PKN Arsitektur A, Rabu 08.40-09.30 T.A Genap 2022/2023

NAMA : ROBY FAHMI MAYDANI
NPM : 2215012031
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa lembaga mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, serta diskriminasi gender. Para pakar yang diwawancarai menyebutkan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan positif dan harapan ke depannya, tahun 2019 secara keseluruhan dianggap sebagai tahun kelam dalam hal HAM di Indonesia.
Analisis positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah adanya pengakuan bahwa Indonesia melakukan beberapa langkah reformasi kunci dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga disebutkan sebagai harapan, karena mereka terus berjuang untuk mengawasi dan memperjuangkan HAM di Indonesia.

B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mencerminkan keberagaman dan semangat gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam memandu tindakan dan kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa ini merupakan salah satu ciri khas dan kekayaan Indonesia. Prinsip ini mengakui pluralitas agama dan keyakinan serta mendorong dialog dan kerjasama antaragama. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan sebagai pembenaran untuk diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan HAM harus tetap menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun kerangka hukum yang melindungi HAM telah ada, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Beberapa contoh termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas.
Untuk menjalankan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM, diperlukan upaya yang berkelanjutan. Ini melibatkan penguatan lembaga dan mekanisme penegak hukum yang independen, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai HAM, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan LSM dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM.

D. Saya berpendapat bahwa perilaku anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan lebih memprioritaskan agenda politik mereka sendiri adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dan bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Jika mereka menggunakan kekuasaan dan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menciptakan situasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi yang matang, penting bagi pemimpin dan pihak berkuasa untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia mencakup prinsip-prinsip universal tentang kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia, yang harus dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan yang demokratis.
Jika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik menggunakan pengaruh mereka untuk memanipulasi opini dan emosi masyarakat, hal ini dapat mengancam kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh hak asasi manusia. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan kharismatik juga dapat menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat, karena masyarakat yang terjebak dalam ketergantungan pada pemimpin yang karismatik mungkin cenderung mengabaikan pentingnya partisipasi aktif, debat terbuka, dan pertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan politik.
Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, agama, dan otoritas dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah dan pemimpin harus bekerja untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan dan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi, tanpa memandang tradisi, agama, atau kekuasaan kharismatik yang ada.

Nama : Angelique Beatrice Chandra
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat catatan tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi, terutama di Papua. Meskipun terdapat banyak permasalahan tersebut, artikel juga menyebutkan beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa dan penolakan masyarakat Kendeng terhadap tekanan dari segala penjuru.

B. Pendapat mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pemahaman individu. Namun, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang tertuang dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada pengakuan akan adanya Tuhan yang mahaesa.

Pendapat terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kekuatan yang menyatukan beragam agama dan budaya di Indonesia, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pembatas terhadap kebebasan beragama atau tidak memperhitungkan keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia secara formal menganut sistem demokrasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi berbasis gender yang masih terjadi.

D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat bisa bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan prinsip yang dianut. Secara umum, praktik seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kepentingan umum. Demokrasi seharusnya mendorong perwakilan yang berfungsi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki dampak yang kompleks pada hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini.

Nama: Fadillah Saum Ramadhani
NPM: 2215012027
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur


A. Artikel tersebut menyampaikan bahwa situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Masyarakat sipil juga terlibat aktif dalam memperjuangkan HAM.

B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti pluralitas, toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Pendekatan ini mengakomodasi keberagaman di Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini penting untuk menjaga kerukunan antaragama dan kebebasan beragama.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini sebagian sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 tercermin dalam sistem politik dan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, seperti kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas.

D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip demokrasi. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah mengecam karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat.


E. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas adalah tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Dalam demokrasi dewasa, penting untuk membangun sistem yang menghormati hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Masyarakat perlu mewaspadai dan mengawasi pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab dan terus memperkuat demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Nama: Ramadina Mutiara Arta
NPM: 2255012003
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur

POST TEST 14

A. Artikel tersebut dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu HAM yang mungkin tidak terlalu dikenal secara luas. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan HAM.
B. Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek. Salah satu prinsip yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia adalah "Berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang menunjukkan hubungan erat antara kehidupan berdemokrasi dengan keberagamaan dan keyakinan masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini secara umum mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta upaya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi demokrasi tidak selalu sempurna, dan masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan.
Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keberagaman, inklusivitas, persatuan, dan keadilan yang menjadi pijakan demokrasi Indonesia.
D. Dalam sistem demokrasi, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri dan melupakan kepentingan nyata masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Kekuatan kharisma mereka seringkali digunakan untuk mempengaruhi pendapat dan tindakan massa, bahkan dalam situasi yang melibatkan tumbal atau pengorbanan yang tidak jelas tujuannya.

NAMA : SHARLENE EUGENE
NPM : 2255012001
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut menggambarkan situasi yang cukup suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum ditangani dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta diskriminasi berbasis gender juga menjadi perhatian utama. Pelanggaran HAM masa lalu harus ditangani dengan adil dan akuntabel, dan pemerintah harus berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan serta pemulihan kepada korban. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan diskriminasi berbasis gender juga harus diperhatikan dan dikurangi.
Hal positif yang dapat diperoleh setelah membaca artikel ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel juga menggarisbawahi beberapa langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperbaiki situasi. Namun, penting untuk terus memantau perkembangan terkini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan diwujudkan secara efektif dalam praktik di Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengacu pada Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menghormati keberagaman agama yang ada dalam masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia menghargai hak-hak individu untuk memiliki keyakinan agama dan mempraktikkan agamanya dengan bebas. Pentingnya demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan dihormati dan dipromosikan dalam kerangka hukum yang menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan harmonis bagi semua warga negara, tanpa membedakan agama atau keyakinan mereka.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung prinsip-prinsip seperti persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi yang merupakan landasan bagi praktik demokrasi di Indonesia. Namun, tantangan muncul dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Dalam hal UUD 1945, walaupun secara teori menjamin hak asasi manusia, terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di Indonesia. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia di Papua, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender yang masih menjadi permasalahan serius. Pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik demokrasi tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan menjalankan sistem peradilan yang independen dan adil untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah sangat kritis. Anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih mereka dan harus memprioritaskan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan. Mereka harus mendengarkan suara rakyat, menghormati aspirasi masyarakat, dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika anggota parlemen menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu menunjukkan kurangnya integritas dan mengabaikan tanggung jawab publik yang seharusnya mereka emban. Praktik semacam itu merusak demokrasi, mengurangi kepercayaan publik, dan dapat menciptakan ketidakadilan serta ketidakseimbangan dalam sistem politik.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Pendapat saya terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkannya untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat adalah bahwa hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap massa dan mampu memanipulasi opini publik. Namun, ketika kekuasaan kharismatik ini disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, hal itu dapat mengancam kebebasan individu, pluralisme, keadilan, dan kebebasan berekspresi. 

Dalam konteks hak asasi manusia, penting untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang tidak dapat dilanggar oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik. Prinsip-prinsip HAM, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan, dan keadilan harus dijunjung tinggi dan ditegakkan dalam praktik demokrasi. Penggunaan kekuasaan kharismatik tidak boleh digunakan untuk membatasi atau melanggar hak-hak dasar individu atau kelompok masyarakat.

NAMA: DIVA KAMILA ATHALLAH
NPM: 2215012011
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

A. 2019 merupakan tahun dimana HAM di Indonesia mengalami kemunduran, meski terdapat beberapa perkembangan baik lainnya. Ham berguna untuk melindungi dan menjamin hak-hal setiap warga negara agat terasa aman. Berdasarkan artikel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2019 HAM di Indonesia memiliki beberapa masalah seperti agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM yang mengalami kemunduran, serangan terhadap para pembela HAM, dan lain-lain.

Aksi massa pada tanggal 21-22 Mei 2019 menjadi contoh. Demo yang terhadi di depan kantor Bawaslu merenggut 9 korban. 4 diantaranya akibat peluru tajam dan 5 akibat benda tumpul. Contoh kedua adalah kerusuhan yang terjadi di Papua akibat tindakan rasisme aparat ke mahasiswa papua yang berada di Surabaya dan malang. Hal ini menunjukkan bahwa dari beberapa oknum aparat penegak hukum pun mematahkan HAM para warga negaranya. Meraka yang seharusnya melindungi malah merusak. Pelanggaran ini perlu sangsi tegas agar para oknum negara yang tidak profesional ini segera mundur dan tidak berkuasa.

Hal positif yang dapat kita kutip adalah dengan majunya reformasi untuk memastikan perlindungan HAM, menegakkan supermasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Prinsip ketuhanan yang maha esa diambil dari pancasila sila ke-1. Masyarakat bebas dan berhak untuk memilih agama ataupun kepercayaan yang mereka inginkan tanpa menjatuhkan agama lain sehingga tercipta hidup yang beragam sepertu bunyi bhineka tunggal ika.

C. Indonesia memant menggunakan dasar pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan negara. Namun masih sering terjadi pelanggaran HAM yang menyimpang dari pedoman dasar tersebut.

D. Pembohongan publik ersebut tentu akan menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap aparat hukum. Anggota parlemen belerja untuk rakyat dan negara. Mereka harus mendengarkan aspirasi dan pendapat dari rakyat untuk menyesesuaikan kebutuhan rakyat.

E. Pihak-pihak tersebut digolongkan dalam sifat egois. Mereka menggiring para bawahan serta rakyat untuk mengikuti kemauan mereka tanpa melihat sekitar. Hal ini membuat masyarakat tidak bebas memilih dan hanya mengikuti ketetapan pemerintah serta membuat rakyat menjadi enggan bersuara dan berpendapat.

NAMA : Paidel Bona Tua Nababan
NPM : 2255012013
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A.
Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM.

B.
Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana demokrasi diimplementasikan dan diterima di dalam masyarakat Indonesia.
Musyawarah dan Konsensus, Kebinekaan dan Toleransi, dan Keadilan Sosial.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan hubungan yang kuat antara agama, kebudayaan, dan sistem politik di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dalam menjalankan tata kelola negara dan memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebajikan dalam sistem politik.
Pendapat pribadiku adalah bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mengakui peran penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap dijunjung tinggi

C.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, namun ada tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi untuk memastikan pemenuhan penuh terhadap nilai-nilai tersebut.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD NRI 1945 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktiknya.

Namun, dalam kenyataannya, ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang dapat disoroti meliputi:
Keterbatasan kebebasan berekspresi, Pelanggaran hak asasi manusia, Keterlibatan militer dalam pemerintahan, dan Korupsi dan keadilan.
Dalam rangka memperkuat praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan lembaga pengawas independen, serta memastikan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu, upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat supremasi sipil, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat sipil juga sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia.

D.
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu masalah yang sering ditemui dalam berbagai sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini sering kali disebut sebagai "mewakili diri sendiri" atau "politik elit".

Dalam demokrasi, anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang dipilih untuk mengemban amanah rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, terkadang anggota parlemen dapat terjerat dalam kepentingan politik pribadi, kelompok, atau partai politik yang dapat mengaburkan tujuan utama mereka untuk melayani kepentingan rakyat.

Ketika anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan perwakilan mereka. Rakyat berharap agar para anggota parlemen dapat bekerja secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau kinerja anggota parlemen, serta mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui saluran partisipasi politik yang tersedia, seperti pemilihan umum, forum diskusi, atau demonstrasi damai. Selain itu, penting juga untuk mendorong reformasi politik dan perbaikan sistem perwakilan guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas anggota parlemen.

E.
pendapat saya, Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat mengancam konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa. Mereka menggunakan retorika populis untuk memperoleh dukungan dan sering kali melanggar hak asasi manusia, seperti membatasi kebebasan berekspresi dan diskriminasi berbasis agama atau etnis. Masyarakat perlu tetap kritis, aktif berpartisipasi dalam politik, dan menuntut akuntabilitas dari pemimpin agar hak asasi manusia terlindungi untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka.

Nama: CHOIRINI ABDILLAH
NPM: 2215012075
Kelas: A
Prodi: S1 ARSITEKTUR

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia yang belum maksimal. Penyebab dari kurang berhasilnya penegakan HAM di Indonesia antara lain:
- tidak ada proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan
- menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang
- diskriminasi gender serta pelanggaran hak-hak perempuan
- kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu
- pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua
- berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan
Namun guna memberikan perlindungan HAM yang lebih baik, terlihat adanya kemajuan dalam menegakkan HAM yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, mereformasi sektor keamanan publik, melakukan konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

Hal positif yang didapatkan dari artikel ini adalah mengetahui informasi mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia yang masih terdapat pelanggaran. Sehingga kita dapat menegakkan HAM setidaknya untuk lingkungan sekitar dengan tidak melanggar kemerdekaan dan kebebasan seseorang serta tidak memperlakukannya secara diskriminatif.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya demokrasi adalah untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status. Demokrasi yang ada di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, tujuannya agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Apabila demokrasi diambil dari suatu adat/budaya Indonesia, maka akan ada dominasi dari pihak-pihak tertentu, terjadi penyelewengan, keributan, dan tujuan tidak akan tercapai.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga pelaksanaan demokrasi mendapatkan rahmat dari Tuhan.
Penggunaan prinsip ini sangat baik dan penting untuk menciptakan demokrasi yang adil dan jujur, karena ada rasa takut dan bergantung kepada Tuhan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini dapat terlihat dari belum maksimalnya cara kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden untuk menarik hatimasyarakat Indonesia yaitu dengan menghalalkan segala cara. Kemudian dalam pelaksanaan pemilu, masyarakatnya tidak memilih sesuai hati karena hanya ikut ikut saja sehingga tidak tercipta pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Selain itu, demokrasi ini belum memenuhi praktik perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap manusia mempunyai suatu hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut, misalnya saja hak untuk hidup. Pada kenyataannya, masih banyak kasus pembunuhan yang terjadi. Masih maraknya kasus penyiksaan terhadap anak yang berujung pada kematian. Adanya diskriminasi terhadap perempuan dan golongan suku/ras tertentu.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jika ada penyalahgunaan dalam hal mengatas namakan suara rakyat, tetapi dalam kenyataannya berbeda, maka seharusnya kita bisa lebih waspada terhadap hal-hal tersebut. Ini dapat dilakukan dengan melihat latar belakang anggota parlemen yang bersangkutan supaya bisa meningkatkan rasa percaya dikalangan masyarakat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat adalah salah satu pelanggaran demokrasi yang berprinsip penegakan HAM. Relasi kuasa pihak-pihak yang berkuasa seringkali lebih kuat hingga menempatkan kepentingan politik di atas kemanusiaan, sementara pelanggaran HAM terus terjadi, dan semakin banyak korban menderita.

NAMA: DWI NOVENTY FANOVA
NPM: 2215012059
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

POST TEST 14

A. tersebut dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu HAM yang mungkin tidak terlalu dikenal secara luas. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan HAM.
B. Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek. Salah satu prinsip yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia adalah "Berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang menunjukkan hubungan erat antara kehidupan berdemokrasi dengan keberagamaan dan keyakinan masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini secara umum mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta upaya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi demokrasi tidak selalu sempurna, dan masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan.
Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keberagaman, inklusivitas, persatuan, dan keadilan yang menjadi pijakan demokrasi Indonesia.
D. Dalam sistem demokrasi, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri dan melupakan kepentingan nyata masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Kekuatan kharisma mereka seringkali digunakan untuk mempengaruhi pendapat dan tindakan massa, bahkan dalam situasi yang melibatkan tumbal atau pengorbanan yang tidak jelas tujuannya.

Nama : Shafiera Hazanah Putri
NPM : 2215012057
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur

A. tersebut dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu HAM yang mungkin tidak terlalu dikenal secara luas. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan HAM.
B. Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek. Salah satu prinsip yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia adalah "Berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang menunjukkan hubungan erat antara kehidupan berdemokrasi dengan keberagamaan dan keyakinan masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini secara umum mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta upaya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi demokrasi tidak selalu sempurna, dan masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan.
Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keberagaman, inklusivitas, persatuan, dan keadilan yang menjadi pijakan demokrasi Indonesia.
D. Dalam sistem demokrasi, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri dan melupakan kepentingan nyata masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Kekuatan kharisma mereka seringkali digunakan untuk mempengaruhi pendapat dan tindakan massa, bahkan dalam situasi yang melibatkan tumbal atau pengorbanan yang tidak jelas tujuannya.

NAMA: NURU ISMA
NPM: 2215012073
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

Setelah menganalisis artikel tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa;

A. Pada artikel tersebut menampakan bahwasannya masi belum baiknya HAM pada 2019, penanganan konflik sumber daya alam menjadi permasalahan utama. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi pemerintah untuk memperbaiki perlindungan HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan adanya gerakan masyarakat yang masih kuat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

B. Pada analisis yang mengenai demokrasi Indonesia masuk dari nilai adat istiadat budaya asli Indonesia itu,dapat bervariasi. Tetapi, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar moral dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

C. Lalu pada praktik demokrasi Indonesia, sepertinya saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila yang ada dan UUD NKRI 1945 serta nilai-nilai pada HAM. Masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan dalam menghadirkan keadilan serta pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.

D. Menurut saya, adapun sikap kita terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri tapi nyatanya berbeda dengan kepentingan masyarakat adalah kecewa dan frustrasi. Mengapa? karena,hall ini menggambarkan sungguh ketidaksesuaiannya antara representasi politik dan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi.

E. Yang terakhir, ada pihak-pihak memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, agama, ataupun aspek lainnya, yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang tak terorganisir, hal inilah yang dapat menyebabkan adanyaa penyalahgunaan kekuasaan dan potensi pelanggaran HAM. Dalam demokrasi dewasa yang baru ini, konsep HAM mengharuskan adanya keadilan, penghormatan terhadap hak-hak individu, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut perlu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM untuk memastikan suatu keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Nama:ikomang bayu
NPM :2215012003
KELAS :A
PRODI :S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut yang saya amati menggambarkan situasi menjelang peringatan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa lembaga mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, serta diskriminasi gender. terdapat beberapa perkembangan positif dan harapan ke depannya, tahun 2019 secara keseluruhan dianggap sebagai tahun kelam dalam hal HAM di Indonesia.
Analisis positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah adanya pengakuan bahwa Indonesia melakukan beberapa langkah reformasi kunci dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga disebutkan sebagai harapan, karena mereka terus berjuang untuk mengawasi dan memperjuangkan HAM di Indonesia.

B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mencerminkan keberagaman dan semangat gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam memandu tindakan dan kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa ini merupakan salah satu ciri khas dan kekayaan Indonesia.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun kerangka hukum yang melindungi HAM telah ada, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Beberapa contoh termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas.

Untuk menjalankan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM, diperlukan upaya yang berkelanjutan. Ini melibatkan penguatan lembaga dan mekanisme penegak hukum yang independen, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai HAM, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan LSM dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM.

D. Saya berpendapat bahwa perilaku anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan lebih memprioritaskan agenda politik mereka sendiri adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dan bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Jika mereka menggunakan kekuasaan dan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menciptakan situasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi yang matang, penting bagi pemimpin dan pihak berkuasa untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia mencakup prinsip-prinsip universal tentang kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia, yang harus dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Jika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik menggunakan pengaruh mereka untuk memanipulasi opini dan emosi masyarakat, hal ini dapat mengancam kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh hak asasi manusia. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan kharismatik juga dapat menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat, karena masyarakat yang terjebak dalam ketergantungan pada pemimpin yang karismatik mungkin cenderung mengabaikan pentingnya partisipasi aktif, debat terbuka, dan pertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan politik.

Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, agama, dan otoritas dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah dan pemimpin harus bekerja untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan dan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi, tanpa memandang tradisi, agama, atau kekuasaan kharismatik yang ada.

NAMA : ABIYYU BAHY GAZY
NPM : 2215012069
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR


A. Artikel tersebut menggambarkan situasi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat catatan mengenai pelanggaran HAM serius di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi, terutama di Papua. Meskipun banyak masalah tersebut, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa, dan penolakan masyarakat Kendeng terhadap tekanan dari berbagai pihak.

B. Pendapat mengenai demokrasi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pemahaman individu. Namun, prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup keberadaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan prinsip yang tercantum dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa. Pendapat terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kekuatan yang menyatukan beragam agama dan budaya di Indonesia, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pembatas terhadap kebebasan beragama atau tidak mempertimbangkan keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.

C. Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia secara resmi menganut sistem demokrasi, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender yang masih terjadi.

D. Sikap terhadap situasi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat dapat bervariasi tergantung pada nilai dan prinsip yang dianut. Secara umum, praktik seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kepentingan umum. Demokrasi seharusnya mendorong perwakilan yang berfungsi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

E. Penggunaan kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama oleh pihak-pihak yang berwenang, dengan memanfaatkannya untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, memiliki dampak yang kompleks terhadap hak asasi

Nama : Oktavia Anggraini
Npm : 2215012067
Kelas : A
Prodi : S1 arsitektur

A. Analisis dari artikel Awan gelap untuk ham di Indonesia menjelaskan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Dalam artikel itu juga menjelaskan bahwa komisi nasional HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam.

Hal positif mengenai artikel itu adalah kabar baik dari amnesty internasional yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum dan memformasi sektor keamanan publik.

harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

B. Maksud dari demokrasi Indonesia diambil nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli ialah demokrasi memiliki beragam macam seperti tolong-menolong, saling menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat masing-masing. Prinsip ketuhanan yang maha esa, prinsip ini pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sang pencipta.. nilai ketuhanan ini menunjukkan bahwa eksistensi negara bangsa dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. sedangkan maksud dari prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa itu sendiri ialah soal sikap, norma, etika dan sopan santun yang tampak secara kasat mata bagaimana beragama dalam negara yang majemuk yang mempunyai warga Dengan pemahaman keagamaan yang bermacam-macam.

C. demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mendapatkan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama dan, serta demokrasi yang ada di Indonesia dianggap sebagai demokrasi liberal. Demokrasi tanpa kebijaksanaan atau Pancasila dan UUD 1945 dapat mendatangkan bencana bagi rakyatnya, oleh karena itu prinsip demokrasi harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

D. Menurut saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tersebut telah salah dalam menggunakan kewenangannya sebagai wakil rakyat. karena dia mengatas namakan rakyat untuk kepentingannya sendiri dalam mencapai tujuan pribadi bukan dilandaskan dari kepentingan nyata untuk masyarakatnya.

E. menurut pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat.. hal tersebut merupakan salah satu dari pelanggaran HAM karena dapat menyebabkan terhalangnya kebebasan berpikir dan berekspresi masyarakat.
Hubungan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa, yaitu sama-sama harus menyeimbangkan antara tradisi agama otoritas serta lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Apalagi kepentingan pribadi tersebut dilakukan dengan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Seharusnya otoritas tersebut ditunjukkan dengan maksud dan tujuan yang jelas.

NAMA : FILDA BUNGA ESANDRA JEAN MASAYU
NPM : 2215012013
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut membahas tentang keadaan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 yang disoroti oleh berbagai organisasi internasional dan domestik karena adanya pelanggaran yang terjadi, termasuk pembatasan kebebasan berbicara dan berpendapat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta kurangnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan minoritas.
Menurut analisis saya, artikel ini menggambarkan kondisi yang sangat penting untuk diperhatikan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia terlindungi dengan baik.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah semakin meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan suara dan perjuangan bagi hak asasi manusia di Indonesia.

B. Demokrasi Indonesia memiliki pengaruh yang kuat dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti kebersamaan, musyawarah untuk mengambil keputusan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu sangat dipertahankan dan diterapkan dalam sistem politik Indonesia. Hal ini terlihat misalnya dalam pencapaian kemerdekaan Indonesia yang didasarkan pada perjuangan bersama-sama melawan penjajahan. Indonesia dapat menjadi contoh positif bagi negara-negara lain di dunia dalam penerapan prinsip demokrasi yang mengambil nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakatnya sebagai basisnya. Namun, untuk tetap mempertahankan integritas prinsip demokrasi Indonesia dan menerapkannya dalam praktek, penting bagi pemimpin-pemimpin Indonesia untuk menghormati dan memprioritaskan nilai-nilai agama (berke-Tuhanan yang Maha Esa) dalam pengambilan keputusan politik.

C. praktik demokrasi Indonesia saat ini dapat dikatakan telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengakui kebhinekaan dan mengajarkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. UUD NRI 1945 juga menyatakan komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia dengan membentuk institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melindungi hak atas kebebasan media dan berpendapat. Namun, tetap ada tantangan dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia dan menghormati hak asasi manusia yang masih perlu ditangani. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan media massa untuk memperkuat demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.

D. kondisi seperti itu tidak seharusnya terjadi karena anggota parlemen dipilih dan memegang tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat. Jika mereka hanya memperjuangkan agenda politik mereka sendiri, maka rakyat tidak akan merasa diwakili dan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menyuarakan kebijakan yang tepat untuk masyarakat dan negara.

E. pihak-pihak yang mengeksploitasi loyalitas emosional rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang sangat tidak etis dan dapat menciderai nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, semua warga negara memiliki hak untuk dihormati dan diakui kebebasan dan martabat sebagai individu yang merdeka. Tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia h dikritik dan dihindari. Kekuasaan yang kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama, harus dipertanyakan kembali apakah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

NAMA : SATRIA REZHA PRATAMA
NPM : 2215012009
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR


A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga tetap kuat dalam memperjuangkan HAM.

B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana demokrasi diimplementasikan dan diterima di dalam masyarakat Indonesia.
Musyawarah dan Konsensus, Kebinekaan dan Toleransi, dan Keadilan Sosial.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan hubungan yang kuat antara agama, kebudayaan, dan sistem politik di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dalam menjalankan tata kelola negara dan memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebajikan dalam sistem politik.
Pendapat pribadi saya adalah bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mengakui peran penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap dijunjung tinggi

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, namun ada tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi untuk memastikan pemenuhan penuh terhadap nilai-nilai tersebut.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD NRI 1945 menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktiknya.

Namun, dalam kenyataannya, ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang dapat disoroti meliputi:
Keterbatasan kebebasan berekspresi, Pelanggaran hak asasi manusia, Keterlibatan militer dalam pemerintahan, dan Korupsi dan keadilan.
Dalam rangka memperkuat praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan lembaga pengawas independen, serta memastikan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu, upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat supremasi sipil, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat sipil juga sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia.

D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu masalah yang sering ditemui dalam berbagai sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini sering kali disebut sebagai "mewakili diri sendiri" atau "politik elit".

Dalam demokrasi, anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang dipilih untuk mengemban amanah rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, terkadang anggota parlemen dapat terjerat dalam kepentingan politik pribadi, kelompok, atau partai politik yang dapat mengaburkan tujuan utama mereka untuk melayani kepentingan rakyat.

E. Pendapat saya, Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat mengancam konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa. Mereka menggunakan retorika populis untuk memperoleh dukungan dan sering kali melanggar hak asasi manusia, seperti membatasi kebebasan berekspresi dan diskriminasi berbasis agama atau etnis. Masyarakat perlu tetap kritis, aktif berpartisipasi dalam politik, dan menuntut akuntabilitas dari pemimpin agar hak asasi manusia terlindungi untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka.

Nama: Sherly Ayu Damayanti
NPM: 2215012077
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut memberi keterangan mengenai kinerja Indonesia terkait HAM yang masih buruk. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam bagi HAM Indonesia, karena tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, lalu diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan, lalu pemerintah juga gagal menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua, serta berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, misalnya dengan cara tembak di tempat.
Hal positif yang didapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu menambah pemahaman mengenai kesulitan dalam menangani permasalahan HAM, serta baik/buruknya HAM di Indonesia.

B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia berdasarkan ciri khas masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong terhadap sesama tak memandang tingkat/status sosial di masyarakat, hal tersebut juga sesuai dengan pancasila.
Prinsip demokrasi Indonesia Yang Ber-Ketuhanan yang maha Esa jelas sangat baik, mengingat sebagai manusia yang sangat membutuhkan tuhan, kehidupan ini juga tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan tuhan, selain itu agama juga dapat dijadikan landasan serta pondasi dalam mengatur kehidupan bernegara.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum 100% sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih terdapat budaya politik feodalistik dan komunalisme, demokrasi kita juga mengarah pada otoritarianisme mayoritas, dan kelemahan terakhir demokrasi kita adalah absennya ideologi dari partai politik. Partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri dibanding masyarakat umum, janji-janji manis, serta visi misi yang dilontarkan saat berkampanye hanya untuk memperjuangkan kepentingan konstituen tanpa adanya usaha untuk mewujudkan hal tersebut di masa depan. Bahkan hak suara masih bisa dibeli dengan uang, atau bahkan paket sembako.

D. Karena dengan masuknya kelompok elit di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi kepada parlemen. Seringkali pendapat untuk kepentingan kelompok mereka pribadi susah didengar/diterima oleh parlemen, untuk itu mereka menyalahgunakan hak mereka dengan menyiratkankepentingan mereka sambil mengatasnamakan “kepentingan rakyat” maka pendapat mereka akan jauh lebih mungkin dipertimbangkan/didengar oleh parlemen.
Hal tersebut juga merupakan suatu petanda bahwa ada yg salah dengan sistem ketatanegaran kita sehingga kehendak rakyat tidak jadi agenda politik para penyelenggara negara.

E. Pada saat ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya sendiri, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi/adat. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pengetahuan rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena kebodohan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming – imingi tokoh agama dan tokoh tradisi dengan hadiah tertentu, dengan syarat mereka harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka. Maka penting untung selalu mengandalkan logika berpikir dalam menjalani kehidupan.

NAMA : MUHAMMAD DARY HAKIIM
NPM : 2215012039
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM yang masih buruk di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi meliputi pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan ganti rugi bagi pelanggaran HAM di masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penghukuman tanpa pengadilan. Walaupun demikian, terdapat beberapa kemajuan positif seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan upaya reformasi. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga masih aktif dalam memperjuangkan HAM.

B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang menekankan pada keberagaman dan semangat gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam membimbing tindakan dan kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah salah satu ciri khas dan kekayaan Indonesia. Prinsip ini mengakui pluralitas agama dan keyakinan dan mendorong dialog dan kerjasama antara agama. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan untuk membenarkan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan HAM harus tetap menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.

C. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan perlindungan HAM yang tinggi. Meskipun ada kerangka hukum yang melindungi HAM, pelanggaran HAM masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas. Untuk memastikan praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan tingginya perlindungan HAM, diperlukan upaya berkelanjutan, seperti penguatan lembaga dan mekanisme penegak hukum yang independen, meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang HAM, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan LSM dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM.

D. Menurut saya, ketika anggota parlemen mengesampingkan kepentingan masyarakat dan memprioritaskan agenda politik mereka sendiri, hal ini merugikan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai perwakilan suara rakyat, mereka memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Jika mereka menggunakan kekuasaan dan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

E. Menggunakan kekuasaan kharismatik untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat tanpa tujuan yang jelas adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi yang matang, penting untuk membangun sistem yang menghormati hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, masyarakat harus memperhatikan dan mengawasi pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab dan terus memperkuat demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

NAMA : Nafisha Mifta Aulia
NPM : 2255012005
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Terlepas dari beberapa perkembangan baik lainnya, tahun 2019 merupakan kemunduran hak asasi manusia bagi Indonesia. Padahal hak asasi manusia penting untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara untuk merasa aman. Namun, sebagaimana terlihat dalam artikel tersebut, HAM di Indonesia menghadapi beberapa tantangan di tahun 2019. Dalam kasus kerusuhan di Papua akibat tindakan rasis aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, terlihat jelas beberapa polisi melanggar HAM yang seharusnya mereka jamin dan lindungi. Mereka yang seharusnya melindungi malah melakukan tindakan destruktif yang melanggar hak asasi warga negara. Oleh karena itu, penting agar para pelanggar hukum ini dihukum seberat-beratnya agar para pelaku kenegaraan yang tidak profesional ini segera berhenti dan kehilangan kekuasaannya. Sebagai catatan positif, dapat dicatat bahwa kemajuan telah dicapai dalam arah reformasi ke arah perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, dukungan efektif terhadap supremasi hukum dan reformasi keamanan publik. Reformasi ini mencakup peningkatan sistem hukum yang lebih transparan dan adil, kapasitas lembaga penegak hukum yang lebih besar, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan tindakan aparat keamanan. Selain itu, terdapat langkah-langkah konkrit untuk memperkuat HAM melalui aksi komunitas yang inklusif, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan HAM.

B. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diberikan Pancasila sebagai perintah pertama, sangat penting dalam membangun masyarakat yang bebas dan berhak memilih sendiri agama atau kepercayaan apapun tanpa merendahkan/menghina agama lain. Prinsip ini membantu merancang kehidupan yang beragama dan harmonis, yang dituangkan dalam “Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam masyarakat yang menjunjung prinsip ini, individu bebas menjalankan keyakinan dan praktik keagamaannya dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati perbedaan. Dengan demikian, keragaman tercipta, yang menjadi kekuatan bersama untuk membangun negara yang inklusif dan harmonis.

C. Meskipun Indonesia berpedoman dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan negara, ironisnya masih terjadi pelanggaran HAM yang terjadi secara menyimpang dari pedoman dasar.

D. Maraknya kecurangan publik yang terjadi tentunya akan merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Anggota parlemen memiliki tugas mulia untuk mewakili rakyat dan negara. Merupakan tanggung jawab mereka untuk mendengarkan keinginan dan pendapat orang agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

E. Pihak yang terlibat dalam perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai individu dengan sifat egois. Mereka secara sadar menginstruksikan bawahan mereka dan publik untuk mengikuti kehendak dan keinginan mereka terlepas dari keadaan. Akibatnya, masyarakat hanya menghadapi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau kelompok elit, yang membatasi pilihan dan kebebasan mereka. Akibatnya, masyarakat merasa suara dan pendapatnya tidak dihargai atau didengar oleh penguasa, serta kurang termotivasi untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Nama: Intrista Sarah Ashiila
NPM: 2255012011
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menjelaskan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat kemacetan dalam proses keadilan dan akuntabilitas terkait pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama juga terjadi, mengakibatkan kemunduran dalam mutu HAM. Diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan masih menjadi masalah yang mengakar. Pemerintah gagal dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM di Papua meningkat. Meskipun demikian, terdapat perkembangan baik seperti langkah reformasi, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan upaya memperkuat perlindungan HAM serta supremasi hukum. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil tetap menjadi kontrol sosial dalam memperjuangkan kebebasan dan HAM. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, isu Papua, rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses.

Setelah membaca artikel tersebut, beberapa hal positif yang saya dapatkan, antara lain :
- Kesadaran tentang tantangan dan masalah dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019.
- Peningkatan kepedulian terhadap perlindungan HAM dan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- Pengakuan terhadap langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
- Penghargaan terhadap peran masyarakat sipil, terutama gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat, dalam memperjuangkan kebebasan, HAM, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
- Pemahaman tentang pentingnya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
- Perlunya tindakan konkret untuk mengatasi tantangan yang masih ada dalam penegakan HAM, termasuk isu Papua, rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki kaitan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang kaya. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal telah memberikan kontribusi dalam membentuk sistem demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama dan mengakui pentingnya harmoni sosial. Namun, pendapat tentang prinsip ini dapat bervariasi. Demokrasi Indonesia harus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip demokrasi universal untuk memastikan keberhasilan dan inklusivitas demokrasi.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. Tantangan yang perlu diatasi meliputi kurangnya representasi yang inklusif, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki praktik demokrasi, seperti memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Komitmen pemerintah dan masyarakat penting dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan anggota parlemen yang jujur, transparan, dan memiliki integritas untuk memastikan pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, sistem pengawasan, pemantauan, dan akuntabilitas yang kuat juga penting untuk mengatasi masalah tersebut.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul, harus dijunjung tinggi. Penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, penerapan hukum yang adil, dan pengawasan yang efektif. Konsep hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan pihak-pihak yang memanipulasi emosi rakyat harus diawasi agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memantau pemerintah, menyuarakan ketidakpuasan, dan terlibat dalam pengawasan publik. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, serta melawan diskriminasi.

Nama : Aryandi mahadika
Npm : 2215012029
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur


A. tersebut dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu HAM yang mungkin tidak terlalu dikenal secara luas. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan HAM.
B. Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek. Salah satu prinsip yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia adalah "Berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang menunjukkan hubungan erat antara kehidupan berdemokrasi dengan keberagamaan dan keyakinan masyarakat Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini secara umum mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta upaya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi demokrasi tidak selalu sempurna, dan masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan.
Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keberagaman, inklusivitas, persatuan, dan keadilan yang menjadi pijakan demokrasi Indonesia.
D. Dalam sistem demokrasi, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri dan melupakan kepentingan nyata masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Kekuatan kharisma mereka seringkali digunakan untuk mempengaruhi pendapat dan tindakan massa, bahkan dalam situasi yang melibatkan tumbal atau pengorbanan yang tidak jelas tujuannya.

NAMA: HIKMAL FERDIAN
NPM: 2215012053
KELAS: A
PRODI: S1-ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut membahas penegakkan HAM yang masih buruk pada tahun 2019. Upaya yang dilakukan Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah Indonesia masih ingin berjuang untuk memperbaiki HAM dengan segala upaya.

B. Pendapat tentang demokrasi Indonesia yang dihimpun dari nilai-nilai adat/budaya asli masyarakat Indonesia berbeda-beda tergantung cara pandang dan pemahaman masing-masing. Namun, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa adalah sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
Pendapat tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa boleh berbeda. Beberapa orang dapat melihatnya sebagai kekuatan yang mempersatukan berbagai agama dan budaya Indonesia, sementara yang lain dapat melihatnya sebagai batasan kebebasan beragama atau tidak menghormati keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.

C. Dalam rangka meningkatkan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, penting untuk terus melakukan reformasi dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, mengatasi korupsi, meningkatkan kualitas pemilihan umum, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

D. Sikap terhadap situasi dimana wakil rakyat mewakili suara rakyat, tetapi melaksanakan agenda politiknya sendiri dan berbeda dengan kepentingan masyarakat, dapat berbeda-beda tergantung pada nilai dan prinsip yang berlaku. Tindakan seperti itu umumnya dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan dan kepentingan publik. Demokrasi harus mendorong perwakilan yang tugasnya mewakili dan memperjuangkan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

E. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas, dengan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka mungkin mengorbankan hak-hak individu, membatasi kebebasan berpendapat, melarang kritik, atau menghalangi partisipasi politik yang adil. Hal ini bisa menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, dan kekerasan yang tidak adil.

Nama : Taha Abdul-Raoof Taha Al-Maktary
NPM : 2215012083
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur

1. The article describes the condition of upholding human rights (HAM) in Indonesia in 2019, by highlighting gross human rights violations in the past and handling natural resource conflicts. Even though the situation is complex, there are positive developments such as the government's reform efforts in protecting human rights, the important role of the student movement as social control, and the resilience of the community in defending their demands. This article provides insight into the challenges faced, but also provides space for hope and positive changes in the future in upholding human rights in Indonesia.

2. Indonesian democracy which is taken from the values of indigenous customs and culture of the Indonesian people reflects a unique and diverse approach to implementing a democratic system. Through recognition and respect for cultural diversity and customs, Indonesian democracy can encourage inclusion and active participation from various groups in society. The principle of Indonesian democracy which believes in the one and only God shows the importance of the diversity of religions and beliefs which are recognized as the moral and ethical basis in political life. This strengthens the concept of social harmony and cooperation between religious adherents, and provides a basis for respecting human values in the context of Indonesian democracy.

3. The practice of democracy in Indonesia is currently still facing challenges in terms of adherence to the values of Pancasila and the 1945 Constitution and upholding human rights. Even though the constitutional framework has been established, there is still room for improvement in implementing and running democracy in line with these values. Several issues that need attention include limited freedom of expression, prosecution of activists, restrictions on religious freedom, and discriminatory treatment of minority groups. Continued efforts are needed to strengthen Indonesia's democratic system by upholding the principles of Pancasila, the 1945 Constitution, and ensuring better protection and respect for human rights for all Indonesian citizens.

4. The practice of members of parliament using their positions to promote personal political agendas that differ from the real interests of society is something that is not desirable in a democratic system. Members of parliament should be responsible for representing the voice of the people, fighting for the public interest, and working for the welfare of society as a whole. It is important for the people to monitor and actively participate in the political process to ensure the accountability and transparency of the people's representatives and respect the real interests of the people

5. Parties that have charismatic power rooted in tradition or religion and manipulate people's loyalties and emotions to achieve unclear goals is something that is worrying in the context of human rights in today's democratic era. This kind of practice can threaten the principles of democracy which should be centered on participation, freedom and protection of human rights. This can result in repression, restrictions on freedom of expression, and other violations of human rights. In a mature democracy, the protection of human rights must be a principle to be upheld and those in power must be responsible for protecting and promoting those rights, not exploiting the people. The role of law enforcement agencies, civil society and public awareness in understanding and defending human rights is critical to countering such manipulation and maintaining democratic integrity.

Nama : Edellia Putri Hutari
Kelas : A
Npm : 2215012021
Prodi : S1 arsitektur

A. Artikel tersebut menyampaikan bahwa situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Masyarakat sipil juga terlibat aktif dalam memperjuangkan HAM.

B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti pluralitas, toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Pendekatan ini mengakomodasi keberagaman di Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini penting untuk menjaga kerukunan antaragama dan kebebasan beragama.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini sebagian sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 tercermin dalam sistem politik dan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, seperti kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas.

D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip demokrasi. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah mengecam karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat.


E. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas adalah tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Dalam demokrasi dewasa, penting untuk membangun sistem yang menghormati hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Masyarakat perlu mewaspadai dan mengawasi pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab dan terus memperkuat demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

NAMA: RISA OKTARIA
NPM: 2215012019
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

A. Pada artikel tersebut menjabarkan kinerja dalam menegakkan HAM di Indonesia menurun dari 2019, seperti kegagalan pemerintah dalam keadilan, diskriminasi gender, khususnya terhadap wanita, pembatasan berekspresi, kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, dan masih banyak lagi. Menurut beberapa pakar, meskipun HAM pada 2019 terlihat suram, ada beberapa perkembangan baik dan dapat menjadi harapan kedepannya.

Analisis hal positif yang saya dapatkan ialah mengetahui informasi mengenai penegakkan HAM di Indonesia seperti apa, sehingga masyarakat awam dapat lebih aware terhadap pelanggaran HAM dan dapat membantu penegakakn hukum HAM, seperti gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa sebagai harapan, karena mereka terus berjuang untuk mengawasi dan memperjuangkan HAM di Indonesia., sebab masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pilar penegakan HAM di Indonesia.

B. Demokrasi Indonesia yang berdasarkan adat istiadat dan budaya asli bangsa jati diri bangsa ini, yakni seperti gotong royong dan musyawarah mufakat. Dalam berdemokrasi harus menyesuaikan adat istiadat dan budaya asli, yang mana adat istiadat tersebut sudah ada sejak bertahun-tahun lalu melalui kebiasaan nenek moyang kita hingga kini, sehingga penerapan demokrasi dapat berjalan dengan baik, dapat dibayangkan jika dalam berdemokrasi tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat, maka penerapannya akan sulit, sebab baik pemerintah maupun masyarakat harus beradaptasi pada hal yang tidak relevan (asing) dalam kehidupan sehari-harinya.

Prinsip demokrasi Indonesia yang Berketuhanan yang Maha Esa sejalan dengan nilai-nilai pancasila, hal ini tertuang dalam sila ke-1, yakni "ketuhanan yang maha esa", dimana bangsa Indonesia mengakui bahwa mereka merupakan bangsa yang bertuhan. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang telah berdaulat penuh.

C. Praktik demokrasi Indonesia menurut Pancasila dan HAM pada saat ini belum 100% dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Sebagai contoh dalam praktik nilai sila ke-2, yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan seila ke-5, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dimana dalam praktiknya, banyak oknum pemerintah maupun pihak yang memiliki kekuasaan semena-mena pada masyarakat sipil, seperti penjatuhan hukuman yang lebih ringan terhadap individu maupun kelompok yang berkuasa ( memiliki uang ) dibandingkan warga sipil, tentu hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap sila ke-2, yakni tidak beradab ( tidak ada moralitas ) dan sila ke-5, yakni keadilan yang tidak menyeluruh serta tidak menjunjung tinggi penerapan HAM, yang mana setiap individu baik yang berkuasa maupun yang tidak memiliki hak yang sama dimata hukum.

D. Kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan pelanggaran nyata terhadap sistem penyelenggaraan negara dan tidak selaras dengan fungsi parlementer. Ironisnya hal tersebut sering terjadi di dunia politik Indonesia. Anggota parlemen yang seharusnya menjadi perantara suara rakyat pada penerapannya menyalahgunakan hak mereka untuk menguras suara rakyat dengan mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang sering kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Tentu hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak rakyat yang mana sesuai dengan prinsip demokrasi dimana rakyat dapat mengeluarkan hak suara mereka (mengacu juga pada sila ke-4 Pancasila).

E. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika serta melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi maupun agama merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh, sebab kedua hal tersebut merupakan hal yang sensitif dan tidak bisa di permainkan, tentu hal ini menunjukkan rendahnya etika dan moralitas seseorang. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif secara kompleks yang mempengaruhi hak rakyat, sebab setiap hak individu wajib dihormati dan dilindungi, tanpa memandang tradisi, agama, atau kekuasaan kharismatik yang ada.

Laniza Sasikirana
2215012023
Kelas A

a. Analisis
Artikel tersebut menggambarkan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Artikel tersebut melaporkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memprihatinkan. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, keadilan dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM, dan hukuman ekstra yudisial yang keras. Namun, ada perkembangan positif, seperti reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia. Masyarakat sipil juga aktif berpartisipasi dalam perjuangan hak asasi manusia.

b. demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia, seperti pluralisme, toleransi, gotong royong, pertimbangan dan keadilan sosial. Pendekatan ini mempertimbangkan keragaman Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beragama.

c. Praktek demokrasi Indonesia saat ini belum tentu sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia resmi menganut sistem demokrasi, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa pelanggaran HAM masih terjadi, seperti: B. Pembatasan kebebasan berpendapat dan beragama, tetapi juga pada diskriminasi khusus gender.

d. Meskipun anggota Diet mewakili suara rakyat, mereka mengejar agenda politik mereka sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Perilaku seperti itu umumnya dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan kepentingan publik. Demokrasi harus mendorong perwakilan yang tugasnya mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu atau kelompok.

e. Mereka yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama dan menggunakannya untuk memupuk loyalitas dan perasaan orang memiliki implikasi hak asasi manusia yang kompleks dalam konteks demokrasi saat ini

NAMA: Allyssa Fatimah Azzahra
NPM: 2215012025
KELAS: A
PRODI: S1 Arsitektur

A. 2019 merupakan tahun dimana HAM di Indonesia mengalami kemunduran, meski terdapat beberapa perkembangan baik lainnya. Ham berguna untuk melindungi dan menjamin hak-hal setiap warga negara agat terasa aman. Berdasarkan artikel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2019 HAM di Indonesia memiliki beberapa masalah seperti agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM yang mengalami kemunduran, serangan terhadap para pembela HAM, dan lain-lain.Aksi massa pada tanggal 21-22 Mei 2019 menjadi contoh. Demo yang terhadi di depan kantor Bawaslu merenggut 9 korban. 4 diantaranya akibat peluru tajam dan 5 akibat benda tumpul. Contoh kedua adalah kerusuhan yang terjadi di Papua akibat tindakan rasisme aparat ke mahasiswa papua yang berada di Surabaya dan malang. Hal ini menunjukkan bahwa dari beberapa oknum aparat penegak hukum pun mematahkan HAM para warga negaranya. Meraka yang seharusnya melindungi malah merusak. Pelanggaran ini perlu sangsi tegas agar para oknum negara yang tidak profesional ini segera mundur dan tidak berkuasa.

Hal positif yang dapat kita kutip adalah dengan majunya reformasi untuk memastikan perlindungan HAM, menegakkan supermasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B.
Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana demokrasi diimplementasikan dan diterima di dalam masyarakat Indonesia.
Musyawarah dan Konsensus, Kebinekaan dan Toleransi, dan Keadilan Sosial.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan hubungan yang kuat antara agama, kebudayaan, dan sistem politik di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dalam menjalankan tata kelola negara dan memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebajikan dalam sistem politik.
Pendapat pribadiku adalah bahwa prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mengakui peran penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap dijunjung tinggi

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini secara umum mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta upaya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi demokrasi tidak selalu sempurna, dan masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan.
Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keberagaman, inklusivitas, persatuan, dan keadilan yang menjadi pijakan demokrasi Indonesia.

D. Dalam sistem demokrasi, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri dan melupakan kepentingan nyata masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

E. Terakhir, ada pihak-pihak memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, agama, ataupun aspek lainnya, yang menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang tak terorganisir, hal inilah yang dapat menyebabkan adanyaa penyalahgunaan kekuasaan dan potensi pelanggaran HAM. Dalam demokrasi dewasa yang baru ini, konsep HAM mengharuskan adanya keadilan, penghormatan terhadap hak-hak individu, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut perlu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM untuk memastikan suatu keberlangsungan demokrasi yang sehat.

NAMA: NAJYA ZAHRINA ADILAH
NPM: 2215012037
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

A. Artikel ini berisi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019 di Indonesia yang masih terbilang buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu, hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal, seperti tidak adanya proses keadilan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender yang mengakar.
Hal positif yang dapat diambil yaitu artikel ini juga menjelaskan bahwasanya Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi, menegakkan reformasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik, seperti misalnya Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif, maka Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting.

B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila sila pertama, yang menjadi dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa keberagamaan dan spiritualitas serta semangat gotong royong memiliki peran penting dalam memandu tindakan dan kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia.
Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, hal ini tidak boleh disalah artikan dan tetap harus saling toleransi antar beragama.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti tidak adanya proses keadilan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender yang mengakar dan lain lain.

D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab dan secara umum, praktik seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kepentingan umum. Dalam berdemokrasi seharusnya setiap orang memiliki sikap tidak mau menang sendiri atau lebih memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

E. Pendapat saya terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkannya untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat adalah bahwa hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Jika seorang pemimpin menyalahkan gunakan kekuasaan kharismatik, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap massa dan mampu memanipulasi opini publik. Hal ini membuat masyarakat tidak bebas memilih dan hanya mengikuti ketetapan pemerintah serta membuat rakyat menjadi enggan bersuara dan berpendapat.
Prinsip-prinsip HAM, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan, dan keadilan harus dijunjung tinggi dan ditegakkan dalam praktik demokrasi.

NAMA: ZIXY ADITYA ANANTA SHINTANA
NPM: 2215012017
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

A. Pada tahun 2019 di Indonesia yang masih terbilang buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu, hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal, seperti tidak adanya proses keadilan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender yang mengakar.
Hal positif yang dapat diambil yaitu artikel ini juga menjelaskan bahwasanya Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi, menegakkan reformasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik, seperti misalnya Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif, maka Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting.

B. Didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila sila pertama, yang menjadi dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa keberagamaan dan spiritualitas serta semangat gotong royong memiliki peran penting dalam memandu tindakan dan kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia.
Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, hal ini tidak boleh disalah artikan dan tetap harus saling toleransi antar beragama.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti tidak adanya proses keadilan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender yang mengakar dan lain lain.

D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab dan secara umum, praktik seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kepentingan umum. Dalam berdemokrasi seharusnya setiap orang memiliki sikap tidak mau menang sendiri atau lebih memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

E. Pendapat saya adalah bahwa hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Jika seorang pemimpin menyalahkan gunakan kekuasaan kharismatik, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap massa dan mampu memanipulasi opini publik. Hal ini membuat masyarakat tidak bebas memilih dan hanya mengikuti ketetapan pemerintah serta membuat rakyat menjadi enggan bersuara dan berpendapat.
Prinsip-prinsip HAM, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan, dan keadilan harus dijunjung tinggi dan ditegakkan dalam praktik demokrasi.

NAMA: LINTANG CAHYANINNG RATRI
NPM: 2215012081
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang dianggap sebagai tahun kelam HAM di Indonesia. Tercatat oleh beberapa lembaga bahwa adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Analisis positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah Indonesia melakukan beberapa langkah reformasi dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga disebutkan sebagai harapan, karena mereka terus berjuang untuk mengawasi dan memperjuangkan HAM di Indonesia.

B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mencerminkan keberagaman dan semangat gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam memandu tindakan dan kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini penting untuk menjaga kerukunan antaragama dan kebebasan beragama.


C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 194 serta menjunjung HAM. Meskipun sudah ada hukum yang melindungi HAM, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Beberapa contoh termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas. Untuk menjalankan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM, diperlukan upaya yang berkelanjutan yakni dengan melibatkan penguatan lembaga dan mekanisme penegak hukum yang independen, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai HAM, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan LSM dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM.

D. Menurut pendapat saya, sikap anggota parlemen mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih memprioritaskan agenda politik mereka sendiri, hal itu merupakan tindakan yang merugikan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya anggota parlemen dapat bertanggung jawab untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Jika mereka menggunakan kekuasaan dan posisi mereka hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini dapat merusak kepercayaan public dan menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem politik.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat adalah salah satu pelanggaran demokrasi yang berprinsip penegakan HAM. Relasi kuasa pihak-pihak yang berkuasa seringkali lebih kuat hingga menempatkan kepentingan politik di atas kemanusiaan, sementara pelanggaran HAM terus terjadi, dan semakin banyak korban menderita.

NAMA: ARTHALIA BRILIAN HUMAIRAH
NPM: 2215012001
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

A. Artikel ini memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019 di Indonesia yang masih terbilang buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu, hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal, seperti tidak adanya proses keadilan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender yang mengakar.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah bahwasanya Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi, menegakkan reformasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila sila pertama, yang menjadi dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa keberagamaan dan spiritualitas serta semangat gotong royong memiliki peran penting dalam memandu kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia.
Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu menjunjung tinggi nilai HAM. Hal tersebut dikarenakan masih terjadinya pelanggaran HAM seperti tidak adanya proses keadilan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi, Penganiayaan, Pencemaran nama baik, main hakim sendiri, Tidak toleran pada perbedaan
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat secara umum dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kepentingan umum. Dalam berdemokrasi sebaiknya setiap orang memiliki sikap tidak egois dan lebih memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
E. Hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Jika seorang pemimpin menyalahkan gunakan kekuasaan kharismatik, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap massa dan mampu memanipulasi opini publik. Hal ini membuat masyarakat tidak bebas memilih dan hanya mengikuti ketetapan pemerintah serta membuat rakyat menjadi enggan bersuara dan berpendapat.
Prinsip-prinsip HAM, salah satunya adalah kebebasan berpendapat.

NAMA: FEBRISKY SINAMO
NPM: 2215012045
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut menggambarkan situasi yang cukup suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum ditangani dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta diskriminasi berbasis gender juga menjadi perhatian utama. Pelanggaran HAM masa lalu harus ditangani dengan adil dan akuntabel, dan pemerintah harus berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan serta pemulihan kepada korban. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan diskriminasi berbasis gender juga harus diperhatikan dan dikurangi.
Hal positif yang dapat diperoleh setelah membaca artikel ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel juga menggarisbawahi beberapa langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperbaiki situasi. Namun, penting untuk terus memantau perkembangan terkini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan diwujudkan secara efektif dalam praktik di Indonesia.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya demokrasi adalah untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status. Demokrasi yang ada di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, tujuannya agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Apabila demokrasi diambil dari suatu adat/budaya Indonesia, maka akan ada dominasi dari pihak-pihak tertentu, terjadi penyelewengan, keributan, dan tujuan tidak akan tercapai. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga pelaksanaan demokrasi mendapatkan rahmat dari Tuhan.
Penggunaan prinsip ini sangat baik dan penting untuk menciptakan demokrasi yang adil dan jujur, karena ada rasa takut dan bergantung kepada Tuhan.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun kerangka hukum yang melindungi HAM telah ada, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Beberapa contoh termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah sangat kritis. Anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih mereka dan harus memprioritaskan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan. Mereka harus mendengarkan suara rakyat, menghormati aspirasi masyarakat, dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika anggota parlemen menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu menunjukkan kurangnya integritas dan mengabaikan tanggung jawab publik yang seharusnya mereka emban. Praktik semacam itu merusak demokrasi, mengurangi kepercayaan publik, dan dapat menciptakan ketidakadilan serta ketidakseimbangan dalam sistem politik.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat adalah salah satu pelanggaran demokrasi yang berprinsip penegakan HAM. Relasi kuasa pihak-pihak yang berkuasa seringkali lebih kuat hingga menempatkan kepentingan politik di atas kemanusiaan, sementara pelanggaran HAM terus terjadi, dan semakin banyak korban menderita.

NAMA : NURUL MAULINA
NPM : 2215012071
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A.Bagaimana isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Beberapa masalah yang diangkat antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, hukuman kebebasan berekspresi dan keberagamaan, ancaman berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun kelam dengan kemacetan agenda HAM, kemunduran mutu HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Namun, ia juga menyebut beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan reformasi sektor keamanan publik. Gerakan mahasiswa dan masyarakat juga menjadi harapan dalam menegakkan HAM.
Dekan Fakultas Hukum di Universitas Katolik Atma Jaya, Asmin Fransiska, setuju dengan temuan lembaga lain mengenai buruknya HAM di Indonesia. Ia menuntut pentingnya pengadilan HAM yang efektif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, serta perlunya mengungkap kebenaran dalam rekonsiliasi. Ia juga menekankan bahwa persoalan di Papua bukan sekedar kemerdekaan politik, tetapi juga perlakuan yang berbeda terhadap anggota suatu bangsa yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Fransiska menyebut bahwa isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sering tertutup oleh isu kemerdekaan dan tidak adanya penanganan rasisme yang memadai.
Dari artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Meskipun ada beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi dan perlawanan dari gerakan masyarakat, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, keadilan, dan mengungkap kebenaran dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah memberikan pemahaman yang lebih luas tentang penegakan HAM di Indonesia terutama pada tahun 2019. Artikel tersebut juga memberikan informasi bahwa masih adanya kesadaran dan upaya dari beberapa pihak, seperti lembaga HAM dan masyarakat sipil, untuk mengkritisi dan memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia. Langkah-langkah reformasi dan perlawanan dari gerakan masyarakat juga memberikan harapan bahwa ada kemungkinan perbaikan di masa depan.
B.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi di Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi "berke-Tuhanan yang Maha Esa" tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia, yang mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan di negara ini.
Pendekatan ini memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan koeksistensi antaragama di Indonesia. Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip "berke-Tuhan yang Maha Esa" menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai religius dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dalam kerangka perseorangan dan persatuan bangsa.
Prinsip demokrasi “berke-Tuhanan yang Maha Esa” juga mencerminkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam pembuatan keputusan politik. Demokrasi tidak hanya sebatas pemenuhan kebebasan berpendapat dan beragama, tetapi juga menghargai prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang berasal dari kepercayaan kepada Tuhan.
Namun, dalam menerapkan prinsip demokrasi dengan asas “berke-Tuhanan yang Maha Esa”, penting untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan semua individu dihormati dan dilindungi. Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk mengamalkan agama atau keyakinan pilihannya, dan tidak ada perlakuan buruk berdasarkan agama atau keyakinan dalam sistem demokrasi.
Penting juga untuk memahami bahwa demokrasi Indonesia tidak diperuntukkan bagi satu agama atau kelompok agama tertentu, tetapi mencakup semua warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang agama mereka. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" melarang kesetaraan dan inklusi, sehingga demokrasi harus mencakup dan melindungi hak-hak semua individu, termasuk agama minoritas.
Secara keseluruhan, prinsip demokrasi "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun sistem politik yang inklusif, menghormati keragaman agama, dan mendasarkan keputusan politiknya pada nilai-nilai moral yang diperoleh dari kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi demokrasi perkembangan yang berkelanjutan di Indonesia, dengan mengutamakan keadilan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai secara utuh atau sempurna dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.Karna tantangan dan masalah terkait dengan demokrasi di Indonesia juga masih banyak. Beberapa isu yang sering diangkat meliputi kekerasan politik, korupsi, akses terbatas terhadap keadilan, keterbatasan kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak minoritas. Ada juga laporan tentang kriminalisasi aktivis, kekerasan kebebasan berekspresi, serta kekerasan dan kebencian terhadap kelompok etnis atau agama tertentu.
Prinsip-prinsip demokrasi yang tercermin dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan yang berdasarkan penderitaan rakyat, perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan partisipasi politik.
Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menerapkan demokrasi sejak reformasi pada tahun 1998. Negara ini telah mengadakan pemilihan umum secara berkala dan meliberalisasi iklim politik dengan mengaktifkan partai politik yang beragam dan media yang lebih bebas. Selain itu, mengadopsi berbagai undang-undang dan lembaga yang mengatur dan melindungi hak-hak asasi manusia juga merupakan langkah positif. Namun, tantangan dan masalah terkait dengan demokrasi di Indonesia juga masih ada.
D.Bagaimana sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
menurut saya,kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan tindakan yang merugikan demokrasi.
Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Mereka seharusnya bertindak sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Ketika anggota parlemen mengutamakan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan masyarakat, hal itu dapat mengarah pada ancaman kekuasaan, korupsi, dan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan. Ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi parlemen dan mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara.
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Ini termasuk pembinaan yang ketat terhadap perilaku anggota parlemen, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan pelanggaran etika, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengadu dan menuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat.
Selain itu, pendidikan politik yang kuat dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat membantu menghasilkan anggota parlemen yang lebih bertanggung jawab dan berkomitmen pada kepentingan rakyat yang mereka wakili.
E.Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah berselisih dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ?
Menurut saya saat ini memang banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuatan seperti itu saat ini. Namun ini bukan salah dari satu pihak saja. Banyak juga masyarakat yang kehilangan kendali diri dan mudah terpengaruh dengan suap dan hal semacamnya.
Pihak-pihak yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki kemampuan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan kuat. Mereka sering menggunakan retorika yang memanfaatkan nilai-nilai tradisional atau agama untuk mendapatkan dukungan dan mempertahankan kekuatan mereka. Dalam beberapa kasus, kekuatan karismatik ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah tekanan pentingnya melindungi dan melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa pengawasan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan di hadapan hukum, menjadi landasan penting dalam sistem demokrasi yang matang.
Namun, konflik dapat muncul ketika pihak yang memiliki kekuatan karismatik menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi atau membatasi hak-hak asasi manusia dalam rangka mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka. Hal ini dapat mencakup kebebasan kebebasan berekspresi atau kebebasan beragama, kebencian berbasis agama atau tradisi, atau penindasan terhadap kelompok minoritas.
Dalam konteks demokrasi dewasa, penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Sistem demokrasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah ancaman karismatik kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil berada dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Selain itu, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil juga merupakan faktor penting dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan menjaga akuntabilitas pemimpin politik. Masyarakat yang terlatih secara hukum dan kritis akan lebih mampu melihat ketidaksesuaian antara tindakan penguasa dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta dapat membebaskan penolakan mereka dan meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Nama : Fatima Azzahra Gumay
NPM : 2215012035
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut menyampaikan bahwa situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi dan komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Masyarakat sipil juga terlibat aktif dalam memperjuangkan HAM.

B. Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek. Salah satu prinsip yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia adalah "Berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang menunjukkan hubungan erat antara kehidupan berdemokrasi dengan keberagamaan dan keyakinan masyarakat Indonesia.

C. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung prinsip-prinsip seperti persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi yang merupakan landasan bagi praktik demokrasi di Indonesia. Namun, tantangan muncul dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Dalam hal UUD 1945, walaupun secara teori menjamin hak asasi manusia, terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di Indonesia. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia di Papua, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender yang masih menjadi permasalahan serius. Pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik demokrasi tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan menjalankan sistem peradilan yang independen dan adil untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia.

D. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Kekuatan kharisma mereka seringkali digunakan untuk mempengaruhi pendapat dan tindakan massa, bahkan dalam situasi yang melibatkan tumbal atau pengorbanan yang tidak jelas tujuannya.

NAMA : CATUR ASWARIDA
NPM : 2215012047
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Hal positif dari artikel ini adalah mengetahui informasi mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia yang masih terdapat pelanggaran. Sehingga kita dapat menegakkan HAM setidaknya untuk lingkungan sekitar dengan tidak melanggar kemerdekaan dan kebebasan seseorang serta tidak memperlakukannya secara diskriminatif. Hal tersebut dapat terwujud dengan majunya reformasi untuk memastikan perlindungan HAM, menegakkan supermasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Hal ini karena di Indonesia terdapat beragam keyakinan agama dan kepercayaan, dan prinsip ini memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan kepercayaan dan agama mereka sesuai dengan prinsip demokrasi yang inklusif. Demokrasi Indonesia, dengan prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa, mencerminkan upaya untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan kebebasan beragama. Ini mengakui pentingnya menghormati perbedaan dan memfasilitasi partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

C. Hak asasi manusia (HAM) dijunjung tinggi dalam demokrasi Indonesia. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang melindungi HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik PBB. Undang-Undang Dasar 1945 juga menyertakan Pasal-Pasal yang menjamin dan melindungi HAM. Namun, dalam praktiknya, evaluasi tentang sejauh mana demokrasi Indonesia menghormati Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM dapat beragam tergantung pada sudut pandang dan perkembangan terkini. Beberapa aspek yang sering dievaluasi meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak minoritas, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

D. Jika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, hal tersebut tentu sangat disayangkan. Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota parlemen bertindak sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat yang mereka wakili. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik juga dapat membantu mengurangi peluang terjadinya perilaku semacam itu. Anggota parlemen seharusnya berkomitmen untuk melayani publik, mendengarkan suara rakyat, dan bekerja menuju kepentingan bersama.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat dengan sangat kuat. Kekuasaan kharismatik umumnya ditentukan oleh kepribadian yang karismatik, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan hubungan yang erat dengan keyakinan tradisional atau agama masyarakat. Orang-orang dengan kekuasaan semacam ini seringkali dapat memanfaatkan kepercayaan dan harapan rakyat untuk mencapai tujuan politik atau pribadi mereka.
Ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik menindas hak asasi manusia dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dewasa saat ini. Pemerintahan yang demokratis seharusnya memastikan bahwa kekuasaan digunakan dengan akuntabilitas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi, dan tidak boleh menjadi tumbal untuk tujuan politik atau kekuasaan yang disalahgunakan.

Nama: Taufik Qurahman
Npm: 2215012063
Kelas: A

A. Artikel tersebut dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu HAM yang mungkin tidak terlalu dikenal secara luas.

B. Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini secara umum mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta upaya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. .

D. Dalam sistem demokrasi, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat.

Nama:arbiyanto
Kelas A
Npm:2215012033
Prodi:s1 arsitektur

Jawaban
A.
Isi artikel tersebut membahas tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk, terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam
Alasan mengapa artikel ini penting dalam rangka penegakan HAM adalah karena memberikan gambaran tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 dan tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan mengetahui masalah-masalah ini, kita dapat bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan HAM dan memperbaiki situasi di masa depan.
Hal positif yang dapat diperoleh dari membaca artikel ini adalah kesadaran akan pentingnya penegakan HAM dan perlunya upaya bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Artikel ini juga memberikan informasi tentang beberapa langkah reformasi kunci yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dalam Pancasila. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia menghargai keberagaman agama dan keyakinan masyarakatnya.
Namun, meskipun prinsip demokrasi Indonesia berketuhanan yang maha esa telah tercantum dalam konstitusi negara, masih ada tantangan dalam menjalankannya secara efektif. Beberapa masalah seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan masih menjadi isu penting di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki situasi tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan baik di Indonesia.
C.
berdasarkan laporan dari beberapa lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang disebutkan pada halaman tersebut, terdapat beberapa masalah terkait dengan praktik demokrasi di Indonesia.
Beberapa masalah tersebut antara lain pelanggaran HAM, penanganan konflik sumber daya alam, dan penurunan ruang kebebasan sipil. Meskipun demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, masih ada tantangan dalam menjalankannya secara efektif.
Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki situasi tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan baik di Indonesia.
D
sebagai suatu prinsip demokrasi yang baik, anggota parlemen harus mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jika anggota parlemen hanya melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan nyata masyarakat, maka hal tersebut dapat merugikan rakyat dan mengancam stabilitas demokrasi.
Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka dengan sungguh-sungguh. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
E.
Pendapat saya adalah bahwa tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk mencapai tujuan mereka, termasuk jika tujuannya tidak jelas, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana hak asasi manusia diakui sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi, tindakan semacam itu harus ditolak dan diberantas. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu.

NAMA RAHANDITTO ACHMAD ZULFI
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang cukup memprihatinkan terkait pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, melaporkan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tidak ditangani. langsung dari pemerintah. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi agama dan gender juga menjadi perhatian utama. Pelanggaran HAM masa lalu harus ditangani secara adil dan bertanggung jawab, dan pemerintah harus berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan dan reparasi kepada para korban. Pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan diskriminasi gender juga harus diperhatikan dan dimitigasi. Adalah positif untuk memahami tantangan yang dihadapi perlindungan HAM di Indonesia setelah membaca artikel ini. Artikel tersebut juga menunjukkan beberapa langkah reformasi pemerintah, yang menunjukkan bahwa upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Namun, penting untuk terus memantau perkembangan terakhir dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati dan diterapkan secara efektif di Indonesia.

B. Demokrasi Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Budaya Indonesia yang beragam, inklusif, dan toleran menjadi dasar bagi praktik demokrasi yang mencerminkan keberagaman dan menghargai perspektif serta kepentingan semua warga negara.

Dalam banyak budaya Indonesia, terdapat tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Konsep musyawarah ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi aktif, pengambilan keputusan kolektif, dan penghormatan terhadap pendapat dan aspirasi semua pihak. Budaya musyawarah ini dapat memberikan sumbangan berharga dalam membangun konsensus dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks lokal dan komunitas adat.

C. raktik demokrasi Indonesia saat ini adalah hasil dari perkembangan sejak pembentukan negara Indonesia dan telah melalui beberapa tahap transformasi. Dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang diatur dalam konstitusi sebagai landasan dasar untuk menjalankan pemerintahan dan kehidupan politik.

Secara umum, praktik demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa aspek. Pemilihan umum secara reguler diadakan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional, termasuk presiden. Partisipasi politik terbuka dan kebebasan berekspresi dihargai dan dilindungi oleh undang-undang.

D. Sikap terhadap situasi dimana anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat, tetapi melaksanakan agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan riil rakyat, dapat berbeda-beda sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianutnya. Tindakan seperti itu umumnya dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan dan kepentingan publik. Demokrasi harus mendorong perwakilan yang tugasnya mewakili dan memperjuangkan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

E. Orang dengan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, yang memanipulasi kesetiaan dan emosi orang untuk tujuan tersembunyi dapat menciptakan situasi yang dapat melanggar hak asasi manusia. Di era demokrasi yang matang, penting bagi para pemimpin dan mereka yang berkuasa untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia mencakup prinsip-prinsip universal tentang kebebasan, persamaan dan martabat manusia, yang harus dihormati dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Ketika mereka yang memiliki kekuasaan karismatik menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi pendapat dan perasaan orang, hal ini dapat mengancam kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi dan hak-hak lain yang dijamin oleh hak asasi manusia. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan karismatik juga dapat menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat karena orang-orang yang bergantung pada pemimpin karismatik dapat mengabaikan pentingnya partisipasi aktif, debat terbuka, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, di usia demokrasi yang matang ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, agama dan otoritas, serta prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah dan pemimpin harus berusaha untuk memastikan bahwa otoritas karismatik tidak disalahgunakan dan bahwa hak asasi setiap orang dihormati dan dilindungi, terlepas dari tradisi, agama atau otoritas karismatik.

NAMA: ALIFA IFTINAH
NPM: 2215012041
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut menggambarkan situasi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat catatan mengenai pelanggaran HAM serius di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi, terutama di Papua. Meskipun banyak masalah tersebut, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa, dan penolakan masyarakat Kendeng terhadap tekanan dari berbagai pihak.

B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mencerminkan keberagaman dan semangat gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam memandu tindakan dan kebijakan di dalam konteks demokrasi Indonesia.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa ini merupakan salah satu ciri khas dan kekayaan Indonesia. Prinsip ini mengakui pluralitas agama dan keyakinan serta mendorong dialog dan kerjasama antaragama. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan sebagai pembenaran untuk diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan HAM harus tetap menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.

C. Indonesia memant menggunakan dasar pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan negara. Namun masih sering terjadi pelanggaran HAM yang menyimpang dari pedoman dasar tersebut.

D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip demokrasi. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah mengecam karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat.

E. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas adalah tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Dalam demokrasi dewasa, penting untuk membangun sistem yang menghormati hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Masyarakat perlu mewaspadai dan mengawasi pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab dan terus memperkuat demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

NAMA: Elfina Sarafia Adi
NPM: 2215012049
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut memuat tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Terdapat catatan tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi, terutama di Papua. Terdapat perkembangan baik seperti langkah reformasi, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan upaya memperkuat perlindungan HAM serta supremasi hukum. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil tetap menjadi kontrol sosial dalam memperjuangkan kebebasan dan HAM. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, isu Papua, rasisme, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses.

B. Demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek. Salah satu prinsip yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia adalah "Berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang menunjukkan hubungan erat antara kehidupan berdemokrasi dengan keberagamaan dan keyakinan masyarakat Indonesia.

C. Praktik demokrasi di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta upaya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi demokrasi tidak selalu sempurna, dan masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan. Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keberagaman, inklusivitas, persatuan, dan keadilan yang menjadi pijakan demokrasi Indonesia.

D. Dalam sistem demokrasi, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri dan melupakan kepentingan nyata masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat dengan sangat kuat. Kekuasaan kharismatik umumnya ditentukan oleh kepribadian yang karismatik, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan hubungan yang erat dengan keyakinan tradisional atau agama masyarakat. Orang-orang dengan kekuasaan semacam ini seringkali dapat memanfaatkan kepercayaan dan harapan rakyat untuk mencapai tujuan politik atau pribadi mereka.
Ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik menindas hak asasi manusia dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dewasa saat ini. Pemerintahan yang demokratis seharusnya memastikan bahwa kekuasaan digunakan dengan akuntabilitas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi, dan tidak boleh menjadi tumbal untuk tujuan politik atau kekuasaan yang disalahgunakan.

NAMA : DEVINA ANDARI CHAIRUNISSA
NPM : 2215012051
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang kurang menggembirakan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM serius di masa lalu yang belum ditangani secara memadai oleh pemerintah. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta diskriminasi gender, juga menjadi perhatian utama. Pelanggaran HAM masa lalu harus ditangani dengan cara yang adil dan transparan, dan pemerintah perlu berkomitmen untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan, dan memulihkan korban. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan diskriminasi gender juga harus dikurangi.

Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel juga menyoroti beberapa langkah reformasi yang telah dilakukan pemerintah, menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki situasi. Namun, penting untuk tetap mengawasi perkembangan terkini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan diterapkan secara efektif di Indonesia.

B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia, yang mencerminkan keberagaman dan semangat saling membantu. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam mengarahkan tindakan dan kebijakan dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Saya berpendapat bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu ciri khas dan kekayaan Indonesia. Prinsip ini menghormati keberagaman agama dan keyakinan serta mendorong dialog dan kerjasama antaragama. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan sebagai alasan untuk diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

C. Implementasi demokrasi di Indonesia saat ini tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, dan tidak selalu mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Walaupun secara resmi Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta adanya diskriminasi gender yang masih berlangsung.

D. Praktik di mana anggota parlemen mengutamakan agenda politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dalam konteks demokrasi yang sehat. Peran anggota parlemen seharusnya adalah mewakili suara rakyat dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik yang mereka wakili.

E. Praktik memanfaatkan loyalitas emosional rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang sangat tidak etis dan dapat merusak nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam era demokrasi yang matang saat ini, setiap warga negara memiliki hak untuk dihormati dan diakui kebebasan serta martabat mereka sebagai individu yang merdeka. Tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia harus dikritik dan dihindari. Kekuasaan yang didasarkan pada karisma dan terkait dengan tradisi atau agama, perlu dipertanyakan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.