FORUM JAWABAN POST TEST
Silahkan analisis dan jawablah menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima kasih
NAMA : Eric Sanjaya Sipayung
NPM : 2217051116
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051116
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
Artikel tersebut membahas tentang kondisi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019. Analisis yang dapat diambil adalah bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih rentan terhadap intervensi dari kekuatan politik dan ekonomi yang mengabaikan hak-hak dasar manusia. Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah bahwa masih ada usaha dari aktivis hak asasi manusia dan masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
Indonesia memiliki budaya adat istiadat yang sangat kaya dan beragam. Namun, nilai-nilai adat istiadat tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktek demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya mencerminkan keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia, namun dalam prakteknya terkadang terjadi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki kekurangan dalam memenuhi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjamin hak asasi manusia. Terdapat masalah seperti keterbatasan kebebasan pers, penindasan terhadap kelompok minoritas, serta intervensi politik dan ekonomi yang mengabaikan hak-hak dasar manusia.
Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah sangat tidak setuju. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan kepentingan masyarakat, bukan agenda politik mereka sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem demokrasi yang harus diperbaiki agar dapat mencerminkan kehendak rakyat.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab terhadap pengaruh mereka terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini menuntut adanya perlindungan hak-hak dasar manusia yang tidak boleh diabaikan demi kepentingan politik atau agama. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
NAMA : AHLAN SAYYID ALGHIFFARI
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Soal (2) :
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk. berdasarkan artikel ini dapat saya analisis bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Beberapa masalah yang disorot meliputi kurangnya proses keadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi hingga kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Meskipun demikian, artikel juga menyebutkan beberapa langkah reformasi telah dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mencerminkan keberagaman dan pluralitas dalam sistem demokrasi. Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya menghormati dan mengakui adanya keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai hak asasi manusia. Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih baik.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tidak adil dan merugikan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan masyarakat dengan integritas dan transparansi.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat menimbulkan risiko terhadap hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, termasuk perlindungan terhadap hak-hak individu serta pengakuan akan pentingnya keberagaman dan pluralitas dalam masyarakat.
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Soal (2) :
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk. berdasarkan artikel ini dapat saya analisis bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Beberapa masalah yang disorot meliputi kurangnya proses keadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi hingga kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Meskipun demikian, artikel juga menyebutkan beberapa langkah reformasi telah dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mencerminkan keberagaman dan pluralitas dalam sistem demokrasi. Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya menghormati dan mengakui adanya keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai hak asasi manusia. Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih baik.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tidak adil dan merugikan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan masyarakat dengan integritas dan transparansi.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat menimbulkan risiko terhadap hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, termasuk perlindungan terhadap hak-hak individu serta pengakuan akan pentingnya keberagaman dan pluralitas dalam masyarakat.
NAMA : JESSEN RAMADEKSA ALLEN
NPM : 2217051070
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut membahas tentang kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dan adanya ancaman yang semakin meningkat terhadap HAM di Indonesia. Analisis saya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum optimal dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti adanya tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, pelanggaran hak-hak sipil dan politik, serta kurangnya perlindungan bagi para pejuang HAM. Namun, hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah bahwa masyarakat dan aktivis HAM di Indonesia masih memiliki semangat yang tinggi untuk terus memperjuangkan HAM dan menghadapi tantangan yang ada.
B. Demokrasi Indonesia seharusnya memperhatikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia sebagai salah satu sumber legitimasi demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya diartikan sebagai keberadaan Tuhan sebagai sumber keadilan dan moral dalam kehidupan berdemokrasi, bukan sebagai justifikasi untuk membatasi hak-hak dan kebebasan individu atau kelompok. Sebagai sebuah negara dengan masyarakat yang plural, demokrasi Indonesia harus mampu memperhatikan keberagaman budaya dan agama dalam pengambilan keputusan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih terdapat beberapa masalah, seperti adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pemilihan umum dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Namun, secara umum, demokrasi Indonesia dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memperhatikan nilai hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam adanya kebebasan berekspresi, pers, dan organisasi, serta proses pemilihan umum yang relatif bebas dan adil.
D. Sikap tersebut merupakan sebuah masalah dalam demokrasi Indonesia karena anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat dan bukan kepentingan politik atau pribadi mereka sendiri. Hal ini mencerminkan kurangnya etika dan integritas dalam politik di Indonesia, serta kebutuhan akan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap anggota parlemen.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dalam tradisi atau agama memiliki potensi untuk mempengaruhi dan memanipulasi opini dan emosi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi dewasa harus mampu mengakomodasi perbedaan dan pluralitas, serta memperhatikan nilai-nilai universal hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan politik dan sosial.
NPM : 2217051070
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut membahas tentang kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dan adanya ancaman yang semakin meningkat terhadap HAM di Indonesia. Analisis saya adalah bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum optimal dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti adanya tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, pelanggaran hak-hak sipil dan politik, serta kurangnya perlindungan bagi para pejuang HAM. Namun, hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah bahwa masyarakat dan aktivis HAM di Indonesia masih memiliki semangat yang tinggi untuk terus memperjuangkan HAM dan menghadapi tantangan yang ada.
B. Demokrasi Indonesia seharusnya memperhatikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia sebagai salah satu sumber legitimasi demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya diartikan sebagai keberadaan Tuhan sebagai sumber keadilan dan moral dalam kehidupan berdemokrasi, bukan sebagai justifikasi untuk membatasi hak-hak dan kebebasan individu atau kelompok. Sebagai sebuah negara dengan masyarakat yang plural, demokrasi Indonesia harus mampu memperhatikan keberagaman budaya dan agama dalam pengambilan keputusan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih terdapat beberapa masalah, seperti adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pemilihan umum dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Namun, secara umum, demokrasi Indonesia dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memperhatikan nilai hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam adanya kebebasan berekspresi, pers, dan organisasi, serta proses pemilihan umum yang relatif bebas dan adil.
D. Sikap tersebut merupakan sebuah masalah dalam demokrasi Indonesia karena anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat dan bukan kepentingan politik atau pribadi mereka sendiri. Hal ini mencerminkan kurangnya etika dan integritas dalam politik di Indonesia, serta kebutuhan akan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap anggota parlemen.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dalam tradisi atau agama memiliki potensi untuk mempengaruhi dan memanipulasi opini dan emosi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi dewasa harus mampu mengakomodasi perbedaan dan pluralitas, serta memperhatikan nilai-nilai universal hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan politik dan sosial.
NAMA : Rizky Arrasyid
NPM : 2217051086
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Analisis soal :
A. Artikel tersebut menyajikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk dengan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan peningkatan peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat beragam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan adanya pengakuan terhadap pluralitas agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama yang ada.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah ditegaskan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, terdapat beberapa masalah yang muncul, seperti korupsi, manipulasi politik, kriminalisasi terhadap aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan yang merugikan demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak dalam kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan akuntabel. Tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menghambat perkembangan demokrasi dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, perlu adanya pengawasan yang ketat, keterbukaan, dan akuntabilitas terhadap kekuasaan tersebut untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.
NPM : 2217051086
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
Analisis soal :
A. Artikel tersebut menyajikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk dengan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan peningkatan peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat beragam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan adanya pengakuan terhadap pluralitas agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama yang ada.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah ditegaskan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, terdapat beberapa masalah yang muncul, seperti korupsi, manipulasi politik, kriminalisasi terhadap aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan yang merugikan demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak dalam kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan akuntabel. Tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menghambat perkembangan demokrasi dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, perlu adanya pengawasan yang ketat, keterbukaan, dan akuntabilitas terhadap kekuasaan tersebut untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.
NAMA : SAFIRA AULIA
NPM : 2217051041
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Namun, masih ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Menurut para pakar, rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Artikel tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Indonesia dalam hal perlindungan HAM.
Analisis Soal:
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam yang belum memadai.
Analisis: Artikel ini memberikan gambaran tentang tantangan dan kekurangan dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun demikian, terdapat juga langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran gerakan masyarakat sebagai kontrol sosial.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih terdapat banyak tantangan, pemerintah dan lembaga masyarakat sipil mengambil langkah-langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Perkembangan positif ini memberikan harapan bahwa langkah-langkah tersebut dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia memiliki prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu." Prinsip ini mencerminkan keberagaman dan toleransi dalam masyarakat Indonesia, di mana meskipun terdapat perbedaan budaya, suku, agama, dan bahasa, semua warga negara diakui memiliki hak dan kesetaraan dalam demokrasi. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini mencerminkan rasa saling menghormati dan kebersamaan dalam masyarakat yang majemuk secara agama dan kepercayaan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. UUD NRI 1945 juga mengatur prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, evaluasi praktik demokrasi Indonesia saat ini harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini bisa termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, atau penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Peningkatan dalam penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi akan membantu memastikan bahwa praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat bisa bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan pandangan masing-masing individu. Namun, secara umum, hal tersebut dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis dalam konteks demokrasi.
Representasi politik seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif warga negara. Ketika anggota parlemen mengabaikan atau mengabaikan kepentingan rakyat, hal ini dapat merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin mereka. Penting bagi warga negara untuk mengawasi tindakan para anggota parlemen, memberikan masukan, dan menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Hal ini karena konsep demokrasi dewasa saat ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Charismatic leadership yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut dapat menjadi antitesis bagi demokrasi. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa charismatic leadership dapat berkontribusi pada proses demokratisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kritisisme terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
NPM : 2217051041
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Namun, masih ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Menurut para pakar, rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Artikel tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Indonesia dalam hal perlindungan HAM.
Analisis Soal:
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam yang belum memadai.
Analisis: Artikel ini memberikan gambaran tentang tantangan dan kekurangan dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun demikian, terdapat juga langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran gerakan masyarakat sebagai kontrol sosial.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih terdapat banyak tantangan, pemerintah dan lembaga masyarakat sipil mengambil langkah-langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Perkembangan positif ini memberikan harapan bahwa langkah-langkah tersebut dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia memiliki prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu." Prinsip ini mencerminkan keberagaman dan toleransi dalam masyarakat Indonesia, di mana meskipun terdapat perbedaan budaya, suku, agama, dan bahasa, semua warga negara diakui memiliki hak dan kesetaraan dalam demokrasi. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini mencerminkan rasa saling menghormati dan kebersamaan dalam masyarakat yang majemuk secara agama dan kepercayaan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. UUD NRI 1945 juga mengatur prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, evaluasi praktik demokrasi Indonesia saat ini harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini bisa termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, atau penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Peningkatan dalam penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi akan membantu memastikan bahwa praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat bisa bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan pandangan masing-masing individu. Namun, secara umum, hal tersebut dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis dalam konteks demokrasi.
Representasi politik seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif warga negara. Ketika anggota parlemen mengabaikan atau mengabaikan kepentingan rakyat, hal ini dapat merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin mereka. Penting bagi warga negara untuk mengawasi tindakan para anggota parlemen, memberikan masukan, dan menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Hal ini karena konsep demokrasi dewasa saat ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Charismatic leadership yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut dapat menjadi antitesis bagi demokrasi. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa charismatic leadership dapat berkontribusi pada proses demokratisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kritisisme terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Nama : Elsa Dwi Agresty
NPM : 2217051058
KELAS : C
PRODI : S1-Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM. Beberapa isu yang dibahas antara lain perlindungan dari penghilangan paksa, gerakan masyarakat yang menolak reklamasi Teluk Benoa dan tuntutan masyarakat pegunungan di Kendeng, sulitnya mengadili penjahat HAM, pentingnya pengungkapan kebenaran dalam rekonsiliasi, kasus pelanggaran HAM di Papua, rasisme, kemiskinan, dan peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM.
Dalam analisis saya, artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas tentang situasi HAM di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Artikel ini juga menyoroti beberapa isu yang seringkali diabaikan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti perlindungan dari penghilangan paksa, tuntutan masyarakat pegunungan di Kendeng, dan rasisme.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini adalah kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya penegakan HAM di Indonesia dan pentingnya peran masyarakat sipil dalam hal ini. Artikel ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang seringkali diabaikan dalam diskusi tentang HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki akar budaya yang kuat dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Konsep gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam budaya Indonesia dan menjadi dasar dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Konsep gotong royong mengajarkan bahwa masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan musyawarah mengajarkan bahwa keputusan harus diambil melalui diskusi dan konsensus bersama.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa juga memiliki akar budaya yang kuat dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan dan manusia harus menghormati kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan pemerintahan.
Namun, meskipun demokrasi Indonesia memiliki akar budaya yang kuat, masih terdapat banyak tantangan dalam penerapannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain korupsi, politik uang, dan ketidakadilan dalam sistem politik dan pemerintahan. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan yang sulit untuk disatukan dalam musyawarah, sehingga seringkali keputusan yang diambil tidak memuaskan semua pihak.
Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memiliki nilai positif dalam membangun sistem politik dan pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Namun, tantangan dalam penerapannya masih perlu diatasi agar demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, masih terdapat beberapa masalah dalam praktiknya.
Beberapa masalah yang sering terjadi adalah korupsi, politik uang, dan ketidakadilan dalam sistem politik dan pemerintahan. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan yang sulit untuk disatukan dalam musyawarah, sehingga seringkali keputusan yang diambil tidak memuaskan semua pihak.
Namun, terdapat juga beberapa kemajuan dalam praktik demokrasi Indonesia, seperti adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilihan umum. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, seperti pembentukan Komnas HAM dan pengadilan HAM.
Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki praktik demokrasi Indonesia agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus terus bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam praktik demokrasi Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
saya merasa kecewa dan tidak puas dengan praktek semacam itu. saya mengharapkan bahwa anggota parlemen akan mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya memperjuangkan agenda politik mereka sendiri atau kelompok tertentu. Jika anggota parlemen tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, maka mereka tidak layak untuk mewakili rakyat dan harus dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Oleh karena itu, menurut saya penting bagi masyarakat untuk memilih anggota parlemen yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi, serta menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat seringkali mengabaikan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi, serta menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas dan membatasi kebebasan individu. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menekankan pada kebebasan dan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya memperjuangkan agenda politik mereka sendiri atau kelompok tertentu. Pemimpin yang baik harus menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan kebebasan dan hak individu, serta menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.
NPM : 2217051058
KELAS : C
PRODI : S1-Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM. Beberapa isu yang dibahas antara lain perlindungan dari penghilangan paksa, gerakan masyarakat yang menolak reklamasi Teluk Benoa dan tuntutan masyarakat pegunungan di Kendeng, sulitnya mengadili penjahat HAM, pentingnya pengungkapan kebenaran dalam rekonsiliasi, kasus pelanggaran HAM di Papua, rasisme, kemiskinan, dan peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM.
Dalam analisis saya, artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas tentang situasi HAM di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Artikel ini juga menyoroti beberapa isu yang seringkali diabaikan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti perlindungan dari penghilangan paksa, tuntutan masyarakat pegunungan di Kendeng, dan rasisme.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini adalah kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya penegakan HAM di Indonesia dan pentingnya peran masyarakat sipil dalam hal ini. Artikel ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang seringkali diabaikan dalam diskusi tentang HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki akar budaya yang kuat dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Konsep gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam budaya Indonesia dan menjadi dasar dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Konsep gotong royong mengajarkan bahwa masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan musyawarah mengajarkan bahwa keputusan harus diambil melalui diskusi dan konsensus bersama.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa juga memiliki akar budaya yang kuat dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan dan manusia harus menghormati kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan pemerintahan.
Namun, meskipun demokrasi Indonesia memiliki akar budaya yang kuat, masih terdapat banyak tantangan dalam penerapannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain korupsi, politik uang, dan ketidakadilan dalam sistem politik dan pemerintahan. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan yang sulit untuk disatukan dalam musyawarah, sehingga seringkali keputusan yang diambil tidak memuaskan semua pihak.
Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memiliki nilai positif dalam membangun sistem politik dan pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Namun, tantangan dalam penerapannya masih perlu diatasi agar demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, masih terdapat beberapa masalah dalam praktiknya.
Beberapa masalah yang sering terjadi adalah korupsi, politik uang, dan ketidakadilan dalam sistem politik dan pemerintahan. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan yang sulit untuk disatukan dalam musyawarah, sehingga seringkali keputusan yang diambil tidak memuaskan semua pihak.
Namun, terdapat juga beberapa kemajuan dalam praktik demokrasi Indonesia, seperti adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilihan umum. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, seperti pembentukan Komnas HAM dan pengadilan HAM.
Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki praktik demokrasi Indonesia agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus terus bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam praktik demokrasi Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
saya merasa kecewa dan tidak puas dengan praktek semacam itu. saya mengharapkan bahwa anggota parlemen akan mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya memperjuangkan agenda politik mereka sendiri atau kelompok tertentu. Jika anggota parlemen tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, maka mereka tidak layak untuk mewakili rakyat dan harus dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Oleh karena itu, menurut saya penting bagi masyarakat untuk memilih anggota parlemen yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi, serta menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat seringkali mengabaikan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi, serta menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas dan membatasi kebebasan individu. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menekankan pada kebebasan dan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya memperjuangkan agenda politik mereka sendiri atau kelompok tertentu. Pemimpin yang baik harus menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan kebebasan dan hak individu, serta menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.
NAMA : AKHYAR NASRULLAH ADILIAN
NPM : 2217051127
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Soal (2) :
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa Indonesia masih memiliki masalah dalam penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai setuju bahwa meskipun tahun 2019 terlihat suram, tetapi ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia memiliki dasar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menghormati prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa. Sudut pandang mengenai prinsip ini dapat berbeda-beda tergantung pada individu yang bersangkutan. Secara umum, prinsip ini mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, kebijaksanaan, dan moralitas yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak dapat dipandang secara keseluruhan, karena terdapat perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai tingkatan dan wilayah. Namun, secara umum, demokrasi Indonesia diharapkan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam menjamin kesesuaian praktik demokrasi dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, terjadi situasi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan rakyat dan menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menjadi kritik terhadap representasi politik yang tidak memadai. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi dalam konteks demokrasi, di mana beberapa politisi mungkin terlalu fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada mewakili kepentingan luas masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Penggunaan kekuasaan kharismatik oleh pihak-pihak yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat menyebabkan masalah dalam demokrasi dewasa saat ini. Praktik ini berhubungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, termasuk kebebasan berpikir, berekspresi, dan memilih.
NPM : 2217051127
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Soal (2) :
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa Indonesia masih memiliki masalah dalam penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai setuju bahwa meskipun tahun 2019 terlihat suram, tetapi ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia memiliki dasar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menghormati prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa. Sudut pandang mengenai prinsip ini dapat berbeda-beda tergantung pada individu yang bersangkutan. Secara umum, prinsip ini mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, kebijaksanaan, dan moralitas yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak dapat dipandang secara keseluruhan, karena terdapat perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai tingkatan dan wilayah. Namun, secara umum, demokrasi Indonesia diharapkan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam menjamin kesesuaian praktik demokrasi dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, terjadi situasi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan rakyat dan menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menjadi kritik terhadap representasi politik yang tidak memadai. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi dalam konteks demokrasi, di mana beberapa politisi mungkin terlalu fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada mewakili kepentingan luas masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Penggunaan kekuasaan kharismatik oleh pihak-pihak yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat menyebabkan masalah dalam demokrasi dewasa saat ini. Praktik ini berhubungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, termasuk kebebasan berpikir, berekspresi, dan memilih.
Nama : Yunia Saputri
NPM : 2217051106
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Analisis dari artikel tersebut adalah sebagai berikut :
Artikel tersebut membahas tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga menyatakan bahwa masih terdapat banyak masalah yang perlu ditangani oleh pemerintah, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Meskipun ada perkembangan positif seperti upaya reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional, tahun 2019 tetap dianggap sebagai tahun kelam dalam hal HAM di Indonesia.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini adalah adanya langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat di beberapa daerah menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tengah tekanan dan ancaman.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Berikut adalah analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai istiadat/budaya asli Indonesia : Pendapat saya tentang demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah bahwa demokrasi haruslah mengakomodasi keberagaman budaya dan pandangan yang ada dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya yang kaya perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang memperhatikan hak-hak minoritas dan melindungi keragaman tersebut.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa keberagaman agama dan keyakinan harus dihormati dan diakui dalam sistem politik dan hukum negara. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa prinsip tersebut tidak disalahgunakan untuk mendiskriminasi atau membatasi hak-hak individu yang berbeda keyakinan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta penegakan nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah memberikan ruang bagi partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan pemilihan umum, masih terdapat masalah seperti pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran HAM, dan diskriminasi.
Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang mencakup persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, praktik demokrasi Indonesia seharusnya menghormati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Mengenai kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, sikap saya adalah mengevaluasi dan mengkritisi tindakan tersebut. Sebagai warga negara yang sadar akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi, kita memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memahami kepentingan masyarakat yang sebenarnya, serta untuk menuntut akuntabilitas dari para anggota parlemen. Melalui pengawasan, pengkritikan konstruktif, dan partisipasi aktif dalam proses politik, kita dapat berusaha memastikan bahwa para pemimpin kita benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat memiliki potensi untuk mengeksploitasi dan menyalahgunakan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, konsep hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan diintegrasikan dalam segala aspek kehidupan politik dan sosial. Tidak boleh ada alasan atau justifikasi untuk melanggar hak asasi manusia dengan dalih tradisi, agama, atau tujuan politik tertentu.
Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia, serta mengedepankan prinsip-prinsip tersebut dalam segala aspek kehidupan. Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik harus dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka, dan masyarakat harus memiliki kesadaran untuk mempertanyakan motif dan tujuan di balik kebijakan atau tindakan yang mereka ambil. Pendidikan dan kesadaran akan hak asasi manusia menjadi kunci dalam memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tidak menyalahgunakan kepercayaan dan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan hak-hak individu dan kelompok.
NAMA : Rafid Haryu Novrian
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk, dengan banyak tantangan yang perlu diatasi. Terdapat beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan komitmen Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengaruh nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam demokrasi Indonesia. Namun, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia juga harus menjunjung tinggi Pancasila dan tidak selalu konsisten dalam mewujudkan hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Masih terjadi pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender.
D. Sikap saya kritis terhadap anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat untuk kepentingan politik pribadi. Pemimpin dan anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugas dengan itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dewasa saat ini dan hak asasi manusia. Praktek semacam itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan individu yang penting dalam demokrasi dewasa.
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk, dengan banyak tantangan yang perlu diatasi. Terdapat beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan komitmen Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengaruh nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam demokrasi Indonesia. Namun, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia juga harus menjunjung tinggi Pancasila dan tidak selalu konsisten dalam mewujudkan hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Masih terjadi pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender.
D. Sikap saya kritis terhadap anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat untuk kepentingan politik pribadi. Pemimpin dan anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugas dengan itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dewasa saat ini dan hak asasi manusia. Praktek semacam itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan individu yang penting dalam demokrasi dewasa.
NAMA : Bintang Ferinantama
NPM : 2257051030
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Soal :
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka
penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif
apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, termasuk masalah penghilangan paksa, penindasan terhadap masyarakat adat, dan diskriminasi rasial. Artikel juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM dan kritik terhadap kebijakan yang tidak didasarkan pada data dan ilmu. Analisis saya adalah bahwa artikel ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan bahwa upaya untuk menegakkan HAM masih belum berhasil sepenuhnya. Namun, artikel juga menunjukkan bahwa masih ada harapan dalam gerakan masyarakat dan peran penting masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini adalah kesadaran yang lebih besar tentang masalah HAM di Indonesia dan pentingnya peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM. Artikel ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang kaya dan beragam. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan keberagaman berkontribusi dalam membangun demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia.
Tentang prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa," dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mencerminkan keberadaan Tuhan sebagai sumber nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam membentuk moralitas dan integritas di dalam sistem demokrasi. Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip ini menekankan perlunya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan memastikan kebebasan beragama serta menjaga harmoni antaragama. Namun, sebagai sebuah prinsip, "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" juga menghadirkan tantangan dalam mengakomodasi keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan untuk mengekang kebebas
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih berjalan dengan berbagai tantangan. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi dasar konstitusional negara, ada kebutuhan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktek demokrasi sehari-hari. Terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditangani, seperti kebebasan berekspresi yang terbatas, keterbatasan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang masih perlu diperkuat. Penting untuk terus memperjuangkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia untuk mencapai sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap hal tersebut adalah sangat kritis. Ini merupakan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya diwakili dan diakomodasi oleh para anggota parlemen. Para anggota parlemen harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan mewakili suara dan aspirasi rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia. Tidak boleh ada tindakan yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang mengorbankan hak asasi manusia atau mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ini sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia. Para pemimpin yang bertanggung jawab harus selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat dan keadilan sosial dalam tindakan dan keputusan mereka, dan tidak memanfaatkan kekuasaan mereka untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan masyarakat.
NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis soal :
A. Artikel tersebut membahas situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam adalah beberapa masalah yang dihadapi.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Selain itu, gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Pendapat mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat bervariasi. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman, dapat memperkuat prinsip demokrasi dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual dalam menjalankan demokrasi. Hal ini dapat memberikan landasan moral dan etika dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi secara komprehensif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi Indonesia telah memberikan ruang bagi partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan hak-hak sipil, masih terdapat tantangan dalam penerapan yang konsisten dan kualitatif. Beberapa isu seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan beragama, dan diskriminasi gender perlu diatasi untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Ini menunjukkan adanya penyimpangan dan kekurangan dalam representasi politik yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Sikap yang seperti itu mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta kurangnya representasi yang sejalan dengan kepentingan rakyat.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, penting untuk mendorong reformasi politik yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas. Diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa para anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan bertanggung jawab. Selain itu, pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu dalam mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Terkait dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan mampu menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, perlu diwaspadai agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tersebut tidak menggantikan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi publik, kebebasan berekspresi, pengambilan keputusan yang transparan, dan pengawasan yang efektif harus tetap dijunjung tinggi.
Penting untuk menciptakan sistem yang memastikan bahwa pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik tetap terikat pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan, pengawasan publik, dan keterlibatan masyarakat sipil dapat berperan penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara internasional.
NPM : 2217051123
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis soal :
A. Artikel tersebut membahas situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam adalah beberapa masalah yang dihadapi.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Selain itu, gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Pendapat mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat bervariasi. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman, dapat memperkuat prinsip demokrasi dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual dalam menjalankan demokrasi. Hal ini dapat memberikan landasan moral dan etika dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi secara komprehensif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi Indonesia telah memberikan ruang bagi partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan hak-hak sipil, masih terdapat tantangan dalam penerapan yang konsisten dan kualitatif. Beberapa isu seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan beragama, dan diskriminasi gender perlu diatasi untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Ini menunjukkan adanya penyimpangan dan kekurangan dalam representasi politik yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Sikap yang seperti itu mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta kurangnya representasi yang sejalan dengan kepentingan rakyat.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, penting untuk mendorong reformasi politik yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas. Diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa para anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan bertanggung jawab. Selain itu, pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu dalam mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Terkait dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan mampu menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, perlu diwaspadai agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tersebut tidak menggantikan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi publik, kebebasan berekspresi, pengambilan keputusan yang transparan, dan pengawasan yang efektif harus tetap dijunjung tinggi.
Penting untuk menciptakan sistem yang memastikan bahwa pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik tetap terikat pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan, pengawasan publik, dan keterlibatan masyarakat sipil dapat berperan penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara internasional.
Nama : Cakrawangsa Praba Alkautsar
NPM : 2217051003
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Artikel tersebut melihat situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa Indonesia masih memiliki problem dalam hal pelanggaran HAM dan konflik sumber daya alam di masa lalu. Dengan kelemahan proses hukum, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada perkembangan positif, seperti reformasi kunci Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia, supremasi hukum dan keamanan publik, dan kembalinya gerakan mahasiswa ke kontrol sosial. Secara umum, lembaga dan pakar sepakat bahwa catatan HAM Indonesia pada 2019 masih buruk. Pelanggaran serius hak asasi manusia sebelumnya dan konflik atas sumber daya alam menjadi perhatian besar. Pembatasan kebebasan berbicara dan beragama, diskriminasi gender dan kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM juga menjadi sorotan. Pelanggaran hak asasi manusia dan eksekusi hukuman berat secara ilegal juga terus berlanjut di Papua. Namun, beberapa inisiatif reformasi yang diakui dilaksanakan, seperti ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa ke kontrol sosial. Meski masih banyak yang harus dilakukan, masih ada harapan untuk perbaikan di masa depan.
Analisis Soal
A. Menurut saya penegakan hak asasi manusia di indonesia masih jauh terutama pada tahun 2019 indonesia memiliki kemunduran dibidang penegakan HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM tertutup oleh berita lain yang lebih menonjol sehingga pelanggaran ham kurang mendapat perhatian dari publik dan pelanggaran ham masih terus terjadi. Sementara itu hal positif yang bisa diambil adalah indonesia terus berupaya menegakkan HAM melalui ratifikasi semua perjanjian internasional tentang HAM. Hal ini diharapkan pada suatu saat indonesia akan benar benar merealisasikan penegakan HAM dengan sebaik baiknya tanpa diskriminasi.
B. Demokrasi indonesia yang diambil dari nilai adat istiadat asli masyarakat indonesia seperti gotong royong dan musyawarah mufakat. Hal ini diterapkan pada lembaga di indonesia seperti MPR dan DPR. Nilai adat asli masyarakat indonesia memberikan dampak positif bagi demokrasi indonesia.
Prinsip demokrasi indonesia yang berketuhanan yang maha esa menurut saya adalah hal yang benar karena kehidupan berdemokrasi dengan tidak melupakan Allah SWT yang terlibat dalam segala sendi kehidupan salah satunya adalah demokrasi. Nilai ketuhanan itu sejalan lurus dengan Nilai demokrasi karena demokrasi membuat keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal dan pendapat dari berbagai macam orang sehingga keputusan yang diambil tidak gegabah dan merugikan salah satu pihak seperti nilai ketuhanan yang tidak menentang hati nurani manusia
C. Menurut saya praktik demokrasi indonesia saat ini masih kurang sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945. jika kita melihat praktik demokrasi indonesia yang masih banyak kecurangan dalam pemilu dan partai mayoritas yang membungkam “mematikan mikrofon” ketika fraksi partai lainnya sedang menyampaikan kritiknya, hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan sila ke 4 pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.
D. Saya sangat menentang sikap anggota parlemen tersebut yang selalu mengatasnamakan rakyat tetapi pada kenyataannya untuk melaksanakan perintah dari ketua umum partai. Kebanyakan kebijakan yang dibuat pada akhirnya merugikan rakyat kecil dan menguntungkan bisnis dari sang ketua partai. Contohnya adalah kebijakan Cipta kerja yang ditentang oleh kaum buruh karena menguntungkan bagi sang investor dan merugikan hak hak pekerja di indonesia.
E. Saya juga sangat menentang hal ini karena kekuasaan kharismatik “menyebut dirinya anak atau cucu dari sang proklamator” menggerakan emosi rakyat kecil dengan membawa “Kebangsaan dan hak rakyat kecil” untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai oleh segelintir orang. Kekuasaan seperti ini tentunya sangat diskriminatif pada kaum yang lemah hal ini tentu merugikan Hak asasi manusia dari kaum yang lemah tersebut di bidang demokrasi karena tidak bisa berbuat apapun untuk menyuarakan suaranya. Walaupun kaum yang lemah tersebut bersuara tetapi tidak akan didengar oleh mereka yang memiliki kekuasaan tersebut
NPM : 2217051003
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Artikel tersebut melihat situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa Indonesia masih memiliki problem dalam hal pelanggaran HAM dan konflik sumber daya alam di masa lalu. Dengan kelemahan proses hukum, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada perkembangan positif, seperti reformasi kunci Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia, supremasi hukum dan keamanan publik, dan kembalinya gerakan mahasiswa ke kontrol sosial. Secara umum, lembaga dan pakar sepakat bahwa catatan HAM Indonesia pada 2019 masih buruk. Pelanggaran serius hak asasi manusia sebelumnya dan konflik atas sumber daya alam menjadi perhatian besar. Pembatasan kebebasan berbicara dan beragama, diskriminasi gender dan kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM juga menjadi sorotan. Pelanggaran hak asasi manusia dan eksekusi hukuman berat secara ilegal juga terus berlanjut di Papua. Namun, beberapa inisiatif reformasi yang diakui dilaksanakan, seperti ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa ke kontrol sosial. Meski masih banyak yang harus dilakukan, masih ada harapan untuk perbaikan di masa depan.
Analisis Soal
A. Menurut saya penegakan hak asasi manusia di indonesia masih jauh terutama pada tahun 2019 indonesia memiliki kemunduran dibidang penegakan HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM tertutup oleh berita lain yang lebih menonjol sehingga pelanggaran ham kurang mendapat perhatian dari publik dan pelanggaran ham masih terus terjadi. Sementara itu hal positif yang bisa diambil adalah indonesia terus berupaya menegakkan HAM melalui ratifikasi semua perjanjian internasional tentang HAM. Hal ini diharapkan pada suatu saat indonesia akan benar benar merealisasikan penegakan HAM dengan sebaik baiknya tanpa diskriminasi.
B. Demokrasi indonesia yang diambil dari nilai adat istiadat asli masyarakat indonesia seperti gotong royong dan musyawarah mufakat. Hal ini diterapkan pada lembaga di indonesia seperti MPR dan DPR. Nilai adat asli masyarakat indonesia memberikan dampak positif bagi demokrasi indonesia.
Prinsip demokrasi indonesia yang berketuhanan yang maha esa menurut saya adalah hal yang benar karena kehidupan berdemokrasi dengan tidak melupakan Allah SWT yang terlibat dalam segala sendi kehidupan salah satunya adalah demokrasi. Nilai ketuhanan itu sejalan lurus dengan Nilai demokrasi karena demokrasi membuat keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal dan pendapat dari berbagai macam orang sehingga keputusan yang diambil tidak gegabah dan merugikan salah satu pihak seperti nilai ketuhanan yang tidak menentang hati nurani manusia
C. Menurut saya praktik demokrasi indonesia saat ini masih kurang sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945. jika kita melihat praktik demokrasi indonesia yang masih banyak kecurangan dalam pemilu dan partai mayoritas yang membungkam “mematikan mikrofon” ketika fraksi partai lainnya sedang menyampaikan kritiknya, hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan sila ke 4 pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.
D. Saya sangat menentang sikap anggota parlemen tersebut yang selalu mengatasnamakan rakyat tetapi pada kenyataannya untuk melaksanakan perintah dari ketua umum partai. Kebanyakan kebijakan yang dibuat pada akhirnya merugikan rakyat kecil dan menguntungkan bisnis dari sang ketua partai. Contohnya adalah kebijakan Cipta kerja yang ditentang oleh kaum buruh karena menguntungkan bagi sang investor dan merugikan hak hak pekerja di indonesia.
E. Saya juga sangat menentang hal ini karena kekuasaan kharismatik “menyebut dirinya anak atau cucu dari sang proklamator” menggerakan emosi rakyat kecil dengan membawa “Kebangsaan dan hak rakyat kecil” untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai oleh segelintir orang. Kekuasaan seperti ini tentunya sangat diskriminatif pada kaum yang lemah hal ini tentu merugikan Hak asasi manusia dari kaum yang lemah tersebut di bidang demokrasi karena tidak bisa berbuat apapun untuk menyuarakan suaranya. Walaupun kaum yang lemah tersebut bersuara tetapi tidak akan didengar oleh mereka yang memiliki kekuasaan tersebut
NAMA : Ferdinand Lauren
NPM : 2217051065
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2217051065
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer
- Artikel tersebut mengulas tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih mengkhawatirkan. Terdapat beberapa isu yang diangkat, termasuk kurangnya keadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, serta kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Meskipun demikian, terdapat langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, memperkuat supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
- Meskipun Indonesia memiliki budaya adat istiadat yang kaya dan beragam, implementasi nilai-nilai adat istiadat dalam praktek demokrasi masih belum memadai. Meskipun prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya mencerminkan pluralitas budaya dan agama di Indonesia, namun dalam kenyataannya, terdapat kecenderungan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.
- Demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pemilihan umum dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun demikian, secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia. Terdapat kebebasan berekspresi, pers, dan organisasi, serta proses pemilihan umum yang relatif bebas dan adil.
- Pandangan terhadap situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan pandangan individu. Namun, secara umum, hal ini dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis dalam konteks demokrasi. Representasi politik seharusnya didasarkan pada kepentingan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif warga negara. Ketika anggota parlemen mengabaikan atau mengesampingkan kepentingan rakyat, hal tersebut dapat merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin mereka. Penting bagi warga negara untuk memantau tindakan anggota parlemen, memberikan masukan, dan menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.
- Ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi yang matang saat ini, perlu adanya pengawasan yang ketat, keterbukaan, dan akuntabilitas terhadap kekuasaan kharismatik tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pertanggungjawaban terhadap tindakan yang diambil, serta pengawasan yang efektif oleh masyarakat dan institusi terkait, menjadi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi. Dengan menjaga pengawasan yang ketat terhadap kekuasaan kharismatik, kita dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tetap dihormati dan terlindungi.
NAMA : WIDYASTI BELLA KURNIA
NPM : 2217051092
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Dalam artikel tersebut, situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dibahas. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan juga menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya tersebut dapat memperkuat prinsip demokrasi dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual dalam menjalankan demokrasi. Hal ini memberikan landasan moral dan etika dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih perlu dievaluasi secara komprehensif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi Indonesia telah memberikan ruang bagi partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan hak-hak sipil, masih terdapat tantangan dalam penerapan yang konsisten dan kualitatif. Beberapa isu seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan beragama, dan diskriminasi gender perlu diatasi untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi dan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Tindakan semacam itu mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta kekurangan representasi yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan reformasi politik yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas. Penting untuk memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab. Selain itu, pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Kekuasaan kharismatik yang didasarkan pada tradisi atau agama harus diwaspadai agar tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak menggantikan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Diperlukan sistem yang memastikan bahwa pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik tetap terikat pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan, pengawasan publik, dan keterlibatan masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara internasional.
NPM : 2217051092
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Dalam artikel tersebut, situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dibahas. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan juga menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya tersebut dapat memperkuat prinsip demokrasi dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual dalam menjalankan demokrasi. Hal ini memberikan landasan moral dan etika dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih perlu dievaluasi secara komprehensif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi Indonesia telah memberikan ruang bagi partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan hak-hak sipil, masih terdapat tantangan dalam penerapan yang konsisten dan kualitatif. Beberapa isu seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan beragama, dan diskriminasi gender perlu diatasi untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi dan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Tindakan semacam itu mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta kekurangan representasi yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan reformasi politik yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas. Penting untuk memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab. Selain itu, pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Kekuasaan kharismatik yang didasarkan pada tradisi atau agama harus diwaspadai agar tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak menggantikan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Diperlukan sistem yang memastikan bahwa pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik tetap terikat pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan, pengawasan publik, dan keterlibatan masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara internasional.
NAMA: Yunnisa Diah Pratiwi
NPM: 2217051078
KELAS: C
PRODI: S1 Ilmu Komputer
1. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.hal positif yang dapat Anda peroleh adalah Pemahaman yang lebih baik tentang situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019.
serta Kesadaran akan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan HAM.
2. Demokrasi Indonesia, yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, mencerminkan semangat inklusivitas, keberagaman, dan toleransi. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam demokrasi Indonesia mengakui pentingnya keberagaman agama dan kepercayaan, sambil memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini memungkinkan pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dari agama dan budaya mereka.
3. Secara umum, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat upaya untuk memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia.
4. Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah bahwa hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan nyata masyarakat. Praktik semacam ini dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi legitimasi sistem politik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar untuk memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar mewakili dan bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat yang mereka perwakili.
5. Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat merugikan hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mendorong partisipasi aktif, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia, serta membangun kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang universal.
NPM: 2217051078
KELAS: C
PRODI: S1 Ilmu Komputer
1. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.hal positif yang dapat Anda peroleh adalah Pemahaman yang lebih baik tentang situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019.
serta Kesadaran akan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan HAM.
2. Demokrasi Indonesia, yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, mencerminkan semangat inklusivitas, keberagaman, dan toleransi. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam demokrasi Indonesia mengakui pentingnya keberagaman agama dan kepercayaan, sambil memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini memungkinkan pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dari agama dan budaya mereka.
3. Secara umum, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat upaya untuk memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia.
4. Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah bahwa hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan nyata masyarakat. Praktik semacam ini dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi legitimasi sistem politik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar untuk memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar mewakili dan bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat yang mereka perwakili.
5. Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat merugikan hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mendorong partisipasi aktif, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia, serta membangun kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang universal.
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut mengulas tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak mengalami proses keadilan yang memadai, kebebasan berekspresi dibatasi, dan pemerintah tidak berhasil memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban. Meskipun demikian, artikel juga mencatat bahwa Indonesia telah melakukan beberapa reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, menerapkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Setelah membaca artikel ini, dapat ditemukan hal positif yaitu langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Sebagai contoh, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan tetap berkomitmen untuk meratifikasi konvensi HAM lainnya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab: Pendapat mengenai demokrasi di Indonesia yang dihubungkan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat bervariasi. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman yang ada dalam budaya Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat prinsip demokrasi di masyarakat. Demokrasi Indonesia juga mencerminkan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa yang mengakui pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual dalam menjalankan demokrasi. Ini memberikan dasar moral dan etika dalam proses pengambilan keputusan yang juga memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab: Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan saat ini. Salah satunya adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses pemilihan umum dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun demikian, secara keseluruhan, demokrasi Indonesia dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini terlihat melalui kebebasan berekspresi, pers, dan organisasi yang diakui, serta proses pemilihan umum yang cenderung bebas dan adil.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab: Tindakan anggota parlemen yang menggunakan klaim suara rakyat namun mengutamakan agenda politik pribadi dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Tindakan semacam itu menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan serta kekurangan representasi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan reformasi politik yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas. Hal ini penting agar anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab. Selain itu, adanya pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab: Para pemimpin yang memiliki kekuasaan karismatik perlu bertanggung jawab terhadap pengaruh yang mereka miliki terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Konsep hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa ini menekankan perlunya melindungi hak-hak dasar manusia yang tidak boleh diabaikan demi kepentingan politik atau agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi.
Jawab : Artikel tersebut mengulas tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak mengalami proses keadilan yang memadai, kebebasan berekspresi dibatasi, dan pemerintah tidak berhasil memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban. Meskipun demikian, artikel juga mencatat bahwa Indonesia telah melakukan beberapa reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, menerapkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Setelah membaca artikel ini, dapat ditemukan hal positif yaitu langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Sebagai contoh, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan tetap berkomitmen untuk meratifikasi konvensi HAM lainnya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab: Pendapat mengenai demokrasi di Indonesia yang dihubungkan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat bervariasi. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman yang ada dalam budaya Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat prinsip demokrasi di masyarakat. Demokrasi Indonesia juga mencerminkan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa yang mengakui pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual dalam menjalankan demokrasi. Ini memberikan dasar moral dan etika dalam proses pengambilan keputusan yang juga memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab: Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan saat ini. Salah satunya adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses pemilihan umum dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun demikian, secara keseluruhan, demokrasi Indonesia dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini terlihat melalui kebebasan berekspresi, pers, dan organisasi yang diakui, serta proses pemilihan umum yang cenderung bebas dan adil.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab: Tindakan anggota parlemen yang menggunakan klaim suara rakyat namun mengutamakan agenda politik pribadi dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Tindakan semacam itu menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan serta kekurangan representasi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan reformasi politik yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas. Hal ini penting agar anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab. Selain itu, adanya pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab: Para pemimpin yang memiliki kekuasaan karismatik perlu bertanggung jawab terhadap pengaruh yang mereka miliki terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Konsep hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa ini menekankan perlunya melindungi hak-hak dasar manusia yang tidak boleh diabaikan demi kepentingan politik atau agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi.
NAMA : Joe Febrian Sinuraya
NPM : 2217051143
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051143
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Nama : Rita Irma Yani
NPM : 2217051047
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
A. Artikel tersebut membahas tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang mengalami penurunan pada tahun 2019. Isinya mencakup pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran hak perempuan, dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Analisis jelas dari artikel ini adalah bahwa situasi HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat kebijakan dan perundang-undangan yang melindungi HAM, implementasinya seringkali kurang memadai. Perlu ada upaya lebih lanjut dalam penegakan HAM untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu di Indonesia.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah kesadaran yang ditingkatkan terhadap isu-isu HAM di Indonesia. Artikel ini menjadi panggilan untuk memperhatikan dan mengatasi masalah yang ada. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan akan ada upaya lebih besar untuk meningkatkan perlindungan HAM, memperkuat institusi terkait, dan mendorong perubahan positif dalam penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia tercermin dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kebersamaan memiliki peran penting dalam praktik demokrasi di Indonesia. Musyawarah menggambarkan semangat inklusivitas dan pengambilan keputusan kolektif dalam konteks demokrasi. Gotong royong dan kebersamaan menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam membangun masyarakat yang adil dan merata.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi, kebebasan beragama dan nilai-nilai keagamaan dihormati dan diakui sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengelola pemerintahan negara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum secara konsisten menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki landasan yang kuat dalam mendorong demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran HAM, keterbatasan kebebasan berekspresi, dan tantangan dalam menjaga independensi lembaga-lembaga negara.
Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia. Penting bagi para pemimpin dan anggota parlemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat yang mereka wakili dan tidak melaksanakan agenda polit
D. Saya memiliki sikap tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat hanya akan merugikan dan mengabaikan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
Sikap seperti ini menciderai prinsip dasar demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik yang lebih besar dalam proses politik untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dan tidak terabaikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama dan memanfaatkannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dengan mengorbankan mereka sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan fenomena yang perlu diperhatikan dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini.
Dalam konteks demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam menggunakan pengaruh mereka dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemahaman akan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang inklusif harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengorbankan loyalitas dan emosi rakyat, tanpa memperhatikan hak-hak mereka, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang melindungi kebebasan, martabat, dan kesejahteraan individu.
Penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang luas dalam proses politik guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan dan hak asasi manusia setiap individu tetap dihormati dan diprioritaskan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.
NPM : 2217051047
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
A. Artikel tersebut membahas tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang mengalami penurunan pada tahun 2019. Isinya mencakup pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran hak perempuan, dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Analisis jelas dari artikel ini adalah bahwa situasi HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat kebijakan dan perundang-undangan yang melindungi HAM, implementasinya seringkali kurang memadai. Perlu ada upaya lebih lanjut dalam penegakan HAM untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu di Indonesia.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah kesadaran yang ditingkatkan terhadap isu-isu HAM di Indonesia. Artikel ini menjadi panggilan untuk memperhatikan dan mengatasi masalah yang ada. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan akan ada upaya lebih besar untuk meningkatkan perlindungan HAM, memperkuat institusi terkait, dan mendorong perubahan positif dalam penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia tercermin dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kebersamaan memiliki peran penting dalam praktik demokrasi di Indonesia. Musyawarah menggambarkan semangat inklusivitas dan pengambilan keputusan kolektif dalam konteks demokrasi. Gotong royong dan kebersamaan menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam membangun masyarakat yang adil dan merata.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi, kebebasan beragama dan nilai-nilai keagamaan dihormati dan diakui sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengelola pemerintahan negara.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum secara konsisten menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki landasan yang kuat dalam mendorong demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran HAM, keterbatasan kebebasan berekspresi, dan tantangan dalam menjaga independensi lembaga-lembaga negara.
Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia. Penting bagi para pemimpin dan anggota parlemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat yang mereka wakili dan tidak melaksanakan agenda polit
D. Saya memiliki sikap tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat hanya akan merugikan dan mengabaikan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
Sikap seperti ini menciderai prinsip dasar demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik yang lebih besar dalam proses politik untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dan tidak terabaikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama dan memanfaatkannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dengan mengorbankan mereka sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan fenomena yang perlu diperhatikan dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini.
Dalam konteks demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam menggunakan pengaruh mereka dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemahaman akan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang inklusif harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengorbankan loyalitas dan emosi rakyat, tanpa memperhatikan hak-hak mereka, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang melindungi kebebasan, martabat, dan kesejahteraan individu.
Penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang luas dalam proses politik guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan dan hak asasi manusia setiap individu tetap dihormati dan diprioritaskan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.
Nama : Ayu Puspitasari
Npm : 2217051011
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Dalam artikel tersebut, situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dibahas. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan juga menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya tersebut dapat memperkuat prinsip demokrasi dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual dalam menjalankan demokrasi. Hal ini memberikan landasan moral dan etika dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai hak asasi manusia. Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih baik.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tidak adil dan merugikan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan masyarakat dengan integritas dan transparansi.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Hal ini karena konsep demokrasi dewasa saat ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Charismatic leadership yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut dapat menjadi antitesis bagi demokrasi. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa charismatic leadership dapat berkontribusi pada proses demokratisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kritisisme terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Npm : 2217051011
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Dalam artikel tersebut, situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dibahas. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan juga menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya tersebut dapat memperkuat prinsip demokrasi dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual dalam menjalankan demokrasi. Hal ini memberikan landasan moral dan etika dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai hak asasi manusia. Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih baik.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tidak adil dan merugikan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan masyarakat dengan integritas dan transparansi.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Hal ini karena konsep demokrasi dewasa saat ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Charismatic leadership yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut dapat menjadi antitesis bagi demokrasi. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa charismatic leadership dapat berkontribusi pada proses demokratisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kritisisme terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Nama : Trio sakti ardika
Npm : 2257051012
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Isi artikel tersebut menjelaskan tentang situasi yang kurang menguntungkan bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Beberapa isu yang disoroti dalam artikel tersebut meliputi pelanggaran HAM di Papua, pelanggaran hak perempuan, pelanggaran hak atas tanah, serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Analisis saya adalah bahwa artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai beberapa masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia dalam upaya penegakan HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa masih ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan aktivis HAM untuk memperjuangkan hak-hak mereka, meskipun masih dihadapkan pada banyak tantangan.
2. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat kaya, memiliki banyak nilai-nilai adat istiadat yang dapat dijadikan dasar dalam membangun demokrasi. Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila juga dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan akan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Namun, pendekatan yang terlalu kental pada nilai-nilai adat istiadat atau agama dapat juga menjadi hambatan dalam membangun demokrasi yang inklusif dan menghargai hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip universal HAM dalam membangun demokrasi di Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih dihadapkan pada banyak tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain masalah korupsi, politik uang, intoleransi, dan kekerasan politik. Meskipun demikian, terdapat juga kemajuan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan pers, yang merupakan indikator positif dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
4. Saya sangat prihatin dengan kondisi tersebut, karena hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka untuk mewakili kepentingan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada rakyat yang telah memilih mereka, bukan hanya pada agenda politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dalam memilih wakilnya.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Namun, jika pengaruh tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas atau merugikan hak asasi manusia, maka hal tersebut sangat tidak etis dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa, dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang besar dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai
Npm : 2257051012
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
1. Isi artikel tersebut menjelaskan tentang situasi yang kurang menguntungkan bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Beberapa isu yang disoroti dalam artikel tersebut meliputi pelanggaran HAM di Papua, pelanggaran hak perempuan, pelanggaran hak atas tanah, serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Analisis saya adalah bahwa artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai beberapa masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia dalam upaya penegakan HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa masih ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan aktivis HAM untuk memperjuangkan hak-hak mereka, meskipun masih dihadapkan pada banyak tantangan.
2. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat kaya, memiliki banyak nilai-nilai adat istiadat yang dapat dijadikan dasar dalam membangun demokrasi. Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila juga dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan akan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Namun, pendekatan yang terlalu kental pada nilai-nilai adat istiadat atau agama dapat juga menjadi hambatan dalam membangun demokrasi yang inklusif dan menghargai hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip universal HAM dalam membangun demokrasi di Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih dihadapkan pada banyak tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain masalah korupsi, politik uang, intoleransi, dan kekerasan politik. Meskipun demikian, terdapat juga kemajuan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan pers, yang merupakan indikator positif dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
4. Saya sangat prihatin dengan kondisi tersebut, karena hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka untuk mewakili kepentingan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada rakyat yang telah memilih mereka, bukan hanya pada agenda politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dalam memilih wakilnya.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Namun, jika pengaruh tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas atau merugikan hak asasi manusia, maka hal tersebut sangat tidak etis dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa, dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang besar dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai
NAMA : Dimas Adivia
NPM : 2217051075
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Soal:
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk. berdasarkan artikel ini dapat saya analisis bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Beberapa masalah yang disorot meliputi kurangnya proses keadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi hingga kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Meskipun demikian, artikel juga menyebutkan beberapa langkah reformasi telah dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai lokal yang melandasi kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap pluralitas agama di Indonesia dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Prinsip ini dapat memperkuat kerukunan dan toleransi antaragama serta menyediakan landasan moral dalam pembangunan demokrasi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai hak asasi manusia. Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih baik.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tidak adil dan merugikan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan masyarakat dengan integritas dan transparansi.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah suatu hal yang memprihatinkan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana penghormatan terhadap hak asasi manusia dianggap.
NPM : 2217051075
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Soal:
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk. berdasarkan artikel ini dapat saya analisis bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Beberapa masalah yang disorot meliputi kurangnya proses keadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi hingga kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Meskipun demikian, artikel juga menyebutkan beberapa langkah reformasi telah dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai lokal yang melandasi kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap pluralitas agama di Indonesia dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Prinsip ini dapat memperkuat kerukunan dan toleransi antaragama serta menyediakan landasan moral dalam pembangunan demokrasi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai hak asasi manusia. Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih baik.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tidak adil dan merugikan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan masyarakat dengan integritas dan transparansi.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah suatu hal yang memprihatinkan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana penghormatan terhadap hak asasi manusia dianggap.
Nama: Ananda Karunia Putri
NPM: 2217051152
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab
Analisis saya terhadap artikel ini adalah fakta jikalau penegakan HAM di Indonesia masih banyak kendala dan tantangan. Peran pemerintah dan lembaga negara dalam menjaga dan melindungi HAM itu sangat penting. Untuk memperbaiki situasi dan memperkuat penegakan HAM, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga internasional.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah tentang tantangan yang sampai saat ini masih dihadapi dalam menegakkan HAM di Indonesia. Artikel ini mendorong pembaca untuk terus memperhatikan isu-isu yang terjadi saat ini. Hal tersebut dapat menginspirasi langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan meningkatkan perlindungan HAM bagi semua masyarakat Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia memiliki pengaruh yang enting terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Budaya Indonesia yang beragam dan luralistik, dan konsep-konse seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan untuk prinsip-prinsip demokrasi Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 ini menegaskan pengakuan terhadap nilai-nilai agama yang telah menjadi suatu kepingan penting dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih perlu banyak dievaluasi. Apalagi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, penerapan sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih belum diterapkan dengan baik dan benar. Ketidakadilan masih sering menghantui, terlebih terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Diperlukan upaya yang konsisten untuk meniingkatkan praktik demokrasi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dan berhasil menghasilkan kehidupan yang demokratis dan adil di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan masyarakat menurut saya adalah tindakan yang tidak etis sama sekali dan dapat dipandang sebagai masalah yang serius dalam demokrasi. Sikap mereka yang seperti itu tidak berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Seharusnya, sebagai anggota parlemen yang telah diberikan kepercayaan besar dari khalayak ramai, mereka melayani kepentingan masyarakat secara luas, mendengarkan serta memahami aspirasi rakyat dan turut memperjuangkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat dengan mengorbankan hak asasi manusia sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak individu. Kegiatan semacam ini memiliki potensi untuk menimbulkan konsekuensi yang serius dalam konteks demokrasi sekarang, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
NPM: 2217051152
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab
Analisis saya terhadap artikel ini adalah fakta jikalau penegakan HAM di Indonesia masih banyak kendala dan tantangan. Peran pemerintah dan lembaga negara dalam menjaga dan melindungi HAM itu sangat penting. Untuk memperbaiki situasi dan memperkuat penegakan HAM, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga internasional.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah tentang tantangan yang sampai saat ini masih dihadapi dalam menegakkan HAM di Indonesia. Artikel ini mendorong pembaca untuk terus memperhatikan isu-isu yang terjadi saat ini. Hal tersebut dapat menginspirasi langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan meningkatkan perlindungan HAM bagi semua masyarakat Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia memiliki pengaruh yang enting terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Budaya Indonesia yang beragam dan luralistik, dan konsep-konse seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan untuk prinsip-prinsip demokrasi Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 ini menegaskan pengakuan terhadap nilai-nilai agama yang telah menjadi suatu kepingan penting dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih perlu banyak dievaluasi. Apalagi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, penerapan sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih belum diterapkan dengan baik dan benar. Ketidakadilan masih sering menghantui, terlebih terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Diperlukan upaya yang konsisten untuk meniingkatkan praktik demokrasi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dan berhasil menghasilkan kehidupan yang demokratis dan adil di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan masyarakat menurut saya adalah tindakan yang tidak etis sama sekali dan dapat dipandang sebagai masalah yang serius dalam demokrasi. Sikap mereka yang seperti itu tidak berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Seharusnya, sebagai anggota parlemen yang telah diberikan kepercayaan besar dari khalayak ramai, mereka melayani kepentingan masyarakat secara luas, mendengarkan serta memahami aspirasi rakyat dan turut memperjuangkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat dengan mengorbankan hak asasi manusia sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak individu. Kegiatan semacam ini memiliki potensi untuk menimbulkan konsekuensi yang serius dalam konteks demokrasi sekarang, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Nama: MUHAMMAD IQBAL ANANDRA
NPM: 2217051091
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer
A. Artikel ini menggambarkan tantangan dan kelemahan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa perhatian utama meliputi ketidakadilan dan kurangnya akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran HAM, pembatasan yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, dan penyalahgunaan hukuman yang kejam di luar sistem peradilan. Walaupun demikian, terdapat juga langkah-langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran yang dimainkan oleh gerakan masyarakat sebagai kontrol sosial.
Salah satu aspek positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah upaya reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), mendorong supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah menyetujui banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan HAM. Selain itu, adanya gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan, merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Indonesia juga menghargai nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya, yang menyatakan bahwa demokrasi harus mencakup keberagaman budaya dan pandangan yang ada dalam masyarakat. Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang beragam, Indonesia perlu menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang memperhatikan hak-hak minoritas dan melindungi keragaman tersebut.
Prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup ke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pentingnya menghormati dan mengakui keberagaman agama dan keyakinan dalam sistem politik dan hukum negara. Namun, perlu diingat bahwa prinsip ini tidak boleh disalahgunakan untuk mendiskriminasi atau membatasi hak-hak individu yang memiliki keyakinan yang berbeda.
C. Demokrasi di Indonesia saat ini perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. UUD NRI 1945 juga mengatur prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia.
Namun, evaluasi terhadap praktik demokrasi di Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati. Evaluasi ini dapat melibatkan penilaian terhadap adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia, pembatasan kebebasan sipil, atau penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
Dengan demikian, evaluasi yang teliti dan upaya perbaikan dalam praktik demokrasi akan membantu memastikan bahwa demokrasi di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Penting bagi warga negara untuk memahami pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan bertindak sesuai dengan amanah yang mereka terima. Kesadaran politik dan partisipasi yang aktif merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengejar perubahan positif dalam sistem politik negara.
Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat tentang kegiatan dan keputusan anggota parlemen. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggota parlemen secara teratur, serta memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif.
E. Menurut saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat tanpa tujuan yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa ini, konsep hak asasi manusia menekankan perlindungan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi, serta menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan berjuang untuk kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya memperjuangkan agenda politik mereka sendiri atau kelompok tertentu. Pemimpin yang baik harus menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan kebebasan dan hak individu, serta menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.
NPM: 2217051091
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer
A. Artikel ini menggambarkan tantangan dan kelemahan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa perhatian utama meliputi ketidakadilan dan kurangnya akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran HAM, pembatasan yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, dan penyalahgunaan hukuman yang kejam di luar sistem peradilan. Walaupun demikian, terdapat juga langkah-langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran yang dimainkan oleh gerakan masyarakat sebagai kontrol sosial.
Salah satu aspek positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah upaya reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), mendorong supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah menyetujui banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan HAM. Selain itu, adanya gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan, merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Indonesia juga menghargai nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakatnya, yang menyatakan bahwa demokrasi harus mencakup keberagaman budaya dan pandangan yang ada dalam masyarakat. Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang beragam, Indonesia perlu menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang memperhatikan hak-hak minoritas dan melindungi keragaman tersebut.
Prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup ke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pentingnya menghormati dan mengakui keberagaman agama dan keyakinan dalam sistem politik dan hukum negara. Namun, perlu diingat bahwa prinsip ini tidak boleh disalahgunakan untuk mendiskriminasi atau membatasi hak-hak individu yang memiliki keyakinan yang berbeda.
C. Demokrasi di Indonesia saat ini perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. UUD NRI 1945 juga mengatur prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia.
Namun, evaluasi terhadap praktik demokrasi di Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati. Evaluasi ini dapat melibatkan penilaian terhadap adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia, pembatasan kebebasan sipil, atau penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
Dengan demikian, evaluasi yang teliti dan upaya perbaikan dalam praktik demokrasi akan membantu memastikan bahwa demokrasi di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Penting bagi warga negara untuk memahami pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan bertindak sesuai dengan amanah yang mereka terima. Kesadaran politik dan partisipasi yang aktif merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengejar perubahan positif dalam sistem politik negara.
Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat tentang kegiatan dan keputusan anggota parlemen. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggota parlemen secara teratur, serta memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif.
E. Menurut saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat tanpa tujuan yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa ini, konsep hak asasi manusia menekankan perlindungan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi, serta menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan berjuang untuk kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya memperjuangkan agenda politik mereka sendiri atau kelompok tertentu. Pemimpin yang baik harus menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan kebebasan dan hak individu, serta menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.
Nama : Nayya Tharissa M
NPM : 2257051016
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
a. Artikel ini memberikan gambaran yang cukup suram tentang situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Ada banyak tantangan dan masalah yang perlu diatasi oleh pemerintah dalam memastikan perlindungan HAM yang lebih baik bagi semua warga negara. Namun, ada juga beberapa perkembangan positif yang disoroti, seperti upaya reformasi pemerintah dalam memastikan perlindungan HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran penting masyarakat sipil dalam menegakkan HAM.
b. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menjadi landasan yang kuat untuk mempromosikan toleransi agama, kebebasan beragama, dan rasa saling menghormati dalam konteks demokrasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan beragama individu atau menerapkan hukum atau kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu.
c. Meskipun tidak ada informasi yang spesifik dalam artikel, penting untuk menjaga agar praktik demokrasi Indonesia selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Praktik demokrasi harus memastikan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
d. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewakili suara rakyat dan mengambil keputusan yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Ketika mereka melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi secara keseluruhan.
e. Dalam konteks demokrasi yang dewasa, penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengutamakan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang besar, hal itu tidak boleh digunakan untuk mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas.
NPM : 2257051016
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
a. Artikel ini memberikan gambaran yang cukup suram tentang situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Ada banyak tantangan dan masalah yang perlu diatasi oleh pemerintah dalam memastikan perlindungan HAM yang lebih baik bagi semua warga negara. Namun, ada juga beberapa perkembangan positif yang disoroti, seperti upaya reformasi pemerintah dalam memastikan perlindungan HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran penting masyarakat sipil dalam menegakkan HAM.
b. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menjadi landasan yang kuat untuk mempromosikan toleransi agama, kebebasan beragama, dan rasa saling menghormati dalam konteks demokrasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan beragama individu atau menerapkan hukum atau kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu.
c. Meskipun tidak ada informasi yang spesifik dalam artikel, penting untuk menjaga agar praktik demokrasi Indonesia selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Praktik demokrasi harus memastikan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
d. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewakili suara rakyat dan mengambil keputusan yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Ketika mereka melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi secara keseluruhan.
e. Dalam konteks demokrasi yang dewasa, penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengutamakan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang besar, hal itu tidak boleh digunakan untuk mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas.
NAMA : ARIP SAPUTRA
NPM : 2217051061
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
Analisis soal menurut saya :
A. Artikel tersebut menyajikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk dengan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan peningkatan peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat beragam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan adanya pengakuan terhadap pluralitas agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama yang ada.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah ditegaskan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, terdapat beberapa masalah yang muncul, seperti korupsi, manipulasi politik, kriminalisasi terhadap aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan yang merugikan demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak dalam kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan akuntabel. Tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menghambat perkembangan demokrasi dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NPM : 2217051061
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
Analisis soal menurut saya :
A. Artikel tersebut menyajikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk dengan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan peningkatan peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat beragam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan adanya pengakuan terhadap pluralitas agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama yang ada.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah ditegaskan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, terdapat beberapa masalah yang muncul, seperti korupsi, manipulasi politik, kriminalisasi terhadap aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan yang merugikan demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak dalam kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan akuntabel. Tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menghambat perkembangan demokrasi dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NAMA : RAFIF MAULANA
NPM : 2217051023
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
A. Berdasarkan artikel tersebut, dapat dianalisis bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Masalah-masalah yang diungkapkan termasuk kurangnya proses keadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, serta kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Namun demikian, artikel juga menyebutkan langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Salah satunya adalah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi HAM lainnya. Langkah-langkah ini mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Dengan demikian, meskipun situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih mengkhawatirkan, terdapat langkah-langkah reformasi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
B. Pendapat saya mengenai demokrasi Indonesia yang berakar dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa demokrasi harus mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan pandangan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, penting untuk membangun demokrasi yang menghormati hak-hak minoritas dan melindungi keragaman tersebut. Prinsip demokrasi Indonesia yang mencantumkan ke-Tuhanan yang Maha Esa menandakan bahwa keberagaman agama dan keyakinan harus diakui dan dihormati dalam sistem politik dan hukum negara. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip tersebut tidak digunakan sebagai alasan untuk diskriminasi atau pembatasan terhadap hak-hak individu yang memiliki keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat perlu mengakomodasi keberagaman budaya, menghormati hak-hak minoritas, dan memastikan perlindungan terhadap keragaman tersebut.
C. Menurut pandangan saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi secara lebih baik.
D. Sikap terhadap situasi di mana anggota parlemen menjalankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah tidak adil dan merugikan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan integritas dan transparansi.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang karismatik harus mengambil tanggung jawab terhadap pengaruh mereka terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Dalam era demokrasi saat ini, konsep hak asasi manusia menuntut perlindungan hak-hak dasar manusia yang tidak boleh diabaikan demi kepentingan politik atau agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi.
NPM : 2217051023
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
A. Berdasarkan artikel tersebut, dapat dianalisis bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Masalah-masalah yang diungkapkan termasuk kurangnya proses keadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, serta kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Namun demikian, artikel juga menyebutkan langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Salah satunya adalah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi HAM lainnya. Langkah-langkah ini mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Dengan demikian, meskipun situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih mengkhawatirkan, terdapat langkah-langkah reformasi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
B. Pendapat saya mengenai demokrasi Indonesia yang berakar dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa demokrasi harus mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan pandangan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, penting untuk membangun demokrasi yang menghormati hak-hak minoritas dan melindungi keragaman tersebut. Prinsip demokrasi Indonesia yang mencantumkan ke-Tuhanan yang Maha Esa menandakan bahwa keberagaman agama dan keyakinan harus diakui dan dihormati dalam sistem politik dan hukum negara. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip tersebut tidak digunakan sebagai alasan untuk diskriminasi atau pembatasan terhadap hak-hak individu yang memiliki keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat perlu mengakomodasi keberagaman budaya, menghormati hak-hak minoritas, dan memastikan perlindungan terhadap keragaman tersebut.
C. Menurut pandangan saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi secara lebih baik.
D. Sikap terhadap situasi di mana anggota parlemen menjalankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah tidak adil dan merugikan masyarakat. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan integritas dan transparansi.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang karismatik harus mengambil tanggung jawab terhadap pengaruh mereka terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Dalam era demokrasi saat ini, konsep hak asasi manusia menuntut perlindungan hak-hak dasar manusia yang tidak boleh diabaikan demi kepentingan politik atau agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi.
NAMA: ANGGIE ARMELIA
NPM: 2217051145
KELAS: C
NPM: 2217051145
KELAS: C
PRODI: S1Ilmu Komputer
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Dalam artikel tersebut, situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dibahas. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan juga menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mencerminkan keberagaman dan pluralitas dalam sistem demokrasi. Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya menghormati dan mengakui adanya keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. UUD NRI 1945 juga mengatur prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, evaluasi praktik demokrasi Indonesia saat ini harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini bisa termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, atau penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Peningkatan dalam penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi akan membantu memastikan bahwa praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Sikap saya kritis terhadap anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat untuk kepentingan politik pribadi. Pemimpin dan anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugas dengan itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dewasa saat ini dan hak asasi manusia. Praktek semacam itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan individu yang penting dalam demokrasi dewasa.
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Dalam artikel tersebut, situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dibahas. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan juga menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia mencerminkan keberagaman dan pluralitas dalam sistem demokrasi. Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya menghormati dan mengakui adanya keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. UUD NRI 1945 juga mengatur prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, evaluasi praktik demokrasi Indonesia saat ini harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini bisa termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, atau penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Peningkatan dalam penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi akan membantu memastikan bahwa praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Sikap saya kritis terhadap anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat untuk kepentingan politik pribadi. Pemimpin dan anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugas dengan itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dewasa saat ini dan hak asasi manusia. Praktek semacam itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan individu yang penting dalam demokrasi dewasa.
NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
1.Artikel tersebut membahas mengenai situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga menyatakan bahwa masih terdapat banyak isu yang harus ditangani oleh pemerintah, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Meskipun terdapat kemajuan positif seperti upaya reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional, tahun 2019 tetap dianggap sebagai tahun yang penuh tantangan dalam hal HAM di Indonesia.
Sisi positif yang saya temukan setelah membaca artikel ini adalah adanya langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan komunitas di beberapa daerah menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tengah tekanan dan ancaman.
2.demokrasi Indonesia mencerminkan kekayaan pluralisme budaya dan keberagaman agama yang ada di negara ini. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa mempromosikan kerukunan antarumat beragama dan memperkuat persatuan dalam keragaman.
Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa prinsip ini juga memerlukan interpretasi yang hati-hati dan inklusif. Keterlibatan semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan, harus dijamin dalam proses demokratis. Demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus memastikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan pluralisme, serta menghindari penyalahgunaan konsep agama untuk tujuan politik sempit.
3.Terkait dengan hak asasi manusia, Indonesia telah melakukan kemajuan dalam menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Namun, masih terdapat tantangan dan isu yang perlu diatasi, seperti perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, perlindungan terhadap minoritas, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia terus bekerja untuk meningkatkan keadaan tersebut melalui berbagai langkah, termasuk pengesahan undang-undang dan program-program yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia.
4.tidak jarang terjadi situasi di mana anggota parlemen atau politisi dapat mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan lebih fokus pada agenda politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dan apa yang dilakukan oleh para pemimpin terpilih. Dengan adanya kebijakan transparan, sistem pengawasan yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat dapat membantu meminimalkan risiko anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan mempromosikan praktik demokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara umum.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Kekuasaan kharismatik sering kali didasarkan pada pengaruh karisma atau kepribadian yang kuat, yang dapat digunakan untuk memobilisasi massa dan mendapatkan dukungan yang fanatik. Namun, dalam beberapa situasi, penggunaan kekuasaan kharismatik ini dapat memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
1.Artikel tersebut membahas mengenai situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga menyatakan bahwa masih terdapat banyak isu yang harus ditangani oleh pemerintah, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Meskipun terdapat kemajuan positif seperti upaya reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional, tahun 2019 tetap dianggap sebagai tahun yang penuh tantangan dalam hal HAM di Indonesia.
Sisi positif yang saya temukan setelah membaca artikel ini adalah adanya langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan komunitas di beberapa daerah menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tengah tekanan dan ancaman.
2.demokrasi Indonesia mencerminkan kekayaan pluralisme budaya dan keberagaman agama yang ada di negara ini. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa mempromosikan kerukunan antarumat beragama dan memperkuat persatuan dalam keragaman.
Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa prinsip ini juga memerlukan interpretasi yang hati-hati dan inklusif. Keterlibatan semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan, harus dijamin dalam proses demokratis. Demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus memastikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan pluralisme, serta menghindari penyalahgunaan konsep agama untuk tujuan politik sempit.
3.Terkait dengan hak asasi manusia, Indonesia telah melakukan kemajuan dalam menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Namun, masih terdapat tantangan dan isu yang perlu diatasi, seperti perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, perlindungan terhadap minoritas, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia terus bekerja untuk meningkatkan keadaan tersebut melalui berbagai langkah, termasuk pengesahan undang-undang dan program-program yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia.
4.tidak jarang terjadi situasi di mana anggota parlemen atau politisi dapat mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan lebih fokus pada agenda politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dan apa yang dilakukan oleh para pemimpin terpilih. Dengan adanya kebijakan transparan, sistem pengawasan yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat dapat membantu meminimalkan risiko anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan mempromosikan praktik demokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara umum.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap loyalitas dan emosi rakyat. Kekuasaan kharismatik sering kali didasarkan pada pengaruh karisma atau kepribadian yang kuat, yang dapat digunakan untuk memobilisasi massa dan mendapatkan dukungan yang fanatik. Namun, dalam beberapa situasi, penggunaan kekuasaan kharismatik ini dapat memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
NAMA : FUAD HAMIDAN
NPM : 2257051025
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut membicarakan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Terdapat catatan tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, serta penggunaan hukuman yang kejam. Semua masalah tersebut menjadi tantangan yang dihadapi.
B. Sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya, memiliki nilai-nilai adat istiadat yang dapat menjadi dasar dalam pembangunan demokrasi. Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila juga mengakui keberagaman agama di Indonesia. Namun, terlalu mengedepankan nilai-nilai budaya atau agama dapat menghambat pembangunan demokrasi inklusif yang menghargai hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip universal HAM dalam membangun demokrasi di Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu memprioritaskan hak asasi manusia. Masalah seperti korupsi, manipulasi politik, kriminalisasi terhadap aktivis, dan pembatasan kebebasan berekspresi masih ada. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia.
D. Tindakan anggota parlemen yang lebih mengutamakan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat adalah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Diperlukan reformasi politik yang berfokus pada integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas untuk mengatasi masalah ini. Penting bagi anggota parlemen untuk mewakili kepentingan rakyat dengan tanggung jawab, sementara pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NPM : 2257051025
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut membicarakan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Terdapat catatan tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, serta penggunaan hukuman yang kejam. Semua masalah tersebut menjadi tantangan yang dihadapi.
B. Sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya, memiliki nilai-nilai adat istiadat yang dapat menjadi dasar dalam pembangunan demokrasi. Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila juga mengakui keberagaman agama di Indonesia. Namun, terlalu mengedepankan nilai-nilai budaya atau agama dapat menghambat pembangunan demokrasi inklusif yang menghargai hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip universal HAM dalam membangun demokrasi di Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu memprioritaskan hak asasi manusia. Masalah seperti korupsi, manipulasi politik, kriminalisasi terhadap aktivis, dan pembatasan kebebasan berekspresi masih ada. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia.
D. Tindakan anggota parlemen yang lebih mengutamakan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat adalah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Diperlukan reformasi politik yang berfokus pada integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas untuk mengatasi masalah ini. Penting bagi anggota parlemen untuk mewakili kepentingan rakyat dengan tanggung jawab, sementara pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NAMA : Anisa Mitha Safitri
NPM : 2257051022
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Soal :
A. Artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk. Situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Beberapa masalah yang terlihat seperti kurangnya proses keadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi hingga kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Meskipun demikian, terdapat beberapa langkah reformasi telah dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat ditemukan adalah adanya langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
B. Indonesia memiliki budaya adat istiadat yang sangat kaya dan beragam. Namun, nilai-nilai adat istiadat tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktek demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya mencerminkan keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia, namun dalam prakteknya terkadang terjadi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, masih terdapat beberapa masalah dalam praktiknya.
Beberapa masalah yang sering terjadi adalah korupsi, politik uang, dan ketidakadilan dalam sistem politik dan pemerintahan. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan yang sulit untuk disatukan dalam musyawarah, sehingga seringkali keputusan yang diambil tidak memuaskan semua pihak.
Namun, terdapat juga beberapa kemajuan dalam praktik demokrasi Indonesia, seperti adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilihan umum. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, seperti pembentukan Komnas HAM dan pengadilan HAM.
Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki praktik demokrasi Indonesia agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus terus bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam praktik demokrasi Indonesia.
D. Pandangan terhadap situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan pandangan individu. Namun, secara umum, hal ini dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis dalam konteks demokrasi. Representasi politik seharusnya didasarkan pada kepentingan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif warga negara. Ketika anggota parlemen mengabaikan atau mengesampingkan kepentingan rakyat, hal tersebut dapat merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin mereka. Penting bagi warga negara untuk memantau tindakan anggota parlemen, memberikan masukan, dan menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama dan memanfaatkannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dengan mengorbankan mereka sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan fenomena yang perlu diperhatikan dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini.
Dalam konteks demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam menggunakan pengaruh mereka dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
NPM : 2257051022
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Soal :
A. Artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk. Situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Beberapa masalah yang terlihat seperti kurangnya proses keadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi hingga kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Meskipun demikian, terdapat beberapa langkah reformasi telah dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat ditemukan adalah adanya langkah-langkah reformasi yang telah diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki penegakan HAM. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
B. Indonesia memiliki budaya adat istiadat yang sangat kaya dan beragam. Namun, nilai-nilai adat istiadat tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktek demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya mencerminkan keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia, namun dalam prakteknya terkadang terjadi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, masih terdapat beberapa masalah dalam praktiknya.
Beberapa masalah yang sering terjadi adalah korupsi, politik uang, dan ketidakadilan dalam sistem politik dan pemerintahan. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan yang sulit untuk disatukan dalam musyawarah, sehingga seringkali keputusan yang diambil tidak memuaskan semua pihak.
Namun, terdapat juga beberapa kemajuan dalam praktik demokrasi Indonesia, seperti adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilihan umum. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, seperti pembentukan Komnas HAM dan pengadilan HAM.
Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki praktik demokrasi Indonesia agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus terus bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam praktik demokrasi Indonesia.
D. Pandangan terhadap situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan pandangan individu. Namun, secara umum, hal ini dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis dalam konteks demokrasi. Representasi politik seharusnya didasarkan pada kepentingan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif warga negara. Ketika anggota parlemen mengabaikan atau mengesampingkan kepentingan rakyat, hal tersebut dapat merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin mereka. Penting bagi warga negara untuk memantau tindakan anggota parlemen, memberikan masukan, dan menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama dan memanfaatkannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dengan mengorbankan mereka sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan fenomena yang perlu diperhatikan dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini.
Dalam konteks demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam menggunakan pengaruh mereka dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut membahas situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komisi Nasional HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang diungkapkan dalam artikel ini antara lain adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran HAM di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan.
Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel ini adalah kesadaran bahwa ada upaya reformasi yang sedang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan penegakan HAM. Meskipun masih banyak tantangan dan masalah yang perlu diatasi, langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki situasi HAM di negara ini.
B. Demokrasi Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Salah satu prinsip demokrasi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai adat istiadat adalah "berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip ini menekankan pentingnya keberagaman agama dan keyakinan serta menjunjung tinggi hubungan manusia dengan Tuhan. Pendekatan ini mencerminkan budaya toleransi dan harmoni antarumat beragama yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki beragam agama dan kepercayaan, namun tetap hidup secara damai dan menghormati perbedaan.
Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam konteks demokrasi Indonesia menegaskan perlunya menghormati hak-hak semua warga negara, termasuk hak beragama dan kebebasan beribadah.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah berusaha untuk mengikuti Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati hak asasi manusia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam Pancasila sebagai panduan nilai-nilai negara dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Namun, ada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten. Meskipun ada kemajuan dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia, masih ada isu dan masalah yang perlu diatasi, seperti perlindungan hak minoritas, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak perempuan, serta perlindungan aktivis dan jurnalis. Penting bagi pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk terus bekerja sama dalam memperkuat praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Ini meliputi penegakan hukum yang adil, perlindungan hak individu, partisipasi politik yang inklusif, dan usaha berkelanjutan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi serta mendorong kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.
D. Menurut pendapat saya bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah perilaku yang merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan representasi yang sehat. Hal ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakkonsistenan dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen, serta mendorong adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar kepentingan publik tetap diutamakan.
E. Menurut pendapat saya bahwa pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat, dengan mengorbankan mereka bahkan untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Dalam demokrasi yang matang, hak asasi manusia menjadi landasan yang penting, yang melindungi martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua individu. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi dan memanfaatkan emosi rakyat untuk tujuan pribadi atau kelompok, tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan egaliter. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, melawan manipulasi yang merugikan dan mendorong perlindungan hak-hak individu serta kebebasan yang mendasar bagi setiap warga negara.
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut membahas situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komisi Nasional HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang diungkapkan dalam artikel ini antara lain adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran HAM di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan.
Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel ini adalah kesadaran bahwa ada upaya reformasi yang sedang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan penegakan HAM. Meskipun masih banyak tantangan dan masalah yang perlu diatasi, langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki situasi HAM di negara ini.
B. Demokrasi Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Salah satu prinsip demokrasi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai adat istiadat adalah "berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip ini menekankan pentingnya keberagaman agama dan keyakinan serta menjunjung tinggi hubungan manusia dengan Tuhan. Pendekatan ini mencerminkan budaya toleransi dan harmoni antarumat beragama yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki beragam agama dan kepercayaan, namun tetap hidup secara damai dan menghormati perbedaan.
Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam konteks demokrasi Indonesia menegaskan perlunya menghormati hak-hak semua warga negara, termasuk hak beragama dan kebebasan beribadah.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah berusaha untuk mengikuti Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati hak asasi manusia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam Pancasila sebagai panduan nilai-nilai negara dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Namun, ada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten. Meskipun ada kemajuan dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia, masih ada isu dan masalah yang perlu diatasi, seperti perlindungan hak minoritas, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak perempuan, serta perlindungan aktivis dan jurnalis. Penting bagi pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk terus bekerja sama dalam memperkuat praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Ini meliputi penegakan hukum yang adil, perlindungan hak individu, partisipasi politik yang inklusif, dan usaha berkelanjutan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi serta mendorong kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.
D. Menurut pendapat saya bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah perilaku yang merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan representasi yang sehat. Hal ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakkonsistenan dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen, serta mendorong adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar kepentingan publik tetap diutamakan.
E. Menurut pendapat saya bahwa pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat, dengan mengorbankan mereka bahkan untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Dalam demokrasi yang matang, hak asasi manusia menjadi landasan yang penting, yang melindungi martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua individu. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi dan memanfaatkan emosi rakyat untuk tujuan pribadi atau kelompok, tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan egaliter. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, melawan manipulasi yang merugikan dan mendorong perlindungan hak-hak individu serta kebebasan yang mendasar bagi setiap warga negara.
Nama : Maressia Anggel Firdaus
NPM : 2217051828
Kelas : C
Prodi : Ilmu Komputer
A. Artikel tersebut membahas gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk dengan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan peningkatan peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM.
Demokrasi Indonesia memiliki akar budaya yang kuat dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Konsep gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam budaya Indonesia dan menjadi dasar dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Konsep gotong royong mengajarkan bahwa masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan musyawarah mengajarkan bahwa keputusan harus diambil melalui diskusi dan konsensus bersama.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak dapat dipandang secara keseluruhan, karena terdapat perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai tingkatan dan wilayah. Namun, secara umum, demokrasi Indonesia diharapkan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam menjamin kesesuaian praktik demokrasi dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, terjadi situasi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan rakyat dan menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi.
D. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah sangat kritis. Ini merupakan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya diwakili dan diakomodasi oleh para anggota parlemen. Para anggota parlemen harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan mewakili suara dan aspirasi rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Hal ini karena konsep demokrasi dewasa saat ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Charismatic leadership yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut dapat menjadi antitesis bagi demokrasi. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa charismatic leadership dapat berkontribusi pada proses demokratisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kritisisme terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
NPM : 2217051828
Kelas : C
Prodi : Ilmu Komputer
A. Artikel tersebut membahas gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk dengan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan peningkatan peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM.
Demokrasi Indonesia memiliki akar budaya yang kuat dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Konsep gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam budaya Indonesia dan menjadi dasar dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Konsep gotong royong mengajarkan bahwa masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan musyawarah mengajarkan bahwa keputusan harus diambil melalui diskusi dan konsensus bersama.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak dapat dipandang secara keseluruhan, karena terdapat perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai tingkatan dan wilayah. Namun, secara umum, demokrasi Indonesia diharapkan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam menjamin kesesuaian praktik demokrasi dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, terjadi situasi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan rakyat dan menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi.
D. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah sangat kritis. Ini merupakan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya diwakili dan diakomodasi oleh para anggota parlemen. Para anggota parlemen harus memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan mewakili suara dan aspirasi rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Hal ini karena konsep demokrasi dewasa saat ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Charismatic leadership yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut dapat menjadi antitesis bagi demokrasi. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa charismatic leadership dapat berkontribusi pada proses demokratisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kritisisme terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
NAMA : Devano Michael Nainggolan
NPM : 2217051081
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
1. Artikel itu berisi tentang kondisi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tahun 2019. Nah, intinya adalah bahwa pemerintah Indonesia masih sering melanggar hak asasi manusia karena campur tangan dari kekuatan politik dan ekonomi yang nggak peduli sama hak-hak dasar manusia. Tapi ada juga hal positif dari artikel itu, yaitu masih ada aktivis hak asasi manusia dan masyarakat yang berjuang untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Indonesia punya budaya adat istiadat yang beragam dan kaya banget. Tapi sayangnya, nilai-nilai adat istiadat itu belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya mencerminkan keberagaman budaya dan agama di Indonesia, tapi dalam praktiknya sering terjadi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
3. Praktik demokrasi Indonesia sekarang masih punya kekurangan dalam memenuhi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang seharusnya melindungi hak asasi manusia. Ada masalah seperti pembatasan kebebasan pers, penindasan kelompok minoritas, dan campur tangan politik dan ekonomi yang mengabaikan hak-hak dasar manusia.
4. Sikap saya terhadap kondisi ini adalah sangat tidak setuju. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan kepentingan masyarakat, bukan agenda politik mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem demokrasi yang perlu diperbaiki agar bisa mencerminkan keinginan rakyat.
5. Pihak-pihak yang punya kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab atas pengaruh mereka yang bisa mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Konsep hak asasi manusia di era demokrasi sekarang menuntut perlindungan hak-hak dasar manusia yang nggak boleh diabaikan demi kepentingan politik atau agama. Jadi, kita perlu usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
NPM : 2217051081
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
1. Artikel itu berisi tentang kondisi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tahun 2019. Nah, intinya adalah bahwa pemerintah Indonesia masih sering melanggar hak asasi manusia karena campur tangan dari kekuatan politik dan ekonomi yang nggak peduli sama hak-hak dasar manusia. Tapi ada juga hal positif dari artikel itu, yaitu masih ada aktivis hak asasi manusia dan masyarakat yang berjuang untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Indonesia punya budaya adat istiadat yang beragam dan kaya banget. Tapi sayangnya, nilai-nilai adat istiadat itu belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya mencerminkan keberagaman budaya dan agama di Indonesia, tapi dalam praktiknya sering terjadi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
3. Praktik demokrasi Indonesia sekarang masih punya kekurangan dalam memenuhi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang seharusnya melindungi hak asasi manusia. Ada masalah seperti pembatasan kebebasan pers, penindasan kelompok minoritas, dan campur tangan politik dan ekonomi yang mengabaikan hak-hak dasar manusia.
4. Sikap saya terhadap kondisi ini adalah sangat tidak setuju. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan kepentingan masyarakat, bukan agenda politik mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem demokrasi yang perlu diperbaiki agar bisa mencerminkan keinginan rakyat.
5. Pihak-pihak yang punya kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab atas pengaruh mereka yang bisa mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Konsep hak asasi manusia di era demokrasi sekarang menuntut perlindungan hak-hak dasar manusia yang nggak boleh diabaikan demi kepentingan politik atau agama. Jadi, kita perlu usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
NAMA: BIANKA ZAHIRRA PUTRI
NPM: 2217051115
KELAS: C
PRODI: ILMU KOMPUTER
1. Menurut hasil analisis saya, artikel tersebut meng-highlight penggunaan UU yang ambigu, seperti UU ITE, pelanggaran HAM yang terjadi selama penanganan konflik Papua di Indonesia, serta kekhawatiran tentang rendahnya pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran HAM di Indonesia, terutama di tingkat tinggi. Artikel itu juga mengungkapkan adanya kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah pada tahun 2019, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah disahkan, menyuarakan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi kelompok-kelompok ini dan mendorong kesadaran akan hak-hak mereka, serta menekankan perlunya meningkatkan sistem peradilan dan penegakan hukum yang adil, yang bisa mendorong perubahan positif dalam upaya penegakan HAM di masa depan.
2. Menurut saya, demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia bagus untuk diterapkan karena mencerminkan semangat gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan, dan prinsip berketuhanan yang Maha Esa. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan politik dan menjaga harmoni antara agama dan negara.
3. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai HAM. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak-hak politik diakui. Namun, masih terdapat tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, penegakan hukum yang tidak merata, dan kebebasan sipil yang masih perlu diperhatikan.
4. Menurut saya, kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan perbuatan yang kurang tepat karena penting bagi anggota parlemen untuk memahami dan menghormati kepentingan nyata masyarakat yang mereka wakili serta menjadi pelayan publik yang bertanggung jawab.
5. Menurut saya, penggunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa tujuan yang jelas dapat melanggar hak asasi manusia dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu dan partisipasi aktif juga penting dalam melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2217051115
KELAS: C
PRODI: ILMU KOMPUTER
1. Menurut hasil analisis saya, artikel tersebut meng-highlight penggunaan UU yang ambigu, seperti UU ITE, pelanggaran HAM yang terjadi selama penanganan konflik Papua di Indonesia, serta kekhawatiran tentang rendahnya pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran HAM di Indonesia, terutama di tingkat tinggi. Artikel itu juga mengungkapkan adanya kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah pada tahun 2019, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah disahkan, menyuarakan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi kelompok-kelompok ini dan mendorong kesadaran akan hak-hak mereka, serta menekankan perlunya meningkatkan sistem peradilan dan penegakan hukum yang adil, yang bisa mendorong perubahan positif dalam upaya penegakan HAM di masa depan.
2. Menurut saya, demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia bagus untuk diterapkan karena mencerminkan semangat gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan, dan prinsip berketuhanan yang Maha Esa. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan politik dan menjaga harmoni antara agama dan negara.
3. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai HAM. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak-hak politik diakui. Namun, masih terdapat tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, penegakan hukum yang tidak merata, dan kebebasan sipil yang masih perlu diperhatikan.
4. Menurut saya, kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan perbuatan yang kurang tepat karena penting bagi anggota parlemen untuk memahami dan menghormati kepentingan nyata masyarakat yang mereka wakili serta menjadi pelayan publik yang bertanggung jawab.
5. Menurut saya, penggunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa tujuan yang jelas dapat melanggar hak asasi manusia dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu dan partisipasi aktif juga penting dalam melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang menghormati hak asasi manusia.
NAMA: Ghulam Daris Fauzan
NPM : 2217051044
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa Indonesia masih memiliki masalah dalam penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai setuju bahwa meskipun tahun 2019 terlihat suram, tetapi ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia memiliki dasar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menghormati prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa. Sudut pandang mengenai prinsip ini dapat berbeda-beda tergantung pada individu yang bersangkutan. Secara umum, prinsip ini mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, kebijaksanaan, dan moralitas yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak dapat dipandang secara keseluruhan, karena terdapat perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai tingkatan dan wilayah. Namun, secara umum, demokrasi Indonesia diharapkan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam menjamin kesesuaian praktik demokrasi dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, terjadi situasi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan rakyat dan menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menjadi kritik terhadap representasi politik yang tidak memadai. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi dalam konteks demokrasi, di mana beberapa politisi mungkin terlalu fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada mewakili kepentingan luas masyarakat.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik oleh pihak-pihak yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat menyebabkan masalah dalam demokrasi dewasa saat ini. Praktik ini berhubungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, termasuk kebebasan berpikir, berekspresi, dan memilih.
NPM : 2217051044
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa Indonesia masih memiliki masalah dalam penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai setuju bahwa meskipun tahun 2019 terlihat suram, tetapi ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia memiliki dasar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menghormati prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa. Sudut pandang mengenai prinsip ini dapat berbeda-beda tergantung pada individu yang bersangkutan. Secara umum, prinsip ini mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, kebijaksanaan, dan moralitas yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.
C. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak dapat dipandang secara keseluruhan, karena terdapat perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai tingkatan dan wilayah. Namun, secara umum, demokrasi Indonesia diharapkan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam menjamin kesesuaian praktik demokrasi dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, terjadi situasi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan rakyat dan menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menjadi kritik terhadap representasi politik yang tidak memadai. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi dalam konteks demokrasi, di mana beberapa politisi mungkin terlalu fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada mewakili kepentingan luas masyarakat.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik oleh pihak-pihak yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat menyebabkan masalah dalam demokrasi dewasa saat ini. Praktik ini berhubungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, termasuk kebebasan berpikir, berekspresi, dan memilih.
NAMA : Muhammad Fajar Alfad
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
Analisis soal:
A.Berdasarkan artikel tersebut, tergambar bahwa situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Masih terdapat pelanggaran HAM berat yang tidak mendapatkan proses keadilan yang memadai, pembatasan kebebasan berekspresi, serta kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Meskipun demikian, artikel juga mencatat adanya langkah-langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan upaya pemerintah dalam mereformasi sektor keamanan publik.
Dalam konteks ini, hal positif yang dapat ditemukan adalah adanya usaha dari aktivis HAM dan masyarakat sipil untuk memperjuangkan perlindungan HAM di Indonesia. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM dan kekurangan dalam penanganan konflik sumber daya alam. Namun, kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM semakin meningkat, dan langkah-langkah reformasi telah diambil untuk meningkatkan penegakan HAM, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
B."Berke-Tuhanan yang Maha Esa". Prinsip ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah dasar dari negara Indonesia. Pendapat saya terkait prinsip ini adalah bahwa prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" mengakui keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan etika dalam kehidupan berdemokrasi.
Dalam konteks demokrasi, prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" dapat mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama serta kepercayaan masyarakat Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, negara ini menghormati dan melindungi hak-hak agama dan kebebasan beragama setiap individu.
C.Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
Pancasila, sebagai ideologi negara, memberikan landasan filosofis bagi praktik demokrasi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan terkait pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten.
UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik.
D.Itu adalah suatu keadaan yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap representasi politik.
Dalam demokrasi yang sehat, anggota parlemen diharapkan bertindak sebagai perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Mereka harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas, serta berkomitmen untuk bertindak demi kesejahteraan masyarakat.
E.Itu merupakan tindakan yang tidak etis dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini.
Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk mengutamakan dan melindungi hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat dengan tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia
Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dewasa yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bebas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
Analisis soal:
A.Berdasarkan artikel tersebut, tergambar bahwa situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Masih terdapat pelanggaran HAM berat yang tidak mendapatkan proses keadilan yang memadai, pembatasan kebebasan berekspresi, serta kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Meskipun demikian, artikel juga mencatat adanya langkah-langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan upaya pemerintah dalam mereformasi sektor keamanan publik.
Dalam konteks ini, hal positif yang dapat ditemukan adalah adanya usaha dari aktivis HAM dan masyarakat sipil untuk memperjuangkan perlindungan HAM di Indonesia. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM dan kekurangan dalam penanganan konflik sumber daya alam. Namun, kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM semakin meningkat, dan langkah-langkah reformasi telah diambil untuk meningkatkan penegakan HAM, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
B."Berke-Tuhanan yang Maha Esa". Prinsip ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah dasar dari negara Indonesia. Pendapat saya terkait prinsip ini adalah bahwa prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" mengakui keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan etika dalam kehidupan berdemokrasi.
Dalam konteks demokrasi, prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" dapat mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama serta kepercayaan masyarakat Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, negara ini menghormati dan melindungi hak-hak agama dan kebebasan beragama setiap individu.
C.Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
Pancasila, sebagai ideologi negara, memberikan landasan filosofis bagi praktik demokrasi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan terkait pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten.
UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik.
D.Itu adalah suatu keadaan yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap representasi politik.
Dalam demokrasi yang sehat, anggota parlemen diharapkan bertindak sebagai perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Mereka harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas, serta berkomitmen untuk bertindak demi kesejahteraan masyarakat.
E.Itu merupakan tindakan yang tidak etis dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini.
Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk mengutamakan dan melindungi hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat dengan tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia
Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dewasa yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bebas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik
NAMA : MAHARANI WAHYU TANTRI
NPM : 2217051051
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Isi artikel adalah situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan dalam mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Perkembangan positif yaitu langkah reformasi pemerintah dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pentingnya keberagaman budaya dan agama dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini dapat menciptakan demokrasi inklusif yang menghormati HAM.
C. Praktik demokrasi Indonesia perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. upaya membangun demokrasi yang baik datang dengan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik mereka sendiri haruslah kritis. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mendukung pemimpin yang transparan, akuntabel, dan berkomitmen pada pelayanan publik.
E. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan demokrasi saat ini. Konsep HAM dalam demokrasi menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan inklusif.
NPM : 2217051051
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Isi artikel adalah situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan dalam mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Perkembangan positif yaitu langkah reformasi pemerintah dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pentingnya keberagaman budaya dan agama dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini dapat menciptakan demokrasi inklusif yang menghormati HAM.
C. Praktik demokrasi Indonesia perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. upaya membangun demokrasi yang baik datang dengan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik mereka sendiri haruslah kritis. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mendukung pemimpin yang transparan, akuntabel, dan berkomitmen pada pelayanan publik.
E. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan demokrasi saat ini. Konsep HAM dalam demokrasi menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan inklusif.