FORUM JAWABAN POST TEST
Nama : M.Fahreza Yusuf
NPM : 2217051110
Kelas : D
Prodi : Ilmu Komputer
Pembahasan membahas tentang sistem penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya menjunjung tinggi hukum demi keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur perilaku dan dapat ditegakkan dengan sanksi, sementara penegakan hukum melibatkan upaya pemerintah dan otoritas untuk menjamin keadilan dan ketertiban menggunakan berbagai alat kekuasaan negara, termasuk hukum, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara.
Pembahasan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan dalam aplikasi dan penegakan hukum. Pembahasan mengutip Pasal 27 Konstitusi Indonesia, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki status dan hak yang sama di bawah hukum dan harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tanpa kecuali.
Pembahasan juga menyoroti makna yang lebih luas dari penegakan hukum, yang mencakup baik aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Pembahasan membedakan antara aturan hukum formal dan konsep keadilan yang lebih luas, yang penting untuk sistem hukum yang adil dan benar. Pembahasan menunjukkan bahwa "aturan hukum yang adil" lebih diutamakan daripada sistem "aturan oleh hukum" di mana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan oleh individu.
NPM : 2217051110
Kelas : D
Prodi : Ilmu Komputer
Pembahasan membahas tentang sistem penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya menjunjung tinggi hukum demi keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur perilaku dan dapat ditegakkan dengan sanksi, sementara penegakan hukum melibatkan upaya pemerintah dan otoritas untuk menjamin keadilan dan ketertiban menggunakan berbagai alat kekuasaan negara, termasuk hukum, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara.
Pembahasan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan dalam aplikasi dan penegakan hukum. Pembahasan mengutip Pasal 27 Konstitusi Indonesia, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki status dan hak yang sama di bawah hukum dan harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tanpa kecuali.
Pembahasan juga menyoroti makna yang lebih luas dari penegakan hukum, yang mencakup baik aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Pembahasan membedakan antara aturan hukum formal dan konsep keadilan yang lebih luas, yang penting untuk sistem hukum yang adil dan benar. Pembahasan menunjukkan bahwa "aturan hukum yang adil" lebih diutamakan daripada sistem "aturan oleh hukum" di mana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan oleh individu.
Nama: Fara Alif Lailla
NPM: 2217051153
Kelas: D
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Dari jurnal yang berjudul PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA tersebut yang membahas mengenai perjuangan komunitas Tionghoa di Indonesia selama Orde Baru untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan hak politik yang dilindungi oleh undang-undang. Kesamaan dalam pandangan hukum dan pemerintahan membuktikan bahwa komunitas Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Penegakan hukum memiliki sifat preventif dan represif untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
jurnal tersebut juga membahas masalah penegakan hukum di Indonesia yang masih serius dan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Presiden Jokowi menempatkan kebijakan pada bidang hukum sebagai prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Meskipun demikian, reformasi hukum yang telah dilakukan belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti dengan masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan pungutan liar. Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara. Proses penegakan hukum juga sering dipertanyakan oleh pencari keadilan, yang menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah agar kewibawaan negara mendapat harkat dan martabatnya. Sebagai negara yang menjamin dan melindungi seluruh warga negara, Indonesia harus memperbaiki sistem penegakan hukum agar hak-hak warga negara dapat terjamin sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM: 2217051153
Kelas: D
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Dari jurnal yang berjudul PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA tersebut yang membahas mengenai perjuangan komunitas Tionghoa di Indonesia selama Orde Baru untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan hak politik yang dilindungi oleh undang-undang. Kesamaan dalam pandangan hukum dan pemerintahan membuktikan bahwa komunitas Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Penegakan hukum memiliki sifat preventif dan represif untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
jurnal tersebut juga membahas masalah penegakan hukum di Indonesia yang masih serius dan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Presiden Jokowi menempatkan kebijakan pada bidang hukum sebagai prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Meskipun demikian, reformasi hukum yang telah dilakukan belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti dengan masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan pungutan liar. Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara. Proses penegakan hukum juga sering dipertanyakan oleh pencari keadilan, yang menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah agar kewibawaan negara mendapat harkat dan martabatnya. Sebagai negara yang menjamin dan melindungi seluruh warga negara, Indonesia harus memperbaiki sistem penegakan hukum agar hak-hak warga negara dapat terjamin sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Afina Zahra Choirunnisa
NPM : 2217051025
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis yang saya dapatkan dari jurnal adalah Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.
Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2217051025
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis yang saya dapatkan dari jurnal adalah Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.
Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Rofif Ramadhan Khoirulloh Sowija
NPM : 2257051009
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Menurut analisis yang saya dapatkan setelah membaca jurnal tersebut ialah, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" ditulis oleh M. Husein Maruapey. Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya penegakan hukum sebagai bagian integral dalam perlindungan negara. Penegakan hukum yang baik dan efektif sangatlah penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Dalam hal ini, negara perlu melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negaranya.
Selain itu, perlindungan negara juga melibatkan upaya dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dalam setiap kasus yang terjadi. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi kunci dalam menciptakan system hukum yang efektif. Oleh karena itu, negara perlu selalu berkomitmen dalam menjaga penegakan hukum yang baik dan efektif untuk mewujudkan perlindungan negara yang optimal bagi warga negaranya. Dalam hal ini, peran semua pihak sangatlah penting dalam membangun sistem hukum yang efektif dan adil.
NPM : 2257051009
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Menurut analisis yang saya dapatkan setelah membaca jurnal tersebut ialah, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" ditulis oleh M. Husein Maruapey. Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya penegakan hukum sebagai bagian integral dalam perlindungan negara. Penegakan hukum yang baik dan efektif sangatlah penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Dalam hal ini, negara perlu melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negaranya.
Selain itu, perlindungan negara juga melibatkan upaya dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dalam setiap kasus yang terjadi. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi kunci dalam menciptakan system hukum yang efektif. Oleh karena itu, negara perlu selalu berkomitmen dalam menjaga penegakan hukum yang baik dan efektif untuk mewujudkan perlindungan negara yang optimal bagi warga negaranya. Dalam hal ini, peran semua pihak sangatlah penting dalam membangun sistem hukum yang efektif dan adil.
NAMA : DETA SARI ASLINA
NPM : 2217051117
JURUSAN : S1 ILMU KOMPUTER
Berdasarkan jurnal dengan judul PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ) tersebut dapat kita analisis bahwa Kasus penistaan agama oleh Patahana, Gubernur DKI Jakarta, adalah isu yang memicu kontroversi dan membutuhkan penegakan hukum serta perlindungan negara yang tegas. Analisis kritis terhadap kasus ini mengungkapkan beberapa kesimpulan penting.
Pertama, penistaan agama merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta mengancam kerukunan dan stabilitas sosial. Penistaan agama tidak boleh dianggap sepele dan harus ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
NPM : 2217051117
JURUSAN : S1 ILMU KOMPUTER
Berdasarkan jurnal dengan judul PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ) tersebut dapat kita analisis bahwa Kasus penistaan agama oleh Patahana, Gubernur DKI Jakarta, adalah isu yang memicu kontroversi dan membutuhkan penegakan hukum serta perlindungan negara yang tegas. Analisis kritis terhadap kasus ini mengungkapkan beberapa kesimpulan penting.
Pertama, penistaan agama merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta mengancam kerukunan dan stabilitas sosial. Penistaan agama tidak boleh dianggap sepele dan harus ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dengan begitu penegakan hukum harus dilakukan dengan proses yang transparan, akuntabel, dan independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, serta tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi. Proses peradilan yang adil akan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menjaga keadilan dalam penanganan kasus ini. Dimana kasus penistaan agama ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.
Secara keseluruhan, penegakan hukum dan perlindungan negara terhadap kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta harus dilakukan dengan ketegasan dan keadilan. Tindakan ini akan menunjukkan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan beragama, dan persatuan dalam keragaman di Indonesia.
Secara keseluruhan, penegakan hukum dan perlindungan negara terhadap kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta harus dilakukan dengan ketegasan dan keadilan. Tindakan ini akan menunjukkan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan beragama, dan persatuan dalam keragaman di Indonesia.
Nama: Zainab Aqilah
NPM: 2217051149
Kelas: D
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Dalam analisis artikel yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA". penulis kemungkinan besar menyelidiki bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok memiliki implikasi terhadap perlindungan negara. Analisis tersebut mungkin melibatkan evaluasi terhadap respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kasus ini, termasuk tindakan hukum yang diambil dan keberhasilan atau kegagalan dalam memastikan keadilan.
Analisis saya, penulis juga mungkin mempertimbangkan aspek hukum, seperti pertanyaan apakah proses hukum dalam kasus ini dilakukan dengan adil dan transparan, serta apakah ada pertimbangan politik atau faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum. Selain itu, analisis mungkin juga melibatkan pertimbangan terhadap respons masyarakat dan dampaknya terhadap keberlanjutan negara hukum.
penulis menyoroti pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menangani kasus penistaan agama. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas untuk memastikan bahwa pelaku penistaan agama bertanggung jawab atas tindakannya. Perlindungan negara terhadap kebebasan beragama juga harus dijaga, sehingga semua warga negara merasa aman dan dihormati dalam menjalankan keyakinan agama mereka. Analisis yang lebih mendalam tentang proses hukum dan upaya penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi tambahan yang berharga. Misalnya, apakah gubernur tersebut telah dijerat hukum dan apakah terdapat upaya konkret dalam mencegah tindakan serupa di masa depan.
Dalam konteks kasus ini, kepentingan utama harus tetap berfokus pada penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pihak berwenang harus menjalankan proses hukum yang transparan dan objektif, tanpa intervensi politik yang tidak sesuai. Langkah-langkah yang diambil harus memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran penistaan agama tidak akan ditoleransi dan bahwa setiap pelaku akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dalam melakukan analisis kritis terhadap kasus ini, penting untuk melihat implikasi hukum, pertimbangan politik yang mungkin terlibat, serta upaya kolaboratif dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Hanya dengan mengedepankan prinsip keadilan, penegakan hukum yang tegas, dan dialog yang terbuka, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan beragama.
Nama : ALIYA ZALFA PUTRI
NPM : 2217051042
Kelas : D
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER
Menurut analisis yang saya dapatkan bahwasanya jurnal tersebut membahas penegakan hukum dan perlindungan negara memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum ini dapat bersifat preventif atau represif. Bersifat preventif berarti pemerintah lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan, sedangkan bersifat represif berarti pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok adalah contoh pemimpin yang tegas dan cocok untuk Jakarta karena dapat mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum harus menjadi panutan bagi masyarakat dan memiliki kemampuan berkomunikasi serta mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Negara memiliki peran penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum.
NAMA : NATALINE GLORYVHA SIANTURI
NPM : 2257051013
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Berdasarkan artikel yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" membahas tentang pentingnya penegakan hukum untuk melindungi negara dari kejahatan dan pelanggaran hukum yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. Artikel ini juga menyoroti peran penting hukum dalam menjaga hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum dan perlindungan negara telah menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, upaya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial juga terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan program-program pemerintah.
Namun, masih terdapat tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia, seperti korupsi, kekerasan, dan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan negara, serta memperkuat sistem hukum dan keamanan negara secara keseluruhan.
NAMA: M.RIFQI AL ARDABILI
NPM: 2217051128
KELAS: D
PRODI: Ilmu Komputer
Dalam jurnal yang saya baca, disebutkan bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia sangat serius dan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa ia tidak akan mencampuri persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga hukum lainnya. Namun, ia terus membentuk lembaga hukum untuk memangkas pungutan liar pada pelayanan publik. Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, angka kriminalitas, narkoba, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya masih tinggi.
Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah dan tidak jujur, menjadi penyebab utama tingginya korupsi dan masalah hukum lainnya. Selain itu, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah agar kewibawaan negara di mata rakyat terjaga. Negara harus menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, seperti yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM: 2217051128
KELAS: D
PRODI: Ilmu Komputer
Dalam jurnal yang saya baca, disebutkan bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia sangat serius dan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa ia tidak akan mencampuri persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga hukum lainnya. Namun, ia terus membentuk lembaga hukum untuk memangkas pungutan liar pada pelayanan publik. Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, angka kriminalitas, narkoba, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya masih tinggi.
Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah dan tidak jujur, menjadi penyebab utama tingginya korupsi dan masalah hukum lainnya. Selain itu, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah agar kewibawaan negara di mata rakyat terjaga. Negara harus menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, seperti yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Aldo Pratama
NPM : 2217051144
Kelas : D
Prodi:S1 Ilmu Komputer
Jurnal tersebut membahas masalah penegakkan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Jokowi telah mengambil beberapa kebijakan pada bidang hukum sebagai prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Meskipun Presiden tidak akan mencampuri dan mengintervensi masalah hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, dia terus membentuk lembaga hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang digadang-gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat.
NPM : 2217051144
Kelas : D
Prodi:S1 Ilmu Komputer
Jurnal tersebut membahas masalah penegakkan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Jokowi telah mengambil beberapa kebijakan pada bidang hukum sebagai prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Meskipun Presiden tidak akan mencampuri dan mengintervensi masalah hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, dia terus membentuk lembaga hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang digadang-gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat.
Tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menerpa bangsa ini menunjukkan bahwa reformasi hukum belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebab utama masalah tersebut adalah karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan. Oleh karena itu, proses penegakan hukum kian dipertanyakan oleh pencari keadilan dan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan negara di mata rakyat mendapat harkat dan martabatnya, bahwa negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NAMA : Wayan Santie Arif
NPM : 2257051031
KELAS : D
PRODI : Ilmu Komputer
Dari jurnal tersebut, dapat dilihat bahwa jurnal ini membahas kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta dengan mengutip berbagai sumber dan teori yang relevan dengan topik tersebut. Analisis kritis dalam jurnal ini mengacu pada konstitusi, hukum pidana, hukum internasional, dan teori tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama.
Jurnal ini menyimpulkan bahwa kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia dan kurangnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan beragama dan berpendapat. Selain itu, jurnal ini juga mengkritisi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti media massa dan aparat keamanan, yang dianggap tidak netral dan adil dalam menangani kasus ini.
Jurnal ini juga menyatakan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara dapat menjadi alat untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, jurnal ini menyimpulkan bahwa perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan negara di Indonesia agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat serta beragama.
NPM : 2257051031
KELAS : D
PRODI : Ilmu Komputer
Dari jurnal tersebut, dapat dilihat bahwa jurnal ini membahas kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta dengan mengutip berbagai sumber dan teori yang relevan dengan topik tersebut. Analisis kritis dalam jurnal ini mengacu pada konstitusi, hukum pidana, hukum internasional, dan teori tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama.
Jurnal ini menyimpulkan bahwa kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia dan kurangnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan beragama dan berpendapat. Selain itu, jurnal ini juga mengkritisi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti media massa dan aparat keamanan, yang dianggap tidak netral dan adil dalam menangani kasus ini.
Jurnal ini juga menyatakan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara dapat menjadi alat untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, jurnal ini menyimpulkan bahwa perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan negara di Indonesia agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat serta beragama.
Nama : Daffa Rizqan Fairuz
NPM : 2217051066
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Jurnal tersebut membahas tentang masalah penegakan hukum di Indonesia yang masih menjadi perhatian utama pemerintah Jokowi. Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri dan mengintervensi persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, namun dalam waktu yang bersamaan juga membentuk lembaga hukum baru dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dengan proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Namun, meskipun reformasi hukum telah digadang-gadang, masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Selain itu, proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah agar kewibawaan negara di mata rakyat dapat ditingkatkan.
Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa negara menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan dalam penegakan hukum perlu dilakukan agar negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam melindungi hak-hak warga negaranya.
Secara keseluruhan, jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dalam penegakan hukum, masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Reformasi hukum yang telah digadang-gadang belum memenuhi harapan masyarakat dan masih diperlukan upaya untuk membenahi sistem penegakan hukum agar negara dapat memenuhi fungsinya dalam melindungi hak-hak warga negaranya.
NPM : 2217051066
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Jurnal tersebut membahas tentang masalah penegakan hukum di Indonesia yang masih menjadi perhatian utama pemerintah Jokowi. Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri dan mengintervensi persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, namun dalam waktu yang bersamaan juga membentuk lembaga hukum baru dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dengan proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Namun, meskipun reformasi hukum telah digadang-gadang, masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Selain itu, proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah agar kewibawaan negara di mata rakyat dapat ditingkatkan.
Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa negara menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan dalam penegakan hukum perlu dilakukan agar negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam melindungi hak-hak warga negaranya.
Secara keseluruhan, jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dalam penegakan hukum, masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Reformasi hukum yang telah digadang-gadang belum memenuhi harapan masyarakat dan masih diperlukan upaya untuk membenahi sistem penegakan hukum agar negara dapat memenuhi fungsinya dalam melindungi hak-hak warga negaranya.
Nama : Jhon V Nababan
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Hal yang dapat saya analisis dari artikel yang berjudul PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA, penulis mengevaluasi bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok berimplikasi pada perlindungan negara, juga dapat mengevaluasi respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kasus ini, termasuk tindakan hukum yang diambil dan keberhasilan atau kegagalan dalam memastikan keadilan serta dapat mempertimbangkan aspek hukum seperti transparansi dan keadilan dalam proses hukum kasus ini serta apakah faktor politik mempengaruhi penegakan hukum.
Penting untuk menekankan keadilan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai kepentingan utama. Pihak berwenang harus menjalankan proses hukum yang adil, transparan, dan objektif tanpa campur tangan politik yang tidak pantas. Langkah-langkah yang diambil harus memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran penistaan agama tidak akan ditoleransi dan setiap pelaku akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyoroti implikasi hukum dan politik yang terlibat serta upaya kolaboratif dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, penegakan hukum yang tegas, dan dialog yang terbuka, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan beragama.
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Hal yang dapat saya analisis dari artikel yang berjudul PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA, penulis mengevaluasi bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok berimplikasi pada perlindungan negara, juga dapat mengevaluasi respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kasus ini, termasuk tindakan hukum yang diambil dan keberhasilan atau kegagalan dalam memastikan keadilan serta dapat mempertimbangkan aspek hukum seperti transparansi dan keadilan dalam proses hukum kasus ini serta apakah faktor politik mempengaruhi penegakan hukum.
Penting untuk menekankan keadilan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai kepentingan utama. Pihak berwenang harus menjalankan proses hukum yang adil, transparan, dan objektif tanpa campur tangan politik yang tidak pantas. Langkah-langkah yang diambil harus memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran penistaan agama tidak akan ditoleransi dan setiap pelaku akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyoroti implikasi hukum dan politik yang terlibat serta upaya kolaboratif dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, penegakan hukum yang tegas, dan dialog yang terbuka, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan beragama.
Nama : Fitria Az Zahra
NPM : 2217051052
Kelas : D
Prodi : Ilmu Komputer
Jurnal tersebut membahas tentang penegakan hukum dan perlindungan negara. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Dalam jurnal tersebut, Joseph Golstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 macam yakni otal enforcement, full enforcement, dan Actual enforcement. Terdapat beberapa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani.
Dalam pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" mengandung makna bahwa semua warga negara siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki kesamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Namun, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum) yang tentu menjadi PR utama negara kita ini.
NPM : 2217051052
Kelas : D
Prodi : Ilmu Komputer
Jurnal tersebut membahas tentang penegakan hukum dan perlindungan negara. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Dalam jurnal tersebut, Joseph Golstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 macam yakni otal enforcement, full enforcement, dan Actual enforcement. Terdapat beberapa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani.
Dalam pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" mengandung makna bahwa semua warga negara siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki kesamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Namun, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum) yang tentu menjadi PR utama negara kita ini.
Nama : Dela Sylviayani
NPM : 2217051048
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.
Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”.
Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2217051048
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.
Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”.
Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Ibnu Muhtar
NPM : 2217051140
Kelas : D
Prodi : Ilmu Komputer
Jurnal tersebut berjudul : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Dalam masalah penegakan hukum di Indonesia, Presiden Jokowi telah menetapkan bidang hukum sebagai prioritas utama. Walau tidak akan campur tangan dalam masalah hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, beliau terus membentuk lembaga hukum untuk mengatasi pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang dijanjikan hingga kini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Fokus utama dalam upaya penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kualitas dari para penegak hukum itu sendiri, bukan sekedar pada sistem hukum yang telah diterapkan. Kualitas para penegak hukum ini perlu diprioritaskan, karena mereka harus berfungsi sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara. Sebagai negara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di dalam sistem hukum.
Berdasarkan teks di atas, beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia adalah:
1. Meningkatkan kualitas penegak hukum: Peningkatan kualitas dan kapasitas para penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme serta etika kerja bagi para penegak hukum.
2. Memperkuat lembaga-lembaga hukum: Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik serta memberantas pungutan liar.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mencegah dan mengungkap kasus pelanggaran hukum. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli hukum dan memberikan pelatihan dan bantuan dalam memperkuat kemampuan mereka.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.
Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
NPM : 2217051140
Kelas : D
Prodi : Ilmu Komputer
Jurnal tersebut berjudul : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Dalam masalah penegakan hukum di Indonesia, Presiden Jokowi telah menetapkan bidang hukum sebagai prioritas utama. Walau tidak akan campur tangan dalam masalah hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, beliau terus membentuk lembaga hukum untuk mengatasi pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang dijanjikan hingga kini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Fokus utama dalam upaya penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kualitas dari para penegak hukum itu sendiri, bukan sekedar pada sistem hukum yang telah diterapkan. Kualitas para penegak hukum ini perlu diprioritaskan, karena mereka harus berfungsi sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara. Sebagai negara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di dalam sistem hukum.
Berdasarkan teks di atas, beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia adalah:
1. Meningkatkan kualitas penegak hukum: Peningkatan kualitas dan kapasitas para penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme serta etika kerja bagi para penegak hukum.
2. Memperkuat lembaga-lembaga hukum: Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik serta memberantas pungutan liar.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mencegah dan mengungkap kasus pelanggaran hukum. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli hukum dan memberikan pelatihan dan bantuan dalam memperkuat kemampuan mereka.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.
Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Nama:Andika Fikri Azhari
NPM:2257051005
Kelas:D
Jurusan:Ilmu Komputer
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
( Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
dari judul artikel jurnal diatas membahas tentang Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terkenal dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan keras. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Meskipun demostrasi yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 berakhir dengan damai, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada segelintir pihak yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya, sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah penting bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga tatanan hukum yang ada.
konflik yang terjadi di Jakarta yang disebabkan oleh tindakan Ahok saat menjabat sebagai wakil gubernur yang memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan ceplas ceplos dalam berbicara . Konflik ini melibatkan beberapa ormas, seperti FPI dan masyarakat Betawi yang menolak Ahok karena dianggap tidak beragama Islam dan dari keturunan Tionghoa serta sering menggunakan kata-kata kasar. Konflik ini terus berlanjut hingga Ahok dituduh menistakan agama dan diadakan sidang terbuka terbatas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.konflik ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan sensitivitas dalam masyarakat Indonesia terkait agama dan etnis. Konflik semacam ini harus diatasi dengan baik agar tidak memicu kekerasan dan mengancam stabilitas sosial dan politik.Meskipun kasus ini muncul ditengah tengah pilkada DKI JAKARTA,Saat itu ahok berpasangan dengan djarot.
Dalam kasus tersebut menurut saya hukum harus tetap dijalankan oleh Penegak hukum tentang kasus penistaan agama karena sudah tercantum dalam peraturan undang undang tentang penistaan agama,walaupun pak ahok tidak bermaksud untuk menistakan agama islam,hal ini merupakan perbedaan pandangan tetapi hukum tetap berjalan karena banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi pada saat itu agar kondisi stabilitas negara tetap kondusif.
NPM:2257051005
Kelas:D
Jurusan:Ilmu Komputer
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
( Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
dari judul artikel jurnal diatas membahas tentang Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terkenal dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan keras. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Meskipun demostrasi yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 berakhir dengan damai, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada segelintir pihak yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya, sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah penting bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga tatanan hukum yang ada.
konflik yang terjadi di Jakarta yang disebabkan oleh tindakan Ahok saat menjabat sebagai wakil gubernur yang memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan ceplas ceplos dalam berbicara . Konflik ini melibatkan beberapa ormas, seperti FPI dan masyarakat Betawi yang menolak Ahok karena dianggap tidak beragama Islam dan dari keturunan Tionghoa serta sering menggunakan kata-kata kasar. Konflik ini terus berlanjut hingga Ahok dituduh menistakan agama dan diadakan sidang terbuka terbatas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.konflik ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan sensitivitas dalam masyarakat Indonesia terkait agama dan etnis. Konflik semacam ini harus diatasi dengan baik agar tidak memicu kekerasan dan mengancam stabilitas sosial dan politik.Meskipun kasus ini muncul ditengah tengah pilkada DKI JAKARTA,Saat itu ahok berpasangan dengan djarot.
Dalam kasus tersebut menurut saya hukum harus tetap dijalankan oleh Penegak hukum tentang kasus penistaan agama karena sudah tercantum dalam peraturan undang undang tentang penistaan agama,walaupun pak ahok tidak bermaksud untuk menistakan agama islam,hal ini merupakan perbedaan pandangan tetapi hukum tetap berjalan karena banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi pada saat itu agar kondisi stabilitas negara tetap kondusif.
Nama : Ayu Fibri Suryanti
NPM : 2217051013
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
berdasarkan jurnal tersebut dapat di pahami bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius. Meskipun dalam hukum terdapat prinsip persamaan yang berlaku bagi semua penduduk Indonesia, tidak mudah untuk menyingkirkan diskriminasi di mata hukum. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu segi hukumnya. Secara luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan dengan adil, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan dan dengan mendengarkan keluhan masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis.
Penegakan hukum dilakukan untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai perangkat atau alat kekuasaan negara, seperti undang-undang, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Kepastian hukum adalah hal penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, penegakan hukum bukan hanya tentang penerapan aturan hukum formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Masyarakat berharap adanya perlindungan yang adil terhadap tindakan sewenang-wenang dan manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Pemerintahan yang berlandaskan pada hukum (the rule of law) harus dilakukan dengan integritas dan memenuhi harapan masyarakat agar tercipta kepercayaan yang kuat terhadap lembaga hukum.
NPM : 2217051013
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
berdasarkan jurnal tersebut dapat di pahami bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius. Meskipun dalam hukum terdapat prinsip persamaan yang berlaku bagi semua penduduk Indonesia, tidak mudah untuk menyingkirkan diskriminasi di mata hukum. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu segi hukumnya. Secara luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan dengan adil, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan dan dengan mendengarkan keluhan masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis.
Penegakan hukum dilakukan untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai perangkat atau alat kekuasaan negara, seperti undang-undang, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Kepastian hukum adalah hal penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, penegakan hukum bukan hanya tentang penerapan aturan hukum formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Masyarakat berharap adanya perlindungan yang adil terhadap tindakan sewenang-wenang dan manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Pemerintahan yang berlandaskan pada hukum (the rule of law) harus dilakukan dengan integritas dan memenuhi harapan masyarakat agar tercipta kepercayaan yang kuat terhadap lembaga hukum.
Nama: Robby Hidayat
NPM: 2217051053
Kelas: D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Menurut analisis saya erdasarkan Jurnal Berjudul “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey dapat saya analisis sebagai berikut :
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal penting yang harus dijaga di Indonesia. Kedua hal ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang besar pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, Indonesia menghadapi berbagai masalah, termasuk sistem peradilan yang lamban dan korupsi yang merajalela. Korupsi di Indonesia menjadi masalah serius dan merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, tindakan kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan narkoba juga menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan menindak tegas pelaku kejahatan. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum dan yudisial, serta penguatan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Namun, di sisi lain, perlindungan negara juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada tindakan intoleransi atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk masyarakat yang merasa tersinggung oleh tindakan Patahana. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan ketertiban tetap terjaga dan tidak ada yang merasa terdiskriminasi karena agama, ras, atau etnis mereka.
Secara keseluruhan, jurnal tersebut memberikan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menghadapi kasus penistaan agama oleh pejabat publik. Penulis menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan agama serta pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, jurnal tersebut dapat menjadi sumber referensi yang penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu hukum dan perlindungan negara.
NPM: 2217051053
Kelas: D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Menurut analisis saya erdasarkan Jurnal Berjudul “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey dapat saya analisis sebagai berikut :
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal penting yang harus dijaga di Indonesia. Kedua hal ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang besar pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, Indonesia menghadapi berbagai masalah, termasuk sistem peradilan yang lamban dan korupsi yang merajalela. Korupsi di Indonesia menjadi masalah serius dan merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, tindakan kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan narkoba juga menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan menindak tegas pelaku kejahatan. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum dan yudisial, serta penguatan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Namun, di sisi lain, perlindungan negara juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada tindakan intoleransi atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk masyarakat yang merasa tersinggung oleh tindakan Patahana. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan ketertiban tetap terjaga dan tidak ada yang merasa terdiskriminasi karena agama, ras, atau etnis mereka.
Secara keseluruhan, jurnal tersebut memberikan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menghadapi kasus penistaan agama oleh pejabat publik. Penulis menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan agama serta pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, jurnal tersebut dapat menjadi sumber referensi yang penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu hukum dan perlindungan negara.
Nama : Naura Salsabila
NPM : 2217051079
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi masalah serius. Hal ini terlihat dari angka kejahatan yang masih tinggi, seperti narkoba, korupsi, dan asusila. Salah satu penyebab utama dari hal ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta birokrasi yang tidak amanah dan kurang jujur dalam menjalankan tugasnya. Sebagai upaya untuk memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia, Presiden Jokowi telah memprioritaskan kebijakan pada bidang hukum. Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, namun masih perlu adanya peningkatan dalam kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum.
NPM : 2217051079
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi masalah serius. Hal ini terlihat dari angka kejahatan yang masih tinggi, seperti narkoba, korupsi, dan asusila. Salah satu penyebab utama dari hal ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta birokrasi yang tidak amanah dan kurang jujur dalam menjalankan tugasnya. Sebagai upaya untuk memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia, Presiden Jokowi telah memprioritaskan kebijakan pada bidang hukum. Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, namun masih perlu adanya peningkatan dalam kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum.
Penegakan hukum bertujuan untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara seperti undang-undang, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Selain itu, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan pemerintah, sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dalam hukum. Negara harus berkomitmen untuk menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan bagi seluruh warga negaranya, dan memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak setiap warga negara sesuai dengan status dan fungsi yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Pemerintah memiliki peran penting dalam membenahi proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan, pemerintah harus meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga kewibawaan negara di mata rakyat. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak setiap warga negara sesuai dengan status dan fungsi dari negara yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NAMA : SEPTIA ROSALIA
NPM : 2257051018
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Di lain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.
Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Di lain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya.
NPM : 2257051018
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Di lain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.
Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Di lain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya.
Nama : Nadya Maharani
NPM : 2217051095
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Jurnal tersebut membahas tentang sistem penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya menjunjung tinggi hukum demi keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur perilaku dan dapat ditegakkan dengan sanksi. Sementara itu, penegakan hukum melibatkan upaya pemerintah dan otoritas untuk menjamin keadilan dan ketertiban menggunakan berbagai alat kekuasaan negara, termasuk hukum, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Pentingnya kepastian hukum juga ditekankan dalam pembahasan ini, untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan dalam aplikasi dan penegakan hukum.
Jurnal tersebut menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan bahwa ia tidak akan mencampuri dan mengintervensi persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang telah digagas hingga saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa Indonesia. Karakter masyarakat terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan negara di mata rakyat dapat mendapat harkat dan martabatnya. Negara harus menjamin dan melindungi seluruh warga negaranya. Negara juga harus menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah dalam mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia, namun masih banyak kendala yang harus diatasi, seperti korupsi, kriminalitas, dan perilaku tidak amanah dan tidak jujur dari aparat penegak hukum dan birokrasi. Perlu adanya reformasi sistem hukum yang lebih komprehensif dan efektif, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang hukum dan kepolisian. Diperlukan juga peningkatan kesadaran hukum dan moralitas masyarakat serta penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa sistem penegakan hukum berjalan dengan baik dan adil.
Secara keseluruhan, penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dan memerlukan upaya dan perhatian yang serius dari pemerintah dan seluruh masyarakat. Keberhasilan dalam penegakan hukum dapat memperkuat dan mempertahankan kestabilan dan keamanan dalam masyarakat serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.
NPM : 2217051095
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Jurnal tersebut membahas tentang sistem penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya menjunjung tinggi hukum demi keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur perilaku dan dapat ditegakkan dengan sanksi. Sementara itu, penegakan hukum melibatkan upaya pemerintah dan otoritas untuk menjamin keadilan dan ketertiban menggunakan berbagai alat kekuasaan negara, termasuk hukum, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Pentingnya kepastian hukum juga ditekankan dalam pembahasan ini, untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan dalam aplikasi dan penegakan hukum.
Jurnal tersebut menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan bahwa ia tidak akan mencampuri dan mengintervensi persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang telah digagas hingga saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa Indonesia. Karakter masyarakat terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan negara di mata rakyat dapat mendapat harkat dan martabatnya. Negara harus menjamin dan melindungi seluruh warga negaranya. Negara juga harus menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah dalam mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia, namun masih banyak kendala yang harus diatasi, seperti korupsi, kriminalitas, dan perilaku tidak amanah dan tidak jujur dari aparat penegak hukum dan birokrasi. Perlu adanya reformasi sistem hukum yang lebih komprehensif dan efektif, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang hukum dan kepolisian. Diperlukan juga peningkatan kesadaran hukum dan moralitas masyarakat serta penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa sistem penegakan hukum berjalan dengan baik dan adil.
Secara keseluruhan, penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dan memerlukan upaya dan perhatian yang serius dari pemerintah dan seluruh masyarakat. Keberhasilan dalam penegakan hukum dapat memperkuat dan mempertahankan kestabilan dan keamanan dalam masyarakat serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.
Nama : Cakrawangsa Veda Alkautsar
NPM : 2217051004
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Pemerintah terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia
Penegakan hukum perlu dilakukan agar muncul ketertiban dalam masyarakat serta tercapainya rasa keadilan di tengah tengah masyarakat. Negara menggunakan alat kekuasaan seperti undang undang dan aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum, tidak boleh adanya diskriminasi terhadap warga negara. Negara harus bisa menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya serta dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga negara
Dalam menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan dibutuhkan peningkatan kualitas dari para aparat penegak hukum dan memberikan sanksi yang keras kepada para pelanggar hukum di indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga wibawa negara di mata masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan jaminan hak setiap warga negara sesuai dengan Konstitusi Negara
NPM : 2217051004
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Pemerintah terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia
Penegakan hukum perlu dilakukan agar muncul ketertiban dalam masyarakat serta tercapainya rasa keadilan di tengah tengah masyarakat. Negara menggunakan alat kekuasaan seperti undang undang dan aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum, tidak boleh adanya diskriminasi terhadap warga negara. Negara harus bisa menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya serta dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga negara
Dalam menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan dibutuhkan peningkatan kualitas dari para aparat penegak hukum dan memberikan sanksi yang keras kepada para pelanggar hukum di indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga wibawa negara di mata masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan jaminan hak setiap warga negara sesuai dengan Konstitusi Negara
NAMA: Muhammad Hafizh Taufiqurrohman
NPM: 2217051093
KELAS: D
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis saya terhadap jurnal tersebut adalah
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insiyur geologi) pada tahun 1989, Basuki pulang kampung–menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah. Bermodal keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (paham Kong Hu Cu), dan keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, serta rasa frustasi yang mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003. Pertama-tama ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir.
Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Setelah itu ia menjadi anggota DPRD. Selama di DPRD ia berhasil menunjukan integritasnya dengan menolak ikut dalam praktik KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif, dan dikenal masyarakat karena ia satusatunya anggota DPRD yang berani dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka sementara anggota DPRD lain lebih sering “mangkir”. Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati. Tahun 2005 Maju sebagai calon Bupati Belitung Timur dengan tetap mempertahankan cara kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani rakyat secara langsung. Melalui kampanye seperti itulah Ahok terpilih menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
NPM: 2217051093
KELAS: D
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Analisis saya terhadap jurnal tersebut adalah
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insiyur geologi) pada tahun 1989, Basuki pulang kampung–menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah. Bermodal keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (paham Kong Hu Cu), dan keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, serta rasa frustasi yang mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003. Pertama-tama ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir.
Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Setelah itu ia menjadi anggota DPRD. Selama di DPRD ia berhasil menunjukan integritasnya dengan menolak ikut dalam praktik KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif, dan dikenal masyarakat karena ia satusatunya anggota DPRD yang berani dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka sementara anggota DPRD lain lebih sering “mangkir”. Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati. Tahun 2005 Maju sebagai calon Bupati Belitung Timur dengan tetap mempertahankan cara kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani rakyat secara langsung. Melalui kampanye seperti itulah Ahok terpilih menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
NAMA : PRADYA HENING PERTIWI
NPM : 2217051005
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna hari Jumat
(04/11/15) memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur,Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak
becus. Para pendukungnya percaya dia bisa menggoyahkan birokrasi yang tidak efisien.Meskipun banyak yang meragukan tokoh nonMuslim ini ketika ia terpilih sebagai wakil gubernur pada tahun 2012, gaya tangguh Ahok dan kampanyenya dalam mengusung transparansi di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, telah membantunya memenangkan dukungan publik yang kuat.
Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum
berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya.Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.
Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya.
Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan
liar yang kian menerpa bangsa ini.
NPM : 2217051005
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna hari Jumat
(04/11/15) memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur,Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak
becus. Para pendukungnya percaya dia bisa menggoyahkan birokrasi yang tidak efisien.Meskipun banyak yang meragukan tokoh nonMuslim ini ketika ia terpilih sebagai wakil gubernur pada tahun 2012, gaya tangguh Ahok dan kampanyenya dalam mengusung transparansi di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, telah membantunya memenangkan dukungan publik yang kuat.
Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum
berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya.Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.
Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya.
Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan
liar yang kian menerpa bangsa ini.
NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN
NPM : 2217051137
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di sebuah negara. Sistem hukum yang efektif dan efisien membutuhkan penegak hukum yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta adanya sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung penegakan hukum.
Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Sebagai pemimpin, tugas seorang gubernur atau pejabat publik lainnya bukan hanya untuk menyelesaikan masalah di wilayahnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan warga negara dijaga dan dilindungi. Dalam hal ini, Ahok sebagai contoh pemimpin yang tegas dan berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan di Jakarta.
Namun, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang adalah kualitas manusia yang menjalankan hukum, termasuk penegak hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas penegak hukum, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme, serta penegakan disiplin terhadap pelanggaran etika dan aturan yang ada.
Kembali kepada kasus penistaan agama oleh Ahok, penegakan hukum dan perlindungan negara harus dijalankan secara transparan dan objektif, tanpa adanya intervensi politik yang tidak sesuai. Kita semua harus menempatkan keadilan dan kebebasan beragama sebagai prioritas utama dalam menjaga harmoni dan kemajuan masyarakat.Peneliti CSIS, Arya Fernandes, menilai keunggulan kepemimpinan Ahok adalah transparansi dalam anggaran publik dan kinerja, penempatan berdasarkan meritokrasi, penataan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik.
Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang kondisi hukum di Indonesia dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut.Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan pungutan liar masih tinggi, menunjukkan bahwa reformasi hukum tersebut belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
NPM : 2217051137
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di sebuah negara. Sistem hukum yang efektif dan efisien membutuhkan penegak hukum yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta adanya sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung penegakan hukum.
Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Sebagai pemimpin, tugas seorang gubernur atau pejabat publik lainnya bukan hanya untuk menyelesaikan masalah di wilayahnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan warga negara dijaga dan dilindungi. Dalam hal ini, Ahok sebagai contoh pemimpin yang tegas dan berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan di Jakarta.
Namun, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang adalah kualitas manusia yang menjalankan hukum, termasuk penegak hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas penegak hukum, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme, serta penegakan disiplin terhadap pelanggaran etika dan aturan yang ada.
Kembali kepada kasus penistaan agama oleh Ahok, penegakan hukum dan perlindungan negara harus dijalankan secara transparan dan objektif, tanpa adanya intervensi politik yang tidak sesuai. Kita semua harus menempatkan keadilan dan kebebasan beragama sebagai prioritas utama dalam menjaga harmoni dan kemajuan masyarakat.Peneliti CSIS, Arya Fernandes, menilai keunggulan kepemimpinan Ahok adalah transparansi dalam anggaran publik dan kinerja, penempatan berdasarkan meritokrasi, penataan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik.
Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang kondisi hukum di Indonesia dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut.Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan pungutan liar masih tinggi, menunjukkan bahwa reformasi hukum tersebut belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
NAMA : BERLI ANTA ATRIZKI
NPM : 2217051076
KELAS : D
PRODI : ILMU KOMPUTER
Analisis saya terhadap jurnal tersebut adalah masalah penegakan hukum di Indonesia masih menjadi masalah serius yang memerlukan upaya yang lebih besar untuk ditingkatkan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan lembaga hukum dan memangkas pungutan liar, namun masih terdapat berbagai masalah seperti tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, dan pungutan liar. Karakter masyarakat dan aparat penegak hukum yang tidak amanah serta proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kewibawaan negara di mata rakyat dan memenuhi hak-hak setiap warga negara seperti yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2217051076
KELAS : D
PRODI : ILMU KOMPUTER
Analisis saya terhadap jurnal tersebut adalah masalah penegakan hukum di Indonesia masih menjadi masalah serius yang memerlukan upaya yang lebih besar untuk ditingkatkan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan lembaga hukum dan memangkas pungutan liar, namun masih terdapat berbagai masalah seperti tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, dan pungutan liar. Karakter masyarakat dan aparat penegak hukum yang tidak amanah serta proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kewibawaan negara di mata rakyat dan memenuhi hak-hak setiap warga negara seperti yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Enggal Bima Sakti
NPM : 2217051032
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis terhadap artikel "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA" yang membahas kasus penistaan agama oleh Ahok, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara adalah hal yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Dalam kasus Ahok, penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan tegas, tanpa adanya pertimbangan politik atau faktor lain yang mempengaruhi keputusan hukum.
Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Namun, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.
Perlindungan negara terhadap kebebasan beragama juga harus dijaga, sehingga semua warga negara merasa aman dan dihormati dalam menjalankan keyakinan agama mereka. Negara memiliki peran penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara.
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum.
Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Namun, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.
Perlindungan negara terhadap kebebasan beragama juga harus dijaga, sehingga semua warga negara merasa aman dan dihormati dalam menjalankan keyakinan agama mereka. Negara memiliki peran penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara.
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum.
Nama : Nicholas Vitto Adrianto
NPM : 2217051024
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Berdasarkan jurnal tersebut, artikel ini bertujuk kepada penegakan hukum dan perlindungan negara yang dikatakan kurang kondusif. Dalam hal itu, diberi contoh kasus yaitu Ahok yang merupakan mantan gubernur Jakarta. Sebagai pemimpin, kita akan memiliki pertanggung jawaban yang lebih berat dari pada sebelumnya. Dalam hal ini, Ahok yang pada saat itu merupakan gubernur Jakarta, dan juga mantan wakil gubernur Jakarta dengan Jokowi sebagai gubernur. Dalam jabatannya, Ahok memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan anti-KKN, sehingga tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok masih dibilang tinggi.
Namun, pada tahun 2016, muncullah berbagai polemik. Dalam masa pemerintahannya, gaya pemerintahan Ahok mulai menangkap respon yang negatif juga. Gaya pemerintahannya yang langsung ke titik acuannya akan menghasilkan sistem kerja yang lebih baik, tetapi juga buruk untuk demokrasi Indonesia yang ada sistem toleransi
yang kental. Berbagai permasalahan yang dilakukan oleh Ahok menangkap perhatian kaum Islam (Front Pembela Islam), yang mengganggap ia telah melakukan penistaan Al'Quran. Selain itu, menjadi pemimpin dari kaum minoritas itu sulit karena Seorang minoritas akan mudah ditargetkan oleh mayoritas, dan hal ini muncul dalam Ahok yang merupakan seorang non-Islam dan berasal dari kaum Tionghoa. Maka FPI dengan dukungan dari masyarakat Betawi, beberapa fraksi DPRD, dan beberapa pihak lain menuntut Ahok untuk mundur dari jabatan gubernur.
Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam hal itu, penegakan hukum adalah usaha pemerintah untuk menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat dengan alat-alat kekuasaan negara. Tetapi, penegakan hukum tidak dijalankan dengan lancar, apabila dikaitkan dengan kasus Ahok. Polri mengumumkan bahwa Ahok tersangka dalam penistaan AlQuran. Mengapa? Karena penegak hukum yang semakin lemah kualitasnya dalam penegakkan hukum. Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi, seperti kurangnya transparansi, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, dan sebagainya.
NPM : 2217051024
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Berdasarkan jurnal tersebut, artikel ini bertujuk kepada penegakan hukum dan perlindungan negara yang dikatakan kurang kondusif. Dalam hal itu, diberi contoh kasus yaitu Ahok yang merupakan mantan gubernur Jakarta. Sebagai pemimpin, kita akan memiliki pertanggung jawaban yang lebih berat dari pada sebelumnya. Dalam hal ini, Ahok yang pada saat itu merupakan gubernur Jakarta, dan juga mantan wakil gubernur Jakarta dengan Jokowi sebagai gubernur. Dalam jabatannya, Ahok memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan anti-KKN, sehingga tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok masih dibilang tinggi.
Namun, pada tahun 2016, muncullah berbagai polemik. Dalam masa pemerintahannya, gaya pemerintahan Ahok mulai menangkap respon yang negatif juga. Gaya pemerintahannya yang langsung ke titik acuannya akan menghasilkan sistem kerja yang lebih baik, tetapi juga buruk untuk demokrasi Indonesia yang ada sistem toleransi
yang kental. Berbagai permasalahan yang dilakukan oleh Ahok menangkap perhatian kaum Islam (Front Pembela Islam), yang mengganggap ia telah melakukan penistaan Al'Quran. Selain itu, menjadi pemimpin dari kaum minoritas itu sulit karena Seorang minoritas akan mudah ditargetkan oleh mayoritas, dan hal ini muncul dalam Ahok yang merupakan seorang non-Islam dan berasal dari kaum Tionghoa. Maka FPI dengan dukungan dari masyarakat Betawi, beberapa fraksi DPRD, dan beberapa pihak lain menuntut Ahok untuk mundur dari jabatan gubernur.
Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam hal itu, penegakan hukum adalah usaha pemerintah untuk menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat dengan alat-alat kekuasaan negara. Tetapi, penegakan hukum tidak dijalankan dengan lancar, apabila dikaitkan dengan kasus Ahok. Polri mengumumkan bahwa Ahok tersangka dalam penistaan AlQuran. Mengapa? Karena penegak hukum yang semakin lemah kualitasnya dalam penegakkan hukum. Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi, seperti kurangnya transparansi, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, dan sebagainya.
Nama : M. Febri Ardiyan Saputra
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
penegakan hukum yang kuat dan efektif penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara. Penegakan hukum yang baik memastikan bahwa pelanggaran hukum ditindak secara adil dan proporsional, serta mencegah terjadinya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Perlindungan negara, di sisi lain, mengacu pada upaya untuk melindungi keutuhan, kedaulatan, dan kepentingan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Ini termasuk melindungi negara dari tindakan terorisme, kejahatan lintas negara, perang, dan ancaman lainnya terhadap keamanan nasional.
Kombinasi penegakan hukum yang kuat dan perlindungan negara yang efektif menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan berkeadilan bagi warga negara. Ini juga penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah, serta mempromosikan kehidupan yang damai dan harmonis di dalam negara.
Dalam kesimpulannya, penegakan hukum dan perlindungan negara saling terkait dan saling mendukung. Keduanya merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di suatu negara, serta memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan warga negara dilindungi secara efektif.
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
penegakan hukum yang kuat dan efektif penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara. Penegakan hukum yang baik memastikan bahwa pelanggaran hukum ditindak secara adil dan proporsional, serta mencegah terjadinya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Perlindungan negara, di sisi lain, mengacu pada upaya untuk melindungi keutuhan, kedaulatan, dan kepentingan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Ini termasuk melindungi negara dari tindakan terorisme, kejahatan lintas negara, perang, dan ancaman lainnya terhadap keamanan nasional.
Kombinasi penegakan hukum yang kuat dan perlindungan negara yang efektif menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan berkeadilan bagi warga negara. Ini juga penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah, serta mempromosikan kehidupan yang damai dan harmonis di dalam negara.
Dalam kesimpulannya, penegakan hukum dan perlindungan negara saling terkait dan saling mendukung. Keduanya merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di suatu negara, serta memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan warga negara dilindungi secara efektif.
Nama : Rio Arisandi
NPM : 2217051154
KELAS : D
Jurnal di atas menggambarkan perjuangan komunitas Tionghoa di Indonesia selama masa Orde Baru dan pencapaian mereka dalam mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, termasuk hak politik yang dilindungi oleh Undang-Undang. Salah satu contoh keberhasilan adalah terpilihnya Ahok, seorang tokoh Tionghoa, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok dikenal karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan kampanyenya dalam memperjuangkan transparansi di pemerintahan. Jurnal juga mencatat bahwa dalam era Orde Baru, perusahaan swasta menjadi ruang lingkup di mana komunitas Tionghoa menghadapi pembatasan yang lebih sedikit, dan banyak konglomerat Tionghoa terkenal berasal dari periode tersebut.
Kemudian jurnal di atas menguraikan dua teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, yaitu teori preventif dan represif. Jurnal mencatat bahwa perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta pembatasan-pembatasan yang berlaku bagi masyarakat dan pemerintah. Namun, belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hukum di Indonesia.
Jurnal di atas juga menjelaskan perjalanan hidup dan karier Basuki T Purnama, yang dikenal sebagai Ahok. Ia terkenal karena integritasnya dalam menolak praktik korupsi dan sering berinteraksi dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dianggap cocok untuk Jakarta. Kemampuannya dalam mengimplementasikan kebijakan dan mengatasi masalah di DKI Jakarta membuat warga DKI Jakarta memilihnya. Namun, ada harapan agar ketegasan Ahok tidak bercampur dengan arogansi atau perilaku otoriter.
Dan yang terakhir jurnal di atas menjelaskan bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia adalah masalah yang serius dan menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi. Pemerintah mengutamakan kebijakan dalam bidang hukum untuk memperkuat penegakan hukum. Presiden Jokowi menyatakan melalui media bahwa pemerintah tidak akan campur tangan atau melakukan intervensi dalam masalah hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar. Pemerintah Jokowi menyadari pentingnya memperkuat penegakan hukum melalui berbagai kebijakan, namun reformasi hukum yang lebih luas dan peningkatan integritas aparat penegak hukum dan birokrasi juga menjadi perhatian yang penting.
NPM : 2217051154
KELAS : D
Jurnal di atas menggambarkan perjuangan komunitas Tionghoa di Indonesia selama masa Orde Baru dan pencapaian mereka dalam mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, termasuk hak politik yang dilindungi oleh Undang-Undang. Salah satu contoh keberhasilan adalah terpilihnya Ahok, seorang tokoh Tionghoa, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok dikenal karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan kampanyenya dalam memperjuangkan transparansi di pemerintahan. Jurnal juga mencatat bahwa dalam era Orde Baru, perusahaan swasta menjadi ruang lingkup di mana komunitas Tionghoa menghadapi pembatasan yang lebih sedikit, dan banyak konglomerat Tionghoa terkenal berasal dari periode tersebut.
Kemudian jurnal di atas menguraikan dua teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, yaitu teori preventif dan represif. Jurnal mencatat bahwa perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta pembatasan-pembatasan yang berlaku bagi masyarakat dan pemerintah. Namun, belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hukum di Indonesia.
Jurnal di atas juga menjelaskan perjalanan hidup dan karier Basuki T Purnama, yang dikenal sebagai Ahok. Ia terkenal karena integritasnya dalam menolak praktik korupsi dan sering berinteraksi dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dianggap cocok untuk Jakarta. Kemampuannya dalam mengimplementasikan kebijakan dan mengatasi masalah di DKI Jakarta membuat warga DKI Jakarta memilihnya. Namun, ada harapan agar ketegasan Ahok tidak bercampur dengan arogansi atau perilaku otoriter.
Dan yang terakhir jurnal di atas menjelaskan bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia adalah masalah yang serius dan menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi. Pemerintah mengutamakan kebijakan dalam bidang hukum untuk memperkuat penegakan hukum. Presiden Jokowi menyatakan melalui media bahwa pemerintah tidak akan campur tangan atau melakukan intervensi dalam masalah hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar. Pemerintah Jokowi menyadari pentingnya memperkuat penegakan hukum melalui berbagai kebijakan, namun reformasi hukum yang lebih luas dan peningkatan integritas aparat penegak hukum dan birokrasi juga menjadi perhatian yang penting.
Nama : Kezia Natalia Wongkar
NPM : 2217051034
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Masalah penegakan hukum di Indonesia yang menjadi perhatian serius dari pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Meskipun Presiden Jokowi menyatakan tidak akan mencampuri persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, ia terus membentuk lembaga hukum untuk memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Reformasi hukum yang dilakukan hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti dengan masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar.
Salah satu penyebab utama tingginya korupsi dan permasalahan hukum lainnya adalah karakter masyarakat terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan. Proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Tujuannya agar kewibawaan negara di mata rakyat mendapatkan harkat dan martabatnya dan negara bisa menjaga dan melindungi seluruh warga negaranya, serta menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2217051034
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Masalah penegakan hukum di Indonesia yang menjadi perhatian serius dari pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Meskipun Presiden Jokowi menyatakan tidak akan mencampuri persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, ia terus membentuk lembaga hukum untuk memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Reformasi hukum yang dilakukan hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti dengan masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar.
Salah satu penyebab utama tingginya korupsi dan permasalahan hukum lainnya adalah karakter masyarakat terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan. Proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Tujuannya agar kewibawaan negara di mata rakyat mendapatkan harkat dan martabatnya dan negara bisa menjaga dan melindungi seluruh warga negaranya, serta menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Muhammad Heru
Npm : 2217051071
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam artikel jurnal tersebut, dibahas mengenai Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dituduh melakukan penistaan agama. Ahok terkenal dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan keras. Keputusan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan karena adanya tekanan masyarakat. Meskipun demostrasi yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 berakhir dengan damai, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada segelintir pihak yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, hadirnya negara adalah untuk melindungi seluruh warga negaranya dari tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejahatan dan ketidakadilan yang menimpa warga negaranya, sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 27, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah penting bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga tatanan hukum yang ada.
Konflik yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh tindakan Ahok saat menjabat sebagai Wakil Gubernur yang memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan ceplas ceplos dalam berbicara. Konflik ini melibatkan beberapa organisasi masyarakat, seperti FPI dan masyarakat Betawi yang menolak Ahok karena dianggap tidak beragama Islam dan berasal dari keturunan Tionghoa serta sering menggunakan kata-kata kasar. Konflik ini terus berlanjut hingga Ahok dituduh menistakan agama dan diadakan sidang terbuka terbatas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konflik semacam ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan sensitivitas dalam masyarakat Indonesia terkait agama dan etnis. Konflik semacam ini harus diatasi dengan baik agar tidak memicu kekerasan dan mengancam stabilitas sosial dan politik. Meskipun kasus ini muncul di tengah-tengah Pilkada DKI Jakarta, saat itu Ahok berpasangan dengan Djarot.
Dalam kasus tersebut, menurut saya, hukum harus tetap dijalankan oleh Penegak hukum tentang kasus penistaan agama karena sudah tercantum dalam peraturan undang-undang tentang penistaan agama, walaupun Pak Ahok tidak bermaksud untuk menistakan agama Islam. Hal ini merupakan perbedaan pandangan, tetapi hukum tetap berjalan karena banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi pada saat itu agar kondisi stabilitas negara tetap kondusif.
Npm : 2217051071
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam artikel jurnal tersebut, dibahas mengenai Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dituduh melakukan penistaan agama. Ahok terkenal dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan keras. Keputusan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan karena adanya tekanan masyarakat. Meskipun demostrasi yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 berakhir dengan damai, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada segelintir pihak yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, hadirnya negara adalah untuk melindungi seluruh warga negaranya dari tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejahatan dan ketidakadilan yang menimpa warga negaranya, sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 27, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah penting bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga tatanan hukum yang ada.
Konflik yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh tindakan Ahok saat menjabat sebagai Wakil Gubernur yang memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan ceplas ceplos dalam berbicara. Konflik ini melibatkan beberapa organisasi masyarakat, seperti FPI dan masyarakat Betawi yang menolak Ahok karena dianggap tidak beragama Islam dan berasal dari keturunan Tionghoa serta sering menggunakan kata-kata kasar. Konflik ini terus berlanjut hingga Ahok dituduh menistakan agama dan diadakan sidang terbuka terbatas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konflik semacam ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan sensitivitas dalam masyarakat Indonesia terkait agama dan etnis. Konflik semacam ini harus diatasi dengan baik agar tidak memicu kekerasan dan mengancam stabilitas sosial dan politik. Meskipun kasus ini muncul di tengah-tengah Pilkada DKI Jakarta, saat itu Ahok berpasangan dengan Djarot.
Dalam kasus tersebut, menurut saya, hukum harus tetap dijalankan oleh Penegak hukum tentang kasus penistaan agama karena sudah tercantum dalam peraturan undang-undang tentang penistaan agama, walaupun Pak Ahok tidak bermaksud untuk menistakan agama Islam. Hal ini merupakan perbedaan pandangan, tetapi hukum tetap berjalan karena banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi pada saat itu agar kondisi stabilitas negara tetap kondusif.
Nama : Rio Sulendra
NPM : 2257051026
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Penegakan hukum di Indonesia adalah isu penting yang selalu menjadi fokus pemerintah. Prioritas utama diberikan pada kebijakan hukum untuk memastikan hukum ditegakkan dengan benar. Pemerintah terus membentuk berbagai lembaga hukum untuk menghapus pungutan liar dalam layanan publik, sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun, reformasi hukum yang telah lama diharapkan belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, perilaku tidak bermoral, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar. Karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah dan jujur, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya korupsi dan masalah hukum lainnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum yang semakin dipertanyakan oleh masyarakat menjadi masalah lain yang harus ditangani pemerintah. Tujuannya adalah untuk memulihkan wibawa negara di mata rakyat. Negara harus menjamin dan melindungi semua warganya, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia.
NPM : 2257051026
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Penegakan hukum di Indonesia adalah isu penting yang selalu menjadi fokus pemerintah. Prioritas utama diberikan pada kebijakan hukum untuk memastikan hukum ditegakkan dengan benar. Pemerintah terus membentuk berbagai lembaga hukum untuk menghapus pungutan liar dalam layanan publik, sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun, reformasi hukum yang telah lama diharapkan belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, perilaku tidak bermoral, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar. Karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah dan jujur, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya korupsi dan masalah hukum lainnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum yang semakin dipertanyakan oleh masyarakat menjadi masalah lain yang harus ditangani pemerintah. Tujuannya adalah untuk memulihkan wibawa negara di mata rakyat. Negara harus menjamin dan melindungi semua warganya, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia.
Nama : Luthfi Aditya
NPM : 2217051062
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi isu yang serius dan terus mendapat perhatian dari pemerintahan Jokowi saat ini. Berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik secara konsisten menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan atau mengintervensi masalah hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga-lembaga hukum untuk mengurangi praktik pungutan liar dalam layanan publik. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam menjalankan proses penegakan hukum sebagai bagian dari tata kelola yang baik.
Namun, reformasi hukum yang dijanjikan hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Terbukti dengan masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, tindak asusila, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menghantui bangsa ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan aparat birokrasi yang tidak dapat dipercaya serta tidak jujur dalam menjalankan tugas mereka, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, menjadi penyebab utama tingginya tindakan korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang semakin dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi salah satu masalah yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan memberikan martabat yang pantas bagi negara tersebut. Negara diharapkan dapat menjamin dan melindungi seluruh warga negara, serta menjamin hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2217051062
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi isu yang serius dan terus mendapat perhatian dari pemerintahan Jokowi saat ini. Berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik secara konsisten menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan atau mengintervensi masalah hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga-lembaga hukum untuk mengurangi praktik pungutan liar dalam layanan publik. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam menjalankan proses penegakan hukum sebagai bagian dari tata kelola yang baik.
Namun, reformasi hukum yang dijanjikan hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Terbukti dengan masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, tindak asusila, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus menghantui bangsa ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan aparat birokrasi yang tidak dapat dipercaya serta tidak jujur dalam menjalankan tugas mereka, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, menjadi penyebab utama tingginya tindakan korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang semakin dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi salah satu masalah yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan memberikan martabat yang pantas bagi negara tersebut. Negara diharapkan dapat menjamin dan melindungi seluruh warga negara, serta menjamin hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Nurwahid Muslim
NPM : 2217051163
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam masalah penegakan hukum di Indonesia, Presiden Jokowi telah menetapkan bidang hukum sebagai prioritas utama. Walau tidak akan campur tangan dalam masalah hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, beliau terus membentuk lembaga hukum untuk mengatasi pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang dijanjikan hingga kini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Fokus utama dalam upaya penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kualitas dari para penegak hukum itu sendiri, bukan sekedar pada sistem hukum yang telah diterapkan. Kualitas para penegak hukum ini perlu diprioritaskan, karena mereka harus berfungsi sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara. Sebagai negara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di dalam sistem hukum.
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia adalah:
1. Meningkatkan kualitas penegak hukum: Peningkatan kualitas dan kapasitas para penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme serta etika kerja bagi para penegak hukum.
2. Memperkuat lembaga-lembaga hukum: Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik serta memberantas pungutan liar.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mencegah dan mengungkap kasus pelanggaran hukum. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli hukum dan memberikan pelatihan dan bantuan dalam memperkuat kemampuan mereka.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.
Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
NPM : 2217051163
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam masalah penegakan hukum di Indonesia, Presiden Jokowi telah menetapkan bidang hukum sebagai prioritas utama. Walau tidak akan campur tangan dalam masalah hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, beliau terus membentuk lembaga hukum untuk mengatasi pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang dijanjikan hingga kini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Fokus utama dalam upaya penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kualitas dari para penegak hukum itu sendiri, bukan sekedar pada sistem hukum yang telah diterapkan. Kualitas para penegak hukum ini perlu diprioritaskan, karena mereka harus berfungsi sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara. Sebagai negara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di dalam sistem hukum.
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia adalah:
1. Meningkatkan kualitas penegak hukum: Peningkatan kualitas dan kapasitas para penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme serta etika kerja bagi para penegak hukum.
2. Memperkuat lembaga-lembaga hukum: Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik serta memberantas pungutan liar.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mencegah dan mengungkap kasus pelanggaran hukum. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli hukum dan memberikan pelatihan dan bantuan dalam memperkuat kemampuan mereka.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.
Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Nama muhamad rofiq
Npm 2217051098
Kelas d
Prodi s1 ilmu komputer
Menurut analisis yang saya terima setelah membaca memandang pentingnya penegakan hukum sebagai bagian dari perlindungan nasional.
Npm 2217051098
Kelas d
Prodi s1 ilmu komputer
Menurut analisis yang saya terima setelah membaca memandang pentingnya penegakan hukum sebagai bagian dari perlindungan nasional.
Penegakan hukum yang baik dan efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Dalam hal ini, negara harus berusaha mencegah dan menindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negaranya. Selain itu, melindungi negara juga mencakup upaya untuk membangun sistem hukum yang adil dan adil agar masyarakat dapat merasakan keadilan dalam segala hal.
Dalam hal ini, penegakan yang tegas dan adil adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang efektif. Oleh karena itu, negara harus selalu mengupayakan penegakan hukum yang baik dan efektif untuk menciptakan perlindungan negara yang optimal bagi warga negara. Dalam hal ini, peran semua pihak dalam membangun sistem hukum yang efisien dan adil menjadi sangat penting.
NAMA : DINI SORAYA
NPM : 2217051107
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah serius yang terus menjadi fokus perhatian pemerintahan Jokowi saat ini. Pemerintah Jokowi menganggap kebijakan hukum sebagai prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Presiden Jokowi telah secara konsisten menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan atau mengintervensi dalam persoalan hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk mengatasi pungutan liar dalam pelayanan publik. Tindakan ini menunjukkan keseriusan Presiden terhadap proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang dijanjikan hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Tingginya angka kejahatan seperti narkoba, korupsi, asusila, dan pungutan liar masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya tingkat korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi salah satu permasalahan yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini penting agar kewibawaan negara di mata rakyat dapat ditegakkan dan negara dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi seluruh warganya sesuai dengan konstitusi Indonesia.
NPM : 2217051107
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah serius yang terus menjadi fokus perhatian pemerintahan Jokowi saat ini. Pemerintah Jokowi menganggap kebijakan hukum sebagai prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Presiden Jokowi telah secara konsisten menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan atau mengintervensi dalam persoalan hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum untuk mengatasi pungutan liar dalam pelayanan publik. Tindakan ini menunjukkan keseriusan Presiden terhadap proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang dijanjikan hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Tingginya angka kejahatan seperti narkoba, korupsi, asusila, dan pungutan liar masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi negara ini. Karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya tingkat korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan juga menjadi salah satu permasalahan yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini penting agar kewibawaan negara di mata rakyat dapat ditegakkan dan negara dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi seluruh warganya sesuai dengan konstitusi Indonesia.
Nama : Jefri Raihan Akbar
NPM : 2217051133
Kelas: D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya penegakan hukum sebagai bagian integral dalam perlindungan negara. Penegakan hukum yang baik dan efektif sangatlah penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Dalam hal ini, negara perlu melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negaranya.
Selain itu, perlindungan negara juga melibatkan upaya dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dalam setiap kasus yang terjadi. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi kunci dalam menciptakan system hukum yang efektif. Oleh karena itu, negara perlu selalu berkomitmen dalam menjaga penegakan hukum yang baik dan efektif untuk mewujudkan perlindungan negara yang optimal bagi warga negaranya. Dalam hal ini, peran semua pihak sangatlah penting dalam membangun sistem hukum yang efektif dan adil.
NPM : 2217051133
Kelas: D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya penegakan hukum sebagai bagian integral dalam perlindungan negara. Penegakan hukum yang baik dan efektif sangatlah penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Dalam hal ini, negara perlu melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negaranya.
Selain itu, perlindungan negara juga melibatkan upaya dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dalam setiap kasus yang terjadi. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi kunci dalam menciptakan system hukum yang efektif. Oleh karena itu, negara perlu selalu berkomitmen dalam menjaga penegakan hukum yang baik dan efektif untuk mewujudkan perlindungan negara yang optimal bagi warga negaranya. Dalam hal ini, peran semua pihak sangatlah penting dalam membangun sistem hukum yang efektif dan adil.
Nama: Riziq Ashiddiqi
NPM: 2217051082
Kelas: D
Prodi: Ilmu Komputer
Penegakan hukum adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota pemerintah untuk membuat hukum tegak atau berfungsi, contohnya adalah pengadilan memberi vonis yang tepat untuk pelaku kejahatan
Kasus yang dialami oleh Ahok menjadi isu yang dipertanyakan karena asal-muasal Ahok sebagai orang Cina/Tionghoa, yang dulunya didiskriminasi pada Orde Baru dan menunjukkan kekurangan dari sistem penegakan hukum saat ini
NPM: 2217051082
Kelas: D
Prodi: Ilmu Komputer
Penegakan hukum adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota pemerintah untuk membuat hukum tegak atau berfungsi, contohnya adalah pengadilan memberi vonis yang tepat untuk pelaku kejahatan
Kasus yang dialami oleh Ahok menjadi isu yang dipertanyakan karena asal-muasal Ahok sebagai orang Cina/Tionghoa, yang dulunya didiskriminasi pada Orde Baru dan menunjukkan kekurangan dari sistem penegakan hukum saat ini
NAMA : Gilbert Hasiholan Sibuea
NPM : 2217051118
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu KOmputer
Dalam jurnal yang dibahas mengenai penegakan hukum dan perlindungan negara, terlihat bahwa pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif atau represif. Pendekatan preventif berarti pemerintah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengambilan keputusan yang hati-hati, sementara pendekatan represif berarti pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.
Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukan terletak pada sistem hukum itu sendiri, tetapi pada kualitas individu yang melaksanakan hukum (penegak hukum). Penegak hukum harus menjadi contoh dan memiliki kemampuan komunikasi serta mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi pihak yang terlibat dalam proses hukum. Negara memainkan peran penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sesuai dengan status dan fungsi yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi penting guna memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di bawah hukum.
NPM : 2217051118
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu KOmputer
Dalam jurnal yang dibahas mengenai penegakan hukum dan perlindungan negara, terlihat bahwa pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif atau represif. Pendekatan preventif berarti pemerintah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengambilan keputusan yang hati-hati, sementara pendekatan represif berarti pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.
Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukan terletak pada sistem hukum itu sendiri, tetapi pada kualitas individu yang melaksanakan hukum (penegak hukum). Penegak hukum harus menjadi contoh dan memiliki kemampuan komunikasi serta mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi pihak yang terlibat dalam proses hukum. Negara memainkan peran penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sesuai dengan status dan fungsi yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi penting guna memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di bawah hukum.