Pendidikan Kewarganegaraan- Mipa Kimia C Genap

NAMA: CARERA PATRICIA FEBRIANI
NPM: 2217011019
KELAS: C

Jurnal tersebut membahas keterkaitan erat antara prinsip demokrasi dan sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Penulis menjelaskan bahwa demokrasi dalam konteks Indonesia tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan nilai fundamental yang lahir dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak mengacu sepenuhnya pada demokrasi liberal ala Barat, melainkan mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai landasan pengambilan keputusan, yang mencerminkan karakter kolektif masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, sila keempat menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana dan partisipasi aktif rakyat dalam sistem perwakilan, bukan sekadar dominasi suara mayoritas.

Selain itu, jurnal ini menyoroti pentingnya implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis menggarisbawahi bahwa penerapan sila keempat harus diwujudkan melalui lembaga-lembaga negara yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal, seperti praktik oligarki, rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, serta penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penulis mendorong pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, agar demokrasi yang dijalankan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menjunjung tinggi keadilan sosial.

Nama : Naghmah Syifa Bilqis
NPM : 2217011072
Kelas : C

Jurnal ini menjelaskan konsep demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan ciri khas yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa. Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat melalui perwakilan, menjamin hak-hak dasar, dan menekankan persamaan di depan hukum. Jurnal juga membahas tiga tradisi pemikiran demokrasi (Aristotelian, abad pertengahan, dan kontemporer) serta kekhasan demokrasi Indonesia yang terus berkembang sesuai nilai-nilai Pancasila.

Sumber nilai demokrasi Indonesia berasal dari tiga akar utama: tradisi lokal (seperti musyawarah dan gotong royong), nilai-nilai Islam (egalitarianisme dan penolakan terhadap kekuasaan absolut), dan pengaruh Barat (seperti demokrasi Athena dan Romawi). Mohammad Hatta menegaskan bahwa anasir demokrasi asli Indonesia, seperti rapat dan mufakat, menjadi fondasi penting dalam sistem pemerintahan. Namun, demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi politik akibat faktor pendidikan, ekonomi, dan dominasi dinasti politik.

Jurnal ini juga mengkaji peran lembaga demokrasi seperti MPR, DPR, dan DPD dalam menjaga dinamika demokrasi, serta mempertanyakan kesesuaian praktik demokrasi saat ini dengan nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat, instrumen, dan tantangan demokrasi Indonesia, sekaligus mendorong evaluasi kritis untuk memperkuat sistem demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

NAMA: KEVIN JULIAN MANAP
NPM: 2217011101
KELAS: C

Berikut adalah analisis rinci terhadap jurnal berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Sila Ke-4 Pancasila”:

Jurnal ini membahas keterkaitan erat antara prinsip demokrasi dan sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Penulis menjelaskan bahwa demokrasi dalam konteks Indonesia tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan nilai fundamental yang lahir dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak mengacu sepenuhnya pada demokrasi liberal ala Barat, melainkan mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai landasan pengambilan keputusan, yang mencerminkan karakter kolektif masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, sila keempat menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana dan partisipasi aktif rakyat dalam sistem perwakilan, bukan sekadar dominasi suara mayoritas.

Selain itu, jurnal ini menyoroti pentingnya implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis menggarisbawahi bahwa penerapan sila keempat harus diwujudkan melalui lembaga-lembaga negara yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal, seperti praktik oligarki, rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, serta penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penulis mendorong pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, agar demokrasi yang dijalankan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menjunjung tinggi keadilan sosial.

Nama : Hesti Ollivia
NPM :2217011135
Kelas : C
Jurnal ini membahas secara mendalam tentang fenomena demokrasi digital di Indonesia, dengan fokus pada peran media sosial dalam membentuk opini publik dan perilaku politik masyarakat. Penulis mengungkapkan bahwa media sosial menjadi ruang baru bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, hingga mengorganisasi aksi kolektif. Namun, penggunaan media sosial juga membawa tantangan, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi opini yang mengancam kualitas demokrasi. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dalam proses demokratis.

Selain itu, jurnal ini menganalisis bagaimana media sosial digunakan oleh aktor politik untuk membangun citra dan kampanye secara lebih efektif. Pendekatan ini dianggap lebih murah dan menjangkau khalayak luas dibandingkan media konvensional. Namun, penulis juga mengingatkan bahwa penggunaan media sosial oleh elite politik bisa bersifat manipulatif, terutama jika narasi yang dibangun tidak berdasarkan fakta. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika demokrasi digital di Indonesia, sekaligus menjadi refleksi bagi penguatan institusi demokrasi dan partisipasi politik yang lebih sehat.

Nama : Sagita Nathania Irene Putri Armalya
NPM : 2217011107
Kelas : C

Berdasarkan jurnal yang telah diberikan, artikel “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro membahas secara kritis dinamika dan tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pilpres 2019. Penulis menyoroti bahwa meskipun pemilu merupakan mekanisme utama dalam memilih pemimpin secara demokratis, Pilpres 2019 justru memperlihatkan berbagai persoalan mendasar, seperti belum efektifnya pilar-pilar demokrasi, lemahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, serta munculnya polarisasi dan konflik sosial di masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya penolakan hasil rekapitulasi KPU oleh salah satu kandidat, yang kemudian menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus menjadi penentu akhir hasil pilpres karena kedua kandidat mengklaim sebagai pemenang.

Lebih lanjut, jurnal ini menegaskan bahwa pendalaman demokrasi di Indonesia masih belum terwujud secara substansial. Demokrasi yang berjalan masih cenderung prosedural, di mana pemilu lebih berfokus pada aspek teknis dan formalitas, namun belum sepenuhnya mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang legitimate dan efektif. Politisasi identitas dan pembelahan sosial yang semakin tajam selama proses pilpres menjadi tantangan tersendiri bagi konsolidasi demokrasi. Selain itu, lemahnya pelembagaan partai politik dan belum optimalnya peran institusi demokrasi membuat proses demokratisasi di Indonesia berjalan lambat dan rentan terhadap konflik kepentingan.

Dengan demikian, Pilpres 2019 menjadi refleksi bahwa demokrasi di Indonesia masih membutuhkan pembenahan di berbagai aspek, baik dari sisi kelembagaan, budaya politik, maupun penegakan hukum. Upaya pendalaman demokrasi harus terus dilakukan, tidak hanya dengan memperbaiki proses pemilu secara prosedural, tetapi juga dengan membangun kepercayaan publik, memperkuat institusi politik, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan kritis. Hal ini penting agar demokrasi Indonesia dapat berkembang secara substansial dan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita reformasi.

Nama : Yenaly Fitriana
NPM : 2217011024
Kelas : KIMIA C

Setelah saya membaca jurnal ini, bahwa jurnal ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019 di Indonesia. Meskipun Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilu sejak era Reformasi, pemilu 2019 menunjukkan adanya masalah dalam pendalaman demokrasi. Pemilu ini diwarnai oleh polarisasi politik yang tajam antara dua kandidat, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, yang menyebabkan ketidakpuasan publik dan kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil pemilu. Penolakan salah satu kandidat terhadap hasil pemilu menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya matang dan memerlukan perhatian lebih dalam membangun kepercayaan publik.

Terdapat tantangan dalam konsolidasi demokrasi di mana jurnal ini menyoroti bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia terhambat oleh beberapa faktor, termasuk politisasi identitas dan lemahnya peran partai politik. Politisasi identitas, terutama dalam konteks agama, menjadi isu penting yang mempengaruhi pemilih. Selain itu, partai politik sering kali gagal dalam proses kaderisasi dan lebih memilih untuk mencalonkan selebritis sebagai calon legislatif, yang mengurangi kualitas pemilu. Fragmentasi partai politik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap representasi politik juga menjadi tantangan besar dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa jurnal ini menyimpulkan untuk mencapai konsolidasi demokrasi yang berkualitas, diperlukan komitmen dari semua elemen masyarakat, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil. Keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada prosedur yang diikuti, tetapi juga pada substansi demokrasi yang terbangun. Membangun kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mengurangi konflik dan meningkatkan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki tata kelola pemilu dan memperkuat pilar-pilar demokrasi di Indonesia.

Nama: Hanun Lunar Pradaka
NPM: 2217011084
Kelas: C

Hasil analisis jurnal sebagai berikut:
Jurnal tersebut membahas konsep demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengutamakan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Penulis menyoroti pentingnya prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan informasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selain itu, jurnal tersebut menekankan bahwa demokrasi tidak hanya sekadar mekanisme pemilu, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan penguatan lembaga-lembaga demokratis.

Dalam jurnal juga membahas tentang tantangan utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk maraknya praktik politik uang, lemahnya budaya politik masyarakat, serta dominasi elit politik yang sering mengabaikan aspirasi rakyat. Penulis juga menyoroti peran penting partai politik, media massa, dan masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi. Menekankan juga bahwa tanpa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, demokrasi akan kehilangan maknanya dan hanya menjadi formalitas belaka.

Nama : Novi Rahma Gunawan
NPM : 2217011062
Kelas : C

Jurnal ini membahas tentang makna demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Penulis menjelaskan asal usul kata demokrasi dari bahasa Yunani, dan bagaimana prinsip-prinsip seperti pemilu yang jujur, kebebasan berpendapat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi ciri penting dari sistem ini. Di Indonesia, penerapan demokrasi sudah mengalami berbagai fase, mulai dari demokrasi parlementer yang kurang stabil, demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang bersifat sentralistik, hingga era reformasi yang mulai membuka ruang lebih luas untuk partisipasi rakyat. Setiap fase punya tantangannya masing-masing, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.

Meskipun sejak reformasi Indonesia dianggap lebih demokratis, jurnal ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Masalah seperti politik uang, rendahnya pendidikan politik masyarakat, dan masih adanya kecurangan dalam pemilu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya matang. Penulis menekankan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dilakukan lewat pemilu lima tahunan, tetapi juga harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari melalui keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Maka dari itu, penanaman nilai-nilai demokrasi, transparansi pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat sangat penting agar demokrasi di Indonesia bisa tumbuh dengan sehat. Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih dalam proses berkembang dan membutuhkan kerja sama semua pihak untuk menjadikannya sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat.

NAMA: Khansa Fathrizkiya Julisa
NPM: 2217011015
KELAS: C

Nama : Nindia Nayla Assyifah
NPM : 2217011168
Kelas : C

Jurnal ini membahas konsep demokrasi bukan hanya sebagai bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Demokrasi mengandung makna partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung. Penulis menekankan bahwa inti dari demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat, persamaan hak, serta mekanisme untuk mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan.

Selain menjelaskan prinsip dasar demokrasi, jurnal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan demokrasi, terutama di negara-negara berkembang. Beberapa tantangan tersebut antara lain rendahnya partisipasi politik masyarakat, dominasi kelompok elit dalam pengambilan keputusan, dan belum meratanya pendidikan politik. Penulis juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak bisa ditegakkan hanya dengan membentuk institusi formal, tetapi harus ditopang oleh budaya politik yang demokratis, seperti sikap toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap hukum.

Di akhir jurnal, penulis menegaskan bahwa demokrasi adalah suatu proses yang membutuhkan waktu, pendidikan, dan keterlibatan semua pihak. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran kolektif akan pentingnya nilai-nilai kebebasan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan demokrasi harus dilakukan melalui pembangunan lembaga yang kredibel, peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat, dan mendorong budaya dialog yang sehat di tengah masyarakat.

NAMA : NABILA PUTRI ANANDA
NPM : 2217011053
KELAS : C

Jurnal ini membahas secara komprehensif tentang konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menekankan kedaulatan rakyat. Penulis menjelaskan bahwa demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilihan umum, tetapi mencakup prinsip-prinsip penting seperti partisipasi masyarakat, keadilan, transparansi, dan penegakan hukum. Demokrasi juga disebut sebagai sistem yang dinamis karena terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Dalam konteks Indonesia, jurnal ini menggarisbawahi pentingnya demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, sehingga pelaksanaannya tidak hanya meniru model Barat, tetapi disesuaikan dengan karakteristik bangsa.

Selain itu, jurnal ini menyoroti tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, seperti korupsi, lemahnya supremasi hukum, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Penulis mendorong perlunya pendidikan politik dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi agar demokrasi dapat berjalan dengan sehat dan stabil. Penekanan juga diberikan pada peran aktif masyarakat sebagai kontrol terhadap kekuasaan, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Kesimpulannya, jurnal ini memberikan wawasan yang mendalam dan reflektif mengenai bagaimana demokrasi seharusnya diimplementasikan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat.

Prabu Sriwijaya Soedjadi
2217011077
C

Majalah ini, yang ditulis oleh R. Siti Zohr, mengkaji masalah konsolidasi demokrasi pasca pemilihan presiden Indonesia tahun 2019. Dalam kasus ini, penulis menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum langsung sejak 2004, proses konsolidasi demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah utama yang kami temukan adalah ketidakmampuan pemilihan presiden 2019 untuk membangun suksesi kepemimpinan yang berkualitas dan mendapatkan kepercayaan publik. Hal itu terlihat dari merebaknya keresahan masyarakat pasca pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, karena sejumlah calon menolak hasil pemilu. Penulis juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai hakim tertinggi atas hasil pemilihan presiden, yang merupakan indikator skeptisisme terhadap proses demokrasi.

Lebih jauh, jurnal ini menekankan pentingnya partai politik dan masyarakat sipil dalam mendorong konsolidasi demokrasi. Penulis menunjukkan bahwa partai politik jarang menjalankan fungsi kaderisasi dan mediasi, sehingga keinginan masyarakat tidak terwakili dalam pengambilan keputusan. Selain itu, isu agama dan politisasi identitas juga menjadi sorotan saat kedua calon presiden bersaing untuk mendapatkan dukungan umat Islam. Jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang saat ini dihadapi demokrasi Indonesia dan perlunya upaya bersama dari semua sektor masyarakat untuk memperkuat sistem demokrasi yang ada.

Nama : Nurul Rismawati
NPM : 2217011158
Kelas : C

Nama: Hotlianti Pangaribuan
NPM: 2217011115
Kelas: C

Jurnal ini mendiskusikan tengtang isu-isu strategis yang berkaitan dengan politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam edisi yang membahas pemilu serentak 2019, jurnal ini menyajikan berbagai artikel yang mengupas dinamika politik, termasuk tantangan konsolidasi demokrasi, mobilisasi suara perempuan, dan netralitas aparat keamanan. Salah satu fokus utama adalah bagaimana pemilu serentak ini menjadi ujian bagi sistem presidensial Indonesia, di mana terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan publik dan mengatasi polarisasi politik yang semakin tajam. Penulis, R. Siti Zuhro, menyoroti bahwa meskipun pemilu diharapkan dapat memperkuat demokrasi, kenyataannya banyak masalah yang muncul, seperti kerusuhan sosial dan penolakan terhadap hasil pemilu oleh salah satu kandidat.

Selain itu, artikel-artikel dalam jurnal ini juga menyoroti isu-isu lain yang relevan, seperti politisasi identitas dan peran partai politik dalam pemilu. Penulis mengamati bahwa politisasi identitas, terutama dalam konteks agama, menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk menarik dukungan pemilih. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan representasi masyarakat juga menjadi sorotan, di mana banyak partai lebih memilih untuk mencalonkan selebritis sebagai calon legislatif daripada mengedepankan kader yang memiliki kompetensi. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang pemilu 2019, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan tantangan yang dihadapi dalam proses demokratisasi di Indonesia.

NAMA: Widia Oktavani Br Tarigan
NPM: 2217011095
KELAS: C

Jurnal ini membahas dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, dengan fokus pada berbagai isu seperti penguatan sistem presidensial, mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik, netralitas Polri, dan populisme. Artikel-artikel dalam jurnal ini mengeksplorasi bagaimana pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif memengaruhi koalisi partai politik, polarisasi masyarakat, serta tantangan dalam konsolidasi demokrasi. Salah satu temuan penting adalah bahwa pemilu serentak belum sepenuhnya mendorong pendalaman demokrasi substansial karena masih adanya praktik pragmatis dan lemahnya pelembagaan partai politik.

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti upaya mobilisasi pemilih perempuan melalui narasi seperti "emak-emak" dan "ibu bangsa," yang justru dinilai mendomestikasi peran perempuan dan mencerminkan budaya patriarki yang masih kuat. Di sisi lain, netralitas Polri dalam pemilu menjadi sorotan karena peran ganda mereka sebagai penjaga keamanan dan aktor politik. Artikel lain mengkritisi politisasi identitas agama yang memicu polarisasi dan mengancam harmoni sosial, serta menilai bahwa pemilu 2019 belum mampu membangun kepercayaan publik secara penuh.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang kompleksitas pemilu serentak 2019 dan tantangan demokrasi di Indonesia. Meskipun pemilu berjalan lancar, masalah seperti politisasi birokrasi, fragmentasi partai politik, dan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi masih membutuhkan perbaikan. Jurnal ini menekankan pentingnya reformasi sistemik dan peningkatan kualitas partai politik serta lembaga penyelenggara pemilu untuk mencapai demokrasi yang lebih substansial di masa depan.

Nama: Zafira Anargya Kirana
NPM: 2217011005
Kelas: C

Dalam jurnal telah dibahas berbagai tantangan dalam pendalaman demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks Pemilu 2019. Pertama, jurnal menyoroti bahwa demokrasi Indonesia masih dangkal karena partisipasi politik yang belum substansial dan lemahnya kelembagaan demokrasi. Politik cenderung elitis dan oligarkis, di mana aktor politik hanya menggunakan demokrasi sebagai alat mencapai kekuasaan, bukan memperkuat kepentingan rakyat. Ini diperparah dengan sikap pragmatis pemilih dan minimnya pendidikan politik, yang membuat demokrasi hanya jadi prosedur lima tahunan tanpa pengaruh nyata terhadap kualitas kehidupan publik.

Pemilu Presiden 2019 menunjukkan bagaimana kontestasi politik justru memperkuat polarisasi masyarakat. Identitas agama, khususnya Islam, dipolitisasi untuk mendapatkan dukungan massa. Kampanye banyak diwarnai ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, yang memperdalam konflik horizontal di akar rumput. Partai politik juga gagal memainkan peran sebagai perantara aspirasi rakyat karena lebih sibuk dalam transaksi politik dan pencitraan elit. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap parpol sebagai institusi demokratis.

Jurnal ini juga menyoroti bahwa dalam masyarakat plural seperti Indonesia, pemilu malah memperkuat segregasi sosial dan identitas, bukan menyatukan. Politik identitas dan mobilisasi berbasis agama/etnis memperbesar potensi konflik. Selain itu, birokrasi yang seharusnya netral justru dipolitisasi oleh penguasa demi kemenangan elektoral. Aparat sipil negara sering dipaksa berpihak atau terlibat langsung dalam pemenangan kandidat tertentu. Hal ini membahayakan profesionalisme birokrasi dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara sebagai penjamin netralitas dalam demokrasi.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih lemah secara substansi. Pemilu lebih sering dimanfaatkan sebagai ajang perebutan kekuasaan, bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Politisasi identitas, keterlibatan birokrasi, dan lemahnya peran partai politik menunjukkan bahwa sistem demokrasi kita masih perlu banyak perbaikan agar benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat.

Nama: Annisa Aulia Putri
NPM: 2217011143
Kelas: C

Jurnal ini pada dasarnya membahas bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia tidak hanya sekadar urusan memilih dalam pemilu, tapi juga tentang bagaimana kehidupan sosial dan politik kita sehari-hari membentuk kualitas demokrasi itu sendiri. Lewat tulisan-tulisan di dalamnya, para peneliti mencoba melihat bahwa demokrasi yang sehat seharusnya bukan cuma soal prosedur seperti mencoblos saat pemilu, tapi juga soal substansi misalnya, apakah suara rakyat benar-benar didengar? Apakah pemerintahan bekerja untuk rakyat? Dan apakah semua warga punya kesempatan yang sama dalam politik?

Salah satu hal yang dimention dalam jurnal ini adalah kondisi politik yang makin hari makin dikuasai oleh segelintir elite. Kekuasaan seperti hanya berputar di kalangan itu-itu saja, dan parahnya, masyarakat kadang cuma dijadikan alat untuk mendulang suara, bukan benar-benar diajak berpikir atau berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, partisipasi politik kita jadi rendah dan cenderung formalitas. Apalagi dengan berkembangnya media sosial dan teknologi informasi, politik jadi makin bising, tapi tidak selalu berarti makin cerdas atau makin dalam.

Jurnal ini juga memperlihatkan bagaimana peran masyarakat sipil sangat penting dalam memperbaiki keadaan. Kalau masyarakat lebih sadar akan hak-haknya, lebih berani mengkritisi kebijakan, dan tidak gampang terbawa arus politik identitas atau uang, maka demokrasi bisa tumbuh lebih kuat. Tapi tentu ini tidak bisa instan. Butuh proses panjang, pendidikan politik yang berkelanjutan, dan kerja sama antara warga, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait.

Intinya jurnal ini kasih kita gambaran kalau demokrasi bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap sudah jadi atau selesai. Justru, demokrasi itu suatu proyek bersama yang terus berkembang, dan kualitasnya sangat tergantung pada seberapa besar kita, sebagai masyarakat, mau ikut terlibat secara sadar dan aktif. Jadi, jurnal ini seperti pengingat bahwa kita semua punya peran bukan cuma politisi atau pejabat, tapi juga warga biasa.

Nama : Shely Adtamara
NPM : 2217011131
Kelas : Kimia C

Setelah membaca jurnal yang ditulis oleh Abdul Wahid berjudul *“Demokrasi, Islam, dan Civil Society: Suatu Tinjauan Konseptual”*, yang saya tangkap dari isi jurnal tersebut mengulas secara mendalam mengenai keterkaitan antara demokrasi, ajaran Islam, dan peran masyarakat sipil. Menurut saya, penulis berhasil menjelaskan bahwa demokrasi sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena kedua-duanya menjunjung tinggi prinsip keadilan, musyawarah, dan penghargaan terhadap hak individu. Hal ini penting untuk dipahami, terutama dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, agar tidak terjadi dikotomi antara sistem politik modern dan nilai-nilai agama.

jurnal ini juga menekankan pentingnya peran civil society sebagai pilar utama dalam memperkuat demokrasi. Saya setuju dengan pandangan tersebut, karena masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mengawasi kekuasaan, mengedukasi publik, serta menjadi wadah partisipasi aktif warga negara. Gaya penulisan yang digunakan juga cukup akademis namun tetap mudah dipahami, sehingga saya merasa jurnal ini sangat relevan untuk dijadikan referensi dalam memahami hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai religius di era modern.

Nama: Raca Asyifa Hasanah
NPM : 2217011028
Kelas : C

Jurnal yang ditulis oleh R. Siti Zuhro ini memberikan penjelasan tentang tantangan yang dihadapi demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilu presiden 2019. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa meskipun Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilu sejak era Reformasi, kualitas demokrasi yang tercipta masih jauh dari harapan. Salah satu masalah utama yang dibahas adalah belum mampunya pemilu menghasilkan pemimpin yang bisa membawa kepercayaan publik. Hal ini bisa dilihat dari adanya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil pemilu oleh KPU, ketika salah satu calon menolak menerima hasil tersebut. Selain itu, keputusan akhir yang berada di tangan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa proses demokrasi kita masih belum sepenuhnya stabil dan bisa dipercaya oleh semua pihak.

Jurnal ini juga menyoroti isu politisasi identitas dan agama yang semakin kuat dalam pemilu 2019. Kedua kubu capres sama-sama berusaha menarik simpati umat Islam dengan menyebut diri mereka sebagai perwakilan suara umat. Namun, hal ini justru memperdalam perpecahan di masyarakat. Selain itu, saya melihat bahwa kritik juga diarahkan kepada partai politik yang lebih mementingkan popularitas, seperti mencalonkan artis sebagai anggota legislatif, daripada mempersiapkan kader yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa proses kaderisasi di partai politik masih lemah. Jadi, menurut jurnal ini, agar demokrasi Indonesia bisa berjalan lebih baik, dibutuhkan perubahan dalam sistem politik dan partai, supaya demokrasi yang kita jalankan tidak hanya sekadar prosedural, tapi juga substansial dan bermanfaat untuk rakyat secara luas.

Nama: Nishfa Laila Maghfiroh
NPM: 2217011041
Kelas: Kimia - C

Menurut saya, jurnal tersebut menekankan pentingnya partisipasi rakyat sebagai inti dari nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana kualitas demokrasi diukur tidak hanya pada jumlah pemilih tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (decision making process) yang mencakup ketaatan pada aturan, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap HAM, yang selaras dengan prinsip permusyawaratan, yang mana setiap warga punya ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog sebelum mencapai kesepakatan bersama.

Pada jurnal tersebut juga menggambarkan fungsi perwakilan yang ideal melalui mekanisme akuntabilitas dan responsivitas lembaga terpilih. Disebutkan pada jurnal tersebut bahwa pemilu serentak diharapkan meningkatkan akuntabilitas legislator dan eksekutif di hadapan rakyat dan apabila wakil rakyat gagal memenuhi harapan, masyarakat dapat menolaknya di pemilu berikutnya. Hal ini merefleksikan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dimana keputusan politik diwarnai oleh prinsip “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan” yang mewujudkan kontrol sosial dan tanggung jawab publik.

Selain itu, jurnal tersebut juga menyoroti pentingnya musyawarah yang inklusif serta semangat toleransi untuk meredam konflik di negara yang majemuk. Keragaman suku, agama, dan budaya harus dihadapi dengan saling menghargai dan berempati, bukan politisasi identitas yang memecah belah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sila keempat bukan sekadar prosedur formal, melainkan landasan substansial bagi musyawarah mufakat yang penuh kebijaksanaan dan benar-benar menegakkan kedaulatan rakyat.

Pemilu Presiden 2019 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih punya banyak masalah. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat yang rendah karena banyak pihak merasa hasil pemilu tidak adil. Hal ini terlihat dari kerusuhan setelah pengumuman hasil pemilu dan adanya kandidat yang menolak hasilnya. Selain itu, masalah seperti politik identitas dan birokrasi yang tidak netral juga membuat pemilu jadi kurang sehat. Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi kita masih berjalan secara aturan saja, tapi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan jujur.

Nama:Angga Pradana
Npm:2217011056
Kelas:C

Jurnal ini membahas pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui pendekatan pendidikan kewarganegaraan. Penulis menekankan bahwa demokrasi bukan hanya sekadar sistem politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda, seperti toleransi, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, demokrasi dilihat sebagai proses pembelajaran yang terus berlangsung, bukan sekadar tujuan akhir.

jurnal ini menyoroti tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta lemahnya penegakan hukum. Penulis mengajak institusi pendidikan untuk berperan aktif membentuk warga negara yang demokratis melalui kurikulum yang relevan dan pembelajaran yang partisipatif. Dengan begitu, diharapkan akan lahir generasi yang tidak hanya mengerti tentang demokrasi, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

NAMA : Zahra Salsabila
NPM : 2217011049
KELAS : Kimia C

Analisis Jurnal
Nama Jurnal: Jurnal Penelitian Politik
Volume Jurnal: Vol.16
Nomor Jurnal: No.1
Jumlah Halaman: 1-110
Tahun Terbit: Jakarta, Juni 2019
Judul Jurnal: Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
Penulis: R. Siti Zuhro

Jurnal ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019, Dimana Pembangunan demokrasi Indonesia masih mengalami banyak masalah. Pilpres 2019 belum dapat dikatakan sukses dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/ Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, secara resmi telah melaporkan sekitar 1.200 daftar sementara kecurangan Pilpres 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selain itu persoalan hoaks, ujaran kebencian, dan isu politisasi agama juga menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Hal itu membuat Keragaman jiwa Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, sehingga pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama seperti perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan segala cara.

Pada jurnal ini tampaknya semua pihak tidak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) tidak lagi dijadikan sebagai landasan perisai ketahanan sosial. Pemilu dalam konteks demokrasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif, namun salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan patron-client, sarat dengan power culture, moral hazard, dan safety first philosophy. Jadi kesimpulannya adalah, Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum kurang memadai, sehingga Pemilu 2019 yang rumit dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Indonesia.

NAMA: ROSITA
NPM: 2217011058
KELAS: C

Setelah saya membaca jurnal tersebut, saya menyadari bahwa keduanya membahas demokrasi, tapi dari sudut pandang yang agak berbeda. Jurnal pertama menekankan bagaimana demokrasi itu bukan cuma soal sistem pemerintahan, tapi lebih ke bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Demokrasi yang dibahas bukan hanya sekadar pemilu, tapi lebih luas lagi termasuk musyawarah, mufakat, dan kepentingan bersama. Menurut saya, ini sangat penting karena sering kali kita hanya melihat demokrasi dari sisi politik, padahal sebenarnya demokrasi itu menyangkut cara berpikir dan bertindak dalam bermasyarakat.

Dari jurnal ini, saya jadi semakin paham bahwa demokrasi bukan sekadar tentang memilih pemimpin. Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila itu adalah demokrasi yang berakar dari nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Keduanya juga mengingatkan saya bahwa sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab untuk aktif dalam kehidupan politik dan sosial, bukan cuma jadi penonton. Demokrasi itu butuh partisipasi dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya dari elit politik saja.

Nama : Maria Deta Ratna Jelita
NPM : 2217011036
Kelas :C

Jurnal ini membahas tentang demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan ciri khas yang terbentuk dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa sendiri. Demokrasi di Indonesia dipahami sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat lewat wakil-wakilnya, menjamin hak dasar warga, serta menegakkan kesetaraan di depan hukum.

Penulis jurnal juga meninjau tiga aliran pemikiran demokrasi—pemikiran Aristoteles, abad pertengahan, dan pemikiran modern—lalu mengaitkannya dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Akar nilai demokrasi Indonesia sendiri berasal dari tiga sumber: budaya lokal (seperti musyawarah dan gotong royong), nilai-nilai Islam (seperti prinsip kesetaraan dan anti-kekuasaan absolut), serta pengaruh dari dunia Barat (seperti konsep demokrasi dari Athena dan Romawi Kuno). Tokoh bangsa seperti Mohammad Hatta juga menekankan pentingnya tradisi seperti rapat dan mufakat sebagai dasar demokrasi kita.

Meski begitu, demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah minimnya partisipasi politik dari masyarakat, yang disebabkan oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan juga kuatnya pengaruh politik dinasti. Jurnal ini juga mengulas peran lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, dan DPD dalam menjaga demokrasi, serta mempertanyakan apakah praktik demokrasi saat ini masih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Intinya, jurnal ini memberikan gambaran menyeluruh tentang prinsip, alat, dan tantangan demokrasi Indonesia, sambil mendorong evaluasi terus-menerus demi memperkuat sistem demokrasi yang adil, sehat dan berkualitas

Nama : Aisah Fawwaz Sulaimah
NPM : 2217011119
Kelas : C

Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro membahas dinamika demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pemilu Presiden 2019. Meskipun Indonesia sudah menjalani beberapa kali pemilu langsung, ternyata kualitas demokrasi masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam pemilu 2019, pertarungan politik antara dua kandidat utama—Joko Widodo dan Prabowo Subianto—menunjukkan polarisasi masyarakat yang sangat tajam. Polarisasi ini diperparah oleh maraknya politisasi identitas berbasis agama dan etnis, yang memecah masyarakat dan memperlemah integrasi sosial. Dalam praktiknya, pemilu bukan lagi sekadar ajang kontestasi ide dan gagasan, tetapi berubah menjadi ajang pertarungan emosional antar pendukung yang fanatik. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik itu sendiri.

Zuhro juga menyoroti bagaimana lemahnya institusi demokrasi seperti partai politik, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum turut memperburuk situasi. Ketika hasil pemilu diumumkan dan salah satu pihak menolaknya, terjadi kerusuhan 22 Mei yang menunjukkan betapa rapuhnya legitimasi proses pemilu di mata sebagian masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, Mahkamah Konstitusi pun harus turun tangan sebagai penyelesai akhir sengketa hasil pemilu. Menurut Zuhro, semua kejadian ini adalah bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih sebatas prosedural dan belum menyentuh substansi, seperti keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu, ia merekomendasikan penguatan institusi politik, peningkatan transparansi pemilu, serta pendidikan politik kepada masyarakat agar demokrasi Indonesia tidak hanya sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi menjadi sistem yang benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat.

Nama : Icha Dwi Lusiana
NPM : 2217011125
Kelas : C

Jurnal ini membahas dinamika demokrasi Indonesia dalam konteks Pemilu Presiden 2019, dengan menyoroti pentingnya partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi. Pemilu dianggap sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pilpres 2019 yang kembali mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto menimbulkan polarisasi yang tajam di masyarakat, diperparah oleh kampanye identitas serta penyebaran isu agama dan ideologi melalui media sosial.

jurnal ini juga membahas peran partai politik yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi edukatif. Partai cenderung pragmatis dan lebih fokus pada kepentingan koalisi daripada penyampaian visi-misi ideologis. Lemahnya pendidikan politik menyebabkan masyarakat sering menentukan pilihan berdasarkan emosi atau identitas kelompok, bukan pada substansi program calon yang bersangkutan.

Meskipun pemilu berlangsung secara langsung dan damai, jurnal ini menyoroti berbagai persoalan seperti maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan upaya delegitimasi terhadap lembaga pemilu. Penulis menekankan pentingnya memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan literasi politik agar demokrasi Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial dan mencerminkan nilai-nilai dasar seperti toleransi dan keadilan.

Nama: Fira Aisyah Sorza
NPM: 2217011067
Kelas: C

Menurut saya, jurnal ini membahas mengenai demokrasi dengan cukup lengkap dan baik. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan seperti halnya pada era sebelum reformasi. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi apabila demokrasi tidak diimbangi dengan pemahaman akan kesadaran persatuan dan keberagaman.

Pemerintah harus tegas dalam menjamin hak-hak demokratis warga negara serta membuat solusi-solusi yang baik dan adil dalam menjaga keutuhan nasional. Negara harus mampu merespon dinamika demokrasi dengan kebijakan yang adil, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial atau ketidakpuasan yang dapat memicu konflik. Selain itu, penerapan demokrasi harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam. Pendidikan kewarganegaraan yang sudah ditanamkam sejak bangku sekolah akan meningkat nilai demokrasi agar tumbuh tanpa mengorbankan persatuan nasional.

NAMA : M. Ramadon
NPM : 2217011089
KELAS : C


Demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Jurnal ini menekankan bahwa demokrasi kita bukan demokrasi liberal seperti di Barat, melainkan demokrasi Pancasila yang berakar pada budaya dan nilai luhur bangsa. Prinsip kedaulatan rakyat tetap dijunjung, namun selalu dibingkai oleh nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia tidak hanya soal kebebasan memilih atau berpendapat, tapi juga tanggung jawab moral dan sosial. Dari segi kelembagaan, UUD NRI 1945 telah mengatur struktur demokrasi lewat lembaga seperti DPR, DPD, dan Presiden yang saling mengawasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) merupakan wujud konkret demokrasi, tetapi pelaksanaannya tetap harus menjunjung etika dan moral Pancasila agar terhindar dari politik uang dan manipulasi.
Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila mengajak warga negara untuk aktif, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik. Sayangnya, masih banyak tantangan seperti rendahnya literasi politik, polarisasi, dan politik identitas. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dan penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Secara umum, jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah cerminan identitas bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Meski tantangan tetap ada, dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, demokrasi Indonesia dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik.

NAMA : Suci Fitria Insani
NPM : 2217011149
KELAS : C

Pada dasarnya, demokrasi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Jurnal ini menekankan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia bukanlah demokrasi liberal ala Barat, melainkan demokrasi yang berakar pada budaya dan nilai luhur bangsa, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam sistem ini, prinsip kedaulatan rakyat tetap dipegang teguh, namun dibingkai dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Artinya, dalam hakikatnya, demokrasi Indonesia harus menjunjung tinggi musyawarah, menjamin hak asasi, dan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hal ini membuat demokrasi kita bersifat unik tidak sekadar bebas memilih atau menyuarakan pendapat, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial.
Dari segi praktik kelembagaan atau instrumentasi, jurnal ini menggarisbawahi bahwa UUD NRI 1945 telah mengatur berbagai lembaga demokrasi yang mencerminkan semangat demokrasi Pancasila. Misalnya, peran DPR, DPD, dan Presiden sebagai representasi dari rakyat dan pelaksana kedaulatan, telah ditata melalui sistem checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) adalah salah satu instrumen penting demokrasi yang ditegaskan dalam konstitusi. Namun, jurnal ini juga mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu harus dikawal dengan nilai etika dan moral Pancasila, agar tidak melahirkan praktik transaksional dan manipulatif.
Dalam tataran praksis atau pelaksanaan sehari-hari, demokrasi Pancasila menuntut partisipasi aktif warga negara, bukan hanya dalam pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sosial-politik lainnya. Jurnal ini menyoroti bahwa idealnya, demokrasi di Indonesia menjadi ruang bagi pembentukan warga negara yang cerdas, kritis, dan beretika. Namun realitanya, jurnal mencatat bahwa pelaksanaan demokrasi masih menghadapi tantangan serius, seperti politik identitas, polarisasi sosial, hingga rendahnya literasi politik di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila menjadi agenda penting ke depan.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran utuh bahwa demokrasi Indonesia bukanlah sekadar sistem politik, tetapi merupakan refleksi dari identitas bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hakikatnya adalah kedaulatan rakyat yang beretika, instrumentasinya melalui lembaga negara yang konstitusional, dan praksisnya terwujud dalam partisipasi aktif serta bermartabat. Tantangan tentu ada, tapi dengan konsistensi nilai Pancasila, demokrasi Indonesia bisa terus diperkuat dan dimatangkan.

Nama : Garneta Heppy Chandra

NPM : 2217011078

Kelas : Kimia-C

Pada jurnal ini membahas mengenai keterkaitan antara prinsip demokrasi dan sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa demokrasi dalam Indonesia tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan nilai fundamental yang lahir dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak mengacu sepenuhnya pada demokrasi liberal ala Barat, melainkan mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai landasan pengambilan keputusan,
Dalam sila keempat menjelaskan mengenai pentingnya pemimpin yang bijaksana dan partisipasi aktif rakyat dalam sistem perwakilan.

Didalam jurnal ini membahas mengenai konsolidasi demokrasi di Indonesia terhambat oleh beberapa faktor, termasuk politisasi identitas dan lemahnya peran partai politik. Politisasi identitas, menjadi salah satu hal penting yang mempengaruhi pemilih. Selain itu, partai politik sering kali gagal dalam proses kaderisasi sehingga beberapa partai politik lebih memilih untuk mencalonkan selebritis sebagai calon legislatif. Ketidakpuasan masyarakat terhadap representasi politik juga menjadi tantangan besar dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Nama : amelia khairunnisa
Npm : 2217011163
Kelas : kimia c

Jurnal ini membahas tentang demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa demokrasi dalam Indonesia tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan nilai fundamental yang lahir dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.
jurnal ini menyoroti tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta lemahnya penegakan hukum. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran utuh bahwa demokrasi Indonesia bukanlah sekadar sistem politik, tetapi merupakan refleksi dari identitas bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hakikatnya adalah kedaulatan rakyat yang beretika, instrumentasinya melalui lembaga negara yang konstitusional, dan praksisnya terwujud dalam partisipasi aktif serta bermartabat. Tantangan tentu ada, tapi dengan konsistensi nilai Pancasila, demokrasi Indonesia bisa terus diperkuat dan dimatangkan.Jurnal ini menekankan pentingnya reformasi sistemik dan peningkatan kualitas partai politik serta lembaga penyelenggara pemilu untuk mencapai demokrasi yang lebih substansial di masa depan.

Nama: Kenita Hupeza
NPM: 2217011173
Kelas: C

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem pemilu semata, tetapi juga menyentuh nilai-nilai moral, budaya, dan tanggung jawab sosial. Penulis menekankan bahwa demokrasi harus dimaknai lebih dalam sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi, kebebasan berpikir, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pemerintahan. Saya merasa pendekatan ini penting karena seringkali demokrasi di Indonesia justru hanya sebatas prosedural tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Selain itu, jurnal ini memberikan refleksi kritis terhadap praktik demokrasi di Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh oligarki dan kepentingan elite politik. Hal ini menurut saya sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana suara rakyat sering tersisih oleh kekuatan modal dan kekuasaan. Penulis juga mengangkat pentingnya pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi moral demokrasi Indonesia. Sebagai mahasiswa, saya melihat ini sebagai ajakan untuk tidak apatis, tetapi justru aktif mengambil peran dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Jurnal ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenung dan bertindak.

NAMA: Bemby Adilia Heaverly
NPM: 2217011045
KELAS: C

Jurnal ini membahas perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari era reformasi hingga tantangan kontemporer yang dihadapi. Penulis menyoroti bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan formal dengan diterapkannya pemilu langsung, keterbukaan politik, dan penguatan lembaga negara. Namun, kemajuan ini belum sepenuhnya berdampak pada kualitas demokrasi secara substantif. Demokrasi prosedural lebih menonjol dibandingkan demokrasi substantif yang menekankan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam tahap konsolidasi dan belum mapan secara ideal.

jurnal ini juga menguraikan sejumlah tantangan utama dalam demokrasi Indonesia, seperti praktik politik uang, lemahnya partisipasi publik yang berkualitas, serta dominasi elite dalam proses politik. Partai politik dinilai belum menjalankan fungsi pendidikan politik dan rekrutmen kader secara maksimal, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan pragmatis. Selain itu, korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Penulis juga menyinggung tentang melemahnya peran masyarakat sipil dan media yang seharusnya menjadi pilar pengawasan demokrasi, tetapi kadang justru terseret dalam kepentingan ekonomi dan politik.

Sebagai solusi, penulis memaparkan pentingnya memperkuat budaya politik partisipatif yang berakar dari kesadaran kritis masyarakat. Pendidikan politik, penguatan masyarakat sipil, dan reformasi internal partai politik menjadi langkah strategis untuk membangun demokrasi yang sehat. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi sistem prosedural semata, melainkan juga mampu menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai dinamika demokrasi di Indonesia dan mendorong perlunya reformasi berkelanjutan demi mewujudkan demokrasi yang substantif dan berintegritas.

Nama: Arya Maysa Pratama
NPM: 2217011150
Kelas: C

Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan
demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman
demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi
demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum
mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah
pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu.
Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres
karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Jurnal tersebut juga mengatakan bahwa pemilu bukan hanya penanda suksesi
kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan
kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Hal ini tampak jelas dalam pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut sebagai vote getter partai dalam pemilu.12 Partai Nasdem, misalnya, tercatat sebagai partai yang paling banyak mengambil artis sebagai calon legislatifnya dalam pemilu 2019.

Nama: Vebby Bernessa Arnanda Aryanto
NPM: 2217011032
Kelas: Kimia-C

Menurut saya, jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi di Indonesia setelah masa reformasi tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun secara formal Indonesia telah menjadi negara demokratis, dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan partisipasi publik yang lebih luas, ternyata dalam praktiknya masih banyak masalah yang menghambat terwujudnya demokrasi yang ideal. Salah satu masalah yang disoroti adalah maraknya politik uang dan dominasi elite partai politik yang membuat rakyat sering kali tidak benar-benar memiliki kuasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan masih sebatas demokrasi prosedural, yaitu hanya menjalankan aturan formal demokrasi tanpa menyentuh substansi sebenarnya, seperti keadilan, keterwakilan yang adil, dan kesejahteraan rakyat.

Penulis jurnal juga menekankan bahwa masih ada kesenjangan besar antara prinsip demokrasi dengan kenyataan di lapangan. Misalnya, rakyat kecil sering kali tidak didengar aspirasinya, dan kebijakan lebih sering menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas. Korupsi yang masih tinggi juga memperparah kondisi ini, karena merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, jurnal ini menyarankan agar Indonesia tidak hanya fokus pada mekanisme demokrasi seperti pemilu, tetapi juga harus membangun budaya demokrasi yang sehat. Caranya adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, dan mendorong peran aktif masyarakat sipil agar mampu mengontrol kekuasaan. Dengan begitu, demokrasi di Indonesia bisa lebih bermakna dan berpihak kepada rakyat.

Nama : David Ronaldo
NPM : 2217011129
Kelas C

Berdasarkan jurnal yang telah diberikan, artikel “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro membahas Pilpres 2019 menunjukkan dinamika demokrasi yang kompleks di Indonesia, dengan berbagai persoalan seperti polarisasi sosial, konflik kepentingan, dan lemahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Pemilu yang seharusnya menjadi mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin, justru memperlihatkan kelemahan dalam pilar-pilar demokrasi.

Demokrasi di Indonesia masih cenderung prosedural, dengan fokus pada aspek teknis dan formalitas, namun belum sepenuhnya menghasilkan suksesi kepemimpinan yang legitimate dan efektif. Politisasi identitas dan pembelahan sosial menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi.

Untuk memajukan demokrasi di Indonesia, perlu dilakukan pembenahan di berbagai aspek, termasuk kelembagaan, budaya politik, dan penegakan hukum. Upaya pendalaman demokrasi harus terus dilakukan dengan membangun kepercayaan publik, memperkuat institusi politik, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan kritis.

Dalam jangka panjang, keberhasilan demokrasi di Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun budaya politik yang sehat, meningkatkan kualitas kelembagaan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan kualitas kepemimpinan di Indonesia.

NAMA : FIQRI FAUZAN HADI
NPM : 2217011157
KELAS : C

Dalam artikel Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 menjelaskan :
Artikel ini mengkritisi kondisi demokrasi Indonesia yang masih dangkal dan belum sepenuhnya matang, meski pemilu sudah dilaksanakan secara rutin. Pemilu Presiden 2019 memperlihatkan bahwa demokrasi masih bersifat prosedural—sekadar memilih lewat kotak suara—tanpa memperkuat nilai-nilai seperti kepercayaan publik, netralitas birokrasi, atau partisipasi politik yang sehat. Polarisasi tajam antarpendukung capres, penyebaran hoaks, politisasi agama, dan minimnya fungsi substantif partai politik membuat demokrasi sulit berkembang secara mendalam.

Penulis menekankan bahwa pemilu seharusnya bukan hanya sarana suksesi kekuasaan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Namun, kegagalan partai dalam kaderisasi, keterlibatan birokrasi dalam politik praktis, serta lemahnya penegakan etika pemilu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Untuk memperbaiki demokrasi, seluruh pemangku kepentingan—dari partai politik hingga masyarakat sipil—harus lebih dewasa dan bertanggung jawab, agar demokrasi Indonesia bisa berkembang tidak hanya secara prosedural tapi juga substantif.

Nama: Kenita Hupeza
NPM: 2217011173
Kelas: C

Berdasarkan isi artikel “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia”, penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam pilkada masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Meskipun secara hukum Indonesia mengakui demokrasi dan telah melaksanakan pemilu langsung sejak era reformasi, namun praktiknya masih jauh dari ideal. Permasalahan seperti kampanye yang tidak sehat, politik uang, syarat calon independen yang terlalu berat, hingga penunjukan kepala daerah oleh elit partai tanpa musyawarah publik menjadi bukti bahwa asas demokrasi Pancasila belum sepenuhnya diterapkan.

Menurut saya sebagai mahasiswa, tulisan ini cukup membuka wawasan bahwa demokrasi di Indonesia bukan hanya soal pemilu langsung, tetapi lebih dalam menyangkut nilai musyawarah, keadilan, dan partisipasi yang jujur dari rakyat. Sayangnya, banyak aktor politik justru menyalahgunakan demokrasi sebagai alat perebutan kekuasaan, bukan sebagai jalan mencapai keadilan sosial. Padahal, makna demokrasi menurut Pancasila jauh lebih luhur—menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan sekadar objek suara. Maka ke depan, perlu ada reformasi serius dalam sistem partai politik dan regulasi pilkada agar semangat Pancasila tidak sekadar menjadi slogan, melainkan benar-benar menjadi roh demokrasi kita.

Nama: Rizky Pradana Putra
NPM: 2257011141
Kelas: C

Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" membahas mengenai tantangan konsolidasi demokrasi yang terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan presiden dan anggota legislatif. Meskipun Indonesia telah merdeka secara politik dari kolonialisme sejak tahun 1945, pembangunan dalam bidang demokrasi tetap menjadi kebutuhan penting dan mendesak. Hal ini karena kemerdekaan tidak secara otomatis menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berpihak pada rakyat. Demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, praktik oligarki, politisasi identitas, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian elit.
Indonesia mengadopsi sistem Demokrasi Pancasila, yang berbeda dari demokrasi liberal Barat. Sistem ini menekankan musyawarah, mufakat, dan kepemimpinan yang bijaksana sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Demokrasi dalam konteks ini tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengedepankan kebersamaan dan keadilan sosial. Seperti dijelaskan oleh Mohammad Hatta, nilai-nilai demokrasi Indonesia sudah tumbuh sejak lama dalam budaya lokal seperti rapat desa, musyawarah, dan gotong royong. Ini diperkuat oleh nilai-nilai Islam yang menolak kekuasaan absolut, serta pengaruh prinsip-prinsip Barat dalam hak asasi dan perwakilan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya optimal. Contohnya, pemilu sering kali lebih berfokus pada popularitas kandidat daripada gagasan atau visi yang ditawarkan. Bahkan, beberapa partai politik lebih memilih mencalonkan tokoh populer seperti selebritas daripada kader berkualitas.
Permasalahan lainnya adalah masih lemahnya fungsi lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan DPD, yang belum sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu, ketidaknetralan birokrasi dan politisasi aparat negara dalam pemilu menjadi tantangan serius terhadap demokrasi yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi di Indonesia perlu dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya melalui reformasi kelembagaan, tetapi juga lewat pendidikan politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang harus dijaga agar benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.

Nama: Dias Pameswari
NPM: 2217011172
Kelas: C

Pemilu Presiden 2019 di Indonesia menjadi sorotan karena menampilkan tantangan besar dalam proses konsolidasi demokrasi. Jurnal ini menyoroti bagaimana pemilu tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga indikator sejauh mana demokrasi Indonesia telah berakar kuat. Sayangnya, pilpres 2019 justru memperlihatkan lemahnya pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, birokrasi, dan penyelenggara pemilu yang seharusnya menjamin pemilu yang jujur dan adil. Kontestasi politik yang diwarnai dengan politisasi identitas, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga keterlibatan birokrasi secara politis memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, belum substantif. Ini mencerminkan demokrasi yang belum mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat.

Lebih jauh, jurnal ini juga mengkritisi peran partai politik yang dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai institusi kaderisasi dan representasi aspirasi rakyat. Banyak partai lebih mengutamakan pencitraan dan popularitas, seperti mencalonkan selebritas, ketimbang membina kader yang berkualitas. Selain itu, netralitas birokrasi yang tercoreng oleh keberpihakan pada kandidat tertentu menunjukkan masih kuatnya budaya patrimonial dalam sistem administrasi pemerintahan. Akibatnya, proses demokratisasi berjalan di tempat, tidak membawa perubahan nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam politik, birokrasi, dan pendidikan politik masyarakat agar demokrasi Indonesia bisa lebih mendalam.

Nama: Dias Prameswari
NPM: 2217011172
Kelas: C

Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", masih menghadapi banyak tantangan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pilpres 2019 menggambarkan bagaimana proses demokrasi prosedural belum bertransformasi menjadi demokrasi substantif. Meskipun pemilu merupakan instrumen utama dalam menentukan pemimpin secara demokratis, banyak masalah mendasar yang belum terselesaikan, seperti politisasi identitas, rendahnya partisipasi bermutu, serta lemahnya peran partai politik dalam kaderisasi. Hal ini menunjukkan bahwa asas permusyawaratan dan kebijaksanaan belum sepenuhnya tercermin dalam proses demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada keadilan, keterwakilan rakyat, dan etika berpolitik.

Selain itu, jurnal tersebut menyoroti pentingnya konsolidasi demokrasi agar pemilu tidak hanya menjadi ritual lima tahunan, melainkan sarana mewujudkan pemerintahan yang efektif dan dipercaya rakyat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya rendahnya kepercayaan publik terhadap birokrasi dan lembaga penyelenggara pemilu, serta maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah masyarakat. Ini membuktikan bahwa nilai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama belum dijalankan secara optimal. Maka dari itu, untuk mewujudkan sila keempat secara nyata, diperlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam membangun demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial, dengan menjunjung tinggi nilai musyawarah, keterwakilan, dan kebijaksanaan.