PKN Arsitektur B, Rabu 09.30-10.20 T.A Genap 2022/2023

NAMA : AMEYLIA KUSUMA ARMADA
NPM : 2215012014
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Dalam berbagai variasi hukum merupakan lembaga yang di percaya untuk mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat.
Selama ratusan tahun masyarakat dan negara di atur oleh hukum alam yang sederhana. Sementara saat ini negara dan masyarakat modern di atur oleh hukum yang kompleks (interactional law/custumary law).

Hukum menjadi tatanan dunia yang semakin berkembang memajukan negara dan semakin kompleks dalam segala bidang untuk membantu mensejahterakan rakyat.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara Hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu memajukan negeri. Namun jika Indonesia tidak menegakkan Hukum, maka Indonesia akan di manfaatkan oleh para koruptor negara untuk semakin memperkaya diri yang tidak memiliki rasa cinta tanah air dan juga tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat jita tidak taat akan hukum yang ada akan menimbulkan malapetaka untuk kita semua.

Sejak reformasi tahun 1998 membuka babak baru pada Indonesia. Slogan reformasi demokratisasi dan desentralisasi telah membuka babak baru yang membuat hukum tidak terlepas dari kontrol pengawasan masyarakat dan negara agar tercipta tatanan negara yang baik untuk Indonesia.

Nama : Safana Nadhira Syarif
NPM : 2215012006
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Hukum adalah lembaga yang berguna untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat. Kehidupan saat ini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya, hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwasanya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara ini harus memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat, jika tidak menerapkan hukum seperti itu Indonesia akan menjadi tempat bagi koruptor yang akan memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi 1998 membuka babak baru penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi adalah. “Demokratisasi Dan Desentralisasi” ( Demokrasi – Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis ) ( Desentralisasi – Penyerahan kekuasaanh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi ).

Lembaga masyarakat seperti ICW, Police Watch, MaPPI

NAMA : NURHALIZA ADHAWIYAH FAKHRUL
NPM : 2215012002
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Hukum merupakan lembaga negara untuk mengatur tatanan negara. Kehidupan masyarakat yang sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, negara dan masyarakat yang modern begitu kompleks diatur oleh (interactional law/custumary law).

Kehidupan modern dengan kemajuannya membutuhkan stuktur hukum baru yang mengatur sosial politik. Menurut UUD 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum.

Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu membuat rakyatnya nyaman. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan dampak buruk, dapat terjadi karena cara berhukum tekstual. Reformasi 1998 membuka era baru dalam penyelenggaraan hukum yang membuat hukum tidak terlepas dari kontrol pengawasan masyarakat dan negara agar tercipta tatanan negara yang baik di Indonesia. Slogan reformasi yaitu demokratisasi dan desentralisasi.

NAMA : ADINE GLORIA KALALO
NPM : 2255012012
KELAS : B

Hukum merupakan lembaga yang berguna untuk pengaturan dan penyelenggaraan negara dan masyarakat. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat dipercaya, hukum modern menjadi institusi sosial politik yang penting. Konstitusi (1945) menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara ini harus memiliki hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan suatu aturan hukum yang bisa menjadi rumah yang nyaman bagi rakyatnya untuk bahagia.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang dapat memajukan negara. Namun, jika hukum Indonesia tidak dilaksanakan, Indonesia akan digunakan untuk pengayaan lebih lanjut oleh orang-orang koruptor nasional yang tidak cinta tanah air dan tidak berperikemanusiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ketika orang tidak mengikuti hukum yang berlaku, itu merugikan kita semua.

NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Hukum ialah suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur suatu tatanan negara.Pada zaman ini kita butuh suatu struktur hukum baru yang mampu menjadi sandarannya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara ini harus memiliki hukum yang berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menciptakan kenyamanan untuk membahagiakan rakyat, jika tidak menerapkan hukum seperti itu
Indonesia akan menjadi tempat bagi koruptor.

Reformasi 1998
Membuka babak baru pada Indonesia, slogan reformasi demokratisasi dan desentralisasi telah memberikan dampak positif yang besar terhadap perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga kontrol dan pengawasan masyarakat dan negara terhadap hukum semakin diperkuat agar tercipta tatanan negara yang baik dan stabil.

Nama : Shinthia Wulandari
NPM : 2215012028
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat. Hukum adalah tatanan negara dan masyarakat yang digunakan untuk memajukan negara yang semakin kompleks dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kemajuan dalam negara dan masyarakatnya.

Pada masa reformasi tahun 1998 terjadi babak baru penyelenggaran hukum di Indonesia dengan slogan reformasinya yaitu demokratisasi dan desentralisasi yang berarti tidak lepas dari pengawasan negara dan masyarakatnya.

Nama: Muhammad Hanif Wicaksana
NPM: 2215012004
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat. Kehidupan modern dan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi perananan sosial politik yang penting dan dicari ditengah kehidupan dunia modern yang semakin kompleks.

Sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 1945 yaitu Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika semua itu tidak berjalan maka Indonesia dapat menjelma menjadi tempat bagi koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja UUD.

NAMA : EKA PUSPITASARI
NPM : 2215012078
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

HUKUM SEBAGAI LEMBAGA YANG DIPERCAYA UNTUK MENGATUR DAN MENATA NEGARA DAN MASYARAKAT. SEPERTI HUKUM MODERN YANG MENJADI PERAN ASAS SOSIAL POLITIK YANG PENTING DAN DICARI DI TENGAH TENGAH KEHIDUPAN MODERN. HUKUM MENJADI SESUATU HAL YANG BERKAITAN ERAT DENGAN KEHIDUPAN MANUSIA YANG BERKAITAN DENGAN NORMA DAN SANKSI SANKSI. YANG MEMILIKI TUJUAN UNTUK MENGADAKAN KETERTIBAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN MEMBANTU MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT.
YANG DICANTUMKAN DALAN UNDANG UNDANG DASAR NRGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 “NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM” YANG BERBASIS ILMU PENGETAHUAN. JIKA TERDAPAT CARA HUKUM YANG KELIRU,AKAN MENIMBULKAN MALAPETAKA. REFORMASI 1998 MEMILIKI SLOGAN DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI.YANG DIMANA HUKUN TIDAK TERLEPAS DARI PENGAWASAN MASYARAKAT. SEHINGGA TERBENTUKLAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YAKNI ICW,POLICE WATCH, MAPPI.

NAMA: Andi Kurniawan
NPM: 2215012066
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur

Dalam berbagai macam hukum ada sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara dan masyarakat. Jika kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak bisa lagi menyerahkan semuanya kepada custumary law/ interactional law. Hukum adalah orde yang dibuat secara sengaja seperti hukum yang ada sekarang atau hukum modern. Kehidupan modern dan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru untuk sandaran nya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan diperlukan ditengah-tengah dunia dan dalam kehidupan modern yang sangat kompleks. Sebagai mana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 "Indonesia adalah negara hukum" yang berkaitan dengan keinginan untuk mendukung ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cara hukum yang keliru dapat menyebabkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja undangan-undangan seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi. Terbentuk lah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI

NAMA : MULYA ANGGRAINY IBRAHIM
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

supremasi hukum
(penertiban hukum yang berkeadilan)

dalam berbagai variasi hukum muncul sbg lembaga yang di percaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. kehidupan modern sekaligus dg kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran nya. hukum modern menjadi pranata sosial politik yang pentind dan di cari tengah kehidupan masyarakat.

sebagai mana di cantum kan dalam UUD RI 1945 bahwa negara indonesia adalah negara hukum. dalam kaitannya dengan keinginan untuk menggrakkan hukum dan linkungan dalam berbangsa dan bernegara. kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.

cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan masalah. ini dikarenakan cara berhukum tekstual akan mengeja uud seperti yang tertulis.

reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di indonesia. slogan reformasi iyalah demokratisasi (transisi ke rezim politik yang demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar asas otonomi).

NAMA : FAIRUZA GHANIA
NPM : 2215012024
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Hukum adalah lembaga negara yang berfungsi untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat didalamnya.

Kehidupan saat ini membutuhkan struktur hukum baru, hal ini penting untuk mengatur sosial politik. Di dalam UUD 1945, dinyatakan bahwasanya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara harus memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara yang nyaman bagi rakyatnya.

Reformasi 1998 membuka jendela baru bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan slogan reformasinya yaitu “Demokratisasi Dan Desentralisasi”. Dengan adanya Reformasi ini membuat hukum tidak terlepas dari pengawasan masyarakat dan negara, lembaga masyarakat seperti ICW, Police Watch, MaPPI juga ikut berperan dalam mengawasi jalannya hukum agar terciptanya tatanan negara yang baik di Indonesia.

Nama: Nada Shofiyya Aulia
NPM: 2215012054
Kelas: B
Prodi: S1 ARSITEKTUR

Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat, apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada customary law.
Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja, seperti hukum modern sekarang. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan di cari di tengah" dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
Sebagaimana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesi Tahun 1945 yaitu, indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitan nya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan benegara, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak indonesia dapat menjelma menjadi zat event bagu koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di indonesia

NAMA : I KETUT FIRDAN SLOKANTARA
NPM : 2255012004
KELAS :B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR

Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam hukum modern Indonesia yang menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Dalam konteks Indonesia, supremasi hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang tinggi dan mengikat semua warga negara serta lembaga-lembaga negara.

Dalam hukum modern Indonesia, ada dua aspek yang relevan dalam konteks supremasi hukum, yaitu hukum internasional dan hukum adat:

Hukum Internasional: Hukum internasional adalah bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Negara Indonesia menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional dan mengakui keberlakuan hukum internasional. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks supremasi hukum, ini berarti bahwa hukum internasional harus diimplementasikan secara efektif dalam hukum domestik Indonesia dan pemerintah harus bertindak sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional.

Hukum Adat: Hukum adat memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Negara mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat serta mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hukum adat di Indonesia mencerminkan tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat adat yang diakui dan dihormati. Supremasi hukum dalam konteks hukum adat berarti bahwa hukum adat harus dihormati dan diimplementasikan oleh sistem hukum nasional, dan pemerintah harus melindungi dan mempertahankan hak-hak masyarakat hukum adat.

Analisis mengenai supremasi hukum dalam konteks hukum modern di Indonesia menunjukkan tantangan dalam implementasi yang konsisten. Meskipun prinsip supremasi hukum diakui dalam konstitusi dan hukum nasional, terdapat kekhawatiran mengenai konsistensi penerapannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi yang efektif termasuk keterbatasan sumber daya, korupsi, kekurangan kesadaran hukum, dan tantangan administratif.

Nama : Fransiska Petra Sinaga
Npm : 2215012048
Kelas : B

Hukum merupakan lembaga yang di percaya untuk mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat.
Dalam ratusan tahun masyarakat dan negara di atur oleh hukum alam yang sederhana. Sementara saat ini negara dan masyarakat modern di atur oleh hukum yang kompleks.

Hukum menjadi tatanan dunia yang semakin berkembang memajukan negara dan kompleks dalam segala bidang untuk membantu mensejahterakan rakyat. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara Hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu memajukan negeri. Namun jika Indonesia tidak menegakkan Hukum, maka Indonesia akan di manfaatkan oleh para koruptor negara untuk semakin memperkaya diri yang tidak memiliki rasa cinta tanah air dan juga tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Pada reformasi tahun 1998 membuka babak baru pada Indonesia, slogan reformasi demokratisasi dan desentralisasi telah membuka babak baru yang membuat hukum tidak terlepas dari kontrol pengawasan masyarakat, terbentuklah lembaga-lembaga seperti ICW, Police Watch, MaPPI

Nama : Ridhatul Hasanah
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Supremasi Hukum
Hukum muncul sebagai lembaga yg dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum menjadi perananan sosial politik yang penting dan dicari ditengah kehidupan dunia modern yang semakin kompleks.

Sebagaimana dalam UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum. dalam kaitannya dengan keinginan untuk menggrakkan hukum dan linkungan dalam berbangsa dan bernegara. kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.

Era Reformasi tahun 1998 membuka babak baru pada Indonesia. Slogan reformasi demokratisasi dan desentralisasi telah membuka babak baru yang membuat hukum tidak terlepas dari kontrol pengawasan masyarakat dan negara agar tercipta tatanan negara yang baik untuk Indonesia.

Nama : Muhammad Hafizh Abdul Chalid
NPM : 2215012032
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Supremasi hukum di Indonesia adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum berlaku di atas segala hal dan semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum tersebut. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dan membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia untuk mengembangkan negara hukum yang lebih kuat. Dalam konteks hukum internasional atau Interactional Law, Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, dan secara aktif mempromosikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi prinsip ini, seperti korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nama : Wahyu Cahya Saputra
NPM : 2215012074
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Hukum adalah lembaga yang berguna untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat. Kehidupan saat ini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya, hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwasanya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.
Negara ini harus memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat, jika tidak menerapkan hukum seperti itu Indonesia akan menjadi tempat bagi koruptor yang akan memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah "demokratis" dan "desentralisasi". Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Reformasi ini membuka koridor-koridor baru yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum. Berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI turut berperan dalam mengawasi penyelenggaraan hukum di Indonesia.

NAMA : M.AL FAJRI YUSUF ALAMSYAH
NPM : 2215012036
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Hukum adalah lembaga negara yang berfungsi untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat didalamnya.
Hukum menjadi tatanan dunia yang semakin berkembang memajukan negara dan semakin kompleks dalam segala bidang untuk membantu mensejahterakan rakyat.
Dalam UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu memajukan negeri. Namun jika Indonesia tidak menegakkan Hukum, maka Indonesia akan di manfaatkan oleh para koruptor negara untuk semakin memperkaya diri yang tidak memiliki rasa cinta tanah air dan juga tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat jita tidak taat akan hukum yang ada akan menimbulkan malapetaka untuk kita semua. ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja undangan-undangan seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi.

NAMA : RIFA SALSABILA AN NAJWA
NPM : 2215012044
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Hukum merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam mengatur tatanan negara dan masyarakat. Sejak zaman dahulu, kehidupan masyarakat yang sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana. Namun, kehidupan masyarakat dan negara yang semakin kompleks membutuhkan struktur hukum baru, seperti hukum modern, yang dapat mengatur sosial politik dengan lebih baik. Indonesia sebagai negara hukum harus memastikan bahwa struktur hukum yang dibuat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mengedepankan demokratisasi dan desentralisasi, serta mengaktifkan kontrol pengawasan masyarakat dan negara terhadap pelaksanaan hukum.

Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan dampak buruk bagi negara dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah cara berhukum tekstual, di mana undang-undang hanya ditekuni secara harfiah tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperbaiki cara berhukum agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI juga berperan penting dalam pengawasan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam konteks kehidupan modern yang sangat kompleks, hukum modern menjadi pranata sosial politik yang sangat penting dan diperlukan. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa struktur hukum yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan negara, serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta tatanan negara yang baik dan adil.

NAMA : Muhammad Rizky Egitusta
NPM : 2215012080
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Hukum adalah lembaga negara untuk mengatur tatanan suatu negara. Pada masa ini kita membutuhkan struktur hukum baru, hal ini penting untuk mengatur sosial politik. Di dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara harus memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang dapat menimbulkan rasa nyaman untuk membahagiakan rakyat.

Reformasi 1998 membuka era baru bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan slogan reformasinya yaitu “Demokratisasi dan Desentralisasi”. Dengan adanya Reformasi ini membuat hukum tidak terlepas dari pengawasan masyarakat, negara, serta lembaga masyarakat.

Nama : Muhammad Fadhel Arya Ganendra
NPM : 2215012008
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat. Hukum adalah tatanan negara dan masyarakat yang digunakan untuk memajukan negara yang semakin kompleks dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kemajuan dalam negara dan masyarakatnya.

Cara hukum yang keliru dapat menyebabkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja undangan-undangan seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi. Terbentuk lah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI

Nama : Novita Setyaningsih
Npm : 2215012070
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Hukum menjadi lembaga yang dipercaya. Hukum merupakan lembaga negara untuk mengatur tatanan negara. Kehidupan masyarakat yang sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, negara dan masyarakat yang modern begitu kompleks diatur oleh (interactional law/custumary law). Kehidupan modern dengan kemajuannya membutuhkan stuktur hukum baru yang mengatur sosial politik. Menurut UUD 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum.
Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu membuat rakyatnya nyaman. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan dampak buruk, dapat terjadi karena cara berhukum tekstual. Reformasi 1998 membuka era baru dalam penyelenggaraan hukum yang membuat hukum tidak terlepas dari kontrol pengawasan masyarakat dan negara agar tercipta tatanan negara yang baik di Indonesia. Slogan reformasi yaitu demokratisasi dan desentralisasi.

NAMA : ATHA IBNI HABIBIE
NPM : 2215012082
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Hukum memainkan peran penting dalam mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat, yang dapat dilihat dari pengaturan tatanan dunia yang semakin kompleks dan berkembang untuk mensejahterakan rakyat. Selama berabad-abad, hukum yang sederhana telah mengatur masyarakat dan negara. Namun, di era modern saat ini, hukum yang kompleks seperti hukum interaksional dan hukum adat turut mengatur warga masyarakat dalam berbangsa maupun bernegara, sehingga hukum turut andil dalam penyelenggaraan bangsa ini. Pernyataan ini terwujud dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memajukan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi rakyatnya. Jika tidak, Indonesia berpotensi menjadi tempat bagi para pelaku korupsi yang memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum di negara ini.

Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi tersebut mencakup nilai-nilai seperti "demokratis" dan "desentralisasi". Demokratisasi mengacu pada transisi ke regime politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi merujuk pada penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Reformasi ini membuka peluang baru yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum. Berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI juga berperan dalam mengawasi penyelenggaraan hukum di Indonesia, sehingga mendukung supremasi hukum di negara ini.

NAMA:CHERY ANDHIKA BASRI
NPM:2255012002
KELAS:B
PRODI:S1 ARSITEKTUR

Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang.
Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya.
Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagaimana dicantumkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia adalah negara hukum,dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Reformasi pada tahun 1998,membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Demokratisasi
Yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
Desentralisasi
Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Lembaga Swadaya Masyarakat
-Indonesia Corruption Watch / ICW
-Indonesia Police Watch / Police Watch
-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia / MAPPI.

Nama : Muhammad Daffa Adiharsa
NPM : 2215012040
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Hukum adalah lembaga negara yang berguna untuk mengatur serta menata suatu negara dan masyarakatnya. Pada zaman modern ini kita membutuhkan struktur hukum baru yang berguna untuk mengatur sosial politik. Di dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam upaya untuk memajukan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat memberikan kenyamanan bagi rakyatnya.

Sejak reformasi 1998 membuka era baru bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasinya yaitu “Demokratisasi dan Desentralisasi”. Dengan adanya Reformasi ini membuat hukum tidak terlepas dari pengawasan masyarakat, negara, serta lembaga masyarakat.

Nama: Gasylla Valen
Npm: 2215012030
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur

Geopolitik Indonesia.
Geopolitik adalah Ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah masalah geografi wilayah atau suatu bangsa. Teori Geopolitik Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi National dipergunakan sebagai Pertimbangan dasar dalam menentukan politik Nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.

Prinsip dia politik di Indonesia tidak mementingkah hal wilayah Tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam suatu wilayah. Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia Yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara republik Indonesia. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan wailayah indonesia.

Kehidupan Bernegara dalam konsep NKRI dicantumkan dalam pasal satu ayat satu UUD 1945 Yang isinya “ Negara Indonesia Ialah negara kesatuan, yg berbentuk republik”.
Sebagai negara Kesatuan republik Indonesia, kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
- kesatuan politik
- Kesatuan hukum
- Kesatuan sosial budaya
- Kesatuan pertahanan dan keamanan

Nama : Chika Islamy Hermayanti
NPM : 2215012018
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Supremasi Hukum

Hukum muncul sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan menata negara. Kehidupan masyarakat selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, negara dan masyarakat yang modern begitu kompleks diatur oleh (interactional law/custumary law).

Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting, dan dicari ditengah-tengah kehidupan modern yang semakin kompleks.

Reformasi 1998 membuka babak baru penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi antara adalah "demokratisasi" dan "desentralisasi". Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Terbentuknya embaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

NAMA : PUSPITA HAPSARI
NPM : 2255012010
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur

Hukum merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur suatu tatanan negara, hukum juga merupakan suatu lembaga yang penting dalam sebuah negara. Negara ini perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan tepat serta terciptanya negara hukum yang mampu menciptakan kenyamanan untuk membahagiakan rakyat.

Reformasi tahun 1998 telah membuka babak baru bagi Indonesia dengan slogan reformasi demokratisasi dan desentralisasi mencerminkan semangat perubahan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Reformasi tersebut membawa perubahan yang signifikan dalam bentuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, penghapusan lembaga tertentu yang dianggap korup, dan reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan transparansi.

NAMA : AISAH MAHARANI
NPM : 2215012060
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur tata negara dan masyarakat. hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini. kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya dibutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya
hukum modern menjadi peran atau sosial politik yang dicari di tengah kehidupan modern yang kompleks ini.
sebagaimana tercantum dalam uud 1945 republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang dapat memajukan negara.
cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan masalah. ini dikarenakan cara berhukum tekstual akan mengeja uud seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi.

Nama : Susana
Npm : 2215012022( B)
Prodi : S1 Arsitektur

Hukum merupakan lembaga negara untuk mengatur tatanan negara.Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwasanya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara ini harus memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat, jika tidak menerapkan hukum seperti itu Indonesia akan menjadi tempat bagi koruptor yang akan memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi 1998 membuka jendela baru bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan slogan reformasinya yaitu “Demokratisasi Dan Desentralisasi”. Dengan adanya Reformasi ini membuat hukum tidak terlepas dari pengawasan masyarakat dan negara, lembaga masyarakat seperti ICW, Police Watch, MaPPI juga ikut berperan dalam mengawasi jalannya hukum agar terciptanya tatanan negara yang baik di Indonesia.

Nama : Aisha Sepnadia
NPM : 2215012016
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Hukum sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat, seperti kehidupan masa lalu selama rasutan tahun menerapkan hukum alam yang sederhana, berbeda dengan keidupan sekarang yang sebih kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya pada custumary law / interactional law. Hukum modern saat ini sudah dibuat dengan sengaja, kemajuan dikehidupan modern ini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya, juga menjadi pranata sosial tertinggi. Seperti yang disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang berisi negara Indonesia adalah negara hukum, kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta menjadi negara hukum yang menjadi rumah nyaman bagi seluruh rakyat untuk membahagiakan rakyatnya. Tetapi jika itu tidak terjadi Indonesia bisa dimanfaatkan oleh para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi tahun 1998 memjadi terbukanya babak baru dalam menyelenggaraan hukum di Indonesia yang memiliki selogan demokratisasi dan desentralisasi, pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor baru yang tidak membiarkan hukum terlepas dari sorotan dan control masyrakat yang ditandai munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Coruption Watch atau ICW.

Nama : Aji Fathur A
Npm. : 2215012052
Kelas. : B

Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat. Hukum adalah tatanan negara dan masyarakat yang digunakan untuk memajukan negara yang semakin kompleks dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kemajuan dalam negara dan masyarakatnya.

cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan masalah. ini dikarenakan cara berhukum tekstual akan mengeja uud seperti yang tertulis.

reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di indonesia. slogan reformasi iyalah demokratisasi (transisi ke rezim politik yang demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar asas otonomi).

Gerrand Manuel Lumban Gaol
2215012068
B
S1 Arsitektur

Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif dan tidak memihak, serta harus memperhatikan hak-hak individu dalam proses hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, serta merespons kebutuhan masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Terakhir, pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum juga ditekankan untuk memastikan bahwa penegakan hukum selalu sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi hukum.

Nama : Ramadhan Fuady Rakha Sofwan
NPM : 2215012010
Kelas : B


Peran hukum sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum semakin penting dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum harus mampu mengimplementasikan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat memberikan perlindungan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Namun, hal ini juga menjadi tantangan karena masih terdapat praktik korupsi yang dapat memanfaatkan kelemahan sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, hadirnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW menjadi penting untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia, seiring dengan upaya reformasi tahun 1998 yang telah membuka peluang untuk membangun masyarakat madani yang lebih responsif terhadap kebijakan publik.

Nama : Naura Athira Qurratu'ain
NPM : 2215012072
Kelas : B

Hukum memiliki peran yang penting dalam mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat, terlihat dari pengaturan tatanan dunia yang kini semakin kompleks dan berkembang untuk mensejahterakan rakyat. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menciptakan kemajuan dalam negara dan bermasyarakat. Reformasi tahun 1998 jug membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mengedepankan demokratisasi dan desentralisasi, serta mengaktifkan kontrol pengawasan masyarakat dan negara terhadap pelaksanaan hukum.

NAMA : ALFEDRO WILLIAM EFRIAN SIMATUPANG
NPM : 2215012034
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Hukum memainkan peran penting dalam mengatur dan mengelola negara dan masyarakat. Di era modern ini, keberadaan hukum yang dapat diandalkan menjadi sangat penting sebagai sebuah institusi sosial politik. Konstitusi (1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang harus mempunyai aturan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menciptakan kondisi yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup bahagia.

Dalam UUD 1945, Indonesia didefinisikan sebagai negara hukum yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk memajukan negara. Namun, apabila hukum tidak ditegakkan dengan baik di Indonesia, hal itu dapat dimanfaatkan oleh orang-orang koruptor yang tidak memiliki rasa cinta tanah air dan kemanusiaan untuk keuntungan pribadi. Ketika orang tidak mematuhi hukum yang berlaku, maka akan merugikan kita semua. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum demi terciptanya sebuah negara yang sejahtera.

NAMA : SHABIYAH FITRI AZ-ZAHRA
NPM : 2215012026
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Kehidupan yang semakin maju menimbulkan banyak perubahan diberbagaibidang, hal ini mengharuskan sebuah Negara memiliki struktur tatanan hukum yang lebih kompleks. Hukum merupakan lembaga negara untuk mengatur tatanan negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwasanya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara ini harus memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat, jika tidak menerapkan hukum seperti itu Indonesia akan menjadi tempat bagi koruptor yang akan memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi 1998 membuka jendela baru bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan slogan reformasinya yaitu “Demokratisasi Dan Desentralisasi”. Dengan adanya Reformasi ini membuat hukum tidak terlepas dari pengawasan masyarakat dan negara, lembaga masyarakat seperti ICW, Police Watch, MaPPI juga ikut berperan dalam mengawasi jalannya hukum agar terciptanya tatanan negara yang baik di Indonesia

NAMA : HER PENDO FEBRIAN
NPM: 2215012038
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR

Hukum adalah sebuah lembaga negara yang berfungsi untuk mengatur dan menata negara serta masyarakatnya. Hukum membantu memajukan negara dan semakin berkembang dalam berbagai bidang untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia dijelaskan sebagai negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan negara. Namun, jika Indonesia tidak menegakkan hukum dengan baik, maka koruptor negara dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini dapat merugikan masyarakat Indonesia dan mengancam keamanan dan kemakmuran negara.

Jika masyarakat tidak patuh pada hukum, maka akan menimbulkan masalah dan bahaya bagi semua orang. Hal ini dapat terjadi karena cara berhukum yang tidak tepat atau hanya mengeja undang-undang tanpa memahami artinya.

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan penting dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan tujuan untuk mendorong demokratisasi dan desentralisasi. Hal ini akan membantu memperbaiki sistem hukum di Indonesia dan membawa negara ini menuju arah yang lebih baik dan adil.

Nama: Luthfi Abul Khair
Npm: 2215012042
Kelas: B
Prodi : S1 arsitektur

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat. Selama berabad-abad, masyarakat dan negara diatur oleh hukum alam yang relatif sederhana. Namun, dalam konteks negara dan masyarakat modern saat ini, hukum telah menjadi lebih kompleks dengan adanya hukum interaksional atau hukum kebiasaan.

Hukum menjadi landasan perkembangan dunia, memajukan negara, dan semakin kompleks dalam berbagai bidang untuk mensejahterakan rakyat. Di Indonesia, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utamanya adalah menciptakan negara hukum yang mampu memajukan bangsa.

Namun, jika Indonesia tidak menegakkan hukum dengan baik, negara ini dapat dimanfaatkan oleh koruptor untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan cinta tanah air dan kemanusiaan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum juga dapat menyebabkan bencana bagi kita semua.

Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan baru di Indonesia. Slogan reformasi, demokratisasi, dan desentralisasi membuka pintu baru yang menempatkan hukum di bawah pengawasan masyarakat dan negara untuk menciptakan tatanan negara yang baik bagi Indonesia

Nama : Rifda Fadhila Husna
NPM : 2215012058
Kelas : B

Hukum adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur suatu tatanan negara. Pada zaman ini kita butuh suatu struktur hukum baru yang mampu menjadi sandarannya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara ini harus memiliki hukum yang berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menciptakan kenyamanan untuk membahagiakan rakyat, jika tidak menerapkan hukum seperti itu
Indonesia akan menjadi tempat bagi koruptor.

Reformasi 1998 membuka babak baru pada Indonesia, slogan reformasi demokratisasi dan desentralisasi telah memberikan dampak positif yang besar terhadap perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga kontrol dan pengawasan masyarakat dan negara terhadap hukum semakin diperkuat agar tercipta tatanan negara yang baik dan stabil.

NAMA : IMTINAN SAFIRA IRENI
NPM : 2215012056
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat. Selama ratusan tahun masyarakat di atur dengan hukum alam yang sederhana, sementara saat ini masyarakat modern diatur oleh hukum yang lebih kompleks ( custumary law/ interactional law).

UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kemajuan dalam negara dan masyarakatnya dan mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.

Pada masa reformasi tahun 1998 terjadi babak baru penyelenggaran hukum di Indonesia dengan slogan reformasinya yaitu demokratisasi (transisi ke rezim politik yang demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar asas otonomi). Sehingga terbentuklah lembaga swadaya masyarakat.