.  Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

->   Demokrasi Indonesia dapat dianalisis dari perspektif nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Budaya Indonesia yang kaya dan beragam memberikan sumbangan penting dalam membentuk karakter demokrasi di negara ini.

1. Gotong royong,Salah satu nilai yang kuat dalam budaya Indonesia adalah gotong royong, yaitu semangat kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat.Gotong royong mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah bersama.

2. Musyawarah dan Mufakat: Prinsip ini tercermin dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana keputusan penting seringkali dicapai melalui konsensus dan dialog yang melibatkan berbagai pihak. Musyawarah dan mufakat mencerminkan nilai-nilai partisipasi, inklusi, dan menghargai pendapat setiap anggota masyarakat.

3. Kehormatan dan rasa malu:Prinsip ini dapat mempengaruhi demokrasi dengan cara mempromosikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi dalam tindakan pemerintah dan pemimpin politik. Nilai-nilai ini mendorong pemimpin untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat dan menghindari perilaku yang merugikan nama baik masyarakat.

4. Keragaman dan Toleransi:Budaya adat istiadat yang mengajarkan nilai-nilai saling menghormati, menghargai keberagaman, dan hidup berdampingan dengan damai dapat menjadi fondasi kuat bagi demokrasi yang berpusat pada kebebasan dan kesetaraan.

Menurut saya prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang kuat yang terdapat dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Prinsip ini juga dapat menjadi pemersatu dalam keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, dengan menggarisbawahi pentingnya menghormati dan melindungi kebebasan beragama.

C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

D.  Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

->Menurut pendapat saya praktik semacam itu memiliki potensi yang sangat merugikan dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Meskipun kekuasaan kharismatik dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap massa dan mendapatkan dukungan yang besar, penggunaan kekuasaan semacam itu untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau untuk memanipulasi emosi rakyat merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.Praktik yang mengorbankan hak asasi manusia demi tujuan politik atau kekuasaan adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan menghargai kebebasan individu.Penting untuk mendorong diskusi publik yang terbuka, informasi yang akurat, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik, sehingga keputusan dan dukungan yang diberikan didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan rasional.

Nama : Fitria Az Zahra

NPM : 2217051052

Kelas : D

Prodi  : Ilmu Komputer

Dalam artikel ini, dibahas kondisi buruk Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang peringatan Hari HAM Sedunia. Beberapa organisasi mencatat bahwa pada tahun 2019, Indonesia masih memiliki performa HAM yang buruk. Komnas HAM menyoroti perlunya tindakan lebih lanjut dari pemerintah terkait pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. LBH Jakarta mencatat adanya penurunan demokrasi dan ancaman terhadap kebebasan sipil pada tahun 2019.

Salah satu pakar mengatakan bahwa tahun 2019 dapat dianggap sebagai tahun kelam dengan penurunan kualitas HAM dan meningkatnya serangan terhadap pembela HAM. Beberapa masalah yang diidentifikasi termasuk kurangnya proses hukum dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berbicara dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan reparasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu, peningkatan pelanggaran HAM di Papua, serta pemaksaan dan penegakan hukum yang kejam.

Namun, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia sedang melakukan langkah-langkah reformasi penting dalam penegakan HAM, termasuk melalui meratifikasi perjanjian HAM internasional, perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan paksa, dan reformasi sektor keamanan publik.

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel ini menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun tersebut dapat disebut sebagai tahun yang sulit, dengan banyak agenda HAM mengalami kemacetan, kemunduran dalam mutu HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya proses hukum dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Selain itu, terjadi pembatasan sewenang-wenang terhadap kebebasan berbicara dan beragama melalui aturan dan praktik politik. Pemerintah juga dianggap gagal dalam memberikan keadilan dan reparasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu. Namun, terdapat kabar baik bahwa Indonesia sedang melakukan beberapa langkah reformasi penting dalam penegakan HAM. Amnesty International mengakui upaya tersebut dan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil. Salah satunya adalah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen terhadap perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan paksa. Selain itu, juga ada upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang dapat ditemukan adalah adanya pengakuan bahwa Indonesia sedang melakukan beberapa langkah reformasi penting dalam penegakan HAM. Amnesty International mengapresiasi upaya tersebut, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen terhadap perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan paksa.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 

Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan beberapa hal penting. Budaya musyawarah yang telah ada sejak lama di Indonesia menjadi pondasi yang kuat bagi demokrasi. Konsep gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial dalam budaya masyarakat Indonesia memperkuat prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Selain itu, prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai dasar negara juga berpengaruh pada pandangan terhadap demokrasi di Indonesia. Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan dan pentingnya menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berdemokrasi. Meskipun Indonesia memiliki keragaman agama, prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan pentingnya menghormati nilai-nilai spiritual dan moral dalam menjalankan demokrasi, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Praktik demokrasi Indonesia saat ini memiliki tantangan dan perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, serangan terhadap aktivis dan pembela HAM, serta perlindungan yang belum memadai terhadap hak-hak minoritas. Meskipun demikian, Indonesia juga telah mencapai beberapa kemajuan dalam memperkuat demokrasi, seperti pelaksanaan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil serta adanya lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya perbaikan juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. 

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yakni tidak setuji. Saat anggota parlemen mengabaikan kepentingan masyarakat dan menerapkan agenda politik mereka sendiri di atas suara rakyat dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen serta melibatkan diri secara aktif dalam proses demokrasi untuk memastikan perwakilan yang tepat.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Menurut saya pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka dapat menekan kebebasan berpendapat, mengabaikan hak partisipasi politik, atau melanggar hak-hak individu. Dalam konteks demokrasi yang dewasa, penting bagi masyarakat sipil, lembaga negara, dan kita sebagai warga negara untuk memantau dan mengkritisi kebijakan dan tindakan pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik, serta memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia yang adil. Selain itu, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang objektif merupakan langkah penting dalam menjaga kesesuaian antara kekuasaan politik dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi yang sehat.

Nama: Zainab Aqilah

NPM: 2217051149

Kelas: D

Prodi: S1 Ilmu Komputer

Hasil Analisis yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah artikel tersebut membahas tentang berbagai isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun tersebut. Tulisan ini menyoroti permasalahan serius yang perlu ditangani oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menjaga dan memperkuat HAM di negara ini.

Artikel tersebut juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, penulis mendorong pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HAM serta memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam melindungi HAM.

Analisis  Soal!

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia dapat mengambil nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong dan musyawarah, untuk membangun demokrasi yang inklusif dan menjaga harmoni antar kelompok. Budaya partisipasi masyarakat juga dapat diterapkan dalam konteks demokrasi untuk memastikan partisipasi yang luas. Sehingga akan menciptakan kebhinekaan dan kesatuan serta partisipasi masyarakat.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

D.   Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya ketika ada anggota parlemen yang bertindak sesuai agenda politik pribadi mereka dan tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat seperti itu, jelas hal tersebur dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik. hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik dan perwakilan mereka. Karena seharusnya anggota parlemen mewakili suara rakyat dan bekerja untuk kepentingan nyata masyarakat, bukan untuk kepentingan politik pribadi mereka. Sikap yang diharapkan dari anggota parlementer adalah transparansi, akuntabilitas, dan kesetiaan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

pendapat saya mengenai tindakan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat, bahkan mengorbankan mereka demi tujuan yang tidak jelas, adalah perilaku yang tidak etis dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana hak asasi manusia dihormati, pemerintah dan pemimpin harus bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebebasan warga negara. Mereka harus menjalankan kekuasaan mereka dengan transparansi, bertanggung jawab, dan dengan menghormati hak-hak individu yang termaktub dalam hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Menghadapi pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik dengan cara yang tidak etis, perlu dilakukan tindakan yang mencakup pendidikan publik, peningkatan kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dalam proses politik. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan peran warga negara dalam demokrasi, masyarakat dapat menjadi lebih tanggap terhadap manipulasi, dan lebih mampu mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan menghormati hak-hak individu.

Nama : ALIYA ZALFA PUTRI
NPM : 2217051042
Kelas : D
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER

Analisis Kasus Awan Gelap untuk HAM di Indonesia:

1. Situasi yang buruk terkait HAM di Indonesia pada tahun 2019: Berbagai lembaga, seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Terdapat pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum mendapatkan proses keadilan dan akuntabilitas. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama semakin kuat dengan aturan dan praktik yang sewenang-wenang. Diskriminasi berbasis gender juga masih mengakar, dan hak-hak perempuan sering kali dilanggar dengan pernyataan pejabat yang diskriminatif. Penjatuhan hukuman kejam, termasuk vonis mati dan eksekusi di luar pengadilan, juga masih berlangsung. Pelanggaran HAM ini khususnya meningkat tajam di Papua.

2. Beberapa perkembangan positif dan harapan ke depan: Meskipun situasi HAM pada tahun 2019 terlihat suram, terdapat beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan ke depannya. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Salah satu contohnya adalah meratifikasinya hampir semua perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan masyarakat seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali dan perlawanan komunitas masyarakat pegunungan di Kendeng, Jawa Tengah, menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.

3. Tantangan dan upaya yang perlu dilakukan: Masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi terkait HAM di Indonesia. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi menjadi penting, tetapi harus diiringi dengan pengungkapan kebenaran agar tidak membuka jalan bagi pelanggaran baru dan impunitas. Terkait situasi di Papua, penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, seperti Kasus Wasior dan Wamena, masih belum mendapatkan kepastian penyelesaiannya. Selain itu, persoalan seperti rasisme, kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan juga masih perlu mendapatkan perhatian. Pilar penegakan HAM oleh masyarakat sipil juga menjadi krusial, dengan memastikan pemenuhan indikator HAM dan memberikan kritik terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa didukung oleh data dan ilmu.

Secara keseluruhan, situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memperlihatkan beberapa kelemahan dan pelanggaran, namun terdapat juga beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan ke depannya

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat pelanggaran HAM berat di masa lalu dan yang masih berlangsung, terutama di Papua. Pembatasan kebebasan dan ancaman rezim otoritarian juga menjadi perhatian. Namun, ada perkembangan positif seperti reformasi, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan perlawanan masyarakat. Artikel ini menunjukkan perlunya penegakan HAM yang lebih baik dan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam hal HAM di Indonesia.

Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran terhadap perlunya penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan pelanggaran yang masih terjadi, terdapat juga upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM. Reformasi, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan perlawanan masyarakat adalah beberapa contoh tindakan positif yang dapat menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam hal penegakan HAM di Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Jawab : Dalam artikel tersebut, tidak secara langsung dibahas mengenai nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia dalam konteks demokrasi. Namun, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menempatkan-Nya sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. Prinsip ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia dan pentingnya moralitas dalam menjalankan demokrasi. Hal ini mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia dihubungkan dengan nilai-nilai keagamaan yang melandasi kehidupan bermasyarakat.

Namun, perlu diingat bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tidak mengarah pada negara agama. Indonesia tetap menganut prinsip kebebasan beragama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Prinsip ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan demokrasi, namun juga menghormati kebebasan beragama setiap individu.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menjadi salah satu pilar dalam membangun harmoni dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan demokrasi yang inklusif, menghormati keragaman agama, dan mengedepankan nilai-nilai moral dalam tata kelola negara dan kehidupan berbangsa.

C.  Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab : Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menjadi perdebatan dan tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Beberapa pihak berpendapat bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah positif dalam memperkuat demokrasi dan memajukan hak asasi manusia, seperti pemilihan umum yang relatif bebas dan adil serta kebebasan media yang lebih besar. Namun, masih ada isu-isu yang menjadi perhatian, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, serta perlindungan yang kurang memadai bagi hak-hak minoritas dan masyarakat adat. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai transparansi dalam pengambilan keputusan politik, tingkat korupsi yang tinggi, dan tantangan dalam penegakan hukum yang adil dan independen.

Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap praktik demokrasi di Indonesia dan memperjuangkan peningkatan perlindungan hak asasi manusia serta keadilan dalam sistem politik negara.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab : Tindakan tersebut tidak benar karena dalam konteks demokrasi yang sehat, anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai perwakilan rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan dapat merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah penting dalam memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar mewakili suara rakyat dan mengedepankan kepentingan umum.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab : Menurut pendapat saya, penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat, dengan mengorbankan hak asasi manusia, merupakan masalah serius dalam demokrasi dewasa saat ini. Prinsip demokrasi menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia yang meliputi kebebasan dan perlindungan individu. Penting untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan mempromosikan partisipasi aktif serta pendidikan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

 Nama:Andika Fikri Azhari

Kelas:D

NPM:2257051005

  Artikel diatas menjelaskan tentang keadaan ham pada tahun 2019 bahwa mengalami beberapa kemunduran ham yaitu Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.

Meskipun begitu ada harapan dalam perkembangan ham diindonesia menurut Amnesty international. Contoh nya menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Salah satu contohnya adalah meratifikasinya hampir semua perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya

A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab: Artikel tersebut membahas tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat beberapa simpulan mengenai HAM di Indonesia pada tahun 2019. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.

Dalam rangka penegakan HAM di Indonesia, artikel tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan pemerintah harus bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia dan bahwa masih ada orang-orang yang peduli dengan masalah ini dan berusaha untuk membuat perubahan.

B.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Jawab: Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. 

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia ang berketuhanan yang maha esa adalah bahwa prinsip ini menunjukan bahwa negara indonesia mengakui keberadaan tuhan yang maha esa dan bahwa negara indonesia didirikan atas dasar kepercayaan kepada tuhan yang maha es.

C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab: Praktik demokrasi diindonesia saat ini banyak mengalami kemunduran seperti banyaknya hal hal yang melanggar uu dan peraturan

D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab:Saya tidak setuju,dan akan melaporkan hal tersebut kepada pengaduan pemerintah apabila yang dilakukan anggota parlemen bersimpangan dan merugikan rakyat

E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab:Menurut pendapat saya tentang pihak pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan emosi rakyat ialah sangat tidak setuju,seharusnya kekuasaan kharismatik  digunakan untuk membangun rakyat bukan melakukan kesombongan atas kekuasaan kharismatik dan menguasai parlemen,sehingganya tidak ada yang berani menentang sang penguasa pemilik kharismatik.

Nama : Nadya Maharani

NPM : 2217051095

Kelas : D

Prodi : S1 ILMU KOMPUTER 

Analisis Artikel :

Artikel tersebut menggambarkan kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menunjukkan adanya tantangan dan masalah dalam penegakan HAM di negara tersebut. Beberapa isu yang disoroti meliputi pelanggaran HAM, kurangnya akuntabilitas, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Di samping itu, artikel juga menyebutkan perkembangan positif seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi HAM internasional dan aktivisme dari kelompok masyarakat sipil. Namun, tetap ditekankan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi HAM dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Artikel tersebut menyoroti pentingnya menjunjung tinggi HAM dalam masyarakat demokratis dan menekankan perlunya perbaikan dalam penegakan HAM di Indonesia. Peran pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil dianggap penting dalam memastikan perlindungan HAM.

Secara keseluruhan, artikel tersebut memberikan gambaran tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan menyoroti tantangan dan masalah yang perlu diatasi, serta menekankan perlunya upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM dan memperkuat demokrasi di negara tersebut.

Analisis soal :

a. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Analisis saya terhadap artikel tersebut menunjukkan perlunya langkah-langkah yang lebih konkret dan tegas dari pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil dalam menjaga dan melindungi HAM di Indonesia. Pentingnya akuntabilitas dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu juga ditekankan, untuk memastikan keadilan bagi para korban dan pencegahan terhadap pelanggaran di masa depan.

Hal positif yang dapat diperoleh dari artikel tersebut adalah kesadaran tentang tantangan dan masalah dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel tersebut menyoroti isu-isu yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, serta pentingnya aksi nyata dalam menjaga dan melindungi HAM. Dalam konteks ini, hal positif yang dapat diambil adalah pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan HAM di Indonesia, yang dapat menjadi dasar untuk memperkuat upaya dalam meningkatkan penegakan HAM dan memperbaiki kondisi HAM di negara tersebut.

b. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi di Indonesia, yang mengambil nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat, memainkan peran penting dalam membangun sistem politik yang sesuai dengan konteks lokal. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar ideologi negara.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu mencerminkan pengakuan akan pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan dan kehidupan politik masyarakat Indonesia. Prinsip ini mencerminkan toleransi, harmoni, dan penghormatan terhadap keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Dalam konteks demokrasi, prinsip ini dapat mendorong inklusivitas dan keadilan, serta mempromosikan kerjasama antaragama dan keharmonisan sosial. Namun, prinsip ini juga perlu dijalankan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan, sehingga semua warga negara Indonesia dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mempraktikkan agama atau kepercayaan mereka dengan bebas.

c. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencoba untuk sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia berusaha menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila, seperti sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Pemerintahan dan keputusan politik diupayakan melalui mekanisme perwakilan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan berlandaskan pada kesepakatan bersama.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan, seperti politik uang, korupsi, kekerasan politik, dan intervensi politik yang dapat mengganggu integritas demokrasi. Demokrasi Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam menjamin perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia secara menyeluruh, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak minoritas.

Dalam hal penegakan hak asasi manusia, Indonesia telah mengadopsi berbagai undang-undang dan mekanisme perlindungan HAM. Namun, masih terdapat kasus pelanggaran HAM yang perlu ditangani dengan lebih efektif, serta kebutuhan akan peningkatan akuntabilitas dan transparansi aparat penegak hukum.

Penting bagi pemerintah, lembaga negara, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dalam memperkuat demokrasi, memperbaiki praktik politik, dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Perbaikan ini dapat dilakukan melalui reformasi kelembagaan, penegakan hukum yang adil dan efektif, pemberantasan korupsi, edukasi publik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan, praktik demokrasi Indonesia saat ini berupaya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. Penting untuk terus berkomitmen dan berupaya memperkuat demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan melindungi hak asasi manusia sebagai fondasi yang kuat bagi masyarakat yang adil dan demokratis.

d. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sangat kritis dan prihatin. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani.

Ketika anggota parlemen lebih mengutamakan agenda politik pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan nyata masyarakat, hal ini merugikan prinsip demokrasi yang seharusnya melayani rakyat. Tindakan seperti ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan kurangnya kebijakan publik yang efektif.

Penting bagi anggota parlemen untuk mengedepankan integritas, etika politik, dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Kejujuran, akuntabilitas, dan kesetiaan pada prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi pijakan dalam setiap tindakan dan keputusan politik yang mereka ambil.

Selain itu, peran masyarakat juga penting dalam mengawasi dan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Masyarakat harus aktif dalam memberikan masukan, mengkritik, dan memastikan bahwa anggota parlemen bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Kondisi di mana anggota parlemen tidak benar-benar mewakili kepentingan nyata masyarakat merupakan suatu tantangan yang perlu ditangani secara serius dalam memperkuat demokrasi. Perlu adanya reformasi politik yang melibatkan pembatasan kekuasaan, peningkatan akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan diwujudkan dalam kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

e. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah sangat prihatin dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. 

Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpikir, berekspresi, dan mengambil keputusan secara mandiri. Manipulasi emosi dan pengaruh yang terlalu besar dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dapat membahayakan hak-hak individu dan mengorbankan kebebasan rakyat.

Demokrasi yang matang membutuhkan partisipasi yang sadar dan informasi yang obyektif, bukan pengaruh yang memanipulasi dan mengendalikan emosi massa. Prinsip demokrasi menekankan pada pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan pribadi atau kelompok tidaklah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, konsep hak asasi manusia melibatkan penghormatan terhadap martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk mempengaruhi dan memanipulasi rakyat sering kali mengabaikan hak-hak individu dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam demokrasi.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan keadilan sosial. Masyarakat perlu memiliki akses yang luas terhadap informasi yang akurat dan obyektif, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi pijakan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik untuk memastikan keseimbangan antara kekuasaan dan hak-hak individu.

Nama : Nurwahid Muslim
NPM : 2217051163
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer