FORUM JAWABAN ANALIS KASUS
Silahkan analisis dan jawablah menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima kasih
Nama : Putu Devi Prastya Sari
NPM : 2117011012
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" mengungkapkan bahwa kinerja Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) selama tahun 2019 masih buruk, dengan banyak pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, termasuk pelanggaran di masa lalu, konflik sumber daya alam, dan diskriminasi berbasis gender. Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dengan pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama serta pelanggaran HAM di Papua. Meski demikian, terdapat beberapa perkembangan positif seperti upaya reformasi kunci dalam perlindungan HAM dan adanya gerakan masyarakat yang aktif sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Artikel ini menekankan pentingnya pengungkapan kebenaran dan keadilan untuk korban pelanggaran HAM serta peran masyarakat sipil dalam memastikan pemenuhan HAM dan menentang kebijakan yang diskriminatif. Hal positif dari artikel ini adalah kesadaran bahwa meski situasi HAM di Indonesia suram, ada harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang kuat.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya asli menekankan prinsip musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, yang mencerminkan semangat kolektif dan solidaritas masyarakat. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai religius dan moral yang kuat, memastikan bahwa kebebasan individu dan pengambilan keputusan tetap berlandaskan etika dan spiritualitas, sehingga menciptakan harmoni antara hak individu dan kepentingan bersama.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa reformasi kunci dan meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, banyak kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen formal terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Hal ini mencederai kepercayaan publik dan esensi dari demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi representasi autentik dari aspirasi rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan. Situasi semacam ini mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat mengawal dan memastikan bahwa wakil yang dipilih benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, mengorbankan kepentingan mereka. Praktik ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia di era demokrasi modern, yang mengutamakan kebebasan, martabat, dan kesejahteraan individu. Manipulasi semacam ini merusak fondasi demokrasi yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara dan mendorong partisipasi politik yang sehat dan transparan.
NPM : 2117011012
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" mengungkapkan bahwa kinerja Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) selama tahun 2019 masih buruk, dengan banyak pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, termasuk pelanggaran di masa lalu, konflik sumber daya alam, dan diskriminasi berbasis gender. Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dengan pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama serta pelanggaran HAM di Papua. Meski demikian, terdapat beberapa perkembangan positif seperti upaya reformasi kunci dalam perlindungan HAM dan adanya gerakan masyarakat yang aktif sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Artikel ini menekankan pentingnya pengungkapan kebenaran dan keadilan untuk korban pelanggaran HAM serta peran masyarakat sipil dalam memastikan pemenuhan HAM dan menentang kebijakan yang diskriminatif. Hal positif dari artikel ini adalah kesadaran bahwa meski situasi HAM di Indonesia suram, ada harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang kuat.
B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya asli menekankan prinsip musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, yang mencerminkan semangat kolektif dan solidaritas masyarakat. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai religius dan moral yang kuat, memastikan bahwa kebebasan individu dan pengambilan keputusan tetap berlandaskan etika dan spiritualitas, sehingga menciptakan harmoni antara hak individu dan kepentingan bersama.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa reformasi kunci dan meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, banyak kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen formal terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Hal ini mencederai kepercayaan publik dan esensi dari demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi representasi autentik dari aspirasi rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan. Situasi semacam ini mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat mengawal dan memastikan bahwa wakil yang dipilih benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.
E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, mengorbankan kepentingan mereka. Praktik ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia di era demokrasi modern, yang mengutamakan kebebasan, martabat, dan kesejahteraan individu. Manipulasi semacam ini merusak fondasi demokrasi yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara dan mendorong partisipasi politik yang sehat dan transparan.
Nama : Aprilia Sashya Kirana
NPM : 2117011015
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup suram mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, antara lain :
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan menghadirkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang berlanjut dan meningkat di Papua.
6. Penerapan hukuman kejam seperti vonis mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, artikel juga menyoroti beberapa hal positif, seperti komitmen Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan meratifikasi konvensi HAM internasional, serta munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi semangat musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan dan spiritual menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini selaras dengan kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
C. Berdasarkan artikel tersebut, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi yang terjadi.
D. Jika anggota parlemen yang seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat justru melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, maka ini merupakan bentuk penyelewengan mandat dan kekuasaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya benar-benar memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama seharusnya menggunakan pengaruh mereka untuk kebaikan bersama dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk kepentingan sempit atau bahkan menjadikan rakyat sebagai tumbal. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu. Kekuasaan semacam itu seharusnya digunakan untuk memberdayakan dan melindungi rakyat, bukan malah mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas atau tidak beradab.
NPM : 2117011015
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup suram mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, antara lain :
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan menghadirkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang berlanjut dan meningkat di Papua.
6. Penerapan hukuman kejam seperti vonis mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, artikel juga menyoroti beberapa hal positif, seperti komitmen Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan meratifikasi konvensi HAM internasional, serta munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi semangat musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan dan spiritual menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini selaras dengan kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
C. Berdasarkan artikel tersebut, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi yang terjadi.
D. Jika anggota parlemen yang seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat justru melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, maka ini merupakan bentuk penyelewengan mandat dan kekuasaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya benar-benar memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama seharusnya menggunakan pengaruh mereka untuk kebaikan bersama dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk kepentingan sempit atau bahkan menjadikan rakyat sebagai tumbal. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu. Kekuasaan semacam itu seharusnya digunakan untuk memberdayakan dan melindungi rakyat, bukan malah mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas atau tidak beradab.
Nama : Amalia Triananda
NPM : 2117011081
Kelas : C
Prodi : S1-Kimia
A. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang kompleks tentang kondisi HAM di Indonesia. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, namun ada juga beberapa hal positif yang dapat menjadi titik terang.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini:
• Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM.
• Komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
• Keberanian gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Artikel ini mendorong kita untuk terus berusaha meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia semua orang dihormati dan dilindungi.
B. Nilai-nilai Adat Istiadat/Budaya Asli:
• Musyawarah Mufakat: Nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, seperti gotong royong dan pengambilan keputusan di desa adat.
• Keadilan Sosial: Nilai ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang dianut masyarakat Indonesia.
• Kebersamaan: Nilai ini penting dalam demokrasi karena menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan.
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting dalam pengambilan keputusan dan perilaku politik.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Diperlukan upaya serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM di Indonesia.
Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada komitmen dan upaya kolektif dari semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM.
D. Situasi di mana anggota parlemen bertindak berdasarkan agenda politik mereka sendiri, yang berbeda dengan kepentingan nyata rakyat, memang memprihatinkan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti:
• Hilangnya kepercayaan publik: Ketika rakyat merasa bahwa perwakilan mereka tidak memperjuangkan kepentingan mereka, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi demokrasi dapat terkikis. Hal ini dapat menyebabkan apatisme politik, partisipasi pemilih yang rendah, dan bahkan gejolak sosial.
• Kebijakan yang tidak efektif: Kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi anggota parlemen, alih-alih kebutuhan rakyat, berisiko tidak efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
• Penyalahgunaan kekuasaan: Anggota parlemen yang mementingkan agenda pribadi berpotensi menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu korupsi, nepotisme, dan praktik politik yang tidak etis lainnya.
• Ketidakadilan dan kesenjangan: Ketika kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, hal ini dapat memperparah ketimpangan dan ketidakadilan yang sudah ada. Kelompok-kelompok marjinal dan rentan mungkin semakin terpinggirkan dan dirugikan.
E. Penggunaan kharisma untuk memanipulasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang berbahaya dan tidak etis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya manipulasi kharisma dan untuk menegakkan hukum dan mekanisme akuntabilitas untuk melindungi HAM dan demokrasi. Masyarakat sipil dan individu harus memainkan peran aktif dalam melawan manipulasi kharisma dan mempromosikan HAM dan demokrasi yang sejati.
NPM : 2117011081
Kelas : C
Prodi : S1-Kimia
A. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang kompleks tentang kondisi HAM di Indonesia. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, namun ada juga beberapa hal positif yang dapat menjadi titik terang.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini:
• Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM.
• Komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
• Keberanian gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Artikel ini mendorong kita untuk terus berusaha meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia semua orang dihormati dan dilindungi.
B. Nilai-nilai Adat Istiadat/Budaya Asli:
• Musyawarah Mufakat: Nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, seperti gotong royong dan pengambilan keputusan di desa adat.
• Keadilan Sosial: Nilai ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang dianut masyarakat Indonesia.
• Kebersamaan: Nilai ini penting dalam demokrasi karena menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan.
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting dalam pengambilan keputusan dan perilaku politik.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Diperlukan upaya serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM di Indonesia.
Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada komitmen dan upaya kolektif dari semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM.
D. Situasi di mana anggota parlemen bertindak berdasarkan agenda politik mereka sendiri, yang berbeda dengan kepentingan nyata rakyat, memang memprihatinkan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti:
• Hilangnya kepercayaan publik: Ketika rakyat merasa bahwa perwakilan mereka tidak memperjuangkan kepentingan mereka, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi demokrasi dapat terkikis. Hal ini dapat menyebabkan apatisme politik, partisipasi pemilih yang rendah, dan bahkan gejolak sosial.
• Kebijakan yang tidak efektif: Kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi anggota parlemen, alih-alih kebutuhan rakyat, berisiko tidak efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
• Penyalahgunaan kekuasaan: Anggota parlemen yang mementingkan agenda pribadi berpotensi menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu korupsi, nepotisme, dan praktik politik yang tidak etis lainnya.
• Ketidakadilan dan kesenjangan: Ketika kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, hal ini dapat memperparah ketimpangan dan ketidakadilan yang sudah ada. Kelompok-kelompok marjinal dan rentan mungkin semakin terpinggirkan dan dirugikan.
E. Penggunaan kharisma untuk memanipulasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang berbahaya dan tidak etis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya manipulasi kharisma dan untuk menegakkan hukum dan mekanisme akuntabilitas untuk melindungi HAM dan demokrasi. Masyarakat sipil dan individu harus memainkan peran aktif dalam melawan manipulasi kharisma dan mempromosikan HAM dan demokrasi yang sejati.
Nama : Camelia
NPM : 2117011112
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Isi artikel tersebut membahas tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan pandangan beberapa lembaga dan pakar HAM. Secara umum artikel menyatakan bahwa kinerja pemerintah Indonesia terkait HAM masih buruk pada tahun 2019. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum mendapatkan penyelesaian, penanganan konflik sumber daya alam yang kurang memadai, serta penurunan ruang demokrasi dan kebebasan beragama. Namun demikian, artikel juga menyebutkan beberapa hal positif seperti adanya gerakan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah, serta langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan HAM di Indonesia seperti meratifikasi konvensi-konvensi HAM internasional. Artikel ini menggambarkan evaluasi yang objektif terhadap implementasi HAM di Indonesia dengan mengkritik masalah-masalah yang ada namun juga mengakui upaya-upaya perbaikan. Hal positif yang saya dapatkan adalah mengenai pentingnya peran gerakan masyarakat sipil sebagai pencegah pelanggaran HAM.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
• Musyawarah untuk mufakat : dimana proses pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah dan mufakat secara konsensus, bukan mayoritas yang mencerminkan budaya kerukunan dan kekeluargaan masyarakat Indonesia.
• Kesetaraan dan kekeluargaan : tidak ada praktik dominasi satu kelompok atau golongan atas kelompok lain. Semua elemen masyarakat diperlakukan setara dan saling menghormati.
• Persatuan dan kesatuan : tumbuh rasa kebersamaan dan kebanggaan atas persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok mana pun tidak boleh mengancam persatuan bangsa.
• Religiusitas yang dalam : dimana sistem demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ke-Tuhanan yang diyakini masyarakat.
Menurut pendapat saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan spiritualitas bagi pembangunan demokrasi. Akan tetapi, prinsip ini harus tetap menghormati keragaman agama, keyakinan dan nilai-nilai yang ada di Indonesia agar tidak bernuansa keagamaan sempit dan menghindari praktik dominasi satu agama atas lainnya. Tuhan yang Maha Esa juga harus ditafsirkan secara inklusif dan universal agar merepresentasikan keragaman keimanan bangsa Indonesia.
C. Menurut pendapat saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Beberapa poin penting terkait demokrasi Indonesia, yaitu:
• Prinsip musyawarah masih lemah, dimana proses pengambilan keputusan sering didominasi mayoritas tanpa musyawarah lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan bersama.
• Diskriminasi dan intoleransi masih terjadi terhadap kelompok minoritas agama, suku, atau golongan tertentu. Hal ini bertentangan dengan nilai kesetaraan dan persatuan Pancasila.
• Ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat kadang dibatasi, seperti yang diindikasikan penurunan ruang demokrasi tahun ini. Ini dapat melanggar nilai HAM.
• Pelanggaran HAM masih terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini bertentangan dengan amanat perlindungan dan pemenuhan HAM dalam konstitusi.
Demi mewujudkan demokrasi yang sejalan dengan UUD dan Pancasila, perlu ada upaya lebih tegas dalam memajukan prinsip kesetaraan, persatuan, dan perlindungan HAM di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat sipil perlu didorong untuk menjaga komitmen praktik demokrasi yang inklusif dan adil.
D. Saya memandang kondisi tersebut sebagai hal yang tidak baik dan perlu dihindari. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika mereka hanya mengedepankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan rakyat, maka itu merupakan penyimpangan dari mandat yang diberikan rakyat kepadanya. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:
1. Anggota parlemen harus lebih giat melakukan konsultasi dengan rakyat terkait kebijakan-kebijakan penting. Ini untuk memastikan mereka benar-benar memahami dan mewakili aspirasi rakyat.
2. Rakyat perlu lebih kritis dalam memantau kinerja anggota parlemen, apakah mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat atau justru agenda pribadi.
3. Diperlukan mekanisme akuntabilitas yang tegas, seperti recall system, untuk mengendalikan anggota parlemen yang tidak memenuhi ekspektasi rakyat.
4. Anggota parlemen harus beretika dan sikap profesional untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya.
Dengan begitu, harapan rakyat dapat terwujud dalam kebijakan-kebijakan parlemen, sesuai dengan konsep representasi demokrasi.
E. Pendapat saya adalah bahwa perilaku menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tanpa melibatkan rasionalitas sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa:
• Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang mendasarkan keputusan pada rasionalitas publik, bukan emosi semata.
• Pengerahan massa untuk agenda tertentu bisa membahayakan HAM rakyat jika dilakukan sembarangan tanpa aturan.
• Tradisi dan agama seharusnya dipakai untuk menginspirasi nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, bukan untuk membatasi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
• Rakyat sebagai subjek demokrasi berhak menentukan pilihannya berdasarkan pemikiran kritis bukan hanya emosi.
• Kekuasaan kharismatik perlu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Oleh karena itu, penggunaan tradisi dan agama untuk kepentingan politik tertentu perlu dihindari, kecuali jika dilakukan secara proporsional dan demokratis dengan tetap menghargai HAM dan nilai kebhinekaan.
NPM : 2117011112
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Isi artikel tersebut membahas tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan pandangan beberapa lembaga dan pakar HAM. Secara umum artikel menyatakan bahwa kinerja pemerintah Indonesia terkait HAM masih buruk pada tahun 2019. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum mendapatkan penyelesaian, penanganan konflik sumber daya alam yang kurang memadai, serta penurunan ruang demokrasi dan kebebasan beragama. Namun demikian, artikel juga menyebutkan beberapa hal positif seperti adanya gerakan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah, serta langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan HAM di Indonesia seperti meratifikasi konvensi-konvensi HAM internasional. Artikel ini menggambarkan evaluasi yang objektif terhadap implementasi HAM di Indonesia dengan mengkritik masalah-masalah yang ada namun juga mengakui upaya-upaya perbaikan. Hal positif yang saya dapatkan adalah mengenai pentingnya peran gerakan masyarakat sipil sebagai pencegah pelanggaran HAM.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
• Musyawarah untuk mufakat : dimana proses pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah dan mufakat secara konsensus, bukan mayoritas yang mencerminkan budaya kerukunan dan kekeluargaan masyarakat Indonesia.
• Kesetaraan dan kekeluargaan : tidak ada praktik dominasi satu kelompok atau golongan atas kelompok lain. Semua elemen masyarakat diperlakukan setara dan saling menghormati.
• Persatuan dan kesatuan : tumbuh rasa kebersamaan dan kebanggaan atas persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok mana pun tidak boleh mengancam persatuan bangsa.
• Religiusitas yang dalam : dimana sistem demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ke-Tuhanan yang diyakini masyarakat.
Menurut pendapat saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan spiritualitas bagi pembangunan demokrasi. Akan tetapi, prinsip ini harus tetap menghormati keragaman agama, keyakinan dan nilai-nilai yang ada di Indonesia agar tidak bernuansa keagamaan sempit dan menghindari praktik dominasi satu agama atas lainnya. Tuhan yang Maha Esa juga harus ditafsirkan secara inklusif dan universal agar merepresentasikan keragaman keimanan bangsa Indonesia.
C. Menurut pendapat saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Beberapa poin penting terkait demokrasi Indonesia, yaitu:
• Prinsip musyawarah masih lemah, dimana proses pengambilan keputusan sering didominasi mayoritas tanpa musyawarah lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan bersama.
• Diskriminasi dan intoleransi masih terjadi terhadap kelompok minoritas agama, suku, atau golongan tertentu. Hal ini bertentangan dengan nilai kesetaraan dan persatuan Pancasila.
• Ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat kadang dibatasi, seperti yang diindikasikan penurunan ruang demokrasi tahun ini. Ini dapat melanggar nilai HAM.
• Pelanggaran HAM masih terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini bertentangan dengan amanat perlindungan dan pemenuhan HAM dalam konstitusi.
Demi mewujudkan demokrasi yang sejalan dengan UUD dan Pancasila, perlu ada upaya lebih tegas dalam memajukan prinsip kesetaraan, persatuan, dan perlindungan HAM di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat sipil perlu didorong untuk menjaga komitmen praktik demokrasi yang inklusif dan adil.
D. Saya memandang kondisi tersebut sebagai hal yang tidak baik dan perlu dihindari. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika mereka hanya mengedepankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan rakyat, maka itu merupakan penyimpangan dari mandat yang diberikan rakyat kepadanya. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:
1. Anggota parlemen harus lebih giat melakukan konsultasi dengan rakyat terkait kebijakan-kebijakan penting. Ini untuk memastikan mereka benar-benar memahami dan mewakili aspirasi rakyat.
2. Rakyat perlu lebih kritis dalam memantau kinerja anggota parlemen, apakah mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat atau justru agenda pribadi.
3. Diperlukan mekanisme akuntabilitas yang tegas, seperti recall system, untuk mengendalikan anggota parlemen yang tidak memenuhi ekspektasi rakyat.
4. Anggota parlemen harus beretika dan sikap profesional untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya.
Dengan begitu, harapan rakyat dapat terwujud dalam kebijakan-kebijakan parlemen, sesuai dengan konsep representasi demokrasi.
E. Pendapat saya adalah bahwa perilaku menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tanpa melibatkan rasionalitas sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa:
• Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang mendasarkan keputusan pada rasionalitas publik, bukan emosi semata.
• Pengerahan massa untuk agenda tertentu bisa membahayakan HAM rakyat jika dilakukan sembarangan tanpa aturan.
• Tradisi dan agama seharusnya dipakai untuk menginspirasi nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, bukan untuk membatasi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
• Rakyat sebagai subjek demokrasi berhak menentukan pilihannya berdasarkan pemikiran kritis bukan hanya emosi.
• Kekuasaan kharismatik perlu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Oleh karena itu, penggunaan tradisi dan agama untuk kepentingan politik tertentu perlu dihindari, kecuali jika dilakukan secara proporsional dan demokratis dengan tetap menghargai HAM dan nilai kebhinekaan.
Nama : Retno Dwi Anggraeni
NPM : 2117011003
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel "Awan gelap untuk HAM di Indonesia" biasanya menggambarkan situasi yang menantang atau mengkhawatirkan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Poin utama dalam artikel tersebut yaitu:
- Adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, dengan adanya penangkapan aktivis, jurnalis, dan individu yang mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapat berbeda.
- Laporan tentang kekerasan yang dilakukan oleh polisi atau militer, terutama dalam menangani demonstrasi atau konflik di daerah tertentu seperti Papua. Tindakan kekerasan oleh aparat negara menunjukkan lemahnya kontrol terhadap penegakan hukum dan kurangnya akuntabilitas. Ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperburuk konflik.
- Diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, baik berdasarkan agama, etnis, atau orientasi seksual. Diskriminasi terhadap minoritas menandakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam HAM. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan dan perlindungan hukum belum mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.
- Kebijakan pemerintah yang kontroversial, seperti undang-undang yang membatasi kebebasan sipil atau kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kelompok lain.
Peningkatan situasi HAM di Indonesia membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar semua individu. Meskipun artikel "Awan gelap untuk HAM di Indonesia" mungkin menyajikan gambaran yang suram mengenai kondisi HAM di Indonesia, respons dan reaksi terhadap artikel ini bisa membawa dampak positif. Kesadaran yang meningkat, dorongan untuk reformasi, pemberdayaan masyarakat sipil, tekanan internasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta promosi dialog dan pendidikan adalah beberapa manfaat yang dapat diambil. Dengan demikian, kritik yang konstruktif dan informasi yang akurat tentang situasi HAM bisa menjadi katalisator untuk perubahan yang positif dan signifikan dalam masyarakat.
B.Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal memberikan warna khas yang mengutamakan musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan politik. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan nyata, seperti intoleransi agama, korupsi, dan politik identitas. Upaya terus-menerus diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme demokrasi berdasarkan nilai budaya dan keagamaan dengan realitas praktik politik di lapangan.
C.Demokrasi Indonesia berupaya untuk selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti intoleransi agama, korupsi, kesenjangan sosial, dan pelanggaran HAM. Perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan integritas dalam politik, serta penguatan perlindungan HAM adalah langkah-langkah yang perlu terus diupayakan untuk mencapai demokrasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.
D. Pendapat saya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan kepercayaan publik. Sikap kritis dan tindakan nyata diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam politik. Reformasi sistem politik, pengawasan oleh media dan LSM, serta edukasi publik adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat demokrasi yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E.Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan menggunakan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan, sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merusak demokrasi. Tindakan semacam ini adalah bentuk manipulasi yang tidak etis, yang mengabaikan martabat dan hak-hak individu. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk mobilisasi massa dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Edukasi dan kesadaran publik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan semacam ini dan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
NPM : 2117011003
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel "Awan gelap untuk HAM di Indonesia" biasanya menggambarkan situasi yang menantang atau mengkhawatirkan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Poin utama dalam artikel tersebut yaitu:
- Adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, dengan adanya penangkapan aktivis, jurnalis, dan individu yang mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapat berbeda.
- Laporan tentang kekerasan yang dilakukan oleh polisi atau militer, terutama dalam menangani demonstrasi atau konflik di daerah tertentu seperti Papua. Tindakan kekerasan oleh aparat negara menunjukkan lemahnya kontrol terhadap penegakan hukum dan kurangnya akuntabilitas. Ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperburuk konflik.
- Diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, baik berdasarkan agama, etnis, atau orientasi seksual. Diskriminasi terhadap minoritas menandakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam HAM. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan dan perlindungan hukum belum mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.
- Kebijakan pemerintah yang kontroversial, seperti undang-undang yang membatasi kebebasan sipil atau kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kelompok lain.
Peningkatan situasi HAM di Indonesia membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar semua individu. Meskipun artikel "Awan gelap untuk HAM di Indonesia" mungkin menyajikan gambaran yang suram mengenai kondisi HAM di Indonesia, respons dan reaksi terhadap artikel ini bisa membawa dampak positif. Kesadaran yang meningkat, dorongan untuk reformasi, pemberdayaan masyarakat sipil, tekanan internasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta promosi dialog dan pendidikan adalah beberapa manfaat yang dapat diambil. Dengan demikian, kritik yang konstruktif dan informasi yang akurat tentang situasi HAM bisa menjadi katalisator untuk perubahan yang positif dan signifikan dalam masyarakat.
B.Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal memberikan warna khas yang mengutamakan musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan politik. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan nyata, seperti intoleransi agama, korupsi, dan politik identitas. Upaya terus-menerus diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme demokrasi berdasarkan nilai budaya dan keagamaan dengan realitas praktik politik di lapangan.
C.Demokrasi Indonesia berupaya untuk selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti intoleransi agama, korupsi, kesenjangan sosial, dan pelanggaran HAM. Perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan integritas dalam politik, serta penguatan perlindungan HAM adalah langkah-langkah yang perlu terus diupayakan untuk mencapai demokrasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.
D. Pendapat saya mengenai anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan kepercayaan publik. Sikap kritis dan tindakan nyata diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam politik. Reformasi sistem politik, pengawasan oleh media dan LSM, serta edukasi publik adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat demokrasi yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
E.Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan menggunakan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan, sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merusak demokrasi. Tindakan semacam ini adalah bentuk manipulasi yang tidak etis, yang mengabaikan martabat dan hak-hak individu. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk mobilisasi massa dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Edukasi dan kesadaran publik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan semacam ini dan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Nama : Dina Elviana
NPM : 2117011049
Kelas : C
Analisis Soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 sebagai sangat suram, dengan berbagai tantangan yang signifikan. Setelah membaca artikel ini, terlihat jelas bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan berat, mulai dari kurangnya akuntabilitas hingga diskriminasi yang sistematis. Namun, terdapat harapan melalui beberapa langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan kekuatan masyarakat sipil dalam menuntut hak-hak mereka. Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran dan upaya masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, serta komitmen Indonesia untuk terus meratifikasi perjanjian internasional terkait HAM. Ini menunjukkan bahwa meski situasi saat ini penuh tantangan, ada jalan menuju perbaikan yang harus terus didorong.
Adapun hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut yaitu sebagai berikut :
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik unik yang berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sistem demokrasi ini dikenal sebagai "demokrasi Pancasila," yang berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli berperan penting dalam demokrasi Indonesia yaitu Gotong royong atau kerja sama merupakan nilai budaya yang mendasari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Prinsip ini mendorong solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.
Dalam konteks demokrasi, gotong royong berarti semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan warga, bekerja sama untuk memajukan negara dan menyejahterakan rakyat.
Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," menjadi landasan utama dalam demokrasi Indonesia. Ini berarti bahwa dalam menjalankan demokrasi, Indonesia selalu mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan serta nilai-nilai religius yang dianut oleh berbagai agama yang diakui di Indonesia. Dengan mengakui dan menghormati nilai-nilai religius, demokrasi Indonesia berusaha menciptakan harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama, yang penting bagi stabilitas dan perdamaian nasional.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa ada upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, namun masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Beberapa langkah perbaikan yang diperlukan antara lain:
1. Perlu adanya mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses pemilihan umum dan penegakan hukum.
2. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi tanpa ancaman atau intimidasi.
3. Perlindungan hukum dan kebijakan yang lebih kuat untuk kelompok rentan harus ditegakkan untuk memastikan tidak ada diskriminasi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Sikap terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik pribadi berbeda dengan kepentingan masyarakat haruslah berupa kritik konstruktif, partisipasi aktif, dan pengawasan yang ketat. Masyarakat perlu memberdayakan diri dan memanfaatkan semua saluran demokrasi untuk memastikan para wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah kunci untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan suara rakyat benar-benar dihargai dan diimplementasikan dalam kebijakan publik.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menghadapi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi maupun agama yang tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas merupakan tantangan besar dalam era demokrasi saat ini. Sikap dan pandangan terhadap fenomena ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
Pemimpin kharismatik yang menggunakan tradisi atau agama untuk menggerakkan massa sering kali menciptakan situasi di mana diskriminasi dan eksploitasi menjadi lebih mudah terjadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan bagi semua.
NPM : 2117011049
Kelas : C
Analisis Soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 sebagai sangat suram, dengan berbagai tantangan yang signifikan. Setelah membaca artikel ini, terlihat jelas bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan berat, mulai dari kurangnya akuntabilitas hingga diskriminasi yang sistematis. Namun, terdapat harapan melalui beberapa langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan kekuatan masyarakat sipil dalam menuntut hak-hak mereka. Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran dan upaya masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, serta komitmen Indonesia untuk terus meratifikasi perjanjian internasional terkait HAM. Ini menunjukkan bahwa meski situasi saat ini penuh tantangan, ada jalan menuju perbaikan yang harus terus didorong.
Adapun hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut yaitu sebagai berikut :
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik unik yang berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sistem demokrasi ini dikenal sebagai "demokrasi Pancasila," yang berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli berperan penting dalam demokrasi Indonesia yaitu Gotong royong atau kerja sama merupakan nilai budaya yang mendasari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Prinsip ini mendorong solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.
Dalam konteks demokrasi, gotong royong berarti semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan warga, bekerja sama untuk memajukan negara dan menyejahterakan rakyat.
Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," menjadi landasan utama dalam demokrasi Indonesia. Ini berarti bahwa dalam menjalankan demokrasi, Indonesia selalu mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan serta nilai-nilai religius yang dianut oleh berbagai agama yang diakui di Indonesia. Dengan mengakui dan menghormati nilai-nilai religius, demokrasi Indonesia berusaha menciptakan harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama, yang penting bagi stabilitas dan perdamaian nasional.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa ada upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, namun masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Beberapa langkah perbaikan yang diperlukan antara lain:
1. Perlu adanya mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses pemilihan umum dan penegakan hukum.
2. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi tanpa ancaman atau intimidasi.
3. Perlindungan hukum dan kebijakan yang lebih kuat untuk kelompok rentan harus ditegakkan untuk memastikan tidak ada diskriminasi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Sikap terhadap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik pribadi berbeda dengan kepentingan masyarakat haruslah berupa kritik konstruktif, partisipasi aktif, dan pengawasan yang ketat. Masyarakat perlu memberdayakan diri dan memanfaatkan semua saluran demokrasi untuk memastikan para wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah kunci untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan suara rakyat benar-benar dihargai dan diimplementasikan dalam kebijakan publik.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menghadapi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berakar dari tradisi maupun agama yang tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas merupakan tantangan besar dalam era demokrasi saat ini. Sikap dan pandangan terhadap fenomena ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
Pemimpin kharismatik yang menggunakan tradisi atau agama untuk menggerakkan massa sering kali menciptakan situasi di mana diskriminasi dan eksploitasi menjadi lebih mudah terjadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan bagi semua.
Nama: Az zahra Joanda
NPM: 2117011100
Kelas: C
Prodi: Kimia
A. Isi artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Dalam artikel menunjukkan bahwa tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan adanya serangan terhadap para pembela HAM. Namun, artikel tersebut juga menunjukkan beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan kedepannya, seperti Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah meski kinerja Indonesia terkait HAM masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki, tetapi artikel ini juga memberikan informasi bahwa Indonesia telah mengambil langkah untuk memperbaiki kinerja HAM, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia sudah seharusnya berke-Tuhanan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan individu. Demokrasi Pancasila harus mempertahankan kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila juga harus mempertahankan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta membangun kesadaran dan kesadaran beragama yang seimbang.
Dalam prinsipnya, demokrasi Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang ditegakkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Misalnya, masih banyak diskriminasi berbasis gender dan rasisme yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ke-Tuhanan yang Maha Esa harus diartikan sebagai landasan moral dan spiritual yang memandu keputusan politik dan kebijakan negara. Ke-Tuhanan yang Maha Esa juga harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan sosial yang ditegakkan dalam Pancasila.
C. Menurut saya, dengan masih terdapat banyaknya hal yang tidak sesuai dengan pedoman pancasila dan UUD NRI 1945, serta pelanggaran HAM, maka saat ini praktik demokrasi Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Misalnya, meskipun UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, tetapi masih terlihat adanya keterbatasan dalam pelaksanaan keputusan rakyat, seperti dalam proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik, pun hak berpartisipasi dalam politik tersebut sejalan dengan keterbatasan rakyat dalam pelaksanaan hak asasi manusia, seperti hak beragama dan hak berekspresi. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang ditegakkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
D. Menurut saya, didalam suatu demokrasi, rakyat berdaulat dan memiliki hak untuk memilih pihak yang akan mewakili suara rakyat. Dalam hal ini, sikap saya mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak hanya mengikuti agenda politik pribadi. Hal ini tidak hanya mengganggu demokrasi Indonesia tetapi juga mengganggu kepentingan rakyat dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, anggota parlemen harus lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak hanya mengikuti agenda politik pribadi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi tanpa diskriminasi berbasis agama, ras, atau tradisi. Hubungan antara kekuasaan kharismatik dan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk membangun kesadaran dan kesadaran beragama yang seimbang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang lebih seimbang dan berkeadilan. Oleh karena itu, pihak-pihak seperti ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu kepentingan rakyat dan hak asasi manusia.
NPM: 2117011100
Kelas: C
Prodi: Kimia
A. Isi artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Dalam artikel menunjukkan bahwa tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan adanya serangan terhadap para pembela HAM. Namun, artikel tersebut juga menunjukkan beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan kedepannya, seperti Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah meski kinerja Indonesia terkait HAM masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki, tetapi artikel ini juga memberikan informasi bahwa Indonesia telah mengambil langkah untuk memperbaiki kinerja HAM, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia sudah seharusnya berke-Tuhanan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan individu. Demokrasi Pancasila harus mempertahankan kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila juga harus mempertahankan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta membangun kesadaran dan kesadaran beragama yang seimbang.
Dalam prinsipnya, demokrasi Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang ditegakkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Misalnya, masih banyak diskriminasi berbasis gender dan rasisme yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ke-Tuhanan yang Maha Esa harus diartikan sebagai landasan moral dan spiritual yang memandu keputusan politik dan kebijakan negara. Ke-Tuhanan yang Maha Esa juga harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan sosial yang ditegakkan dalam Pancasila.
C. Menurut saya, dengan masih terdapat banyaknya hal yang tidak sesuai dengan pedoman pancasila dan UUD NRI 1945, serta pelanggaran HAM, maka saat ini praktik demokrasi Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Misalnya, meskipun UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, tetapi masih terlihat adanya keterbatasan dalam pelaksanaan keputusan rakyat, seperti dalam proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik, pun hak berpartisipasi dalam politik tersebut sejalan dengan keterbatasan rakyat dalam pelaksanaan hak asasi manusia, seperti hak beragama dan hak berekspresi. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang ditegakkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
D. Menurut saya, didalam suatu demokrasi, rakyat berdaulat dan memiliki hak untuk memilih pihak yang akan mewakili suara rakyat. Dalam hal ini, sikap saya mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak hanya mengikuti agenda politik pribadi. Hal ini tidak hanya mengganggu demokrasi Indonesia tetapi juga mengganggu kepentingan rakyat dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, anggota parlemen harus lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak hanya mengikuti agenda politik pribadi.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi tanpa diskriminasi berbasis agama, ras, atau tradisi. Hubungan antara kekuasaan kharismatik dan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk membangun kesadaran dan kesadaran beragama yang seimbang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang lebih seimbang dan berkeadilan. Oleh karena itu, pihak-pihak seperti ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu kepentingan rakyat dan hak asasi manusia.
Nama : Naurah Nabilah
NPM : 2117011009
Kelas : C
Prodi : Kimia
A.
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun 2019 dianggap sebagai tahun yang kelam bagi HAM di Indonesia. Banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan serangan terhadap para pembela HAM semakin meningkat. Meskipun tahun 2019 terlihat suram bagi HAM, terdapat beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil terus berperan sebagai kontrol sosial, menolak pelanggaran HAM, dan memperjuangkan keadilan.Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia masih besar, terdapat upaya reformasi dan harapan untuk meningkatkan perlindungan HAM di masa depan. Penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen dalam memperbaiki kondisi HAM di Indonesia.
Dari jurnal tersebut, terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil sebagai harapan dan potensi perbaikan terkait dengan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia:
1. Meskipun terdapat tantangan dan permasalahan yang serius, Indonesia terus melakukan langkah-langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
2. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk mematuhi standar HAM global.
3. Terdapat kesadaran dan perhatian terhadap isu-isu HAM, seperti penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam.
4. Meskipun demokrasi mengalami kemunduran, masih ada upaya dari berbagai pihak untuk memperjuangkan kebebasan sipil dan keadilan.
5. Adanya pengakuan dari Amnesty International bahwa Indonesia melakukan beberapa langkah reformasi kunci, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B.
Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang dalam dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebelum masa kolonial, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem pemerintahan yang berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam konsep gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan, dan kesetaraan juga tercermin dalam budaya masyarakat Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberagaman agama serta meyakini adanya satu Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan persatuan dalam keberagaman.
Dengan menggabungkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, Indonesia menciptakan landasan yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan merata di seluruh lapisan masyarakat serta lembaga pemerintahan. Diperlukan kesadaran dan komitmen bersama untuk terus memperkuat demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa ini.
C.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi praktik demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. **Kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945**: Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi dasar negara, implementasinya dalam praktik demokrasi masih seringkali terganggu oleh kepentingan politik, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
2. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**: Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia secara menyeluruh. Kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kekerasan masih terjadi di berbagai wilayah. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan HAM dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.
3. **Partisipasi Masyarakat**: Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
D.
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan alasan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sebagai berikut:
1. **Ketidaksetiaan terhadap Amanah**: Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Jika mereka menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.
2. **Ketidakadilan dan Ketidaktransparanan**: Tindakan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.
3. **Merusak Kepercayaan Publik**: Praktik tersebut dapat merusak kepercayaan
E.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi "tumbal" untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang sangat merugikan dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia.
1. **Manipulasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan**: Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan politik yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi dapat mengarah pada manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat secara adil dan transparan.
2. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia**: Tindakan tersebut juga dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak-hak individu untuk berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa tekanan atau ancaman. Penggunaan kekuasaan secara tidak adil dan memanipulasi emosi rakyat dapat menghambat kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.
3. **Pentingnya Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat**: Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia, demokrasi yang sehat, dan pentingnya kritis terhadap pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak etis. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Dengan demikian, penting bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk menggunakan kekuasaan mereka secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NPM : 2117011009
Kelas : C
Prodi : Kimia
A.
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun 2019 dianggap sebagai tahun yang kelam bagi HAM di Indonesia. Banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan serangan terhadap para pembela HAM semakin meningkat. Meskipun tahun 2019 terlihat suram bagi HAM, terdapat beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil terus berperan sebagai kontrol sosial, menolak pelanggaran HAM, dan memperjuangkan keadilan.Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia masih besar, terdapat upaya reformasi dan harapan untuk meningkatkan perlindungan HAM di masa depan. Penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen dalam memperbaiki kondisi HAM di Indonesia.
Dari jurnal tersebut, terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil sebagai harapan dan potensi perbaikan terkait dengan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia:
1. Meskipun terdapat tantangan dan permasalahan yang serius, Indonesia terus melakukan langkah-langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
2. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk mematuhi standar HAM global.
3. Terdapat kesadaran dan perhatian terhadap isu-isu HAM, seperti penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam.
4. Meskipun demokrasi mengalami kemunduran, masih ada upaya dari berbagai pihak untuk memperjuangkan kebebasan sipil dan keadilan.
5. Adanya pengakuan dari Amnesty International bahwa Indonesia melakukan beberapa langkah reformasi kunci, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B.
Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang dalam dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebelum masa kolonial, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem pemerintahan yang berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam konsep gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan, dan kesetaraan juga tercermin dalam budaya masyarakat Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberagaman agama serta meyakini adanya satu Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan persatuan dalam keberagaman.
Dengan menggabungkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, Indonesia menciptakan landasan yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan merata di seluruh lapisan masyarakat serta lembaga pemerintahan. Diperlukan kesadaran dan komitmen bersama untuk terus memperkuat demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa ini.
C.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi praktik demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. **Kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945**: Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi dasar negara, implementasinya dalam praktik demokrasi masih seringkali terganggu oleh kepentingan politik, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
2. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**: Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia secara menyeluruh. Kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kekerasan masih terjadi di berbagai wilayah. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan HAM dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.
3. **Partisipasi Masyarakat**: Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
D.
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan alasan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sebagai berikut:
1. **Ketidaksetiaan terhadap Amanah**: Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Jika mereka menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.
2. **Ketidakadilan dan Ketidaktransparanan**: Tindakan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.
3. **Merusak Kepercayaan Publik**: Praktik tersebut dapat merusak kepercayaan
E.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi "tumbal" untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang sangat merugikan dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia.
1. **Manipulasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan**: Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan politik yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi dapat mengarah pada manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat secara adil dan transparan.
2. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia**: Tindakan tersebut juga dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak-hak individu untuk berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa tekanan atau ancaman. Penggunaan kekuasaan secara tidak adil dan memanipulasi emosi rakyat dapat menghambat kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.
3. **Pentingnya Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat**: Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia, demokrasi yang sehat, dan pentingnya kritis terhadap pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak etis. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Dengan demikian, penting bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk menggunakan kekuasaan mereka secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
A. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran tentang kondisi HAM di Indonesia. Tantangan yang harus dihadapi, namun ada juga beberapa hal positif yang dapat menjadi titik terang.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini:
• Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya HAM.
• Komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
• Keberanian gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Artikel ini mendorong kita untuk terus berusaha meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia semua orang dihormati dan dilindungi.
B. Nilai-nilai Adat Istiadat/Budaya Asli:
• Musyawarah Mufakat: Nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, seperti gotong royong dan pengambilan keputusan di desa adat.
• Keadilan Sosial: Nilai ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang dianut masyarakat Indonesia.
• Kebersamaan: Nilai ini penting dalam demokrasi karena menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan.
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting dalam pengambilan keputusan dan perilaku politik.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Diperlukan upaya serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM di Indonesia.
Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada komitmen dan upaya kolektif dari semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM.
D. Situasi di mana anggota parlemen bertindak berdasarkan agenda politik mereka sendiri, yang berbeda dengan kepentingan nyata rakyat, memang memprihatinkan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti:
• Hilangnya kepercayaan publik: Ketika rakyat merasa bahwa perwakilan mereka tidak memperjuangkan kepentingan mereka, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi demokrasi dapat terkikis. Hal ini dapat menyebabkan apatisme politik, partisipasi pemilih yang rendah, dan bahkan gejolak sosial.
• Kebijakan yang tidak efektif: Kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi anggota parlemen, alih-alih kebutuhan rakyat, berisiko tidak efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
• Penyalahgunaan kekuasaan: Anggota parlemen yang mementingkan agenda pribadi berpotensi menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu korupsi, nepotisme, dan praktik politik yang tidak etis lainnya.
• Ketidakadilan dan kesenjangan: Ketika kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, hal ini dapat memperparah ketimpangan dan ketidakadilan yang sudah ada. Kelompok-kelompok marjinal dan rentan mungkin semakin terpinggirkan dan dirugikan.
E. Penggunaan kharisma untuk memanipulasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang berbahaya dan tidak etis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya manipulasi kharisma dan untuk menegakkan hukum dan mekanisme akuntabilitas untuk melindungi HAM dan demokrasi. Masyarakat sipil dan individu harus memainkan peran aktif dalam melawan manipulasi kharisma dan mempromosikan HAM dan demokrasi yang sejati.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini:
• Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya HAM.
• Komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
• Keberanian gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Artikel ini mendorong kita untuk terus berusaha meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia semua orang dihormati dan dilindungi.
B. Nilai-nilai Adat Istiadat/Budaya Asli:
• Musyawarah Mufakat: Nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, seperti gotong royong dan pengambilan keputusan di desa adat.
• Keadilan Sosial: Nilai ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang dianut masyarakat Indonesia.
• Kebersamaan: Nilai ini penting dalam demokrasi karena menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan.
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting dalam pengambilan keputusan dan perilaku politik.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Diperlukan upaya serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM di Indonesia.
Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada komitmen dan upaya kolektif dari semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM.
D. Situasi di mana anggota parlemen bertindak berdasarkan agenda politik mereka sendiri, yang berbeda dengan kepentingan nyata rakyat, memang memprihatinkan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti:
• Hilangnya kepercayaan publik: Ketika rakyat merasa bahwa perwakilan mereka tidak memperjuangkan kepentingan mereka, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi demokrasi dapat terkikis. Hal ini dapat menyebabkan apatisme politik, partisipasi pemilih yang rendah, dan bahkan gejolak sosial.
• Kebijakan yang tidak efektif: Kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi anggota parlemen, alih-alih kebutuhan rakyat, berisiko tidak efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
• Penyalahgunaan kekuasaan: Anggota parlemen yang mementingkan agenda pribadi berpotensi menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu korupsi, nepotisme, dan praktik politik yang tidak etis lainnya.
• Ketidakadilan dan kesenjangan: Ketika kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, hal ini dapat memperparah ketimpangan dan ketidakadilan yang sudah ada. Kelompok-kelompok marjinal dan rentan mungkin semakin terpinggirkan dan dirugikan.
E. Penggunaan kharisma untuk memanipulasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang berbahaya dan tidak etis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya manipulasi kharisma dan untuk menegakkan hukum dan mekanisme akuntabilitas untuk melindungi HAM dan demokrasi. Masyarakat sipil dan individu harus memainkan peran aktif dalam melawan manipulasi kharisma dan mempromosikan HAM dan demokrasi yang sejati.
Nama : Wahyuni Eka Putri
NPM : 2157011005
Kelas : C
1. Berdasarkan artikel di atas menjelaskan bahwa HAM yang ada di Indonesia masih sangat buruk, masih banyak penyelewengan HAM yang berlangsung yang berasal dari berbagai aspek sosial seperti dari kebebasan beragama, rasisme terhadap suatu gender, dan lain sebagainya. Hal ini merujuk kepada kemunduran HAM yang terjadi di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan seolah-olah Bhinneka Tunggal Ika hanyala sebuah kalimat saja yang tidak perlu dimaknai dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu saja merugikan pihak yang HAM nya tidak diberikan secara sempurna.
Dampak Positif dari artikel ini adalah terlihat dari pemerintah yang terus-menerus melakukan tinjauan dan perbaikan dari HAM yang berlaku di Indonesia. Apalagi adanya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasan negara.
2. Berdasarkan analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang didasarkan oleh adat istiadat atau budaya setempat, banyak nilai-nilai yang dapat diambil seperti musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut menjadi keunikan tersendiri sebagai landasan demokrasi di Indonesia. Perbedaan wilayah dari setiap adat istiadat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia.
Berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap berke-Tuhanan yang Maha Esa, masih banyak penyimpangan yang dilakukan seperti diskriminasi antar umat beragama yang dilakukan kalangan kelompok oknum dengan melakukan kekacauan pada tempat-tempat ibadah. Peristiwa ini tentu saja merenggut kenyamanan umat beragama dalam melakukan ibadah sehingga perlu ditingkatkan kesadaran mengenai nilai-nilai demokrasi untuk meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh kalangan beragama dalam melakukan kegiatan beribadah.
3. Apabila ditinjau dari masa reformasi, tentu demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, walaupun masih ada kekurangan yang harus dibenahi seperti politik uang, permainan jabatan, hukum yang lemah, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut harusnya menjadi tantanga indonesia untuk lebih maju lagi dalam mengembangkan kualitas demokrasi di Indonesia.
4. Menurut saya hal tersebut masuk ke dalam kategori penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut sehingga harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan supaya terciptanya ketegasan terhadap semua anggota pemerintah sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.
5. Menurut saya apabila gaya pemerintahan tersebut diikuti oleh ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan tidak menyelewengkan kekuasaan sah-sah saja. Namun gaya pemerintahan seperti ini menimbulkan banyak kekhawatiran seperti dapat memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat. Hal ini dapat memicu pelanggaran HAM seperti manipulasi politik, kekerasn, dan lain sebagainya.
NPM : 2157011005
Kelas : C
1. Berdasarkan artikel di atas menjelaskan bahwa HAM yang ada di Indonesia masih sangat buruk, masih banyak penyelewengan HAM yang berlangsung yang berasal dari berbagai aspek sosial seperti dari kebebasan beragama, rasisme terhadap suatu gender, dan lain sebagainya. Hal ini merujuk kepada kemunduran HAM yang terjadi di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan seolah-olah Bhinneka Tunggal Ika hanyala sebuah kalimat saja yang tidak perlu dimaknai dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu saja merugikan pihak yang HAM nya tidak diberikan secara sempurna.
Dampak Positif dari artikel ini adalah terlihat dari pemerintah yang terus-menerus melakukan tinjauan dan perbaikan dari HAM yang berlaku di Indonesia. Apalagi adanya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasan negara.
2. Berdasarkan analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang didasarkan oleh adat istiadat atau budaya setempat, banyak nilai-nilai yang dapat diambil seperti musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut menjadi keunikan tersendiri sebagai landasan demokrasi di Indonesia. Perbedaan wilayah dari setiap adat istiadat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia.
Berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap berke-Tuhanan yang Maha Esa, masih banyak penyimpangan yang dilakukan seperti diskriminasi antar umat beragama yang dilakukan kalangan kelompok oknum dengan melakukan kekacauan pada tempat-tempat ibadah. Peristiwa ini tentu saja merenggut kenyamanan umat beragama dalam melakukan ibadah sehingga perlu ditingkatkan kesadaran mengenai nilai-nilai demokrasi untuk meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh kalangan beragama dalam melakukan kegiatan beribadah.
3. Apabila ditinjau dari masa reformasi, tentu demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, walaupun masih ada kekurangan yang harus dibenahi seperti politik uang, permainan jabatan, hukum yang lemah, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut harusnya menjadi tantanga indonesia untuk lebih maju lagi dalam mengembangkan kualitas demokrasi di Indonesia.
4. Menurut saya hal tersebut masuk ke dalam kategori penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut sehingga harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan supaya terciptanya ketegasan terhadap semua anggota pemerintah sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.
5. Menurut saya apabila gaya pemerintahan tersebut diikuti oleh ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan tidak menyelewengkan kekuasaan sah-sah saja. Namun gaya pemerintahan seperti ini menimbulkan banyak kekhawatiran seperti dapat memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat. Hal ini dapat memicu pelanggaran HAM seperti manipulasi politik, kekerasn, dan lain sebagainya.
Nama : Putri Ilda Damayanti
NPM : 2117011030
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Pada artikel berjudul "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 sebagai masa yang penuh tantangan dan kemunduran. Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.Terdapat berbagai pelanggaran HAM yang mencakup kekerasan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan ketidakadilan di Papua. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti upaya ratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil yang memberikan harapan untuk masa depan. Hal positif dari artikel ini adalah Upaya Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif memberikan harapan bagi perubahan positif dan pengawasan atas jalannya kekuasaan negara.
B. Pada demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat dan budaya masyarakat, seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong. Kemudian dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas, dengan menempatkan moralitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan. Prinsip ini memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berfungsi berdasarkan keinginan mayoritas, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak semua individu dalam kerangka nilai-nilai budaya dan agama yang dianut. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas, serta menjaga harmoni sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam beberapa aspek, terutama terkait dengan penegakan HAM. Seperti misalnya:
• Kebebasan Berpendapat: Masih ada pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.
• Kesetaraan dan Keadilan: Diskriminasi berbasis gender dan ketidakadilan sosial masih terjadi.
• Penegakan Hukum: Proses hukum dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM masih lemah.
Meski terdapat upaya reformasi, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai konstitusional dan HAM.
D. Sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi kondisi di mana anggota parlemen lebih mengutamakan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat, perlu ada peningkatan partisipasi dan pengawasan publik. Masyarakat harus diberdayakan untuk menyuarakan pendapat mereka dan menuntut akuntabilitas dari wakil-wakil mereka melalui mekanisme transparansi dan anti-korupsi. Sikap kritis dan aktif dari masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh para wakil rakyat benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.
E. Menurut saya, pihak-pihak dengan kekuasaan yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali merusak tatanan demokrasi dan HAM. Penggunaan kekuasaan untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan untuk memanipulasi mereka. Cara yang bijak untuk itu adalah dengan masyarakat perlu diberikan pendidikan politik dan HAM yang baik untuk mengenali dan menolak bentuk-bentuk manipulasi yang merugikan, serta untuk memahami dan menuntut hak-hak mereka dalam kerangka demokrasi yang sehat.
NPM : 2117011030
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Pada artikel berjudul "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 sebagai masa yang penuh tantangan dan kemunduran. Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.Terdapat berbagai pelanggaran HAM yang mencakup kekerasan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan ketidakadilan di Papua. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti upaya ratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil yang memberikan harapan untuk masa depan. Hal positif dari artikel ini adalah Upaya Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang aktif memberikan harapan bagi perubahan positif dan pengawasan atas jalannya kekuasaan negara.
B. Pada demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat dan budaya masyarakat, seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong. Kemudian dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas, dengan menempatkan moralitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan. Prinsip ini memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berfungsi berdasarkan keinginan mayoritas, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak semua individu dalam kerangka nilai-nilai budaya dan agama yang dianut. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas, serta menjaga harmoni sosial.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam beberapa aspek, terutama terkait dengan penegakan HAM. Seperti misalnya:
• Kebebasan Berpendapat: Masih ada pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.
• Kesetaraan dan Keadilan: Diskriminasi berbasis gender dan ketidakadilan sosial masih terjadi.
• Penegakan Hukum: Proses hukum dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM masih lemah.
Meski terdapat upaya reformasi, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai konstitusional dan HAM.
D. Sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi kondisi di mana anggota parlemen lebih mengutamakan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat, perlu ada peningkatan partisipasi dan pengawasan publik. Masyarakat harus diberdayakan untuk menyuarakan pendapat mereka dan menuntut akuntabilitas dari wakil-wakil mereka melalui mekanisme transparansi dan anti-korupsi. Sikap kritis dan aktif dari masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh para wakil rakyat benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.
E. Menurut saya, pihak-pihak dengan kekuasaan yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali merusak tatanan demokrasi dan HAM. Penggunaan kekuasaan untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan untuk memanipulasi mereka. Cara yang bijak untuk itu adalah dengan masyarakat perlu diberikan pendidikan politik dan HAM yang baik untuk mengenali dan menolak bentuk-bentuk manipulasi yang merugikan, serta untuk memahami dan menuntut hak-hak mereka dalam kerangka demokrasi yang sehat.
Nama: Najmi Annistya
NPM: 2117011078
Kelas: C
Prodi: Kimia
A. Secara garis besar, artikel ini menguraikan situasi kompleks hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, mencerminkan tantangan besar dan beberapa kemajuan positif seperti kesadaran masyarakat, komitmen pemerintah terhadap perjanjian HAM internasional, dan perjuangan mahasiswa serta masyarakat sipil.
B. Nilai-nilai budaya tradisional Indonesia, seperti musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan kebersamaan, sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila, yang penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia.
C. Meskipun demikian, praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mematuhi prinsip Pancasila, UUD 1945, dan HAM, memerlukan upaya serius dari pemerintah dan seluruh masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM.
D. Perlakuan anggota parlemen yang didorong oleh agenda politik pribadi dapat merusak kepercayaan publik, menghasilkan kebijakan yang tidak efektif, menyalahgunakan kekuasaan, dan memperdalam ketidakadilan serta kesenjangan sosial.
E. Penggunaan kharisma untuk manipulasi politik merupakan tindakan berbahaya dan tidak etis yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya manipulasi kharisma dan menegakkan hukum serta akuntabilitas untuk melindungi HAM dan demokrasi.
NPM: 2117011078
Kelas: C
Prodi: Kimia
A. Secara garis besar, artikel ini menguraikan situasi kompleks hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, mencerminkan tantangan besar dan beberapa kemajuan positif seperti kesadaran masyarakat, komitmen pemerintah terhadap perjanjian HAM internasional, dan perjuangan mahasiswa serta masyarakat sipil.
B. Nilai-nilai budaya tradisional Indonesia, seperti musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan kebersamaan, sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila, yang penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia.
C. Meskipun demikian, praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mematuhi prinsip Pancasila, UUD 1945, dan HAM, memerlukan upaya serius dari pemerintah dan seluruh masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM.
D. Perlakuan anggota parlemen yang didorong oleh agenda politik pribadi dapat merusak kepercayaan publik, menghasilkan kebijakan yang tidak efektif, menyalahgunakan kekuasaan, dan memperdalam ketidakadilan serta kesenjangan sosial.
E. Penggunaan kharisma untuk manipulasi politik merupakan tindakan berbahaya dan tidak etis yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya manipulasi kharisma dan menegakkan hukum serta akuntabilitas untuk melindungi HAM dan demokrasi.
Nama: Nadira Anjani
NPM : 2117011101
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Berdasarkan laporan beberapa lembaga dan pakar HAM, artikel ini mengulas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam hal HAM masih tertinggal pada tahun 2019. Beberapa indikator yang menunjukkan hal ini adalah:
Masih banyaknya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan.
Penanganan konflik sumber daya alam yang kurang memadai.
Ruang demokrasi dan kebebasan beragama yang semakin menyempit.
Namun, artikel ini juga menyinggung beberapa hal positif, seperti:
Adanya gerakan masyarakat yang berperan sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.
Langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan HAM di Indonesia, seperti meratifikasi konvensi-konvensi HAM internasional.
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan evaluasi yang objektif terhadap implementasi HAM di Indonesia. Artikel ini mengkritik masalah-masalah yang ada, namun juga mengakui upaya-upaya perbaikan yang dilakukan.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dari negara lain, yaitu berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal. Hal ini menghasilkan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial. Selain itu, prinsip demokrasi Pancasila yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan berpolitik.
Namun, dalam penerapannya, demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan nyata, seperti intoleransi agama, korupsi, dan politik identitas. Tantangan ini menjadi jurang pemisah antara idealisme demokrasi yang berlandaskan nilai budaya dan keagamaan dengan realitas praktik politik di lapangan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini dan mewujudkan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa.
C. Demokrasi di Indonesia diusahakan untuk selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Cita-cita mulia ini tertuang dalam berbagai regulasi dan kebijakan. Namun, realita di lapangan menunjukkan masih banyak rintangan yang perlu diatasi. Intoleransi agama, korupsi, kesenjangan sosial, dan pelanggaran HAM masih menjadi momok yang menghantui perjalanan demokrasi di Indonesia.
Untuk mencapai demokrasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti:
Memperkuat penegakan hukum
Meningkatkan integritas dalam politik
Memperkuat perlindungan HAM
Upaya-upaya ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme dan realitas, mewujudkan demokrasi Pancasila yang sejalan dengan cita-cita bangsa.
D. Menurut saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat, namun pada kenyataannya menjalankan agenda politik pribadi, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan kepercayaan publik. Sikap kritis dan tindakan nyata masyarakat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam politik.
Reformasi sistem politik, pengawasan oleh media dan LSM, serta edukasi publik adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat demokrasi yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Demokrasi tidak boleh dibajak oleh kepentingan pribadi segelintir orang, melainkan harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan menggunakan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan, sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merusak demokrasi. Tindakan semacam ini adalah bentuk manipulasi yang tidak etis, yang mengabaikan martabat dan hak-hak individu. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk mobilisasi massa dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Edukasi dan kesadaran publik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan semacam ini dan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Demokrasi adalah sistem yang dibangun atas kepercayaan dan partisipasi rakyat. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Masyarakat harus aktif dan kritis dalam mengawasi kinerja para pemimpin dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
NPM : 2117011101
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Berdasarkan laporan beberapa lembaga dan pakar HAM, artikel ini mengulas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam hal HAM masih tertinggal pada tahun 2019. Beberapa indikator yang menunjukkan hal ini adalah:
Masih banyaknya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan.
Penanganan konflik sumber daya alam yang kurang memadai.
Ruang demokrasi dan kebebasan beragama yang semakin menyempit.
Namun, artikel ini juga menyinggung beberapa hal positif, seperti:
Adanya gerakan masyarakat yang berperan sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.
Langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan HAM di Indonesia, seperti meratifikasi konvensi-konvensi HAM internasional.
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan evaluasi yang objektif terhadap implementasi HAM di Indonesia. Artikel ini mengkritik masalah-masalah yang ada, namun juga mengakui upaya-upaya perbaikan yang dilakukan.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dari negara lain, yaitu berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal. Hal ini menghasilkan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial. Selain itu, prinsip demokrasi Pancasila yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan berpolitik.
Namun, dalam penerapannya, demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan nyata, seperti intoleransi agama, korupsi, dan politik identitas. Tantangan ini menjadi jurang pemisah antara idealisme demokrasi yang berlandaskan nilai budaya dan keagamaan dengan realitas praktik politik di lapangan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini dan mewujudkan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa.
C. Demokrasi di Indonesia diusahakan untuk selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Cita-cita mulia ini tertuang dalam berbagai regulasi dan kebijakan. Namun, realita di lapangan menunjukkan masih banyak rintangan yang perlu diatasi. Intoleransi agama, korupsi, kesenjangan sosial, dan pelanggaran HAM masih menjadi momok yang menghantui perjalanan demokrasi di Indonesia.
Untuk mencapai demokrasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti:
Memperkuat penegakan hukum
Meningkatkan integritas dalam politik
Memperkuat perlindungan HAM
Upaya-upaya ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme dan realitas, mewujudkan demokrasi Pancasila yang sejalan dengan cita-cita bangsa.
D. Menurut saya, anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat, namun pada kenyataannya menjalankan agenda politik pribadi, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan kepercayaan publik. Sikap kritis dan tindakan nyata masyarakat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam politik.
Reformasi sistem politik, pengawasan oleh media dan LSM, serta edukasi publik adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat demokrasi yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Demokrasi tidak boleh dibajak oleh kepentingan pribadi segelintir orang, melainkan harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan menggunakan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan, sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merusak demokrasi. Tindakan semacam ini adalah bentuk manipulasi yang tidak etis, yang mengabaikan martabat dan hak-hak individu. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk mobilisasi massa dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Edukasi dan kesadaran publik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan semacam ini dan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Demokrasi adalah sistem yang dibangun atas kepercayaan dan partisipasi rakyat. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Masyarakat harus aktif dan kritis dalam mengawasi kinerja para pemimpin dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
Nama: Dini Aulia Adha
NPM: 2117011039
Kelas: C
A. Isi artikel "Awan Gelap HAM Indonesia" dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menggambarkan situasi yang kompleks dan menantang di Indonesia. Artikel ini memfokuskan pada analisis perkembangan dan pelanggaran HAM di Indonesia, serta implikasinya terhadap penegakan HAM di negara tersebut. Isinya sering kali mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, termasuk kekerasan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil, terutama di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua. Kebebasan berekspresi dan berkumpul juga menjadi sorotan, dengan penjelasan tentang bagaimana pemerintah membatasi kebebasan ini melalui penutupan media dan kriminalisasi kritik terhadap kebijakan. Perlakuan terhadap kelompok rentan seperti minoritas agama, etnis, dan orientasi seksual menunjukkan adanya diskriminasi dan kekerasan yang belum tertangani dengan baik. Kondisi buruk di penjara-penjara, seperti kelebihan kapasitas dan kurangnya perawatan kesehatan, serta impunitas yang sering kali diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM, juga menjadi topik penting dalam artikel ini. Hal positif pada artikel ini yaitu pentingnya peran masyarakat dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, pentingnya peran media dalam pengelolaan kebebasan berpendapat dan penegakan HAM, serta pentingnya peran pemerintah dalam penegakan HAM.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa budaya dan adat istiadat Indonesia telah mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Budaya Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan sosial telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berpolitik. Adat istiadat Indonesia seperti gotong royong dan gotong royong yang berbasis pada kebersamaan dan keadilan sosial telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi. Agama-agama yang dianut di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi, seperti kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Sejarah Indonesia yang berbasis pada perjuangan kemerdekaan dan perjuangan sosial telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi. Kultural Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan sosial telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berpolitik. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi. Berke-Tuhanan yang Maha Esa memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berpolitik. Dalam sintesis, pendapat saya adalah bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta tidak menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Berikut beberapa contoh: pemilihan umum di Indonesia masih terdapat beberapa masalah, seperti manipulasi informasi, penggunaan uang sebagai alat politik, dan keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses pemilihan, kekuasaan kehakiman di Indonesia masih terdapat beberapa masalah, seperti keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses pengadilan dan keputusan yang tidak berdasarkan pada hukum, serta keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses politik dapat mengganggu kestabilan politik dan tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan masyarakat. Dalam demokrasi, anggota parlemen harus berperan sebagai wakil rakyat dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mereka harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jika anggota parlemen tidak melakukan hal ini, maka mereka tidak hanya melanggar kepercayaan masyarakat, tetapi juga mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam demokrasi, kekuasaan harus didasarkan pada keputusan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat, bukan pada kekuasaan kharismatik seseorang. Kekuasaan kharismatik dapat menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, tetapi jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, maka hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara.
NPM: 2117011039
Kelas: C
A. Isi artikel "Awan Gelap HAM Indonesia" dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menggambarkan situasi yang kompleks dan menantang di Indonesia. Artikel ini memfokuskan pada analisis perkembangan dan pelanggaran HAM di Indonesia, serta implikasinya terhadap penegakan HAM di negara tersebut. Isinya sering kali mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, termasuk kekerasan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil, terutama di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua. Kebebasan berekspresi dan berkumpul juga menjadi sorotan, dengan penjelasan tentang bagaimana pemerintah membatasi kebebasan ini melalui penutupan media dan kriminalisasi kritik terhadap kebijakan. Perlakuan terhadap kelompok rentan seperti minoritas agama, etnis, dan orientasi seksual menunjukkan adanya diskriminasi dan kekerasan yang belum tertangani dengan baik. Kondisi buruk di penjara-penjara, seperti kelebihan kapasitas dan kurangnya perawatan kesehatan, serta impunitas yang sering kali diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM, juga menjadi topik penting dalam artikel ini. Hal positif pada artikel ini yaitu pentingnya peran masyarakat dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, pentingnya peran media dalam pengelolaan kebebasan berpendapat dan penegakan HAM, serta pentingnya peran pemerintah dalam penegakan HAM.
B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa budaya dan adat istiadat Indonesia telah mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Budaya Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan sosial telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berpolitik. Adat istiadat Indonesia seperti gotong royong dan gotong royong yang berbasis pada kebersamaan dan keadilan sosial telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi. Agama-agama yang dianut di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi, seperti kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Sejarah Indonesia yang berbasis pada perjuangan kemerdekaan dan perjuangan sosial telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi. Kultural Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan sosial telah memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berpolitik. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi. Berke-Tuhanan yang Maha Esa memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berpolitik. Dalam sintesis, pendapat saya adalah bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang terkait dengan demokrasi.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta tidak menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Berikut beberapa contoh: pemilihan umum di Indonesia masih terdapat beberapa masalah, seperti manipulasi informasi, penggunaan uang sebagai alat politik, dan keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses pemilihan, kekuasaan kehakiman di Indonesia masih terdapat beberapa masalah, seperti keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses pengadilan dan keputusan yang tidak berdasarkan pada hukum, serta keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses politik dapat mengganggu kestabilan politik dan tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan masyarakat. Dalam demokrasi, anggota parlemen harus berperan sebagai wakil rakyat dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mereka harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jika anggota parlemen tidak melakukan hal ini, maka mereka tidak hanya melanggar kepercayaan masyarakat, tetapi juga mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam demokrasi, kekuasaan harus didasarkan pada keputusan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat, bukan pada kekuasaan kharismatik seseorang. Kekuasaan kharismatik dapat menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, tetapi jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, maka hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara.
Nama : Marsanda Nur Wahyu Ning Tyas
NPM : 2117011006
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Isi artikel “Awan gelap untuk HAM di Indonesia” menjelaskan tentang kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk, dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dan perlu ditangani. Banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal antara lain :
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
6. Penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Pada artikel ini terdapat beberapa hal positif yaitu Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dari demokrasi negara lain, yaitu dengan berlandaskan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini menghasilkan demokrasi yang tidak hanya berfokus pada mekanisme pemilihan umum dan perwakilan rakyat, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat, dan berusaha untuk menyeimbangkan antara hak dan kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
C. Pada praktiknya demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa reformasi kunci dan meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, masih adanya tumpang tindih kewenangan dan intervensi politik, banyak kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, kesenjangan sosial,dan diskriminasi masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen formal terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, tetapi implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang didelegsikan Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Menurut saya kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah masalah serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dapat dilihat bahwa pada praktiknya meskipun ada komitmen formal terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.
E. Menurut saya eksploitasi kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang berbahaya dan merusak demokrasi.Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi modern, yang mengutamakan kebebasan pribadi, martabat manusia, dan kesejahteraan. Manipulasi seperti ini melemahkan fondasi demokrasi, yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara dan mendorong partisipasi politik yang sehat dan terbukaa.
NPM : 2117011006
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Isi artikel “Awan gelap untuk HAM di Indonesia” menjelaskan tentang kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk, dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dan perlu ditangani. Banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal antara lain :
1. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
6. Penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Pada artikel ini terdapat beberapa hal positif yaitu Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Demokrasi Indonesia memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dari demokrasi negara lain, yaitu dengan berlandaskan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini menghasilkan demokrasi yang tidak hanya berfokus pada mekanisme pemilihan umum dan perwakilan rakyat, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat, dan berusaha untuk menyeimbangkan antara hak dan kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
C. Pada praktiknya demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa reformasi kunci dan meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, masih adanya tumpang tindih kewenangan dan intervensi politik, banyak kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, kesenjangan sosial,dan diskriminasi masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen formal terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, tetapi implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang didelegsikan Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Menurut saya kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah masalah serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dapat dilihat bahwa pada praktiknya meskipun ada komitmen formal terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.
E. Menurut saya eksploitasi kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang berbahaya dan merusak demokrasi.Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi modern, yang mengutamakan kebebasan pribadi, martabat manusia, dan kesejahteraan. Manipulasi seperti ini melemahkan fondasi demokrasi, yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara dan mendorong partisipasi politik yang sehat dan terbukaa.
Nama : Trie Choirunnisa Dzilhaj
NPM : 2117011077
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel tersebut membahas tentang suramnya kinerja Indonesia penegakkan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat ditinjau dari tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. Hal positif yang dapat diambil adalah Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, memadukan prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang kaya. Hal ini melahirkan sebuah sistem demokrasi yang berakar kuat pada kearifan lokal dan identitas bangsa. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya memiliki potensi besar untuk menjadi sistem yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Prinsip demokrasi Pancasila yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan moral yang penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pengembangan demokrasi Indonesia harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur bangsa dan norma-norma universal demokrasi modern. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mewujudkan sistem politik yang adil, toleran, dan bermartabat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak era Reformasi, masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM dengan realitas di lapangan. Demokrasi di Indonesia masih dalam proses penyempurnaan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, demokrasi Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sistem yang adil, sejahtera, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM. Diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk mewujudkan demokrasi yang ideal di Indonesia.
D. Ketika terdapat kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, sikap yang harus diambil adalah mendorong dan menyadarkan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang harus ditindak lanjuti secara tegas karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Sehinggga perlu dilakukannya tindakan yang tegas terhadap anggota parlemen tersebut.
E. Memang mengkhawatirkan ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik, yang berakar pada tradisi atau agama, memanfaatkan pengaruh mereka untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan rela mengorbankan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dan HAM saling terkait erat. Demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia. HAM, di sisi lain, diperkuat dalam masyarakat demokratis di mana individu memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan masa depan mereka. Pemanfaatan kharisma untuk tujuan politik yang tidak jelas dan mengorbankan rakyat merupakan praktik yang berbahaya dan bertentangan dengan demokrasi dan HAM. Melindungi hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu.
NPM : 2117011077
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel tersebut membahas tentang suramnya kinerja Indonesia penegakkan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat ditinjau dari tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. Hal positif yang dapat diambil adalah Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, memadukan prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang kaya. Hal ini melahirkan sebuah sistem demokrasi yang berakar kuat pada kearifan lokal dan identitas bangsa. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya memiliki potensi besar untuk menjadi sistem yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Prinsip demokrasi Pancasila yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan moral yang penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pengembangan demokrasi Indonesia harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur bangsa dan norma-norma universal demokrasi modern. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mewujudkan sistem politik yang adil, toleran, dan bermartabat.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak era Reformasi, masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM dengan realitas di lapangan. Demokrasi di Indonesia masih dalam proses penyempurnaan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, demokrasi Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sistem yang adil, sejahtera, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM. Diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk mewujudkan demokrasi yang ideal di Indonesia.
D. Ketika terdapat kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, sikap yang harus diambil adalah mendorong dan menyadarkan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang harus ditindak lanjuti secara tegas karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Sehinggga perlu dilakukannya tindakan yang tegas terhadap anggota parlemen tersebut.
E. Memang mengkhawatirkan ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik, yang berakar pada tradisi atau agama, memanfaatkan pengaruh mereka untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan rela mengorbankan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dan HAM saling terkait erat. Demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia. HAM, di sisi lain, diperkuat dalam masyarakat demokratis di mana individu memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan masa depan mereka. Pemanfaatan kharisma untuk tujuan politik yang tidak jelas dan mengorbankan rakyat merupakan praktik yang berbahaya dan bertentangan dengan demokrasi dan HAM. Melindungi hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu.
Nama : Hasmawati
NPM : 2117011099
Kelas : C
A. Artikel ini membahas tentang bagaimana HAM dianggap sebagai hak yang dimiliki manusia sejak lahir, tetapi juga memperlihatkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Artikel ini juga menyoroti bahwa HAM yang bersifat asasi, seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya, harus didukung oleh sistem hukum yang baik. Artikel ini juga menekankan bahwa peran aktif sebuah negara dalam mengembangkan dan melindungi HAM sangat penting. Dalam hal ini, memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai HAM dan bahwa perbaikan diperlukan. Artikel ini juga membahas tentang peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) yang didirikan untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan HAM harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Hal positif yang dapat diperoleh dari artikel ini adalah pentingnya peran aktif sebuah negara dalam mengembangkan dan melindungi HAM, yang menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, pengakuan terhadap beberapa kemajuan dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut perbaikan HAM, yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia sangat relevan dalam konteks Demokrasi Pancasila. Nilai-nilai ini mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan berperilaku, termasuk dalam konteks demokrasi. Masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang kuat, cenderung lebih memperhatikan kepentingan bersama dan lebih memperjuangkan kepentingan nasional. Menurut pendapat saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks demokrasi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menekankan pentingnya kepercayaan dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat, serta mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia.
C. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah mufakat. Namun, dalam perjalanannya, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya ideal. Tantangan demokrasi di Indonesia melibatkan literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi yang harus disuarakan. Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tertuang dalam Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945. Namun dalam praktiknya, masih terdapat celah antara cita-cita demokrasi Pancasila dan realitas di lapangan. Contohnya, praktik politik uang, korupsi, dan kesenjangan sosial masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Selain itu, dalam UUD 1945 menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat pelanggaran HAM di berbagai sektor, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Kesimpulannya demokrasi Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demikian, terdapat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat lembaga demokrasi, menegakkan hukum, dan mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi diperlukan untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
D. Sikap yang harus dilakukan mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi melalui media massa dan sektor pendidikan untuk memahami prinsip dan hakikat demokrasi yang harus disuarakan. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
E. Menurut pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, dapat dilihat sebagai suatu bentuk kekuasaan yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan kepercayaan dan keagamaan. Keterkaitan dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi oleh negara agar rakyat dapat hidup dengan aman dan sejahtera.
NPM : 2117011099
Kelas : C
A. Artikel ini membahas tentang bagaimana HAM dianggap sebagai hak yang dimiliki manusia sejak lahir, tetapi juga memperlihatkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Artikel ini juga menyoroti bahwa HAM yang bersifat asasi, seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya, harus didukung oleh sistem hukum yang baik. Artikel ini juga menekankan bahwa peran aktif sebuah negara dalam mengembangkan dan melindungi HAM sangat penting. Dalam hal ini, memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai HAM dan bahwa perbaikan diperlukan. Artikel ini juga membahas tentang peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) yang didirikan untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan HAM harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Hal positif yang dapat diperoleh dari artikel ini adalah pentingnya peran aktif sebuah negara dalam mengembangkan dan melindungi HAM, yang menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, pengakuan terhadap beberapa kemajuan dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut perbaikan HAM, yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia sangat relevan dalam konteks Demokrasi Pancasila. Nilai-nilai ini mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan berperilaku, termasuk dalam konteks demokrasi. Masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang kuat, cenderung lebih memperhatikan kepentingan bersama dan lebih memperjuangkan kepentingan nasional. Menurut pendapat saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks demokrasi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menekankan pentingnya kepercayaan dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat, serta mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia.
C. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah mufakat. Namun, dalam perjalanannya, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya ideal. Tantangan demokrasi di Indonesia melibatkan literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi yang harus disuarakan. Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tertuang dalam Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945. Namun dalam praktiknya, masih terdapat celah antara cita-cita demokrasi Pancasila dan realitas di lapangan. Contohnya, praktik politik uang, korupsi, dan kesenjangan sosial masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Selain itu, dalam UUD 1945 menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat pelanggaran HAM di berbagai sektor, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Kesimpulannya demokrasi Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demikian, terdapat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat lembaga demokrasi, menegakkan hukum, dan mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi diperlukan untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
D. Sikap yang harus dilakukan mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi melalui media massa dan sektor pendidikan untuk memahami prinsip dan hakikat demokrasi yang harus disuarakan. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
E. Menurut pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, dapat dilihat sebagai suatu bentuk kekuasaan yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan kepercayaan dan keagamaan. Keterkaitan dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi oleh negara agar rakyat dapat hidup dengan aman dan sejahtera.
Nama : Suci Dera Jenita
NPM : 2117011036
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun 2019 dianggap sebagai tahun yang kelam bagi HAM di Indonesia. Banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan serangan terhadap para pembela HAM semakin meningkat. Meskipun tahun 2019 terlihat suram bagi HAM, terdapat beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil terus berperan sebagai kontrol sosial, menolak pelanggaran HAM, dan memperjuangkan keadilan.Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia masih besar, terdapat upaya reformasi dan harapan untuk meningkatkan perlindungan HAM di masa depan.
B. Demokrasi di Indonesia sangat didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain Gotong Royong (kerja sama), dialog (diskusi untuk saling pengertian), kebersamaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan demokrasi, yang didasarkan pada partisipasi dan kerja sama dalam proses pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pandangan.Di Indonesia, prinsip demokrasi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengacu pada sila pertama Pancasila. Kebijakan sosial negara tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai agama dan spiritual yang baik. Hal ini mempunyai banyak konsekuensi penting: etika dan moralitas dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
C. Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia mencerminkan banyak prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih banyak kendala yang harus diatasi dalam hal penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Kemajuan signifikan telah dicapai di beberapa bidang, namun korupsi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan hak asasi manusia menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dan adil.Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menjamin dihormati dan dilindunginya hak asasi manusia dalam segala bidang kehidupan bernegara dan berbangsa.
D. Ketika anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat, namun melaksanakan agenda politiknya sendiri yang melemahkan landasan demokrasi dan menghambat pembangunan rakyat. Oleh karena itu, agar Parlemen dapat bertindak sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pendidikan politik, penegakan hukum, dan perilaku politik.
E. Menggunakan kekuatan karismatik untuk membangkitkan kesetiaan dan emosi orang dengan motif tersembunyi adalah praktik yang sangat buruk dan tidak pantas. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pendidikan politik, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan memastikan penggunaan pemerintahan yang efektif dan etis. Warga negara harus selalu mengkritik dan memperingatkan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan berani membela hak dan kepentingannya.
NPM : 2117011036
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun 2019 dianggap sebagai tahun yang kelam bagi HAM di Indonesia. Banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan serangan terhadap para pembela HAM semakin meningkat. Meskipun tahun 2019 terlihat suram bagi HAM, terdapat beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil terus berperan sebagai kontrol sosial, menolak pelanggaran HAM, dan memperjuangkan keadilan.Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia masih besar, terdapat upaya reformasi dan harapan untuk meningkatkan perlindungan HAM di masa depan.
B. Demokrasi di Indonesia sangat didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain Gotong Royong (kerja sama), dialog (diskusi untuk saling pengertian), kebersamaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan demokrasi, yang didasarkan pada partisipasi dan kerja sama dalam proses pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pandangan.Di Indonesia, prinsip demokrasi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengacu pada sila pertama Pancasila. Kebijakan sosial negara tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai agama dan spiritual yang baik. Hal ini mempunyai banyak konsekuensi penting: etika dan moralitas dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
C. Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia mencerminkan banyak prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih banyak kendala yang harus diatasi dalam hal penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Kemajuan signifikan telah dicapai di beberapa bidang, namun korupsi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan hak asasi manusia menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dan adil.Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menjamin dihormati dan dilindunginya hak asasi manusia dalam segala bidang kehidupan bernegara dan berbangsa.
D. Ketika anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat, namun melaksanakan agenda politiknya sendiri yang melemahkan landasan demokrasi dan menghambat pembangunan rakyat. Oleh karena itu, agar Parlemen dapat bertindak sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pendidikan politik, penegakan hukum, dan perilaku politik.
E. Menggunakan kekuatan karismatik untuk membangkitkan kesetiaan dan emosi orang dengan motif tersembunyi adalah praktik yang sangat buruk dan tidak pantas. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pendidikan politik, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan memastikan penggunaan pemerintahan yang efektif dan etis. Warga negara harus selalu mengkritik dan memperingatkan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan berani membela hak dan kepentingannya.
Nama: Alya Salma
Npm: 2117011080
Kelas: C
Prodi: Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab: Artikel ini membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin utama yang disorot dalam artikel tersebut yaitu:
- Tahun 2019 digambarkan sebagai tahun yang kelam dengan kemacetan agenda HAM, kemunduran mutu HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM.
- Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
- Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang.
- Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM.
- Pelanggaran HAM yang meningkat di Papua.
- Penjatuhan dan penerapan hukuman kejam, termasuk vonis mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Meskipun kondisi tersebut suram, terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut:
- Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk memperbaiki situasi HAM di negara tersebut.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab: Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang dalam dalam adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, serta gotong royong merupakan nilai-nilai yang telah lama dianut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konsep ini tercermin dalam praktik demokrasi tradisional seperti dalam sistem pemerintahan adat suku-suku di berbagai daerah. Ke-Tuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu dasar negara dalam Pancasila juga memberikan landasan moral yang kuat bagi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya bersandar pada prinsip-prinsip politik, tetapi juga pada nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Dengan demikian, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moral dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil dan berkeadilan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab: Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun secara konstitusi Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan, namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Beberapa isu seperti pembatasan kebebasan berekspresi, penindasan terhadap kelompok minoritas, dan kurangnya akuntabilitas dalam penegakan hukum masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Selain itu, terdapat juga isu korupsi dan kekuasaan yang tidak proporsional yang dapat mengganggu proses demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen dalam menjalankan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab: Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat prihatin. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat untuk mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan rakyat merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh pemilih. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi parlemen dan merugikan kemajuan demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan integritas dan tanggung jawab.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab: Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan individu atau kelompok tertentu, merupakan sebuah tindakan yang sangat berbahaya dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Praktik semacam ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan, serta dapat melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat menyebabkan penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik secara tidak etis atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Masyarakat perlu terus memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan, serta mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam membangun negara yang demokratis dan beradab.
Npm: 2117011080
Kelas: C
Prodi: Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab: Artikel ini membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin utama yang disorot dalam artikel tersebut yaitu:
- Tahun 2019 digambarkan sebagai tahun yang kelam dengan kemacetan agenda HAM, kemunduran mutu HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM.
- Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
- Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang.
- Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM.
- Pelanggaran HAM yang meningkat di Papua.
- Penjatuhan dan penerapan hukuman kejam, termasuk vonis mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Meskipun kondisi tersebut suram, terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut:
- Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk memperbaiki situasi HAM di negara tersebut.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab: Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang dalam dalam adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, serta gotong royong merupakan nilai-nilai yang telah lama dianut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konsep ini tercermin dalam praktik demokrasi tradisional seperti dalam sistem pemerintahan adat suku-suku di berbagai daerah. Ke-Tuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu dasar negara dalam Pancasila juga memberikan landasan moral yang kuat bagi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya bersandar pada prinsip-prinsip politik, tetapi juga pada nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Dengan demikian, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moral dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil dan berkeadilan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab: Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun secara konstitusi Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan, namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Beberapa isu seperti pembatasan kebebasan berekspresi, penindasan terhadap kelompok minoritas, dan kurangnya akuntabilitas dalam penegakan hukum masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Selain itu, terdapat juga isu korupsi dan kekuasaan yang tidak proporsional yang dapat mengganggu proses demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen dalam menjalankan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab: Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat prihatin. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat untuk mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Melakukan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan rakyat merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh pemilih. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi parlemen dan merugikan kemajuan demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan integritas dan tanggung jawab.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab: Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga mengorbankan individu atau kelompok tertentu, merupakan sebuah tindakan yang sangat berbahaya dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Praktik semacam ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan, serta dapat melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat menyebabkan penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Oleh karena itu, dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik secara tidak etis atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Masyarakat perlu terus memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan, serta mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam membangun negara yang demokratis dan beradab.
Nama : Fildza Amalia
NPM : 2117011068
Kelas : C
Prodi : S1-Kimia
a) Artikel ini memberikan gambaran tentang kondisi HAM di Indonesia. Terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, namun ada juga beberapa hal positif yang dapat menjadi titik terang. Artikel ini mendorong kita untuk terus berusaha meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia semua orang dihormati dan dilindungi.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini:
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM.
- Komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
- Keberanian gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
b) Nilai-nilai Adat Istiadat/Budaya Asli:
- Musyawarah Mufakat: Nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, seperti gotong royong dan pengambilan keputusan di desa adat.
- Keadilan Sosial: Nilai ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang dianut masyarakat Indonesia.
- Kebersamaan: Nilai ini penting dalam demokrasi karena menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan.
- Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting dalam pengambilan keputusan dan perilaku politik.
c) Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Masih diperlukan upaya serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM di Indonesia. Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada komitmen dan upaya kolektif dari semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM.
d) Situasi di mana anggota parlemen bertindak berdasarkan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata rakyat memang memprihatinkan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti:
- Hilangnya kepercayaan publik: Ketika rakyat merasa bahwa perwakilan mereka tidak memperjuangkan kepentingan mereka, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi demokrasi dapat terkikis. Hal ini dapat menyebabkan apatisme politik, partisipasi pemilih yang rendah, dan bahkan gejolak sosial.
- Kebijakan yang tidak efektif: Kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi anggota parlemen, alih-alih kebutuhan rakyat, berisiko tidak efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
- Penyalahgunaan kekuasaan: Anggota parlemen yang mementingkan agenda pribadi berpotensi menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu korupsi, nepotisme, dan praktik politik yang tidak etis lainnya.
- Ketidakadilan dan kesenjangan: Ketika kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, hal ini dapat memperparah ketimpangan dan ketidakadilan yang sudah ada. Kelompok-kelompok marjinal dan rentan mungkin semakin terpinggirkan dan dirugikan.
e) Penggunaan kharisma untuk memanipulasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang berbahaya dan tidak etis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya manipulasi kharisma dan untuk menegakkan hukum dan mekanisme akuntabilitas untuk melindungi HAM dan demokrasi. Masyarakat sipil dan individu harus memainkan peran aktif dalam melawan manipulasi kharisma dan mempromosikan HAM dan demokrasi yang sejati.
NPM : 2117011068
Kelas : C
Prodi : S1-Kimia
a) Artikel ini memberikan gambaran tentang kondisi HAM di Indonesia. Terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, namun ada juga beberapa hal positif yang dapat menjadi titik terang. Artikel ini mendorong kita untuk terus berusaha meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia semua orang dihormati dan dilindungi.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini:
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM.
- Komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
- Keberanian gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
b) Nilai-nilai Adat Istiadat/Budaya Asli:
- Musyawarah Mufakat: Nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, seperti gotong royong dan pengambilan keputusan di desa adat.
- Keadilan Sosial: Nilai ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang dianut masyarakat Indonesia.
- Kebersamaan: Nilai ini penting dalam demokrasi karena menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan.
- Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting dalam pengambilan keputusan dan perilaku politik.
c) Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip HAM. Masih diperlukan upaya serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM di Indonesia. Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada komitmen dan upaya kolektif dari semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM.
d) Situasi di mana anggota parlemen bertindak berdasarkan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata rakyat memang memprihatinkan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti:
- Hilangnya kepercayaan publik: Ketika rakyat merasa bahwa perwakilan mereka tidak memperjuangkan kepentingan mereka, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi demokrasi dapat terkikis. Hal ini dapat menyebabkan apatisme politik, partisipasi pemilih yang rendah, dan bahkan gejolak sosial.
- Kebijakan yang tidak efektif: Kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi anggota parlemen, alih-alih kebutuhan rakyat, berisiko tidak efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
- Penyalahgunaan kekuasaan: Anggota parlemen yang mementingkan agenda pribadi berpotensi menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu korupsi, nepotisme, dan praktik politik yang tidak etis lainnya.
- Ketidakadilan dan kesenjangan: Ketika kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, hal ini dapat memperparah ketimpangan dan ketidakadilan yang sudah ada. Kelompok-kelompok marjinal dan rentan mungkin semakin terpinggirkan dan dirugikan.
e) Penggunaan kharisma untuk memanipulasi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan praktik yang berbahaya dan tidak etis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya manipulasi kharisma dan untuk menegakkan hukum dan mekanisme akuntabilitas untuk melindungi HAM dan demokrasi. Masyarakat sipil dan individu harus memainkan peran aktif dalam melawan manipulasi kharisma dan mempromosikan HAM dan demokrasi yang sejati.
Nama: Ramandhika Abi Karami
NPM: 2117011098
Kelas: C
Prodi: S1-Kimia
1. Saya setuju dengan kesimpulan artikel yang mengatakan bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi HAM di Indonesia. Kekhawatiran utamanya adalah lambatnya kemajuan dalam akuntabilitas atas pelanggaran HAM di masa lampau dan meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama. Namun, saya juga melihat beberapa hal positif yang dapat dipetik dari artikel ini. Pertama, ratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM. Kedua, meningkatnya aktivisme masyarakat sipil menunjukkan bahwa masih banyak orang di Indonesia yang peduli dengan HAM dan bersedia untuk memperjuangkannya.
2. Demokrasi di Indonesia menganut prinsip demokrasi konsensus, di mana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat bersama. Hal ini sejalan dengan nilai budaya gotong royong dan musyawarah yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat. Demokrasi di Indonesia dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yang membedakannya dari demokrasi di negara lain. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini selaras dengan nilai-nilai adat istiadat yang menjunjung tinggi rasa hormat terhadap sesama dan kepedulian terhadap masyarakat. Demokrasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada kebebasan dan kedaulatan rakyat, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan. Hal ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moralitas. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan landasan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Prinsip ini harus terus dijaga dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.
3. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan bagi demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial menjadi prinsip yang harus diwujudkan dalam praktik demokrasi. UUD 1945 pun mengatur tentang sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Namun, interpretasi terhadap Pancasila dan UUD 1945 masih bisa berbeda-beda, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan demokrasi untuk kepentingan tertentu. Demokrasi dan HAM saling terkait erat. Demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. HAM menjamin hak-hak fundamental individu untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Dalam demokrasi, individu harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyatakan pendapat, dan mengakses keadilan. Jadi kesimpulannya menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan demokrasi yang ideal yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
4. Situasi di mana anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi mengejar agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah masalah yang umum di banyak negara. Hal ini dapat berdampak negatif pada demokrasi karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada pemerintah, alienasi pemilih, dan kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
5. Menurut saya, penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat bila perlu dengan pengorbanan untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan sebuah praktik yang memprihatinkan dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Praktik ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia sipil dan politik, seperti hak untuk berkumpul, berekspresi, dan beragama. Individu mungkin dipaksa untuk tunduk pada ideologi atau pemimpin tertentu, dan mereka yang menentang mungkin diintimidasi atau dibungkam. Pemimpin kharismatik dapat memanipulasi dan mengeksploitasi kepercayaan dan emosi rakyat untuk keuntungan pribadi atau politik mereka. Hal ini dapat mengarah pada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penggunaan retorika dan simbolisme yang memecah belah dapat memicu kekerasan dan konflik antar kelompok masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada hilangnya nyawa, kerusakan properti, dan trauma psikologis. Demokrasi dan hak asasi manusia menyediakan kerangka kerja untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
> Demokrasi dapat memberikan akuntabilitas dan transparansi, memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.
> Hak Asasi Manusia menetapkan standar universal untuk perlakuan yang bermartabat dan hormat bagi semua individu, terlepas dari latar belakang mereka.
Kasus yang ada pada artikel "Kasus II" merupakan contoh nyata dari bagaimana kekuasaan kharismatik dapat disalahgunakan untuk melanggar hak asasi manusia.
NPM: 2117011098
Kelas: C
Prodi: S1-Kimia
1. Saya setuju dengan kesimpulan artikel yang mengatakan bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi HAM di Indonesia. Kekhawatiran utamanya adalah lambatnya kemajuan dalam akuntabilitas atas pelanggaran HAM di masa lampau dan meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama. Namun, saya juga melihat beberapa hal positif yang dapat dipetik dari artikel ini. Pertama, ratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM. Kedua, meningkatnya aktivisme masyarakat sipil menunjukkan bahwa masih banyak orang di Indonesia yang peduli dengan HAM dan bersedia untuk memperjuangkannya.
2. Demokrasi di Indonesia menganut prinsip demokrasi konsensus, di mana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat bersama. Hal ini sejalan dengan nilai budaya gotong royong dan musyawarah yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat. Demokrasi di Indonesia dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yang membedakannya dari demokrasi di negara lain. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini selaras dengan nilai-nilai adat istiadat yang menjunjung tinggi rasa hormat terhadap sesama dan kepedulian terhadap masyarakat. Demokrasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada kebebasan dan kedaulatan rakyat, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan. Hal ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moralitas. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan landasan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Prinsip ini harus terus dijaga dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.
3. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan bagi demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial menjadi prinsip yang harus diwujudkan dalam praktik demokrasi. UUD 1945 pun mengatur tentang sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Namun, interpretasi terhadap Pancasila dan UUD 1945 masih bisa berbeda-beda, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan demokrasi untuk kepentingan tertentu. Demokrasi dan HAM saling terkait erat. Demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. HAM menjamin hak-hak fundamental individu untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Dalam demokrasi, individu harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyatakan pendapat, dan mengakses keadilan. Jadi kesimpulannya menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan demokrasi yang ideal yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
4. Situasi di mana anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi mengejar agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah masalah yang umum di banyak negara. Hal ini dapat berdampak negatif pada demokrasi karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada pemerintah, alienasi pemilih, dan kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
5. Menurut saya, penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat bila perlu dengan pengorbanan untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan sebuah praktik yang memprihatinkan dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Praktik ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia sipil dan politik, seperti hak untuk berkumpul, berekspresi, dan beragama. Individu mungkin dipaksa untuk tunduk pada ideologi atau pemimpin tertentu, dan mereka yang menentang mungkin diintimidasi atau dibungkam. Pemimpin kharismatik dapat memanipulasi dan mengeksploitasi kepercayaan dan emosi rakyat untuk keuntungan pribadi atau politik mereka. Hal ini dapat mengarah pada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penggunaan retorika dan simbolisme yang memecah belah dapat memicu kekerasan dan konflik antar kelompok masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada hilangnya nyawa, kerusakan properti, dan trauma psikologis. Demokrasi dan hak asasi manusia menyediakan kerangka kerja untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
> Demokrasi dapat memberikan akuntabilitas dan transparansi, memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.
> Hak Asasi Manusia menetapkan standar universal untuk perlakuan yang bermartabat dan hormat bagi semua individu, terlepas dari latar belakang mereka.
Kasus yang ada pada artikel "Kasus II" merupakan contoh nyata dari bagaimana kekuasaan kharismatik dapat disalahgunakan untuk melanggar hak asasi manusia.
Nama : Chairunnisa Putri Islamy
NPM : 2117011106
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
- Kondisi Buruk: Lembaga seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Ini terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, dan pembatasan terhadap kebebasan sipil.
- Tren Negatif: Ada beberapa tren negatif yang diidentifikasi, seperti ketidakadilan dalam penanganan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi berbasis gender.
- Kemunduran Mutu HAM: Terdapat pernyataan bahwa mutu HAM mengalami kemunduran, dengan serangan terhadap para pembela HAM dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Pelanggaran HAM di Papua: Artikel menyoroti peningkatan pelanggaran HAM di Papua, serta kegagalan dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti Kasus Wasior dan Wamena.
- Tanda-Tanda Harapan: Meskipun kondisinya suram, ada beberapa tanda harapan. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat yang menuntut keadilan dan perlindungan HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat seperti gotong royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai ini tercermin dalam tradisi kekeluargaan dan solidaritas sosial, serta dalam prinsip Pancasila yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar negara. Meskipun demikian, tantangan timbul dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip demokrasi dengan keberagaman budaya dan agama. Evaluasi terus menerus diperlukan untuk memperkuat sistem demokrasi agar mencerminkan nilai-nilai universal HAM dan kebebasan, sambil memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencoba mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun terdapat partisipasi politik yang luas dan pengakuan terhadap HAM, tantangan seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan kendala dalam pemerintahan daerah masih perlu diatasi. Perkuatannya institusi demokrasi, pengawasan yang lebih ketat, dan kesadaran akan HAM dapat membantu memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Saya prihatin terhadap anggota parlemen yang menggunakan klaim mewakili suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Mereka seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Perilaku ini dapat merusak demokrasi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja anggota parlemen.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusiapada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama sering menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan dukungan rakyat, kadang-kadang dengan memanipulasi sentimen emosional. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan individu. Namun, dalam demokrasi yang matang, masyarakat lebih sadar akan hak asasi manusia dan cenderung lebih kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Mereka berperan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menekan pemerintah untuk bertindak sesuai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk membatasi kekuasaan yang tidak terkendali dan menegakkan aturan hukum yang memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.
NPM : 2117011106
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
- Kondisi Buruk: Lembaga seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Ini terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, dan pembatasan terhadap kebebasan sipil.
- Tren Negatif: Ada beberapa tren negatif yang diidentifikasi, seperti ketidakadilan dalam penanganan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi berbasis gender.
- Kemunduran Mutu HAM: Terdapat pernyataan bahwa mutu HAM mengalami kemunduran, dengan serangan terhadap para pembela HAM dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Pelanggaran HAM di Papua: Artikel menyoroti peningkatan pelanggaran HAM di Papua, serta kegagalan dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti Kasus Wasior dan Wamena.
- Tanda-Tanda Harapan: Meskipun kondisinya suram, ada beberapa tanda harapan. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat yang menuntut keadilan dan perlindungan HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat seperti gotong royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai ini tercermin dalam tradisi kekeluargaan dan solidaritas sosial, serta dalam prinsip Pancasila yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar negara. Meskipun demikian, tantangan timbul dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip demokrasi dengan keberagaman budaya dan agama. Evaluasi terus menerus diperlukan untuk memperkuat sistem demokrasi agar mencerminkan nilai-nilai universal HAM dan kebebasan, sambil memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencoba mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun terdapat partisipasi politik yang luas dan pengakuan terhadap HAM, tantangan seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan kendala dalam pemerintahan daerah masih perlu diatasi. Perkuatannya institusi demokrasi, pengawasan yang lebih ketat, dan kesadaran akan HAM dapat membantu memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Saya prihatin terhadap anggota parlemen yang menggunakan klaim mewakili suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Mereka seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Perilaku ini dapat merusak demokrasi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja anggota parlemen.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusiapada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama sering menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan dukungan rakyat, kadang-kadang dengan memanipulasi sentimen emosional. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan individu. Namun, dalam demokrasi yang matang, masyarakat lebih sadar akan hak asasi manusia dan cenderung lebih kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Mereka berperan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menekan pemerintah untuk bertindak sesuai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk membatasi kekuasaan yang tidak terkendali dan menegakkan aturan hukum yang memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.
Nama : Julia Putri
NPM : 2157011001
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. HAM di Indonesia masih sangatlah buruk bahkan dalam dua dekade ini masih banyak dan semakin banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Tetapi pemerintah telah berupaya untuk menegakkan HAM yang ada serta memberi perlindungan bagi masyarakat. Hal positif yang dapat diambil adalah bahwa pemerintah telah mengupayakan untuk terwujudnya HAM dan semua masyarakat Indonesia mendapat hak-hak mereka yang seharusnya dan dapat hidup tenang tanpa takut ancaman apapun.
B. Demokrasi yang ada dengan hukum yang ada tidak sejalan karena nyatanya masih banyak rakyat yang dipaksa tunduk dibawah pemerintahan tanpa bisa melakukan hal- hal yang berasal dari hari nurani manusia itu sendiri. Sila Ketuhanan yang maha esa seharusnya dapat dijadikan acuan bahwa apapun yang kita lakukan selalu dan senantiasa harus melibatkan Tuhan didalamnya sebagai umat beragama.
C. Dalam praktiknya apa yang ada di UUD nyatanya tidak sesuai dengan yang terjadi masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum dan juga HAM sehingga masyarakat masih banyak mengalami pemaksaan dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya.
D. Sangat tidak setuju, hal-hal yang seharusnya menjadi Hak rakyat malah disalahgunakan dan dibuat menjadi tidak seharusnya. Karena pemerintah seharusnya menjunjung tinggi kedaulatan bagi rakyat nya.
E. Hal ini tentunya sangat bertentangan karena seorang tokoh yang bisa mengayomi akan tetapi nyatanya malah membuat hal-hal tidak adil terjadi. Inilah sebabnya HAM di Indonesia masih sangatlah buruk dan masih perlu banyak perbaikan.
NPM : 2157011001
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. HAM di Indonesia masih sangatlah buruk bahkan dalam dua dekade ini masih banyak dan semakin banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Tetapi pemerintah telah berupaya untuk menegakkan HAM yang ada serta memberi perlindungan bagi masyarakat. Hal positif yang dapat diambil adalah bahwa pemerintah telah mengupayakan untuk terwujudnya HAM dan semua masyarakat Indonesia mendapat hak-hak mereka yang seharusnya dan dapat hidup tenang tanpa takut ancaman apapun.
B. Demokrasi yang ada dengan hukum yang ada tidak sejalan karena nyatanya masih banyak rakyat yang dipaksa tunduk dibawah pemerintahan tanpa bisa melakukan hal- hal yang berasal dari hari nurani manusia itu sendiri. Sila Ketuhanan yang maha esa seharusnya dapat dijadikan acuan bahwa apapun yang kita lakukan selalu dan senantiasa harus melibatkan Tuhan didalamnya sebagai umat beragama.
C. Dalam praktiknya apa yang ada di UUD nyatanya tidak sesuai dengan yang terjadi masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum dan juga HAM sehingga masyarakat masih banyak mengalami pemaksaan dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya.
D. Sangat tidak setuju, hal-hal yang seharusnya menjadi Hak rakyat malah disalahgunakan dan dibuat menjadi tidak seharusnya. Karena pemerintah seharusnya menjunjung tinggi kedaulatan bagi rakyat nya.
E. Hal ini tentunya sangat bertentangan karena seorang tokoh yang bisa mengayomi akan tetapi nyatanya malah membuat hal-hal tidak adil terjadi. Inilah sebabnya HAM di Indonesia masih sangatlah buruk dan masih perlu banyak perbaikan.
Nama: Dina febriyanti
Npm : 2117011042
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Isi artikel tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, termasuk pelanggaran HAM yang masih terjadi, pembatasan terhadap kebebasan sipil, serta diskriminasi gender dan rasial. Meskipun ada beberapa langkah positif dalam reformasi HAM, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, masih ada banyak PR yang harus diselesaikan.
B.Positifnya, artikel tersebut memberikan sorotan terhadap perjuangan masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan HAM dan keadilan di berbagai daerah, menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan ke depannya.
C. Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, seharusnya mampu mencerminkan keberagaman serta menghormati hak-hak individu dan kelompok. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan Pancasila, yang menjadi dasar negara, dan seharusnya mendorong perlindungan terhadap hak asasi manusia serta dalam penyampaian opini dikalangan masyarakat yang belum begitu baik.
D. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara idealisme demokrasi dengan kenyataan politik. Anggota parlemen seringkali lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, kadang-kadang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan politik yang tidak jelas, bahkan bisa merugikan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan tantangan bagi demokrasi dewasa saat ini, di mana perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.
Npm : 2117011042
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Isi artikel tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, termasuk pelanggaran HAM yang masih terjadi, pembatasan terhadap kebebasan sipil, serta diskriminasi gender dan rasial. Meskipun ada beberapa langkah positif dalam reformasi HAM, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, masih ada banyak PR yang harus diselesaikan.
B.Positifnya, artikel tersebut memberikan sorotan terhadap perjuangan masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan HAM dan keadilan di berbagai daerah, menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan ke depannya.
C. Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, seharusnya mampu mencerminkan keberagaman serta menghormati hak-hak individu dan kelompok. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan Pancasila, yang menjadi dasar negara, dan seharusnya mendorong perlindungan terhadap hak asasi manusia serta dalam penyampaian opini dikalangan masyarakat yang belum begitu baik.
D. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara idealisme demokrasi dengan kenyataan politik. Anggota parlemen seringkali lebih mementingkan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, kadang-kadang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan politik yang tidak jelas, bahkan bisa merugikan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan tantangan bagi demokrasi dewasa saat ini, di mana perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.
Nama : Nida Roufiqoh
NPM : 2117011059
Kelas C
Prodi Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Artikel tersebut menjelaskan kondisi HAM pada tahun 2019 masih buruk dimana mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Akan tetapi hal itu diiringi oleh kemajuan langkah reformasi yang dilakukan dalam perlindungan HAM. Hal positif apa yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah dimana masih terdapat lembaga, masyarakat sipil serta masyarakat indonesi yang selalu berusaha untuk mempertahankan HAM dan memastikan indikator pemenuhan HAM dapat terjadi.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Dalam budaya Indonesia, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam konteks demokrasi, ini berarti bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan negara, serta harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pandangan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedua, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip ini menekankan pentingnya mencapai konsensus dan kesepakatan dalam setiap keputusan yang diambil. Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Dimana masih terjadi, pelanggaran hak-hak perempuan, adanya rasisme serta diskriminasi terhadap gender. Sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia seharusnya mematuhi prinsip-prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, dalam praktik demokrasi saat ini masih belum memenuhi standar tersebut, dengan pelanggaran HAM yang masih marak dan kebebasan berekspresi serta kebebasan beragama yang masih terbatas.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Saya sendiri pastinya sangat kecewa dengan hal itu karena anggota parlemen dipilih untuk mewakili suara rakyat tetapi malah memanfaatkan suara rakyat demi kepentingan politik pribadinya. Seorang anggota parlemen harus memiliki transparansi yang jelas dalam mewakili kepentingan rakyat serta komitmen yang kuat agar tidak terfokus pada kepentingannya sendiri.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Menurut saya pihak yang mempunyai karismatik tentu sangat berpengaruh dimana jika tujuan karismatik tersebut tidak jelas dan justru melanggar HAM maka akan menimbulkan konflik yang tidak stabil dan pro kontra di masyarakat. Hubungannya pada era demokrasi ini, kekuasaan karismatik harus diimbangi dengan tercapainya kepentingan masyarakat dan tidak lupa mempertahankan hak asasi manusia. Ketika kekuasaan karismatik tersebut tidak jelas dan melanggar HAM maka harus diberhentikan karena tidak sesuai yang diharapkan masyarakat.
NPM : 2117011059
Kelas C
Prodi Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Artikel tersebut menjelaskan kondisi HAM pada tahun 2019 masih buruk dimana mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Akan tetapi hal itu diiringi oleh kemajuan langkah reformasi yang dilakukan dalam perlindungan HAM. Hal positif apa yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah dimana masih terdapat lembaga, masyarakat sipil serta masyarakat indonesi yang selalu berusaha untuk mempertahankan HAM dan memastikan indikator pemenuhan HAM dapat terjadi.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Dalam budaya Indonesia, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam konteks demokrasi, ini berarti bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan negara, serta harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pandangan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedua, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip ini menekankan pentingnya mencapai konsensus dan kesepakatan dalam setiap keputusan yang diambil. Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Dimana masih terjadi, pelanggaran hak-hak perempuan, adanya rasisme serta diskriminasi terhadap gender. Sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia seharusnya mematuhi prinsip-prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, dalam praktik demokrasi saat ini masih belum memenuhi standar tersebut, dengan pelanggaran HAM yang masih marak dan kebebasan berekspresi serta kebebasan beragama yang masih terbatas.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Saya sendiri pastinya sangat kecewa dengan hal itu karena anggota parlemen dipilih untuk mewakili suara rakyat tetapi malah memanfaatkan suara rakyat demi kepentingan politik pribadinya. Seorang anggota parlemen harus memiliki transparansi yang jelas dalam mewakili kepentingan rakyat serta komitmen yang kuat agar tidak terfokus pada kepentingannya sendiri.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Menurut saya pihak yang mempunyai karismatik tentu sangat berpengaruh dimana jika tujuan karismatik tersebut tidak jelas dan justru melanggar HAM maka akan menimbulkan konflik yang tidak stabil dan pro kontra di masyarakat. Hubungannya pada era demokrasi ini, kekuasaan karismatik harus diimbangi dengan tercapainya kepentingan masyarakat dan tidak lupa mempertahankan hak asasi manusia. Ketika kekuasaan karismatik tersebut tidak jelas dan melanggar HAM maka harus diberhentikan karena tidak sesuai yang diharapkan masyarakat.
Nama : Diah Vio Rahmadanti
NPM : 2117011073
Kelas : C
Prodi : Kimia
1. Artikel tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2019 masih menjadi tahun yang buruk terkait dengan perlindungan HAM. Hal tersebut diperkuat dengan terjadinya beberapa kasus yang terjadi seperti : tidak ada nya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang terjadi, tingginya pembatasan kebebasan beragama yang sewenang-wenang terhadap aturan, diskriminasi gender yang kuat dan pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Namun masih ada hal positif yang dapat kita ambil dimana pemerintah masih terus mengupayakan terciptanya perlindungan HAM yang lebih baik.
2. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena mengintegrasikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama yang kaya, Indonesia mengembangkan bentuk demokrasi yang berusaha untuk mencerminkan keragaman ini dalam tata pemerintahannya. Contohnya adalah musyawarah mufakat dan gotong royong.
3. Belum sepenuhnya terwujud hal ini berdasarkan masih banyaknya kasus di Indonesia terkait HAM yang saya lihat dari beberapa berita di media sosial.
4. Hal tersebut tentu saja merupakan bentuk dari pelanggaran karena apa yang mereka janjikan atau mereka sampaikan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kita dapat turut berupaya untuk menyoroti atas tindakan melalui media masa.
5. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memberikan kepemimpinan yang kuat, namun juga membawa risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan melanggar hak asasi manusia. Demokrasi modern harus memastikan bahwa kekuasaan semacam ini tidak digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau manipulatif. Ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta partisipasi kritis dan sadar dari seluruh warga negara. Pendidikan yang baik dan akses informasi yang luas adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam era demokrasi saat ini.
NPM : 2117011073
Kelas : C
Prodi : Kimia
1. Artikel tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2019 masih menjadi tahun yang buruk terkait dengan perlindungan HAM. Hal tersebut diperkuat dengan terjadinya beberapa kasus yang terjadi seperti : tidak ada nya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang terjadi, tingginya pembatasan kebebasan beragama yang sewenang-wenang terhadap aturan, diskriminasi gender yang kuat dan pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Namun masih ada hal positif yang dapat kita ambil dimana pemerintah masih terus mengupayakan terciptanya perlindungan HAM yang lebih baik.
2. Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena mengintegrasikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama yang kaya, Indonesia mengembangkan bentuk demokrasi yang berusaha untuk mencerminkan keragaman ini dalam tata pemerintahannya. Contohnya adalah musyawarah mufakat dan gotong royong.
3. Belum sepenuhnya terwujud hal ini berdasarkan masih banyaknya kasus di Indonesia terkait HAM yang saya lihat dari beberapa berita di media sosial.
4. Hal tersebut tentu saja merupakan bentuk dari pelanggaran karena apa yang mereka janjikan atau mereka sampaikan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kita dapat turut berupaya untuk menyoroti atas tindakan melalui media masa.
5. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memberikan kepemimpinan yang kuat, namun juga membawa risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan melanggar hak asasi manusia. Demokrasi modern harus memastikan bahwa kekuasaan semacam ini tidak digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau manipulatif. Ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta partisipasi kritis dan sadar dari seluruh warga negara. Pendidikan yang baik dan akses informasi yang luas adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam era demokrasi saat ini.
NAMA: Agis Andriyani
NPM: 2157011004
KELAS: C
PRODI: Kimia
A. Artikel tersebut membahas kritik terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa data dan ilmu, yang dapat merugikan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat diperoleh adalah adanya langkah reformasi kunci yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai budaya dan agama. Salah satu contoh adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebebasan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Mereka juga menyoroti bahwa demokrasi Pancasila, yang berbasis pada nilai-nilai kebebasan dan persamaan, sangat relevan dengan budaya Indonesia yang multikultural dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat.
Dalam budaya Indonesia, nilai-nilai keagamaan dan kebebasan sangat ditekankan, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Nurcholish Madjid yang menunjukkan bahwa demokrasi harus berjalan dalam dinamika dan beriringan dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga pada aspek spiritual dan budaya.
Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Demokrasi Pancasila, yang berbasis pada nilai-nilai kebebasan dan persamaan, sangat relevan dengan budaya Indonesia yang multikultural dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia harus berjalan dalam dinamika dan beriringan dengan agama, serta mempertahankan nilai-nilai kebebasan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
C.Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki konstitusi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, beberapa praktik demokrasi yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Contoh keterbatasan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, dalam beberapa kasus, pemerintahan Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kepentingan rakyat dan lebih fokus pada kepentingan elit. Kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945 masih belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik politik dan kebijakan pemerintahan.
Kedua, beberapa praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam memastikan kebebasan berpolitik dan hak asasi manusia. Misalnya, beberapa kasus penggunaan kekuasaan oleh pemerintah untuk menghambat kebebasan berpendapat dan berorganisasi masih terjadi. Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya kebebasan dan persamaan.
Ketiga, beberapa praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam proses keputusan. Misalnya, beberapa kasus penggunaan sistem elektoral yang tidak jujur dan adil masih terjadi, sehingga tidak memungkinkan rakyat untuk secara efektif mempengaruhi keputusan pemerintahan.
Namun, walaupun masih terdapat beberapa keterbatasan, Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia. Misalnya, beberapa perubahan konstitusi dan perundang-undangan yang dilakukan telah meningkatkan kebebasan berpolitik dan hak asasi manusia. Juga, beberapa organisasi masyarakat dan media massa telah menjadi lebih aktif dalam memantau dan mengkritik pemerintahan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam sintesis, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Namun, Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan dan masih terbuka untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang seharusnya berfokus pada kepentingan rakyat dan mengutamakan kebebasan serta partisipasi masyarakat, dalam kasus ini tampaknya telah digantikan oleh kepentingan elit politik.
Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak hanya melanggar nilai-nilai demokrasi, tetapi juga tidak memenuhi harapan rakyat yang telah memilih mereka untuk mewakili kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk korupsi dan manipulasi sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang dijamin dalam UUD 1945.
Dalam sintesis, kondisi di mana anggota parlemen mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat harus dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan parlemen dan pemerintahan agar kepentingan rakyat dapat diwujudkan secara efektif.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa perilaku ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama tidak harus berarti bahwa mereka memiliki hak untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak transparan.
Dalam era demokrasi dewasa, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus dijamin oleh prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang dijamin dalam konstitusi. Kekuasaan yang digunakan untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat harus didasarkan pada kepentingan rakyat dan harus transparan serta akuntabel. Jika kekuasaan kharismatik digunakan untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak transparan, maka hal ini dapat dilihat sebagai bentuk manipulasi dan korupsi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam sintesis, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus dijamin oleh prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang dijamin dalam konstitusi, dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat yang transparan dan akuntabel.
NPM: 2157011004
KELAS: C
PRODI: Kimia
A. Artikel tersebut membahas kritik terhadap kebijakan yang didasarkan pada asumsi moralitas dan populisme tanpa data dan ilmu, yang dapat merugikan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat diperoleh adalah adanya langkah reformasi kunci yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai budaya dan agama. Salah satu contoh adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebebasan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Mereka juga menyoroti bahwa demokrasi Pancasila, yang berbasis pada nilai-nilai kebebasan dan persamaan, sangat relevan dengan budaya Indonesia yang multikultural dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat.
Dalam budaya Indonesia, nilai-nilai keagamaan dan kebebasan sangat ditekankan, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Nurcholish Madjid yang menunjukkan bahwa demokrasi harus berjalan dalam dinamika dan beriringan dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga pada aspek spiritual dan budaya.
Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Demokrasi Pancasila, yang berbasis pada nilai-nilai kebebasan dan persamaan, sangat relevan dengan budaya Indonesia yang multikultural dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia harus berjalan dalam dinamika dan beriringan dengan agama, serta mempertahankan nilai-nilai kebebasan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
C.Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki konstitusi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, beberapa praktik demokrasi yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Contoh keterbatasan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, dalam beberapa kasus, pemerintahan Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kepentingan rakyat dan lebih fokus pada kepentingan elit. Kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945 masih belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik politik dan kebijakan pemerintahan.
Kedua, beberapa praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam memastikan kebebasan berpolitik dan hak asasi manusia. Misalnya, beberapa kasus penggunaan kekuasaan oleh pemerintah untuk menghambat kebebasan berpendapat dan berorganisasi masih terjadi. Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya kebebasan dan persamaan.
Ketiga, beberapa praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam proses keputusan. Misalnya, beberapa kasus penggunaan sistem elektoral yang tidak jujur dan adil masih terjadi, sehingga tidak memungkinkan rakyat untuk secara efektif mempengaruhi keputusan pemerintahan.
Namun, walaupun masih terdapat beberapa keterbatasan, Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia. Misalnya, beberapa perubahan konstitusi dan perundang-undangan yang dilakukan telah meningkatkan kebebasan berpolitik dan hak asasi manusia. Juga, beberapa organisasi masyarakat dan media massa telah menjadi lebih aktif dalam memantau dan mengkritik pemerintahan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam sintesis, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta hak asasi manusia. Namun, Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan dan masih terbuka untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang seharusnya berfokus pada kepentingan rakyat dan mengutamakan kebebasan serta partisipasi masyarakat, dalam kasus ini tampaknya telah digantikan oleh kepentingan elit politik.
Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak hanya melanggar nilai-nilai demokrasi, tetapi juga tidak memenuhi harapan rakyat yang telah memilih mereka untuk mewakili kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk korupsi dan manipulasi sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang dijamin dalam UUD 1945.
Dalam sintesis, kondisi di mana anggota parlemen mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat harus dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan parlemen dan pemerintahan agar kepentingan rakyat dapat diwujudkan secara efektif.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa perilaku ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama tidak harus berarti bahwa mereka memiliki hak untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak transparan.
Dalam era demokrasi dewasa, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus dijamin oleh prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang dijamin dalam konstitusi. Kekuasaan yang digunakan untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat harus didasarkan pada kepentingan rakyat dan harus transparan serta akuntabel. Jika kekuasaan kharismatik digunakan untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak transparan, maka hal ini dapat dilihat sebagai bentuk manipulasi dan korupsi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam sintesis, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus dijamin oleh prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang dijamin dalam konstitusi, dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat yang transparan dan akuntabel.
Nama: Pretty Marita
NPM: 2117011022
Kelas: C
Prodi: Kimia
A. Analisis Artikel dan Hal Positifnya
Isi Artikel dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia:
Artikel tersebut menyajikan kondisi suram penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, dengan berbagai kritik terhadap kinerja pemerintah. Masalah-masalah utama yang disorot termasuk:
1. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Pelanggaran HAM di Papua.
5. Penerapan hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, artikel juga menyebutkan beberapa langkah positif yang dilakukan pemerintah, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan adanya gerakan masyarakat sipil yang aktif dalam mengontrol jalannya kekuasaan.
Hal Positif yang Didapat:
1. Ada pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam beberapa aspek HAM.
2. Gerakan masyarakat sipil menunjukkan keberanian dan semangat dalam menegakkan keadilan dan HAM.
Langkah-langkah reformasi kunci terus dilakukan untuk memperbaiki sektor keamanan dan supremasi hukum.
B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Asli
Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-Nilai Adat/Budaya Asli:
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong, dan toleransi. Tradisi ini mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
Pendapat tentang Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa:
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila. Prinsip ini menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam menjalankan demokrasi, memastikan bahwa nilai-nilai spiritual dan religius menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta Menjunjung Tinggi HAM:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan tantangan besar dalam mencapai kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945. Meski ada upaya reformasi dan gerakan masyarakat yang kuat, masalah pelanggaran HAM, korupsi, dan ketidakadilan sosial masih signifikan. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab masih harus diperjuangkan.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Menjalankan Agenda Politik Sendiri
Sikap Terhadap Kondisi Tersebut:
Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, hal ini menunjukkan adanya krisis representasi. Sikap yang tepat adalah:
1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.
2. Menguatkan peran masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja parlemen.
3. Mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dan partisipatif dalam politik.
E. Kekuasaan Kharismatik yang Berakar dari Tradisi dan Agama
Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan HAM:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Namun, ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan masyarakat, ini bertentangan dengan konsep HAM yang mengutamakan keadilan dan kebebasan individu. Di era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa pemimpin kharismatik tetap bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
NPM: 2117011022
Kelas: C
Prodi: Kimia
A. Analisis Artikel dan Hal Positifnya
Isi Artikel dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia:
Artikel tersebut menyajikan kondisi suram penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, dengan berbagai kritik terhadap kinerja pemerintah. Masalah-masalah utama yang disorot termasuk:
1. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Pelanggaran HAM di Papua.
5. Penerapan hukuman mati dan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, artikel juga menyebutkan beberapa langkah positif yang dilakukan pemerintah, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan adanya gerakan masyarakat sipil yang aktif dalam mengontrol jalannya kekuasaan.
Hal Positif yang Didapat:
1. Ada pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam beberapa aspek HAM.
2. Gerakan masyarakat sipil menunjukkan keberanian dan semangat dalam menegakkan keadilan dan HAM.
Langkah-langkah reformasi kunci terus dilakukan untuk memperbaiki sektor keamanan dan supremasi hukum.
B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Asli
Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-Nilai Adat/Budaya Asli:
Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat Indonesia, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong, dan toleransi. Tradisi ini mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
Pendapat tentang Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa:
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila. Prinsip ini menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam menjalankan demokrasi, memastikan bahwa nilai-nilai spiritual dan religius menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius.
C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta Menjunjung Tinggi HAM:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan tantangan besar dalam mencapai kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945. Meski ada upaya reformasi dan gerakan masyarakat yang kuat, masalah pelanggaran HAM, korupsi, dan ketidakadilan sosial masih signifikan. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab masih harus diperjuangkan.
D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Menjalankan Agenda Politik Sendiri
Sikap Terhadap Kondisi Tersebut:
Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, hal ini menunjukkan adanya krisis representasi. Sikap yang tepat adalah:
1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.
2. Menguatkan peran masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja parlemen.
3. Mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dan partisipatif dalam politik.
E. Kekuasaan Kharismatik yang Berakar dari Tradisi dan Agama
Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan HAM:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Namun, ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan masyarakat, ini bertentangan dengan konsep HAM yang mengutamakan keadilan dan kebebasan individu. Di era demokrasi saat ini, penting untuk memastikan bahwa pemimpin kharismatik tetap bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Nama : Sayyid Amanullah Gani
NPM :2117011067
Kelas : C
Prodi : Kimia
NPM :2117011067
Kelas : C
Prodi : Kimia
Nama: Tegar Ismail Widiyansyah
Kelas: C
NPM: 2117011070
Analisis Artikel dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM):
Artikel tersebut memberikan gambaran penting mengenai penegakan HAM di Indonesia, menekankan perlunya mekanisme hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya.
Analisis:
Penegakan HAM membutuhkan dukungan dari institusi hukum yang independen dan transparan.
Pentingnya pendidikan HAM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Peran media dalam menyuarakan pelanggaran HAM dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak.
Hal Positif:
Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai HAM.
Adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki sistem penegakan HAM.
Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM.
Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat Istiadat/Budaya Asli:
Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Indonesia. Prinsip ini mencerminkan kebersamaan dan kolektivitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan.
Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa:
Mengakui dan menghormati keberagaman agama di Indonesia.
Menekankan moralitas dan etika yang didasarkan pada ajaran agama dalam pengelolaan negara.
Menjamin kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM.
Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini:
Demokrasi Indonesia secara teoritis sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi nilai HAM. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan yang perlu diatasi:
Korupsi yang merusak sistem demokrasi dan merugikan masyarakat.
Politisasi lembaga hukum yang menghambat penegakan keadilan.
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi karena keterbatasan akses dan informasi.
Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Mengutamakan Kepentingan Rakyat:
Mengecam tindakan anggota parlemen yang hanya mengutamakan agenda politik pribadi.
Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja anggota parlemen.
Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan sanksi politik terhadap anggota parlemen yang tidak menjalankan amanah.
Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali bisa memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan masyarakat, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
Pemimpin kharismatik harus bertanggung jawab dan berintegritas, memanfaatkan pengaruhnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Pada era demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan semacam ini tidak menyalahgunakan pengaruhnya dan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM serta demokrasi.
Kelas: C
NPM: 2117011070
Analisis Artikel dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM):
Artikel tersebut memberikan gambaran penting mengenai penegakan HAM di Indonesia, menekankan perlunya mekanisme hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya.
Analisis:
Penegakan HAM membutuhkan dukungan dari institusi hukum yang independen dan transparan.
Pentingnya pendidikan HAM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Peran media dalam menyuarakan pelanggaran HAM dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak.
Hal Positif:
Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai HAM.
Adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki sistem penegakan HAM.
Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM.
Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat Istiadat/Budaya Asli:
Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Indonesia. Prinsip ini mencerminkan kebersamaan dan kolektivitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan.
Prinsip Demokrasi yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa:
Mengakui dan menghormati keberagaman agama di Indonesia.
Menekankan moralitas dan etika yang didasarkan pada ajaran agama dalam pengelolaan negara.
Menjamin kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM.
Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini:
Demokrasi Indonesia secara teoritis sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi nilai HAM. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan yang perlu diatasi:
Korupsi yang merusak sistem demokrasi dan merugikan masyarakat.
Politisasi lembaga hukum yang menghambat penegakan keadilan.
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi karena keterbatasan akses dan informasi.
Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Mengutamakan Kepentingan Rakyat:
Mengecam tindakan anggota parlemen yang hanya mengutamakan agenda politik pribadi.
Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja anggota parlemen.
Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan sanksi politik terhadap anggota parlemen yang tidak menjalankan amanah.
Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali bisa memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan masyarakat, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
Pemimpin kharismatik harus bertanggung jawab dan berintegritas, memanfaatkan pengaruhnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Pada era demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan semacam ini tidak menyalahgunakan pengaruhnya dan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM serta demokrasi.
NAMA: MUHAMMAD GOVINDO IBRA PRATIBHA
NPM: 2117011033
KELAS: C
PRODI: S1 KIMIA
A. Artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia yang masih buruk sebagaimana.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat.
Jika melihat beberapa hal di atas Indonesia masih sangat jauh dalam penegakkan HAM yang standar. Namun walau demikian Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat diambil adalah membuka kesadaran masyarakat khususnya pembaca untuk terus meningkatkan kualitas hidup dalam penegakkan HAM sehingga dapat berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran HAM.
B. Demokrasi Indonesia dilihat dari nilai nilai adat istiadat atau budaya masyarakat Indonesia memang telah menjadi nilai yang positif yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, karena budaya demokrasi muncul jauh sebelum demokrasi dicanangkan di Indonesia. Namun berdasarkan artikel tersebut pada tahun 2019 menurut Lembaga Banruan Hukum (LBH) Jakarta, demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Jika demokrasi ditinjau dari prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bajwa Indonesia memang telah menerapkan demokrasi karena makna dari keTuhanan Yang Maha Esa tidak terlepas dari kebebasan dalam mengambil keputusan, dimana Agama yang disahkan di Indonesia beragam kebih dari satu sehingga Indonesia telah memberikan masyarakatnya kesempatan dan kebeasan memilih Agama.
C. Praktik demokrasi di Indonesia telah diusahakan unthk memenuhi dtandar prinsip penegakkan HAM sebagaimana berdasarkan sih Amnesty Internasional Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Namun hingga saat ini praktik Demokrasi di Indonesia masih belum menjunjung tinggi prinsip HAM karena banyak menghadapi tantangan, dengan munculnya kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi.
D. Sikap saya dalam menanggapi hal tersebut adalah dengan menumbuhkan kesadaran bahwa anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalagh salah dan harus dihindari karena hal tersebut adalah bukti nyata demokrasi di Indonesia masih buruk.
E. Hal tersebut menjadi ancaman besar untuk keberlangsungan Demokrasi di Indonesia yang ingin menegakkan prinsip prinsip HAM yang standar, jika identitas atau SARA masih di bawa dalam proses politik atau demokrasi maka penegajkan HAM yang memberikan kebebasan dalam memiliki Agama, Suku, Ras dan lain sebagainya.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat.
Jika melihat beberapa hal di atas Indonesia masih sangat jauh dalam penegakkan HAM yang standar. Namun walau demikian Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat diambil adalah membuka kesadaran masyarakat khususnya pembaca untuk terus meningkatkan kualitas hidup dalam penegakkan HAM sehingga dapat berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran HAM.
B. Demokrasi Indonesia dilihat dari nilai nilai adat istiadat atau budaya masyarakat Indonesia memang telah menjadi nilai yang positif yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, karena budaya demokrasi muncul jauh sebelum demokrasi dicanangkan di Indonesia. Namun berdasarkan artikel tersebut pada tahun 2019 menurut Lembaga Banruan Hukum (LBH) Jakarta, demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Jika demokrasi ditinjau dari prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bajwa Indonesia memang telah menerapkan demokrasi karena makna dari keTuhanan Yang Maha Esa tidak terlepas dari kebebasan dalam mengambil keputusan, dimana Agama yang disahkan di Indonesia beragam kebih dari satu sehingga Indonesia telah memberikan masyarakatnya kesempatan dan kebeasan memilih Agama.
C. Praktik demokrasi di Indonesia telah diusahakan unthk memenuhi dtandar prinsip penegakkan HAM sebagaimana berdasarkan sih Amnesty Internasional Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Namun hingga saat ini praktik Demokrasi di Indonesia masih belum menjunjung tinggi prinsip HAM karena banyak menghadapi tantangan, dengan munculnya kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi.
D. Sikap saya dalam menanggapi hal tersebut adalah dengan menumbuhkan kesadaran bahwa anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalagh salah dan harus dihindari karena hal tersebut adalah bukti nyata demokrasi di Indonesia masih buruk.
E. Hal tersebut menjadi ancaman besar untuk keberlangsungan Demokrasi di Indonesia yang ingin menegakkan prinsip prinsip HAM yang standar, jika identitas atau SARA masih di bawa dalam proses politik atau demokrasi maka penegajkan HAM yang memberikan kebebasan dalam memiliki Agama, Suku, Ras dan lain sebagainya.
NAMA : LANSA DWANIS
NPM : 2117011087
KELAS : C
PRODI : KIMIA
A. Artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup suram mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019,
Namun, artikel juga menyoroti beberapa hal positif, seperti komitmen Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan meratifikasi konvensi HAM internasional, serta munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi semangat musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan dan spiritual menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini selaras dengan kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
C. Berdasarkan artikel tersebut, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi yang terjadi.
D. Jika anggota parlemen yang seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat justru melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, maka ini merupakan bentuk penyelewengan mandat dan kekuasaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya benar-benar memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama seharusnya menggunakan pengaruh mereka untuk kebaikan bersama dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk kepentingan sempit atau bahkan menjadikan rakyat sebagai tumbal. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu. Kekuasaan semacam itu seharusnya digunakan untuk memberdayakan dan melindungi rakyat, bukan malah mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas atau tidak beradab.
NPM : 2117011087
KELAS : C
PRODI : KIMIA
A. Artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup suram mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019,
Namun, artikel juga menyoroti beberapa hal positif, seperti komitmen Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan meratifikasi konvensi HAM internasional, serta munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi semangat musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan dan spiritual menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini selaras dengan kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
C. Berdasarkan artikel tersebut, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Masih terdapat pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi yang terjadi.
D. Jika anggota parlemen yang seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat justru melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, maka ini merupakan bentuk penyelewengan mandat dan kekuasaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya benar-benar memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama seharusnya menggunakan pengaruh mereka untuk kebaikan bersama dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk kepentingan sempit atau bahkan menjadikan rakyat sebagai tumbal. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu. Kekuasaan semacam itu seharusnya digunakan untuk memberdayakan dan melindungi rakyat, bukan malah mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas atau tidak beradab.
NAMA : NOVI PURNAMA SARI
NPM : 2117011027
KELAS : C
PRODI : KIMIA
A.
Artikel ini membahas kondisi penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, berdasarkan pandangan berbagai lembaga dan pakar hak asasi manusia.
Artikel tersebut secara umum menyatakan bahwa catatan hak asasi manusia pemerintah Indonesia pada tahun 2019 masih buruk.
Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa lalu yang belum terselesaikan dan kurangnya respon terhadap konflik sumber daya alam menunjukkan menurunnya ruang demokrasi dan kebebasan beragama.
Namun artikel ini menyoroti beberapa hal positif, seperti hadirnya gerakan masyarakat sebagai social check terhadap pemerintah dan upaya reformasi pemerintah untuk menerapkan hak asasi manusia di Indonesia dengan lebih baik, termasuk juga disebutkan tentang ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional.
Artikel ini memberikan penilaian objektif terhadap implementasi hak asasi manusia di Indonesia dengan mengkritisi permasalahan yang ada sekaligus mengakui adanya upaya perbaikan.
Hal positif yang dapat saya ambil adalah pentingnya peran gerakan masyarakat sipil dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
• Musyawarah untuk mufakat : dimana proses pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah dan mufakat secara konsensus, bukan mayoritas yang mencerminkan budaya kerukunan dan kekeluargaan masyarakat Indonesia.
• Kesetaraan dan kekeluargaan : tidak ada praktik dominasi satu kelompok atau golongan atas kelompok lain. Semua elemen masyarakat diperlakukan setara dan saling menghormati.
• Persatuan dan kesatuan : tumbuh rasa kebersamaan dan kebanggaan atas persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok mana pun tidak boleh mengancam persatuan bangsa.
• Religiusitas yang dalam : dimana sistem demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ke-Tuhanan yang diyakini masyarakat.
Menurut pendapat saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan spiritualitas bagi pembangunan demokrasi. Akan tetapi, prinsip ini harus tetap menghormati keragaman agama, keyakinan dan nilai-nilai yang ada di Indonesia agar tidak bernuansa keagamaan sempit dan menghindari praktik dominasi satu agama atas lainnya. Tuhan yang Maha Esa juga harus ditafsirkan secara inklusif dan universal agar merepresentasikan keragaman keimanan bangsa Indonesia.
C. Menurut pendapat saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Beberapa poin penting terkait demokrasi Indonesia, yaitu:
• Prinsip musyawarah masih lemah, dimana proses pengambilan keputusan sering didominasi mayoritas tanpa musyawarah lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan bersama.
• Diskriminasi dan intoleransi masih terjadi terhadap kelompok minoritas agama, suku, atau golongan tertentu. Hal ini bertentangan dengan nilai kesetaraan dan persatuan Pancasila.
• Ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat kadang dibatasi, seperti yang diindikasikan penurunan ruang demokrasi tahun ini. Ini dapat melanggar nilai HAM.
• Pelanggaran HAM masih terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini bertentangan dengan amanat perlindungan dan pemenuhan HAM dalam konstitusi.
Demi mewujudkan demokrasi yang sejalan dengan UUD dan Pancasila, perlu ada upaya lebih tegas dalam memajukan prinsip kesetaraan, persatuan, dan perlindungan HAM di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat sipil perlu didorong untuk menjaga komitmen praktik demokrasi yang inklusif dan adil.
D. Saya memandang kondisi tersebut sebagai hal yang tidak baik dan perlu dihindari. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika mereka hanya mengedepankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan rakyat, maka itu merupakan penyimpangan dari mandat yang diberikan rakyat kepadanya. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:
1. Anggota parlemen harus lebih giat melakukan konsultasi dengan rakyat terkait kebijakan-kebijakan penting. Ini untuk memastikan mereka benar-benar memahami dan mewakili aspirasi rakyat.
2. Rakyat perlu lebih kritis dalam memantau kinerja anggota parlemen, apakah mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat atau justru agenda pribadi.
3. Diperlukan mekanisme akuntabilitas yang tegas, seperti recall system, untuk mengendalikan anggota parlemen yang tidak memenuhi ekspektasi rakyat.
4. Anggota parlemen harus beretika dan sikap profesional untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya.
Dengan begitu, harapan rakyat dapat terwujud dalam kebijakan-kebijakan parlemen, sesuai dengan konsep representasi demokrasi.
E. Pendapat saya adalah bahwa perilaku menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tanpa melibatkan rasionalitas sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa:
• Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang mendasarkan keputusan pada rasionalitas publik, bukan emosi semata.
• Pengerahan massa untuk agenda tertentu bisa membahayakan HAM rakyat jika dilakukan sembarangan tanpa aturan.
• Tradisi dan agama seharusnya dipakai untuk menginspirasi nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, bukan untuk membatasi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
• Rakyat sebagai subjek demokrasi berhak menentukan pilihannya berdasarkan pemikiran kritis bukan hanya emosi.
• Kekuasaan kharismatik perlu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Oleh karena itu, penggunaan tradisi dan agama untuk kepentingan politik tertentu perlu dihindari, kecuali jika dilakukan secara proporsional dan demokratis dengan tetap menghargai HAM dan nilai kebhinekaan.
NPM : 2117011027
KELAS : C
PRODI : KIMIA
A.
Artikel ini membahas kondisi penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, berdasarkan pandangan berbagai lembaga dan pakar hak asasi manusia.
Artikel tersebut secara umum menyatakan bahwa catatan hak asasi manusia pemerintah Indonesia pada tahun 2019 masih buruk.
Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang serius di masa lalu yang belum terselesaikan dan kurangnya respon terhadap konflik sumber daya alam menunjukkan menurunnya ruang demokrasi dan kebebasan beragama.
Namun artikel ini menyoroti beberapa hal positif, seperti hadirnya gerakan masyarakat sebagai social check terhadap pemerintah dan upaya reformasi pemerintah untuk menerapkan hak asasi manusia di Indonesia dengan lebih baik, termasuk juga disebutkan tentang ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional.
Artikel ini memberikan penilaian objektif terhadap implementasi hak asasi manusia di Indonesia dengan mengkritisi permasalahan yang ada sekaligus mengakui adanya upaya perbaikan.
Hal positif yang dapat saya ambil adalah pentingnya peran gerakan masyarakat sipil dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
• Musyawarah untuk mufakat : dimana proses pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah dan mufakat secara konsensus, bukan mayoritas yang mencerminkan budaya kerukunan dan kekeluargaan masyarakat Indonesia.
• Kesetaraan dan kekeluargaan : tidak ada praktik dominasi satu kelompok atau golongan atas kelompok lain. Semua elemen masyarakat diperlakukan setara dan saling menghormati.
• Persatuan dan kesatuan : tumbuh rasa kebersamaan dan kebanggaan atas persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok mana pun tidak boleh mengancam persatuan bangsa.
• Religiusitas yang dalam : dimana sistem demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ke-Tuhanan yang diyakini masyarakat.
Menurut pendapat saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan spiritualitas bagi pembangunan demokrasi. Akan tetapi, prinsip ini harus tetap menghormati keragaman agama, keyakinan dan nilai-nilai yang ada di Indonesia agar tidak bernuansa keagamaan sempit dan menghindari praktik dominasi satu agama atas lainnya. Tuhan yang Maha Esa juga harus ditafsirkan secara inklusif dan universal agar merepresentasikan keragaman keimanan bangsa Indonesia.
C. Menurut pendapat saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Beberapa poin penting terkait demokrasi Indonesia, yaitu:
• Prinsip musyawarah masih lemah, dimana proses pengambilan keputusan sering didominasi mayoritas tanpa musyawarah lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan bersama.
• Diskriminasi dan intoleransi masih terjadi terhadap kelompok minoritas agama, suku, atau golongan tertentu. Hal ini bertentangan dengan nilai kesetaraan dan persatuan Pancasila.
• Ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat kadang dibatasi, seperti yang diindikasikan penurunan ruang demokrasi tahun ini. Ini dapat melanggar nilai HAM.
• Pelanggaran HAM masih terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini bertentangan dengan amanat perlindungan dan pemenuhan HAM dalam konstitusi.
Demi mewujudkan demokrasi yang sejalan dengan UUD dan Pancasila, perlu ada upaya lebih tegas dalam memajukan prinsip kesetaraan, persatuan, dan perlindungan HAM di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat sipil perlu didorong untuk menjaga komitmen praktik demokrasi yang inklusif dan adil.
D. Saya memandang kondisi tersebut sebagai hal yang tidak baik dan perlu dihindari. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika mereka hanya mengedepankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan rakyat, maka itu merupakan penyimpangan dari mandat yang diberikan rakyat kepadanya. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:
1. Anggota parlemen harus lebih giat melakukan konsultasi dengan rakyat terkait kebijakan-kebijakan penting. Ini untuk memastikan mereka benar-benar memahami dan mewakili aspirasi rakyat.
2. Rakyat perlu lebih kritis dalam memantau kinerja anggota parlemen, apakah mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat atau justru agenda pribadi.
3. Diperlukan mekanisme akuntabilitas yang tegas, seperti recall system, untuk mengendalikan anggota parlemen yang tidak memenuhi ekspektasi rakyat.
4. Anggota parlemen harus beretika dan sikap profesional untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya.
Dengan begitu, harapan rakyat dapat terwujud dalam kebijakan-kebijakan parlemen, sesuai dengan konsep representasi demokrasi.
E. Pendapat saya adalah bahwa perilaku menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tanpa melibatkan rasionalitas sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa:
• Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang mendasarkan keputusan pada rasionalitas publik, bukan emosi semata.
• Pengerahan massa untuk agenda tertentu bisa membahayakan HAM rakyat jika dilakukan sembarangan tanpa aturan.
• Tradisi dan agama seharusnya dipakai untuk menginspirasi nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, bukan untuk membatasi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
• Rakyat sebagai subjek demokrasi berhak menentukan pilihannya berdasarkan pemikiran kritis bukan hanya emosi.
• Kekuasaan kharismatik perlu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Oleh karena itu, penggunaan tradisi dan agama untuk kepentingan politik tertentu perlu dihindari, kecuali jika dilakukan secara proporsional dan demokratis dengan tetap menghargai HAM dan nilai kebhinekaan.
Nama : Annisa Distiani
NPM : 2117011024
Kelas : C
Prodi : S1 Kimia
artikel tersebut?
Penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2019 adalah masa kelam di mana terdapat agenda HAM yang mengalami kemunduran sehingga terdapat banyak serangan terhadap pembela HAM. Pelanggaran HAM di Indonesia menjadi masalah yang signifikan. Pemerintah Indonesia dalam menghambat HAM menggunakan isu radikalisme sebagai alat kekuasaan sehingga HAM tidak menjadi prioritas penting dalam pemerintahan.
Hal positif yang diperoleh pada kasus tersebut adalah Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi di Indonesia memiliki basis yang kuat dalam budaya dan nilai-nilai yang telah diterima oleh masyarakat. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman dan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama. Nilai-nilai ini dapat memperkaya sistem demokrasi yang ada dan mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia.
Demokrasi Indonesia dilihat sebagai sistem yang berke-Tuhanan, yang berarti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempengaruhi bagaimana demokrasi di Indonesia diterapkan dan dijalankan. Pendekatan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat memperkuat landasan moral dan etika dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini, walaupun telah mengalami beberapa perubahan dan dinamika sejak amandemen UUD NRI 1945, masih memiliki beberapa keterkaitan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, aspek demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila serta UUD NRI 1945. Walaupun Indonesia memiliki konstitusi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, implementasinya masih terbuka untuk kritik dan perbaikan. Pancasila dan UUD NRI 1945 memberikan landasan nilai-nilai demokrasi yang berfokus pada keadilan sosial, keberagaman, dan kebebasan individu. Namun, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan beragama, keterbatasan menyampaikan pendapat, dan keterbatasan pada partisipasi masyarakat.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dalam demokrasi, kepentingan rakyat harus menjadi dasar dari kebijakan yang diambil oleh para pemimpin. Namun, dalam beberapa kasus, anggota parlemen dapat menggunakan posisi mereka untuk mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya berfokus pada kepentingan pribadi atau agenda politik mereka sendiri yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan seperti ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Praktik seperti ini dapat merusak prinsip demokrasi representatif dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada wakil-wakil mereka. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sikap yang tegas dalam memantau dan mengawasi kegiatan anggota parlemen agar mereka tetap fokus pada kepentingan rakyat dan tidak menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik ini dapat timbul dari pengaruh yang kuat terhadap keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, kekuasaan kharismatik ini dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain, termasuk dalam konteks demokrasi modern. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dapat juga mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain. Hak asasi manusia memerlukan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berpikir, beragama, dan berpolitik.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggunakan loyalitas dan emosi rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas dapat membahayakan hak asasi manusia. Praktik semacam ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam kebebasan individu. Hal ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang mendasari era demokrasi dewasa saat ini.
NPM : 2117011024
Kelas : C
Prodi : S1 Kimia
Awan Gelap untuk HAM di Indonesia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membacaartikel tersebut?
Penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2019 adalah masa kelam di mana terdapat agenda HAM yang mengalami kemunduran sehingga terdapat banyak serangan terhadap pembela HAM. Pelanggaran HAM di Indonesia menjadi masalah yang signifikan. Pemerintah Indonesia dalam menghambat HAM menggunakan isu radikalisme sebagai alat kekuasaan sehingga HAM tidak menjadi prioritas penting dalam pemerintahan.
Hal positif yang diperoleh pada kasus tersebut adalah Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi di Indonesia memiliki basis yang kuat dalam budaya dan nilai-nilai yang telah diterima oleh masyarakat. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman dan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama. Nilai-nilai ini dapat memperkaya sistem demokrasi yang ada dan mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia.
Demokrasi Indonesia dilihat sebagai sistem yang berke-Tuhanan, yang berarti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempengaruhi bagaimana demokrasi di Indonesia diterapkan dan dijalankan. Pendekatan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat memperkuat landasan moral dan etika dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini, walaupun telah mengalami beberapa perubahan dan dinamika sejak amandemen UUD NRI 1945, masih memiliki beberapa keterkaitan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, aspek demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila serta UUD NRI 1945. Walaupun Indonesia memiliki konstitusi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, implementasinya masih terbuka untuk kritik dan perbaikan. Pancasila dan UUD NRI 1945 memberikan landasan nilai-nilai demokrasi yang berfokus pada keadilan sosial, keberagaman, dan kebebasan individu. Namun, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan beragama, keterbatasan menyampaikan pendapat, dan keterbatasan pada partisipasi masyarakat.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dalam demokrasi, kepentingan rakyat harus menjadi dasar dari kebijakan yang diambil oleh para pemimpin. Namun, dalam beberapa kasus, anggota parlemen dapat menggunakan posisi mereka untuk mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya berfokus pada kepentingan pribadi atau agenda politik mereka sendiri yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan seperti ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Praktik seperti ini dapat merusak prinsip demokrasi representatif dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada wakil-wakil mereka. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sikap yang tegas dalam memantau dan mengawasi kegiatan anggota parlemen agar mereka tetap fokus pada kepentingan rakyat dan tidak menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik ini dapat timbul dari pengaruh yang kuat terhadap keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, kekuasaan kharismatik ini dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain, termasuk dalam konteks demokrasi modern. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dapat juga mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain. Hak asasi manusia memerlukan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berpikir, beragama, dan berpolitik.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggunakan loyalitas dan emosi rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas dapat membahayakan hak asasi manusia. Praktik semacam ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam kebebasan individu. Hal ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang mendasari era demokrasi dewasa saat ini.
Nama : Nur Khasanah
NPM : 2117011086
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel ini membahas tantangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Ada beberapa poin utama:
1. Kemunduran HAM: Tahun 2019 digambarkan sebagai tahun kelam bagi HAM di Indonesia dengan berbagai pelanggaran yang terjadi.
2. Pelanggaran oleh Aparat Keamanan: Tidak ada akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.
3. Pembatasan Kebebasan: Kebebasan berekspresi dan beragama dibatasi melalui kebijakan yang sewenang-wenang.
4. Diskriminasi Gender: Diskriminasi terhadap perempuan terus berlangsung, diperparah oleh pernyataan pejabat yang merendahkan martabat perempuan.
5. Pelanggaran di Papua: Pelanggaran HAM di Papua meningkat tanpa ada penyelesaian yang jelas.
6. Reformasi dan Harapan: Meskipun banyak masalah, ada upaya reformasi yang menjanjikan, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif mengontrol kekuasaan.
Hal Positif:
Meskipun banyak tantangan, ada perkembangan positif seperti komitmen Indonesia untuk ratifikasi perjanjian internasional dan keberanian masyarakat sipil serta gerakan mahasiswa dalam menuntut keadilan.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai adat dan budaya asli, seperti gotong royong (kerja sama), musyawarah (konsensus), dan rasa kebersamaan yang kuat. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghormati nilai-nilai religius yang integral dalam kehidupan masyarakat.
Pendapat:
Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia berusaha menyeimbangkan antara hak individu dan nilai-nilai religius serta moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ini menambah dimensi spiritual dan etis dalam praktik demokrasi.
C. Praktik demokrasi di Indonesia sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Misalnya, adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan tindakan diskriminatif menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan belum sepenuhnya dijunjung tinggi. Penghormatan terhadap HAM sebagai bagian dari sila kelima Pancasila dan Pasal 28 UUD 1945 juga masih perlu ditingkatkan.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat haruslah kritis. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan menjalankan agenda pribadi atau kelompok tertentu yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
E. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar prinsip-prinsip HAM. Penggerakan emosi dan loyalitas rakyat tanpa memperhatikan hak-hak dasar mereka bisa menyebabkan eksploitasi dan pengabaian hak-hak individu. Di era demokrasi, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip HAM yang mengutamakan kebebasan, martabat, dan kesejahteraan setiap individu.
Hubungan dengan HAM:
Kekuasaan kharismatik harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin harus akuntabel dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, menjamin bahwa hak-hak individu dan kebebasan tidak dikorbankan demi agenda pribadi atau kelompok.
NPM : 2117011086
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel ini membahas tantangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Ada beberapa poin utama:
1. Kemunduran HAM: Tahun 2019 digambarkan sebagai tahun kelam bagi HAM di Indonesia dengan berbagai pelanggaran yang terjadi.
2. Pelanggaran oleh Aparat Keamanan: Tidak ada akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.
3. Pembatasan Kebebasan: Kebebasan berekspresi dan beragama dibatasi melalui kebijakan yang sewenang-wenang.
4. Diskriminasi Gender: Diskriminasi terhadap perempuan terus berlangsung, diperparah oleh pernyataan pejabat yang merendahkan martabat perempuan.
5. Pelanggaran di Papua: Pelanggaran HAM di Papua meningkat tanpa ada penyelesaian yang jelas.
6. Reformasi dan Harapan: Meskipun banyak masalah, ada upaya reformasi yang menjanjikan, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan gerakan masyarakat yang aktif mengontrol kekuasaan.
Hal Positif:
Meskipun banyak tantangan, ada perkembangan positif seperti komitmen Indonesia untuk ratifikasi perjanjian internasional dan keberanian masyarakat sipil serta gerakan mahasiswa dalam menuntut keadilan.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai adat dan budaya asli, seperti gotong royong (kerja sama), musyawarah (konsensus), dan rasa kebersamaan yang kuat. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghormati nilai-nilai religius yang integral dalam kehidupan masyarakat.
Pendapat:
Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia berusaha menyeimbangkan antara hak individu dan nilai-nilai religius serta moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ini menambah dimensi spiritual dan etis dalam praktik demokrasi.
C. Praktik demokrasi di Indonesia sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Misalnya, adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan tindakan diskriminatif menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan belum sepenuhnya dijunjung tinggi. Penghormatan terhadap HAM sebagai bagian dari sila kelima Pancasila dan Pasal 28 UUD 1945 juga masih perlu ditingkatkan.
D. Sikap terhadap anggota parlemen yang lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri daripada kepentingan rakyat haruslah kritis. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan menjalankan agenda pribadi atau kelompok tertentu yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
E. Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar prinsip-prinsip HAM. Penggerakan emosi dan loyalitas rakyat tanpa memperhatikan hak-hak dasar mereka bisa menyebabkan eksploitasi dan pengabaian hak-hak individu. Di era demokrasi, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip HAM yang mengutamakan kebebasan, martabat, dan kesejahteraan setiap individu.
Hubungan dengan HAM:
Kekuasaan kharismatik harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin harus akuntabel dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, menjamin bahwa hak-hak individu dan kebebasan tidak dikorbankan demi agenda pribadi atau kelompok.
Nama : Sayyid Amanullah Gani
NPM : 2117011067
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban : dari hasil analisis dari artikel yang berjudul "awan gelap untuk ham di Indonesia" artikel ini sendiri menjelaskan terkait masih buruknya tidakan ham di Indonesia dimana kekbabasan ruang publik yang di batasi dan juga terjadinya diskriminatif oleh pemeritah kepada perempuan, serta masuk banyaknya pelanggaran - pelangaran oleh oknum - oknum aparat.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawaban : menurut saya prinsip demokrasi yang di ambil dari nilai adat / istiadat dan juga budaya asli masyarakat Indonesia serta penerapan demokrasi dengan nilai ketuhanan yang maha esa, menurut saya masih di terapkan dengan baik dimanan adanyanya sikap toleransi antar masyarakat beragama, serta kebebasan masayarakat beragam dalam menjalankan ibadahnya, sesuai dengan keyakinan mereka.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawaban : praktik demokrasi di indonesia menuru saya masih cukup jauh dari nilai - nilai pacasaila hal ini di pertegas dengan beberapa kasus yang banyak muncul pada saat - saat ini, sepetrti anti kritiknya lebaga instansi negara dari masyarakat yaitu instansi Bea dan cukai, dan juga pembatasan akses pendidikan tinggi oleh masyarakat dari pemeritah bahakn dari kementian pendidikan itu sendiri yang myetakan bahwa pendidikan itu tidak lah penting, dan masih banyak lagi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawaban : sikap yang saya ambil yaitu mengecam dan mengutuk sang pelaku, dan meminta agar hal itu tidak terulang kembali dan instasi pemerintahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan semestinya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawaban : menurutsaya itu sangat memperihatinkan dan juga sangat jahat karena menggunakan emosi orang banyak untuk mendapatkan keingin yang hanya mementingkan urusan pribadi.
NPM : 2117011067
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban : dari hasil analisis dari artikel yang berjudul "awan gelap untuk ham di Indonesia" artikel ini sendiri menjelaskan terkait masih buruknya tidakan ham di Indonesia dimana kekbabasan ruang publik yang di batasi dan juga terjadinya diskriminatif oleh pemeritah kepada perempuan, serta masuk banyaknya pelanggaran - pelangaran oleh oknum - oknum aparat.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawaban : menurut saya prinsip demokrasi yang di ambil dari nilai adat / istiadat dan juga budaya asli masyarakat Indonesia serta penerapan demokrasi dengan nilai ketuhanan yang maha esa, menurut saya masih di terapkan dengan baik dimanan adanyanya sikap toleransi antar masyarakat beragama, serta kebebasan masayarakat beragam dalam menjalankan ibadahnya, sesuai dengan keyakinan mereka.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawaban : praktik demokrasi di indonesia menuru saya masih cukup jauh dari nilai - nilai pacasaila hal ini di pertegas dengan beberapa kasus yang banyak muncul pada saat - saat ini, sepetrti anti kritiknya lebaga instansi negara dari masyarakat yaitu instansi Bea dan cukai, dan juga pembatasan akses pendidikan tinggi oleh masyarakat dari pemeritah bahakn dari kementian pendidikan itu sendiri yang myetakan bahwa pendidikan itu tidak lah penting, dan masih banyak lagi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawaban : sikap yang saya ambil yaitu mengecam dan mengutuk sang pelaku, dan meminta agar hal itu tidak terulang kembali dan instasi pemerintahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan semestinya.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawaban : menurutsaya itu sangat memperihatinkan dan juga sangat jahat karena menggunakan emosi orang banyak untuk mendapatkan keingin yang hanya mementingkan urusan pribadi.
Nama : Adryan Daffa Dzulfiqar
NPM : 2117011075
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meskipun ada kemajuan positif, seperti reformasi dan peran aktif masyarakat sipil, masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Hal positif dari artikel ini adalah pengakuan terhadap beberapa kemajuan dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut perbaikan HAM, yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai tradisional dan budaya asli masyarakat, seperti gotong royong (kerja sama), musyawarah (diskusi untuk mencapai konsensus), dan kebersamaan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan esensi demokrasi yang menekankan partisipasi dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan serta menghargai perbedaan pendapat. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila, menekankan bahwa kehidupan bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Ini mencakup moralitas dan etika dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
C. Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia telah mencerminkan beberapa prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Meskipun ada kemajuan signifikan di beberapa bidang, korupsi, nepotisme, pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan sipil menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki untuk mencapai demokrasi yang sejati dan adil. Pemerintah dan masyarakat perlu terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan UUD 1945 secara konsisten, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi sebenarnya menjalankan agenda politik mereka sendiri, hal ini merusak fondasi demokrasi dan menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, pendidikan politik, penegakan hukum, dan etika politik agar parlemen benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat yang sejati.
E. Eksploitasi kekuasaan karismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak etis. Ini merusak hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat institusi demokrasi, dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan dengan bertanggung jawab dan etis. Masyarakat harus selalu kritis dan waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta berani menyuarakan hak dan kepentingan mereka.
NPM : 2117011075
Kelas : C
Prodi : Kimia
A. Artikel ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meskipun ada kemajuan positif, seperti reformasi dan peran aktif masyarakat sipil, masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Hal positif dari artikel ini adalah pengakuan terhadap beberapa kemajuan dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut perbaikan HAM, yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai tradisional dan budaya asli masyarakat, seperti gotong royong (kerja sama), musyawarah (diskusi untuk mencapai konsensus), dan kebersamaan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan esensi demokrasi yang menekankan partisipasi dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan serta menghargai perbedaan pendapat. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila, menekankan bahwa kehidupan bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Ini mencakup moralitas dan etika dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
C. Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia telah mencerminkan beberapa prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Meskipun ada kemajuan signifikan di beberapa bidang, korupsi, nepotisme, pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan sipil menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki untuk mencapai demokrasi yang sejati dan adil. Pemerintah dan masyarakat perlu terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan UUD 1945 secara konsisten, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi sebenarnya menjalankan agenda politik mereka sendiri, hal ini merusak fondasi demokrasi dan menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, pendidikan politik, penegakan hukum, dan etika politik agar parlemen benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat yang sejati.
E. Eksploitasi kekuasaan karismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak etis. Ini merusak hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat institusi demokrasi, dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan dengan bertanggung jawab dan etis. Masyarakat harus selalu kritis dan waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta berani menyuarakan hak dan kepentingan mereka.
Nama : Nella Simanjuntak
NPM : 2117011062
Kelas : C
Prodi : S1-KIMIA
A. Artikel tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi dan peran aktif masyarakat sipil, banyak isu utama masih belum terselesaikan. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya pengakuan terhadap beberapa kemajuan dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut perbaikan HAM, yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Nilai-nilai ini mencakup gotong royong (kerja sama), musyawarah (diskusi untuk mencapai konsensus), dan kebersamaan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan esensi demokrasi yang berfokus pada partisipasi dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, serta menghargai perbedaan pendapat.
Prinsip demokrasi di Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengacu pada sila pertama Pancasila. Prinsip ini menekankan bahwa kehidupan bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang luhur. Hal ini memiliki beberapa implikasi penting: moralitas dan etika dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
C. Secara umum, praktik demokrasi di Indonesia telah mencerminkan beberapa prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa area, tetapi korupsi, nepotisme, pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan sipil menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai demokrasi yang sejati dan adil.
Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan UUD 1945 secara konsisten, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merusak fondasi demokrasi dan menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, pendidikan politik, penegakan hukum, dan etika politik harus diambil untuk memastikan bahwa parlemen benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat yang sejati.
E. Eksploitasi kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak etis. Ini merusak hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat institusi demokrasi, dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Masyarakat harus selalu kritis dan waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta berani menyuarakan hak dan kepentingan mereka.
NPM : 2117011062
Kelas : C
Prodi : S1-KIMIA
A. Artikel tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi dan peran aktif masyarakat sipil, banyak isu utama masih belum terselesaikan. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya pengakuan terhadap beberapa kemajuan dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut perbaikan HAM, yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Nilai-nilai ini mencakup gotong royong (kerja sama), musyawarah (diskusi untuk mencapai konsensus), dan kebersamaan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan esensi demokrasi yang berfokus pada partisipasi dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, serta menghargai perbedaan pendapat.
Prinsip demokrasi di Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengacu pada sila pertama Pancasila. Prinsip ini menekankan bahwa kehidupan bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang luhur. Hal ini memiliki beberapa implikasi penting: moralitas dan etika dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
C. Secara umum, praktik demokrasi di Indonesia telah mencerminkan beberapa prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa area, tetapi korupsi, nepotisme, pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan sipil menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai demokrasi yang sejati dan adil.
Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan UUD 1945 secara konsisten, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merusak fondasi demokrasi dan menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, pendidikan politik, penegakan hukum, dan etika politik harus diambil untuk memastikan bahwa parlemen benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat yang sejati.
E. Eksploitasi kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak etis. Ini merusak hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat institusi demokrasi, dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Masyarakat harus selalu kritis dan waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta berani menyuarakan hak dan kepentingan mereka.
Nama :Kurniawan Sugiarto
NPM : 2117011093
Kelas : C
Prodi : Kimia
A.Artikel tersebut mengevaluasi kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun tersebut dianggap sebagai masa yang suram bagi HAM di Indonesia, dengan banyak agenda HAM terhenti, kualitas HAM menurun, dan meningkatnya serangan terhadap para pembela HAM. Meski tahun 2019 terlihat suram, ada beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan. Mahasiswa dan masyarakat sipil tetap berperan sebagai pengawas sosial, menentang pelanggaran HAM, dan memperjuangkan keadilan. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada tantangan besar dalam penegakan HAM di Indonesia, terdapat upaya reformasi dan harapan untuk memperbaiki perlindungan HAM di masa depan.
B.Demokrasi di Indonesia sangat berakar pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai tersebut termasuk Gotong Royong (kerja sama), dialog (diskusi untuk saling pengertian), dan kebersamaan. Prinsip-prinsip ini mendasari demokrasi, yang berdasarkan partisipasi dan kerja sama dalam proses pengambilan keputusan serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Di Indonesia, prinsip demokrasi juga berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kebijakan sosial negara harus didasari oleh nilai-nilai agama dan spiritual yang baik, yang membawa banyak konsekuensi penting seperti etika dan moralitas dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
C.Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia mencerminkan banyak prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih banyak tantangan dalam menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun ada kemajuan signifikan di beberapa bidang, korupsi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembatasan hak menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki untuk mencapai demokrasi yang sejati dan adil. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat
D.Ketika anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri yang melemahkan landasan demokrasi dan menghambat pembangunan rakyat, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pendidikan politik, penegakan hukum, dan perilaku politik. Dengan demikian, Parlemen dapat berfungsi sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.
E.Memanfaatkan kekuatan karismatik untuk membangkitkan kesetiaan dan emosi orang dengan motif tersembunyi adalah praktik yang buruk dan tidak pantas, serta bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pendidikan politik, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan memastikan pemerintahan yang efektif dan etis. Warga negara harus selalu kritis dan waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan berani membela hak serta kepentingannya.
NPM : 2117011093
Kelas : C
Prodi : Kimia
A.Artikel tersebut mengevaluasi kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun tersebut dianggap sebagai masa yang suram bagi HAM di Indonesia, dengan banyak agenda HAM terhenti, kualitas HAM menurun, dan meningkatnya serangan terhadap para pembela HAM. Meski tahun 2019 terlihat suram, ada beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan. Mahasiswa dan masyarakat sipil tetap berperan sebagai pengawas sosial, menentang pelanggaran HAM, dan memperjuangkan keadilan. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada tantangan besar dalam penegakan HAM di Indonesia, terdapat upaya reformasi dan harapan untuk memperbaiki perlindungan HAM di masa depan.
B.Demokrasi di Indonesia sangat berakar pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai tersebut termasuk Gotong Royong (kerja sama), dialog (diskusi untuk saling pengertian), dan kebersamaan. Prinsip-prinsip ini mendasari demokrasi, yang berdasarkan partisipasi dan kerja sama dalam proses pengambilan keputusan serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Di Indonesia, prinsip demokrasi juga berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kebijakan sosial negara harus didasari oleh nilai-nilai agama dan spiritual yang baik, yang membawa banyak konsekuensi penting seperti etika dan moralitas dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
C.Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia mencerminkan banyak prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih banyak tantangan dalam menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun ada kemajuan signifikan di beberapa bidang, korupsi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembatasan hak menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki untuk mencapai demokrasi yang sejati dan adil. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat
D.Ketika anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri yang melemahkan landasan demokrasi dan menghambat pembangunan rakyat, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pendidikan politik, penegakan hukum, dan perilaku politik. Dengan demikian, Parlemen dapat berfungsi sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.
E.Memanfaatkan kekuatan karismatik untuk membangkitkan kesetiaan dan emosi orang dengan motif tersembunyi adalah praktik yang buruk dan tidak pantas, serta bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pendidikan politik, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan memastikan pemerintahan yang efektif dan etis. Warga negara harus selalu kritis dan waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan berani membela hak serta kepentingannya.