FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Silahkan analisis dan jawablah menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima kasih
NAMA : SABRINA AULIA PUTRI
NPM : 2315012010
KELAS : B
PRODI : ARSITEKTUR
1
menurut saya, tidak semua aparat penegak hukum lebih mementingkan dirinya dibandingkan kepentingan negara. terbukti bahwa masih banyak penegak hukum yang berusaha untuk meneggakan hukum, terutama HAM di seluruh masyarakat indonesia. terutama di daerah papua. lalu peran mahasiswa yang saya rasa cukup besar menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan di indonesia. tentu banyak kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan peran masyarakat yang terus berupaya agar HAM ditegakkan pada tiap individu. namun menurut saya hal ini sudah cukup membuktikan bahwa indonesia terus berupaya untuk kembali menegakkan hukum dan menegakkan HAM di indonesia. itu menjadi hal positif yang saya rasakan.
Dan memang tidak bisa dipungkiri bawa kriminalitas di indonesia masih tergolong tinggi. hal ini dikarenakan kurangnya keadilan dalam penegakkan hukum oleh aparat hukum. ini merupakan sakah satu faktor yang menyebabkan angka kriminalitas indonesia menjadi tinggi. kurangnya memberikan HAM pada masyarakat secara adil sehingga masyarakat "memberontak" dan melakukan banyak kekacauan.
2.
demokrasi indonesia memang tak jauh diambil dari pancasila. dan kita ketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai budaya yang ada di indonesia. jadi menurut saya, demokrasi indonesia dapat diambil dari nilai-nilai budaya indonesia. namun ada catatanya! indonesia sangatlah beragam. apabila demokrasi diambil dari tiap budaya di indonesia, maka tidak akan ada kata persatuan dari tiap daerah. jadi, boleh mengaitkan demokrasi indonesia dengan demokrasi yang berasal dari adat istiadat, namun jika budaya tersebut dapat membuat indonesia menjadi terpecah belah maka alangkah baiknya dihindari saja atau digunakan oleh daerah setempat tanpa mengharuskan daerah lain mengikutinya.
Dan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-keTuhanan yang Maha Esa, saya rasa hal ini sedikit agak krusial. karena indonesia memliki beragam agama, 6 agama yang dipercaya. apabila tiap umat lebih mengedepankan kepercayaannya tanpa adanya toleransi antaragama maka indonesia tidak bisa menggunakan demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. namun balik lagi, nilai pada sila pertama pancasila ini tidak bisa jauh dari masyarakat. istilahnya masyarakat boleh menggunakan demokrasi ini dalam bermasyarakat karena kita tau bahwa tiap agama pasti mengajarkan hal-hal baik dari bermasyarakat dan bernegara, namun tidak sampai ketahap fanatik. karena sikap ini tentu akan menghancurkan persatuan dan kesatuan di indonesia.
3.
menurut saya praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap elemen daerah. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
4.
saya yang berperan sebagai mahasiswa apabila menemui aparat seperti itu maka ada beberapa hal yang akan saya lakukan. seperti menyuarakan pendapat bersama rekan-rekan yang lain terkait kurangnya implementasi program yang tidak sesuai dengan janjinya dan jika memang ada pemilihan terkait hak ini, maka di pemilihan selanjutnya saya akan lebih memikirkan siapa aparat yang lebih layak lagi.
5.
kalau tujuan yang dicanangkan oleh aparat tersebut jelas dan transparan tentu menggunakan sdm yang ada saya setujui. namun jika tujuan yang lakukan tidak jelas maka saya berupaya agar diri lebih menelaah tujuannya dan jika memang tujuannya buruk maka saya memberitahukan kepada orang-orang terdekat saya agar tidak termakan oleh aparat tersebut. karena lagi dan lagi, tiap individu memiliki kebebasan dalam bertindak, berpendapat, dan lainnya. secara tidak langsung orang tersebut memanipulasi orang lain agar mau mengikuti dirinya. dan menurut saya ini bukanlah hal yang baik dan tidak bisa dibiarkan.
NPM : 2315012010
KELAS : B
PRODI : ARSITEKTUR
1
menurut saya, tidak semua aparat penegak hukum lebih mementingkan dirinya dibandingkan kepentingan negara. terbukti bahwa masih banyak penegak hukum yang berusaha untuk meneggakan hukum, terutama HAM di seluruh masyarakat indonesia. terutama di daerah papua. lalu peran mahasiswa yang saya rasa cukup besar menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan di indonesia. tentu banyak kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan peran masyarakat yang terus berupaya agar HAM ditegakkan pada tiap individu. namun menurut saya hal ini sudah cukup membuktikan bahwa indonesia terus berupaya untuk kembali menegakkan hukum dan menegakkan HAM di indonesia. itu menjadi hal positif yang saya rasakan.
Dan memang tidak bisa dipungkiri bawa kriminalitas di indonesia masih tergolong tinggi. hal ini dikarenakan kurangnya keadilan dalam penegakkan hukum oleh aparat hukum. ini merupakan sakah satu faktor yang menyebabkan angka kriminalitas indonesia menjadi tinggi. kurangnya memberikan HAM pada masyarakat secara adil sehingga masyarakat "memberontak" dan melakukan banyak kekacauan.
2.
demokrasi indonesia memang tak jauh diambil dari pancasila. dan kita ketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai budaya yang ada di indonesia. jadi menurut saya, demokrasi indonesia dapat diambil dari nilai-nilai budaya indonesia. namun ada catatanya! indonesia sangatlah beragam. apabila demokrasi diambil dari tiap budaya di indonesia, maka tidak akan ada kata persatuan dari tiap daerah. jadi, boleh mengaitkan demokrasi indonesia dengan demokrasi yang berasal dari adat istiadat, namun jika budaya tersebut dapat membuat indonesia menjadi terpecah belah maka alangkah baiknya dihindari saja atau digunakan oleh daerah setempat tanpa mengharuskan daerah lain mengikutinya.
Dan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-keTuhanan yang Maha Esa, saya rasa hal ini sedikit agak krusial. karena indonesia memliki beragam agama, 6 agama yang dipercaya. apabila tiap umat lebih mengedepankan kepercayaannya tanpa adanya toleransi antaragama maka indonesia tidak bisa menggunakan demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. namun balik lagi, nilai pada sila pertama pancasila ini tidak bisa jauh dari masyarakat. istilahnya masyarakat boleh menggunakan demokrasi ini dalam bermasyarakat karena kita tau bahwa tiap agama pasti mengajarkan hal-hal baik dari bermasyarakat dan bernegara, namun tidak sampai ketahap fanatik. karena sikap ini tentu akan menghancurkan persatuan dan kesatuan di indonesia.
3.
menurut saya praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap elemen daerah. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
4.
saya yang berperan sebagai mahasiswa apabila menemui aparat seperti itu maka ada beberapa hal yang akan saya lakukan. seperti menyuarakan pendapat bersama rekan-rekan yang lain terkait kurangnya implementasi program yang tidak sesuai dengan janjinya dan jika memang ada pemilihan terkait hak ini, maka di pemilihan selanjutnya saya akan lebih memikirkan siapa aparat yang lebih layak lagi.
5.
kalau tujuan yang dicanangkan oleh aparat tersebut jelas dan transparan tentu menggunakan sdm yang ada saya setujui. namun jika tujuan yang lakukan tidak jelas maka saya berupaya agar diri lebih menelaah tujuannya dan jika memang tujuannya buruk maka saya memberitahukan kepada orang-orang terdekat saya agar tidak termakan oleh aparat tersebut. karena lagi dan lagi, tiap individu memiliki kebebasan dalam bertindak, berpendapat, dan lainnya. secara tidak langsung orang tersebut memanipulasi orang lain agar mau mengikuti dirinya. dan menurut saya ini bukanlah hal yang baik dan tidak bisa dibiarkan.
Nama: Celang Pra Jovanka
NPM: 2315012048
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
Jawab:
1. Menurut saya, penegakan hak asasi itu sudah cukup baik. Namun tetap masih ada kekurangan. Dalam hal ini para aparat penegak HAM berusaha untuk menegakkan keadilan pada masyarakat akan tetapi masih tidak sempurna. Jadi masalah ini seharusnya tidak hanya ditangani oleh para penegak hak asasi manusia saja namun harus diterapkan pada setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Sisi positif yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih tahu tentang usaha dari para penegak HAM dan meningkatkan kesadaran saya bahwa haruslah mendukung setiap gerakan dari para Penegak HAM agar lebih berkembang lagi.
2. Ini merupakan hal yang baik karena itu merupakan keaslian atau ciri khas dari keragaman di Indonesia. Namun ada beberapa adat istiadat yang kurang saya setujui. Karena keragaman ini juga dapat memecah persatuan dari Indonesia dan juga terkadang adat istiadat ini tidaklah memenuhi hak asasi manusia. Dan untuk demokrasi yang berke-Tuhanan, saya rasa ini bukanlah suatu masalah yang besar. Meskipun di Indonesia ini beragam pemeluk agamanya, namun setiap agama mengajarkan kebaikan. maka dari itu menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah hal yang baik tapi tetap saja ada sisi buruk dari demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa ini yang dapat menimbulkan bentrokan kepercayaan yang diyakini oleh individu masing-masing.
3. Menurut saya upaya yang telah dilakukan oleh aparat bersangkut telah berusaha untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Tapi masih banyak kekurangan yang Perlu diperbaiki juga diratakan.
4. Mungkin jika itu terjadi kepada saya, saya akan melakukan protes dengan rekan-rekan atau masyarakat yang lain kepada pihak yang telah melakukan kejahatan tersebut.
5. Sebenarnya pihak yang memiliki kekuasaan yang karismatik yang berakal dari tradisi agama tidaklah salah. Tapi yang menjadi masalah adalah tujuan yang tidak jelas dan tidak melaksanakan apa yang mereka janjikan. Maka dari itu masyarakat juga harus memiliki pendirian atas apa yang mereka inginkan dan dapat memilah antara mana yang benar-benar akan melakukan janjinya atau hanya janji manis saja.
NPM: 2315012048
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
Jawab:
1. Menurut saya, penegakan hak asasi itu sudah cukup baik. Namun tetap masih ada kekurangan. Dalam hal ini para aparat penegak HAM berusaha untuk menegakkan keadilan pada masyarakat akan tetapi masih tidak sempurna. Jadi masalah ini seharusnya tidak hanya ditangani oleh para penegak hak asasi manusia saja namun harus diterapkan pada setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Sisi positif yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih tahu tentang usaha dari para penegak HAM dan meningkatkan kesadaran saya bahwa haruslah mendukung setiap gerakan dari para Penegak HAM agar lebih berkembang lagi.
2. Ini merupakan hal yang baik karena itu merupakan keaslian atau ciri khas dari keragaman di Indonesia. Namun ada beberapa adat istiadat yang kurang saya setujui. Karena keragaman ini juga dapat memecah persatuan dari Indonesia dan juga terkadang adat istiadat ini tidaklah memenuhi hak asasi manusia. Dan untuk demokrasi yang berke-Tuhanan, saya rasa ini bukanlah suatu masalah yang besar. Meskipun di Indonesia ini beragam pemeluk agamanya, namun setiap agama mengajarkan kebaikan. maka dari itu menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah hal yang baik tapi tetap saja ada sisi buruk dari demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa ini yang dapat menimbulkan bentrokan kepercayaan yang diyakini oleh individu masing-masing.
3. Menurut saya upaya yang telah dilakukan oleh aparat bersangkut telah berusaha untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Tapi masih banyak kekurangan yang Perlu diperbaiki juga diratakan.
4. Mungkin jika itu terjadi kepada saya, saya akan melakukan protes dengan rekan-rekan atau masyarakat yang lain kepada pihak yang telah melakukan kejahatan tersebut.
5. Sebenarnya pihak yang memiliki kekuasaan yang karismatik yang berakal dari tradisi agama tidaklah salah. Tapi yang menjadi masalah adalah tujuan yang tidak jelas dan tidak melaksanakan apa yang mereka janjikan. Maka dari itu masyarakat juga harus memiliki pendirian atas apa yang mereka inginkan dan dapat memilah antara mana yang benar-benar akan melakukan janjinya atau hanya janji manis saja.
NAMA: AISYAH AMALIA ADANA
NPM: 2315012034
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah aspek-aspek perkembangan positif seperti upaya-upaya yang dilakukan untuk memberi harapan untuk mengatasi permasalahan situasi HAM saat itu.
B. Analisis mengenai demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa ada beberapa elemen demokrasi yang secara historis sudah tertanam dalam budaya lokal. Berikut adalah beberapa poin penting:
1. Musyawarah dan Mufakat
2. Gotong Royong
3. Kearifan Lokal
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, memiliki implikasi yang unik dan signifikan. Berikut adalah beberapa pandangan mengenai prinsip ini:
1.Integrasi Nilai Religius dalam Demokrasi
2.Etika dan Moralitas dalam Politik
3.Tantangan dan Implementasi
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia, dengan nilai-nilai adat dan budaya asli serta prinsip berketuhanan, memberikan kerangka kerja yang kaya dan beragam untuk pembangunan politik dan sosial. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menghormati keberagaman, menjunjung tinggi moralitas, dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki berbagai aspek yang menunjukkan kemajuan, namun juga tantangan yang perlu diatasi agar sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam menilai praktik demokrasi di Indonesia:
1.Pemilihan Umum yang Demokratis
2.Kebebasan Berpendapat dan Pers
3.Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.Kesetaraan dan Non-Diskriminasi
5.Desentralisasi dan Otonomi Daerah
6.Partisipasi Publik
Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Namun, untuk mencapai praktik demokrasi yang sepenuhnya ideal, perlu ada upaya terus-menerus dalam mengatasi berbagai tantangan yang masih ada.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis dan prihatin. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pandangan saya:
1. Pengkhianatan Terhadap Publik
2. Erosi Demokrasi
3. Akuntabilitas dan Transparansi
4. Pentingnya Partisipasi Publik
5. Peran Media dan LSM
Secara keseluruhan, penting untuk memperkuat mekanisme yang memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar bertindak sebagai representasi suara rakyat, bukan sebagai alat untuk agenda politik pribadi atau partai. Keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi.
E. Kekuatan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang bisa punya pengaruh besar dalam masyarakat. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seperti ini sering kali bisa menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan cara yang sangat kuat. Mereka bisa memobilisasi massa untuk mendukung tujuan tertentu, bahkan jika tujuan itu tidak selalu jelas atau mungkin merugikan bagi rakyat itu sendiri.
Ketika kekuasaan semacam ini digunakan untuk tujuan yang tidak transparan atau tidak jelas, dan apalagi jika sampai merugikan rakyat atau membuat mereka jadi korban, hal ini bisa sangat problematis.
Jadi, dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan. Pemimpin yang karismatik perlu bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan rakyat perlu didukung untuk bisa kritis dan memahami hak-hak mereka agar tidak menjadi korban manipulasi.
NPM: 2315012034
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan serius. Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah aspek-aspek perkembangan positif seperti upaya-upaya yang dilakukan untuk memberi harapan untuk mengatasi permasalahan situasi HAM saat itu.
B. Analisis mengenai demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa ada beberapa elemen demokrasi yang secara historis sudah tertanam dalam budaya lokal. Berikut adalah beberapa poin penting:
1. Musyawarah dan Mufakat
2. Gotong Royong
3. Kearifan Lokal
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, memiliki implikasi yang unik dan signifikan. Berikut adalah beberapa pandangan mengenai prinsip ini:
1.Integrasi Nilai Religius dalam Demokrasi
2.Etika dan Moralitas dalam Politik
3.Tantangan dan Implementasi
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia, dengan nilai-nilai adat dan budaya asli serta prinsip berketuhanan, memberikan kerangka kerja yang kaya dan beragam untuk pembangunan politik dan sosial. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menghormati keberagaman, menjunjung tinggi moralitas, dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki berbagai aspek yang menunjukkan kemajuan, namun juga tantangan yang perlu diatasi agar sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam menilai praktik demokrasi di Indonesia:
1.Pemilihan Umum yang Demokratis
2.Kebebasan Berpendapat dan Pers
3.Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.Kesetaraan dan Non-Diskriminasi
5.Desentralisasi dan Otonomi Daerah
6.Partisipasi Publik
Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Namun, untuk mencapai praktik demokrasi yang sepenuhnya ideal, perlu ada upaya terus-menerus dalam mengatasi berbagai tantangan yang masih ada.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis dan prihatin. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pandangan saya:
1. Pengkhianatan Terhadap Publik
2. Erosi Demokrasi
3. Akuntabilitas dan Transparansi
4. Pentingnya Partisipasi Publik
5. Peran Media dan LSM
Secara keseluruhan, penting untuk memperkuat mekanisme yang memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar bertindak sebagai representasi suara rakyat, bukan sebagai alat untuk agenda politik pribadi atau partai. Keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi.
E. Kekuatan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang bisa punya pengaruh besar dalam masyarakat. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seperti ini sering kali bisa menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan cara yang sangat kuat. Mereka bisa memobilisasi massa untuk mendukung tujuan tertentu, bahkan jika tujuan itu tidak selalu jelas atau mungkin merugikan bagi rakyat itu sendiri.
Ketika kekuasaan semacam ini digunakan untuk tujuan yang tidak transparan atau tidak jelas, dan apalagi jika sampai merugikan rakyat atau membuat mereka jadi korban, hal ini bisa sangat problematis.
Jadi, dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan. Pemimpin yang karismatik perlu bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan rakyat perlu didukung untuk bisa kritis dan memahami hak-hak mereka agar tidak menjadi korban manipulasi.
Nama: Khansa Madania
NPM: 2315012014
Kelas: B
Prodi: S-1 Arsitektur
A. Dari artikel tersebut dapat dipahami gambaran bagaimana situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Artikel ini mengulas bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang serius. Hal positif yang dapat dipetik dari artikel ini adalah aspek-aspek perkembangan positif, seperti inisiatif-inisiatif yang menawarkan harapan untuk mengatasi persoalan-persoalan situasi hak asasi manusia pada saat itu.
NPM: 2315012014
Kelas: B
Prodi: S-1 Arsitektur
A. Dari artikel tersebut dapat dipahami gambaran bagaimana situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Artikel ini mengulas bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang serius. Hal positif yang dapat dipetik dari artikel ini adalah aspek-aspek perkembangan positif, seperti inisiatif-inisiatif yang menawarkan harapan untuk mengatasi persoalan-persoalan situasi hak asasi manusia pada saat itu.
B. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Contohnya konsep musyawarah yang mencerminkan cara pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsensus. Budaya gotong royong yang menekankan pada kebersamaan dan solidaritas sosial. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan nilai spiritual dan keagaaman. Demokrasi di Indonesia menghormati keberagaman agama dan keyakinan setiap warga negaranya. Nilai moral dan etika turut membentuk kebijakan dan perilaku politik.
C. Untuk saat ini praktik demokrasi Pancasila di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama pada kasus-kasus HAM - nya. Seperti keterbatasan berpendapat, diskriminasi dan rasisme terhadap golongan tertentu, penanganan terhadap konflik SDA, dan masih banyak penggunaan kekerasan dalam proses menegakkan hukum. Untuk itu perlu mengatasi masalah-masalah tersebut, menegakkan keadilan, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus aktif berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
D. Kasus ini cukup banyak terjadi di negara demokrasi, situasi ini merugikan rakyat dan menguntungkan oknum tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah kita sebagai rakyat turut aktif dalam memantau kinerja para wakil rakyat, dan berpartisipasi seperti membuka diskusi, forum, atau petisi untuk menyuarakan pendapatnya. Proses legislasi dan pengambilan pendapat juga harus transparan dan akses informasi di media platform harus dipermudah. Oknum tersebut juga harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi yang berat. Dalam kasus ini, perlu dilakukan perbaikan sistem politik dan penguatan peran masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi.
E. Pihak yang menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas, tentu sangat merugikan rakyat. Kasus ini menjadi penghambat penegakan HAM dan memicu kemunduran demokrasi, juga dapat menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap pihak tersebut. Tantangan ini membutuhkan kesadaran setiap rakyat untuk menggunakan keunggulan kekuasan tersebut untuk tujuan yang tidak merusak prinsip-prinsip keadilan hak asasi manusia yang dapat menjadi faktor kemunduran demokrasi dan pelanggaran.
NAMA: FADILLAH ADAWIYAH
NPM: 2315012012
KELAS: B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
Analisis kasus
A. Pada 2019 Indonesia masih mencatat kinerja terhadap HAM masih buruk.
Tetapi hal positif yang dapat kita ambil adalah beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demokrasi di Indonesia yang menganut dari Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa sangat baik tetapi kita harus tetap waspada akan hal itu dikarenakan ada juga oknum2 yang menyeleweng hal tersebut biasanya mereka memaksakan agama kepada orang lain, atau bahkan merasa agamanya lebih baik dari yang lain.
C. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri multi-etnis sudah tidak lagi memiliki filosofi sebagai norma fundamental dari nilai-nilai dalam kehidupan bersama, sementara pengaruh global semakin kuat menerpa bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri Pluralitas merupakan realitas dalam komunitas indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari, bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa dan agama. Akan tetapi HAM di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi contohnya hak atas pendidikan dan pekerjaan,masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan juga masih banyak kemiskinan yang disebabkan kurangnya lahan pekerjaan
D. Menurut saya seperti itu ada yang salah akan kinerja dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Harusnya Para pemerintah dapat menjunjung tinggi hak pendapat dari masyarakat.
E. Praktikum seperti itu dapat mengganggu kestabilan HAM. Untuk itu kita dapat mencegahnya dengan adanya pendidikan yang baik, diubahnya sistem ketatanegaraan atau pemerintahan menjadi lebih baik.
NPM: 2315012012
KELAS: B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
Analisis kasus
A. Pada 2019 Indonesia masih mencatat kinerja terhadap HAM masih buruk.
Tetapi hal positif yang dapat kita ambil adalah beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demokrasi di Indonesia yang menganut dari Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa sangat baik tetapi kita harus tetap waspada akan hal itu dikarenakan ada juga oknum2 yang menyeleweng hal tersebut biasanya mereka memaksakan agama kepada orang lain, atau bahkan merasa agamanya lebih baik dari yang lain.
C. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri multi-etnis sudah tidak lagi memiliki filosofi sebagai norma fundamental dari nilai-nilai dalam kehidupan bersama, sementara pengaruh global semakin kuat menerpa bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri Pluralitas merupakan realitas dalam komunitas indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari, bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa dan agama. Akan tetapi HAM di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi contohnya hak atas pendidikan dan pekerjaan,masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan juga masih banyak kemiskinan yang disebabkan kurangnya lahan pekerjaan
D. Menurut saya seperti itu ada yang salah akan kinerja dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Harusnya Para pemerintah dapat menjunjung tinggi hak pendapat dari masyarakat.
E. Praktikum seperti itu dapat mengganggu kestabilan HAM. Untuk itu kita dapat mencegahnya dengan adanya pendidikan yang baik, diubahnya sistem ketatanegaraan atau pemerintahan menjadi lebih baik.
Nama : Ghita Melia Aufa Zahrah
NPM : 2315012037
Kelas : A
ANALISIS SOAL
A. Artikel ini membahas tentang kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong tahun buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan demokrasi mengalami kemunduran yang signifikan tahun ini, karena ruang kebebasan sipil mulai menyempit, dan kembalinya rezim otoriter merupakan ancaman nyata.
Namun, artikel ini menyoroti beberapa perkembangan positif yang mungkin memberikan harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi penting yang dilakukan Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kebangkitan gerakan mahasiswa seiring dengan penekanannya pada kontrol sosial atas proses kekuasaan negara.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat/budaya asli masyarakat Indonesia, analisis saya terhadap demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang dijamin oleh Pancasila. Demokrasi Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kebaikan bersama, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Dalam konteks ini, agar demokrasi Indonesia menjadi sistem yang inklusif dan berkeadilan, maka prinsip demokrasi Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang berlandaskan moral dan etika.
C Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian hak asasi manusia internasional, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasinya. Misalnya, seksisme, rasisme, dan hukuman kejam yang melanggar prinsip keadilan masih terjadi. Terlebih lagi, masih ada kebijakan yang hanya didasarkan pada asumsi moral dan kerakyatan, tanpa data dan ilmu pengetahuan. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi Indonesia tidak hanya perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia, namun juga lebih menekankan pada pengawasan dan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia.
D. Sikap saya terhadap situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Anggota parlemen harus lebih menekankan kepentingan masyarakat dan kebaikan bersama, serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan. Situasi ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat dan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi masyarakat dan mengarahkan mereka ke arah tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Untuk menghindari hal ini, demokrasi harus lebih fokus pada pengawasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.
NPM : 2315012037
Kelas : A
ANALISIS SOAL
A. Artikel ini membahas tentang kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong tahun buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan demokrasi mengalami kemunduran yang signifikan tahun ini, karena ruang kebebasan sipil mulai menyempit, dan kembalinya rezim otoriter merupakan ancaman nyata.
Namun, artikel ini menyoroti beberapa perkembangan positif yang mungkin memberikan harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi penting yang dilakukan Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kebangkitan gerakan mahasiswa seiring dengan penekanannya pada kontrol sosial atas proses kekuasaan negara.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat/budaya asli masyarakat Indonesia, analisis saya terhadap demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang dijamin oleh Pancasila. Demokrasi Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kebaikan bersama, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Dalam konteks ini, agar demokrasi Indonesia menjadi sistem yang inklusif dan berkeadilan, maka prinsip demokrasi Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang berlandaskan moral dan etika.
C Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian hak asasi manusia internasional, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasinya. Misalnya, seksisme, rasisme, dan hukuman kejam yang melanggar prinsip keadilan masih terjadi. Terlebih lagi, masih ada kebijakan yang hanya didasarkan pada asumsi moral dan kerakyatan, tanpa data dan ilmu pengetahuan. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi Indonesia tidak hanya perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia, namun juga lebih menekankan pada pengawasan dan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia.
D. Sikap saya terhadap situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Anggota parlemen harus lebih menekankan kepentingan masyarakat dan kebaikan bersama, serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan. Situasi ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat dan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi masyarakat dan mengarahkan mereka ke arah tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Untuk menghindari hal ini, demokrasi harus lebih fokus pada pengawasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.
NAMA : CELENNA ARDELIA PUTRI SYUHADA
NPM : 2315012016
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
1. Artikel ini menunjukkan gambaran realistis terkait ham di indonesia yang masih sangat buruk dengan terjadinya banyak kasus pelanggaran ham yang terjadi di indonesia.
akan tetapi masih banyak perkembangan positif yang terjadi seperti gerakan masyarakat yang kuat untuk melindungi hak asasi mereka dan juga reformasi hukum yang dilakukan pemerintah
2. Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, tercermin dalam semangat gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta keberagaman yang menjadi bagian integral masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang M Esa mencerminkan pengakuan atas keberagaman agama dan keyakinan serta menggarisbawahi pentingnya toleransi antar beragama. Nilai-nilai adat istiadat juga memperkuat konsep kekeluargaan dan solidaritas sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman dan keadilan bagi semua warga negara. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip politik formal, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini telah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun terdapat tantangan, seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya memperbaiki sistem demokrasi. Pemilu yang rutin diselenggarakan, kebebasan berpendapat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah contoh nyata dari implementasi demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Adapun dalam hal nilai hak asasi manusia, Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi, perlindungan hak perempuan, serta hak-hak minoritas. Namun, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki isu-isu ini, dan pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan tuntutan zaman.
4. Tentu saja ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik pribadi atau golongan. Tindakan seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan merugikan prinsip-prinsip demokrasi. Penting bagi anggota parlemen untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat dan bertindak sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan yang nyata dari masyarakat yang mereka wakili. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sangatlah penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diwakili dengan baik.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terutama jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas, merupakan suatu hal yang mencemaskan. Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang mencakup hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan, penindasan, dan penyalahgunaan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi setiap pihak yang memiliki pengaruh untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia tanpa pengecualian.
NPM : 2315012016
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
1. Artikel ini menunjukkan gambaran realistis terkait ham di indonesia yang masih sangat buruk dengan terjadinya banyak kasus pelanggaran ham yang terjadi di indonesia.
akan tetapi masih banyak perkembangan positif yang terjadi seperti gerakan masyarakat yang kuat untuk melindungi hak asasi mereka dan juga reformasi hukum yang dilakukan pemerintah
2. Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, tercermin dalam semangat gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta keberagaman yang menjadi bagian integral masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang M Esa mencerminkan pengakuan atas keberagaman agama dan keyakinan serta menggarisbawahi pentingnya toleransi antar beragama. Nilai-nilai adat istiadat juga memperkuat konsep kekeluargaan dan solidaritas sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman dan keadilan bagi semua warga negara. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip politik formal, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini telah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun terdapat tantangan, seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya memperbaiki sistem demokrasi. Pemilu yang rutin diselenggarakan, kebebasan berpendapat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah contoh nyata dari implementasi demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Adapun dalam hal nilai hak asasi manusia, Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi, perlindungan hak perempuan, serta hak-hak minoritas. Namun, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki isu-isu ini, dan pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan tuntutan zaman.
4. Tentu saja ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik pribadi atau golongan. Tindakan seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan merugikan prinsip-prinsip demokrasi. Penting bagi anggota parlemen untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat dan bertindak sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan yang nyata dari masyarakat yang mereka wakili. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sangatlah penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diwakili dengan baik.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terutama jika itu mengarah pada pengorbanan yang tidak jelas, merupakan suatu hal yang mencemaskan. Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang mencakup hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan, penindasan, dan penyalahgunaan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi setiap pihak yang memiliki pengaruh untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia tanpa pengecualian.
NAMA : ANANDA PUTRI NABILA
KELAS : B
NPM : 2315012022
PRODI : S1-ARSITEKTUR
A. Isi dan Analisis Artikel dalam Penegakan Hak Asasi Manusia
Isi Artikel:
Artikel yang membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) biasanya menguraikan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar manusia. Ini mungkin mencakup tindakan legislasi, kebijakan publik, dan inisiatif komunitas yang bertujuan untuk mengatasi pelanggaran HAM, seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.
Analisis:
Dari artikel tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa penegakan HAM adalah upaya berkelanjutan yang memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Hal positif yang bisa didapatkan dari artikel tersebut adalah adanya kesadaran dan peningkatan inisiatif untuk memperbaiki kondisi HAM, menunjukkan bahwa meskipun tantangan masih ada, ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek perlindungan HAM.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dan Nilai-nilai Budaya Asli
Demokrasi dan Budaya Indonesia:
Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang menekankan pada musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam praktik demokrasi di tingkat lokal dan nasional, di mana keputusan sering diambil melalui diskusi dan konsensus.
Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan:
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip sekuler, tetapi juga mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral. Ini memberikan kerangka etis yang membimbing perilaku politik dan kebijakan publik, menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.
C. Praktik Demokrasi Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945
Praktik Demokrasi Saat Ini:
Secara umum, praktik demokrasi Indonesia berusaha untuk sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Proses pemilihan umum yang bebas dan adil, serta adanya lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai check and balance, menunjukkan upaya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Namun, masih ada tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan ketimpangan sosial yang menghambat pelaksanaan penuh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Mengutamakan Agenda Politik Pribadi
Sikap:
Saya menilai kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sebagai suatu pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penting bagi sistem demokrasi untuk memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar para wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan konstituen mereka.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia
Pendapat:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, mereka dapat menggerakkan masyarakat menuju tujuan positif, namun di sisi lain, dapat juga dimanipulasi untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Pada era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan dihormati tetapi juga diawasi agar tidak melanggar hak-hak dasar individu dan mendorong penggunaan kekuasaan yang adil dan transparan.
Hubungan dengan HAM:
Kekuasaan kharismatik harus diimbangi dengan mekanisme hukum dan aturan yang menjamin bahwa hak asasi manusia tetap dihormati. Manipulasi emosional atau loyalitas buta yang mengorbankan hak individu tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi modern yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu
KELAS : B
NPM : 2315012022
PRODI : S1-ARSITEKTUR
A. Isi dan Analisis Artikel dalam Penegakan Hak Asasi Manusia
Isi Artikel:
Artikel yang membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) biasanya menguraikan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar manusia. Ini mungkin mencakup tindakan legislasi, kebijakan publik, dan inisiatif komunitas yang bertujuan untuk mengatasi pelanggaran HAM, seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.
Analisis:
Dari artikel tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa penegakan HAM adalah upaya berkelanjutan yang memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Hal positif yang bisa didapatkan dari artikel tersebut adalah adanya kesadaran dan peningkatan inisiatif untuk memperbaiki kondisi HAM, menunjukkan bahwa meskipun tantangan masih ada, ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek perlindungan HAM.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dan Nilai-nilai Budaya Asli
Demokrasi dan Budaya Indonesia:
Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang menekankan pada musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam praktik demokrasi di tingkat lokal dan nasional, di mana keputusan sering diambil melalui diskusi dan konsensus.
Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan:
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip sekuler, tetapi juga mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral. Ini memberikan kerangka etis yang membimbing perilaku politik dan kebijakan publik, menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.
C. Praktik Demokrasi Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945
Praktik Demokrasi Saat Ini:
Secara umum, praktik demokrasi Indonesia berusaha untuk sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Proses pemilihan umum yang bebas dan adil, serta adanya lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai check and balance, menunjukkan upaya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Namun, masih ada tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan ketimpangan sosial yang menghambat pelaksanaan penuh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Mengutamakan Agenda Politik Pribadi
Sikap:
Saya menilai kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sebagai suatu pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penting bagi sistem demokrasi untuk memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar para wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan konstituen mereka.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia
Pendapat:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, mereka dapat menggerakkan masyarakat menuju tujuan positif, namun di sisi lain, dapat juga dimanipulasi untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Pada era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa semua bentuk kekuasaan dihormati tetapi juga diawasi agar tidak melanggar hak-hak dasar individu dan mendorong penggunaan kekuasaan yang adil dan transparan.
Hubungan dengan HAM:
Kekuasaan kharismatik harus diimbangi dengan mekanisme hukum dan aturan yang menjamin bahwa hak asasi manusia tetap dihormati. Manipulasi emosional atau loyalitas buta yang mengorbankan hak individu tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi modern yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu
Nama: Luh Dwi Prastiwi
NPM: 2315012021
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A.Artikel tersebut membahas tentang HAM di Indonesia yang mengalami kemunduran yang ditunjukkan dari beragam faktor mulai dari kemiskinan, kesenjangan sosial, pembatasan berekspresi, kebebasan beragama, diskriminasi gender, pemerintah yang tidak adil, ataupun diskriminasi. Indonesia telah melakukan langkah bijak untuk melindungi HAM yang lebih baik untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi Indonesia telah menyesuaikan nilai-nilai adat istiadat/ budaya masyarakat Indonesia hal ini dibuktikan dengan Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia yang disesuaikan dengan adat istiadat. Prinsip Indonesia yang berketuhanan penting untuk diterapkan karena Indonesia merupakan negara heterogen yang masyarakatnya menganut agama yang beragam.
C. Untuk penerapan masih dibilang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa dilihat dari kasus Papua yang yang berlangsung sejak lama, anak-anak yang pendidikannya belum terjamin, banyaknya pelanggaran HAM, dsb.
D. Sebagai masyarakat tentunya tidak terima para anggota parlemen memanfaatkan nama rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Agenda mereka tersebut pasti tidak lepas dari korupsi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting contohnya menyewa hotel dengan bintang 5 atau agenda politik yang dilakukan ke luar kota yang akhirnya justru mereka berlibur.
E. Hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Masyarakat tersebut tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan atau mengutarakan pendapat yang semestinya. Negara seharusnya dapat melindungi hak warga negaranya.
NPM: 2315012021
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A.Artikel tersebut membahas tentang HAM di Indonesia yang mengalami kemunduran yang ditunjukkan dari beragam faktor mulai dari kemiskinan, kesenjangan sosial, pembatasan berekspresi, kebebasan beragama, diskriminasi gender, pemerintah yang tidak adil, ataupun diskriminasi. Indonesia telah melakukan langkah bijak untuk melindungi HAM yang lebih baik untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi Indonesia telah menyesuaikan nilai-nilai adat istiadat/ budaya masyarakat Indonesia hal ini dibuktikan dengan Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia yang disesuaikan dengan adat istiadat. Prinsip Indonesia yang berketuhanan penting untuk diterapkan karena Indonesia merupakan negara heterogen yang masyarakatnya menganut agama yang beragam.
C. Untuk penerapan masih dibilang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa dilihat dari kasus Papua yang yang berlangsung sejak lama, anak-anak yang pendidikannya belum terjamin, banyaknya pelanggaran HAM, dsb.
D. Sebagai masyarakat tentunya tidak terima para anggota parlemen memanfaatkan nama rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Agenda mereka tersebut pasti tidak lepas dari korupsi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting contohnya menyewa hotel dengan bintang 5 atau agenda politik yang dilakukan ke luar kota yang akhirnya justru mereka berlibur.
E. Hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Masyarakat tersebut tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan atau mengutarakan pendapat yang semestinya. Negara seharusnya dapat melindungi hak warga negaranya.
NAMA: ELSA MIYANDAMELA
NPM: 2315012006
KELAS: B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
A. Berdasarkan artikel tersebut, menganalisis bahwa penegakan keadilan terhadap kebebasan bersuaran dan HAM di Indonesia masih jauh dari kata baik. Dibutikan dari catatan beberapa lembaga, bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) selama 2019 masih terbilang buruk. Komnas HAM juga memberikan banyak catatan mengenai kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, terutama soal penanganan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa hal, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran hak-hak perempuan, kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM terus bertahan dan meningkat serta berlanjut tanpa pernah ada tindakan lanjutan dari pemerintah untuk memutuskan pelanggaran HAM yang terus berkembang.
- Hal positif yang didapat bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM semakin membaik. Seperti menegakkan supremasi hukum, mereformasi sektor keamanan publik, meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus berlanjut. Kembalinya juga gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial jalannya kekuasaan negara sehingga masih adanya golongan masyatakat yang peduli akan keadilan HAM.
B. Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena pembentukan kebijakan mengenai demokrasi disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia, berupa kekayaan agama, budaya, suku, bahasa yang memungkinkan kebutuhan berbeda dari setiap kelompok masyarakat. Perlu adanya kontribusi langsung masyarakat sebagai bukti keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menyuarakan pendapatnya.
- Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan sila pertama Pancasila karena Indonesia sendiri menjamin kebebasan beragama, sehingga, Pancasila menjadi tolak ukur pembentuk kebijakan mengenai demokrasi.
C. Praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung Hak Asasi Manusia meskipun telah dibuat konstitusi karena dalam kenyataanya masih banyak pelaku pelaksana konstitusi yang melanggar, bahkan pelaksana pemerintahan sendiri yang membungkam kebebasan masyarakat kecil. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas pemerintah dalam memberikan tindakan jera terhadap pelanggaran HAM tanpa memandang apakah itu pejabat pemerintah ataupun rakyat biasa.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbedan dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu saya menentang keras sikap anggota parlemen yang meresahkan dan melanggar Hak Asasi Manusia tersebut, karena aspirasi rakyat yang sudah seharusnya ditindak lanjuti dan diberikan solusi malah menjadi agenda kepentingan politik pribadi tanpa adanya upaya memberikan solusi dan menindaklanjuti.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, yaitu kita perlu berpikir lebih kritis sebelum menerima semua tindakan yang dilakukan pemerintah. Kita bisa menyuarakan pendapat kita jika tidak sesuai dan malah menjadikan rakyat sebagai tumbal politik mereka. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mendengarkan suara rakyat dan menindaklanjuti segala tindakan yang mengganggu kenyamana dan kemanan seluruh masyarakat dengan tidak terkecuali. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini yaitu bahwa kebebasan berdemokrasi juga memiliki batasan terhadap keadilan bersama. Kita bebas dalam menyuarakan pendapat kita tetapi tidak mengganggu dan mengancam pihak lain. Pihak berwajib yang menangani suara rakyat juga perlu turun langsung ke masyarakat dalam menampung aspirasi rakyat dan perlu adanya kepastian bahwa keresahan dan aspirasi masyarakat dapat ditanggapi dan ditindak lanjuti.
NPM: 2315012006
KELAS: B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
A. Berdasarkan artikel tersebut, menganalisis bahwa penegakan keadilan terhadap kebebasan bersuaran dan HAM di Indonesia masih jauh dari kata baik. Dibutikan dari catatan beberapa lembaga, bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) selama 2019 masih terbilang buruk. Komnas HAM juga memberikan banyak catatan mengenai kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, terutama soal penanganan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa hal, seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran hak-hak perempuan, kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM terus bertahan dan meningkat serta berlanjut tanpa pernah ada tindakan lanjutan dari pemerintah untuk memutuskan pelanggaran HAM yang terus berkembang.
- Hal positif yang didapat bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM semakin membaik. Seperti menegakkan supremasi hukum, mereformasi sektor keamanan publik, meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus berlanjut. Kembalinya juga gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial jalannya kekuasaan negara sehingga masih adanya golongan masyatakat yang peduli akan keadilan HAM.
B. Demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia karena pembentukan kebijakan mengenai demokrasi disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia, berupa kekayaan agama, budaya, suku, bahasa yang memungkinkan kebutuhan berbeda dari setiap kelompok masyarakat. Perlu adanya kontribusi langsung masyarakat sebagai bukti keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menyuarakan pendapatnya.
- Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan sila pertama Pancasila karena Indonesia sendiri menjamin kebebasan beragama, sehingga, Pancasila menjadi tolak ukur pembentuk kebijakan mengenai demokrasi.
C. Praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung Hak Asasi Manusia meskipun telah dibuat konstitusi karena dalam kenyataanya masih banyak pelaku pelaksana konstitusi yang melanggar, bahkan pelaksana pemerintahan sendiri yang membungkam kebebasan masyarakat kecil. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas pemerintah dalam memberikan tindakan jera terhadap pelanggaran HAM tanpa memandang apakah itu pejabat pemerintah ataupun rakyat biasa.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbedan dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu saya menentang keras sikap anggota parlemen yang meresahkan dan melanggar Hak Asasi Manusia tersebut, karena aspirasi rakyat yang sudah seharusnya ditindak lanjuti dan diberikan solusi malah menjadi agenda kepentingan politik pribadi tanpa adanya upaya memberikan solusi dan menindaklanjuti.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, yaitu kita perlu berpikir lebih kritis sebelum menerima semua tindakan yang dilakukan pemerintah. Kita bisa menyuarakan pendapat kita jika tidak sesuai dan malah menjadikan rakyat sebagai tumbal politik mereka. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mendengarkan suara rakyat dan menindaklanjuti segala tindakan yang mengganggu kenyamana dan kemanan seluruh masyarakat dengan tidak terkecuali. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini yaitu bahwa kebebasan berdemokrasi juga memiliki batasan terhadap keadilan bersama. Kita bebas dalam menyuarakan pendapat kita tetapi tidak mengganggu dan mengancam pihak lain. Pihak berwajib yang menangani suara rakyat juga perlu turun langsung ke masyarakat dalam menampung aspirasi rakyat dan perlu adanya kepastian bahwa keresahan dan aspirasi masyarakat dapat ditanggapi dan ditindak lanjuti.
NAMA : CALLYSTA HASFIZAHIRA
NPM : 2315012039
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
JAWABAN ANALISIS SOAL
A. Artikel ini menggambarkan situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 sebagai suram, dengan banyak tantangan yang dihadapi. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif yang bisa menjadi dasar untuk perbaikan ke depannya. Komitmen untuk ratifikasi perjanjian internasional dan perlawanan aktif dari masyarakat sipil menunjukkan bahwa ada harapan untuk peningkatan penegakan HAM di masa depan. Meskipun tantangan besar masih ada, langkah-langkah positif ini penting untuk diakui dan didukung dalam upaya memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
B. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang mengakar pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat serta prinsip Ketuhanan yang Maha Esa memiliki potensi besar untuk menjadi model demokrasi yang unik dan inklusif. Namun, kesuksesannya tergantung pada konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara adil dan menyeluruh dalam kehidupan politik dan sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki situasi, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan reformasi tertentu, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi semua warganya.
Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil untuk memperbaiki kondisi ini, termasuk dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi HAM.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat haruslah tegas dan kritis. Penting untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan reformasi sistem politik agar demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya. Rakyat harus terus mengawasi, mengadvokasi, dan berpartisipasi aktif untuk memastikan bahwa wakil mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan umum.
E. Dalam konteks demokrasi dewasa, di mana prinsip-prinsip HAM dan demokrasi harus dijunjung tinggi, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tetap harus tunduk pada aturan hukum dan memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak digunakan untuk merugikan atau menindas individu atau kelompok yang lebih lemah. Konsep HAM harus menjadi pijakan dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, tanpa terkecuali, untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sama. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlu adanya keseimbangan antara kekuasaan kharismatik, tradisi, agama, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendidikan politik, partisipasi masyarakat, pengawasan lembaga independen, dan dialog antarkelompok merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NPM : 2315012039
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
JAWABAN ANALISIS SOAL
A. Artikel ini menggambarkan situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 sebagai suram, dengan banyak tantangan yang dihadapi. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif yang bisa menjadi dasar untuk perbaikan ke depannya. Komitmen untuk ratifikasi perjanjian internasional dan perlawanan aktif dari masyarakat sipil menunjukkan bahwa ada harapan untuk peningkatan penegakan HAM di masa depan. Meskipun tantangan besar masih ada, langkah-langkah positif ini penting untuk diakui dan didukung dalam upaya memperbaiki situasi HAM di Indonesia.
B. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang mengakar pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat serta prinsip Ketuhanan yang Maha Esa memiliki potensi besar untuk menjadi model demokrasi yang unik dan inklusif. Namun, kesuksesannya tergantung pada konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara adil dan menyeluruh dalam kehidupan politik dan sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki situasi, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan reformasi tertentu, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi semua warganya.
Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil untuk memperbaiki kondisi ini, termasuk dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi HAM.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat haruslah tegas dan kritis. Penting untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan reformasi sistem politik agar demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya. Rakyat harus terus mengawasi, mengadvokasi, dan berpartisipasi aktif untuk memastikan bahwa wakil mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan umum.
E. Dalam konteks demokrasi dewasa, di mana prinsip-prinsip HAM dan demokrasi harus dijunjung tinggi, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tetap harus tunduk pada aturan hukum dan memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak digunakan untuk merugikan atau menindas individu atau kelompok yang lebih lemah. Konsep HAM harus menjadi pijakan dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, tanpa terkecuali, untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sama. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlu adanya keseimbangan antara kekuasaan kharismatik, tradisi, agama, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendidikan politik, partisipasi masyarakat, pengawasan lembaga independen, dan dialog antarkelompok merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NAMA: STEVANI
NPM: 2315012068
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel ini menyoroti buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Analisisnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan baik, seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan perlawanan masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa dan tuntutan di Kendeng, masih terdapat banyak tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat ditemukan adalah kesadaran dan upaya masyarakat serta mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan melawan pelanggaran HAM. Meskipun masih banyak masalah yang harus diatasi, keberanian dan semangat perlawanan dari berbagai pihak menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial juga menjadi landasan dalam praktik demokrasi di Indonesia, yang tercermin dalam semangat kebersamaan dalam mengambil keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Saya, pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya moralitas, etika, dan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat upaya reformasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan HAM, masih terdapat pelanggaran HAM yang terjadi, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh.
D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan
suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan alasan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah sangat kritis. Tindakan semacam itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka untuk mewakili kepentingan publik. Parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi dengan integritas dan kejujuran.
E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut Saya,pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan dan tidak etis. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu untuk berpikir bebas, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Praktik semacam ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua warga negara.
NPM: 2315012068
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel ini menyoroti buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Analisisnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan baik, seperti kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan perlawanan masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa dan tuntutan di Kendeng, masih terdapat banyak tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat ditemukan adalah kesadaran dan upaya masyarakat serta mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan melawan pelanggaran HAM. Meskipun masih banyak masalah yang harus diatasi, keberanian dan semangat perlawanan dari berbagai pihak menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial juga menjadi landasan dalam praktik demokrasi di Indonesia, yang tercermin dalam semangat kebersamaan dalam mengambil keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Saya, pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya moralitas, etika, dan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat upaya reformasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan HAM, masih terdapat pelanggaran HAM yang terjadi, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh.
D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan
suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan alasan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah sangat kritis. Tindakan semacam itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka untuk mewakili kepentingan publik. Parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi dengan integritas dan kejujuran.
E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut Saya,pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang merugikan dan tidak etis. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia, terutama hak-hak individu untuk berpikir bebas, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Praktik semacam ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua warga negara.
NAMA : AUREL VANESSA PUTRI
NPM : 2315012007
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut digambarkan gambaran yang cukup kompleks tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Ada dua sudut pandang yang disajikan: satu yang menggambarkan kemunduran dan tantangan berat yang masih dihadapi dalam penegakan HAM, dan yang lainnya menyoroti beberapa langkah positif menuju perlindungan HAM yang lebih baik. Artikel tersebut memberikan gambaran yang seimbang tentang kondisi HAM di Indonesia, menyoroti tantangan yang masih dihadapi sekaligus menunjukkan beberapa langkah positif yang diambil. Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut yaitu kesadaran tentang pentingnya terus berjuang untuk penegakan HAM, serta apresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Salah satu nilai yang sangat kental adalah gotong royong, yang mencerminkan semangat kebersamaan, kerjasama, dan saling menghormati dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah. Nilai gotong royong ini sangat mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi aktif, keterbukaan, dan keadilan. Selain itu ada mufakat, prinsip ini menekankan pentingnya diskusi terbuka dan pengambilan keputusan bersama-sama, yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi yang inklusif. Dengan memasukkan prinsip ini dalam dasar negara, Indonesia mengambil langkah yang penting untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan toleransi menjadi bagian integral dari sistem demokrasi yang dijalankan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada kemajuan yang signifikan dalam memperkuat institusi demokrasi, seperti pemilihan umum yang secara teratur diadakan dan adanya partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat dalam proses politik. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam memastikan praktik demokrasi sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Dan masih terjadi beberapa pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan ketidaksetaraan, diskriminasi, dan korupsi dalam sistem politik dan pemerintahan. Secara keseluruhan,praktik demokrasi Indonesia saat ini mencerminkan upaya yang mematuhi pancasila, UUD 1945, tetapi masih ada yang ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati hak-hak dan kebebasan sepenuhnya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat kepada para wakilnya. Hal ini merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan sampai pada tingkat menjadi "tumbal" untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan praktik yang sangat berpotensi merugikan dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Dalam konteks ini, penting bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk menggunakan pengaruh mereka dengan tanggung jawab dan etika yang tinggi, serta mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Masyarakat juga harus dilengkapi dengan pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan mampu mengkritisi dan menantang penggunaan kekuasaan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NPM : 2315012007
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut digambarkan gambaran yang cukup kompleks tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Ada dua sudut pandang yang disajikan: satu yang menggambarkan kemunduran dan tantangan berat yang masih dihadapi dalam penegakan HAM, dan yang lainnya menyoroti beberapa langkah positif menuju perlindungan HAM yang lebih baik. Artikel tersebut memberikan gambaran yang seimbang tentang kondisi HAM di Indonesia, menyoroti tantangan yang masih dihadapi sekaligus menunjukkan beberapa langkah positif yang diambil. Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut yaitu kesadaran tentang pentingnya terus berjuang untuk penegakan HAM, serta apresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Salah satu nilai yang sangat kental adalah gotong royong, yang mencerminkan semangat kebersamaan, kerjasama, dan saling menghormati dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah. Nilai gotong royong ini sangat mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi aktif, keterbukaan, dan keadilan. Selain itu ada mufakat, prinsip ini menekankan pentingnya diskusi terbuka dan pengambilan keputusan bersama-sama, yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi yang inklusif. Dengan memasukkan prinsip ini dalam dasar negara, Indonesia mengambil langkah yang penting untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan toleransi menjadi bagian integral dari sistem demokrasi yang dijalankan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada kemajuan yang signifikan dalam memperkuat institusi demokrasi, seperti pemilihan umum yang secara teratur diadakan dan adanya partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat dalam proses politik. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam memastikan praktik demokrasi sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Dan masih terjadi beberapa pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan ketidaksetaraan, diskriminasi, dan korupsi dalam sistem politik dan pemerintahan. Secara keseluruhan,praktik demokrasi Indonesia saat ini mencerminkan upaya yang mematuhi pancasila, UUD 1945, tetapi masih ada yang ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati hak-hak dan kebebasan sepenuhnya.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat kepada para wakilnya. Hal ini merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan sampai pada tingkat menjadi "tumbal" untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan praktik yang sangat berpotensi merugikan dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Dalam konteks ini, penting bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk menggunakan pengaruh mereka dengan tanggung jawab dan etika yang tinggi, serta mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Masyarakat juga harus dilengkapi dengan pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan mampu mengkritisi dan menantang penggunaan kekuasaan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Nama: Hengki Wirawan
NPM: 2315012064
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut menyoroti tantangan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Analisisnya menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam proses keadilan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan. Namun, terdapat langkah reformasi positif yang dilakukan untuk memperbaiki perlindungan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia yang diinterpretasikan dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika, namun masih ada tantangan dalam menjaga keberagaman dan hak asasi manusia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa seharusnya mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan keyakinan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Penting untuk terus memperjuangkan demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat adalah sangat disayangkan. Mereka seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dan bertanggung jawab atas kepentingan publik.
E. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk kepentingan pribadi dengan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat merugikan prinsip hak asasi manusia. Penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan yang tidak jelas dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
NPM: 2315012064
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut menyoroti tantangan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Analisisnya menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam proses keadilan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan. Namun, terdapat langkah reformasi positif yang dilakukan untuk memperbaiki perlindungan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia yang diinterpretasikan dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika, namun masih ada tantangan dalam menjaga keberagaman dan hak asasi manusia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa seharusnya mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan keyakinan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Penting untuk terus memperjuangkan demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat adalah sangat disayangkan. Mereka seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dan bertanggung jawab atas kepentingan publik.
E. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk kepentingan pribadi dengan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat merugikan prinsip hak asasi manusia. Penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan yang tidak jelas dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
NAMA: Rivaldo Marcelino Waas
NPM:2315012008
KELAS: B
PRODI: Arsitektur
A. Hal Positif dari Artikel
• Peningkatan Kesadaran:
Menyoroti berbagai masalah HAM di Indonesia.
• Komitmen Reformasi:
Adanya langkah reformasi dan ratifikasi perjanjian internasional.
• Peran Masyarakat Sipil:
Pentingnya peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa dalam penegakan HAM.
• Pengakuan Internasional:
Pengakuan dari organisasi internasional menunjukkan ada langkah positif yang diambil.
• Peluang Perbaikan:
Ada harapan untuk perbaikan melalui komitmen kuat dan partisipasi aktif.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat dan budaya asli serta mempunyai landasan kuat dalam musyawarah, gotong royong, dan Binneka Tunggar Ika.
Meskipun prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memperkaya demokrasi Indonesia dengan aspek moral dan etika yang penting, namun penerapannya masih menghadapi tantangan.
Perpaduan nilai-nilai demokrasi dan agama dapat menciptakan suatu sistem yang unik dan kohesif, asalkan dilaksanakan secara adil dan inklusif serta menghormati hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
C. Meskipun praktik demokrasi di Indonesia saat ini sebagian besar telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun masih banyak tantangan dalam implementasinya yang memerlukan perbaikan.
Meskipun kemajuan telah dicapai di beberapa bidang, isu-isu seperti intoleransi, diskriminasi, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi jaminan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memenuhi nilai-nilai yang ditetapkan oleh Presiden Pancasila dan Presiden masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Konstitusi.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang bertindak atas nama suara rakyat dan mengejar agenda politik pribadi harus kritis dan positif.
Tindakan nyata harus diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa Kongres benar-benar bertindak sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang sejati.
E. Penyalahgunaan kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama untuk menggalang loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Di era demokrasi saat ini, sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dari eksploitasi dan manipulasi serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok kecil.
Upaya untuk meningkatkan literasi hak asasi manusia, transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ini.
NPM:2315012008
KELAS: B
PRODI: Arsitektur
A. Hal Positif dari Artikel
• Peningkatan Kesadaran:
Menyoroti berbagai masalah HAM di Indonesia.
• Komitmen Reformasi:
Adanya langkah reformasi dan ratifikasi perjanjian internasional.
• Peran Masyarakat Sipil:
Pentingnya peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa dalam penegakan HAM.
• Pengakuan Internasional:
Pengakuan dari organisasi internasional menunjukkan ada langkah positif yang diambil.
• Peluang Perbaikan:
Ada harapan untuk perbaikan melalui komitmen kuat dan partisipasi aktif.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat dan budaya asli serta mempunyai landasan kuat dalam musyawarah, gotong royong, dan Binneka Tunggar Ika.
Meskipun prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memperkaya demokrasi Indonesia dengan aspek moral dan etika yang penting, namun penerapannya masih menghadapi tantangan.
Perpaduan nilai-nilai demokrasi dan agama dapat menciptakan suatu sistem yang unik dan kohesif, asalkan dilaksanakan secara adil dan inklusif serta menghormati hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
C. Meskipun praktik demokrasi di Indonesia saat ini sebagian besar telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun masih banyak tantangan dalam implementasinya yang memerlukan perbaikan.
Meskipun kemajuan telah dicapai di beberapa bidang, isu-isu seperti intoleransi, diskriminasi, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi jaminan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memenuhi nilai-nilai yang ditetapkan oleh Presiden Pancasila dan Presiden masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Konstitusi.
D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang bertindak atas nama suara rakyat dan mengejar agenda politik pribadi harus kritis dan positif.
Tindakan nyata harus diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa Kongres benar-benar bertindak sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang sejati.
E. Penyalahgunaan kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama untuk menggalang loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Di era demokrasi saat ini, sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dari eksploitasi dan manipulasi serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok kecil.
Upaya untuk meningkatkan literasi hak asasi manusia, transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ini.
Evan Kristovaldo Saragih turnip
2315012066
B
S-1 ARSITEKTUR
Isi artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup suram tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin utama yang diangkat dalam artikel:
1. Masih banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum dituntaskan, seperti kasus-kasus di Papua.
2. Terjadi pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang.
3. Masih ada diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, ada beberapa perkembangan positif yang bisa menjadi harapan, seperti:
1. Indonesia terus melakukan reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
2. Kembalinya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia seharusnya mengambil nilai-nilai positif dari adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti semangat gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghargaan terhadap kebhinekaan. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjamin kebebasan beragama dan menghormati keyakinan masing-masing individu tanpa diskriminasi.
C. Berdasarkan artikel, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Masih terjadi pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah tidak dapat diterima. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya dan memperjuangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
E. Saya berpendapat bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama seharusnya tidak menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Kekuasaan kharismatik seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama dan kemajuan masyarakat, bukan untuk tujuan yang sempit dan tidak jelas.
2315012066
B
S-1 ARSITEKTUR
Isi artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup suram tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin utama yang diangkat dalam artikel:
1. Masih banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum dituntaskan, seperti kasus-kasus di Papua.
2. Terjadi pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang.
3. Masih ada diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, ada beberapa perkembangan positif yang bisa menjadi harapan, seperti:
1. Indonesia terus melakukan reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
2. Kembalinya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia seharusnya mengambil nilai-nilai positif dari adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti semangat gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghargaan terhadap kebhinekaan. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjamin kebebasan beragama dan menghormati keyakinan masing-masing individu tanpa diskriminasi.
C. Berdasarkan artikel, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Masih terjadi pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah tidak dapat diterima. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya dan memperjuangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
E. Saya berpendapat bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama seharusnya tidak menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Kekuasaan kharismatik seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama dan kemajuan masyarakat, bukan untuk tujuan yang sempit dan tidak jelas.
NAMA: MAHESA DEVA AUGUSTA
NPM: 2315012060
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Dari artikel tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia masih banyak terdapat pelanggaran ham.
Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan ham yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor hasil musyawarah.
B. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
C. Pemililu secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk
menjatuhkan pihak lawan baik secara
ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
D. Seharusnya anggota parlemen tersebut tidak pantas dijadikan sebagai anggora parlemen karena ia tidak menjalankan apa yang diinginkan rakyat indonesia.
E. Para oknum oknum tersebut seharusnya lebih di tekankan atau diawasi oleh pemerintah dan jika ada rakyat yang tidak setuju akan kebijakan yang merugikan rakyat, pemerintah sendiri harus lebih mementingkan rakyatnya daripada kepentingan tidak jelas dari oknum oknum tersebut.
NPM: 2315012060
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Dari artikel tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia masih banyak terdapat pelanggaran ham.
Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan ham yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor hasil musyawarah.
B. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
C. Pemililu secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk
menjatuhkan pihak lawan baik secara
ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
D. Seharusnya anggota parlemen tersebut tidak pantas dijadikan sebagai anggora parlemen karena ia tidak menjalankan apa yang diinginkan rakyat indonesia.
E. Para oknum oknum tersebut seharusnya lebih di tekankan atau diawasi oleh pemerintah dan jika ada rakyat yang tidak setuju akan kebijakan yang merugikan rakyat, pemerintah sendiri harus lebih mementingkan rakyatnya daripada kepentingan tidak jelas dari oknum oknum tersebut.
NAMA : AURA SYAFHIRANAYA ERA
NPM : 2315012036
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
ANALISIS SOAL
1. Artikel ini membahas tentang kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong tahun buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan demokrasi mengalami kemunduran yang signifikan tahun ini, karena ruang kebebasan sipil mulai menyempit, dan kembalinya rezim otoriter merupakan ancaman nyata.
Namun, artikel ini menyoroti beberapa perkembangan positif yang mungkin memberikan harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi penting yang dilakukan Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kebangkitan gerakan mahasiswa seiring dengan penekanannya pada kontrol sosial atas proses kekuasaan negara.
2. Demokrasi indonesia memang tak jauh diambil dari pancasila. dan kita ketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai budaya yang ada di indonesia. jadi menurut saya, demokrasi indonesia dapat diambil dari nilai-nilai budaya indonesia. namun ada catatanya! indonesia sangatlah beragam. apabila demokrasi diambil dari tiap budaya di indonesia, maka tidak akan ada kata persatuan dari tiap daerah. jadi, boleh mengaitkan demokrasi indonesia dengan demokrasi yang berasal dari adat istiadat, namun jika budaya tersebut dapat membuat indonesia menjadi terpecah belah maka alangkah baiknya dihindari saja atau digunakan oleh daerah setempat tanpa mengharuskan daerah lain mengikutinya.
3. Menurut saya praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap elemen daerah. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
4. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis dan prihatin. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pandangan saya:
1. Pengkhianatan Terhadap Publik
2. Erosi Demokrasi
3. Akuntabilitas dan Transparansi
4. Pentingnya Partisipasi Publik
5. Peran Media dan LSM
Secara keseluruhan, penting untuk memperkuat mekanisme yang memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar bertindak sebagai representasi suara rakyat, bukan sebagai alat untuk agenda politik pribadi atau partai. Keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi.
5. Menurut saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi masyarakat dan mengarahkan mereka ke arah tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Untuk menghindari hal ini, demokrasi harus lebih fokus pada pengawasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.
NPM : 2315012036
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
ANALISIS SOAL
1. Artikel ini membahas tentang kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong tahun buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan demokrasi mengalami kemunduran yang signifikan tahun ini, karena ruang kebebasan sipil mulai menyempit, dan kembalinya rezim otoriter merupakan ancaman nyata.
Namun, artikel ini menyoroti beberapa perkembangan positif yang mungkin memberikan harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi penting yang dilakukan Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kebangkitan gerakan mahasiswa seiring dengan penekanannya pada kontrol sosial atas proses kekuasaan negara.
2. Demokrasi indonesia memang tak jauh diambil dari pancasila. dan kita ketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai budaya yang ada di indonesia. jadi menurut saya, demokrasi indonesia dapat diambil dari nilai-nilai budaya indonesia. namun ada catatanya! indonesia sangatlah beragam. apabila demokrasi diambil dari tiap budaya di indonesia, maka tidak akan ada kata persatuan dari tiap daerah. jadi, boleh mengaitkan demokrasi indonesia dengan demokrasi yang berasal dari adat istiadat, namun jika budaya tersebut dapat membuat indonesia menjadi terpecah belah maka alangkah baiknya dihindari saja atau digunakan oleh daerah setempat tanpa mengharuskan daerah lain mengikutinya.
3. Menurut saya praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap elemen daerah. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
4. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis dan prihatin. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pandangan saya:
1. Pengkhianatan Terhadap Publik
2. Erosi Demokrasi
3. Akuntabilitas dan Transparansi
4. Pentingnya Partisipasi Publik
5. Peran Media dan LSM
Secara keseluruhan, penting untuk memperkuat mekanisme yang memastikan bahwa anggota parlemen benar-benar bertindak sebagai representasi suara rakyat, bukan sebagai alat untuk agenda politik pribadi atau partai. Keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi.
5. Menurut saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk memanipulasi masyarakat dan mengarahkan mereka ke arah tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Untuk menghindari hal ini, demokrasi harus lebih fokus pada pengawasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.
NAMA : STEVEN NUGRAHA
NPM : 2315012020
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A.
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 yang masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meskipun situasi tersebut suram, beberapa pakar menemukan beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya. Salah satunya adalah upaya Indonesia dalam meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B.
Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat dan berprinsip pada keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kepentingan elit dan kekuasaan yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai tersebut. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus diintegrasikan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia untuk mencapai keadilan dan kesetaraan yang lebih baik.
C.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari idealnya. Meskipun Indonesia memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum, praktiknya seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Hak asasi manusia seringkali dilanggar, dan kekuasaan tidak digunakan untuk melindungi rakyat melainkan untuk mempertahankan kepentingan elit. Untuk meningkatkan demokrasi Indonesia, perlu diintegrasikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas dan inklusif.
D.
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus berfokus pada kepentingan rakyat dan tidak boleh memprioritaskan kepentingan pribadi atau partai politik.
E.
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk mempengaruhi opini dan perilaku rakyat, sehingga perlu diawasi dan dijamin oleh sistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Dalam era demokrasi dewasa, kekuasaan kharismatik harus diintegrasikan dengan nilai-nilai demokrasi yang lebih luas dan inklusif untuk mencegah penggunaan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas dan berbahaya.
NPM : 2315012020
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A.
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 yang masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Meskipun situasi tersebut suram, beberapa pakar menemukan beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya. Salah satunya adalah upaya Indonesia dalam meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B.
Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat dan berprinsip pada keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kepentingan elit dan kekuasaan yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai tersebut. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus diintegrasikan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia untuk mencapai keadilan dan kesetaraan yang lebih baik.
C.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari idealnya. Meskipun Indonesia memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum, praktiknya seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Hak asasi manusia seringkali dilanggar, dan kekuasaan tidak digunakan untuk melindungi rakyat melainkan untuk mempertahankan kepentingan elit. Untuk meningkatkan demokrasi Indonesia, perlu diintegrasikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas dan inklusif.
D.
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus berfokus pada kepentingan rakyat dan tidak boleh memprioritaskan kepentingan pribadi atau partai politik.
E.
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik dapat digunakan untuk mempengaruhi opini dan perilaku rakyat, sehingga perlu diawasi dan dijamin oleh sistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Dalam era demokrasi dewasa, kekuasaan kharismatik harus diintegrasikan dengan nilai-nilai demokrasi yang lebih luas dan inklusif untuk mencegah penggunaan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas dan berbahaya.
NAMA : CUT ARIFAH B
KELAS : B
KELAS : B
NPM: 2315012056
PRODI : S1 ARSITEKTUR
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A.
Berdasarkan artikel yang saya baca, ternyata masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA, serta kembalinya rezim otoritarian yang menjadi ancaman, contohnya kebebasan sipil yang mulai ditutup. Tidak hanya itu, beberapa aktivis HAM juga terancam keamanannya. Namun, hal positifnya, Indonesia sudah mulai memperbaiki terkait masalah HAM, contohnya Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, berkomitmen untuk meratifikasi konvensi, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, dll. Ini menjadi udara segar untuk bangsa kita dalam penegakkan Hak Asasi Manusia.
B.
Karena Indonesia kental akan nilai nilai budaya yang sudah turun temurun, maka demokrasi tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Oleh karena itu, demokrasi yang ada di Indoensia menerapkan nilai-nilai seperti Gotong Royong, Musyawarah, Mufakat, dsb yang berkiblat pada kebersamaan dan kekompakkan masyarakat. Sedangkan, Demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai spiritualitas dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C.
Menurut pandangan saya, penerapan HAM di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih bisa kita lihat terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagaian banyak masyarakat kita mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengseampingklan pemenuhan kewajibannya sebagai manusia. Sehingga kebutuhan HAM manusia lain tidak terpenuhi serta adanya agenda politik tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D.
Tentunya hal ini merupakan perilaku yang keliru. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah contoh dari pengingkaran Hak kita sebagai manusia untuk berpolitik dan hak untuk didengar dan dibela, apalagi anggota parlemen harusnya menjalankan kewajiban untuk mewakili suara rakyat, bukan untuk mengedepankan kepentingan politiknya sendiri.
E.
Hal ini sudah lazim digunakan oleh para calon-calon legislatif untuk mencuri suara rakyat. Mereka membuat seolah-olah sangat peduli dengan keluhan-keluhan masyarkat serta mengedepankan kepentingan rakyat diatas segalanya dengan menggunakan berbagai taktik, padahal, hal itu dilakukan hanya untuk menambahkan suara semata. Setelah terpilih, sikap mereka langsung berubah 180 derajat karna kepentingannya sudah tercapai. Hal-hal seperti ini harus dihentikan dan masyarakat harus mencari tau secara detail latar belakang dan sikap calon-calon atau pihak-pihak tsb.
Berdasarkan artikel yang saya baca, ternyata masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA, serta kembalinya rezim otoritarian yang menjadi ancaman, contohnya kebebasan sipil yang mulai ditutup. Tidak hanya itu, beberapa aktivis HAM juga terancam keamanannya. Namun, hal positifnya, Indonesia sudah mulai memperbaiki terkait masalah HAM, contohnya Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, berkomitmen untuk meratifikasi konvensi, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, dll. Ini menjadi udara segar untuk bangsa kita dalam penegakkan Hak Asasi Manusia.
B.
Karena Indonesia kental akan nilai nilai budaya yang sudah turun temurun, maka demokrasi tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Oleh karena itu, demokrasi yang ada di Indoensia menerapkan nilai-nilai seperti Gotong Royong, Musyawarah, Mufakat, dsb yang berkiblat pada kebersamaan dan kekompakkan masyarakat. Sedangkan, Demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai spiritualitas dan moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C.
Menurut pandangan saya, penerapan HAM di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih bisa kita lihat terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagaian banyak masyarakat kita mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengseampingklan pemenuhan kewajibannya sebagai manusia. Sehingga kebutuhan HAM manusia lain tidak terpenuhi serta adanya agenda politik tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D.
Tentunya hal ini merupakan perilaku yang keliru. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah contoh dari pengingkaran Hak kita sebagai manusia untuk berpolitik dan hak untuk didengar dan dibela, apalagi anggota parlemen harusnya menjalankan kewajiban untuk mewakili suara rakyat, bukan untuk mengedepankan kepentingan politiknya sendiri.
E.
Hal ini sudah lazim digunakan oleh para calon-calon legislatif untuk mencuri suara rakyat. Mereka membuat seolah-olah sangat peduli dengan keluhan-keluhan masyarkat serta mengedepankan kepentingan rakyat diatas segalanya dengan menggunakan berbagai taktik, padahal, hal itu dilakukan hanya untuk menambahkan suara semata. Setelah terpilih, sikap mereka langsung berubah 180 derajat karna kepentingannya sudah tercapai. Hal-hal seperti ini harus dihentikan dan masyarakat harus mencari tau secara detail latar belakang dan sikap calon-calon atau pihak-pihak tsb.
NAMA : LIELIANIE PRATIWI RUSLIE
NPM : 2315012002
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut menguraikan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, yang dinilai masih belum optimal oleh beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Isu-isu utama yang diangkat mencakup pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, ketidakadilan di Papua, dan hukuman mati serta eksekusi di luar pengadilan. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan positif, seperti langkah reformasi kunci oleh pemerintah dan peran aktif masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mengawasi kekuasaan negara. Dari artikel tersebut, saya dapat menganalisis beberapa hal sebagai berikut:
• Kondisi Negatif: Banyak agenda HAM mengalami kemunduran, dengan kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan yang tidak ditindaklanjuti, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
• Kondisi Positif: Beberapa langkah reformasi dan ratifikasi perjanjian internasional menunjukkan komitmen pemerintah. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga menjadi harapan dalam mengawasi penegakan HAM.
Dari artikel tesebut hal positip yang dapat diambil dari artikel tsb adalah:
• Komitmen pemerintah terhadap reformasi dan ratifikasi perjanjian internasional HAM.
• Aktivisme masyarakat sipil dan mahasiswa yang tetap kuat dalam mengadvokasi HAM dan menentang kebijakan yang tidak adil.
B. Pandangan terhadap demokrasi di Indonesia sering dikaitkan dengan kekayaan dan keragaman adat istiadat serta budaya asli yang ada di negeri ini. Musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Prinsip-prinsip ini menunjukkan penekanan pada keterlibatan dan penerimaan semua pihak yang mendasari demokrasi. Musyawarah mufakat merupakan mekanisme untuk mencapai kesepakatan tanpa konflik, menunjukkan penerapan demokrasi dalam kebudayaan Indonesia.
Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang mencantumkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan agama dalam kehidupan bersama. Ini prinsip yang terdapat dalam Pancasila, terutama dalam sila pertama, yang menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus menghargai dan mencerminkan nilai-nilai agama tanpa merugikan kebebasan beragama. Ini bisa dianggap sebagai usaha untuk menyatukan moral dan etika ke dalam sistem politik, memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan secara otomatis tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat.
Meskipun begitu, masih ada hambatan dalam memastikan nilai-nilai adat dan prinsip Ketuhanan tidak disalahgunakan untuk membatasi hak-hak personal atau mendukung diskriminasi. Bagi demokrasi Indonesia, upaya untuk mencapai keseimbangan antara tradisi dan adat istiadat serta perlindungan hak asasi manusia yang universal sangatlah penting.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional dan melakukan beberapa reformasi penting, terdapat sejumlah masalah serius yang menunjukkan kemunduran dalam penghormatan HAM. Pelanggaran HAM berat di masa lalu belum sepenuhnya dituntaskan, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama masih dibatasi, dan diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan masih terjadi. Di Papua, pelanggaran HAM meningkat, dan penegakan hukum sering kali dilakukan dengan kekerasan. Di sisi lain, kembalinya kontrol sosial oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa demokrasi masih hidup, tetapi memerlukan perbaikan signifikan untuk benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan mandat rakyat. Tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas dan akuntabilitas para wakil rakyat serta mencerminkan disfungsi dalam sistem politik yang seharusnya berlandaskan pada kepentingan dan kesejahteraan publik. Diperlukan pengawasan ketat, partisipasi aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan para wakil rakyat benar-benar mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
E.Pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dan ini berbahaya bagi HAM dalam era demokrasi saat ini. Penggunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak individu, penindasan terhadap kelompok minoritas, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Dalam konteks HAM, tindakan seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap semua warga negara. Demokrasi seharusnya memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi bagi semua orang, tanpa diskriminasi.
NPM : 2315012002
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut menguraikan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, yang dinilai masih belum optimal oleh beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Isu-isu utama yang diangkat mencakup pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, ketidakadilan di Papua, dan hukuman mati serta eksekusi di luar pengadilan. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan positif, seperti langkah reformasi kunci oleh pemerintah dan peran aktif masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mengawasi kekuasaan negara. Dari artikel tersebut, saya dapat menganalisis beberapa hal sebagai berikut:
• Kondisi Negatif: Banyak agenda HAM mengalami kemunduran, dengan kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan yang tidak ditindaklanjuti, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kegagalan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
• Kondisi Positif: Beberapa langkah reformasi dan ratifikasi perjanjian internasional menunjukkan komitmen pemerintah. Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa juga menjadi harapan dalam mengawasi penegakan HAM.
Dari artikel tesebut hal positip yang dapat diambil dari artikel tsb adalah:
• Komitmen pemerintah terhadap reformasi dan ratifikasi perjanjian internasional HAM.
• Aktivisme masyarakat sipil dan mahasiswa yang tetap kuat dalam mengadvokasi HAM dan menentang kebijakan yang tidak adil.
B. Pandangan terhadap demokrasi di Indonesia sering dikaitkan dengan kekayaan dan keragaman adat istiadat serta budaya asli yang ada di negeri ini. Musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Prinsip-prinsip ini menunjukkan penekanan pada keterlibatan dan penerimaan semua pihak yang mendasari demokrasi. Musyawarah mufakat merupakan mekanisme untuk mencapai kesepakatan tanpa konflik, menunjukkan penerapan demokrasi dalam kebudayaan Indonesia.
Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang mencantumkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan agama dalam kehidupan bersama. Ini prinsip yang terdapat dalam Pancasila, terutama dalam sila pertama, yang menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus menghargai dan mencerminkan nilai-nilai agama tanpa merugikan kebebasan beragama. Ini bisa dianggap sebagai usaha untuk menyatukan moral dan etika ke dalam sistem politik, memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan secara otomatis tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat.
Meskipun begitu, masih ada hambatan dalam memastikan nilai-nilai adat dan prinsip Ketuhanan tidak disalahgunakan untuk membatasi hak-hak personal atau mendukung diskriminasi. Bagi demokrasi Indonesia, upaya untuk mencapai keseimbangan antara tradisi dan adat istiadat serta perlindungan hak asasi manusia yang universal sangatlah penting.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional dan melakukan beberapa reformasi penting, terdapat sejumlah masalah serius yang menunjukkan kemunduran dalam penghormatan HAM. Pelanggaran HAM berat di masa lalu belum sepenuhnya dituntaskan, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama masih dibatasi, dan diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan masih terjadi. Di Papua, pelanggaran HAM meningkat, dan penegakan hukum sering kali dilakukan dengan kekerasan. Di sisi lain, kembalinya kontrol sosial oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa demokrasi masih hidup, tetapi memerlukan perbaikan signifikan untuk benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan mandat rakyat. Tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas dan akuntabilitas para wakil rakyat serta mencerminkan disfungsi dalam sistem politik yang seharusnya berlandaskan pada kepentingan dan kesejahteraan publik. Diperlukan pengawasan ketat, partisipasi aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan para wakil rakyat benar-benar mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
E.Pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dan ini berbahaya bagi HAM dalam era demokrasi saat ini. Penggunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak individu, penindasan terhadap kelompok minoritas, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Dalam konteks HAM, tindakan seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap semua warga negara. Demokrasi seharusnya memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi bagi semua orang, tanpa diskriminasi.
NAMA: MAULA AZRA FERIANT
NPM: 2315012030
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Isi dan Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia Isi Artikel: Artikel yang membahas tentang penegakan hak asasi manusia (HAM) biasanya menjelaskan langkah-langkah spesifik yang diambil oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia
Hal ini dapat mencakup langkah-langkah legislatif, kebijakan publik, dan inisiatif masyarakat yang bertujuan untuk memerangi pelanggaran hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi
Analisis: Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan upaya berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan dan tindakan praktis berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya peningkatan kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia
Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tantangan yang terus berlanjut, kemajuan signifikan telah dicapai dalam beberapa aspek perlindungan hak asasi manusia.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Budaya Adat Demokrasi dan Kebudayaan Indonesia: Demokrasi Indonesia berlandaskan nilai-nilai adat dan budaya adat yang menekankan pada musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang dipengaruhi oleh nilai-nilai
Prinsip-prinsip ini tercermin dalam praktik demokrasi di tingkat lokal dan nasional, di mana keputusan seringkali diambil melalui diskusi dan konsensus
Prinsip demokrasi dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa: Prinsip demokrasi Indonesia dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya sistem politik Indonesia tidak hanya berdasarkan pada prinsip sekuler, tetapi juga pada prinsip spiritual dan spiritual
nilai moral.
Hal ini memberikan kerangka etika untuk memandu tindakan politik dan kebijakan publik, dan menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.
C. Praktek Demokrasi Indonesia dan Kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945 Praktek Demokrasi Saat Ini: Secara umum, praktek demokrasi di Indonesia juga bergantung pada keberadaan institusi dan berfungsinya negara sebagai negara yang checks and balances berusaha menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan kesenjangan sosial masih menjadi penghambat implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara utuh
Sikap terhadap anggota parlemen yang mengutamakan tujuan politik pribadi Sikap: Saya berpendapat bahwa keadaan di mana anggota parlemen menjalankan agenda politiknya sendiri sambil mengatasnamakan suara rakyat adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat
Saya kira demikian
Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi dan menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial
Penting bagi sistem demokrasi untuk memiliki mekanisme pemantauan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa perwakilan benar-benar mewakili kepentingan konstituennya
E. Hubungan antara kekuasaan karismatik dan hak asasi manusia Opini: Kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama dapat menjadi pedang bermata dua
Di satu sisi, hal tersebut dapat menggerakkan masyarakat menuju tujuan yang positif, namun di sisi lain, hal tersebut juga dapat dimanipulasi untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia
Di era demokrasi saat ini, semua bentuk kekuasaan tidak hanya dihormati, tetapi juga diawasi untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu tidak dilanggar, dan pelaksanaan kekuasaan yang adil dan transparan digalakkan
Hubungan dengan hak asasi manusia: Kekuasaan karismatik harus diimbangi dengan mekanisme hukum dan peraturan yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, Manipulasi emosional dan kesetiaan buta dengan mengorbankan hak-hak individu tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi modern yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu.
NPM: 2315012030
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Isi dan Analisis Artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia Isi Artikel: Artikel yang membahas tentang penegakan hak asasi manusia (HAM) biasanya menjelaskan langkah-langkah spesifik yang diambil oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia
Hal ini dapat mencakup langkah-langkah legislatif, kebijakan publik, dan inisiatif masyarakat yang bertujuan untuk memerangi pelanggaran hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi
Analisis: Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan upaya berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan dan tindakan praktis berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya peningkatan kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia
Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tantangan yang terus berlanjut, kemajuan signifikan telah dicapai dalam beberapa aspek perlindungan hak asasi manusia.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Budaya Adat Demokrasi dan Kebudayaan Indonesia: Demokrasi Indonesia berlandaskan nilai-nilai adat dan budaya adat yang menekankan pada musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang dipengaruhi oleh nilai-nilai
Prinsip-prinsip ini tercermin dalam praktik demokrasi di tingkat lokal dan nasional, di mana keputusan seringkali diambil melalui diskusi dan konsensus
Prinsip demokrasi dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa: Prinsip demokrasi Indonesia dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya sistem politik Indonesia tidak hanya berdasarkan pada prinsip sekuler, tetapi juga pada prinsip spiritual dan spiritual
nilai moral.
Hal ini memberikan kerangka etika untuk memandu tindakan politik dan kebijakan publik, dan menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.
C. Praktek Demokrasi Indonesia dan Kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD 1945 Praktek Demokrasi Saat Ini: Secara umum, praktek demokrasi di Indonesia juga bergantung pada keberadaan institusi dan berfungsinya negara sebagai negara yang checks and balances berusaha menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan kesenjangan sosial masih menjadi penghambat implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara utuh
Sikap terhadap anggota parlemen yang mengutamakan tujuan politik pribadi Sikap: Saya berpendapat bahwa keadaan di mana anggota parlemen menjalankan agenda politiknya sendiri sambil mengatasnamakan suara rakyat adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat
Saya kira demikian
Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi dan menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial
Penting bagi sistem demokrasi untuk memiliki mekanisme pemantauan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa perwakilan benar-benar mewakili kepentingan konstituennya
E. Hubungan antara kekuasaan karismatik dan hak asasi manusia Opini: Kekuasaan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama dapat menjadi pedang bermata dua
Di satu sisi, hal tersebut dapat menggerakkan masyarakat menuju tujuan yang positif, namun di sisi lain, hal tersebut juga dapat dimanipulasi untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia
Di era demokrasi saat ini, semua bentuk kekuasaan tidak hanya dihormati, tetapi juga diawasi untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu tidak dilanggar, dan pelaksanaan kekuasaan yang adil dan transparan digalakkan
Hubungan dengan hak asasi manusia: Kekuasaan karismatik harus diimbangi dengan mekanisme hukum dan peraturan yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, Manipulasi emosional dan kesetiaan buta dengan mengorbankan hak-hak individu tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi modern yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu.
NAMA : ALFI NABIL RIFKI
NPM : 2315012017
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
JAWABAN:
A. Artikel ini memberikan gambaran yang cukup luas, menyeluruh dan teliti mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019.
Ada beberapa poin penting yang bisa dianalisa:
- Meningkatkan Kesadaran dan Aksi: Artikel ini mengambil sikap tegas.
Kesadaran dan tindakan terhadap hak asasi manusia meningkat, baik dari lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, maupun individu seperti Usman Hamid dan Asmin Francisca.
Hal ini menunjukkan adanya upaya aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
- Peran masyarakat sipil: Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam membela hak asasi manusia, baik dalam menentang kebijakan yang merugikan maupun memastikan tercapainya indikator hak asasi manusia.
Setelah membaca artikel ini, dapat diambil sebuah kesimpulan positif bahwa meskipun terdapat tantangan besar yang harus diatasi di Indonesia, namun terdapat rasa dan upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek.
1.Musyawarah: Prinsip musyawarah merupakan bagian integral dari budaya Indonesia dimana keputusan diambil melalui konsensus dan diskusi bersama.
2. Gotong Royong: Semangat gotong royong atau kerjasama kolektif untuk kebaikan bersama juga merupakan nilai budaya penting dalam demokrasi Indonesia.
3. Keanekaragaman Budaya: Keanekaragaman budaya yang kaya di Indonesia juga tercermin dalam prinsip demokrasi yang menghormati dan memperjuangkan hak-hak seluruh warga negara, apapun latar belakang budaya, agama, atau etnis.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai agama yang kuat dalam masyarakat Indonesia.
Prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
C. menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan, namun asas Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia tetap menjadi landasan terpenting. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan lembaga-lembaga demokrasi agar lebih selaras dengan nilai-nilai tersebut.
D. Sikap saya terhadap oknum tersebut yang pertama saya katakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap prinsip prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili masyarakat. manipulasi politik tidak hanya menghilangkan rasa percaya publik terhadap sistem politik. tapi juga menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
E. pendapat saya mengenai pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang matang. Hal ini sering kali merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena membatasi kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang tidak semestinya.
Di era demokrasi yang matang, penting untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh-pengaruh yang merugikan.
NPM : 2315012017
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
JAWABAN:
A. Artikel ini memberikan gambaran yang cukup luas, menyeluruh dan teliti mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019.
Ada beberapa poin penting yang bisa dianalisa:
- Meningkatkan Kesadaran dan Aksi: Artikel ini mengambil sikap tegas.
Kesadaran dan tindakan terhadap hak asasi manusia meningkat, baik dari lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, maupun individu seperti Usman Hamid dan Asmin Francisca.
Hal ini menunjukkan adanya upaya aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
- Peran masyarakat sipil: Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam membela hak asasi manusia, baik dalam menentang kebijakan yang merugikan maupun memastikan tercapainya indikator hak asasi manusia.
Setelah membaca artikel ini, dapat diambil sebuah kesimpulan positif bahwa meskipun terdapat tantangan besar yang harus diatasi di Indonesia, namun terdapat rasa dan upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek.
1.Musyawarah: Prinsip musyawarah merupakan bagian integral dari budaya Indonesia dimana keputusan diambil melalui konsensus dan diskusi bersama.
2. Gotong Royong: Semangat gotong royong atau kerjasama kolektif untuk kebaikan bersama juga merupakan nilai budaya penting dalam demokrasi Indonesia.
3. Keanekaragaman Budaya: Keanekaragaman budaya yang kaya di Indonesia juga tercermin dalam prinsip demokrasi yang menghormati dan memperjuangkan hak-hak seluruh warga negara, apapun latar belakang budaya, agama, atau etnis.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai agama yang kuat dalam masyarakat Indonesia.
Prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
C. menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan, namun asas Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia tetap menjadi landasan terpenting. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan lembaga-lembaga demokrasi agar lebih selaras dengan nilai-nilai tersebut.
D. Sikap saya terhadap oknum tersebut yang pertama saya katakan bahwa itu adalah pelanggaran terhadap prinsip prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili masyarakat. manipulasi politik tidak hanya menghilangkan rasa percaya publik terhadap sistem politik. tapi juga menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
E. pendapat saya mengenai pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang matang. Hal ini sering kali merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena membatasi kebebasan individu untuk berpikir dan bertindak secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang tidak semestinya.
Di era demokrasi yang matang, penting untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh-pengaruh yang merugikan.
NAMA : RACHEL SHARONITA BUTARBUTAR
NPM : 2365012001
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
1.Menurut saya, rangka penegakan hak asasi manusia di indonesia masihlah buruk. Dijelaskan dalam artikel, indonesia bahkan memiliki tahun kelamnya sendiri yaitu 2019. Banyaknya HAM manusia yang direbut paksa serta tidak diberikan kepada manusia secara tidak langsung membuat banyaknya muncul istilah "manusia tidak memanusikan manusia". Ketika para masyarakat ingin bersuara akan HAM, banyak hal buruk yang memburu mereka. Tapi, di sisi lainnya. walaupun memiliki banyak sisi buruk, ada hal positif yang dapat diambil dari kasus yang mungkin banyak bermunculan akibat HAM yang tidak adil,contohnya Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Kedepannya mungkin akan banyak hal positif yang semakin banyak bermunculan, seperti masyarakat yang boleh bersuara tanpa "dihilangkan"
2.Demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat budaya asli masyarakat menurut saya bisa menjadi langkah yang baik agar demokrasi dapat diterima secara perlahan oleh masyarakat indonesia, dikarena diambil dari nilai-nilai istiadat indonesia,memungkinan masyarakat indonesia akan dapat menerapkan demokrasi dengan baik.Dan menurut saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa cukup menuai kontra dan pro serta memberikan sisi hal dan positif lainnya. Indonesia memiliki beragam agama, jika mereka menerapkan demokrasi sesuai dengan keTuhanannya sendiri, maka indonesia bisa terpecah belah.
3.Praktik demokrasi indonesia saat ini mungkin telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, namun belum sempurna bahkan masih bisa dikatakan kurang dalam beberapa aspek. Contohnya, demokrasi bahkan tidak menyeluruh ke seluruh indonesia. Hal ini dikarenakan daerah terpecil bahkan kurang diperhatikan oleh pemerintah sendiri
4.Sebagai mahasiswa, saya pasti akan memprotes dengan anggota tersebut. Dikarenakan mereka menggunakan suara masyarakat namun tidak menyalurkan apa yang disuarakan oleh masyarakat tersebut. oleh karena itu, untuk pemilihan selanjutnya. Saya harus berhati-hati dalam memilih anggota yang akan mewakilkan suara rakyat.
5.Menurut saya, jika tujuan yang dimiliki oleh pihak tersebut baik dan jelas tidaklah masalah bagi para pengikutnya, namun ketika mereka melakukannya dengan tujuan tidak jelas bahkan bisa menyimpang.Maka masyarakatnya pun perlu memiliki pendirian dan tidak luluh dengan segala bujukan supaya HAM mereka tidak direbut
NPM : 2365012001
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
1.Menurut saya, rangka penegakan hak asasi manusia di indonesia masihlah buruk. Dijelaskan dalam artikel, indonesia bahkan memiliki tahun kelamnya sendiri yaitu 2019. Banyaknya HAM manusia yang direbut paksa serta tidak diberikan kepada manusia secara tidak langsung membuat banyaknya muncul istilah "manusia tidak memanusikan manusia". Ketika para masyarakat ingin bersuara akan HAM, banyak hal buruk yang memburu mereka. Tapi, di sisi lainnya. walaupun memiliki banyak sisi buruk, ada hal positif yang dapat diambil dari kasus yang mungkin banyak bermunculan akibat HAM yang tidak adil,contohnya Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Kedepannya mungkin akan banyak hal positif yang semakin banyak bermunculan, seperti masyarakat yang boleh bersuara tanpa "dihilangkan"
2.Demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat budaya asli masyarakat menurut saya bisa menjadi langkah yang baik agar demokrasi dapat diterima secara perlahan oleh masyarakat indonesia, dikarena diambil dari nilai-nilai istiadat indonesia,memungkinan masyarakat indonesia akan dapat menerapkan demokrasi dengan baik.Dan menurut saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa cukup menuai kontra dan pro serta memberikan sisi hal dan positif lainnya. Indonesia memiliki beragam agama, jika mereka menerapkan demokrasi sesuai dengan keTuhanannya sendiri, maka indonesia bisa terpecah belah.
3.Praktik demokrasi indonesia saat ini mungkin telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, namun belum sempurna bahkan masih bisa dikatakan kurang dalam beberapa aspek. Contohnya, demokrasi bahkan tidak menyeluruh ke seluruh indonesia. Hal ini dikarenakan daerah terpecil bahkan kurang diperhatikan oleh pemerintah sendiri
4.Sebagai mahasiswa, saya pasti akan memprotes dengan anggota tersebut. Dikarenakan mereka menggunakan suara masyarakat namun tidak menyalurkan apa yang disuarakan oleh masyarakat tersebut. oleh karena itu, untuk pemilihan selanjutnya. Saya harus berhati-hati dalam memilih anggota yang akan mewakilkan suara rakyat.
5.Menurut saya, jika tujuan yang dimiliki oleh pihak tersebut baik dan jelas tidaklah masalah bagi para pengikutnya, namun ketika mereka melakukannya dengan tujuan tidak jelas bahkan bisa menyimpang.Maka masyarakatnya pun perlu memiliki pendirian dan tidak luluh dengan segala bujukan supaya HAM mereka tidak direbut
Nama: Gabriella Angelina L. S.
NPM: 2315012063
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2019 penegakan HAM mengalami kemacetan, bahkan kemunduran. Pelanggaran HAM masih banyak berlangsung, pemerintah gagal menghadirkan keadilan, dan tidak adanya proses keadilan serta akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Namun, Amnesty International mengakui Indonesia terus melakukan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, kepemimpinan kolektif, hormat kepada pemimpin, keragaman, dan toleransi. Ini membuat demokrasi kita inklusif dan berakar kuat dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengintegrasikan nilai religius dalam kehidupan bernegara. Ini berarti bahwa meski negara menjunjung kebebasan beragama, nilai-nilai moral dan etika agama tetap menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab moral, sesuai dengan budaya Indonesia yang religius dan beragam.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada tantangan. Secara umum, prinsip Pancasila dan UUD 1945 diterapkan, seperti melalui pemilu yang bebas dan partisipasi masyarakat. Namun, masalah seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya transparansi masih ada. Pemerintah berupaya memperbaiki ini, tetapi perlu kerja keras dan komitmen lebih untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia secara konsisten.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik sendiri sangat negatif. Ini mengkhianati kepercayaan rakyat dan merusak demokrasi. Mereka seharusnya fokus pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Rakyat perlu lebih aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas agar wakilnya benar-benar mewakili aspirasi mereka.
E. Pendapat saya, pihak yang menggunakan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya. Ini bisa memanipulasi dan merugikan rakyat, serta melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi, setiap tindakan harus transparan dan menghormati hak-hak individu. Manipulasi seperti ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
NPM: 2315012063
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2019 penegakan HAM mengalami kemacetan, bahkan kemunduran. Pelanggaran HAM masih banyak berlangsung, pemerintah gagal menghadirkan keadilan, dan tidak adanya proses keadilan serta akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Namun, Amnesty International mengakui Indonesia terus melakukan langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, kepemimpinan kolektif, hormat kepada pemimpin, keragaman, dan toleransi. Ini membuat demokrasi kita inklusif dan berakar kuat dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengintegrasikan nilai religius dalam kehidupan bernegara. Ini berarti bahwa meski negara menjunjung kebebasan beragama, nilai-nilai moral dan etika agama tetap menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab moral, sesuai dengan budaya Indonesia yang religius dan beragam.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada tantangan. Secara umum, prinsip Pancasila dan UUD 1945 diterapkan, seperti melalui pemilu yang bebas dan partisipasi masyarakat. Namun, masalah seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya transparansi masih ada. Pemerintah berupaya memperbaiki ini, tetapi perlu kerja keras dan komitmen lebih untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia secara konsisten.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik sendiri sangat negatif. Ini mengkhianati kepercayaan rakyat dan merusak demokrasi. Mereka seharusnya fokus pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Rakyat perlu lebih aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas agar wakilnya benar-benar mewakili aspirasi mereka.
E. Pendapat saya, pihak yang menggunakan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya. Ini bisa memanipulasi dan merugikan rakyat, serta melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi, setiap tindakan harus transparan dan menghormati hak-hak individu. Manipulasi seperti ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
Nama: Anisa Tasyakuroh
Npm: 2315012027
Kelas: A
Prodi :Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat bahwa pemerintah masih banyak yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga menyebut bahwa demokrasi di Indonesia dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata terhadap ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Menurut analisis saya artikel ini menunjukkan beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depan. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Lalu terdapat beberapa hal positif yang dapat ditemukan adalah:
1. Indonesia terus berkomitmen untuk memperbaiki perlindungan HAM melalui langkah reformasi yang dilakukan.
2. Gerakan mahasiswa kembali sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara, menunjukkan keberanian masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.
3. Komunitas masyarakat pegunungan di Kendeng, Jawa Tengah, masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai budaya tradisional Indonesia. beberapa argumen yang dapat diambil dari artikel yaitu, Toleransi dan Kebebasan, Pengakuan atas Keadilan, Penghormatan terhadap Keadilan,dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
Jadi analisis ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai budaya tradisional Indonesia. Nilai-nilai seperti toleransi, kebebasan, pengakuan atas keadilan, penghormatan terhadap keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak sepenuhnya dipraktikkan dalam demokrasi Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan
UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Untuk mencapai demokrasi yang lebih baik, Indonesia perlu meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, memperluas kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses keputusan dan pengawasan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan masyarakat. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan pribadi atau partai politik mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Dalam demokrasi yang seimbang, anggota parlemen harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa keputusan mereka sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mereka harus berkomunikasi dengan masyarakat dan memperhatikan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat mengakibatkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Sikap saya adalah bahwa anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan masyarakat. Mereka harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa keputusan mereka sesuai dengan kepentingan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah bahwa hal ini dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat digunakan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, sehingga masyarakat tidak mempertahankan hak-hak mereka secara efektif. Hal ini dapat terjadi ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau partai politik, bukan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat.
Dalam demokrasi dewasa, hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, bukan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Masyarakat harus mempertahankan hak-hak mereka secara efektif dan memastikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, bukan untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau partai politik.
pendapat saya adalah bahwa kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, bukan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Masyarakat harus mempertahankan hak-hak mereka secara efektif dan memastikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, bukan untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau partai politik.
Npm: 2315012027
Kelas: A
Prodi :Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut
Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat bahwa pemerintah masih banyak yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga menyebut bahwa demokrasi di Indonesia dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata terhadap ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Menurut analisis saya artikel ini menunjukkan beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depan. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Lalu terdapat beberapa hal positif yang dapat ditemukan adalah:
1. Indonesia terus berkomitmen untuk memperbaiki perlindungan HAM melalui langkah reformasi yang dilakukan.
2. Gerakan mahasiswa kembali sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara, menunjukkan keberanian masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.
3. Komunitas masyarakat pegunungan di Kendeng, Jawa Tengah, masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai budaya tradisional Indonesia. beberapa argumen yang dapat diambil dari artikel yaitu, Toleransi dan Kebebasan, Pengakuan atas Keadilan, Penghormatan terhadap Keadilan,dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
Jadi analisis ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai budaya tradisional Indonesia. Nilai-nilai seperti toleransi, kebebasan, pengakuan atas keadilan, penghormatan terhadap keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak sepenuhnya dipraktikkan dalam demokrasi Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan
UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Untuk mencapai demokrasi yang lebih baik, Indonesia perlu meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, memperluas kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses keputusan dan pengawasan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan masyarakat. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan pribadi atau partai politik mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Dalam demokrasi yang seimbang, anggota parlemen harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa keputusan mereka sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mereka harus berkomunikasi dengan masyarakat dan memperhatikan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat mengakibatkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Sikap saya adalah bahwa anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan masyarakat. Mereka harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa keputusan mereka sesuai dengan kepentingan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah bahwa hal ini dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat digunakan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, sehingga masyarakat tidak mempertahankan hak-hak mereka secara efektif. Hal ini dapat terjadi ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau partai politik, bukan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat.
Dalam demokrasi dewasa, hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, bukan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Masyarakat harus mempertahankan hak-hak mereka secara efektif dan memastikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, bukan untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau partai politik.
pendapat saya adalah bahwa kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, bukan untuk mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Masyarakat harus mempertahankan hak-hak mereka secara efektif dan memastikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat, bukan untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau partai politik.
Analisis Soal
NAMA : SYILA MELFA
NPM : 2315012071
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
1. Isi Artikel dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang digambarkan sangat suram. Beberapa poin utama mencakup:
- Kemacetan agenda HAM dan kemunduran kualitas HAM.
- Serangan terhadap pembela HAM.
- Tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
- Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
- Diskriminasi berbasis gender.
- Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan situasi di Papua.
- Praktik hukuman kejam seperti hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Hal positif yang dapat diambil adalah adanya pengakuan atas beberapa langkah reformasi kunci oleh pemerintah, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan komitmen untuk konvensi baru. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga memberikan harapan dalam upaya penegakan HAM.
2. Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat Istiadat/Budaya
Demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya asli mengedepankan musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Prinsip ini tercermin dalam konsep demokrasi yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, mengintegrasikan moralitas agama dalam tata kelola negara. Hal ini menciptakan fondasi etis yang kuat, namun praktiknya seringkali terbentur dengan realitas politik yang pragmatis dan koruptif.
3. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta HAM. Masalah seperti korupsi, diskriminasi, dan kebebasan sipil yang terancam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Upaya reformasi dan gerakan masyarakat sipil merupakan langkah penting dalam memperbaiki situasi ini.
4. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Menjalankan Agenda Politik Sendiri
Sikap kritis perlu diterapkan terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Kondisi ini merusak prinsip demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih kuat untuk memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat.
5. Pendapat Mengenai Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali dapat memobilisasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, mengorbankan HAM dalam prosesnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip HAM yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan individu. Di era demokrasi modern, perlu ada keseimbangan antara menghormati tradisi dan melindungi hak-hak individu dari manipulasi dan eksploitasi oleh pemimpin yang karismatik.
NAMA : SYILA MELFA
NPM : 2315012071
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
1. Isi Artikel dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang digambarkan sangat suram. Beberapa poin utama mencakup:
- Kemacetan agenda HAM dan kemunduran kualitas HAM.
- Serangan terhadap pembela HAM.
- Tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
- Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
- Diskriminasi berbasis gender.
- Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan situasi di Papua.
- Praktik hukuman kejam seperti hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Hal positif yang dapat diambil adalah adanya pengakuan atas beberapa langkah reformasi kunci oleh pemerintah, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan komitmen untuk konvensi baru. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga memberikan harapan dalam upaya penegakan HAM.
2. Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat Istiadat/Budaya
Demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya asli mengedepankan musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Prinsip ini tercermin dalam konsep demokrasi yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, mengintegrasikan moralitas agama dalam tata kelola negara. Hal ini menciptakan fondasi etis yang kuat, namun praktiknya seringkali terbentur dengan realitas politik yang pragmatis dan koruptif.
3. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta HAM. Masalah seperti korupsi, diskriminasi, dan kebebasan sipil yang terancam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Upaya reformasi dan gerakan masyarakat sipil merupakan langkah penting dalam memperbaiki situasi ini.
4. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Menjalankan Agenda Politik Sendiri
Sikap kritis perlu diterapkan terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Kondisi ini merusak prinsip demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih kuat untuk memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat.
5. Pendapat Mengenai Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali dapat memobilisasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, mengorbankan HAM dalam prosesnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip HAM yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan individu. Di era demokrasi modern, perlu ada keseimbangan antara menghormati tradisi dan melindungi hak-hak individu dari manipulasi dan eksploitasi oleh pemimpin yang karismatik.
NAMA : CHYNTHIA SURYA WINATA
NPM : 2315012005
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN: Isi artikel dengan berjudul "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" dalam rangka penegakkan HAM bahwa kinerja Indonesia mengenai HAM pada tahun 2019 masih kurang baik.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Sisi positif yang didapat pada artikel ini yaitu masih ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke kedepannya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN: Demokrasi bersumber dari Pancasila karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Penerapan demokrasi yang dijiwai tanggung jawab kepada TuhanYang Maha Esa akan melahirkan ikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWABAN: Kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Tetapi pada kenyataanya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat penyimpangan yang semakin mencuat. Berbagai isu dan kejadian terbaru menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.
Pemerintah tampaknya juga belumlah memperlihatkan komitmen politik
yang kuat dan serius untuk memajukan dan melindungi HAM di negeri ini.
Penangan perkara hak asasi manusia (HAM) masih buruk. Berbagai peraturan perundangan yang ada juga perlu diamandemen agar perlindungan HAM menjadi lebih kuat. Perlu banyak pelaku
pelanggaran HAM yang dituntut dan dihukum untuk membuktikan dan
memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Indonesia tidak mengenal impunitas dan bukanlah tempat yang aman dan bersahabat bagi para pelaku pelanggaran HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN: Pada sistem politik di Indonesia, kehendak rakyat itu disalurkan lewat partai politik. Partai politik harus bisa menyerap aspirasi dan kemudian mendesign programnya sebagai respon atas kehendak rakyat tersebut. Tetapi yang terjadi adalah, program partai didasarkan atas keputusan elit partai, sering tak relevan dan tak menjawab aspirasi dari warga.
Saat pemilu, partai bisa berkoalisi. Di sistem politik Indonesia, koalisinya koalisi salah kaprah. Saat partai berkoalisi, maka yg harus dibahas adala apa program bersama koaloisi, karena bisa jadi program awal masing-masing bertentangan. Yang terjadi, koalisi itu hanya sibuk dengan koalisi siapa capresnya dan bukan apa programnya.
Menurut saya, tindakan ini tidak sesuai mengenai negara demokratis yang dimana suara berasal dari rakyat, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN: Karena pada era ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu juga dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena pembunuhan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming-imingi tokoh agama atau tokoh-tokoh tradisi dengan hadiah tertentu (menjadi tumbal).
NPM : 2315012005
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWABAN: Isi artikel dengan berjudul "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" dalam rangka penegakkan HAM bahwa kinerja Indonesia mengenai HAM pada tahun 2019 masih kurang baik.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Sisi positif yang didapat pada artikel ini yaitu masih ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke kedepannya.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWABAN: Demokrasi bersumber dari Pancasila karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Penerapan demokrasi yang dijiwai tanggung jawab kepada TuhanYang Maha Esa akan melahirkan ikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWABAN: Kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Tetapi pada kenyataanya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat penyimpangan yang semakin mencuat. Berbagai isu dan kejadian terbaru menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.
Pemerintah tampaknya juga belumlah memperlihatkan komitmen politik
yang kuat dan serius untuk memajukan dan melindungi HAM di negeri ini.
Penangan perkara hak asasi manusia (HAM) masih buruk. Berbagai peraturan perundangan yang ada juga perlu diamandemen agar perlindungan HAM menjadi lebih kuat. Perlu banyak pelaku
pelanggaran HAM yang dituntut dan dihukum untuk membuktikan dan
memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Indonesia tidak mengenal impunitas dan bukanlah tempat yang aman dan bersahabat bagi para pelaku pelanggaran HAM.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWABAN: Pada sistem politik di Indonesia, kehendak rakyat itu disalurkan lewat partai politik. Partai politik harus bisa menyerap aspirasi dan kemudian mendesign programnya sebagai respon atas kehendak rakyat tersebut. Tetapi yang terjadi adalah, program partai didasarkan atas keputusan elit partai, sering tak relevan dan tak menjawab aspirasi dari warga.
Saat pemilu, partai bisa berkoalisi. Di sistem politik Indonesia, koalisinya koalisi salah kaprah. Saat partai berkoalisi, maka yg harus dibahas adala apa program bersama koaloisi, karena bisa jadi program awal masing-masing bertentangan. Yang terjadi, koalisi itu hanya sibuk dengan koalisi siapa capresnya dan bukan apa programnya.
Menurut saya, tindakan ini tidak sesuai mengenai negara demokratis yang dimana suara berasal dari rakyat, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWABAN: Karena pada era ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu juga dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena pembunuhan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming-imingi tokoh agama atau tokoh-tokoh tradisi dengan hadiah tertentu (menjadi tumbal).
NAMA: RONA ASMAHANI MAULIDIA
NPM: 2315012050
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 yang masih buruk dan tidak menganggap serius masalah masalah HAM yang ada.
kabar baik untuk HAM di Indonesia, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi Indonesia bermula dari nilai adat istiadat budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demokrasi di Indonesia yang menganut Pancasila sila dimana sila pertama yang isinya ketuhanan yang Maha Esa sangat baik, tapi kita harus memerhatikan, mengontrol, mewaspadai akan penyalah gunaan hal tersebut untuk berbuat hal buruk yang mengatasnamakan ketuhanan atau agama.
C. Praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap kehidupan dan juga daerah masyarakat. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
D. Sangat tidak setuju dan sangat kecewa, harusnya mereka yang berada di parlemen memiliki sifat, perilaku yang baik. bukannya menggunakan kesempatan yang ada untuk menguntungkan pihak tertentu. selain itu aparat penegak hukum di Indonesia harus tegas dalam menyikapi masalah² tersebut.
E. Hak asasi manusia erat hubungannya dengan hak kebebasan, berarti pihak2 penguasa tersebut sudah tentu melanggar ham, tetapi rakyat tidak merasa bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran ham. Yang oerlu dilakukan adalah menyadarkan masyarakat dan mengedukasi tentang macam2 pelanggaran HAM.
NPM: 2315012050
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 yang masih buruk dan tidak menganggap serius masalah masalah HAM yang ada.
kabar baik untuk HAM di Indonesia, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi Indonesia bermula dari nilai adat istiadat budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demokrasi di Indonesia yang menganut Pancasila sila dimana sila pertama yang isinya ketuhanan yang Maha Esa sangat baik, tapi kita harus memerhatikan, mengontrol, mewaspadai akan penyalah gunaan hal tersebut untuk berbuat hal buruk yang mengatasnamakan ketuhanan atau agama.
C. Praktik di indonesia sudah dapat dikatakan mengedepankan HAM. namun belum sepenuhnya atau menyeluruh di tiap kehidupan dan juga daerah masyarakat. terutama daerah minoritas atau daerah terpencil. karena sudah ada aturan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, pendidikan bagi masyarakat namun ada beberapa bagian atau beberapa daerah yang belum meraskaan hal tersebut. entah antara aturannya yang kurang kuat sehingga beberapa daerah belum merasakannya, akses atau transportasi yang kurang memadai, atau si penyelenggara yang kurang berkontribusi dan berupaya agar HAM dapat ditegakkan di seluruh penjuru wilayah.
D. Sangat tidak setuju dan sangat kecewa, harusnya mereka yang berada di parlemen memiliki sifat, perilaku yang baik. bukannya menggunakan kesempatan yang ada untuk menguntungkan pihak tertentu. selain itu aparat penegak hukum di Indonesia harus tegas dalam menyikapi masalah² tersebut.
E. Hak asasi manusia erat hubungannya dengan hak kebebasan, berarti pihak2 penguasa tersebut sudah tentu melanggar ham, tetapi rakyat tidak merasa bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran ham. Yang oerlu dilakukan adalah menyadarkan masyarakat dan mengedukasi tentang macam2 pelanggaran HAM.
Nama : Aliyah Najah Zahirah
NPM : 2315012047
Kelas : A
PRODI : S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut membahas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019 dari perspektif lembaga dan pakar. Meskipun masih ada banyak tantangan, terdapat juga beberapa perkembangan positif. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti pelanggaran HAM serius, namun juga mencatat peningkatan kebebasan sipil. Pendapat pakar seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menunjukkan kegagalan dalam proses keadilan atas pelanggaran HAM dan meningkatnya diskriminasi gender. Namun, ada langkah-langkah reformasi pemerintah dan perlawanan masyarakat sipil yang memberikan harapan. Meski tantangan masih besar, kontrol sosial dan reformasi hukum penting untuk meningkatkan penegakan HAM di masa depan.
B. Analisis terkait demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kesetiaan terhadap komunitas, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi pijakan utama. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama di Indonesia dan semangat untuk menjaga persatuan dalam keberagaman tersebut.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih mengalami tantangan dalam penerapan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta perlindungan hak asasi manusia. Meskipun secara konstitusional mengakui nilai-nilai tersebut, implementasinya seringkali belum sepenuhnya mencerminkan semangat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi adalah kecewa. Hal ini bertentangan dengan prinsip representasi dan mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah dipercayakan kepada mereka.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas mengancam prinsip-prinsip demokrasi dewasa saat ini, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok dapat merusak hak-hak individu dan merusak esensi demokrasi.
NPM : 2315012047
Kelas : A
PRODI : S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut membahas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019 dari perspektif lembaga dan pakar. Meskipun masih ada banyak tantangan, terdapat juga beberapa perkembangan positif. Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti pelanggaran HAM serius, namun juga mencatat peningkatan kebebasan sipil. Pendapat pakar seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menunjukkan kegagalan dalam proses keadilan atas pelanggaran HAM dan meningkatnya diskriminasi gender. Namun, ada langkah-langkah reformasi pemerintah dan perlawanan masyarakat sipil yang memberikan harapan. Meski tantangan masih besar, kontrol sosial dan reformasi hukum penting untuk meningkatkan penegakan HAM di masa depan.
B. Analisis terkait demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kesetiaan terhadap komunitas, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi pijakan utama. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama di Indonesia dan semangat untuk menjaga persatuan dalam keberagaman tersebut.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih mengalami tantangan dalam penerapan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta perlindungan hak asasi manusia. Meskipun secara konstitusional mengakui nilai-nilai tersebut, implementasinya seringkali belum sepenuhnya mencerminkan semangat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi adalah kecewa. Hal ini bertentangan dengan prinsip representasi dan mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah dipercayakan kepada mereka.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas mengancam prinsip-prinsip demokrasi dewasa saat ini, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok dapat merusak hak-hak individu dan merusak esensi demokrasi.
NAMA: AUDREY MAHARANI PUTRAWAN
NPM: 2315012018
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Tulisan ini menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 sebagai cukup gelap, dengan banyak masalah yang harus dihadapi. Namun, beberapa kemajuan positif menunjukkan adanya peluang untuk perbaikan di masa depan. Komitmen untuk mengesahkan perjanjian internasional dan perlawanan aktif dari masyarakat sipil memberi harapan untuk peningkatan penegakan HAM di masa mendatang. Meskipun tantangan besar masih ada, langkah-langkah positif ini penting untuk diakui dan didukung dalam usaha meningkatkan situasi HAM di Indonesia.
B. Secara umum, demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki potensi besar sebagai model demokrasi yang unik dan inklusif. Namun, keberhasilannya tergantung pada konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara adil dan menyeluruh dalam kehidupan politik dan sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang membuatnya belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki situasi, seperti mengesahkan perjanjian HAM internasional dan melakukan reformasi tertentu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi semua warganya.
D. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil untuk memperbaiki kondisi ini, termasuk dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mencapai tujuan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati HAM.
E. Dalam era demokrasi dewasa, di mana prinsip-prinsip HAM dan demokrasi harus dihormati, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus tunduk pada hukum dan memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk merugikan individu atau kelompok yang lebih lemah. Konsep HAM harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sama. Dalam konteks ini, pendidikan politik, partisipasi masyarakat, pengawasan lembaga independen, dan dialog antarkelompok menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan untuk melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
NPM: 2315012018
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Tulisan ini menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 sebagai cukup gelap, dengan banyak masalah yang harus dihadapi. Namun, beberapa kemajuan positif menunjukkan adanya peluang untuk perbaikan di masa depan. Komitmen untuk mengesahkan perjanjian internasional dan perlawanan aktif dari masyarakat sipil memberi harapan untuk peningkatan penegakan HAM di masa mendatang. Meskipun tantangan besar masih ada, langkah-langkah positif ini penting untuk diakui dan didukung dalam usaha meningkatkan situasi HAM di Indonesia.
B. Secara umum, demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki potensi besar sebagai model demokrasi yang unik dan inklusif. Namun, keberhasilannya tergantung pada konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara adil dan menyeluruh dalam kehidupan politik dan sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang membuatnya belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki situasi, seperti mengesahkan perjanjian HAM internasional dan melakukan reformasi tertentu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi semua warganya.
D. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil untuk memperbaiki kondisi ini, termasuk dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mencapai tujuan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati HAM.
E. Dalam era demokrasi dewasa, di mana prinsip-prinsip HAM dan demokrasi harus dihormati, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus tunduk pada hukum dan memastikan bahwa kekuasaan mereka tidak disalahgunakan untuk merugikan individu atau kelompok yang lebih lemah. Konsep HAM harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sama. Dalam konteks ini, pendidikan politik, partisipasi masyarakat, pengawasan lembaga independen, dan dialog antarkelompok menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan untuk melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
NAMA : HARIZ FADHILA RAIS
NPM : 2315012057
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Pada isi artikel tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM di tahun 2019 masih buruk. Hal ini dicatat oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lampau serta penanganan konflik sumber daya alam. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga menyebutkan tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian yang akan menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang kebebasan sipil yang mulai tertutup. Meski begitu, ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang semakin kuat. Hal positif yang didapatkan ialah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal ini memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme serta hak asasi setiap individu. Tantangan yang ada ini menampilkan bahwa masih perlu banyaknya yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil serta merata bagi semua warga negara Indonesia.
C. Praktik penerapan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini berkaitan dengan berbagai mekanisme seperti kebebasan berekspresi, pemilihan umum, dan kebebasan berserikat. Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten nantinya mungkin masih akan menghadapi tantangan. Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia.
D. Dalam kasus ini, saya berpandangan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang pada dasarnya yaitu mengutamakan representasi dan kepentingan rakyat. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta aspirasi masyarakat yang mereka layani. Dengan melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan atas amanah yang diberikan oleh rakyat, serta merupakan hal yang tidak layak yang seharusnya mendapatkan tuntutan hukum karena pelanggaran yang terjadi. Serta hal ini juga yang membuat rusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperkuat ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat pemerintahan dan parlemen.
E. Untuk menanggapi hal ini, kubu yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama ini serta menggunakan kekuasaannya tersebut dengan tujuan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat ini dapat memecah persatuan yang ada di indonesia dengan menggerakkan massa untuk memperkeruh keadaan. Hal ini juga sering kali dapat mengabaikan atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, penting halnya kita untuk mengawasi dan memantau dalam perkembangan untuk menyeimbangkan kekuasaan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, namun harus memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua warga negara agar menghindari dari hal yang tidak diinginkan dalam harapan dan kelanjutan demokrasi Indonesia
NPM : 2315012057
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Pada isi artikel tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM di tahun 2019 masih buruk. Hal ini dicatat oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lampau serta penanganan konflik sumber daya alam. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga menyebutkan tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian yang akan menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang kebebasan sipil yang mulai tertutup. Meski begitu, ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang semakin kuat. Hal positif yang didapatkan ialah adanya harapan dari langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal ini memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dijaga agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati pluralisme serta hak asasi setiap individu. Tantangan yang ada ini menampilkan bahwa masih perlu banyaknya yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil serta merata bagi semua warga negara Indonesia.
C. Praktik penerapan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini berkaitan dengan berbagai mekanisme seperti kebebasan berekspresi, pemilihan umum, dan kebebasan berserikat. Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten nantinya mungkin masih akan menghadapi tantangan. Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia.
D. Dalam kasus ini, saya berpandangan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang pada dasarnya yaitu mengutamakan representasi dan kepentingan rakyat. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta aspirasi masyarakat yang mereka layani. Dengan melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan atas amanah yang diberikan oleh rakyat, serta merupakan hal yang tidak layak yang seharusnya mendapatkan tuntutan hukum karena pelanggaran yang terjadi. Serta hal ini juga yang membuat rusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperkuat ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat pemerintahan dan parlemen.
E. Untuk menanggapi hal ini, kubu yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama ini serta menggunakan kekuasaannya tersebut dengan tujuan untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat ini dapat memecah persatuan yang ada di indonesia dengan menggerakkan massa untuk memperkeruh keadaan. Hal ini juga sering kali dapat mengabaikan atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, penting halnya kita untuk mengawasi dan memantau dalam perkembangan untuk menyeimbangkan kekuasaan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, namun harus memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua warga negara agar menghindari dari hal yang tidak diinginkan dalam harapan dan kelanjutan demokrasi Indonesia
NAMA: RINA SUSANTI
NPM: 2315012072
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Analisis Kasus II
A. Artikel tersebut membahas tentang kinerja HAM pada tahun 2019, lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM. Namun, ada hal positif yang bisa di dapat yaitu: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa, juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, yang menjadi dasar bagi penghormatan terhadap pluralisme dan kebebasan beragama. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat juga tercermin dalam praktek demokrasi lokal, menunjukkan pentingnya dialog dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan. secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks demokrasi Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketimpangan, dan perlindungan terhadap hak minoritas, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki sistem politik dan mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.
D. Situasi di mana anggota parlemen bertindak atas nama rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok menunjukkan ketidaksetaraan antara kepentingan masyarakat dan para pemimpin mereka, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar perlu didorong untuk memastikan bahwa para pemimpin politik benar-benar mewakili suara rakyat.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk membangun lembaga-lembaga yang kuat untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan, serta mendorong partisipasi masyarakat sipil yang aktif untuk memastikan bahwa pemimpin bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokratis yang mendasar.
NPM: 2315012072
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Analisis Kasus II
A. Artikel tersebut membahas tentang kinerja HAM pada tahun 2019, lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM. Namun, ada hal positif yang bisa di dapat yaitu: Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa, juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, yang menjadi dasar bagi penghormatan terhadap pluralisme dan kebebasan beragama. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat juga tercermin dalam praktek demokrasi lokal, menunjukkan pentingnya dialog dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan. secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia dalam konteks demokrasi Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketimpangan, dan perlindungan terhadap hak minoritas, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki sistem politik dan mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.
D. Situasi di mana anggota parlemen bertindak atas nama rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok menunjukkan ketidaksetaraan antara kepentingan masyarakat dan para pemimpin mereka, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar perlu didorong untuk memastikan bahwa para pemimpin politik benar-benar mewakili suara rakyat.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk membangun lembaga-lembaga yang kuat untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan, serta mendorong partisipasi masyarakat sipil yang aktif untuk memastikan bahwa pemimpin bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokratis yang mendasar.
NAMA: BADRIAH HUMAIRROH
NPM: 2315012054
KELAS: ARSITEKTUR B
PRODI: ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut membahas tentang kesulitan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia selama dua dekade terakhir, dengan fokus pada kegagalan dalam mengadili pelanggaran HAM. Artikel juga menyoroti pentingnya rekonsiliasi melalui pengungkapan kebenaran dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain itu, kasus penyelesaian penyelidikan pelanggaran HAM di Papua yang belum menemukan kepastian penyelesaiannya juga menjadi sorotan.
Setelah membaca artikel ini, pembaca dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi dalam upaya penegakan HAM. Artikel ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah HAM di Indonesia, sehingga pembaca dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam mencapai keadilan dan perlindungan HAM bagi semua warga negara.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakatnya, menunjukkan keberagaman dan kekayaan budaya sebagai dasar sistem demokrasi. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, kebersamaan, dan keadilan yang merupakan bagian dari budaya Indonesia, juga membentuk pandangan dan praktik demokrasi di negara ini. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia yang diakui dan dihormati dalam sistem demokrasi. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan toleransi antarumat beragama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
C. Implementasi demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Beberapa permasalahan yang masih terjadi antara lain keterlibatan anggota parlemen yang lebih mengutamakan kepentingan politik pribadi daripada mewakili rakyat secara menyeluruh, pelanggaran hak asasi manusia yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas dan adil, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara merata.
D. Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang mereka layani. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan agenda politik pribadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.Praktik semacam ini merusak prinsip demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada kepentingan umum dan keadilan sosial. Hal ini juga menunjukkan kurangnya integritas dan moralitas dari anggota parlemen yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu berujung pada pengorbanan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang sangat berbahaya dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Praktik semacam ini seringkali memanipulasi massa dengan narasi-narasi emosional dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpinnya.
Dalam konteks hak asasi manusia, tindakan semacam ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap individu. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam hak-hak individu dan kelompok, serta menghambat proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
NPM: 2315012054
KELAS: ARSITEKTUR B
PRODI: ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut membahas tentang kesulitan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia selama dua dekade terakhir, dengan fokus pada kegagalan dalam mengadili pelanggaran HAM. Artikel juga menyoroti pentingnya rekonsiliasi melalui pengungkapan kebenaran dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain itu, kasus penyelesaian penyelidikan pelanggaran HAM di Papua yang belum menemukan kepastian penyelesaiannya juga menjadi sorotan.
Setelah membaca artikel ini, pembaca dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi dalam upaya penegakan HAM. Artikel ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah HAM di Indonesia, sehingga pembaca dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam mencapai keadilan dan perlindungan HAM bagi semua warga negara.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakatnya, menunjukkan keberagaman dan kekayaan budaya sebagai dasar sistem demokrasi. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, kebersamaan, dan keadilan yang merupakan bagian dari budaya Indonesia, juga membentuk pandangan dan praktik demokrasi di negara ini. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia yang diakui dan dihormati dalam sistem demokrasi. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan toleransi antarumat beragama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
C. Implementasi demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai hak asasi manusia. Beberapa permasalahan yang masih terjadi antara lain keterlibatan anggota parlemen yang lebih mengutamakan kepentingan politik pribadi daripada mewakili rakyat secara menyeluruh, pelanggaran hak asasi manusia yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas dan adil, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara merata.
D. Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang mereka layani. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan agenda politik pribadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.Praktik semacam ini merusak prinsip demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada kepentingan umum dan keadilan sosial. Hal ini juga menunjukkan kurangnya integritas dan moralitas dari anggota parlemen yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu berujung pada pengorbanan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang sangat berbahaya dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Praktik semacam ini seringkali memanipulasi massa dengan narasi-narasi emosional dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpinnya.
Dalam konteks hak asasi manusia, tindakan semacam ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap individu. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam hak-hak individu dan kelompok, serta menghambat proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Nama : Alfian Wardana
NPM : 2315012042
Kelas : B
Prodi : S-1 Arsitektur
A. Penegakan Hak Asasi Manusia.
Artikel tersebut menggambarkan bahwa tahun 2019 menjadi tahun yang suram untuk HAM di Indonesia, dengan banyak agenda HAM yang terhenti dan serangan-serangan terhadap para pembela HAM. Namun, ada juga langkah-langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen terhadap reformasi sektor keamanan publik. Kemudian hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah adanya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif dalam mempertahankan hak-hak mereka dan menuntut keadilan. Dengan begitu maka masyarakat dan mahasiswa khususnya dapat membuka mata dan wawasan lebih luas lagi bahwa HAM merupakan hal yang sangat penting.
B. Demokrasi dan Nilai-Nilai Adat Istiadat
Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal yang memiliki potensi untuk mencerminkan keberagaman dan kekayaan tradisi yang ada. Hal itu menjadikan bangsa Indonesia sebenarnya sudah memiliki kekuatannya tersendiri akan tradisi tradisi yang dipegang erat dari jaman nenek moyang. Kemudian munculnya ide demokrasi yang menjadi prinsip dari pemerintah negara Indonesia yang mana nilai-nilai pokok dari demokrasi sebenarnya sudah diterapkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia bahkan sebelum ada ide demokrasi itu sendiri.
Negara Indonesia sendiri memiliki kultur budaya yang lekat sekali dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Dengan masuknya ide demokrasi pun tentu saja memiliki dampak yang positif dikarenakan demokrasi dapat dibatasi dengan moralitas kebenaran dari prinsip ketuhanan yang dianut di negara Indonesia. Dengan adanya pembatasan tersebut membuat demokrasi tidak terlalu lepas kendali yang ujung-ujungnya malah menjadi chaos atau konflik. Prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa juga seharusnya mengarah pada penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan, serta menghindari diskriminasi berbasis agama atau kepercayaan.
C. Praktik Demokrasi Saat Ini
Menurut saya praktik demokrasi saat ini masih relatif cukup terkontrol meskipun demokrasi di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 khususnya dalam hal menjunjung tinggi HAM. Isu-isu seperti diskriminasi, pembatasan kebebasan berekspresi, dan penanganan pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa masih ada ruang yang signifikan untuk perbaikan. Perlu adanya kolaborasi dan komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah sehingga ide demokrasi dapat berjalan semaksimal mungkin.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Menurut saya kondisi tersebut merupakan pencorengan atas ide demokrasi itu sendiri, karena institusi yang dalam namanya saja sudah mengatasnamakan rakyat namun pada praktiknya hanya mengatasnamakan kepentingan partainya. Dalam sebuah survei menyebutkan bahwa sebagian besar anggota perwakilan rakyat didominasi oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pengusah. Sebagian sisanya disi oleh anggota aktif dari partai politik serta mantan anggota dari instansi pemerintah. Tidak ada anggota perwakilan yang benar benar berprofesi sebagai guru, petani, buruh dan lain sebagainya sehingga bagaimana mungkin suara-suara dari rakyat dapat terwakilkan.
Hal itu tentu saja menjadi lubang besar yang rentan bagi demokrasi karena dengan posisi anggota parlemen yang kebanyakan diisi oleh orang-orang dengan profesi dan kepentingan yang sama, cenderung dapat membuah sebuah pemerintahan yang oligarki. Sebuah pertanyaan simpel yang cukup miris adalah "apakah kita mengenal siapa orang duduk di parlemen, padahal merekalah yang seharusnya mewakili aspirasi kita?"
E. Kekuasaan Kharismatik dan HAM
Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak mengorbankan hak asasi manusia. Konsep HAM dalam era demokrasi modern menuntut pemisahan antara kekuasaan pribadi dan negara, serta perlindungan terhadap hak individu dari kepentingan kelompok yang lebih besar.
NPM : 2315012042
Kelas : B
Prodi : S-1 Arsitektur
A. Penegakan Hak Asasi Manusia.
Artikel tersebut menggambarkan bahwa tahun 2019 menjadi tahun yang suram untuk HAM di Indonesia, dengan banyak agenda HAM yang terhenti dan serangan-serangan terhadap para pembela HAM. Namun, ada juga langkah-langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen terhadap reformasi sektor keamanan publik. Kemudian hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah adanya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif dalam mempertahankan hak-hak mereka dan menuntut keadilan. Dengan begitu maka masyarakat dan mahasiswa khususnya dapat membuka mata dan wawasan lebih luas lagi bahwa HAM merupakan hal yang sangat penting.
B. Demokrasi dan Nilai-Nilai Adat Istiadat
Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal yang memiliki potensi untuk mencerminkan keberagaman dan kekayaan tradisi yang ada. Hal itu menjadikan bangsa Indonesia sebenarnya sudah memiliki kekuatannya tersendiri akan tradisi tradisi yang dipegang erat dari jaman nenek moyang. Kemudian munculnya ide demokrasi yang menjadi prinsip dari pemerintah negara Indonesia yang mana nilai-nilai pokok dari demokrasi sebenarnya sudah diterapkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia bahkan sebelum ada ide demokrasi itu sendiri.
Negara Indonesia sendiri memiliki kultur budaya yang lekat sekali dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Dengan masuknya ide demokrasi pun tentu saja memiliki dampak yang positif dikarenakan demokrasi dapat dibatasi dengan moralitas kebenaran dari prinsip ketuhanan yang dianut di negara Indonesia. Dengan adanya pembatasan tersebut membuat demokrasi tidak terlalu lepas kendali yang ujung-ujungnya malah menjadi chaos atau konflik. Prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa juga seharusnya mengarah pada penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan, serta menghindari diskriminasi berbasis agama atau kepercayaan.
C. Praktik Demokrasi Saat Ini
Menurut saya praktik demokrasi saat ini masih relatif cukup terkontrol meskipun demokrasi di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 khususnya dalam hal menjunjung tinggi HAM. Isu-isu seperti diskriminasi, pembatasan kebebasan berekspresi, dan penanganan pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa masih ada ruang yang signifikan untuk perbaikan. Perlu adanya kolaborasi dan komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah sehingga ide demokrasi dapat berjalan semaksimal mungkin.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Menurut saya kondisi tersebut merupakan pencorengan atas ide demokrasi itu sendiri, karena institusi yang dalam namanya saja sudah mengatasnamakan rakyat namun pada praktiknya hanya mengatasnamakan kepentingan partainya. Dalam sebuah survei menyebutkan bahwa sebagian besar anggota perwakilan rakyat didominasi oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pengusah. Sebagian sisanya disi oleh anggota aktif dari partai politik serta mantan anggota dari instansi pemerintah. Tidak ada anggota perwakilan yang benar benar berprofesi sebagai guru, petani, buruh dan lain sebagainya sehingga bagaimana mungkin suara-suara dari rakyat dapat terwakilkan.
Hal itu tentu saja menjadi lubang besar yang rentan bagi demokrasi karena dengan posisi anggota parlemen yang kebanyakan diisi oleh orang-orang dengan profesi dan kepentingan yang sama, cenderung dapat membuah sebuah pemerintahan yang oligarki. Sebuah pertanyaan simpel yang cukup miris adalah "apakah kita mengenal siapa orang duduk di parlemen, padahal merekalah yang seharusnya mewakili aspirasi kita?"
E. Kekuasaan Kharismatik dan HAM
Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak mengorbankan hak asasi manusia. Konsep HAM dalam era demokrasi modern menuntut pemisahan antara kekuasaan pribadi dan negara, serta perlindungan terhadap hak individu dari kepentingan kelompok yang lebih besar.
NAMA :Isabel Friskilla
NPM :2315012070
KELAS:B
PRODI:S-1 ARSITEKTUR
A.Artikel tersebut membahas buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat berbagai kemunduran dalam penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan. Kondisi di Papua dan penerapan hukuman mati serta eksekusi di luar pengadilan juga menjadi sorotan utama.
Hal positif dari artikel ini adalah meskipun ada banyak tantangan dan kemunduran, masih ada beberapa langkah reformasi dan komitmen yang diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif melawan ketidakadilan.
B. Demokrasi di Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli mencerminkan semangat gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan saling menghormati. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya moralitas, etika, dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara. Ini memberikan landasan spiritual dan moral yang kuat untuk praktik demokrasi, tetapi juga harus diimbangi dengan penghormatan terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta hak asasi manusia. Meski prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sudah diatur dalam konstitusi, implementasinya masih sering terganggu oleh kepentingan politik, korupsi, dan pembatasan kebebasan sipil. Kebebasan berekspresi, beragama, dan hak untuk mendapatkan keadilan masih belum sepenuhnya terjamin.
D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri mencerminkan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Sikap saya adalah kritik dan penolakan terhadap perilaku semacam ini. Penting untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan meminta pertanggungjawaban mereka, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
E. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berdasarkan tradisi atau agama dan menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas berpotensi melanggar hak asasi manusia. Menggunakan emosi dan loyalitas rakyat untuk agenda pribadi atau politik bisa mengarah pada manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab, serta selalu menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Kharisma dan pengaruh harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan sempit yang merugikan masyarakat.
NPM :2315012070
KELAS:B
PRODI:S-1 ARSITEKTUR
A.Artikel tersebut membahas buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat berbagai kemunduran dalam penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan sipil, dan diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan. Kondisi di Papua dan penerapan hukuman mati serta eksekusi di luar pengadilan juga menjadi sorotan utama.
Hal positif dari artikel ini adalah meskipun ada banyak tantangan dan kemunduran, masih ada beberapa langkah reformasi dan komitmen yang diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif melawan ketidakadilan.
B. Demokrasi di Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli mencerminkan semangat gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan saling menghormati. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya moralitas, etika, dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara. Ini memberikan landasan spiritual dan moral yang kuat untuk praktik demokrasi, tetapi juga harus diimbangi dengan penghormatan terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta hak asasi manusia. Meski prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sudah diatur dalam konstitusi, implementasinya masih sering terganggu oleh kepentingan politik, korupsi, dan pembatasan kebebasan sipil. Kebebasan berekspresi, beragama, dan hak untuk mendapatkan keadilan masih belum sepenuhnya terjamin.
D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri mencerminkan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Sikap saya adalah kritik dan penolakan terhadap perilaku semacam ini. Penting untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan meminta pertanggungjawaban mereka, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
E. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berdasarkan tradisi atau agama dan menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas berpotensi melanggar hak asasi manusia. Menggunakan emosi dan loyalitas rakyat untuk agenda pribadi atau politik bisa mengarah pada manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam era demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab, serta selalu menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Kharisma dan pengaruh harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan sempit yang merugikan masyarakat.
NAMA: DIAN PUSPITA HANDAYANI
NPM: 2315012029
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Pada tahun 2019 masi banyak kasus HAM yang terjadi dan banyak kemuduran dalam mutu HAM, serta masih adanya banyak serangan yang dilakukan terhadap para pembela HAM.
Hal positif yang terjadi pada tahun tersebut yang juga bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah kembalinya mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara yang mana tentunya para mahasiswa biasanya akan selalu mengangkat isu isu yang sedang terjadi dan memerlukan tindakan yang harus dilanjuti untuk kepentingan bersama. Dan dapat pula diambil kesimpulan bahwa mahasiswa juga memiliki peranan penting dalam kehidupan dan berjalannya peraturan pemerintah dengan melakukan pembelaan apabila ada penyelewangan penggunaan jabatan atau kekuasaan pemerintah yang sedang berlangsung.
B. Indonesia memiliki banyak budaya dan adat istiadat yang perlu dipertahankan karena hal tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia, karena banyaknya suku dan adat istiadat di Indonesia tentu penting dalam adanya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Karena dikhawatirkan jika tidak adnya demokrasi di negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat akan timbul perselisihan antar suku tanpa adanya penengah dan akan adanya suatu golongan yang merasa mereka lebih unggul.
Dan tentang demokrasi yang berketuhanan perlu adanya dan di Indonesia tidak ada paksaan untuk menganut hanya satu agama kita diberi kebebasan untuk memilih agama, karena jika seseorang menganut suatu agama dapat dipastikan mereka memiliki prinsip hidup bermasyarakat yang baik sesuai dengan ajaran tiap agama, karena pasti setiap agama yang ada di Indonesia tentunya mengajarkan kebaikan untuk setiap umatnya.
C. Di tahun ini demokrasi yang ada cukup baik karena sekarang teknologi sudah mulai berkembang dan memberikan akses setiap warga negara mengetahui isu yang sedang terjadi dan ikut andil dalam penyampaian aspirasi tersebut tidak hanya langsung namun melalui sosial media juga karena lebih mudahnya pertukaran informasi melalui sosial media. Dan bisa dilihat dari beberapa kasus akhir akhir ini yang terjadi banyak kasus atau masalah yang sebelumnya bahkan hanya berhenti di tahap penyelidikan namun karena peran teknologi dan para penggunananya yang menuntut keadilan untuk para korban melalui sosial media sehingga kasus tersebut mulai dilanjutkan Kembali.
D. Kondisi tersebut tentunya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan konflik antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak akan tercipta pemerintahan yang baik dan negara tersebut akan sulit untuk mengalami kemajuan.
E. Kegiatan tersebut tentu tidak seharusnya dilakukan karena Indonesia adalah negara demokrasi dan juga negara kesatuan yang seharusnya adanya rasa toleransi dan saling menghargai antar tiap individu. Hal tersebut termasuk dalam HAM karena setiap individu juga memiliki hak berkehidupan yang layak, dan apabila ada hal yang tidak sependapat dapat dibicarakan dan dikomunikasikan karena Indonesia adalah negara demokrasi.
NPM: 2315012029
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Pada tahun 2019 masi banyak kasus HAM yang terjadi dan banyak kemuduran dalam mutu HAM, serta masih adanya banyak serangan yang dilakukan terhadap para pembela HAM.
Hal positif yang terjadi pada tahun tersebut yang juga bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah kembalinya mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara yang mana tentunya para mahasiswa biasanya akan selalu mengangkat isu isu yang sedang terjadi dan memerlukan tindakan yang harus dilanjuti untuk kepentingan bersama. Dan dapat pula diambil kesimpulan bahwa mahasiswa juga memiliki peranan penting dalam kehidupan dan berjalannya peraturan pemerintah dengan melakukan pembelaan apabila ada penyelewangan penggunaan jabatan atau kekuasaan pemerintah yang sedang berlangsung.
B. Indonesia memiliki banyak budaya dan adat istiadat yang perlu dipertahankan karena hal tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia, karena banyaknya suku dan adat istiadat di Indonesia tentu penting dalam adanya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Karena dikhawatirkan jika tidak adnya demokrasi di negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat akan timbul perselisihan antar suku tanpa adanya penengah dan akan adanya suatu golongan yang merasa mereka lebih unggul.
Dan tentang demokrasi yang berketuhanan perlu adanya dan di Indonesia tidak ada paksaan untuk menganut hanya satu agama kita diberi kebebasan untuk memilih agama, karena jika seseorang menganut suatu agama dapat dipastikan mereka memiliki prinsip hidup bermasyarakat yang baik sesuai dengan ajaran tiap agama, karena pasti setiap agama yang ada di Indonesia tentunya mengajarkan kebaikan untuk setiap umatnya.
C. Di tahun ini demokrasi yang ada cukup baik karena sekarang teknologi sudah mulai berkembang dan memberikan akses setiap warga negara mengetahui isu yang sedang terjadi dan ikut andil dalam penyampaian aspirasi tersebut tidak hanya langsung namun melalui sosial media juga karena lebih mudahnya pertukaran informasi melalui sosial media. Dan bisa dilihat dari beberapa kasus akhir akhir ini yang terjadi banyak kasus atau masalah yang sebelumnya bahkan hanya berhenti di tahap penyelidikan namun karena peran teknologi dan para penggunananya yang menuntut keadilan untuk para korban melalui sosial media sehingga kasus tersebut mulai dilanjutkan Kembali.
D. Kondisi tersebut tentunya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan konflik antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak akan tercipta pemerintahan yang baik dan negara tersebut akan sulit untuk mengalami kemajuan.
E. Kegiatan tersebut tentu tidak seharusnya dilakukan karena Indonesia adalah negara demokrasi dan juga negara kesatuan yang seharusnya adanya rasa toleransi dan saling menghargai antar tiap individu. Hal tersebut termasuk dalam HAM karena setiap individu juga memiliki hak berkehidupan yang layak, dan apabila ada hal yang tidak sependapat dapat dibicarakan dan dikomunikasikan karena Indonesia adalah negara demokrasi.
NAMA : HOSEA HUGO PAMASE
NPM : 2315012053
KELAS : A
PRODI : S1-ARSITEKTUR
A.
Artikel ini mencatat bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, terdapat juga upaya positif dalam memperkuat perlindungan HAM dan memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah. Meskipun kriminalitas masih tinggi, terdapat dorongan untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum demi mengurangi angka kriminalitas. Pentingnya peran aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan HAM diakui, terutama dalam daerah seperti Papua. Meskipun masih ada kendala yang dihadapi, termasuk penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam, langkah-langkah reformasi terus diambil untuk memperbaiki keadaan. Dalam konteks ini, peran mahasiswa sebagai kontrol sosial atas pemerintah menjadi krusial, seperti yang disoroti dalam artikel tersebut. Meskipun demikian, ada keprihatinan akan kemungkinan penyempitan ruang kebebasan sipil dan ancaman rezim otoriter. Namun, harapan terus ada dengan adanya upaya reformasi yang terus dilakukan dan kebangkitan gerakan mahasiswa yang memperjuangkan HAM dan kontrol sosial yang lebih kuat.
B.
Demokrasi di Indonesia mengambil inspirasi dari nilai-nilai budaya dan adat istiadat Pancasila, tetapi keragaman budaya memerlukan pertimbangan agar tidak mengancam persatuan nasional. Prinsip demokrasi yang mengakui KeTuhanan Yang Maha Esa penting diselaraskan dengan kebebasan beragama, namun nilai toleransi antaragama juga diperlukan. Kontribusi langsung masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan demokrasi mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara.
C.
Praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Pancasila, UUD 1945, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun konstitusi telah ditetapkan, masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana konstitusi, termasuk pemerintah sendiri yang sering membatasi kebebasan warga. Perlu tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakkan HAM tanpa pandang bulu terhadap siapa pelakunya. Demokrasi Indonesia harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM dan memperkuat pengawasan terhadap pelanggarannya.
D.
Saya menentang tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat, tetapi sebenarnya mengejar agenda politik pribadi mereka, melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Mereka harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kebaikan bersama dalam pengambilan keputusan untuk memperkuat kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.
E.
Pihak-pihak yang memegang kekuasaan kharismatik dapat memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat, bahkan mengorbankan individu untuk tujuan yang kabur. Ancaman terhadap demokrasi muncul ketika kekuasaan kharismatik tidak terkendali, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi. Dengan mekanisme pengawasan yang diperkuat dan pendidikan demokrasi yang kuat, masyarakat dapat lebih mampu melawan upaya manipulatif dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan kharismatik.
NPM : 2315012053
KELAS : A
PRODI : S1-ARSITEKTUR
A.
Artikel ini mencatat bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, terdapat juga upaya positif dalam memperkuat perlindungan HAM dan memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah. Meskipun kriminalitas masih tinggi, terdapat dorongan untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum demi mengurangi angka kriminalitas. Pentingnya peran aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan HAM diakui, terutama dalam daerah seperti Papua. Meskipun masih ada kendala yang dihadapi, termasuk penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam, langkah-langkah reformasi terus diambil untuk memperbaiki keadaan. Dalam konteks ini, peran mahasiswa sebagai kontrol sosial atas pemerintah menjadi krusial, seperti yang disoroti dalam artikel tersebut. Meskipun demikian, ada keprihatinan akan kemungkinan penyempitan ruang kebebasan sipil dan ancaman rezim otoriter. Namun, harapan terus ada dengan adanya upaya reformasi yang terus dilakukan dan kebangkitan gerakan mahasiswa yang memperjuangkan HAM dan kontrol sosial yang lebih kuat.
B.
Demokrasi di Indonesia mengambil inspirasi dari nilai-nilai budaya dan adat istiadat Pancasila, tetapi keragaman budaya memerlukan pertimbangan agar tidak mengancam persatuan nasional. Prinsip demokrasi yang mengakui KeTuhanan Yang Maha Esa penting diselaraskan dengan kebebasan beragama, namun nilai toleransi antaragama juga diperlukan. Kontribusi langsung masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan demokrasi mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara.
C.
Praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Pancasila, UUD 1945, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun konstitusi telah ditetapkan, masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana konstitusi, termasuk pemerintah sendiri yang sering membatasi kebebasan warga. Perlu tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakkan HAM tanpa pandang bulu terhadap siapa pelakunya. Demokrasi Indonesia harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM dan memperkuat pengawasan terhadap pelanggarannya.
D.
Saya menentang tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat, tetapi sebenarnya mengejar agenda politik pribadi mereka, melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Mereka harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kebaikan bersama dalam pengambilan keputusan untuk memperkuat kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.
E.
Pihak-pihak yang memegang kekuasaan kharismatik dapat memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat, bahkan mengorbankan individu untuk tujuan yang kabur. Ancaman terhadap demokrasi muncul ketika kekuasaan kharismatik tidak terkendali, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi. Dengan mekanisme pengawasan yang diperkuat dan pendidikan demokrasi yang kuat, masyarakat dapat lebih mampu melawan upaya manipulatif dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan kharismatik.
NAMA : RAMADHAN SHIDIQ NOVRIANTO
NPM : 2315012076
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Dari artikel tersebut dapat diketahui bahwa 2019 merupakan tahun yang kelam di Indonesia. Banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap pembela HAM. Namum, kabar baiknya Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang tersaring dan diterapkan dalam demokrasi Indonesia ialah musyawarah mufakat dan gotong royong.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa bukan merupakan suatu masalah karena hal tersebut juga menjadi salah satu contoh implementasi sila ke 1 Pancasila dalam kehidupan bernegara.
C. Merujuk kembali pada artikel diatas bahwa praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, karena masih banyak kasus HAM yang terbengkalai juga mutu HAM yang mengalami kemunduran.
D. Sikap saya mengenai kondisi ini adalah prihatin juga geram, karena kondisi seperti ini bukan baru sekali terjadi namun sudah beberapa kali terjadi namun penegakan hukum di Indonesia masih saja tunduk atas perilaku manusia manusia tersebut.
E. Pendapat saya mengenai kondisi ini merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia.
NPM : 2315012076
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Dari artikel tersebut dapat diketahui bahwa 2019 merupakan tahun yang kelam di Indonesia. Banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap pembela HAM. Namum, kabar baiknya Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
B. Nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang tersaring dan diterapkan dalam demokrasi Indonesia ialah musyawarah mufakat dan gotong royong.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa bukan merupakan suatu masalah karena hal tersebut juga menjadi salah satu contoh implementasi sila ke 1 Pancasila dalam kehidupan bernegara.
C. Merujuk kembali pada artikel diatas bahwa praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, karena masih banyak kasus HAM yang terbengkalai juga mutu HAM yang mengalami kemunduran.
D. Sikap saya mengenai kondisi ini adalah prihatin juga geram, karena kondisi seperti ini bukan baru sekali terjadi namun sudah beberapa kali terjadi namun penegakan hukum di Indonesia masih saja tunduk atas perilaku manusia manusia tersebut.
E. Pendapat saya mengenai kondisi ini merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia.
Nama: Selvia Yuliaini
NPM: 2315012067
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
IDENTITAS ARTIKEL
Judul artikel: Awan gelap untuk HAM di Indonesia
Penulis: -
SOAL KASUS
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi gelap dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang saya dapatkan adalah adanya upaya reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi kekuasaan negara dan memperjuangkan HAM.
B. Demokrasi Indonesia tercermin dalam nilai-nilai adat istiadat seperti gotong royong dan musyawarah untuk mufakat, mencerminkan kebersamaan dan kerjasama dalam pengambilan keputusan.
Menurut pendapat saya, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dalam budaya Indonesia, namun dalam prakteknya tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial dan kebebasan beragama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum optimal dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Masih ada ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki.
D. Sikap seperti itu menunjukkan ketidak pedulian terhadap kepentingan rakyat dan melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat. Parlemen seharusnya menjadi wadah untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat, bukan agenda politik individu atau kelompok.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkannya untuk tujuan politik pribadi atau kelompok dapat mengancam HAM. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan kekuasaan dan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
NPM: 2315012067
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
IDENTITAS ARTIKEL
Judul artikel: Awan gelap untuk HAM di Indonesia
Penulis: -
SOAL KASUS
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi gelap dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyaknya pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan.
Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang saya dapatkan adalah adanya upaya reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi kekuasaan negara dan memperjuangkan HAM.
B. Demokrasi Indonesia tercermin dalam nilai-nilai adat istiadat seperti gotong royong dan musyawarah untuk mufakat, mencerminkan kebersamaan dan kerjasama dalam pengambilan keputusan.
Menurut pendapat saya, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dalam budaya Indonesia, namun dalam prakteknya tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial dan kebebasan beragama.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum optimal dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Masih ada ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki.
D. Sikap seperti itu menunjukkan ketidak pedulian terhadap kepentingan rakyat dan melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat. Parlemen seharusnya menjadi wadah untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat, bukan agenda politik individu atau kelompok.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanfaatkannya untuk tujuan politik pribadi atau kelompok dapat mengancam HAM. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan kekuasaan dan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
NAMA: CAHYO TUBAGUS INTA
NPM: 2315012025
KELAS: A
PRODI: ARSITEKTUR
A. Menurut saya artikel ini membahas tentang kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong tahun buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Namun hal positif yang dapat kita ambil adalah beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Menurut nilai-nilai adat/budaya asli yang ada di masyarakat Indonesia, menurut pandangan saya terhadap demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang dijamin oleh Pancasila. Demokrasi Indonesia itu sendiri harus menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kebaikan bersama, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Meskipun di Indonesia ini beragam pemeluk agamanya, namun setiap agama mengajarkan kebaikan. maka dari itu menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah hal yang baik tapi tetap saja ada sisi buruk dari demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa ini yang dapat menimbulkan bentrokan kepercayaan yang diyakini oleh individu masing-masing.
C. Praktik demokrasi saat ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian hak asasi manusia internasional, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasinya contohnya seperti, seksisme, rasisme, dan hukuman kejam yang melanggar prinsip keadilan yang masih kerap terjadi. Terlebih lagi, masih ada kebijakan yang hanya didasarkan pada asumsi moral dan kerakyatan, tanpa data dan ilmu pengetahuan. Untuk itu perlu mengatasi masalah-masalah tersebut, menegakkan keadilan, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus aktif berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Anggota parlemen harusnya lebih mementingkan atau mengutamkan hak masyarakat dan kebaikan bersama agar tidak timbulnya perpecahan, serta lebih transparan lagi dan akuntabel terhadap pengambilan keputusan. Dengan adanya Situasi situasi ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat dan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.
E. Hal tersebut termasuk kedalam pelanggaran HAM. Dalam kasus tersebut Masyarakat tidak mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan atau mengutarakan pendapat yang semestinya. Negara seharusnya dapat melindungi hak warga negaranya serta bersifat adil terhadap suara suara yang rakyat yang ingin menegakkan keadilan yang dimna hak tersebut di indonesia belum dapat dilakukan secara maksimal karena hak hak masyarakan untuk berpendapat tidak terlalu digubris oleh parlemen parlemen oemerintahan
NPM: 2315012025
KELAS: A
PRODI: ARSITEKTUR
A. Menurut saya artikel ini membahas tentang kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong tahun buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Namun hal positif yang dapat kita ambil adalah beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Menurut nilai-nilai adat/budaya asli yang ada di masyarakat Indonesia, menurut pandangan saya terhadap demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang dijamin oleh Pancasila. Demokrasi Indonesia itu sendiri harus menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kebaikan bersama, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Meskipun di Indonesia ini beragam pemeluk agamanya, namun setiap agama mengajarkan kebaikan. maka dari itu menurut saya demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah hal yang baik tapi tetap saja ada sisi buruk dari demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa ini yang dapat menimbulkan bentrokan kepercayaan yang diyakini oleh individu masing-masing.
C. Praktik demokrasi saat ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian hak asasi manusia internasional, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasinya contohnya seperti, seksisme, rasisme, dan hukuman kejam yang melanggar prinsip keadilan yang masih kerap terjadi. Terlebih lagi, masih ada kebijakan yang hanya didasarkan pada asumsi moral dan kerakyatan, tanpa data dan ilmu pengetahuan. Untuk itu perlu mengatasi masalah-masalah tersebut, menegakkan keadilan, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus aktif berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
D. Sikap saya terhadap anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Anggota parlemen harusnya lebih mementingkan atau mengutamkan hak masyarakat dan kebaikan bersama agar tidak timbulnya perpecahan, serta lebih transparan lagi dan akuntabel terhadap pengambilan keputusan. Dengan adanya Situasi situasi ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat dan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.
E. Hal tersebut termasuk kedalam pelanggaran HAM. Dalam kasus tersebut Masyarakat tidak mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan atau mengutarakan pendapat yang semestinya. Negara seharusnya dapat melindungi hak warga negaranya serta bersifat adil terhadap suara suara yang rakyat yang ingin menegakkan keadilan yang dimna hak tersebut di indonesia belum dapat dilakukan secara maksimal karena hak hak masyarakan untuk berpendapat tidak terlalu digubris oleh parlemen parlemen oemerintahan
NAMA: ZAHRA ADELIA PUTRI
NPM: 2315012009
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini menyoroti berbagai tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2019. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi termasuk kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, serta peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan masih sering terjadi. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi hukum yang dilakukan pemerintah, ratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, serta aktifnya gerakan mahasiswa dan komunitas lokal dalam mengontrol kekuasaan negara dan menentang kebijakan yang merugikan. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, upaya reformasi dan peran aktif masyarakat sipil memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
B. Analisis hubungan antara nilai-nilai budaya dan prinsip demokrasi di Indonesia. Meskipun nilai-nilai adat istiadat seperti musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan telah menjadi pondasi kuat dalam pembentukan keputusan komunitas, tantangan terus muncul dalam menjaga keseimbangan antara keberagaman agama dan keyakinan dengan prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa". Meskipun demikian, upaya seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara menunjukkan langkah-langkah menuju demokrasi yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan demikian, artikel tersebut menggambarkan pentingnya memahami peran budaya dan nilai-nilai lokal dalam membangun sistem demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini berusaha sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun ada tantangan seperti korupsi dan pembatasan kebebasan sipil, upaya terus dilakukan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, penting untuk terus memperjuangkan akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar praktik demokrasi semakin memenuhi standar yang diharapkan.
D. Saya menganggap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi mereka yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tidak diinginkan dan merugikan bagi demokrasi. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka adalah mewakili suara dan kepentingan masyarakat yang mereka layani, bukan kepentingan pribadi atau politik partai semata. Sikap seperti itu menghambat proses demokrasi yang seharusnya inklusif dan mewakili keberagaman pandangan di masyarakat. Penting bagi anggota parlemen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkomitmen pada prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang didasarkan pada tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan tertentu sering kali merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Praktik semacam itu sering kali mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Ketika kekuasaan kharismatik dimanfaatkan untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat, seringkali masyarakat menjadi tumbal untuk kepentingan politik sempit atau agenda tertentu yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang sadar dan berpendidikan dalam proses pengambilan keputusan politik.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana hak asasi manusia dipandang sebagai nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi, praktik semacam itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, adil, dan menghormati hak-hak individu. Penting bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran politik dan kritis terhadap manipulasi semacam itu, serta memperjuangkan sistem politik yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi rakyat secara keseluruhan.
NPM: 2315012009
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini menyoroti berbagai tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2019. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi termasuk kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, serta peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan masih sering terjadi. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi hukum yang dilakukan pemerintah, ratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, serta aktifnya gerakan mahasiswa dan komunitas lokal dalam mengontrol kekuasaan negara dan menentang kebijakan yang merugikan. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, upaya reformasi dan peran aktif masyarakat sipil memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
B. Analisis hubungan antara nilai-nilai budaya dan prinsip demokrasi di Indonesia. Meskipun nilai-nilai adat istiadat seperti musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan telah menjadi pondasi kuat dalam pembentukan keputusan komunitas, tantangan terus muncul dalam menjaga keseimbangan antara keberagaman agama dan keyakinan dengan prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa". Meskipun demikian, upaya seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara menunjukkan langkah-langkah menuju demokrasi yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan demikian, artikel tersebut menggambarkan pentingnya memahami peran budaya dan nilai-nilai lokal dalam membangun sistem demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini berusaha sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun ada tantangan seperti korupsi dan pembatasan kebebasan sipil, upaya terus dilakukan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, penting untuk terus memperjuangkan akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar praktik demokrasi semakin memenuhi standar yang diharapkan.
D. Saya menganggap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi mereka yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tidak diinginkan dan merugikan bagi demokrasi. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka adalah mewakili suara dan kepentingan masyarakat yang mereka layani, bukan kepentingan pribadi atau politik partai semata. Sikap seperti itu menghambat proses demokrasi yang seharusnya inklusif dan mewakili keberagaman pandangan di masyarakat. Penting bagi anggota parlemen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkomitmen pada prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang didasarkan pada tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan tertentu sering kali merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Praktik semacam itu sering kali mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Ketika kekuasaan kharismatik dimanfaatkan untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat, seringkali masyarakat menjadi tumbal untuk kepentingan politik sempit atau agenda tertentu yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang sadar dan berpendidikan dalam proses pengambilan keputusan politik.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana hak asasi manusia dipandang sebagai nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi, praktik semacam itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, adil, dan menghormati hak-hak individu. Penting bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran politik dan kritis terhadap manipulasi semacam itu, serta memperjuangkan sistem politik yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi rakyat secara keseluruhan.
NAMA : ELKANA SAM GEMILANG SIREGAR
NPM:2315012031
KELAS:A
PRODI:S1 ARSITEKTUR
A.Artikel tersebut menyatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih sangat buruk.Hal tersebut di tandai dengan Komnas HAM mencatat bahwa masih banyak kasus kasus pelanggaran ham yang terjadi di Indonesia, hal tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah agar dapat mengambil langkah dan keputusan agar kejadian kejadian atau situasi pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di Indonesia.
Namun,pada beberapa tahun terakhir , Indonesia telah mengalami peningkatan atau perkembangan positif dalam langkah penanggulangan pelanggaran HAM seperti langkah-langkah reformasi penting yang dilakukan Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM).
B. Berdasarkan nilai-nilai adat/budaya asli masyarakat Indonesia, menurut saya itu sangat baik,karena budaya dan adat istiadat di Indonesia sangat beragam,hal tersebut lah yang menjadi pemersatu bagi rakyat Indonesia, dimana adat istiadat di Indonesia mengajar sikap peduli,tolong menolong dan gotong royong,hal tersebut sangat pantas di terapkan dalam berdemokrasi.Prinsip ketuhan juga harus di terapkan di dalam berdemokrasi,agar dalam kegiatan tersebut tidak menyimpang dari ajaran ajaran Tuhan, dan tetap berjalan sesuai ajaranNya dan UUD.
C Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Meskipun Indonesia telah memiliki aturan aturan dan UUD yang menjadi acuan dalam berjalan nya demokrasi,namun tetap saja masih banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi, termasuk pelanggaran HAM dimana masih banyak yang melakukan kegiatan rasisme,dan intoleransi.
D. Sikap saya terhadap situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Anggota parlemen harus lebih menekankan kepentingan masyarakat karena mereka merupakan wakil rakyat yang berperan sebagai pihak yang melindungi rakyat nya, jika itu tidak dilaksanakan,makan mereka tidak menjalan kan tugas nya sesuai aturan yang berlaku.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa mereka yang harus nya menjadi oknum yang mempersatukan rakyat nya dalam bentuk agama ,adat maupun tradisi,dimana mereka harus bersikap netral atau tidak memihak ke pihak mana pun,tetapi apalabila mereka melanggar hal tersebut mereka tidak pantas memiliki kekuasaan,karena mereka tidak menjalan kan tugas atau peran nya sebagai orang yang memiliki kekuasaan
Nama Timoti Fileonero Kevinias Hendra
NPM 2355012002
KELAS B
Prodi S1 ARSITEKTUR
**A. Pelanggaran HAM di Indonesia:**
* Masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
* Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mencegah pelanggaran HAM.
* Ada kemajuan dalam penanggulangan pelanggaran HAM dalam beberapa tahun terakhir.
**B. Demokrasi Pancasila:**
* Sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya Indonesia.
* Menekankan sikap saling peduli, tolong menolong, dan gotong royong.
* Mempertimbangkan prinsip ketuhanan.
**C. Kelemahan Demokrasi di Indonesia:**
* Masih banyak pelanggaran aturan dan UUD.
* Pelanggaran HAM, rasisme, dan intoleransi masih terjadi.
**D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Menyimpang:**
* Perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
* Anggota parlemen harus lebih menekankan kepentingan masyarakat.
* Mereka harus melindungi rakyat dan menjalankan tugasnya sesuai aturan.
**E. Pendapat Mengenai Pemimpin Kharismatik:**
* Seharusnya mempersatukan rakyat.
* Harus bersikap netral dan tidak memihak.
* Kehilangan hak kepemimpinan jika melanggar prinsip tersebut.
* Masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
* Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mencegah pelanggaran HAM.
* Ada kemajuan dalam penanggulangan pelanggaran HAM dalam beberapa tahun terakhir.
**B. Demokrasi Pancasila:**
* Sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya Indonesia.
* Menekankan sikap saling peduli, tolong menolong, dan gotong royong.
* Mempertimbangkan prinsip ketuhanan.
**C. Kelemahan Demokrasi di Indonesia:**
* Masih banyak pelanggaran aturan dan UUD.
* Pelanggaran HAM, rasisme, dan intoleransi masih terjadi.
**D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Menyimpang:**
* Perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
* Anggota parlemen harus lebih menekankan kepentingan masyarakat.
* Mereka harus melindungi rakyat dan menjalankan tugasnya sesuai aturan.
**E. Pendapat Mengenai Pemimpin Kharismatik:**
* Seharusnya mempersatukan rakyat.
* Harus bersikap netral dan tidak memihak.
* Kehilangan hak kepemimpinan jika melanggar prinsip tersebut.
NAMA: NOVILIA SILADY SYAWALETA
NPM: 2315012023
KELAS: A
PRODI: S1-ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
--> Berdasarkan artikel, yang dapat saya analisis adalah penegakan HAM yang ada di Indonesia masih sangat buruk. Saya setuju dengan pendapat-pendapat mengenai buruknya penegakan HAM di Indonesia. Dijelaskan juga kasus-kasus yang berdampak buruk dan tidak sejalan dengan peraturan yang telah berlaku. Sebagai mahasiswa saya merasa bahwa penegakan HAM di Indonesia haruslah lebih diperhatikan karena akan memicu banyak konflik dan mengancam keselamatan individu maupun kelompok. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel yaitu setiap sejarah kelam yang terjadi jangan pernah dilupakan dan harus dijadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama. Dengan begitu, tidak akan terulang kembali dan melanggar karena mengetahui betapa besarnya dampak yang akan terjadi.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
--> Demokrasi yang diambil berdasarkan nilai-nilai adat istiadat Indonesia dimana sangat menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong . Nilai Pancasila sendiri diambil dari nilai-nilai luhur Indonesia sehingga dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia yang merupakan jati diri bangsa. Disisi lain, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang dapat dijadikan sebagai pegangan agar para pemegang kekuasaan tidak semena-mena melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan karena selain mereka mendapatkan hukum yang dibuat manusia mereka juga akan mendapatkan hukum dari Tuhan diakhirat kelak yang mana sangat melarang tindakan buruk yang merugikan orang lain.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
--> Dari analisis artikel dan dilihat dari praktik nyatanya, demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang mana juga menjunjung nilai hak asasi manusia. Namun, luasnya daerah di Indonesia membuat tidak sempurnanya praktik demokrasi di Indonesia yang mana masih banyak diskriminasi diberbagai wilayah terutama wilayah pelosok.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
--> Menurut saya sikap anggota parlemen tersebut sangatlah egois dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dijanjikan. Seharusnya, para anggota parlemen tersebut tidak mengatasnamakan nama rakyat disaat melakukan agenda politik yang tidak dapat menyejahterakan rakyat. Selain itu, rakyat dan pemerintah harus lebih tegas dalam menerima visi dan misi anggota parlemen sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
--> Menurut saya pihak-pihak tersebut telah melenceng dari demokrasi yang berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat yang mana telah muncul penguasa didalam demokrasi atau dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat. Hal tersebut berdampak bagi HAM di Indonesia karena jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia begitupun sebaliknya.
NPM: 2315012023
KELAS: A
PRODI: S1-ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
--> Berdasarkan artikel, yang dapat saya analisis adalah penegakan HAM yang ada di Indonesia masih sangat buruk. Saya setuju dengan pendapat-pendapat mengenai buruknya penegakan HAM di Indonesia. Dijelaskan juga kasus-kasus yang berdampak buruk dan tidak sejalan dengan peraturan yang telah berlaku. Sebagai mahasiswa saya merasa bahwa penegakan HAM di Indonesia haruslah lebih diperhatikan karena akan memicu banyak konflik dan mengancam keselamatan individu maupun kelompok. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel yaitu setiap sejarah kelam yang terjadi jangan pernah dilupakan dan harus dijadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama. Dengan begitu, tidak akan terulang kembali dan melanggar karena mengetahui betapa besarnya dampak yang akan terjadi.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
--> Demokrasi yang diambil berdasarkan nilai-nilai adat istiadat Indonesia dimana sangat menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong . Nilai Pancasila sendiri diambil dari nilai-nilai luhur Indonesia sehingga dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia yang merupakan jati diri bangsa. Disisi lain, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang dapat dijadikan sebagai pegangan agar para pemegang kekuasaan tidak semena-mena melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan karena selain mereka mendapatkan hukum yang dibuat manusia mereka juga akan mendapatkan hukum dari Tuhan diakhirat kelak yang mana sangat melarang tindakan buruk yang merugikan orang lain.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
--> Dari analisis artikel dan dilihat dari praktik nyatanya, demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang mana juga menjunjung nilai hak asasi manusia. Namun, luasnya daerah di Indonesia membuat tidak sempurnanya praktik demokrasi di Indonesia yang mana masih banyak diskriminasi diberbagai wilayah terutama wilayah pelosok.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
--> Menurut saya sikap anggota parlemen tersebut sangatlah egois dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dijanjikan. Seharusnya, para anggota parlemen tersebut tidak mengatasnamakan nama rakyat disaat melakukan agenda politik yang tidak dapat menyejahterakan rakyat. Selain itu, rakyat dan pemerintah harus lebih tegas dalam menerima visi dan misi anggota parlemen sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
--> Menurut saya pihak-pihak tersebut telah melenceng dari demokrasi yang berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat yang mana telah muncul penguasa didalam demokrasi atau dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat. Hal tersebut berdampak bagi HAM di Indonesia karena jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia begitupun sebaliknya.
Nama : Fahri Ramadhan
Npm : 2315012019
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur
A.
Isi artikel dalam konteks advokasi hak asasi manusia (HAM) menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama dalam mengatasi pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan kembalinya kediktatoran merupakan ancaman nyata, seperti yang terlihat dari tergulingnya demokrasi secara signifikan dan tertutupnya kebebasan sipil pada tahun ini.
Namun, ada juga beberapa perkembangan positif, termasuk reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat.
Sisi positifnya, masih ada harapan terhadap langkah reformasi pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B.
Demokrasi Indonesia didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya setempat dan mempunyai ciri yang berbeda dengan demokrasi liberal.
Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Namun prinsip ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dilindungi dari penyalahgunaan dengan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi individu.
Tantangan yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
C.
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini mencakup berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.
Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan.
D.
Pandangan saya terhadap keadaan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya adalah sangat tidak etis nilai-nilai solidaritas.
Dan keadilan.
Anggota Kongres harus mendahulukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politiknya sendiri.
Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
E Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan tradisi dan agama untuk menggalang loyalitas dan emosi masyarakat seringkali memanipulasinya demi keuntungan pribadi atau kolektif.
Hal ini dapat melemahkan hak asasi manusia di era demokrasi yang menekankan kebebasan individu dan kesetaraan.
Tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Npm : 2315012019
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur
A.
Isi artikel dalam konteks advokasi hak asasi manusia (HAM) menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama dalam mengatasi pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan kembalinya kediktatoran merupakan ancaman nyata, seperti yang terlihat dari tergulingnya demokrasi secara signifikan dan tertutupnya kebebasan sipil pada tahun ini.
Namun, ada juga beberapa perkembangan positif, termasuk reformasi hukum dan gerakan masyarakat yang kuat.
Sisi positifnya, masih ada harapan terhadap langkah reformasi pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menuntut keadilan.
B.
Demokrasi Indonesia didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya setempat dan mempunyai ciri yang berbeda dengan demokrasi liberal.
Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Namun prinsip ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia harus dilindungi dari penyalahgunaan dengan tetap menghormati pluralisme dan hak asasi individu.
Tantangan yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai demokrasi yang benar-benar adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
C.
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini mencakup berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.
Namun penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten mungkin masih menghadapi tantangan.
Namun upaya untuk memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia masih terus dilakukan.
D.
Pandangan saya terhadap keadaan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya adalah sangat tidak etis nilai-nilai solidaritas.
Dan keadilan.
Anggota Kongres harus mendahulukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politiknya sendiri.
Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
E Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuasaan tradisi dan agama untuk menggalang loyalitas dan emosi masyarakat seringkali memanipulasinya demi keuntungan pribadi atau kolektif.
Hal ini dapat melemahkan hak asasi manusia di era demokrasi yang menekankan kebebasan individu dan kesetaraan.
Tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
NAMA: AL HABIB AHMAD FAJRANSYAH
NPM: 2315012062
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menyoroti bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 belum memuaskan. Masih terdapat pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan perlu adanya penanganan konflik SDA. Hal positif adalah kesadaran dan upaya masyarakat dan mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan melawan pelanggaran HAM. Meskipun masih banyak masalah yang harus diselesaikan, keberanian dan semangat perlawanan dari berbagai pihak menunjukkan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal lainnya. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat tradisional Indonesia, yang menekankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, adalah dasar demokrasi Indonesia. Selain itu, prinsip gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial menjadi landasan praktik demokrasi Indonesia. Semangat kebersamaan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh masyarakat tercermin dalam hal ini.
membuat lembaga demokrasi yang inklusif dan kuat, mendekatkan demokrasi Indonesia pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menunjukkan rasa menghargai dan mendukung berbagai agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Hal ini adalah landasan yang kuat untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Di Indonesia saat ini, demokrasi yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan masih belum mencapai tingkat penghormatan hak asasi manusia yang ideal. Banyak bidang kebijakan memiliki kecenderungan pemerintah untuk berkonsentrasi pada agenda politik dan kontrol kekuasaan, mengabaikan prinsip keadilan dan persatuan. Misalnya, hak-hak perempuan dan kelompok minoritas sering diabaikan, dan korban pelanggaran hak asasi manusia tidak menerima perlindungan yang memadai.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Parlemen harus mewakili suara rakyat dan tidak menyimpang dari kepentingan umum, menurut pendapat saya. Kepentingan rakyat dan nilai-nilai HAM harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan politik. Parlemen yang mengabaikan kepentingan rakyat akan merusak integritas sistem demokrasi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya partai politik yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat demi tujuan yang tidak jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip demokrasi matang dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi yang matang, penting menjaga prinsip-prinsip demokrasi sehat untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh merugikan.
NPM: 2315012062
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menyoroti bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 belum memuaskan. Masih terdapat pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan perlu adanya penanganan konflik SDA. Hal positif adalah kesadaran dan upaya masyarakat dan mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan melawan pelanggaran HAM. Meskipun masih banyak masalah yang harus diselesaikan, keberanian dan semangat perlawanan dari berbagai pihak menunjukkan harapan untuk perbaikan di masa depan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal lainnya. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat tradisional Indonesia, yang menekankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, adalah dasar demokrasi Indonesia. Selain itu, prinsip gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial menjadi landasan praktik demokrasi Indonesia. Semangat kebersamaan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh masyarakat tercermin dalam hal ini.
membuat lembaga demokrasi yang inklusif dan kuat, mendekatkan demokrasi Indonesia pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menunjukkan rasa menghargai dan mendukung berbagai agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Hal ini adalah landasan yang kuat untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi negara.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Di Indonesia saat ini, demokrasi yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan masih belum mencapai tingkat penghormatan hak asasi manusia yang ideal. Banyak bidang kebijakan memiliki kecenderungan pemerintah untuk berkonsentrasi pada agenda politik dan kontrol kekuasaan, mengabaikan prinsip keadilan dan persatuan. Misalnya, hak-hak perempuan dan kelompok minoritas sering diabaikan, dan korban pelanggaran hak asasi manusia tidak menerima perlindungan yang memadai.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Parlemen harus mewakili suara rakyat dan tidak menyimpang dari kepentingan umum, menurut pendapat saya. Kepentingan rakyat dan nilai-nilai HAM harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan politik. Parlemen yang mengabaikan kepentingan rakyat akan merusak integritas sistem demokrasi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya partai politik yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat demi tujuan yang tidak jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip demokrasi matang dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi yang matang, penting menjaga prinsip-prinsip demokrasi sehat untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh merugikan.
Nama: farah syakila putri
Npm: 2315012040
Kelas: B
Prodi: Arsitektur
A. Artikel tersebut mengungkapkan tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia, termasuk ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak dengan kharisma tradisional atau agama. Hal-hal penting yang disoroti meliputi kurangnya pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap minoritas, dan kesenjangan antara retorika politik dan tindakan nyata dalam mendukung HAM. Namun, artikel juga mengakui langkah-langkah positif yang telah diambil, seperti pembentukan lembaga-lembaga untuk mendukung HAM. Meski demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif dan inklusif bagi semua individu di Indonesia.
B. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam perlindungan HAM dan kebebasan sipil. Nilai-nilai budaya seperti kebersamaan dan toleransi penting diintegrasikan dalam proses demokrasi. Prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan, tetapi implementasinya memerlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan perlindungan hak-hak semua individu.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencoba sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih menghadapi tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Meskipun terdapat kemajuan, seperti lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mendukung HAM, seperti Komnas HAM, masih ada isu yang perlu diperhatikan. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kebebasan beragama, keadilan dalam sistem hukum, dan penegakan hak-hak pekerja menjadi fokus utama. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu juga menjadi aspek yang penting. Meskipun demikian, ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pemenuhan nilai-nilai demokrasi dan HAM, menunjukkan kemauan dan keseriusan untuk memperbaiki sistem.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang menjalankan agenda politik pribadi berbeda dengan kepentingan rakyat bisa bervariasi. Beberapa merasa kecewa dan tidak percaya terhadap sistem politik, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari dinamika politik yang kompleks. Yang penting adalah mendukung transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang kuat dari kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Pemilih yang sadar akan hak pilih mereka dan mendukung pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat merupakan langkah penting untuk memperbaiki dinamika politik.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang mengorbankan hak asasi manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dewasa saat ini. Memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas mengancam fondasi demokrasi yang inklusif dan adil. Pentingnya memastikan bahwa kekuasaan dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok, serta memperjuangkan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
Npm: 2315012040
Kelas: B
Prodi: Arsitektur
A. Artikel tersebut mengungkapkan tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia, termasuk ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak dengan kharisma tradisional atau agama. Hal-hal penting yang disoroti meliputi kurangnya pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap minoritas, dan kesenjangan antara retorika politik dan tindakan nyata dalam mendukung HAM. Namun, artikel juga mengakui langkah-langkah positif yang telah diambil, seperti pembentukan lembaga-lembaga untuk mendukung HAM. Meski demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif dan inklusif bagi semua individu di Indonesia.
B. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam perlindungan HAM dan kebebasan sipil. Nilai-nilai budaya seperti kebersamaan dan toleransi penting diintegrasikan dalam proses demokrasi. Prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan, tetapi implementasinya memerlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan perlindungan hak-hak semua individu.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencoba sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih menghadapi tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Meskipun terdapat kemajuan, seperti lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mendukung HAM, seperti Komnas HAM, masih ada isu yang perlu diperhatikan. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kebebasan beragama, keadilan dalam sistem hukum, dan penegakan hak-hak pekerja menjadi fokus utama. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu juga menjadi aspek yang penting. Meskipun demikian, ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pemenuhan nilai-nilai demokrasi dan HAM, menunjukkan kemauan dan keseriusan untuk memperbaiki sistem.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang menjalankan agenda politik pribadi berbeda dengan kepentingan rakyat bisa bervariasi. Beberapa merasa kecewa dan tidak percaya terhadap sistem politik, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari dinamika politik yang kompleks. Yang penting adalah mendukung transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang kuat dari kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Pemilih yang sadar akan hak pilih mereka dan mendukung pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat merupakan langkah penting untuk memperbaiki dinamika politik.
E. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang mengorbankan hak asasi manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dewasa saat ini. Memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas mengancam fondasi demokrasi yang inklusif dan adil. Pentingnya memastikan bahwa kekuasaan dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok, serta memperjuangkan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
Nama: Nikytha Anakampun
NPM: 2315012043
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Meskipun tahun 2019 dianggap sebagai tahun kelam bagi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, terdapat beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan ke depannya.
Hal positif yang terjadi pada tahun tersebut yang juga bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah kembalinya mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara yang mana tentunya para mahasiswa biasanya akan selalu mengangkat isu isu yang sedang terjadi dan memerlukan tindakan yang harus dilanjuti untuk kepentingan bersama.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Namun, nilai-nilai adat istiadat dan budaya dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa membawa demokrasi Indonesia ke tingkat yang sangat khas. Nilai-nilai tersebut adalah musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap keragaman, dan lain-lain; dapat membuat demokrasi di Indonesia lebih partisipatif dari sebagian negara demokrasi lain. Sebagai kesimpulan, prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan ke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan sifat yang berupaya untuk membangun pemerintah yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bermoral dan beretika. Tantangan tertentu yang akan dihadapi adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan keseimbangan antara nilai agam dan adat serta nilai-nilai demokrasi modern serta hak asasi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia memiliki beberapa aspek yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan memberikannya tempat hak asasi manusia yang penting. Namun, banyak masalah tetap ada, dan kehilangan demokrasi Indonesia terus berlanjut. Ketiganya dianalisis dari sudut pandang tiga aspek utama: apakah itu selaras dengan nilai-nilai Pancasila, apakah ini patuh pada UUD NRI 1945, dan apakah ini menghormati hak asasi manusia. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia berusahaa sesuai dengan kriteria-kriteria ini namun masih memiliki banyak tantangandengannya. Dibutuhkan penegakan hukum yang lebih adil, peningkatan toleransi dan pengampunan terhadap perbedaan, dan langkah-langkah lain untuk memerangi korupsi dan kemiskinan. Pendidikan politik juga terdengar penting agar masyarakat lebih terlatih pada demokrasi dan hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini mencerminkan masalah serius dalam demokrasi perwakilan. Beberapa implikasi dan sikap yang dapat diambil terhadap kondisi ini adalah
-Kehilangan Kepercayaan Publik
-Kebijakan yang Tidak Responsif
-Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Adanya anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat adalah tantangan yang perlu ditangani secara serius. Dengan meningkatkan akuntabilitas, partisipasi publik, pendidikan politik, penegakan hukum, dan sistem checks and balances, kita dapat memperbaiki kualitas perwakilan politik dan memastikan bahwa demokrasi berfungsi sesuai dengan kepentingan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pemanfaatan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan rakyat adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Ini tidak hanya mengancam stabilitas demokrasi tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Penting untuk meningkatkan pendidikan kritis, memperkuat hukum dan institusi demokrasi, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia untuk melawan fenomena ini. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terlindungi dari manipulasi dan dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi.
NPM: 2315012043
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Meskipun tahun 2019 dianggap sebagai tahun kelam bagi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, terdapat beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan ke depannya.
Hal positif yang terjadi pada tahun tersebut yang juga bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah kembalinya mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara yang mana tentunya para mahasiswa biasanya akan selalu mengangkat isu isu yang sedang terjadi dan memerlukan tindakan yang harus dilanjuti untuk kepentingan bersama.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Namun, nilai-nilai adat istiadat dan budaya dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa membawa demokrasi Indonesia ke tingkat yang sangat khas. Nilai-nilai tersebut adalah musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap keragaman, dan lain-lain; dapat membuat demokrasi di Indonesia lebih partisipatif dari sebagian negara demokrasi lain. Sebagai kesimpulan, prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan ke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan sifat yang berupaya untuk membangun pemerintah yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bermoral dan beretika. Tantangan tertentu yang akan dihadapi adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan keseimbangan antara nilai agam dan adat serta nilai-nilai demokrasi modern serta hak asasi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia memiliki beberapa aspek yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan memberikannya tempat hak asasi manusia yang penting. Namun, banyak masalah tetap ada, dan kehilangan demokrasi Indonesia terus berlanjut. Ketiganya dianalisis dari sudut pandang tiga aspek utama: apakah itu selaras dengan nilai-nilai Pancasila, apakah ini patuh pada UUD NRI 1945, dan apakah ini menghormati hak asasi manusia. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia berusahaa sesuai dengan kriteria-kriteria ini namun masih memiliki banyak tantangandengannya. Dibutuhkan penegakan hukum yang lebih adil, peningkatan toleransi dan pengampunan terhadap perbedaan, dan langkah-langkah lain untuk memerangi korupsi dan kemiskinan. Pendidikan politik juga terdengar penting agar masyarakat lebih terlatih pada demokrasi dan hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini mencerminkan masalah serius dalam demokrasi perwakilan. Beberapa implikasi dan sikap yang dapat diambil terhadap kondisi ini adalah
-Kehilangan Kepercayaan Publik
-Kebijakan yang Tidak Responsif
-Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Adanya anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat adalah tantangan yang perlu ditangani secara serius. Dengan meningkatkan akuntabilitas, partisipasi publik, pendidikan politik, penegakan hukum, dan sistem checks and balances, kita dapat memperbaiki kualitas perwakilan politik dan memastikan bahwa demokrasi berfungsi sesuai dengan kepentingan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pemanfaatan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk tujuan yang tidak jelas dan merugikan rakyat adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Ini tidak hanya mengancam stabilitas demokrasi tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Penting untuk meningkatkan pendidikan kritis, memperkuat hukum dan institusi demokrasi, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia untuk melawan fenomena ini. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terlindungi dari manipulasi dan dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi.
NAMA: RISTA MEDINA
NPM: 2315012077
KELAS: A
PRODI: ARSITEKTUR
Jawaban:
1. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang lebih tegas, dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia setiap individu. Dari kasus-kasus tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya HAM, mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih progresif, serta memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia.
2. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demi membangun sistem demokrasi yang inklusif dan berdaya guna. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan beragam mekanisme, seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Namun, terkadang masih ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten. Walaupun begitu, upaya masih terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.
4. Ketika anggota parlemen menggunakan klaim untuk mewakili suara rakyat tetapi bertindak sesuai dengan agenda politik pribadi atau partai, itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam pembuatan keputusan politik. Sikap yang saya ambil adalah mengamati lalu akan mengambil keputusan apa yang tepat dalam menghadapi anggota parlemen tersebut
5. Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat sering kali memanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Ini dapat merusak hak asasi manusia dalam era demokrasi, di mana kebebasan individu dan kesetaraan dihormati. Praktik semacam itu bisa menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
NPM: 2315012077
KELAS: A
PRODI: ARSITEKTUR
Jawaban:
1. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penegakan hukum yang lebih tegas, dan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia setiap individu. Dari kasus-kasus tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya HAM, mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih progresif, serta memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia.
2. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demi membangun sistem demokrasi yang inklusif dan berdaya guna. Pendekatan demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan memperjuangkan keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan demokratis negara.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan beragam mekanisme, seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Namun, terkadang masih ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten. Walaupun begitu, upaya masih terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.
4. Ketika anggota parlemen menggunakan klaim untuk mewakili suara rakyat tetapi bertindak sesuai dengan agenda politik pribadi atau partai, itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam pembuatan keputusan politik. Sikap yang saya ambil adalah mengamati lalu akan mengambil keputusan apa yang tepat dalam menghadapi anggota parlemen tersebut
5. Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat sering kali memanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Ini dapat merusak hak asasi manusia dalam era demokrasi, di mana kebebasan individu dan kesetaraan dihormati. Praktik semacam itu bisa menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
NAMA : Adnan Ahmad Fahrezi
NPM : 2315012074
KELAS : B
PRODI : S-1 Arsitektur
A. Artikel ini membahas pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana beberapa aktivis dan jurnalis ditahan karena mengkritik pemerintah. Salah satu hambatan utamanya adalah sistem peradilan yang tidak independen dan adanya undang-undang yang represif. Selain itu, ada ketakutan masyarakat untuk berpartisipasi karena intimidasi dari pihak berwenang.
Sisi positif yang saya dapat setelah membaca artikel ini, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya hak atas kebebasan berpendapat dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hak ini di beberapa negara.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas yang unik karena mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Beberapa analisis mengenai demokrasi Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut yaitu:
Musyawarah dan mufakat
Gorong royong
Adat dan hukum adat
Prinsip demokrasi Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu sila dari Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia yang berisi poin poin seperti, landasan moral, pluralisme religius, keseimbangan antara sekuler dan religius.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki banyak kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Namun, ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sempurna yaitu seperti, memperkuat kebebasan berpendapat, mengatasi ketidakadilan ekonomi, menangani diskriminasi, dan meningkatkan penegakkan hukum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, demokrasi Indonesia dapat semakin kuat dan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, serta semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Saya mendukung segala upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam sistem politik. Reformasi yang dirancang untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam parlemen sangat diperlukan untuk memperkuat demokrasi.
E. Meskipun pemimpin karismatik dapat menginspirasi dan memobilisasi rakyat, sangat penting untuk kritis terhadap tindakan mereka dan memastikan bahwa mereka tidak menyimpang dari kepentingan rakyat atau melanggar prinsip-prinsip HAM.
NPM : 2315012074
KELAS : B
PRODI : S-1 Arsitektur
A. Artikel ini membahas pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana beberapa aktivis dan jurnalis ditahan karena mengkritik pemerintah. Salah satu hambatan utamanya adalah sistem peradilan yang tidak independen dan adanya undang-undang yang represif. Selain itu, ada ketakutan masyarakat untuk berpartisipasi karena intimidasi dari pihak berwenang.
Sisi positif yang saya dapat setelah membaca artikel ini, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya hak atas kebebasan berpendapat dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hak ini di beberapa negara.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas yang unik karena mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Beberapa analisis mengenai demokrasi Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut yaitu:
Musyawarah dan mufakat
Gorong royong
Adat dan hukum adat
Prinsip demokrasi Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu sila dari Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia yang berisi poin poin seperti, landasan moral, pluralisme religius, keseimbangan antara sekuler dan religius.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki banyak kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Namun, ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sempurna yaitu seperti, memperkuat kebebasan berpendapat, mengatasi ketidakadilan ekonomi, menangani diskriminasi, dan meningkatkan penegakkan hukum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, demokrasi Indonesia dapat semakin kuat dan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, serta semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Saya mendukung segala upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam sistem politik. Reformasi yang dirancang untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam parlemen sangat diperlukan untuk memperkuat demokrasi.
E. Meskipun pemimpin karismatik dapat menginspirasi dan memobilisasi rakyat, sangat penting untuk kritis terhadap tindakan mereka dan memastikan bahwa mereka tidak menyimpang dari kepentingan rakyat atau melanggar prinsip-prinsip HAM.
NAMA: ZA’IM RASYID AULIA
NPM: 2315012032
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A
Menurut saya, penegakan HAM sudah sangat baik. Namun, masih terdapat kekurangan.
Dalam hal ini, para aktivis hak asasi manusia telah berupaya untuk menjaga keadilan sosial, namun belum tuntas. Oleh karena itu, persoalan ini tidak hanya menjadi tugas para pembela hak asasi manusia untuk menyelesaikannya, namun harus berlaku bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Hal positif yang dapat saya ambil adalah saya semakin belajar tentang upaya-upaya para pembela hak asasi manusia dan menjadi lebih sadar akan perlunya mendukung segala kegiatan untuk pengembangan pembela hak asasi manusia.
B
Menurut saya demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Salah satu ciri khas demokrasi di Indonesia adalah penerapan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, seperti gotong royong dan kerja sama.
Demokrasi Pancasila, sebagai bentuk demokrasi di Indonesia, juga mencerminkan nilai-nilai ini. Pancasila, sebagai dasar negara, mencakup nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Misalnya, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mencerminkan praktik musyawarah dalam budaya Indonesia.
Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, ini adalah prinsip penting yang membedakan demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Prinsip ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, diharapkan masyarakat memiliki pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela.
C
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah mengalami banyak fase dan perbaikan, termasuk melalui amandemen UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki hubungan erat dengan UUD 1945. Pancasila mengandung nilai-nilai yang seyogyanya dapat diterapkan masyarakat, sedangkan UUD 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Pancasila dan UUD 1945 saling melengkapi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila antara lain kebebasan atau kemerdekaan, kemanusiaan atau perdamaian, dan keadilan atau persamaan. Hak asasi manusia ini juga dijamin dalam UUD 1945.
Namun, meski telah ada kemajuan, masih ada tantangan dan isu yang perlu dihadapi. Misalnya, ada pandangan bahwa sebagian kecil pelaksanaan demokrasi masih belum terlaksana sepenuhnya karena kepentingan partai politik dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus berupaya memperbaiki dan memperkuat praktik demokrasi di Indonesia agar semakin sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
D
Menurut saya jika anggota parlemen menggunakan posisi mereka untuk mendorong agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat, ini bisa menjadi masalah serius. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan mengurangi efektivitas pemerintahan.
Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah aspek penting dari tata kelola yang baik. Jika anggota parlemen tidak mematuhi prinsip-prinsip ini, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme demokratis, seperti pemilihan, pengawasan publik, dan lainnya.
Pada akhirnya, tujuan utama dari sistem demokrasi adalah untuk melayani rakyat, dan setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip ini harus ditangani dengan serius.
E
Menurut saya.penggunaan kekuasaan ini harus selalu menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada semua individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Ini termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi.
Dalam era demokrasi modern, konsep hak asasi manusia ini sangat penting. Setiap individu harus diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka, memilih pemimpin mereka, dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Oleh karena itu, jika kekuasaan kharismatik digunakan untuk menggerakkan rakyat menjadi ‘tumbal’ untuk tujuan yang tidak jelas, ini bisa menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Pada akhirnya, penting bagi semua pihak, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik, untuk selalu menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah fondasi dari masyarakat yang adil dan sejahtera.
NPM: 2315012032
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A
Menurut saya, penegakan HAM sudah sangat baik. Namun, masih terdapat kekurangan.
Dalam hal ini, para aktivis hak asasi manusia telah berupaya untuk menjaga keadilan sosial, namun belum tuntas. Oleh karena itu, persoalan ini tidak hanya menjadi tugas para pembela hak asasi manusia untuk menyelesaikannya, namun harus berlaku bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Hal positif yang dapat saya ambil adalah saya semakin belajar tentang upaya-upaya para pembela hak asasi manusia dan menjadi lebih sadar akan perlunya mendukung segala kegiatan untuk pengembangan pembela hak asasi manusia.
B
Menurut saya demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Salah satu ciri khas demokrasi di Indonesia adalah penerapan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, seperti gotong royong dan kerja sama.
Demokrasi Pancasila, sebagai bentuk demokrasi di Indonesia, juga mencerminkan nilai-nilai ini. Pancasila, sebagai dasar negara, mencakup nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Misalnya, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mencerminkan praktik musyawarah dalam budaya Indonesia.
Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, ini adalah prinsip penting yang membedakan demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain. Prinsip ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, diharapkan masyarakat memiliki pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela.
C
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah mengalami banyak fase dan perbaikan, termasuk melalui amandemen UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki hubungan erat dengan UUD 1945. Pancasila mengandung nilai-nilai yang seyogyanya dapat diterapkan masyarakat, sedangkan UUD 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Pancasila dan UUD 1945 saling melengkapi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila antara lain kebebasan atau kemerdekaan, kemanusiaan atau perdamaian, dan keadilan atau persamaan. Hak asasi manusia ini juga dijamin dalam UUD 1945.
Namun, meski telah ada kemajuan, masih ada tantangan dan isu yang perlu dihadapi. Misalnya, ada pandangan bahwa sebagian kecil pelaksanaan demokrasi masih belum terlaksana sepenuhnya karena kepentingan partai politik dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus berupaya memperbaiki dan memperkuat praktik demokrasi di Indonesia agar semakin sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
D
Menurut saya jika anggota parlemen menggunakan posisi mereka untuk mendorong agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat, ini bisa menjadi masalah serius. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan mengurangi efektivitas pemerintahan.
Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah aspek penting dari tata kelola yang baik. Jika anggota parlemen tidak mematuhi prinsip-prinsip ini, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme demokratis, seperti pemilihan, pengawasan publik, dan lainnya.
Pada akhirnya, tujuan utama dari sistem demokrasi adalah untuk melayani rakyat, dan setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip ini harus ditangani dengan serius.
E
Menurut saya.penggunaan kekuasaan ini harus selalu menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada semua individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Ini termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi.
Dalam era demokrasi modern, konsep hak asasi manusia ini sangat penting. Setiap individu harus diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka, memilih pemimpin mereka, dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Oleh karena itu, jika kekuasaan kharismatik digunakan untuk menggerakkan rakyat menjadi ‘tumbal’ untuk tujuan yang tidak jelas, ini bisa menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Pada akhirnya, penting bagi semua pihak, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik, untuk selalu menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah fondasi dari masyarakat yang adil dan sejahtera.
NAMA: WULAN RISMAWATI
NPM:2315012038
KELAS:B
PRODI:S1 ARSITEKTUR
A. mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM 2019 masih buruk Komnas HAM mencatat banyak yang harus dilakukan pemerintah terutama soal HAM di masa lalu yang kurang ditangani dengan baik. hal positif yang saya dapatkan adalah menjadi lebih terbuka tentang HAM dan peduli atas HAM dan hukum yang ada di Indonesia serta menjadi tahu bagaimana sistem HAM di Indonesia
B. Demokrasi di Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional dan budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat, yang mengedepankan kebersamaan dan kesepakatan. Misalnya, di Bali terdapat "Desa Pakraman" dan di Jawa ada "Musyawarah Desa." Prinsip-prinsip demokrasi ini dikombinasikan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia harus berlandaskan pada spiritualitas dan moralitas. Bagi mahasiswa, ini berarti bahwa berpartisipasi dalam demokrasi harus memperhatikan aspek etika dan nilai-nilai luhur bangsa, serta menciptakan keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki beberapa aspek yang bisa kita lihat untuk menentukan kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia (HAM).
1.Keselarasan dengan Pancasila:
- Ketuhanan Yang Maha Esa
-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
-Persatuan Indonesia
-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. Keselarasan dengan UUD NRI 1945:
- Kedaulatan Rakyat
- Perlindungan Hak Asasi Manusia
3.Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia:
-Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul
-Keadilan Hukum
-Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
D.Situasi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Sebagai mahasiswa, kita perlu kritis dan aktif mengawasi kinerja wakil rakyat, serta berani menyuarakan dan menuntut pertanggungjawaban mereka melalui berbagai platform. Peningkatan literasi politik juga penting agar masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih dan mengawasi wakil rakyat. Partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, sangat diperlukan untuk demokrasi yang sehat.
E.Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok merupakan permasalahan serius. Ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan tanpa takut dimanipulasi.
Sebagai mahasiswa, kita perlu bersikap kritis terhadap situasi ini dan mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Pendidikan mengenai HAM juga penting agar masyarakat tidak mudah dimanipulasi. Pada intinya, demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan yang cerdas dan kritis dari semua warga, serta perlindungan yang kuat terhadap HAM
NPM:2315012038
KELAS:B
PRODI:S1 ARSITEKTUR
A. mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM 2019 masih buruk Komnas HAM mencatat banyak yang harus dilakukan pemerintah terutama soal HAM di masa lalu yang kurang ditangani dengan baik. hal positif yang saya dapatkan adalah menjadi lebih terbuka tentang HAM dan peduli atas HAM dan hukum yang ada di Indonesia serta menjadi tahu bagaimana sistem HAM di Indonesia
B. Demokrasi di Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional dan budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat, yang mengedepankan kebersamaan dan kesepakatan. Misalnya, di Bali terdapat "Desa Pakraman" dan di Jawa ada "Musyawarah Desa." Prinsip-prinsip demokrasi ini dikombinasikan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia harus berlandaskan pada spiritualitas dan moralitas. Bagi mahasiswa, ini berarti bahwa berpartisipasi dalam demokrasi harus memperhatikan aspek etika dan nilai-nilai luhur bangsa, serta menciptakan keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki beberapa aspek yang bisa kita lihat untuk menentukan kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia (HAM).
1.Keselarasan dengan Pancasila:
- Ketuhanan Yang Maha Esa
-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
-Persatuan Indonesia
-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. Keselarasan dengan UUD NRI 1945:
- Kedaulatan Rakyat
- Perlindungan Hak Asasi Manusia
3.Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia:
-Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul
-Keadilan Hukum
-Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
D.Situasi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Sebagai mahasiswa, kita perlu kritis dan aktif mengawasi kinerja wakil rakyat, serta berani menyuarakan dan menuntut pertanggungjawaban mereka melalui berbagai platform. Peningkatan literasi politik juga penting agar masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih dan mengawasi wakil rakyat. Partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, sangat diperlukan untuk demokrasi yang sehat.
E.Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok merupakan permasalahan serius. Ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan tanpa takut dimanipulasi.
Sebagai mahasiswa, kita perlu bersikap kritis terhadap situasi ini dan mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Pendidikan mengenai HAM juga penting agar masyarakat tidak mudah dimanipulasi. Pada intinya, demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan yang cerdas dan kritis dari semua warga, serta perlindungan yang kuat terhadap HAM
Nama : Muhammad Nevlin
NPM : 2315012015
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur
A. Isi dan Analisis Artikel dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.
Artikel tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) biasanya menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai pihak untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Ini bisa meliputi tindakan legislasi, kebijakan publik, dan inisiatif komunitas yang berfokus pada perlindungan kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.
Artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Kesadaran dan peningkatan inisiatif untuk memperbaiki kondisi HAM adalah perkembangan positif. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua hak dasar manusia terlindungi secara menyeluruh.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dan Nilai-nilai Budaya Asli.
Demokrasi dan Budaya Indonesia
Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Nilai-nilai ini tercermin dalam praktik demokrasi di tingkat lokal dan nasional, di mana keputusan diambil melalui diskusi dan konsensus.
Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral. Ini memberikan kerangka etis untuk membimbing perilaku politik dan kebijakan publik, menekankan keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.
C. Praktik Demokrasi Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945.
Praktik demokrasi di Indonesia berusaha untuk sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum yang bebas dan adil serta lembaga negara yang berfungsi sebagai check and balance adalah contoh upaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Namun, tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan ketimpangan sosial masih ada dan menghambat pelaksanaan penuh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Mengutamakan Agenda Politik Pribadi.
Anggota parlemen yang mengutamakan agenda politik pribadi atas nama suara rakyat melakukan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Penting bagi sistem demokrasi memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan konstituen mereka.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia.
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa positif atau negatif. Di satu sisi, kekuasaan ini dapat memobilisasi masyarakat menuju tujuan yang baik. Di sisi lain, bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang merugikan, bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam era demokrasi modern, penting untuk memastikan semua bentuk kekuasaan dihormati tetapi juga diawasi agar tidak melanggar hak-hak dasar individu.
Kekuasaan kharismatik harus diimbangi dengan mekanisme hukum dan aturan yang memastikan hak asasi manusia dihormati. Manipulasi emosional atau loyalitas buta yang mengorbankan hak individu tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu.
NPM : 2315012015
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur
A. Isi dan Analisis Artikel dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.
Artikel tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) biasanya menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai pihak untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Ini bisa meliputi tindakan legislasi, kebijakan publik, dan inisiatif komunitas yang berfokus pada perlindungan kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.
Artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Kesadaran dan peningkatan inisiatif untuk memperbaiki kondisi HAM adalah perkembangan positif. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua hak dasar manusia terlindungi secara menyeluruh.
B. Analisis Demokrasi Indonesia dan Nilai-nilai Budaya Asli.
Demokrasi dan Budaya Indonesia
Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Nilai-nilai ini tercermin dalam praktik demokrasi di tingkat lokal dan nasional, di mana keputusan diambil melalui diskusi dan konsensus.
Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral. Ini memberikan kerangka etis untuk membimbing perilaku politik dan kebijakan publik, menekankan keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.
C. Praktik Demokrasi Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945.
Praktik demokrasi di Indonesia berusaha untuk sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum yang bebas dan adil serta lembaga negara yang berfungsi sebagai check and balance adalah contoh upaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Namun, tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan ketimpangan sosial masih ada dan menghambat pelaksanaan penuh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Mengutamakan Agenda Politik Pribadi.
Anggota parlemen yang mengutamakan agenda politik pribadi atas nama suara rakyat melakukan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Penting bagi sistem demokrasi memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan konstituen mereka.
E. Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia.
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa positif atau negatif. Di satu sisi, kekuasaan ini dapat memobilisasi masyarakat menuju tujuan yang baik. Di sisi lain, bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang merugikan, bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam era demokrasi modern, penting untuk memastikan semua bentuk kekuasaan dihormati tetapi juga diawasi agar tidak melanggar hak-hak dasar individu.
Kekuasaan kharismatik harus diimbangi dengan mekanisme hukum dan aturan yang memastikan hak asasi manusia dihormati. Manipulasi emosional atau loyalitas buta yang mengorbankan hak individu tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap individu.
Nama : Dian Reno Farisha
Npm : 2315012075
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut mengangkat keprihatinan berbagai lembaga atas buruknya situasi HAM di Indonesia pada 2019, seperti banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan eskalasi pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif berupa komitmen Indonesia meratifikasi konvensi HAM internasional dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan penegakan HAM. Secara umum, artikel ini menyoroti tantangan besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia yang masih harus terus diperjuangkan oleh semua pihak.Artikel mengangkat keprihatinan berbagai lembaga atas buruknya situasi HAM di Indonesia pada 2019, seperti banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan eskalasi pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif berupa komitmen Indonesia meratifikasi konvensi HAM internasional dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan penegakan HAM. Secara umum, artikel ini menyoroti tantangan besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia yang masih harus terus diperjuangkan oleh semua pihak.
B. Demokrasi Indonesia seharusnya bersumber dari nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat asli masyarakat yang majemuk. Salah satu nilai utama yang patut dijunjung adalah tradisi musyawarah untuk mufakat dalam mencapai keputusan melalui konsensus dan diskusi yang baik. Ini mencerminkan kebhinekaan bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Terkait prinsip demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa, ini selaras dengan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama.
Namun, prinsip berke-Tuhanan harus diterapkan dengan bijaksana dan tidak boleh memaksakan nilai-nilai tertentu dari satu agama kepada pemeluk agama lain. Negara wajib menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama masing-masing tanpa diskriminasi. Implementasi prinsip ini harus sejalan dengan penegakan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, tidak mendiskriminasi kelompok minoritas, dan menghargai perbedaan keyakinan. Pemerintah perlu menjamin perlindungan yang sama bagi semua pemeluk agama tanpa tebang pilih. Intinya, nilai-nilai demokrasi Indonesia harus berakar pada kearifan lokal, mencerminkan keberagaman, tetapi tetap menjunjung tinggi HAM secara universal.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta penegakan HAM. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, serta penerapan hukuman kejam seperti vonis mati. Meski ada upaya positif seperti komitmen meratifikasi konvensi HAM internasional, secara umum praktik demokrasi masih jauh dari ideal dan perlu perbaikan signifikan agar lebih sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM.
D. Saya sangat prihatin jika anggota parlemen mengingkari amanat rakyat yang memilihnya dengan lebih memprioritaskan agenda politik kelompok atau pribadi daripada kepentingan nyata masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan yang seharusnya mengedepankan aspirasi rakyat. Tindakan seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Anggota parlemen yang terbukti mengingkari amanat rakyat harus diawasi, dievaluasi kinerjanya, dan bila perlu diberhentikan sebagai bentuk pertanggungjawaban demokratis. Parlemen harus kembali kepada khittahnya memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai prinsip demokrasi perwakilan yang sesungguhnya.
E. Saya sangat mengecam tindakan pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk mengeksploitasi loyalitas dan emosi massa demi kepentingan sempit mereka, bahkan tak segan menjadikan rakyat sebagai tumbal.
Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, HAM, dan demokrasi modern yang menjunjung kebebasan berpendapat dan mendapat informasi yang benar. Tindakan seperti ini dapat memicu perpecahan, kekerasan, serta mengancam hak hidup dan rasa aman warga.
Pemerintah dan institusi demokrasi harus melindungi rakyat dari upaya persekongkolan elit berpengaruh yang mencoba memecah belah dengan menegakkan aturan hukum yang tegas. Masyarakat juga harus cerdas dan kritis terhadap narasi-narasi provokatif yang mengkapitalisasi emosi dengan dalih tradisi atau agama. Kesadaran kritis rakyat penting untuk mencegah eksploitasi demi kepentingan sempit segelintir pihak.
Npm : 2315012075
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut mengangkat keprihatinan berbagai lembaga atas buruknya situasi HAM di Indonesia pada 2019, seperti banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan eskalasi pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif berupa komitmen Indonesia meratifikasi konvensi HAM internasional dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan penegakan HAM. Secara umum, artikel ini menyoroti tantangan besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia yang masih harus terus diperjuangkan oleh semua pihak.Artikel mengangkat keprihatinan berbagai lembaga atas buruknya situasi HAM di Indonesia pada 2019, seperti banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, dan eskalasi pelanggaran di Papua. Namun, ada perkembangan positif berupa komitmen Indonesia meratifikasi konvensi HAM internasional dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan penegakan HAM. Secara umum, artikel ini menyoroti tantangan besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia yang masih harus terus diperjuangkan oleh semua pihak.
B. Demokrasi Indonesia seharusnya bersumber dari nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat asli masyarakat yang majemuk. Salah satu nilai utama yang patut dijunjung adalah tradisi musyawarah untuk mufakat dalam mencapai keputusan melalui konsensus dan diskusi yang baik. Ini mencerminkan kebhinekaan bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Terkait prinsip demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa, ini selaras dengan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama.
Namun, prinsip berke-Tuhanan harus diterapkan dengan bijaksana dan tidak boleh memaksakan nilai-nilai tertentu dari satu agama kepada pemeluk agama lain. Negara wajib menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama masing-masing tanpa diskriminasi. Implementasi prinsip ini harus sejalan dengan penegakan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, tidak mendiskriminasi kelompok minoritas, dan menghargai perbedaan keyakinan. Pemerintah perlu menjamin perlindungan yang sama bagi semua pemeluk agama tanpa tebang pilih. Intinya, nilai-nilai demokrasi Indonesia harus berakar pada kearifan lokal, mencerminkan keberagaman, tetapi tetap menjunjung tinggi HAM secara universal.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta penegakan HAM. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, pelanggaran HAM di Papua, serta penerapan hukuman kejam seperti vonis mati. Meski ada upaya positif seperti komitmen meratifikasi konvensi HAM internasional, secara umum praktik demokrasi masih jauh dari ideal dan perlu perbaikan signifikan agar lebih sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM.
D. Saya sangat prihatin jika anggota parlemen mengingkari amanat rakyat yang memilihnya dengan lebih memprioritaskan agenda politik kelompok atau pribadi daripada kepentingan nyata masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan yang seharusnya mengedepankan aspirasi rakyat. Tindakan seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Anggota parlemen yang terbukti mengingkari amanat rakyat harus diawasi, dievaluasi kinerjanya, dan bila perlu diberhentikan sebagai bentuk pertanggungjawaban demokratis. Parlemen harus kembali kepada khittahnya memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai prinsip demokrasi perwakilan yang sesungguhnya.
E. Saya sangat mengecam tindakan pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk mengeksploitasi loyalitas dan emosi massa demi kepentingan sempit mereka, bahkan tak segan menjadikan rakyat sebagai tumbal.
Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, HAM, dan demokrasi modern yang menjunjung kebebasan berpendapat dan mendapat informasi yang benar. Tindakan seperti ini dapat memicu perpecahan, kekerasan, serta mengancam hak hidup dan rasa aman warga.
Pemerintah dan institusi demokrasi harus melindungi rakyat dari upaya persekongkolan elit berpengaruh yang mencoba memecah belah dengan menegakkan aturan hukum yang tegas. Masyarakat juga harus cerdas dan kritis terhadap narasi-narasi provokatif yang mengkapitalisasi emosi dengan dalih tradisi atau agama. Kesadaran kritis rakyat penting untuk mencegah eksploitasi demi kepentingan sempit segelintir pihak.
A. • kurangnya penegakan HAM masih menjadi masalah serius. Kasus-kasus pelanggaran HAM seringkali tidak ditangani dengan serius, dan pelaku pelanggaran sering luput dari pertanggungjawaban hukum. melalui pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM, pembaca dapat menjadi lebih terbuka terhadap diskusi dan perdebatan mengenai solusi-solusi yang dapat diterapkan. Juga dapat memotivasi pembaca untuk berperan aktif dalam mendorong perubahan positif.
B. • Demokrasi di Indonesia tercermin dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia melalui konsep gotong royong, musyawarah, dan kebhinekaan. Gotong royong, semangat kerjasama dan saling membantu, memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Musyawarah, proses pengambilan keputusan melalui diskusi terbuka dan konsensus, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Kebhinekaan, keberagaman etnis, agama, dan budaya, memperkaya keragaman politik dan sosial, serta mempromosikan prinsip-prinsip toleransi dan persatuan dalam demokrasi Indonesia.
• Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa keberagaman keyakinan agama diakui dan dihormati dalam sistem politik Indonesia, sementara pada saat yang sama, menyatukan rakyat Indonesia di bawah satu Tuhan yang Maha Esa. Ini mempromosikan toleransi agama, kesatuan, dan persatuan nasional, sambil memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dan dihormati dalam negara yang plural seperti Indonesia.
C. praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, tercermin dalam beberapa hal. Pertama, terdapat isu-isu seperti polarisasi politik, korupsi, dan ketidaksetaraan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Kedua, pelanggaran HAM masih terjadi, terutama terhadap minoritas agama, suku bangsa, dan aktivis HAM. Hal ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap kita terhadap anggota parlemen yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat seharusnya merupakan sikap kritis dan tegas. Sebagai anggota parlemen, memprioritaskan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di atas kepentingan umum adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan integritas publik. Oleh karena itu, kita harus menuntut pertanggungjawaban dari anggota parlemen yang melakukan tindakan semacam itu.
E. Pendapat saya adalah bahwa tindakan semacam itu tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi merusak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan politik atau pribadi dapat mengakibatkan penindasan, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi individu. Pihak yang memiliki kekuasaan seharusnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
B. • Demokrasi di Indonesia tercermin dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia melalui konsep gotong royong, musyawarah, dan kebhinekaan. Gotong royong, semangat kerjasama dan saling membantu, memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Musyawarah, proses pengambilan keputusan melalui diskusi terbuka dan konsensus, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Kebhinekaan, keberagaman etnis, agama, dan budaya, memperkaya keragaman politik dan sosial, serta mempromosikan prinsip-prinsip toleransi dan persatuan dalam demokrasi Indonesia.
• Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa keberagaman keyakinan agama diakui dan dihormati dalam sistem politik Indonesia, sementara pada saat yang sama, menyatukan rakyat Indonesia di bawah satu Tuhan yang Maha Esa. Ini mempromosikan toleransi agama, kesatuan, dan persatuan nasional, sambil memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dan dihormati dalam negara yang plural seperti Indonesia.
C. praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, tercermin dalam beberapa hal. Pertama, terdapat isu-isu seperti polarisasi politik, korupsi, dan ketidaksetaraan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Kedua, pelanggaran HAM masih terjadi, terutama terhadap minoritas agama, suku bangsa, dan aktivis HAM. Hal ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap kita terhadap anggota parlemen yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat seharusnya merupakan sikap kritis dan tegas. Sebagai anggota parlemen, memprioritaskan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di atas kepentingan umum adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan integritas publik. Oleh karena itu, kita harus menuntut pertanggungjawaban dari anggota parlemen yang melakukan tindakan semacam itu.
E. Pendapat saya adalah bahwa tindakan semacam itu tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi merusak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan politik atau pribadi dapat mengakibatkan penindasan, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi individu. Pihak yang memiliki kekuasaan seharusnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NAMA : RIAN PANGHURIAN
NPM : 2315012041
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih menimbulkan keprihatinan, menurut lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Beberapa masalah yang diangkat meliputi pelanggaran HAM serius di masa lalu, pertikaian terkait sumber daya alam, pembatasan kebebasan bersuara, ketidakadilan terhadap perempuan, situasi di Papua, dan masalah hukuman mati. Namun demikian, ada langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah serta peran yang kuat dari masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mengawasi pemerintah.
B. Demokrasi di Indonesia sering dikaitkan dengan keragaman budaya dan kebiasaan seperti musyawarah dan gotong royong. Hal ini menunjukkan pentingnya melibatkan semua orang dalam pengambilan keputusan. Musyawarah mufakat digunakan untuk mencapai kesepakatan tanpa konflik, yang menjadi bagian penting dari budaya Indonesia.
C. Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa perubahan penting dan meratifikasi perjanjian HAM internasional, masih ada masalah dalam melindungi HAM. Misalnya, masalah pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan berbicara, dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Di Papua, situasinya juga memperburuk.
D. Beberapa anggota parlemen cenderung memilih berdasarkan kepentingan politik pribadi daripada mewakili kepentingan masyarakat. Hal ini mengkhianati kepercayaan publik dan demokrasi. Diperlukan pengawasan ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan para wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. Beberapa individu yang memiliki kekuasaan kadang-kadang menggunakan agama atau tradisi untuk mencapai tujuan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan berbicara. Demokrasi seharusnya memastikan bahwa semua orang dihormati tanpa memandang agama atau tradisi.
NPM : 2315012041
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Artikel tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih menimbulkan keprihatinan, menurut lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta. Beberapa masalah yang diangkat meliputi pelanggaran HAM serius di masa lalu, pertikaian terkait sumber daya alam, pembatasan kebebasan bersuara, ketidakadilan terhadap perempuan, situasi di Papua, dan masalah hukuman mati. Namun demikian, ada langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah serta peran yang kuat dari masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mengawasi pemerintah.
B. Demokrasi di Indonesia sering dikaitkan dengan keragaman budaya dan kebiasaan seperti musyawarah dan gotong royong. Hal ini menunjukkan pentingnya melibatkan semua orang dalam pengambilan keputusan. Musyawarah mufakat digunakan untuk mencapai kesepakatan tanpa konflik, yang menjadi bagian penting dari budaya Indonesia.
C. Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa perubahan penting dan meratifikasi perjanjian HAM internasional, masih ada masalah dalam melindungi HAM. Misalnya, masalah pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan berbicara, dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Di Papua, situasinya juga memperburuk.
D. Beberapa anggota parlemen cenderung memilih berdasarkan kepentingan politik pribadi daripada mewakili kepentingan masyarakat. Hal ini mengkhianati kepercayaan publik dan demokrasi. Diperlukan pengawasan ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan para wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E. Beberapa individu yang memiliki kekuasaan kadang-kadang menggunakan agama atau tradisi untuk mencapai tujuan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan berbicara. Demokrasi seharusnya memastikan bahwa semua orang dihormati tanpa memandang agama atau tradisi.
NAMA: GABRIELLA ANGELINA
NPM: 2315012063
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
ketahanan nasional adalah Keuletan, Keterampilan, ketangguhan dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancamam yang datang. Sumber ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan datang dari beberapa sumber, biasanya bersifat langsung (contohnya Belanda yang menyerang langsung Indonesia utk mendapatkan sesuatu), luar (contohnya AS yg ingin menjajah Filipina), dalam (contohnya menghancurkan keutuhan negara dari dalam negeri), dan tidak langsung (contohnya perlahan menguasai lahan ekonomi). Yang diserang adalah integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Supaya tidak runtuh, maka kita harus memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Ancaman yang ada di Indonesia dan cara mengatasinya:
- Ancaman trigata
— Lokasi dan posisi geografis: peningkatan potensi laut dan darat, kemampuan untuk berdiplomasi dengan negara tetangga
— Keadaan dan kekayaan alam: kesadaran akan kekayaan yang dimiliki dan kemampuan untuk mengelola
— Kemampuan penduduk: meningkatkan pendidikan
- Ancaman Panca Gatra
— Ideologi: memahami nilai-nilai ideologi seperti Pancasila secara praktis
— politik: sebagai negara demokrasi, maka yang sudah terpilih harus menjaga keseimbangan input dan output
— ekonomi: memiliki sarana, modal, dan teknologi
— sosial budaya: melestarikan tradisi agar tidak hilang dan supaya tidak diclaim negara lain, termotivasi untuk memimpin supaya mandiri dan semangat untuk menempuh pendidikan yang tinggi
— pertahanan dan keamanan: partisipasi dan kesadaran masyarakat (contohnya seperti wamil di Korea Selatan)
NPM: 2315012063
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
ketahanan nasional adalah Keuletan, Keterampilan, ketangguhan dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancamam yang datang. Sumber ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan datang dari beberapa sumber, biasanya bersifat langsung (contohnya Belanda yang menyerang langsung Indonesia utk mendapatkan sesuatu), luar (contohnya AS yg ingin menjajah Filipina), dalam (contohnya menghancurkan keutuhan negara dari dalam negeri), dan tidak langsung (contohnya perlahan menguasai lahan ekonomi). Yang diserang adalah integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Supaya tidak runtuh, maka kita harus memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Ancaman yang ada di Indonesia dan cara mengatasinya:
- Ancaman trigata
— Lokasi dan posisi geografis: peningkatan potensi laut dan darat, kemampuan untuk berdiplomasi dengan negara tetangga
— Keadaan dan kekayaan alam: kesadaran akan kekayaan yang dimiliki dan kemampuan untuk mengelola
— Kemampuan penduduk: meningkatkan pendidikan
- Ancaman Panca Gatra
— Ideologi: memahami nilai-nilai ideologi seperti Pancasila secara praktis
— politik: sebagai negara demokrasi, maka yang sudah terpilih harus menjaga keseimbangan input dan output
— ekonomi: memiliki sarana, modal, dan teknologi
— sosial budaya: melestarikan tradisi agar tidak hilang dan supaya tidak diclaim negara lain, termotivasi untuk memimpin supaya mandiri dan semangat untuk menempuh pendidikan yang tinggi
— pertahanan dan keamanan: partisipasi dan kesadaran masyarakat (contohnya seperti wamil di Korea Selatan)
NAMA : ALYA JANEETA MAWABAGJA ISWADI
NPM : 2315012033
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
1. Menurut saya artikel ini telah menjabarkan bagaimana kasus HAM yang dihadapi di Indonesia, khususnya pada tahun 2019. Masih banyak pr untuk Indonesia dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi karena adanya diskriminasi ataupun karena ada pihak yang sewenang-wenang. Hal positifnya adalah artikel ini dapat membuat pembaca menjadi lebih sadar akan permasalahan HAM dan juga apa langkah selanjutnya dalam rangka menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
2. Demokrasi di indonesia dapat diambil dari nilai-nilai adat istiadat lokal karena masih melekatnya budaya budaya asli masyarakat indonesia di kehidupan sehari hari. Tetapi, dapat dikembalikan lagi kepada suatu daerah masing-masing jika budayanya berbeda, bisa juga nilai nilainya pun berbeda. Untuk prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat dipecah belah dengan nilai nilai spiritual, demokrasi di Indonesia harus menghormati keyakinan seluruh masyarakatnya.
3. Praktik demokrasi Indonesia ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan juga hak asasi manusia pun telah dijunjung, tetapi tetap ada saja pihak pihak yang sewenang wenang melanggar aturan demokrasi tersebut untuk kepentingan pribadi, bahkan kasus HAM pun masih ada yang belum terselesaikan sampai sekarang.
4. Sikap saya sebagai mahasiswa yaitu untuk menyuarakan aspirasi saya terhadap pihak pihak yang menggunakan suara rakyat demi kepentingan pribadinya.
5. Jika terdapat pihak yang memiliki kekuasaan ingin melakukan suatu tujuan yang tidak jelas dengan menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, maka perlu dihentikkan. Hal ini dapat merugikan para warga negara dari banyak aspek yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan negaranya pun akan mengalami kemunduran.
NPM : 2315012033
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
1. Menurut saya artikel ini telah menjabarkan bagaimana kasus HAM yang dihadapi di Indonesia, khususnya pada tahun 2019. Masih banyak pr untuk Indonesia dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi karena adanya diskriminasi ataupun karena ada pihak yang sewenang-wenang. Hal positifnya adalah artikel ini dapat membuat pembaca menjadi lebih sadar akan permasalahan HAM dan juga apa langkah selanjutnya dalam rangka menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
2. Demokrasi di indonesia dapat diambil dari nilai-nilai adat istiadat lokal karena masih melekatnya budaya budaya asli masyarakat indonesia di kehidupan sehari hari. Tetapi, dapat dikembalikan lagi kepada suatu daerah masing-masing jika budayanya berbeda, bisa juga nilai nilainya pun berbeda. Untuk prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat dipecah belah dengan nilai nilai spiritual, demokrasi di Indonesia harus menghormati keyakinan seluruh masyarakatnya.
3. Praktik demokrasi Indonesia ini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan juga hak asasi manusia pun telah dijunjung, tetapi tetap ada saja pihak pihak yang sewenang wenang melanggar aturan demokrasi tersebut untuk kepentingan pribadi, bahkan kasus HAM pun masih ada yang belum terselesaikan sampai sekarang.
4. Sikap saya sebagai mahasiswa yaitu untuk menyuarakan aspirasi saya terhadap pihak pihak yang menggunakan suara rakyat demi kepentingan pribadinya.
5. Jika terdapat pihak yang memiliki kekuasaan ingin melakukan suatu tujuan yang tidak jelas dengan menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, maka perlu dihentikkan. Hal ini dapat merugikan para warga negara dari banyak aspek yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan negaranya pun akan mengalami kemunduran.
NAMA : MUHAMMAD RIFAT FATTAH WIBOWO
NPM : 2355012003
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini membahas terkait Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti catatan buruk HAM di Indonesia tahun 2019. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia mencatat masih banyak kerja yang harus dilakukan pemerintah, terutama penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik Sumber Daya Alam (SDA) di masa lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan demokrasi mengalami kemunduran yang signifikan tahun ini, karena ruang kebebasan sipil menyempit dan rezim otoriter kembali menjadi ancaman nyata. Meskipun demikian, beberapa ahli menemukan perkembangan positif yang memberikan harapan untuk masa depan. Salah satu upaya Indonesia dalam meratifikasi hampir semua perjanjian hak asasi manusia internasional dan menghidupkan kembali gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Pandangan demokrasi di Indonesia terkait dengan kekayaan adat istiadat, budaya, dan rasa memiliki yang penting bagi pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Prinsip-prinsip ini menekankan inklusi dan penerimaan semua pihak dalam demokrasi. Dalam budaya Indonesia, musyawarah mufakat merupakan mekanisme untuk mencapai kesepakatan tanpa konflik. Prinsip demokrasi Indonesia meliputi ketuhanan Yang Maha Esa dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan agama. Hal ini terutama terlihat pada sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia harus menghormati dan mencerminkan nilai-nilai agama tanpa mengorbankan kebebasan beragama. Upaya memadukan moralitas dan etika dalam politik untuk menjamin demokrasi berlandaskan prinsip-prinsip moral. Tantangan untuk memanfaatkan nilai-nilai tradisional dan sakral tanpa diskriminasi masih ada. Demokrasi Indonesia memerlukan keseimbangan antara tradisi, adat istiadat, dan hak asasi manusia universal.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini mencerminkan komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun masih terdapat tantangan yang harus diatasi seperti isu-isu seperti diskriminasi, korupsi, dan respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu menunjukkan bahwa masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Agar cita-cita demokrasi dapat berfungsi semaksimal mungkin, diperlukan kerja sama dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya parlemen harus mewakili suara rakyat dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan politik, prioritasnya adalah kepentingan rakyat dan nilai-nilai HAM. Parlemen yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat akan merusak integritas sistem demokrasi akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuatan karismatiknya untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang sudah matang. Di era demokrasi yang sudah matang, prinsip-prinsip demokrasi yang sehat harus dijunjung tinggi untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh-pengaruh yang merugikan
NPM : 2355012003
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini membahas terkait Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti catatan buruk HAM di Indonesia tahun 2019. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia mencatat masih banyak kerja yang harus dilakukan pemerintah, terutama penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik Sumber Daya Alam (SDA) di masa lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan demokrasi mengalami kemunduran yang signifikan tahun ini, karena ruang kebebasan sipil menyempit dan rezim otoriter kembali menjadi ancaman nyata. Meskipun demikian, beberapa ahli menemukan perkembangan positif yang memberikan harapan untuk masa depan. Salah satu upaya Indonesia dalam meratifikasi hampir semua perjanjian hak asasi manusia internasional dan menghidupkan kembali gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Pandangan demokrasi di Indonesia terkait dengan kekayaan adat istiadat, budaya, dan rasa memiliki yang penting bagi pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Prinsip-prinsip ini menekankan inklusi dan penerimaan semua pihak dalam demokrasi. Dalam budaya Indonesia, musyawarah mufakat merupakan mekanisme untuk mencapai kesepakatan tanpa konflik. Prinsip demokrasi Indonesia meliputi ketuhanan Yang Maha Esa dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan agama. Hal ini terutama terlihat pada sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia harus menghormati dan mencerminkan nilai-nilai agama tanpa mengorbankan kebebasan beragama. Upaya memadukan moralitas dan etika dalam politik untuk menjamin demokrasi berlandaskan prinsip-prinsip moral. Tantangan untuk memanfaatkan nilai-nilai tradisional dan sakral tanpa diskriminasi masih ada. Demokrasi Indonesia memerlukan keseimbangan antara tradisi, adat istiadat, dan hak asasi manusia universal.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini mencerminkan komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun masih terdapat tantangan yang harus diatasi seperti isu-isu seperti diskriminasi, korupsi, dan respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu menunjukkan bahwa masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Agar cita-cita demokrasi dapat berfungsi semaksimal mungkin, diperlukan kerja sama dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya parlemen harus mewakili suara rakyat dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan politik, prioritasnya adalah kepentingan rakyat dan nilai-nilai HAM. Parlemen yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat akan merusak integritas sistem demokrasi akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuatan karismatiknya untuk memanipulasi emosi dan loyalitas masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang sudah matang. Di era demokrasi yang sudah matang, prinsip-prinsip demokrasi yang sehat harus dijunjung tinggi untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu dari pengaruh-pengaruh yang merugikan
NAMA: FAHIRA LUTHFIA HELMI
NPM: 2315012028
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini membahas buruknya kinerja HAM Indonesia pada 2019, mencakup pelanggaran masa lalu yang belum terselesaikan, konflik SDA, dan pembatasan kebebasan sipil. Meski terdapat kemunduran, ada beberapa langkah positif seperti reformasi hukum dan peran aktif gerakan mahasiswa. Tantangan utama termasuk kurangnya keadilan, diskriminasi gender, dan rasisme di Papua. Namun, inisiatif reformasi hukum dan komitmen pada perjanjian HAM internasional serta partisipasi masyarakat memberikan harapan untuk peningkatan penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong yang menekankan kebersamaan dan keputusan kolektif. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa memastikan kebijakan berlandaskan etika dan agama, menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UUD 1945, terdapat kendala seperti terbatasnya kebebasan berekspresi dan pelaksanaan hukum yang adil. Meski demikian, terdapat perkembangan positif seperti partisipasi politik yang semakin terbuka dan adanya upaya reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan HAM, menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya demokrasi dan HAM di Indonesia.
D. Saya melihatnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan representasi dan kepentingan rakyat. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat yang mereka layani. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperkuat ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
E. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika menyebabkan pengorbanan yang tidak adil, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Hal ini merusak prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan keadilan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
NPM: 2315012028
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini membahas buruknya kinerja HAM Indonesia pada 2019, mencakup pelanggaran masa lalu yang belum terselesaikan, konflik SDA, dan pembatasan kebebasan sipil. Meski terdapat kemunduran, ada beberapa langkah positif seperti reformasi hukum dan peran aktif gerakan mahasiswa. Tantangan utama termasuk kurangnya keadilan, diskriminasi gender, dan rasisme di Papua. Namun, inisiatif reformasi hukum dan komitmen pada perjanjian HAM internasional serta partisipasi masyarakat memberikan harapan untuk peningkatan penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai adat seperti musyawarah dan gotong royong yang menekankan kebersamaan dan keputusan kolektif. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa memastikan kebijakan berlandaskan etika dan agama, menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UUD 1945, terdapat kendala seperti terbatasnya kebebasan berekspresi dan pelaksanaan hukum yang adil. Meski demikian, terdapat perkembangan positif seperti partisipasi politik yang semakin terbuka dan adanya upaya reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan HAM, menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya demokrasi dan HAM di Indonesia.
D. Saya melihatnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan representasi dan kepentingan rakyat. Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat yang mereka layani. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperkuat ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
E. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika menyebabkan pengorbanan yang tidak adil, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Hal ini merusak prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan keadilan. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
NAMA: DINDA ATIKA RAHMAH
NPM: 2315012051
KELAS: A
PRODI: ARSITEKTUR
Analisis Soal!
A. kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi. Maka dari itu, perlu adanya gerakan untuk lebih menegakkan hukum di Indonesia.
Hal positif yang dapat dilihat yaitu Indonesia berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional serta peran masyarakat yang terus berpartisipasi aktif meneggakkan HAM
B.Demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal masyarakatnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana demokrasi dijalankan dan dipahami oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keberagaman, dan toleransi. Dengan memperhatikan dan menghargai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional ini, demokrasi dapat lebih efektif dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
- Keberadaan Tuhan adalah landasan moral dan spiritual dalam menjalankan sistem demokrasi, mengakui dan menghargai pluralitas keagamaan dalam masyarakat, serta menegaskan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam pembangunan bangsa.
C.Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi telah diakui dan dijalankan dalam sistem politik Indonesia. Sejauh ini, upaya penerapan demokrasi di Indonesia telah berusaha sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, walaupun masih ada ruang untuk peningkatan dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut.
D. Tindakan seperti itu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan terhadap lembaga legislatif secara keseluruhan. Sebagai pemilih, kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk memantau kinerja para anggota parlemen dan mengkritik mereka jika mereka gagal memenuhi tugas mereka dengan baik. Partisipasi aktif dalam proses politik dan pemilihan yang cerdas adalah cara untuk memastikan bahwa para wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sering kali memanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka, terkadang tujuan tersebut tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam era demokrasi sekarang, prinsip-prinsip hak asasi manusia seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, mendorong akuntabilitas, dan mempromosikan pendidikan politik yang membangun kesadaran akan hak asasi manusia serta kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
NPM: 2315012051
KELAS: A
PRODI: ARSITEKTUR
Analisis Soal!
A. kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi. Maka dari itu, perlu adanya gerakan untuk lebih menegakkan hukum di Indonesia.
Hal positif yang dapat dilihat yaitu Indonesia berupaya untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional serta peran masyarakat yang terus berpartisipasi aktif meneggakkan HAM
B.Demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal masyarakatnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana demokrasi dijalankan dan dipahami oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keberagaman, dan toleransi. Dengan memperhatikan dan menghargai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional ini, demokrasi dapat lebih efektif dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
- Keberadaan Tuhan adalah landasan moral dan spiritual dalam menjalankan sistem demokrasi, mengakui dan menghargai pluralitas keagamaan dalam masyarakat, serta menegaskan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam pembangunan bangsa.
C.Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi telah diakui dan dijalankan dalam sistem politik Indonesia. Sejauh ini, upaya penerapan demokrasi di Indonesia telah berusaha sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, walaupun masih ada ruang untuk peningkatan dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut.
D. Tindakan seperti itu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan terhadap lembaga legislatif secara keseluruhan. Sebagai pemilih, kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk memantau kinerja para anggota parlemen dan mengkritik mereka jika mereka gagal memenuhi tugas mereka dengan baik. Partisipasi aktif dalam proses politik dan pemilihan yang cerdas adalah cara untuk memastikan bahwa para wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sering kali memanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka, terkadang tujuan tersebut tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam era demokrasi sekarang, prinsip-prinsip hak asasi manusia seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, mendorong akuntabilitas, dan mempromosikan pendidikan politik yang membangun kesadaran akan hak asasi manusia serta kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Nama : M. Ragheed Fattan Maulana
NPM : 2315012026
Kelas : B
PRODI : S1 Arsitektur
1. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari penjelasan oleh bapak Usman Hamid dan Ibu Asmin Fransiska yaitu bahwa Indonesia pada tahun 2019 masih belum bagus dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dapat dilihat dari beberapa kasus- kasus pelanggaran HAM seperti poin berikut : 1. Kurangnya akuntibilitas terhadap pelanggar HAM. 2. Kebebasan berekspresi yang semakin dikekang. 3. Diskriminasi berbasis gender yang melanggar hak dan merendahkan perempuan. 4. Keadilan bagi korban HAM belum cukup. 5. Pelanggaran HAM di Papua yang terus berlanjut. 6. Penjatuhan hukuman yang kurang manusiawi. 7. Rasisme 8. Ketidaksetaraan sosial, ekonomi, kesehatan. Dapat kita lihat beberapa kasus kasus pelanggaran HAM yang bisa dibilang masih cukup banyak terjadi, dan tidak menutup kemungkinan masih banyak pelanggaran lagi pelanggaran HAM yang terjadi seperti eksploitasi anak, perbudakan modern, child trafficking, kejahatan seksual, pembunuhan dan masih banyak lagi. Namun ada hal positif bahwa pemerintah Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kualitas HAM di Indonesia, walau tentu kita harus tetap skeptis tapi sudah seharusnya kita dukung perubahan yang positif ini.
2. Demokrasi indonesia yang berbasis adat dan budaya membuat demokrasi Indonesia memiliki nilai moral yang tinggi, dengan nilai nilai empati, kebersamaan yang tinggi. Tetapi bukan berarti Indonesia menggunakan semua sistem adat di Indonesia karena hal tersebut hanya akan menimbulkan perseteruan, sehingga Indonesia hanya mengadaptasi sistem budaya yang cocok untuk persatuan banga. Prinsip Demokrasi yang berbasis ketuhanan jelas memiliki satu kelebihan dari yang lain yaitu tujuan moral. Sehingga suatu peraturan tidak hanya dibuat berdasarkan asas kemanusiaan saja yang jelas akan berbeda tiap orangnya, tetapi juga menganut asas ketuhanan sehingga aturan aturan yang dibuat akan lebih universal.
3. Praktitk demokrasi di Indonesai menurut saya sudah sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, tentu naif bila kita berkata sudah sempurna dilaksanakan, tapi untuk saat ini sudah cukup baik. Pancasila dan UUD 1945 masih menjadi landasan yang kuat bagi negara Indonesia dan sepertinya tidak akan tergantikan dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk HAM sendiri menurut saya masih belum cukup, dimana masih banyak kasus kasus HAM berat yang belum selesai bahkan seperti ditutup tutupi oleh Pemerintah. Tidak adanya transparansi dari pemerintah ini yang membuat perlakuan HAM di Indonesia masih buruk dan harus ditingkatkan lagi.
4. Kita namakan manusia seperti itu seorang tikus. Tikus sangatlah rakus, ia tidak takut berbohong bahkan bersumpah kepada tuhan demi keuntungannya sendiri. Agenda agenda politik tersebut dapat berupa agenda pribadi maupun agenda partai, namun tetap saja tikus yang rakus tetaplah akan rakus. Mereka akan berjanji ini itu saat membutuhkan suara rakyat, namun akan berbalik badan ketika rakyat menagih janjinya. Yang lebih parah lagi para tikus tersebut seakan akan meremehkan dan menganggap bahwa rakyat lebih bodoh dan bergantung pada pemerintahan sehingga apapun yang mereka lakukan rakyat akan terus memilih tikus tikus seperti mereka. Tentu saja pejabat yang bermartabat dan baik akan mementingkan keinginan rakyatnya, tanpa ikut dalam permainan uang kalangan atas.
5. Pemerintaha seperti ini sudah banyak terjadi dalam sejarah, dinamakan sebuah pemerintahan diktaktor. Penguasa yang diktator atau otoriter ini akan mencari pengikut pengikut loyal untuk dijadikan tumbal negara hanya karena alasan sepele saja, contohnya Nazi Jerman, yang dimana para pengikut Hitler termakan bualan teori Aryannya sehingga mereka tega melakukan hal hal keji terhadap bangsa Yahudi dan negara tetangganya. Di Indonesia sendiri ada penguasa otoriter yang berkuasa selama 32 tahun lamanya yaitu soeharto. Pemerintahan diktator atau otoriter ditandai dengan tidak ada nya kebebesan berbicara di depan umum, terbatasnya informasi yang dapat didapat rakyat, tidak adanya partisipasi publik dan meskipun ada tentu merupakan fabrikasi, tidak adanya partai lain yang setara, dan masih banyak lagi. Tentu hal ini bertentangan dengan konsep HAM dan sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi di dunia. Namun sayangnya masih banyak orang yang setuju bahkan lebih senang dibawah pemerintahan otoriter.
NPM : 2315012026
Kelas : B
PRODI : S1 Arsitektur
1. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari penjelasan oleh bapak Usman Hamid dan Ibu Asmin Fransiska yaitu bahwa Indonesia pada tahun 2019 masih belum bagus dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dapat dilihat dari beberapa kasus- kasus pelanggaran HAM seperti poin berikut : 1. Kurangnya akuntibilitas terhadap pelanggar HAM. 2. Kebebasan berekspresi yang semakin dikekang. 3. Diskriminasi berbasis gender yang melanggar hak dan merendahkan perempuan. 4. Keadilan bagi korban HAM belum cukup. 5. Pelanggaran HAM di Papua yang terus berlanjut. 6. Penjatuhan hukuman yang kurang manusiawi. 7. Rasisme 8. Ketidaksetaraan sosial, ekonomi, kesehatan. Dapat kita lihat beberapa kasus kasus pelanggaran HAM yang bisa dibilang masih cukup banyak terjadi, dan tidak menutup kemungkinan masih banyak pelanggaran lagi pelanggaran HAM yang terjadi seperti eksploitasi anak, perbudakan modern, child trafficking, kejahatan seksual, pembunuhan dan masih banyak lagi. Namun ada hal positif bahwa pemerintah Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kualitas HAM di Indonesia, walau tentu kita harus tetap skeptis tapi sudah seharusnya kita dukung perubahan yang positif ini.
2. Demokrasi indonesia yang berbasis adat dan budaya membuat demokrasi Indonesia memiliki nilai moral yang tinggi, dengan nilai nilai empati, kebersamaan yang tinggi. Tetapi bukan berarti Indonesia menggunakan semua sistem adat di Indonesia karena hal tersebut hanya akan menimbulkan perseteruan, sehingga Indonesia hanya mengadaptasi sistem budaya yang cocok untuk persatuan banga. Prinsip Demokrasi yang berbasis ketuhanan jelas memiliki satu kelebihan dari yang lain yaitu tujuan moral. Sehingga suatu peraturan tidak hanya dibuat berdasarkan asas kemanusiaan saja yang jelas akan berbeda tiap orangnya, tetapi juga menganut asas ketuhanan sehingga aturan aturan yang dibuat akan lebih universal.
3. Praktitk demokrasi di Indonesai menurut saya sudah sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, tentu naif bila kita berkata sudah sempurna dilaksanakan, tapi untuk saat ini sudah cukup baik. Pancasila dan UUD 1945 masih menjadi landasan yang kuat bagi negara Indonesia dan sepertinya tidak akan tergantikan dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk HAM sendiri menurut saya masih belum cukup, dimana masih banyak kasus kasus HAM berat yang belum selesai bahkan seperti ditutup tutupi oleh Pemerintah. Tidak adanya transparansi dari pemerintah ini yang membuat perlakuan HAM di Indonesia masih buruk dan harus ditingkatkan lagi.
4. Kita namakan manusia seperti itu seorang tikus. Tikus sangatlah rakus, ia tidak takut berbohong bahkan bersumpah kepada tuhan demi keuntungannya sendiri. Agenda agenda politik tersebut dapat berupa agenda pribadi maupun agenda partai, namun tetap saja tikus yang rakus tetaplah akan rakus. Mereka akan berjanji ini itu saat membutuhkan suara rakyat, namun akan berbalik badan ketika rakyat menagih janjinya. Yang lebih parah lagi para tikus tersebut seakan akan meremehkan dan menganggap bahwa rakyat lebih bodoh dan bergantung pada pemerintahan sehingga apapun yang mereka lakukan rakyat akan terus memilih tikus tikus seperti mereka. Tentu saja pejabat yang bermartabat dan baik akan mementingkan keinginan rakyatnya, tanpa ikut dalam permainan uang kalangan atas.
5. Pemerintaha seperti ini sudah banyak terjadi dalam sejarah, dinamakan sebuah pemerintahan diktaktor. Penguasa yang diktator atau otoriter ini akan mencari pengikut pengikut loyal untuk dijadikan tumbal negara hanya karena alasan sepele saja, contohnya Nazi Jerman, yang dimana para pengikut Hitler termakan bualan teori Aryannya sehingga mereka tega melakukan hal hal keji terhadap bangsa Yahudi dan negara tetangganya. Di Indonesia sendiri ada penguasa otoriter yang berkuasa selama 32 tahun lamanya yaitu soeharto. Pemerintahan diktator atau otoriter ditandai dengan tidak ada nya kebebesan berbicara di depan umum, terbatasnya informasi yang dapat didapat rakyat, tidak adanya partisipasi publik dan meskipun ada tentu merupakan fabrikasi, tidak adanya partai lain yang setara, dan masih banyak lagi. Tentu hal ini bertentangan dengan konsep HAM dan sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi di dunia. Namun sayangnya masih banyak orang yang setuju bahkan lebih senang dibawah pemerintahan otoriter.
NAMA:LULU MARWA NASFIA
NPM: 2315012044
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Isi artikel tersebut mengangkat kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk. Beberapa hal negatif yang disorot antara lain:
1. Tidak ada proses keadilan atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak perempuan.
4. Kegagalan menghadirkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang meningkat di Papua.
6. Penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tembak di tempat.
Meski begitu, ada sedikit harapan dari gerakan mahasiswa dan masyarakat yang masih berjuang melawan pelanggaran HAM.
Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran untuk terus memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia melalui gerakan masyarakat sipil.
B. Prinsip demokrasi Indonesia seyogyanya mengadopsi nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman (bhinneka), musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Namun, nilai-nilai tersebut harus dipadukan dengan prinsip kebangsaan sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia merupakan landasan spiritual yang menjamin kebebasan beragama dan menghargai nilai-nilai keagamaan.
C. Berdasarkan artikel, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi HAM secara optimal. Masih terdapat pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan kegagalan mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu.
D. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Jika anggota parlemen justru melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat. Kondisi tersebut perlu diawasi dan dikritisi oleh masyarakat agar parlemen dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama harus menggunakan pengaruh mereka dengan bijak dan tidak melanggar HAM. Menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau melanggar HAM jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Dalam era demokrasi saat ini, setiap pihak harus menghormati nilai-nilai HAM universal seperti kebebasan, keadilan, dan anti-diskriminasi tanpa memandang latar belakang tradisi atau agama.
NPM: 2315012044
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Isi artikel tersebut mengangkat kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk. Beberapa hal negatif yang disorot antara lain:
1. Tidak ada proses keadilan atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak perempuan.
4. Kegagalan menghadirkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang meningkat di Papua.
6. Penerapan hukuman kejam seperti hukuman mati dan tembak di tempat.
Meski begitu, ada sedikit harapan dari gerakan mahasiswa dan masyarakat yang masih berjuang melawan pelanggaran HAM.
Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran untuk terus memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia melalui gerakan masyarakat sipil.
B. Prinsip demokrasi Indonesia seyogyanya mengadopsi nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman (bhinneka), musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Namun, nilai-nilai tersebut harus dipadukan dengan prinsip kebangsaan sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia merupakan landasan spiritual yang menjamin kebebasan beragama dan menghargai nilai-nilai keagamaan.
C. Berdasarkan artikel, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi HAM secara optimal. Masih terdapat pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan kegagalan mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu.
D. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Jika anggota parlemen justru melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat. Kondisi tersebut perlu diawasi dan dikritisi oleh masyarakat agar parlemen dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama harus menggunakan pengaruh mereka dengan bijak dan tidak melanggar HAM. Menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau melanggar HAM jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Dalam era demokrasi saat ini, setiap pihak harus menghormati nilai-nilai HAM universal seperti kebebasan, keadilan, dan anti-diskriminasi tanpa memandang latar belakang tradisi atau agama.
NAMA : MUHAMMAD FACHRI AFFANDI
NPM : 2315012073
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini memberikan gambaran yang agak rumit mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019. Dua perspektif disajikan.
Yang pertama menggambarkan kemudian dan tantangan serius yang masih dihadapi dalam melindungi hak asasi manusia, dan yang lainnya menyoroti beberapa langkah positif menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Artikel ini menyajikan gambaran seimbang mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia, menyoroti beberapa langkah positif yang telah diambil sejauh ini dan juga menyoroti tantangan-tantangan yang masih ada. Hal positif yang dapat diambil dari membaca artikel ini adalah menyadari pentingnya terus memperjuangkan hak asasi manusia dan menghargai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai budaya masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek.
• Konsultasi: Prinsip konsultasi merupakan bagian integral dari budaya Indonesia, dimana keputusan diambil melalui konsensus dan diskusi bersama.
• Gotong Royong: Semangat gotong royong atau kerja sama kolektif demi kebaikan bersama juga merupakan nilai budaya penting dalam demokrasi Indonesia.
• Keanekaragaman Budaya: Keanekaragaman budaya yang kaya di Indonesia tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati dan memperjuangkan hak-hak semua warga negara, tanpa memandang asal budaya, agama, atau etnis. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan kuatnya nilai-nilai keagamaan masyarakat Indonesia. Asas ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, namun tantangannya masih ada. Secara umum, prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan misalnya melalui pemilihan umum yang bebas dan partisipasi masyarakat. Namun permasalahan seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya transparansi masih terus terjadi. Pemerintah sedang berupaya untuk memperbaikinya, namun diperlukan upaya yang signifikan dan upaya lebih lanjut untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.
D. Sikap saya terhadap anggota Kongres yang mengejar agenda politiknya sendiri sambil bertindak atas nama suara rakyat sangatlah negatif. Hal ini merusak kepercayaan publik dan melemahkan demokrasi. Fokusnya harus pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan individu atau kelompok. Masyarakat harus lebih aktif dalam memantau dan meminta pertanggungjawaban perwakilan mereka untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili keinginan mereka.
E. Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuatan kharismatik tradisi dan agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas sangatlah berbahaya. Hal ini dapat memanipulasi dan merugikan orang serta melanggar hak asasi manusia. Di era demokrasi, segala tindakan harus transparan dan hak-hak individu harus dihormati. Manipulasi seperti ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
NPM : 2315012073
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini memberikan gambaran yang agak rumit mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia (HAM) pada tahun 2019. Dua perspektif disajikan.
Yang pertama menggambarkan kemudian dan tantangan serius yang masih dihadapi dalam melindungi hak asasi manusia, dan yang lainnya menyoroti beberapa langkah positif menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Artikel ini menyajikan gambaran seimbang mengenai situasi hak asasi manusia di Indonesia, menyoroti beberapa langkah positif yang telah diambil sejauh ini dan juga menyoroti tantangan-tantangan yang masih ada. Hal positif yang dapat diambil dari membaca artikel ini adalah menyadari pentingnya terus memperjuangkan hak asasi manusia dan menghargai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan adat istiadat dan nilai budaya masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek.
• Konsultasi: Prinsip konsultasi merupakan bagian integral dari budaya Indonesia, dimana keputusan diambil melalui konsensus dan diskusi bersama.
• Gotong Royong: Semangat gotong royong atau kerja sama kolektif demi kebaikan bersama juga merupakan nilai budaya penting dalam demokrasi Indonesia.
• Keanekaragaman Budaya: Keanekaragaman budaya yang kaya di Indonesia tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati dan memperjuangkan hak-hak semua warga negara, tanpa memandang asal budaya, agama, atau etnis. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan kuatnya nilai-nilai keagamaan masyarakat Indonesia. Asas ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, namun tantangannya masih ada. Secara umum, prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan misalnya melalui pemilihan umum yang bebas dan partisipasi masyarakat. Namun permasalahan seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya transparansi masih terus terjadi. Pemerintah sedang berupaya untuk memperbaikinya, namun diperlukan upaya yang signifikan dan upaya lebih lanjut untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.
D. Sikap saya terhadap anggota Kongres yang mengejar agenda politiknya sendiri sambil bertindak atas nama suara rakyat sangatlah negatif. Hal ini merusak kepercayaan publik dan melemahkan demokrasi. Fokusnya harus pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan individu atau kelompok. Masyarakat harus lebih aktif dalam memantau dan meminta pertanggungjawaban perwakilan mereka untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili keinginan mereka.
E. Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuatan kharismatik tradisi dan agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas sangatlah berbahaya. Hal ini dapat memanipulasi dan merugikan orang serta melanggar hak asasi manusia. Di era demokrasi, segala tindakan harus transparan dan hak-hak individu harus dihormati. Manipulasi seperti ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
NAMA: NASHA AQILA F.H
NPM : 2315012011
KELAS: A
PRODI :S1 ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Menurut saya, penegakan hak asasi itu sudah cukup baik dan masih ada kekurangannya. Dalam hal ini para aparat penegak HAM berusaha untuk menegakkan keadilan pada masyarakat tetapi masih belum sempurna,dengan demikian masalah ini seharusnya tidak hanya ditangani oleh para penegak hak asasi manusia saja namun harus diterapkan pada setiap masyarakat yang ada di Indonesia.hal positif yang dapat saya ambil adalah beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik,menegakkan supremasi hukum,dan mereformasi sektor keamanan publik.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang dijamin oleh Pancasila. Demokrasi Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kebaikan bersama, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat.Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjamin kebebasan beragama dan menghormati keyakinan masing-masing individu tanpa diskriminasi.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan.Secara umum,prinsip Pancasila dan UUD 1945 diterapkan, seperti melalui pemilu yang bebas dan partisipasi masyarakat.Namun belum sempurna bahkan masih bisa dikatakan kurang dalam beberapa aspek seperti demokrasi tidak menyeluruh ke seluruh indonesia dikarenakan daerah terpecil bahkan kurang diperhatikan oleh pemerintah sendiri.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
menurut saya perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Anggota parlemen harus lebih menekankan kepentingan masyarakat dan kebaikan bersama, serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan seharusnya para pemerintah dapat menjunjung tinggi hak pendapat dari masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya pihak-pihak penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan, penindasan, dan penyalahgunaan terhadap hak-hak individu.
hal tersebut menurupakan pelanggaran ham.Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mendengarkan suara rakyat dan menindak lanjuti segala tindakan yang mengganggu kenyamana dan kemanan seluruh masyarakat.
NPM : 2315012011
KELAS: A
PRODI :S1 ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Menurut saya, penegakan hak asasi itu sudah cukup baik dan masih ada kekurangannya. Dalam hal ini para aparat penegak HAM berusaha untuk menegakkan keadilan pada masyarakat tetapi masih belum sempurna,dengan demikian masalah ini seharusnya tidak hanya ditangani oleh para penegak hak asasi manusia saja namun harus diterapkan pada setiap masyarakat yang ada di Indonesia.hal positif yang dapat saya ambil adalah beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik,menegakkan supremasi hukum,dan mereformasi sektor keamanan publik.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang dijamin oleh Pancasila. Demokrasi Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kebaikan bersama, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat.Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjamin kebebasan beragama dan menghormati keyakinan masing-masing individu tanpa diskriminasi.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan.Secara umum,prinsip Pancasila dan UUD 1945 diterapkan, seperti melalui pemilu yang bebas dan partisipasi masyarakat.Namun belum sempurna bahkan masih bisa dikatakan kurang dalam beberapa aspek seperti demokrasi tidak menyeluruh ke seluruh indonesia dikarenakan daerah terpecil bahkan kurang diperhatikan oleh pemerintah sendiri.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
menurut saya perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Anggota parlemen harus lebih menekankan kepentingan masyarakat dan kebaikan bersama, serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan seharusnya para pemerintah dapat menjunjung tinggi hak pendapat dari masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya pihak-pihak penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dapat merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan, penindasan, dan penyalahgunaan terhadap hak-hak individu.
hal tersebut menurupakan pelanggaran ham.Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mendengarkan suara rakyat dan menindak lanjuti segala tindakan yang mengganggu kenyamana dan kemanan seluruh masyarakat.
NAMA : M.Reza Ashriansyah Azhar
NPM : 2315012024
KELAS : B
PRODI : S-1 Arsitektur
A. Dari artikel tersebut dapat dipahami gambaran bagaimana situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Artikel ini mengulas bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang serius. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan bahwa demokrasi mengalami kemunduran signifikan, ditandai dengan penyempitan ruang kebebasan sipil dan ancaman kembalinya rezim otoriter. Hal positif yang dapat dipetik dari artikel ini adalah aspek-aspek perkembangan positif, seperti inisiatif-inisiatif yang menawarkan harapan untuk mengatasi persoalan-persoalan situasi hak asasi manusia pada saat itu. Langkah-langkah reformasi penting dan kebangkitan gerakan mahasiswa menyoroti potensi perbaikan dalam perlindungan hak asasi manusia dan kontrol sosial atas proses kekuasaan negara.
B. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang dijamin oleh Pancasila. Contohnya konsep musyawarah yang mencerminkan cara pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsensus, serta budaya gotong royong yang menekankan pada kebersamaan dan solidaritas sosial. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara demokrasi tidak bisa dipisahkan dari nilai spiritual dan keagamaan. Demokrasi Indonesia menghormati keberagaman agama dan keyakinan setiap warga negaranya. Nilai moral dan etika turut membentuk kebijakan dan perilaku politik. Agar demokrasi Indonesia menjadi sistem yang inklusif dan berkeadilan, prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan moral dan etika perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai keberagaman dan kebersamaan.
C. Praktik demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian hak asasi manusia internasional, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasinya. Misalnya, keterbatasan berpendapat, diskriminasi dan rasisme terhadap golongan tertentu, penanganan terhadap konflik SDA, serta penggunaan kekerasan dalam proses menegakkan hukum. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi Indonesia perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia, serta lebih menekankan pada pengawasan dan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia.
D. Kasus ini cukup banyak terjadi di negara demokrasi, di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Situasi ini merugikan rakyat dan menguntungkan oknum tersebut. Perilaku ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Solusi yang dapat dilakukan adalah rakyat turut aktif dalam memantau kinerja para wakil rakyat, dan berpartisipasi seperti membuka diskusi, forum, atau petisi untuk menyuarakan pendapatnya. Proses legislasi dan pengambilan keputusan juga harus transparan dan akses informasi di media platform harus dipermudah. Oknum tersebut juga harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi yang berat. Dalam kasus ini, perlu dilakukan perbaikan sistem politik dan penguatan peran masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi.
E. Pihak yang menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas, tentu sangat merugikan rakyat. Kasus ini menjadi penghambat penegakan HAM dan memicu kemunduran demokrasi, juga dapat menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap pihak tersebut. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi. Tantangan ini membutuhkan kesadaran setiap rakyat untuk menggunakan keunggulan kekuasaan tersebut untuk tujuan yang tidak merusak prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Demokrasi harus lebih fokus pada pengawasan terhadap kekuasaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.
NPM : 2315012024
KELAS : B
PRODI : S-1 Arsitektur
A. Dari artikel tersebut dapat dipahami gambaran bagaimana situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Artikel ini mengulas bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang serius. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait penanganan pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam (SDA) di masa lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan bahwa demokrasi mengalami kemunduran signifikan, ditandai dengan penyempitan ruang kebebasan sipil dan ancaman kembalinya rezim otoriter. Hal positif yang dapat dipetik dari artikel ini adalah aspek-aspek perkembangan positif, seperti inisiatif-inisiatif yang menawarkan harapan untuk mengatasi persoalan-persoalan situasi hak asasi manusia pada saat itu. Langkah-langkah reformasi penting dan kebangkitan gerakan mahasiswa menyoroti potensi perbaikan dalam perlindungan hak asasi manusia dan kontrol sosial atas proses kekuasaan negara.
B. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keberagaman dan keberagaman yang dijamin oleh Pancasila. Contohnya konsep musyawarah yang mencerminkan cara pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsensus, serta budaya gotong royong yang menekankan pada kebersamaan dan solidaritas sosial. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara demokrasi tidak bisa dipisahkan dari nilai spiritual dan keagamaan. Demokrasi Indonesia menghormati keberagaman agama dan keyakinan setiap warga negaranya. Nilai moral dan etika turut membentuk kebijakan dan perilaku politik. Agar demokrasi Indonesia menjadi sistem yang inklusif dan berkeadilan, prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan moral dan etika perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai keberagaman dan kebersamaan.
C. Praktik demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian hak asasi manusia internasional, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasinya. Misalnya, keterbatasan berpendapat, diskriminasi dan rasisme terhadap golongan tertentu, penanganan terhadap konflik SDA, serta penggunaan kekerasan dalam proses menegakkan hukum. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi Indonesia perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia, serta lebih menekankan pada pengawasan dan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia.
D. Kasus ini cukup banyak terjadi di negara demokrasi, di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi mengejar agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Situasi ini merugikan rakyat dan menguntungkan oknum tersebut. Perilaku ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Solusi yang dapat dilakukan adalah rakyat turut aktif dalam memantau kinerja para wakil rakyat, dan berpartisipasi seperti membuka diskusi, forum, atau petisi untuk menyuarakan pendapatnya. Proses legislasi dan pengambilan keputusan juga harus transparan dan akses informasi di media platform harus dipermudah. Oknum tersebut juga harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi yang berat. Dalam kasus ini, perlu dilakukan perbaikan sistem politik dan penguatan peran masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi.
E. Pihak yang menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas, tentu sangat merugikan rakyat. Kasus ini menjadi penghambat penegakan HAM dan memicu kemunduran demokrasi, juga dapat menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap pihak tersebut. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi. Tantangan ini membutuhkan kesadaran setiap rakyat untuk menggunakan keunggulan kekuasaan tersebut untuk tujuan yang tidak merusak prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Demokrasi harus lebih fokus pada pengawasan terhadap kekuasaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.
Nama : Karina Putrie Maharani
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
1. Saya merasa penegakan hak asasi manusia sudah berjalan cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Meskipun aparat penegak HAM berusaha menjaga keadilan dalam masyarakat, tetapi belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa penanganan masalah ini seharusnya melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya para penegak hak asasi manusia saja. Melalui pengalaman ini, saya menjadi lebih memahami upaya yang dilakukan oleh para penegak HAM dan menyadari pentingnya mendukung setiap langkah mereka agar dapat terus berkembang.
2. Pemahaman tentang demokrasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. beberapa aspek penting telah menjadi bagian integral dalam budaya lokal, seperti : 1. Musyawarah dan Mufakat 2. Gotong Royong 3. Kearifan Lokal.
Pandangan tentang prinsip demokrasi di Indonesia yang mencakup ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila, memiliki konsekuensi yang unik dan penting. Berikut adalah beberapa perspektif yang berkaitan dengan hal ini:
1. Integrasi Nilai Keagamaan dalam Sistem Demokrasi
2. Etika dan Moralitas dalam Kehidupan Politik
3. Tantangan dan Pelaksanaan Konsep Ini
3. Sekarang ini, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk memperkuat keadilan dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara Indonesia dalam proses demokrasi.
4. sikap saya terhadap hal ini tentu tidak dapat diterima jika anggota parlemen menggunakan nama rakyat untuk kepentingan pribadi mereka. Agenda yang mereka jalankan sering kali terkait dengan tindakan korupsi, seperti menggunakan dana untuk hal-hal yang tidak penting yang mementingkan kepentingan pribadi
5. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan karismatik untuk kepentingan pribadi merugikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan yang tidak jelas dan selalu memprioritaskan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
1. Saya merasa penegakan hak asasi manusia sudah berjalan cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Meskipun aparat penegak HAM berusaha menjaga keadilan dalam masyarakat, tetapi belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa penanganan masalah ini seharusnya melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya para penegak hak asasi manusia saja. Melalui pengalaman ini, saya menjadi lebih memahami upaya yang dilakukan oleh para penegak HAM dan menyadari pentingnya mendukung setiap langkah mereka agar dapat terus berkembang.
2. Pemahaman tentang demokrasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. beberapa aspek penting telah menjadi bagian integral dalam budaya lokal, seperti : 1. Musyawarah dan Mufakat 2. Gotong Royong 3. Kearifan Lokal.
Pandangan tentang prinsip demokrasi di Indonesia yang mencakup ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila, memiliki konsekuensi yang unik dan penting. Berikut adalah beberapa perspektif yang berkaitan dengan hal ini:
1. Integrasi Nilai Keagamaan dalam Sistem Demokrasi
2. Etika dan Moralitas dalam Kehidupan Politik
3. Tantangan dan Pelaksanaan Konsep Ini
3. Sekarang ini, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk memperkuat keadilan dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara Indonesia dalam proses demokrasi.
4. sikap saya terhadap hal ini tentu tidak dapat diterima jika anggota parlemen menggunakan nama rakyat untuk kepentingan pribadi mereka. Agenda yang mereka jalankan sering kali terkait dengan tindakan korupsi, seperti menggunakan dana untuk hal-hal yang tidak penting yang mementingkan kepentingan pribadi
5. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan karismatik untuk kepentingan pribadi merugikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan yang tidak jelas dan selalu memprioritaskan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Nama: Faizah Salsabila
NPM : 2315012035
Kelas : A
Prodi : Arsitektur
A. analisis saya yaitu masih bisa dilihat bahwa banyak kasus HAM yang masih belum terpecahkan contohnya dapat dilihat dari artikel
1. tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan
4. kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu
5. pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua
6. kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya
namun hal positif yang dapat dilihat yaitu karena menyadari bahwa karena keadilan HAM yang masih harus dibenahi menjadi tempat untuk pemerintah memperbaiki aturan dan mengambil langkah untuk bertindak tegas dalam menegakkan keadilan HAM di Indonesia
B. demokrasi merupakan akar pada adat istiadat dan budaya asli masyarakat nilai adat istiadat yang dapat diambil yaitu
1. musyawarah dan mufakat
2. gotong royong
3. kearifan lokal yang setiap daerah mengedepankan prinsip keadilan , kesetaraan dan kebijaksanaan
lalu prinsip demokrasi Indonesia yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan peran agama dalam berpolitik dan dikehidupan sosial masyarakat seperti keseimbangan moral dan sosial ,keseimbangan nilai religius.
demokrasi sendiri dapat diartikan ghormati dan mendukung peran agama dalam membentuk moral dan etika masyarakat
C. praktik demokrasi saat ini di Indonesia merupakan cerminan dari upaya untuk mempertahankan UUD 1945 dan prinsip pancasila , namun nyatanya dalam masyarakat masih banyak yang perlu di kembangkan
contohnya seperti sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa , dapat dilihat bahwa indonesia telah memberi kebebasan beragama dan memfasilitasi masyarakat untuk beribadah namun tetap saja masih ada isi isu terkait kurangnya toleransi antar agama yang terjadi di masyarakat masih saja ada diskrimansi yang masih perlu diperhatikan pemerintah
D. Anggota parlemen seharusnya berfungsi sebagai perwakilan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. jika parlemen mengutamakan kepentingan pribadi hal itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap masyarakat
E. menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau egois merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Manipulasi dan pengorbanan rakyat untuk tujuan yang tidak jelas bertentangan dengan hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpikir, dan hak untuk bebas dari eksploitasi dan manipulasi.
NPM : 2315012035
Kelas : A
Prodi : Arsitektur
A. analisis saya yaitu masih bisa dilihat bahwa banyak kasus HAM yang masih belum terpecahkan contohnya dapat dilihat dari artikel
1. tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan
4. kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu
5. pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua
6. kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya
namun hal positif yang dapat dilihat yaitu karena menyadari bahwa karena keadilan HAM yang masih harus dibenahi menjadi tempat untuk pemerintah memperbaiki aturan dan mengambil langkah untuk bertindak tegas dalam menegakkan keadilan HAM di Indonesia
B. demokrasi merupakan akar pada adat istiadat dan budaya asli masyarakat nilai adat istiadat yang dapat diambil yaitu
1. musyawarah dan mufakat
2. gotong royong
3. kearifan lokal yang setiap daerah mengedepankan prinsip keadilan , kesetaraan dan kebijaksanaan
lalu prinsip demokrasi Indonesia yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan peran agama dalam berpolitik dan dikehidupan sosial masyarakat seperti keseimbangan moral dan sosial ,keseimbangan nilai religius.
demokrasi sendiri dapat diartikan ghormati dan mendukung peran agama dalam membentuk moral dan etika masyarakat
C. praktik demokrasi saat ini di Indonesia merupakan cerminan dari upaya untuk mempertahankan UUD 1945 dan prinsip pancasila , namun nyatanya dalam masyarakat masih banyak yang perlu di kembangkan
contohnya seperti sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa , dapat dilihat bahwa indonesia telah memberi kebebasan beragama dan memfasilitasi masyarakat untuk beribadah namun tetap saja masih ada isi isu terkait kurangnya toleransi antar agama yang terjadi di masyarakat masih saja ada diskrimansi yang masih perlu diperhatikan pemerintah
D. Anggota parlemen seharusnya berfungsi sebagai perwakilan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. jika parlemen mengutamakan kepentingan pribadi hal itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap masyarakat
E. menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau egois merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Manipulasi dan pengorbanan rakyat untuk tujuan yang tidak jelas bertentangan dengan hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpikir, dan hak untuk bebas dari eksploitasi dan manipulasi.
NAMA : KEISYA ALICEA PRAMUDYA
NPM : 2355012001
KELAS : A
A. Hal positif yang dapat didapatkan setelah membaca artikel semacam itu adalah kesadaran yang lebih besar tentang masalah HAM di Indonesia, yang dapat memicu aksi lebih lanjut dari masyarakat sipil, LSM, dan pemerintah untuk memperbaiki situasi dan memperkuat perlindungan HAM bagi semua warga negara.
B. Demokrasi di Indonesia bisa dipandang dari perspektif nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Banyak tradisi lokal di Indonesia yang menekankan pada nilai-nilai seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini mencerminkan semangat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perhatian terhadap kepentingan bersama, yang merupakan elemen-elemen penting dalam sistem demokrasi.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pengakuan akan eksistensi Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun landasan moral dan spiritual dalam tatanan demokrasi, dengan mengakui bahwa kekuasaan dan otoritas akhir tidak hanya bersumber dari manusia, tetapi juga dari entitas ilahi. Hal ini dapat memperkuat nilai-nilai moral, keadilan, dan kebersamaan dalam praktik demokrasi di Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan komitmen pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 secara umum, tetapi masih ada tantangan dalam implementasinya. Meskipun Pancasila sebagai dasar negara menegaskan prinsip-prinsip seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, namun dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai ini masih menghadapi hambatan.
Di satu sisi, Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang terwujud melalui pemilihan umum, partisipasi politik yang luas, dan kebebasan berpendapat. Namun, beberapa isu seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Meskipun UUD NRI 1945 mengakui dan menjamin hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan, pelaksanaannya masih terkadang terganggu oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan kelemahan dalam sistem peradilan.
D. Saya melihat kondisi di mana anggota parlemen menggunakan wewenang mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi, terpisah dari kepentingan nyata masyarakat, sebagai hal yang sangat merugikan dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Tindakan semacam itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan merugikan proses demokratis secara keseluruhan.
Penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari para anggota parlemen mereka, serta untuk memilih pemimpin yang berkomitmen untuk melayani kepentingan rakyat dengan jujur dan berintegritas.
E. Pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan kharismatik dapat memanfaatkan tradisi dan agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Hal ini bisa menyebabkan rakyat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, dimulailah prinsip hak asasi manusia, karena hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi, tanpa adanya kasih sayang atau pemaksaan atas kehendak mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan, kontrol, dan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dari perlindungan kekuasaan.
NAMA: MUHAMMAD REYHAN AQILA
NPM: 2315012046
KELAS: B
PRODI: S1-ARSITEKTUR
Analisis kasus
A. Pada 2019 Indonesia masih mencatat kinerja para penegak hukum terhadap HAM masih buruk dengan terdapat oknum yang masih mementingkan dirinya sendiri.
Tetapi hal positif yang dapat kita ambil adalah beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat budaya Indonesia memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kearifan lokal. Demokrasi di Indonesia yang menganut dari Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa namun ada saja pihak yang memaksakan keyakinan yang dianut lebih baik dari orang lain dan terlalu mengenyampingkan hal agamis terkandung dalam tiap ajaran agama.
C. Di Indonesia sendiri Pluralitas merupakan realitas dalam komunitas indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari, bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa dan agama. Akan tetapi HAM di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi contohnya hak atas pendidikan dan pekerjaan,masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan juga masih banyak kemiskinan yang disebabkan kurangnya sdm yang memadai sesuai klasifikasi minimum suatu pekerjaan.
D. Menurut saya seperti itu ada yang salah akan kinerja dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Harusnya Para pemerintah dapat menjunjung tinggi hak pendapat dari masyarakat.
E. Praktikum seperti itu dapat mengganggu kestabilan HAM. Untuk itu kita dapat mencegahnya dengan adanya pendidikan yang baik, diubahnya sistem ketatanegaraan atau pemerintahan menjadi lebih baik. Tantangan ini membutuhkan kesadaran setiap rakyat untuk menggunakan keunggulan kekuasan tersebut untuk tujuan yang tidak merusak prinsip-prinsip keadilan hak asasi manusia yang dapat menjadi faktor kemunduran demokrasi dan pelanggaran.
Nama: malika kurnia
Npm: 2315012059
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Sebagai negara hukum yang memiliki demokrasi, masyarakat Indonesia berhak menyuarai persoalan yang ada di masyarakat. Tanggapan saya atas jurnal tersebut adalah, ketika suatu persoalan menimpa atau terjadi di Indonesia, apalagi menyangkut SARA, jelas sebagai negara yang berdemokrasi harus mengganggap serius dan berupaya menyelesaikan, sekalipun harus menyentuh ranah hukum. Tetapi, sebagai negara yang memiliki cita2 melindungi segenap bangsa Indonesia, negara Indonesia tetap harus bisa melindungi hukum yang berlaku termasuk hak asasi.
Hukum yang ditegakkan, sebagai aturan yang menertibkan dan negara yang akan melindungi hukum tersebut agar berjalan semestinya.
Npm: 2315012059
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Sebagai negara hukum yang memiliki demokrasi, masyarakat Indonesia berhak menyuarai persoalan yang ada di masyarakat. Tanggapan saya atas jurnal tersebut adalah, ketika suatu persoalan menimpa atau terjadi di Indonesia, apalagi menyangkut SARA, jelas sebagai negara yang berdemokrasi harus mengganggap serius dan berupaya menyelesaikan, sekalipun harus menyentuh ranah hukum. Tetapi, sebagai negara yang memiliki cita2 melindungi segenap bangsa Indonesia, negara Indonesia tetap harus bisa melindungi hukum yang berlaku termasuk hak asasi.
Hukum yang ditegakkan, sebagai aturan yang menertibkan dan negara yang akan melindungi hukum tersebut agar berjalan semestinya.
Nama: Maulana Raul Putra Priyanto
NPM: 2315012045
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Tahun 2019 dianggap sebagai periode yang menantang bagi situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komnas HAM menekankan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang serius dan konflik terkait sumber daya alam di masa lalu. LBH Jakarta menyoroti bahwa tahun ini terjadi penurunan kualitas demokrasi, dengan semakin terbatasnya kebebasan warga dan potensi kembalinya pemerintahan otoriter. Meskipun demikian, ada kemajuan yang memberi harapan, termasuk reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM dan munculnya gerakan mahasiswa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
NPM: 2315012045
Kelas: A
Prodi: S1 Arsitektur
A. Tahun 2019 dianggap sebagai periode yang menantang bagi situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komnas HAM menekankan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang serius dan konflik terkait sumber daya alam di masa lalu. LBH Jakarta menyoroti bahwa tahun ini terjadi penurunan kualitas demokrasi, dengan semakin terbatasnya kebebasan warga dan potensi kembalinya pemerintahan otoriter. Meskipun demikian, ada kemajuan yang memberi harapan, termasuk reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM dan munculnya gerakan mahasiswa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
B. Dari perspektif nilai-nilai budaya Indonesia, demokrasi di negara ini seharusnya mencerminkan keragaman dan toleransi yang diwujudkan dalam Pancasila. Demokrasi harus mengedepankan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, serta memperhatikan kepentingan umum dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, seperti yang tercermin dalam konsep gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Demokrasi yang inklusif dan adil di Indonesia harus mengintegrasikan prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai-nilai keragaman dan toleransi yang berakar pada etika dan moral.
C. Demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki kekurangan. Walaupun Indonesia telah meratifikasi hampir semua konvensi HAM internasional, implementasinya belum sempurna. Masih ada isu seperti seksisme, rasisme, dan hukuman yang tidak adil. Kebijakan yang dibuat sering kali hanya berdasarkan moralitas dan populisme tanpa dukungan data dan penelitian. Untuk menghormati HAM, Indonesia perlu meningkatkan kesadaran publik tentang HAM dan memperkuat pengawasan atas pelanggaran HAM.
D. Saya menilai negatif perilaku anggota parlemen yang mengklaim mewakili rakyat namun sebenarnya mengejar agenda politik pribadi yang tidak selaras dengan kepentingan publik. Anggota parlemen seharusnya fokus pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama, serta bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab. Perilaku seperti ini dapat mengecewakan publik dan mengurangi kepercayaan pada institusi demokrasi.
E. Saya berpendapat bahwa individu dengan kekuasaan kharismatik yang berbasis tradisi atau agama yang memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan ancaman bagi demokrasi. Kekuasaan semacam ini bisa memanipulasi masyarakat dan mengarahkan mereka ke tujuan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Demokrasi harus lebih berfokus pada pengawasan kekuasaan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.
NAMA : NASYWA ELLYSIA A.P
NPM : 2315012013
KELAS : A
A. Artikel ini membahas buruknya kinerja HAM Indonesia pada 2019, mencakup pelanggaran masa lalu yang belum terselesaikan, konflik SDA, dan pembatasan kebebasan sipil. Meski terdapat kemunduran, ada beberapa langkah positif seperti reformasi hukum dan peran aktif gerakan mahasiswa. Tantangan utama termasuk kurangnya keadilan, diskriminasi gender, dan rasisme di Papua. Namun, inisiatif reformasi hukum dan komitmen pada perjanjian HAM internasional serta partisipasi masyarakat memberikan harapan untuk peningkatan penegakan HAM di Indonesia.
B.Demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal masyarakatnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana demokrasi dijalankan dan dipahami oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keberagaman, dan toleransi. Dengan memperhatikan dan menghargai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional ini, demokrasi dapat lebih efektif dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
- Keberadaan Tuhan adalah landasan moral dan spiritual dalam menjalankan sistem demokrasi, mengakui dan menghargai pluralitas keagamaan dalam masyarakat, serta menegaskan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam pembangunan bangsa.
C. Berdasarkan artikel, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi HAM secara optimal. Masih terdapat pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan kegagalan mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu.
D. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Jika anggota parlemen justru melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat. Kondisi tersebut perlu diawasi dan dikritisi oleh masyarakat agar parlemen dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
E. Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuatan kharismatik tradisi dan agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas sangatlah berbahaya. Hal ini dapat memanipulasi dan merugikan orang serta melanggar hak asasi manusia. Di era demokrasi, segala tindakan harus transparan dan hak-hak individu harus dihormati. Manipulasi seperti ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
NPM : 2315012013
KELAS : A
A. Artikel ini membahas buruknya kinerja HAM Indonesia pada 2019, mencakup pelanggaran masa lalu yang belum terselesaikan, konflik SDA, dan pembatasan kebebasan sipil. Meski terdapat kemunduran, ada beberapa langkah positif seperti reformasi hukum dan peran aktif gerakan mahasiswa. Tantangan utama termasuk kurangnya keadilan, diskriminasi gender, dan rasisme di Papua. Namun, inisiatif reformasi hukum dan komitmen pada perjanjian HAM internasional serta partisipasi masyarakat memberikan harapan untuk peningkatan penegakan HAM di Indonesia.
B.Demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal masyarakatnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana demokrasi dijalankan dan dipahami oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keberagaman, dan toleransi. Dengan memperhatikan dan menghargai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional ini, demokrasi dapat lebih efektif dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
- Keberadaan Tuhan adalah landasan moral dan spiritual dalam menjalankan sistem demokrasi, mengakui dan menghargai pluralitas keagamaan dalam masyarakat, serta menegaskan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam pembangunan bangsa.
C. Berdasarkan artikel, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi HAM secara optimal. Masih terdapat pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan kegagalan mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu.
D. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Jika anggota parlemen justru melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat. Kondisi tersebut perlu diawasi dan dikritisi oleh masyarakat agar parlemen dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
E. Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuatan kharismatik tradisi dan agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas sangatlah berbahaya. Hal ini dapat memanipulasi dan merugikan orang serta melanggar hak asasi manusia. Di era demokrasi, segala tindakan harus transparan dan hak-hak individu harus dihormati. Manipulasi seperti ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.