FORUM JAWABAN POST TEST
Nama : Pinggo Ukasyah Ferkasoe
Npm : 2207051008
Jurnal ini menekankan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berbicara dan beragama, dan mencatat bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan hak-hak ini. Jurnal ini mengkritisi kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia dan berpendapat bahwa masyarakat harus memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi tentang proses hukum dan hasilnya. Menyoroti pentingnya lembaga-lembaga independen dan kuat dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang efektif, seperti kepolisian dan kejaksaan, dan berpendapat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara independen dari kepentingan politik, dengan perlindungan negara selalu menjadi prioritas utama.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan informasi yang berharga dan kritis tentang kasus penistaan agama dan bagaimana penegakan hukum dan perlindungan negara bekerja dalam konteks ini, dengan menekankan pentingnya menjaga kebebasan berbicara dan beragama, transparansi, akuntabilitas, dan lembaga independen dan kuat dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang efektif.
Npm : 2207051008
Jurnal ini menekankan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berbicara dan beragama, dan mencatat bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan hak-hak ini. Jurnal ini mengkritisi kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia dan berpendapat bahwa masyarakat harus memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi tentang proses hukum dan hasilnya. Menyoroti pentingnya lembaga-lembaga independen dan kuat dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang efektif, seperti kepolisian dan kejaksaan, dan berpendapat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara independen dari kepentingan politik, dengan perlindungan negara selalu menjadi prioritas utama.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan informasi yang berharga dan kritis tentang kasus penistaan agama dan bagaimana penegakan hukum dan perlindungan negara bekerja dalam konteks ini, dengan menekankan pentingnya menjaga kebebasan berbicara dan beragama, transparansi, akuntabilitas, dan lembaga independen dan kuat dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang efektif.
Nama: Devi Setyo Wulandari
NPM: 2207051019
Kelas: D3 Manajemen Informatika
Jurnal ini berisi tentang penegakan hukum di negara Indonesia terutama tentang kasus penistaan agama oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Beliau terkenal dengan ceplas-ceplosnya, tegas, keras, dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Beliau juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun kehadiran negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum.
Adapun inti dari jurnal ini adalah sebagaimana negara wajib memperlakukan dan melindungi siapa pun terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
NPM: 2207051019
Kelas: D3 Manajemen Informatika
Jurnal ini berisi tentang penegakan hukum di negara Indonesia terutama tentang kasus penistaan agama oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Beliau terkenal dengan ceplas-ceplosnya, tegas, keras, dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Beliau juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun kehadiran negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum.
Adapun inti dari jurnal ini adalah sebagaimana negara wajib memperlakukan dan melindungi siapa pun terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
NAMA : ERVIN DWI FATHUROHMAN
NPM : 2207051007
Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam sistem keadilan suatu negara. Penegakan hukum yang efektif dan adil dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan perlindungan serta keamanan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, penegakan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Masih terdapat praktik korupsi, pengaruh politik, dan diskriminasi dalam sistem peradilan yang menyebabkan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius dari pemerintah dan seluruh stakeholders terkait untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
NPM : 2207051007
Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam sistem keadilan suatu negara. Penegakan hukum yang efektif dan adil dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan perlindungan serta keamanan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, penegakan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Masih terdapat praktik korupsi, pengaruh politik, dan diskriminasi dalam sistem peradilan yang menyebabkan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius dari pemerintah dan seluruh stakeholders terkait untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Nama : Hamka Ebid Nego
NPM : 2207051028
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Prodi : D3 Manajemen Informatika
Analisis
Dalam artikel di atas, terdapat pemaparan mengenai keputusan yang diambil terhadap Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan bukan karena tekanan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya supremasi hukum dalam suatu negara. Supremasi hukum memastikan bahwa setiap orang, termasuk pemimpin, harus tunduk pada hukum yang berlaku, tanpa terkecuali. Hal ini merupakan dasar yang penting dalam menjaga tatanan hukum dan pemerintahan yang adil serta demokratis.
Tidak hanya itu, artikel tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, terlebih dari tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya dari kejahatan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, Negara tidak boleh membedakan perlindungan terhadap warga negaranya berdasarkan status, jabatan, atau posisi sosial. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi Negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negaranya.
Nama : M.RAIHAN ALHAYYA
NPM : 2207051015
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Prodi : D3 Manajemen Informatika
Pada artikel tersebut membahas tentang masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut artikel tersebut, masalah utama bukan pada sistem hukum, tetapi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Penegak hukum harus menjadi panutan dan memiliki kemampuan berkomunikasi serta menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas sebagai pedoman bagi penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan dan menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Penegak hukum juga harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.
Namun, banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, seperti lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Persamaan di mata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif, sehingga kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum semakin memprihatinkan. Terakhir, aksi demo yang dilakukan pada 4 November 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum. Sehingga, kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquran yang dilakukan Ahok kembali akan dilakukan melalui demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016.
NPM : 2207051015
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Prodi : D3 Manajemen Informatika
Pada artikel tersebut membahas tentang masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut artikel tersebut, masalah utama bukan pada sistem hukum, tetapi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Penegak hukum harus menjadi panutan dan memiliki kemampuan berkomunikasi serta menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas sebagai pedoman bagi penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan dan menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Penegak hukum juga harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.
Namun, banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, seperti lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Persamaan di mata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif, sehingga kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum semakin memprihatinkan. Terakhir, aksi demo yang dilakukan pada 4 November 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum. Sehingga, kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquran yang dilakukan Ahok kembali akan dilakukan melalui demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016.
Nama:yohan anugrah simamora
Npm:2207051011
Kelas:d3 mi
Jurnal ini berisi tentang penegakan hukum di negara Indonesia terutama tentang kasus penistaan agama oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Beliau terkenal dengan ceplas-ceplosnya, tegas, keras, dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Beliau juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun kehadiran negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum.
Adapun inti dari jurnal ini adalah sebagaimana negara wajib memperlakukan dan melindungi siapa pun terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya
Npm:2207051011
Kelas:d3 mi
Jurnal ini berisi tentang penegakan hukum di negara Indonesia terutama tentang kasus penistaan agama oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Beliau terkenal dengan ceplas-ceplosnya, tegas, keras, dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi terjadi kekeliruan dalam pekerjaan oleh bawahannya. Beliau juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun kehadiran negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum.
Adapun inti dari jurnal ini adalah sebagaimana negara wajib memperlakukan dan melindungi siapa pun terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya
Nama : Husna Apri Indana
Npm : 2207051004
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Analisis pada jurnal saya dapat bahwa, penegakan hukum di indonesia kurang diterapkan karena masih terdapat beberapa masalah seperti,kasus gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),yang permasalahan nya tentang pembicaraan penistaan agama oleh karena itu bertutur kata yang sopan dan saling toleransi terhadap semua agama yang ada di indonesia ini.Dari kasus ini dapat menjadi pembelajaran pada seluruh masyarakat indonesia agar dapat menjaga sikap kepada siapapun.
Serta isi pada jurnal ialah terdapat suatu penistaan pada agama dan kurangnya akan penegakan hukum di indonesia.Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, dan bagian dari good governance. Reformasi hukum yang ada di indonesia hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat,seperti; terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.
Npm : 2207051004
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Analisis pada jurnal saya dapat bahwa, penegakan hukum di indonesia kurang diterapkan karena masih terdapat beberapa masalah seperti,kasus gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),yang permasalahan nya tentang pembicaraan penistaan agama oleh karena itu bertutur kata yang sopan dan saling toleransi terhadap semua agama yang ada di indonesia ini.Dari kasus ini dapat menjadi pembelajaran pada seluruh masyarakat indonesia agar dapat menjaga sikap kepada siapapun.
Serta isi pada jurnal ialah terdapat suatu penistaan pada agama dan kurangnya akan penegakan hukum di indonesia.Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, dan bagian dari good governance. Reformasi hukum yang ada di indonesia hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat,seperti; terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.
Nama: Putri Wulandari
NPM: 2207051020
Kelas: D3 Manajemen Informatika
Jurnal tersebut membahas sosok Pemimpin terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. Tegas, keras dan apa adanya dalam berbicara tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi kebingungan dalam bekerja oleh bawahannya. Ia adalah Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Satreskrim Polri. Keputusan tersebut murni berdasarkan pertimbangan hukum dan bukan karena desakan masyarakat.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena semata-mata hanya mementingkan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal daripada keadilan.
NPM: 2207051020
Kelas: D3 Manajemen Informatika
Jurnal tersebut membahas sosok Pemimpin terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. Tegas, keras dan apa adanya dalam berbicara tanpa memandang dengan siapa lawan bicaranya, apalagi kebingungan dalam bekerja oleh bawahannya. Ia adalah Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Satreskrim Polri. Keputusan tersebut murni berdasarkan pertimbangan hukum dan bukan karena desakan masyarakat.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena semata-mata hanya mementingkan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal daripada keadilan.
NAMA : VIONA ALMADEA MIRANDA
NPM : 2207051022
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Dari jurnal yang saya baca di atas, saya dapat menganalisis bahwa peran penegakan hukum sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga keadilan di negara ini. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Seperti dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjukkan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya konsistensi dan penegakan hukum yang tidak adil. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Perlunya perbaikan sistem peradilan di Indonesia agar dapat memberikan keadilan yang sebenarnya bagi semua pihak, tanpa pandang bulu terhadap status sosial atau kekuasaan politik.
Diperlukan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya menghormati kebebasan beragama dan toleransi di tengah masyarakat, agar tidak terjadi lagi kasus penistaan agama di masa depan. Kesadaran akan perlunya melindungi hak asasi manusia dan menjaga nilai-nilai demokrasi harus ditingkatkan di Indonesia, agar tercipta masyarakat yang adil dan damai.
NPM : 2207051022
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Dari jurnal yang saya baca di atas, saya dapat menganalisis bahwa peran penegakan hukum sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga keadilan di negara ini. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Seperti dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjukkan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya konsistensi dan penegakan hukum yang tidak adil. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Perlunya perbaikan sistem peradilan di Indonesia agar dapat memberikan keadilan yang sebenarnya bagi semua pihak, tanpa pandang bulu terhadap status sosial atau kekuasaan politik.
Diperlukan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya menghormati kebebasan beragama dan toleransi di tengah masyarakat, agar tidak terjadi lagi kasus penistaan agama di masa depan. Kesadaran akan perlunya melindungi hak asasi manusia dan menjaga nilai-nilai demokrasi harus ditingkatkan di Indonesia, agar tercipta masyarakat yang adil dan damai.
NAMA : SALMA AMALIA ZHAFIRA
NPM : 2207051032
KELAS : D3MI
Menurut hasil analisis yang telah saya lakukan sesuai dengan jurnal yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA" dapat saya simpulkan yakni tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam konteks hukum Indonesia. Jurnal ini memberikan pandangan yang sangat bermanfaat tentang upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
NPM : 2207051032
KELAS : D3MI
Menurut hasil analisis yang telah saya lakukan sesuai dengan jurnal yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA" dapat saya simpulkan yakni tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam konteks hukum Indonesia. Jurnal ini memberikan pandangan yang sangat bermanfaat tentang upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
NAMA : MIA AUDINA
NPM : 2207051034
KELAS : D3 MI
PRODI : D3 MI
menurut jurnal diatas menjelaskan bahwa mengenai kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segera mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran.
Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
NAMA :Muhammad Ishann Andhika
NPM : 2207051002
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
analisi pada jurnal tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut
penegakan hukum yang efektif berperan dalam melindungi kepentingan negara. Ketika hukum ditegakkan dengan baik, keadilan dan keamanan negara terjaga. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk kejahatan korupsi, terorisme, dan tindak pidana lainnya, merupakan langkah penting untuk melindungi kestabilan negara dan mengamankan hak-hak warganya. Melalui penegakan hukum yang kuat, negara dapat memperkuat legitimasinya sebagai pengayom dan penjaga kepentingan masyarakat.
penegakan hukum yang efektif juga mendukung perlindungan negara terhadap ancaman internal dan eksternal. Negara membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk menegakkan aturan dan ketertiban yang diperlukan untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil, negara dapat menangani tantangan seperti kejahatan transnasional, peredaran narkoba, perdagangan ilegal, dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan negara. Dalam hal ini, penegakan hukum berfungsi sebagai alat yang penting dalam melindungi integritas dan kepentingan negara.
NPM : 2207051002
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
analisi pada jurnal tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut
penegakan hukum yang efektif berperan dalam melindungi kepentingan negara. Ketika hukum ditegakkan dengan baik, keadilan dan keamanan negara terjaga. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk kejahatan korupsi, terorisme, dan tindak pidana lainnya, merupakan langkah penting untuk melindungi kestabilan negara dan mengamankan hak-hak warganya. Melalui penegakan hukum yang kuat, negara dapat memperkuat legitimasinya sebagai pengayom dan penjaga kepentingan masyarakat.
penegakan hukum yang efektif juga mendukung perlindungan negara terhadap ancaman internal dan eksternal. Negara membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk menegakkan aturan dan ketertiban yang diperlukan untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil, negara dapat menangani tantangan seperti kejahatan transnasional, peredaran narkoba, perdagangan ilegal, dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan negara. Dalam hal ini, penegakan hukum berfungsi sebagai alat yang penting dalam melindungi integritas dan kepentingan negara.
NAMA : RAMANDA ANTA WIJAYA
NPM : 2207051026
KELAS : D3 MI
Analisi pada jurnal tersebut adalah penegakan hukum yang efektif berperan dalam melindungi kepentingan negara. Ketika hukum ditegakkan dengan baik, keadilan dan keamanan negara terjaga. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk kejahatan korupsi, terorisme, dan tindak pidana lainnya, merupakan langkah penting untuk melindungi kestabilan negara dan mengamankan hak-hak warganya. Melalui penegakan hukum yang kuat, negara dapat memperkuat legitimasinya sebagai pengayom dan penjaga kepentingan masyarakat.
penegakan hukum yang efektif juga mendukung perlindungan negara terhadap ancaman internal dan eksternal. Negara membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk menegakkan aturan dan ketertiban yang diperlukan untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil, negara dapat menangani tantangan seperti kejahatan transnasional, peredaran narkoba, perdagangan ilegal, dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan negara. Dalam hal ini, penegakan hukum berfungsi sebagai alat yang penting dalam melindungi integritas dan kepentingan negara.
NPM : 2207051026
KELAS : D3 MI
Analisi pada jurnal tersebut adalah penegakan hukum yang efektif berperan dalam melindungi kepentingan negara. Ketika hukum ditegakkan dengan baik, keadilan dan keamanan negara terjaga. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk kejahatan korupsi, terorisme, dan tindak pidana lainnya, merupakan langkah penting untuk melindungi kestabilan negara dan mengamankan hak-hak warganya. Melalui penegakan hukum yang kuat, negara dapat memperkuat legitimasinya sebagai pengayom dan penjaga kepentingan masyarakat.
penegakan hukum yang efektif juga mendukung perlindungan negara terhadap ancaman internal dan eksternal. Negara membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk menegakkan aturan dan ketertiban yang diperlukan untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil, negara dapat menangani tantangan seperti kejahatan transnasional, peredaran narkoba, perdagangan ilegal, dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan negara. Dalam hal ini, penegakan hukum berfungsi sebagai alat yang penting dalam melindungi integritas dan kepentingan negara.
Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
Penegakan hukum memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan suatu negara. Upaya penegakan hukum yang efektif dan adil sangatlah krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, penegakan hukum diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Namun, dalam realitasnya, masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktik korupsi, intervensi politik, dan diskriminasi dalam sistem peradilan masih menjadi tantangan yang mengakibatkan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Tindakan reformasi dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk memperbaiki sistem peradilan, menghapuskan korupsi, meningkatkan independensi lembaga-lembaga hukum, serta memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
Penegakan hukum memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan suatu negara. Upaya penegakan hukum yang efektif dan adil sangatlah krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, penegakan hukum diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Namun, dalam realitasnya, masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktik korupsi, intervensi politik, dan diskriminasi dalam sistem peradilan masih menjadi tantangan yang mengakibatkan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Tindakan reformasi dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk memperbaiki sistem peradilan, menghapuskan korupsi, meningkatkan independensi lembaga-lembaga hukum, serta memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.
NAMA :REVI EKA PRAYOGA
NPM : 2207052030
KELAS : D3MI
Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam sistem keadilan suatu negara. Penegakan hukum yang efektif dan adil dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan perlindungan serta keamanan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, penegakan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
NPM : 2207052030
KELAS : D3MI
Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam sistem keadilan suatu negara. Penegakan hukum yang efektif dan adil dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan perlindungan serta keamanan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, penegakan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
NAMA : IBNU RIVA
NPM : 2207051027
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua konsep yang saling terkait dan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas suatu negara
Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil dan konsisten. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum oleh individu, organisasi, dan pemerintah. sedangkan Perlindungan negara adalah upaya untuk melindungi kedaulatan, keutuhan, dan keamanan suatu negara. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap ancaman dalam dan luar negeri, serta melibatkan kebijakan keamanan nasional, pertahanan, dan diplomasi.
Penegakan hukum dan perlindungan negara saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Penegakan hukum yang efektif membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam suatu negara, sementara perlindungan negara yang kuat memberikan kerangka keamanan dan stabilitas yang diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif.
Keduanya penting dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan stabil di mana hak asasi manusia dihormati, hukum ditegakkan dengan adil, dan negara melindungi kepentingan dan keamanan warganya.
NPM : 2207051027
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua konsep yang saling terkait dan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas suatu negara
Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil dan konsisten. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum oleh individu, organisasi, dan pemerintah. sedangkan Perlindungan negara adalah upaya untuk melindungi kedaulatan, keutuhan, dan keamanan suatu negara. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap ancaman dalam dan luar negeri, serta melibatkan kebijakan keamanan nasional, pertahanan, dan diplomasi.
Penegakan hukum dan perlindungan negara saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Penegakan hukum yang efektif membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam suatu negara, sementara perlindungan negara yang kuat memberikan kerangka keamanan dan stabilitas yang diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif.
Keduanya penting dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan stabil di mana hak asasi manusia dihormati, hukum ditegakkan dengan adil, dan negara melindungi kepentingan dan keamanan warganya.
Nama : Hanif Ad Daffa
Npm : 2207051031
Kasus Ahok, yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, merupakan peristiwa yang menggambarkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat beberapa analisis yang dapat dibahas:
Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menyelesaikan kasus kontroversial seperti ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan yang berlaku secara universal. Keberhasilan dalam menangani kasus Ahok akan menjadi cerminan kemampuan Indonesia dalam menegakkan penegakan hukum yang adil dan menjaga perlindungan negara yang kuat.
Npm : 2207051031
Kasus Ahok, yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, merupakan peristiwa yang menggambarkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat beberapa analisis yang dapat dibahas:
- Penegakan Hukum yang Adil dan Netral: Kasus Ahok menjadi sorotan karena menjadi perdebatan tentang netralitas dan keadilan penegakan hukum. Ada pandangan yang menganggap bahwa penuntutan dan proses hukum terhadap Ahok diduga dipengaruhi oleh tekanan politik dan faktor non-hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang independensi dan netralitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penting.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia: Kasus Ahok juga mencerminkan tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa pihak melihat kasus ini sebagai penghinaan terhadap agama, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dalam mengatasi kasus-kasus sensitif ini, perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berpendapat, harus dijamin dan dihormati secara proporsional.
- Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum: Kasus Ahok juga menyoroti adanya intervensi politik dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, ada spekulasi bahwa penegakan hukum dalam kasus tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan politik, yang mengarah pada keraguan terhadap independensi dan integritas lembaga penegak hukum. Keterlibatan politik dalam proses penegakan hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- Relevansi Supremasi Hukum: Kasus Ahok menggarisbawahi pentingnya menerapkan supremasi hukum di Indonesia. Prinsip supremasi hukum harus ditegakkan dengan tegas untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, netral, dan proporsional. Supremasi hukum yang kuat juga penting dalam melindungi hak-hak individu, memastikan konsistensi kebijakan, serta meminimalisir intervensi politik dan korupsi dalam sistem peradilan.
Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menyelesaikan kasus kontroversial seperti ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan yang berlaku secara universal. Keberhasilan dalam menangani kasus Ahok akan menjadi cerminan kemampuan Indonesia dalam menegakkan penegakan hukum yang adil dan menjaga perlindungan negara yang kuat.
NAMA : NASYA FHADILA NURULSYAH
NPM : 2207051013
jurnal ini menjelaskan tentang PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum), Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum
Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2207051013
jurnal ini menjelaskan tentang PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum), Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum
Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NAMA : DIKI PRANATA
NPM : 2207051033
KELAS : D3 MI
Penegakan hukum adalah proses penerapan dan penegakan aturan dan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga ketertiban sosial, melindungi hak dan kebebasan individu, serta mencegah dan menindak tindakan melanggar hukum.
Perlindungan negara mencakup berbagai aspek, seperti keamanan nasional, perlindungan terhadap ancaman internal dan eksternal, serta menjaga kedaulatan dan integritas suatu negara. Ini melibatkan kebijakan, strategi, dan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara tersebut.
Analisis jurnal tentang penegakan hukum dan perlindungan negara mungkin mencakup topik-topik seperti peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, kerangka hukum yang ada untuk melindungi negara, implementasi kebijakan keamanan nasional, upaya pencegahan kejahatan, penindakan tindakan melawan negara, dan isu-isu terkait lainnya.
Untuk melakukan analisis terhadap jurnal atau sumber tertentu, sebaiknya Anda membaca jurnal tersebut secara langsung dan melakukan evaluasi terhadap metodologi penelitian yang digunakan, data yang dikumpulkan, temuan yang dihasilkan, serta argumen yang diajukan oleh penulis jurnal. Hal ini akan membantu Anda dalam memahami sudut pandang dan kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian tersebut.
NPM : 2207051033
KELAS : D3 MI
Penegakan hukum adalah proses penerapan dan penegakan aturan dan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga ketertiban sosial, melindungi hak dan kebebasan individu, serta mencegah dan menindak tindakan melanggar hukum.
Perlindungan negara mencakup berbagai aspek, seperti keamanan nasional, perlindungan terhadap ancaman internal dan eksternal, serta menjaga kedaulatan dan integritas suatu negara. Ini melibatkan kebijakan, strategi, dan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara tersebut.
Analisis jurnal tentang penegakan hukum dan perlindungan negara mungkin mencakup topik-topik seperti peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, kerangka hukum yang ada untuk melindungi negara, implementasi kebijakan keamanan nasional, upaya pencegahan kejahatan, penindakan tindakan melawan negara, dan isu-isu terkait lainnya.
Untuk melakukan analisis terhadap jurnal atau sumber tertentu, sebaiknya Anda membaca jurnal tersebut secara langsung dan melakukan evaluasi terhadap metodologi penelitian yang digunakan, data yang dikumpulkan, temuan yang dihasilkan, serta argumen yang diajukan oleh penulis jurnal. Hal ini akan membantu Anda dalam memahami sudut pandang dan kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian tersebut.
NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
PRODI : D3 MANAJEMEN INFROMATIKA
Jurnal tersebut mengulas kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Indonesia. Ahok dikenal karena gaya bicaranya yang tegas dan apa adanya, tanpa memandang siapa lawan bicaranya. Keputusan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Meskipun keputusan ini memiliki risiko, pihak yang berwenang siap menghadapi risiko tersebut karena tugas negara adalah melindungi warga negara dari tindakan yang melanggar tatanan hukum.
Jurnal tersebut juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi semua warga negaranya dari penindasan dan ketidakadilan. Masalah utama dalam penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah pada sistem hukumnya, tetapi pada kualitas individu yang menegakkan hukum (penegak hukum). Penegak hukum harus menjadi contoh dan memiliki kemampuan komunikasi serta mampu menjalankan peran sebagai pembawa keadilan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum.
Secara keseluruhan, jurnal tersebut menyajikan pandangan tentang kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok dan menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan melindungi seluruh warga negara. Selain itu, jurnal tersebut menekankan perlunya penegak hukum yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks penegakan hukum, integritas, komunikasi yang baik, dan keadilan menjadi aspek yang penting untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dalam melindungi hak-hak warga negara.
NPM : 2207051003
PRODI : D3 MANAJEMEN INFROMATIKA
Jurnal tersebut mengulas kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Indonesia. Ahok dikenal karena gaya bicaranya yang tegas dan apa adanya, tanpa memandang siapa lawan bicaranya. Keputusan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Meskipun keputusan ini memiliki risiko, pihak yang berwenang siap menghadapi risiko tersebut karena tugas negara adalah melindungi warga negara dari tindakan yang melanggar tatanan hukum.
Jurnal tersebut juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi semua warga negaranya dari penindasan dan ketidakadilan. Masalah utama dalam penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah pada sistem hukumnya, tetapi pada kualitas individu yang menegakkan hukum (penegak hukum). Penegak hukum harus menjadi contoh dan memiliki kemampuan komunikasi serta mampu menjalankan peran sebagai pembawa keadilan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum.
Secara keseluruhan, jurnal tersebut menyajikan pandangan tentang kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok dan menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan melindungi seluruh warga negara. Selain itu, jurnal tersebut menekankan perlunya penegak hukum yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks penegakan hukum, integritas, komunikasi yang baik, dan keadilan menjadi aspek yang penting untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dalam melindungi hak-hak warga negara.
FAJAR ALIF FADILAH
2207051024
D3 MI
Penegakan hukum merupakan bagian penting dari sistem hukum negara. Pemolisian yang efektif dan adil dapat meningkatkan kepercayaan warga terhadap sistem hukum dan memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.
2207051024
D3 MI
Penegakan hukum merupakan bagian penting dari sistem hukum negara. Pemolisian yang efektif dan adil dapat meningkatkan kepercayaan warga terhadap sistem hukum dan memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.
Nama : Katherine Zeta Maulia
NPM : 2207051016
Kelas : D3 MI
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah aspek penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara. Kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada tahun 2016 menjadi sorotan publik yang relevan untuk dianalisis secara kritis.
Dalam kasus ini, beberapa elemen penegakan hukum dan perlindungan negara perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya independensi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti penistaan agama. Keberadaan lembaga yang independen dan bebas dari tekanan politik sangat penting agar proses hukum dapat berjalan adil dan obyektif.
Kedua, perlindungan terhadap kebebasan beragama dan ekspresi pendapat juga menjadi aspek penting dalam kasus ini. Dalam menjaga keseimbangan antara hak kebebasan beragama dan hak kebebasan berekspresi, pemerintah dan lembaga hukum harus menegakkan hukum tanpa memihak dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas proses hukum juga penting dalam kasus seperti ini. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penegakan hukum berjalan, termasuk langkah-langkah investigasi, persidangan, dan putusan hukum. Proses yang transparan dan akuntabel akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menjaga integritas lembaga penegak hukum.
Selain itu, peran media dan opini publik juga memainkan peran penting dalam kasus-kasus sensitif seperti penistaan agama. Media memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan seimbang kepada masyarakat, sambil mempertimbangkan etika jurnalistik dan kepentingan umum. Sementara itu, masyarakat perlu menjaga keterbukaan pikiran, mendengarkan berbagai sudut pandang, dan berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif.
Dalam analisis kritis terhadap kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum, politik, sosial, dan budaya yang saling terkait. Keseluruhan penegakan hukum dan perlindungan negara harus berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari polarisasi dan konflik yang lebih besar dalam masyarakat.
NPM : 2207051016
Kelas : D3 MI
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah aspek penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara. Kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada tahun 2016 menjadi sorotan publik yang relevan untuk dianalisis secara kritis.
Dalam kasus ini, beberapa elemen penegakan hukum dan perlindungan negara perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya independensi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti penistaan agama. Keberadaan lembaga yang independen dan bebas dari tekanan politik sangat penting agar proses hukum dapat berjalan adil dan obyektif.
Kedua, perlindungan terhadap kebebasan beragama dan ekspresi pendapat juga menjadi aspek penting dalam kasus ini. Dalam menjaga keseimbangan antara hak kebebasan beragama dan hak kebebasan berekspresi, pemerintah dan lembaga hukum harus menegakkan hukum tanpa memihak dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas proses hukum juga penting dalam kasus seperti ini. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penegakan hukum berjalan, termasuk langkah-langkah investigasi, persidangan, dan putusan hukum. Proses yang transparan dan akuntabel akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menjaga integritas lembaga penegak hukum.
Selain itu, peran media dan opini publik juga memainkan peran penting dalam kasus-kasus sensitif seperti penistaan agama. Media memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan seimbang kepada masyarakat, sambil mempertimbangkan etika jurnalistik dan kepentingan umum. Sementara itu, masyarakat perlu menjaga keterbukaan pikiran, mendengarkan berbagai sudut pandang, dan berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif.
Dalam analisis kritis terhadap kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum, politik, sosial, dan budaya yang saling terkait. Keseluruhan penegakan hukum dan perlindungan negara harus berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari polarisasi dan konflik yang lebih besar dalam masyarakat.
Nama : Ivan Listanto Prastio
Npm : 2207051006
Kelas: d3 manajemen informatika
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiapwarga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Npm : 2207051006
Kelas: d3 manajemen informatika
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiapwarga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.