MKU PKN 2024 KIMIA C

Nama : Inggit Pratiwi
NPM : 2157011008
KELAS : C

a. Artikel tersebut membahas kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019, menunjukkan bahwa kinerjanya masih kurang baik. Beberapa lembaga mencatat bahwa pemerintah masih harus melakukan banyak hal untuk memenuhi kewajiban HAM. Komisi Nasional HAM mencatat bahwa pemerintah belum menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan, dengan ancaman nyata kembalinya rezim otoritarian yang terlihat dari penutupan ruang-ruang kebebasan sipil. Analisis saya adalah artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki jarak yang jauh untuk mencapai standar HAM yang lebih baik. Meskipun ada beberapa langkah yang telah diambil, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban HAM. Artikel ini juga menyoroti peran penting masyarakat sipil dalam penegakan HAM, baik melalui partisipasi aktif maupun kritik terhadap kebijakan yang tidak berdasarkan data dan ilmu. Hal positif dari artikel tersebut adalah komitmen Indonesia untuk memenuhi kewajiban HAM dan beberapa langkah reformasi yang telah dilakukan. Artikel ini juga menunjukkan peran penting masyarakat sipil sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

b. Dalam konteks nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi dapat dilihat sebagai sistem yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. Dalam budaya Indonesia, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah sumber kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam konteks demokrasi, ini berarti bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan negara serta didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dalam beberapa aspek: pertama, pentingnya kebebasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan; kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan; ketiga, konsensus dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan.

c. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demokrasi telah diterapkan sejak tahun 1945, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, seperti diskriminasi berbasis gender, rasisme, dan pelanggaran hak-hak perempuan. Kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama juga masih dibatasi oleh aturan dan praktik kebijakan yang sewenang-wenang. Dalam konteks Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari standar tersebut, dengan banyaknya pelanggaran HAM dan keterbatasan kebebasan berekspresi dan beragama.

d. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih belum mencapai standar yang diharapkan, karena anggota parlemen yang seharusnya menjadi wakil rakyat lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan partai politik daripada kepentingan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, anggota parlemen harus benar-benar menjadi wakil rakyat yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan tidak memihak pada kepentingan pribadi atau partai politik. Namun, kenyataannya banyak anggota parlemen yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan partai politik mereka, sehingga kepentingan masyarakat tidak terpenuhi.

e. Pendapat saya tentang pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, serta hubungannya dengan konsep HAM dalam era demokrasi saat ini, adalah bahwa kekuasaan kharismatik dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi dan HAM. Kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, sehingga mereka menjadi korban untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta HAM.

Nama: Najmi Annistya
NPM: 2117011078
Kelas: C

a. Isi artikel tersebut mengulas kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Artikel ini menyoroti bahwa kinerja Indonesia dalam bidang HAM masih kurang memadai, dengan berbagai lembaga mencatat bahwa pemerintah masih perlu melakukan banyak hal untuk memenuhi kewajiban HAM-nya. Komisi Nasional HAM mencatat bahwa pemerintah belum menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu serta penanganan konflik sumber daya alam. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran signifikan, dengan munculnya kembali rezim otoritarian yang tampak dari penutupan ruang-ruang kebebasan sipil. Analisis yang dapat diberikan adalah bahwa artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan untuk mencapai standar HAM yang lebih baik. Meskipun ada beberapa langkah yang telah diambil, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban HAM. Artikel ini juga menekankan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam penegakan HAM, baik melalui partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pajak maupun melalui kritik terhadap kebijakan yang tidak berdasarkan pada data dan ilmu. Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban HAM dan telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam penegakan HAM dan dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan negara.

b. Dalam konteks nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia bisa dipandang sebagai sistem yang berlandaskan pada ke-Tuhanan yang Maha Esa. Dalam budaya Indonesia, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam konteks demokrasi, ini berarti bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan negara, serta harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pandangan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedua, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip ini menekankan pentingnya mencapai konsensus dan kesepakatan dalam setiap keputusan yang diambil.

c. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun Indonesia telah menerapkan demokrasi sejak tahun 1945, banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih terjadi, seperti diskriminasi gender, rasisme, dan pelanggaran hak-hak perempuan. Selain itu, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama juga masih dibatasi oleh aturan dan kebijakan yang sewenang-wenang. Dalam konteks Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia seharusnya mematuhi prinsip-prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, praktik demokrasi saat ini masih belum memenuhi standar tersebut, misalnya dengan masih maraknya pelanggaran HAM dan terbatasnya kebebasan berekspresi serta kebebasan beragama.

d. Pandangan saya terhadap situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih belum mencapai standar yang diharapkan, karena anggota parlemen yang seharusnya menjadi wakil rakyat ternyata lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan partai politik mereka daripada kepentingan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, anggota parlemen harus benar-benar mewakili rakyat dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat dan tidak memihak pada kepentingan pribadi atau partai politik. Namun, dalam kenyataannya, banyak anggota parlemen yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan partai politik mereka, sehingga kepentingan masyarakat tidak terpenuhi.

e. Pandangan saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakkan loyalitas serta emosi rakyat, bahkan menjadikan mereka korban untuk tujuan yang tidak jelas, adalah bahwa kekuasaan kharismatik tersebut dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik mampu mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, sehingga mereka bisa dijadikan korban untuk tujuan yang tidak jelas dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama : Amalia Triananda
NPM : 2117011081
Kelas : C
Prodi : S1-Kimia

a. Berdasarkan artikel ini, terlihat bahwa Indonesia masih jauh dari mencapai standar HAM yang lebih baik. Meskipun ada beberapa langkah reformasi yang telah diambil, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban HAM. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam penegakan HAM, baik melalui partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pajak maupun melalui kritik terhadap kebijakan yang tidak berdasarkan data dan ilmu. Ada beberapa hal positif yang dapat diambil dari artikel ini. Pertama, Indonesia masih berkomitmen untuk memenuhi kewajiban HAM dan telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci. Kedua, artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam penegakan HAM dan dapat menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

b. Dalam konteks nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia dapat dilihat sebagai suatu sistem yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. Dalam budaya Indonesia, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam konteks demokrasi, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan negara, serta harus berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya kebebasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedua, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya konsensus dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan.

c. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun Indonesia telah menerapkan demokrasi sejak tahun 1945, namun masih banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi, seperti diskriminasi berbasis gender, rasisme, dan pelanggaran hak-hak perempuan. Selain itu, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama juga masih terbatas dengan adanya pembatasan yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Dalam konteks Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip yang terkait dengan ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari mencapai standar tersebut. Misalnya, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, dan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama masih terbatas.

d. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih jauh dari mencapai standar yang diharapkan, karena anggota parlemen yang seharusnya menjadi wakil rakyat ternyata lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan partai politik mereka daripada kepentingan masyarakat.Dalam konteks demokrasi, anggota parlemen harus menjadi wakil rakyat yang sebenarnya, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat dan tidak memihak pada kepentingan pribadi atau partai politik. Namun, dalam kenyataan, banyak anggota parlemen yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan partai politik mereka, sehingga kepentingan masyarakat tidak terpenuhi.

e. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah bahwa kekuasaan kharismatik dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, sehingga mereka menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama : Retno Dwi Anggraeni
NPM : 2117011003
Kelas : C
Prodi : Kimia

a.Artikel tersebut mengulas kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019, menunjukkan bahwa kinerja Indonesia masih tergolong buruk. Beberapa lembaga mencatat bahwa pemerintah harus melakukan lebih banyak upaya untuk memenuhi kewajiban HAM. Analisis saya adalah bahwa artikel ini menggambarkan bahwa Indonesia masih harus menempuh perjalanan panjang untuk mencapai standar HAM yang lebih baik. Meskipun ada beberapa langkah yang telah diambil, pemerintah masih harus melakukan banyak hal untuk memenuhi kewajiban HAM. Artikel ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM, baik melalui partisipasi aktif dalam kewajiban pajak maupun melalui kritik terhadap kebijakan yang tidak berbasis data dan ilmu. Sisi positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah bahwa Indonesia masih berkomitmen untuk memenuhi kewajiban HAM dan telah melakukan beberapa langkah reformasi penting. Selain itu, artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil memainkan peran vital dalam penegakan HAM dan dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan negara.

b.Dalam konteks nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia dapat dilihat sebagai sistem yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam budaya Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa berarti Tuhan adalah sumber segala kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam demokrasi, ini berarti kekuasaan dan kebijaksanaan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan negara, serta berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pendapat tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedua, prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip ini menekankan pentingnya konsensus dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan.

c.Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demokrasi telah diterapkan sejak tahun 1945, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih banyak terjadi, termasuk diskriminasi berbasis gender, rasisme, dan pelanggaran hak-hak perempuan. Selain itu, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama masih terbatas akibat pembatasan sewenang-wenang melalui aturan dan kebijakan. Dalam konteks Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia seharusnya memenuhi prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, praktik demokrasi saat ini masih jauh dari standar tersebut, dengan banyaknya pelanggaran HAM dan terbatasnya kebebasan berekspresi dan beragama.

d.Pandangan saya terhadap situasi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat, tetapi sebenarnya menjalankan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia masih jauh dari standar yang diharapkan, karena anggota parlemen yang seharusnya menjadi wakil rakyat ternyata lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan partai politik mereka daripada kepentingan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, anggota parlemen harus benar-benar mewakili rakyat, memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau partai politik. Namun, kenyataannya banyak anggota parlemen lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan partai mereka, sehingga kepentingan masyarakat sering terabaikan.

e.Pandangan saya terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berasal dari tradisi maupun agama, yang tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat hingga mereka menjadi korban untuk tujuan yang tidak jelas, adalah bahwa kekuasaan kharismatik ini dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik mampu mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, sehingga mereka dapat menjadi korban untuk tujuan yang tidak jelas dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama: Nadira Anjani
Npm: 2117011101
Kelas: C
Prodi: Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban: Pelanggaran HAM: Terjadi banyak pelanggaran HAM, seperti kasus di Papua, diskriminasi gender, dan kebebasan berekspresi yang dibatasi.
Ketidakadilan: Proses hukum untuk pelanggaran HAM masa lalu masih lamban dan belum ada penyelesaian yang jelas.
Diskriminasi: Rasisme dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terjadi.
Kemajuan: Ada beberapa hal positif, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sipil yang masih kuat.
Hal positif yang dapat diambil:
Pentingnya untuk terus menyuarakan HAM dan mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM.
Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM.
Ada secercah harapan dengan munculnya gerakan-gerakan yang memperjuangkan HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia dan Nilai-Nilai Adat:
Demokrasi Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai adat dan budaya asli, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan penghormatan terhadap pemimpin. Nilai-nilai ini dapat memperkuat demokrasi dengan:
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan,
mendukung budaya toleransi dan saling menghormati.
Namun, perlu diingat bahwa nilai-nilai adat juga dapat disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan diskriminasi.

Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berke-Tuhanan Yang Maha Esa:
Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai agama.
Prinsip ini memiliki beberapa implikasi:
Negara harus melindungi hak beragama semua warga negara.
Pemimpin harus bertindak adil dan bermoral. Masyarakat harus saling menghormati dan toleran.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari sempurna.
Beberapa permasalahannya:
1.Korupsi yang masih marak.
2.Politik uang yang masih terjadi.
3.Lemahnya penegakan hukum.
4.Kesenjangan sosial yang tinggi.

Meskipun demikian, ada beberapa kemajuan yang dicapai, seperti:
1.Kebebasan pers yang semakin baik.
2.Masyarakat yang semakin kritis dan berani menyuarakan pendapatnya.
3.Lembaga demokrasi yang semakin kuat.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap terhadap anggota parlemen yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat haruslah tegas.
Masyarakat berhak untuk:
Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja anggota parlemen, mengkritik anggota parlemen yang tidak amanah, memilih kembali anggota parlemen yang pro-rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatis harus menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan rakyat.
Mereka tidak boleh:
Memainkan emosi rakyat untuk kepentingan pribadi, mengorbankan hak asasi manusia rakyat, melakukan tindakan yang bertentangan dengan demokrasi dan masyarakat harus kritis terhadap pemimpin yang menggunakan kekuasaannya secara tidak bertanggung jawab.

NAMA : NOVI PURNAMA SARI
NPM : 2117011027
KELAS : C
PRODI : KIMIA

1. Berdasarkan artikel ini, terlihat bahwa Indonesia masih jauh dari mencapai standar HAM yang lebih baik. Meskipun ada beberapa langkah reformasi yang telah diambil, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban HAM. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam penegakan HAM, baik melalui partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pajak maupun melalui kritik terhadap kebijakan yang tidak berdasarkan information dan ilmu. Ada beberapa hal positif yang dapat diambil dari artikel ini. Pertama, Indonesia masih berkomitmen untuk memenuhi kewajiban HAM dan telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci. Kedua, artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam penegakan HAM dan dapat menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
2. Dalam konteks nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia dapat dilihat sebagai suatu sistem yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. Dalam budaya Indonesia, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam konteks demokrasi, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan negara, serta harus berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya kebebasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedua, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya konsensus dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan.
3.Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun Indonesia telah menerapkan demokrasi sejak tahun 1945, namun masih banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi, seperti diskriminasi berbasis sexual orientation, rasisme, dan pelanggaran hak-hak perempuan. Selain itu, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama juga masih terbatas dengan adanya pembatasan yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Dalam konteks Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip yang terkait dengan ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari mencapai standar tersebut. Misalnya, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, dan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama masih terbatas.
4. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan motivation politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih jauh dari mencapai standar yang diharapkan, karena anggota parlemen yang seharusnya menjadi wakil rakyat ternyata lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan partai politik mereka daripada kepentingan masyarakat.Dalam konteks demokrasi, anggota parlemen harus menjadi wakil rakyat yang sebenarnya, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat dan tidak memihak pada kepentingan pribadi atau partai politik. Namun, dalam kenyataan, banyak anggota parlemen yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan partai politik mereka, sehingga kepentingan masyarakat tidak terpenuhi.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada time demokrasi dewasa saat ini adalah bahwa kekuasaan kharismatik dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, sehingga mereka menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama : Putri Ilda Damayanti
NPM : 2117011030
KELAS : C
PRODI : S1 Kimia

A. Pada artikel yang telah dianalisis membahas menggenai berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi negara ini. Terdapat beberapa poin utama yang diangkat adalah pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, penanganan konflik sumber daya alam, kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil, diskriminasi gender, masalah di Papua, serta eksekusi tanpa proses hukum yang adil. Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Namun, di tengah situasi yang suram, ada beberapa perkembangan positif yang patut diapresiasi. Misalnya, langkah-langkah reformasi yang telah diambil untuk melindungi HAM, komitmen terhadap ratifikasi perjanjian internasional, dan keberanian masyarakat sipil dalam menentang kebijakan yang tidak adil. Adapun hal positif dari artikel tersebut, yakni ada pengakuan bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil tetap aktif dalam mengawasi dan menentang kebijakan yang dianggap tidak adil.

B. Menurut analisis saya, demokrasi Indonesia memiliki akar kuat dalam adat istiadat dan budaya lokal yang menghargai musyawarah dan mufakat, serta gotong royong. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti partisipasi, kesetaraan, dan kolektivitas. Demokrasi di Indonesia juga berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," yang menekankan bahwa demokrasi harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa praktik demokrasi di Indonesia tidak hanya mengikuti aturan formal tetapi juga harus beretika dan bermoral, mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh masyarakat.

C. Menurut analisis saya, demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk benar-benar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Misalnya, masih ada pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun Pancasila menekankan persatuan dan keadilan sosial, implementasinya belum sepenuhnya optimal.Menurut pendapat saya, meskipun ada beberapa perkembangan positif, seperti komitmen terhadap reformasi HAM, masih diperlukan upaya lebih besar untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati hak asasi manusia.

D. Menurut saya anggota parlemen yang menjadi wakil rakyat seharusnya mewakili kepentingan rakyat yang memilih mereka. Namun, jika mereka lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompoknya, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Sikap yang harus dilakukan sebagai warga negara, kita harus kritis dan aktif mengawasi kinerja anggota parlemen. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat terwakili dengan baik.

E. Menurut analisis saya, kekuasaan atau kepemimpinan yang berasal dari tradisi atau agama bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka bisa memberikan inspirasi dan kepemimpinan moral. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan, hal ini dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat secara negatif, mengancam hak asasi manusia dan stabilitas demokrasi. Pendapat saya di era demokrasi, sangat penting bahwa kekuasaan kharismatik digunakan untuk tujuan yang jelas dan adil, serta menghormati hak asasi manusia. Pemimpin harus bertanggung jawab dan tidak memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas.

NAMA: Agis Andriyani
NPM: 2157011004
KELAS: C
PRODI: Kimia

A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi buruk penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya masyarakat Indonesia masih memiliki tantangan, terutama dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sikap anggota parlemen yang melaksanakan agenda politik pribadi dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat merupakan masalah yang perlu diatasi. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus berhati-hati dalam menggerakan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dan harus memperhatikan konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi saat ini.
Dari artikel tersebut, hal positif yang bisa diambil adalah adanya langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik. Meskipun masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan langkah positif yang dapat membawa perubahan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya nilai hak asasi manusia dalam praktik demokrasi juga menjadi hal positif yang disorot dalam artikel tersebut.

B. Demokrasi Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan demokrasi di negara lain, karena dibentuk dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Berikut beberapa poin penting dalam analisisnya:

1. Musyawarah Mufakat: Nilai ini menjadi fondasi utama demokrasi Pancasila, yang menekankan pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan mengedepankan musyawarah dan mencapai mufakat. Hal ini sejalan dengan tradisi gotong royong dan kekeluargaan yang kuat dalam budaya Indonesia.

2. Kearifan Lokal: Demokrasi Indonesia menghargai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah. Hal ini memungkinkan adanya variasi dalam penerapan demokrasi di tingkat lokal, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

3. Keseimbangan Kekuasaan: Demokrasi Pancasila menganut sistem trias politica dengan pembagian kekuasaan yang seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan konsep keseimbangan dalam budaya Jawa, seperti konsep "Rukun" dan "Tri Hita Karana".

4. Keadilan Sosial:Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita ini terinspirasi dari nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia.

5. Keberagaman: Demokrasi Indonesia mengakui dan menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam semboyan nasional "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda-beda tetapi Satu".

Pandangan tentang Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan ciri khas yang membedakannya dengan demokrasi di negara lain. Hal ini memiliki beberapa implikasi penting:
1. Landasan Moral: Keberadaan Tuhan sebagai landasan moral memberikan arahan bagi pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai etika dan spiritual. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir praktik politik yang tidak bermoral dan koruptif.
2. Toleransi dan Saling Menghormati: Keyakinan terhadap Tuhan menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Hal ini penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.
3. Keseimbangan Duniawi dan Rohani:Demokrasi Pancasila tidak hanya fokus pada pencapaian kesejahteraan duniawi, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual kehidupan masyarakat.
4. Peran Agama:Agama dapat memainkan peran penting dalam edukasi politik dan moral masyarakat, mendorong partisipasi politik yang bertanggung jawab, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi.


C. Demokrasi Indonesia masih dalam tahap transisi dan membutuhkan upaya berkelanjutan untuk mencapai cita-cita demokrasi yang sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang adil, merata, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Melawan Kepentingan Rakyat
Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat bisa dirangkum sebagai berikut:

Kekecewaan dan Kemarahan: Masyarakat berhak kecewa dan marah ketika wakil rakyatnya tidak memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini merupakan pelanggaran kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada para wakilnya di parlemen.
Kehilangan Kepercayaan:Tindakan anggota parlemen yang tidak amanah dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Hal ini dapat berakibat pada apatisme politik dan partisipasi yang rendah dalam pemilu.
Tuntutan Akuntabilitas: Masyarakat berhak menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyatnya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
Mengirimkan surat elektronik atau surat kepada anggota parlemen yang bersangkutan.
Melakukan aksi demonstrasi damai.
Melaporkan kepada Bawaslu atau MK jika ditemukan bukti pelanggaran.
Tidak memilih kembali anggota parlemen tersebut pada pemilu berikutnya.
Pentingnya Memilih Pemimpin yang Tepat:Masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpinnya. Pilihlah calon anggota parlemen yang memiliki integritas, komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dan rekam jejak yang baik.
Peran Media dan Masyarakat Sipil:Media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja anggota parlemen dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang tepat.
Upaya Penegakan Hukum: Dalam kasus-kasus tertentu, penegakan hukum dapat menjadi solusi untuk menindak anggota parlemen yang melakukan pelanggaran. Hal ini dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.
Menumbuhkan Budaya Politik yang Sehat:Penting untuk menumbuhkan budaya politik yang sehat di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik, partisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi, dan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kemunculan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan, seperti edukasi politik, penguatan masyarakat sipil, dan penegakan hukum, sangat penting untuk melindungi demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama : Wahyuni Eka Putri
NPM : 2157011005
Kelas : C

1. Berdasarkan artikel di atas menjelaskan bahwa HAM yang ada di Indonesia masih sangat buruk, masih banyak penyelewengan HAM yang berlangsung yang berasal dari berbagai aspek sosial seperti dari kebebasan beragama, rasisme terhadap suatu gender, dan lain sebagainya. Hal ini merujuk kepada kemunduran HAM yang terjadi di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan seolah-olah Bhinneka Tunggal Ika hanyala sebuah kalimat saja yang tidak perlu dimaknai dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu saja merugikan pihak yang HAM nya tidak diberikan secara sempurna.
Dampak Positif dari artikel ini adalah terlihat dari pemerintah yang terus-menerus melakukan tinjauan dan perbaikan dari HAM yang berlaku di Indonesia. Apalagi adanya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasan negara.

2. Berdasarkan analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang didasarkan oleh adat istiadat atau budaya setempat, banyak nilai-nilai yang dapat diambil seperti musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut menjadi keunikan tersendiri sebagai landasan demokrasi di Indonesia. Perbedaan wilayah dari setiap adat istiadat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia.
Berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap berke-Tuhanan yang Maha Esa, masih banyak penyimpangan yang dilakukan seperti diskriminasi antar umat beragama yang dilakukan kalangan kelompok oknum dengan melakukan kekacauan pada tempat-tempat ibadah. Peristiwa ini tentu saja merenggut kenyamanan umat beragama dalam melakukan ibadah sehingga perlu ditingkatkan kesadaran mengenai nilai-nilai demokrasi untuk meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh kalangan beragama dalam melakukan kegiatan beribadah.

3. Apabila ditinjau dari masa reformasi, tentu demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, walaupun masih ada kekurangan yang harus dibenahi seperti politik uang, permainan jabatan, hukum yang lemah, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut harusnya menjadi tantanga indonesia untuk lebih maju lagi dalam mengembangkan kualitas demokrasi di Indonesia.

4. Menurut saya hal tersebut masuk ke dalam kategori penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut sehingga harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan supaya terciptanya ketegasan terhadap semua anggota pemerintah sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.

5. Menurut saya apabila gaya pemerintahan tersebut diikuti oleh ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan tidak menyelewengkan kekuasaan sah-sah saja. Namun gaya pemerintahan seperti ini menimbulkan banyak kekhawatiran seperti dapat memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat. Hal ini dapat memicu pelanggaran HAM seperti manipulasi politik, kekerasn, dan lain sebagainya.

Nama: Dini Aulia Adha
NPM: 2117011039
Kelas: C
Prodi: Kimia


A. Artikel "Refleksi 2019: Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti beberapa isu yang terkait dengan pelanggaran HAM di Indonesia. Isu-isu tersebut meliputi repressi lewat anti-radikalisme, intoleransi, dan pelanggaran kebebasan beragama. Artikel ini juga menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, lebih banyak mengejar poin statistik sebagai indikator prestasi daripada memprioritaskan HAM. Analisis artikel ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan. Artikel ini juga menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan isu radikalisme sebagai alat kekuasaan yang menghambat HAM. Dalam analisis ini, artikel tersebut menunjukkan bahwa HAM tidak menjadi prioritas penting pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan pemerintah lebih banyak mengejar poin statistik sebagai indikator prestasi. Hal positif dari artikel tersebut adanya kesadaran dan kritik dari masyarakat sipil terkait pelanggaran HAMM, adanya dukungan pemerintaha untuk lebih toleransi terhadap perbedaan agama serta adanya partisipasi dari publik.

B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas yang terkait dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila memiliki implikasi yang signifikan terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, keberagaman dan toleransi agama serta kebebasan beragama dijamin, serta kekuasaan politik berada di tangan rakyat yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih mengalami beberapa tantangan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia telah memiliki konstitusi yang berisi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, namun praktik demokrasi yang dijalankan masih terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Beberapa contoh penyimpangan tersebut adalah: pemilu yang tidak jujur dan adil, kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri, dan praktik demokrasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam demokrasi Pancasila, kekuasaan politik formal harus berlandaskan pada kepentingan rakyat dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok elit.

E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama seringkali memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Kekuasaan semacam ini biasanya didasarkan pada kepercayaan, tradisi, dan keyakinan yang mendalam dari masyarakat terhadap figur pemimpin. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan agama dengan komitmen terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemimpin harus bertindak dengan transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hak-hak semua warga negara untuk memastikan demokrasi yang sehat dan adil.

Nama: Alya Salma
Npm: 2117011080
Kelas: C
Prodi: Kimia

Analisis Kasus II

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab: Artikel tersebut menggambarkan situasi yang kelam terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin utama yang disorot antara lain:
1. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang.
3. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM yang masih berlangsung, terutama di Papua.
6. Penjatuhan dan penerapan hukuman kejam di luar pengadilan, seperti vonis mati dan tindakan eksekusi hukum di tempat.
Meskipun situasi terlihat suram, terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut, yaitu:
1. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
2. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk memenuhi standar HAM global.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab: Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang dalam dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Tradisi gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan keberagaman budaya yang kaya menjadi landasan bagi praktik demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam semangat kebersamaan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa keberagaman agama dan keyakinan dihormati dalam sistem demokrasi, dengan prinsip bahwa Tuhan adalah sumber keadilan dan kebenaran yang harus dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, nilai-nilai adat istiadat dan prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa menjadi fondasi yang kuat dalam membangun demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab: Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun secara konstitusi Indonesia menganut prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan nasional, namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Beberapa isu yang masih menjadi perhatian adalah pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, serta penegakan hukum yang belum merata dan adil bagi semua warga negara. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti melalui lembaga Komnas HAM, masih diperlukan langkah konkret untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi semua warga negara.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab: Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat prihatin. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat untuk mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat. Melakukan agenda politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh pemilih. Sikap seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi parlemen dan merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi dari anggota parlemen untuk benar-benar mewakili suara rakyat dan bertindak demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab: Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang sangat merugikan dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Praktik semacam ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Kekuasaan yang disalahgunakan dengan memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis, waspada, dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia demi terwujudnya tatanan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Nama : Nella Simanjuntak
NPM : 2117011062
Kelas : C
Prodi : S1-KIMIA

A. Artikel tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi dan peran aktif masyarakat sipil, banyak isu utama masih belum terselesaikan. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia.

Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya pengakuan terhadap beberapa kemajuan dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut perbaikan HAM, yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

B. Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat. Nilai-nilai ini mencakup gotong royong (kerja sama), musyawarah (diskusi untuk mencapai konsensus), dan kebersamaan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan esensi demokrasi yang berfokus pada partisipasi dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, serta menghargai perbedaan pendapat.
Prinsip demokrasi di Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengacu pada sila pertama Pancasila. Prinsip ini menekankan bahwa kehidupan bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang luhur. Hal ini memiliki beberapa implikasi penting: moralitas dan etika dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.

C. Secara umum, praktik demokrasi di Indonesia telah mencerminkan beberapa prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa area, tetapi korupsi, nepotisme, pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan sipil menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai demokrasi yang sejati dan adil.

Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan UUD 1945 secara konsisten, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merusak fondasi demokrasi dan menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, pendidikan politik, penegakan hukum, dan etika politik harus diambil untuk memastikan bahwa parlemen benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat yang sejati.

E. Eksploitasi kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak etis. Ini merusak hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat institusi demokrasi, dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Masyarakat harus selalu kritis dan waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta berani menyuarakan hak dan kepentingan mereka.

Nama : Suci Dera Jenita
NPM : 2117011036
Kelas : C
Prodi : Kimia


A. Geopolitik adalah ilmu pemerintahan yang kebijakannya berkaitan dengan urusan regional dan teritorial suatu negara. Kajian geopolitik meliputi:-Frederick Ratzel- Rudolf Kjellen- Carl Haushofer- Halford Mackinder- Alfred Thayer Mahan- Guilio Douhet, William Mitchell, Saversky dan J.F.C. FullerKonsep geopolitik Indonesia menyoroti bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai dasar politik nasional tergantung pada situasi di Indonesia. Hal ini diawali oleh Ir. Sukarno menekankan persatuan nasional daripada kedaerahan pada rapat BPUPKI 1 Juni 1945.Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, baik secara politik, hukum, sosial dan politik. kesatuan budaya. pertahanan dan keamanan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau antara Samudera Pasifik dan India, serta Asia dan Australia. Keunggulan Indonesia antara lain jumlah penduduk yang besar, keragaman sosial budaya, dan pemandangan alam yang indah.

B. Demokrasi di Indonesia sangat didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain Gotong Royong (kerja sama), dialog (diskusi untuk saling pengertian), kebersamaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan demokrasi, yang didasarkan pada partisipasi dan kerja sama dalam proses pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pandangan.Di Indonesia, prinsip demokrasi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengacu pada sila pertama Pancasila. Kebijakan sosial negara tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai agama dan spiritual yang baik. Hal ini mempunyai banyak konsekuensi penting: etika dan moralitas dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.

C. Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia mencerminkan banyak prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih banyak kendala yang harus diatasi dalam hal penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Kemajuan signifikan telah dicapai di beberapa bidang, namun korupsi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan hak asasi manusia menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dan adil.Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menjamin dihormati dan dilindunginya hak asasi manusia dalam segala bidang kehidupan bernegara dan berbangsa.

D. Ketika anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat, namun melaksanakan agenda politiknya sendiri yang melemahkan landasan demokrasi dan menghambat pembangunan rakyat. Oleh karena itu, agar Parlemen dapat bertindak sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pendidikan politik, penegakan hukum, dan perilaku politik.

E. Menggunakan kekuatan karismatik untuk membangkitkan kesetiaan dan emosi orang dengan motif tersembunyi adalah praktik yang sangat buruk dan tidak pantas. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pendidikan politik, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan memastikan penggunaan pemerintahan yang efektif dan etis. Warga negara harus selalu mengkritik dan memperingatkan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan berani membela hak dan kepentingannya.

NAMA:Kurniawan Sugiarto
NPM:2117011093
KELAS:C
PRODI:Kimia

A. Artikel memberikan gambaran jelas tentang berbagai masalah HAM utama yang belum terselesaikan di Indonesia, seperti penanganan kasus masa lalu, diskriminasi, pembatasan kebebasan, dan situasi di Papua. Meskipun ada kemajuan seperti upaya reformasi dan peran masyarakat sipil, masih dibutuhkan upaya dan komitmen lebih kuat untuk memperbaiki kondisi HAM secara menyeluruh.Hal positif yang bisa diambil adalah adanya pengakuan terhadap peran masyarakat sipil dalam mengawal isu HAM, yang bisa menjadi harapan bagi perbaikan di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dari nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan yang menjadi budaya asli masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan esensi demokrasi yang partisipatif dan menjunjung tinggi kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Prinsip demokrasi berke-Tuhanan Yang Maha Esa bersumber dari sila pertama Pancasila, yang menekankan kehidupan bernegara harus didasari nilai-nilai keagamaan/spiritual yang luhur. Prinsip ini memiliki implikasi penting seperti penegakan moralitas dan etika dalam politik, perlindungan HAM, serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
C. Mengakui bahwa praktik demokrasi di Indonesia telah mencerminkan beberapa prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih menghadapi banyak tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sepenuhnya.Ada kemajuan di beberapa area, tetapi masih terdapat permasalahan seperti korupsi, nepotisme,pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan sipil yang menunjukkan masih banyak yang harus dibenahi.Menekan pentingnya pemerintah dan masyarakat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan UUD 1945 secara konsisten, serta memastikan HAM dihormati dan dilindungi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Mengritik anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat tetapi malah melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang dianggap merusak fondasi demokrasi dan menghambat kemajuan masyarakat.Menekankan perlunya langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi, partisipasi publik, pendidikan politik, penegakan hukum, dan etika politik.Semua hal tersebut diperlukan untuk memastikan parlemen bisa benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat yang sejati, memperjuangkan kepentingan rakyat bukan agenda politik pribadi/kelompok.
E.Mengecam eksploitasi kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas sebagai tindakan yang sangat berbahaya dan tidak etis.
Menegaskan bahwa hal tersebut merusak HAM dan prinsip-prinsip mereka demokrasi.Menekankan perlunya peningkatan pendidikan politik, penguatan institusi demokrasi, serta penggunaan kekuasaan yang bertanggung jawab dan etis. Mengimbau masyarakat untuk selalu kritis dan waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta berani menyuarakan hak dan kepentingan mereka.

Nama : Dina Elviana
NPM : 2117011049
Kelas : C

Analisis Soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Pemerintah masih belum menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pada thun 2019 meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Pemerintah seringkali menggunakan aturan dan kebijakan yang sewenang-wenang untuk membatasi hak-hak ini.
Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan masih marak. Pelanggaran HAM di Papua meningkat tajam. Hal positif yang diperoleh yaitu Artikel ini meningkatkan kesadaran akan berbagai masalah HAM di Indonesia dan mendorong advokasi untuk perubahan. Pemaparan mengenai pelanggaran dan tantangan yang dihadapi memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi HAM di Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila, yang menjadi dasar demokrasi Indonesia, berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip demokrasi universal. Berikut adalah beberapa analisis mengenai demokrasi Indonesia dalam konteks nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli:
Musyawarah dan Mufakat:
Budaya: Tradisi musyawarah (diskusi dan negosiasi) dan mufakat (kesepakatan) merupakan inti dari banyak masyarakat adat di Indonesia, seperti dalam sistem desa di Jawa dan Bali.
Implementasi: Nilai ini tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Misalnya, di tingkat desa, keputusan sering diambil melalui musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat komitmen dan langkah-langkah reformasi yang signifikan, pelanggaran HAM dan masalah dalam implementasi hukum menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang perlu diatasi. Untuk mencapai demokrasi yang benar-benar inklusif dan adil, Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta terus mempromosikan budaya demokrasi yang menghargai hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Perilaku anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat demi agenda politik mereka sendiri adalah masalah serius yang merusak esensi demokrasi perwakilan. Tindakan semacam ini harus dikritik dan diatasi melalui mekanisme akuntabilitas yang kuat, keterlibatan aktif masyarakat, dan reformasi sistem politik yang memastikan wakil rakyat benar-benar berfungsi sebagai pelayan kepentingan publik. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan menuntut tanggung jawab dari para wakil mereka, serta dalam memastikan bahwa demokrasi berfungsi untuk kepentingan semua, bukan hanya segelintir elit politik.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas merupakan ancaman serius bagi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi rakyat yang rasional. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat dan institusi demokratis untuk:
Meningkatkan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya partisipasi politik yang informatif dan rasional.
Mendorong Akuntabilitas: Memastikan bahwa pemimpin kharismatik bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak dapat menggunakan pengaruh mereka untuk tujuan yang merugikan masyarakat.
Memperkuat Institusi: Memperkuat institusi demokrasi dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dan kelompok. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat lebih baik melindungi diri mereka dari manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi tetap dijunjung tinggi.

Nama : Fildza Amalia
NPM : 2117011068
Kelas : C
Prodi : S1-Kimia

a) Dalam artikel tersebut membahas kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa kinerjanya masih kurang baik. Beberapa lembaga mencatat bahwa pemerintah masih harus melakukan banyak hal untuk memenuhi kewajiban HAM. Komisi Nasional HAM mencatat bahwa pemerintah belum menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami kemunduran yang signifikan dengan ancaman nyata, kembalinya rezim otoritarian yang terlihat dari penutupan ruang-ruang kebebasan sipil. Analisa saya, artikel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki jarak yang jauh untuk mencapai standar HAM yang lebih baik. Meskipun ada beberapa langkah yang telah diambil, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban HAM. Artikel tersebut juga menyoroti peran penting masyarakat sipil dalam penegakan HAM, baik melalui partisipasi aktif maupun kritik terhadap kebijakan yang tidak berdasarkan data dan ilmu. Hal positif dari artikel tersebut adalah komitmen Indonesia untuk memenuhi kewajiban HAM dan langkah reformasi yang telah dilakukan. Artikel tersebut juga menunjukkan peran penting masyarakat sipil sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

b. Dalam konteks nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi dapat dilihat sebagai sistem yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. Dalam budaya Indonesia, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah sumber kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam konteks demokrasi, ini berarti bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan negara serta didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu pentingnya kebebasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusa, serta konsensus dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demokrasi telah diterapkan sejak tahun 1945, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, seperti diskriminasi berbasis gender, rasisme, dan pelanggaran hak-hak perempuan. Kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama juga masih dibatasi oleh aturan dan praktik kebijakan yang sewenang-wenang. Dalam konteks Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari standar tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran HAM dan keterbatasan kebebasan berekspresi dan beragama.

d. Sikap saya sangat kritis terhadap kondisi dimana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih belum mencapai standar yang diharapkan karena anggota parlemen yang seharusnya menjadi wakil rakyat lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan partai politik daripada kepentingan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, anggota parlemen harus benar-benar menjadi wakil rakyat yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan tidak memihak pada kepentingan pribadi atau partai politik. Namun, kenyataannya banyak anggota parlemen yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan partai politik mereka sehingga kepentingan masyarakat tidak terpenuhi.

e. Pendapat saya tentang pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, serta hubungannya dengan konsep HAM dalam era demokrasi saat ini, adalah bahwa kekuasaan kharismatik dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi dan HAM. Kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, sehingga mereka menjadi korban untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta HAM.

Nama : Hasmawati
NPM : 2117011099
Kelas : C

A. Artikel ini membahas tentang bagaimana HAM dianggap sebagai hak yang dimiliki manusia sejak lahir, tetapi juga memperlihatkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Artikel ini juga menyoroti bahwa HAM yang bersifat asasi, seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya, harus didukung oleh sistem hukum yang baik. Artikel ini juga menekankan bahwa peran aktif sebuah negara dalam mengembangkan dan melindungi HAM sangat penting. Dalam hal ini, memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai HAM dan bahwa perbaikan diperlukan. Artikel ini juga membahas tentang peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) yang didirikan untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan HAM harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Hal positif yang dapat diperoleh dari artikel ini adalah pentingnya peran aktif sebuah negara dalam mengembangkan dan melindungi HAM, yang menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, pengakuan terhadap beberapa kemajuan dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut perbaikan HAM, yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

B. Dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia sangat relevan dalam konteks Demokrasi Pancasila. Nilai-nilai ini mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan berperilaku, termasuk dalam konteks demokrasi. Masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang kuat, cenderung lebih memperhatikan kepentingan bersama dan lebih memperjuangkan kepentingan nasional. Menurut pendapat saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks demokrasi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menekankan pentingnya kepercayaan dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat, serta mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia.

C. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah mufakat. Namun, dalam perjalanannya, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya ideal. Tantangan demokrasi di Indonesia melibatkan literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi yang harus disuarakan. Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tertuang dalam Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945. Namun dalam praktiknya, masih terdapat celah antara cita-cita demokrasi Pancasila dan realitas di lapangan. Contohnya, praktik politik uang, korupsi, dan kesenjangan sosial masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Selain itu, dalam UUD 1945 menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat pelanggaran HAM di berbagai sektor, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Kesimpulannya demokrasi Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demikian, terdapat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat lembaga demokrasi, menegakkan hukum, dan mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi diperlukan untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

D. Sikap yang harus dilakukan mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi melalui media massa dan sektor pendidikan untuk memahami prinsip dan hakikat demokrasi yang harus disuarakan. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

E. Menurut pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, dapat dilihat sebagai suatu bentuk kekuasaan yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan kepercayaan dan keagamaan. Keterkaitan dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi oleh negara agar rakyat dapat hidup dengan aman dan sejahtera.

Nama: Tegar Ismail Widiyansyah

Kelas: C

NPM: 2117011070

Prodi: Kimia

A. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) mungkin mencakup berbagai aspek seperti perlindungan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Artikel ini kemungkinan menyoroti upaya, tantangan, dan perkembangan terbaru dalam penegakan HAM di suatu negara atau global. Analisisku menunjukkan bahwa artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya mekanisme perlindungan HAM dan peran berbagai institusi dalam memajukannya. Hal positif yang saya dapatkan adalah pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

B. Demokrasi Indonesia sering kali dipandang sebagai kombinasi antara sistem demokrasi modern dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia seperti musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai adat istiadat seperti gotong royong dan penghargaan terhadap kebhinekaan juga memainkan peran penting dalam praktik demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan bahwa negara menghormati keberagaman agama dan keyakinan yang ada di masyarakat, serta menempatkan nilai-nilai moral dan etika agama sebagai landasan dalam pengambilan keputusan politik.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini di atas kertas sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial yang menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya optimal. Ada kemajuan signifikan, tetapi tantangan ini perlu diatasi agar prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis. Mereka seharusnya bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat dan berfokus pada kepentingan masyarakat luas. Pengkhianatan terhadap kepercayaan publik merusak integritas demokrasi dan menghambat kemajuan sosial. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi kinerja mereka sangat penting.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sangat bermasalah dalam konteks HAM. Tindakan semacam itu seringkali mengabaikan hak-hak individu dan kebebasan dasar, serta dapat memicu konflik dan ketidakstabilan. Dalam era demokrasi modern, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk memajukan kesejahteraan dan hak-hak rakyat, bukan untuk tujuan sempit yang dapat merugikan masyarakat luas. Hal ini menuntut adanya sistem checks and balances yang kuat serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

Nama : Nur Khasanah
NPM : 2117011086
Kelas : C

A. Isi Artikel dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dan Analisis
Artikel ini menggarisbawahi sejumlah isu kritis terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019. Menurut artikel, meskipun ada beberapa kemajuan, banyak tantangan serius yang masih belum terselesaikan, termasuk:

1. Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Belum ada proses keadilan dan akuntabilitas yang memadai.
2. Kebebasan Berpendapat dan Beragama: Terus mengalami pembatasan dan tindakan sewenang-wenang.
3. Diskriminasi Gender: Terus mengakar, dengan hak-hak perempuan sering dilanggar.
4. Kondisi di Papua: Pelanggaran HAM masih meningkat tajam.
5. Hukuman Mati dan Eksekusi di Luar Pengadilan: Masih berlanjut.
Namun, artikel juga menyoroti beberapa aspek positif seperti ratifikasi perjanjian internasional HAM dan gerakan masyarakat yang masih kuat dalam memperjuangkan hak mereka.

Analisis:
- Kelemahan: Artikel ini menyoroti kurangnya kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia, terutama dalam menangani pelanggaran masa lalu dan memastikan keadilan bagi semua.
- Kekuatan: Menunjukkan komitmen berkelanjutan Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional dan kekuatan gerakan masyarakat sipil yang berfungsi sebagai pengawas sosial.
Hal Positif:
Setelah membaca artikel, terlihat bahwa meskipun banyak tantangan, ada harapan dalam bentuk ratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran aktif masyarakat sipil yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

B. Analisis Mengenai Demokrasi Indonesia dari Nilai-nilai Adat Istiadat/Budaya Asli
Demokrasi di Indonesia seringkali berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat yang tercermin dalam banyak adat istiadat dan budaya lokal. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya kolektivitas, kebersamaan, dan konsensus dalam pengambilan keputusan.
Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa:
- Positif: Prinsip ini memungkinkan integrasi nilai-nilai agama dalam politik dan pemerintahan, memberikan dasar moral yang kuat.
- Negatif: Dapat menjadi masalah ketika interpretasi agama tertentu digunakan untuk membatasi kebebasan dan hak-hak minoritas atau ketika pandangan religius digunakan untuk menjustifikasi diskriminasi.

C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari ideal Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai HAM. Beberapa masalah mencakup:
1. Penutupan Ruang Kebebasan Sipil: Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul.
2. Kesenjangan Hukum: Tidak meratanya penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM.
3. Pengabaian terhadap Kelompok Minoritas: Diskriminasi terhadap kelompok agama dan etnis tertentu.

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Sesuai dengan Kepentingan Rakyat
Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Sikap saya adalah bahwa:
- Tindakan Tegas: Perlu adanya mekanisme yang lebih kuat untuk memantau dan menindak anggota parlemen yang tidak menjalankan tugas mereka dengan benar.
- Pendidikan Pemilih: Masyarakat harus dididik untuk memilih wakil yang benar-benar berkomitmen pada kepentingan mereka.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Hak Asasi Manusia di Era Demokrasi
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama seringkali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, yang dapat merugikan hak asasi manusia. Dalam konteks HAM modern:
- Positif: Ketika digunakan untuk memobilisasi masyarakat demi tujuan yang baik dan adil.
- Negatif: Ketika digunakan untuk membenarkan kekerasan, diskriminasi, atau tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia.
Hubungan dengan Konsep HAM
- Perlu Keseimbangan: Pengaruh tradisi dan agama dalam politik harus seimbang dengan prinsip-prinsip HAM universal.
- Pengawasan Masyarakat: Masyarakat harus kritis dan aktif mengawasi serta menolak penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang merugikan kepentingan umum dan hak asasi manusia.

Nama : Julia Putri
NPM : 2157011001
Kelas : C
Prodi : Kimia

A. Penegakan HAM di Indonesia masih sangatlah tertinggal banyak warga negara yang tidak tau apa pentingnya HAM, terkadang warga negara hanya menuntut hak mereka tanpa mau melakukan dan menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara. Sehingga tak jarang penegakan HAM masih sangat buruk. Hal positif bahwa saat ini pemerintah masih mengupayakan tentang penerapan HAM bagi semua rakyat Indonesia.

B. Demokrasi sesuai aturan adat dan budaya sangat lah baik karena seperti yang kita ketahui bahwa negara republik Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan adat istiadat dan budaya, akan tetapi tidak semua adat istiadat dapat digunakan dalam demokrasi. Dengan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah yang dilakukan merupakan sebuah sandaran yang sangat baik, manusia tanpa Tuhan tentunya tidak akan pernah bisa berjalan dan melakukan tindakan sesuai ajaran.

C. Masih belum menjunjung HAM karena nyatanya banyak pemilihan dilakukan secara terpaksa, dan dipengaruhi oleh politik uang.

D. Tentunya sangat tidak setuju karena nyatanya demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga apapun yang dilakukan pemerintah sebagai wakil rakyat adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat nya agar tercipta keadaan negara yang lebih baik dan kaya.

E. Sangat buruk karena tentunya untuk sebuah demokrasi seharusnya tidak menumbalkan apapun dan siapapun karena sejatinya setiap warga negara dilindungi hukum dan memiliki Hak Asasi yang harus dipenuhi, begitupun sebaliknya warga negara harus menjalani kewajiban nya sebagai seorang rakyat.

Nama : Naurah Nabilah
NPM : 2117011009
Kelas : C
Prodi : Kimia

A.
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun 2019 dianggap sebagai tahun yang kelam bagi HAM di Indonesia. Banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan serangan terhadap para pembela HAM semakin meningkat. Meskipun tahun 2019 terlihat suram bagi HAM, terdapat beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan ke depannya. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil terus berperan sebagai kontrol sosial, menolak pelanggaran HAM, dan memperjuangkan keadilan.Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia masih besar, terdapat upaya reformasi dan harapan untuk meningkatkan perlindungan HAM di masa depan. Penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen dalam memperbaiki kondisi HAM di Indonesia.
Dari jurnal tersebut, terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil sebagai harapan dan potensi perbaikan terkait dengan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia:

1. Meskipun terdapat tantangan dan permasalahan yang serius, Indonesia terus melakukan langkah-langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
2. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk mematuhi standar HAM global.
3. Terdapat kesadaran dan perhatian terhadap isu-isu HAM, seperti penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam.
4. Meskipun demokrasi mengalami kemunduran, masih ada upaya dari berbagai pihak untuk memperjuangkan kebebasan sipil dan keadilan.
5. Adanya pengakuan dari Amnesty International bahwa Indonesia melakukan beberapa langkah reformasi kunci, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B.
Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang dalam dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebelum masa kolonial, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem pemerintahan yang berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam konsep gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan, dan kesetaraan juga tercermin dalam budaya masyarakat Indonesia.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberagaman agama serta meyakini adanya satu Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan persatuan dalam keberagaman.

Dengan menggabungkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, Indonesia menciptakan landasan yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan merata di seluruh lapisan masyarakat serta lembaga pemerintahan. Diperlukan kesadaran dan komitmen bersama untuk terus memperkuat demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa ini.

C.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi praktik demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945**: Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi dasar negara, implementasinya dalam praktik demokrasi masih seringkali terganggu oleh kepentingan politik, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

2. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**: Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia secara menyeluruh. Kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan kekerasan masih terjadi di berbagai wilayah. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan HAM dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.

3. **Partisipasi Masyarakat**: Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

D.
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan alasan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sebagai berikut:

1. **Ketidaksetiaan terhadap Amanah**: Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Jika mereka menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.

2. **Ketidakadilan dan Ketidaktransparanan**: Tindakan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.

3. **Merusak Kepercayaan Publik**: Praktik tersebut dapat merusak kepercayaan

E.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan hingga membuat rakyat menjadi "tumbal" untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang sangat merugikan dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia.

1. **Manipulasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan**: Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan politik yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi dapat mengarah pada manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat secara adil dan transparan.

2. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia**: Tindakan tersebut juga dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak-hak individu untuk berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa tekanan atau ancaman. Penggunaan kekuasaan secara tidak adil dan memanipulasi emosi rakyat dapat menghambat kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

3. **Pentingnya Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat**: Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia, demokrasi yang sehat, dan pentingnya kritis terhadap pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak etis. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian, penting bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk menggunakan kekuasaan mereka secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama : Aprilia Sashya Kirana
NPM : 2117011015
Kelas : C

A. Artikel tersebut membahas mengenai masalah pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk repressi melalui anti-radikalisme, intoleransi, dan pembatasan kebebasan beragama. Artikel ini juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia, terutama Presiden Joko Widodo, lebih fokus pada pencapaian statistik daripada memprioritaskan HAM. Analisis artikel ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih merupakan permasalahan serius di Indonesia. Selain itu, artikel ini menyoroti penggunaan isu radikalisme oleh pemerintah sebagai alat kekuasaan yang menghambat HAM. Dalam analisis ini, artikel tersebut mengindikasikan bahwa HAM bukanlah prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan lebih banyak fokus pada pencapaian statistik. Artikel ini juga mengapresiasi kesadaran dan kritik dari masyarakat sipil terhadap pelanggaran HAM, dukungan pemerintah terhadap toleransi agama, dan partisipasi publik.

B. Analisis tentang demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Saya berpendapat bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup ke-Tuhanan Yang Maha Esa memiliki implikasi penting terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, keberagaman, toleransi agama, dan kebebasan beragama dijamin, sambil menjaga kekuasaan politik yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun Indonesia memiliki konstitusi yang mencantumkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, praktik demokrasi masih terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila.

D. Pendapat saya terkait situasi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam demokrasi Pancasila, kekuasaan politik formal harus didasarkan pada kepentingan rakyat dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok elit.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama seringkali memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Kekuasaan semacam ini biasanya berdasarkan kepercayaan, tradisi, dan keyakinan mendalam masyarakat terhadap pemimpin tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi dan agama dengan komitmen terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemimpin harus bertindak dengan transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hak-hak semua warga negara untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan adil.

Nama : Annisa Distiani
NPM : 2117011024
Kelas : C
Prodi : S1 Kimia

Awan gelap untuk HAM di Indonesia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca
artikel tersebut?

Penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2019 adalah masa kelam di mana terdapat agenda HAM yang mengalami kemunduran sehingga terdapat banyak serangan terhadap pembela HAM. Pelanggaran HAM di Indonesia menjadi masalah yang signifikan. Pemerintah Indonesia dalam menghambat HAM menggunakan isu radikalisme sebagai alat kekuasaan sehingga HAM tidak menjadi prioritas penting dalam pemerintahan.

Hal positif yang diperoleh pada kasus tersebut adalah Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi di Indonesia memiliki basis yang kuat dalam budaya dan nilai-nilai yang telah diterima oleh masyarakat. Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam implementasinya, seperti dalam variabel Budaya Politik yang mencakup konsensus dan kohesi sosial, persepsi publik terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat, serta pemisahan antara negara dan agama, di mana Indonesia memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global. Dalam konteks nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi Indonesia dilihat sebagai sistem yang berke-Tuhanan, yang berarti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempengaruhi bagaimana demokrasi di Indonesia diterapkan dan dijalankan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini, walaupun telah mengalami beberapa perubahan dan dinamika sejak amandemen UUD NRI 1945, masih memiliki beberapa keterkaitan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, aspek demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila serta UUD NRI 1945. Walaupun Indonesia memiliki konstitusi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, implementasinya masih terbuka untuk kritik dan perbaikan. Pancasila dan UUD NRI 1945 memberikan landasan nilai-nilai demokrasi yang berfokus pada keadilan sosial, keberagaman, dan kebebasan individu. Namun, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan beragama, keterbatasan menyampaikan pendapat, dan keterbatasan pada partisipasi masyarakat.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Dalam demokrasi, kepentingan rakyat harus menjadi dasar dari kebijakan yang diambil oleh para pemimpin. Namun, dalam beberapa kasus, anggota parlemen dapat menggunakan posisi mereka untuk mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya berfokus pada kepentingan pribadi atau agenda politik mereka sendiri yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan seperti ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sikap yang tegas dalam memantau dan mengawasi kegiatan anggota parlemen agar mereka tetap fokus pada kepentingan rakyat dan tidak menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan kharismatik ini dapat timbul dari pengaruh yang kuat terhadap keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, kekuasaan kharismatik ini dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain, termasuk dalam konteks demokrasi modern. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dapat juga mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain. Hak asasi manusia memerlukan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berpikir, beragama, dan berpolitik.

Namun, kekuasaan kharismatik juga dapat memiliki potensi untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Dalam beberapa kasus, kekuasaan kharismatik ini dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain dalam arah yang lebih demokratis, seperti mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerja sama.

Nama : Adryan Daffa Dzulfiqar
NPM : 2117011075
Kelas : C
Prodi : Kimia

A. Artikel ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. Meskipun ada kemajuan positif, seperti reformasi dan peran aktif masyarakat sipil, masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Hal positif dari artikel ini adalah pengakuan terhadap beberapa kemajuan dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan menuntut perbaikan HAM, yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

B. Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai tradisional dan budaya asli masyarakat, seperti gotong royong (kerja sama), musyawarah (diskusi untuk mencapai konsensus), dan kebersamaan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan esensi demokrasi yang menekankan partisipasi dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan serta menghargai perbedaan pendapat. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila, menekankan bahwa kehidupan bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Ini mencakup moralitas dan etika dalam politik, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.

C. Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia telah mencerminkan beberapa prinsip Pancasila dan UUD 1945, namun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Meskipun ada kemajuan signifikan di beberapa bidang, korupsi, nepotisme, pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan sipil menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki untuk mencapai demokrasi yang sejati dan adil. Pemerintah dan masyarakat perlu terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan UUD 1945 secara konsisten, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi sebenarnya menjalankan agenda politik mereka sendiri, hal ini merusak fondasi demokrasi dan menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, pendidikan politik, penegakan hukum, dan etika politik agar parlemen benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat yang sejati.

E. Eksploitasi kekuasaan karismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak etis. Ini merusak hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat institusi demokrasi, dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan dengan bertanggung jawab dan etis. Masyarakat harus selalu kritis dan waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta berani menyuarakan hak dan kepentingan mereka.

Nama : Nida Roufiqoh
NPM : 2117011059
Kelas C
Prodi Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Artikel tersebut menjelaskan kondisi HAM pada tahun 2019 masih buruk dimana mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Akan tetapi hal itu diiringi oleh kemajuan langkah reformasi yang dilakukan dalam perlindungan HAM. Hal positif apa yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah dimana masih terdapat lembaga, masyarakat sipil serta masyarakat indonesi yang selalu berusaha untuk mempertahankan HAM dan memastikan indikator pemenuhan HAM dapat terjadi.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Dalam budaya Indonesia, ke-Tuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam konteks demokrasi, ini berarti bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan negara, serta harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pandangan mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedua, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip ini menekankan pentingnya mencapai konsensus dan kesepakatan dalam setiap keputusan yang diambil. Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Dimana masih terjadi, pelanggaran hak-hak perempuan, adanya rasisme serta diskriminasi terhadap gender. Sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi Indonesia seharusnya mematuhi prinsip-prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, dalam praktik demokrasi saat ini masih belum memenuhi standar tersebut, dengan pelanggaran HAM yang masih marak dan kebebasan berekspresi serta kebebasan beragama yang masih terbatas.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Saya sendiri pastinya sangat kecewa dengan hal itu karena anggota parlemen dipilih untuk mewakili suara rakyat tetapi malah memanfaatkan suara rakyat demi kepentingan politik pribadinya. Seorang anggota parlemen harus memiliki transparansi yang jelas dalam mewakili kepentingan rakyat serta komitmen yang kuat agar tidak terfokus pada kepentingannya sendiri.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Menurut saya pihak yang mempunyai karismatik tentu sangat berpengaruh dimana jika tujuan karismatik tersebut tidak jelas dan justru melanggar HAM maka akan menimbulkan konflik yang tidak stabil dan pro kontra di masyarakat. Hubungannya pada era demokrasi ini, kekuasaan karismatik harus diimbangi dengan tercapainya kepentingan masyarakat dan tidak lupa mempertahankan hak asasi manusia. Ketika kekuasaan karismatik tersebut tidak jelas dan melanggar HAM maka harus diberhentikan karena tidak sesuai yang diharapkan masyarakat.

NAMA: Chairunnisa Putri Islamy
NPM: 2117011106
KELAS: C
PRODI: Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
- Kondisi Buruk: Lembaga seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Ini terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, dan pembatasan terhadap kebebasan sipil.
- Tren Negatif: Ada beberapa tren negatif yang diidentifikasi, seperti ketidakadilan dalam penanganan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi berbasis gender.
- Kemunduran Mutu HAM: Terdapat pernyataan bahwa mutu HAM mengalami kemunduran, dengan serangan terhadap para pembela HAM dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Pelanggaran HAM di Papua: Artikel menyoroti peningkatan pelanggaran HAM di Papua, serta kegagalan dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti Kasus Wasior dan Wamena.
- Tanda-Tanda Harapan: Meskipun kondisinya suram, ada beberapa tanda harapan. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat yang menuntut keadilan dan perlindungan HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat seperti gotong royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai ini tercermin dalam tradisi kekeluargaan dan solidaritas sosial, serta dalam prinsip Pancasila yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar negara. Meskipun demikian, tantangan timbul dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip demokrasi dengan keberagaman budaya dan agama. Evaluasi terus menerus diperlukan untuk memperkuat sistem demokrasi agar mencerminkan nilai-nilai universal HAM dan kebebasan, sambil memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencoba mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun terdapat partisipasi politik yang luas dan pengakuan terhadap HAM, tantangan seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan kendala dalam pemerintahan daerah masih perlu diatasi. Perkuatannya institusi demokrasi, pengawasan yang lebih ketat, dan kesadaran akan HAM dapat membantu memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Saya prihatin terhadap anggota parlemen yang menggunakan klaim mewakili suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Mereka seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Perilaku ini dapat merusak demokrasi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja anggota parlemen.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusiapada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama sering menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan dukungan rakyat, kadang-kadang dengan memanipulasi sentimen emosional. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan individu. Namun, dalam demokrasi yang matang, masyarakat lebih sadar akan hak asasi manusia dan cenderung lebih kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Mereka berperan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menekan pemerintah untuk bertindak sesuai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk membatasi kekuasaan yang tidak terkendali dan menegakkan aturan hukum yang memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.

Nama : Marsanda Nur Wahyu Ning Tyas
NPM : 2117011006
Kelas: C
Prodi : Kimia

a. Pada artikel Hak Asasi Manusia yang telah dianalisis membahas menggenai berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi negara Indonesia. Terdapat beberapa poin utama yang diangkat adalah pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, penanganan konflik sumber daya alam, kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil, diskriminasi gender, masalah di Papua, serta eksekusi tanpa proses hukum yang adil. Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Namun, di tengah situasi yang suram, ada beberapa perkembangan positif yang patut diapresiasi. Misalnya, langkah-langkah reformasi yang telah diambil untuk melindungi HAM, komitmen terhadap ratifikasi perjanjian internasional, dan keberanian masyarakat sipil dalam menentang kebijakan yang tidak adil. Adapun hal positif dari artikel tersebut, yakni ada pengakuan bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil tetap aktif dalam mengawasi dan menentang kebijakan yang dianggap tidak adil. Dorongan untuk terus memperjuangkan keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu.

b. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan hanya sekedar sistem pemerintahan yang menghormati hak-hak individu, tetapi juga mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang etis, bermoral, serta mencerminkan nilai-nilai religius yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Prinsip ini menjadikan demokrasi Indonesia unik, karena menggabungkan aspek spiritual dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

c. Secara keseluruhan, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dan belum sepenuhnya ideal dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat komitmen dan langkah-langkah reformasi yang signifikan, pelanggaran HAM dan masalah dalam implementasi hukum menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang perlu diatasi. Untuk mencapai demokrasi yang benar-benar inklusif dan adil, Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintahan baik dalam hal pemilu ataupun yang lainnya, serta terus mempromosikan budaya demokrasi yang menghargai hak asasi manusia.

d. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran karena anggota parlemen yang menjadi wakil rakyat seharusnya benar-benar mewakili kepentingan rakyat . Namun, pada kenyataannya mereka lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompoknya, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Sikap yang harus dilakukan sebagai warga negara, kita harus kritis dan aktif mengawasi kinerja anggota parlemen. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat terwakili dengan baik.

e. Menurut saya jika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, ini menimbulkan beberapa masalah serius, terutama dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi modern. Tindakan tersebut merupakan bentuk eksploitasi yang tidak etis. Hubungan situasi ini dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa ini adalah bahwa demokrasi modern seharusnya memperkuat dan melindungi hak asasi manusia. Setiap tindakan pemimpin harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan sempit atau pribadi. Manipulasi dan eksploitasi rakyat oleh pemimpin karismatik merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, dan harus dihadapi dengan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, penegakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat.

Nama : Trie Choirunnisa Dzilhaj
NPM : 2117011077
Kelas : C
Prodi : Kimia

A. Artikel tersebut membahas tentang suramnya kinerja Indonesia penegakkan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat ditinjau dari tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. Hal positif yang dapat diambil adalah Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Demokrasi di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, memadukan prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang kaya. Hal ini melahirkan sebuah sistem demokrasi yang berakar kuat pada kearifan lokal dan identitas bangsa. Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya memiliki potensi besar untuk menjadi sistem yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Prinsip demokrasi Pancasila yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan moral yang penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pengembangan demokrasi Indonesia harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur bangsa dan norma-norma universal demokrasi modern. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mewujudkan sistem politik yang adil, toleran, dan bermartabat.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak era Reformasi, masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM dengan realitas di lapangan. Demokrasi di Indonesia masih dalam proses penyempurnaan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, demokrasi Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sistem yang adil, sejahtera, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM. Diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk mewujudkan demokrasi yang ideal di Indonesia.

D. Ketika terdapat kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, sikap yang harus diambil adalah mendorong dan menyadarkan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang harus ditindak lanjuti secara tegas karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Sehinggga perlu dilakukannya tindakan yang tegas terhadap anggota parlemen tersebut.


E. Memang mengkhawatirkan ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik, yang berakar pada tradisi atau agama, memanfaatkan pengaruh mereka untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, bahkan rela mengorbankan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dan HAM saling terkait erat. Demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia. HAM, di sisi lain, diperkuat dalam masyarakat demokratis di mana individu memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan masa depan mereka. Pemanfaatan kharisma untuk tujuan politik yang tidak jelas dan mengorbankan rakyat merupakan praktik yang berbahaya dan bertentangan dengan demokrasi dan HAM. Melindungi hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu.

Nama: Ramandhika Abi Karami
NPM: 2117011098
Kelas: C
Prodi: S1-Kimia

1. Saya setuju dengan kesimpulan artikel yang mengatakan bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi HAM di Indonesia. Kekhawatiran utamanya adalah lambatnya kemajuan dalam akuntabilitas atas pelanggaran HAM di masa lampau dan meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama. Namun, saya juga melihat beberapa hal positif yang dapat dipetik dari artikel ini. Pertama, ratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM. Kedua, meningkatnya aktivisme masyarakat sipil menunjukkan bahwa masih banyak orang di Indonesia yang peduli dengan HAM dan bersedia untuk memperjuangkannya.

2. Demokrasi di Indonesia menganut prinsip demokrasi konsensus, di mana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat bersama. Hal ini sejalan dengan nilai budaya gotong royong dan musyawarah yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat. Demokrasi di Indonesia dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yang membedakannya dari demokrasi di negara lain. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini selaras dengan nilai-nilai adat istiadat yang menjunjung tinggi rasa hormat terhadap sesama dan kepedulian terhadap masyarakat. Demokrasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada kebebasan dan kedaulatan rakyat, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan. Hal ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moralitas. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan landasan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Prinsip ini harus terus dijaga dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

3. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan bagi demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial menjadi prinsip yang harus diwujudkan dalam praktik demokrasi. UUD 1945 pun mengatur tentang sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Namun, interpretasi terhadap Pancasila dan UUD 1945 masih bisa berbeda-beda, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan demokrasi untuk kepentingan tertentu. Demokrasi dan HAM saling terkait erat. Demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. HAM menjamin hak-hak fundamental individu untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Dalam demokrasi, individu harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyatakan pendapat, dan mengakses keadilan. Jadi kesimpulannya menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan demokrasi yang ideal yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

4. Situasi di mana anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi mengejar agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah masalah yang umum di banyak negara. Hal ini dapat berdampak negatif pada demokrasi karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada pemerintah, alienasi pemilih, dan kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.

5. Menurut saya, penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat bila perlu dengan pengorbanan untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan sebuah praktik yang memprihatinkan dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Praktik ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia sipil dan politik, seperti hak untuk berkumpul, berekspresi, dan beragama. Individu mungkin dipaksa untuk tunduk pada ideologi atau pemimpin tertentu, dan mereka yang menentang mungkin diintimidasi atau dibungkam. Pemimpin kharismatik dapat memanipulasi dan mengeksploitasi kepercayaan dan emosi rakyat untuk keuntungan pribadi atau politik mereka. Hal ini dapat mengarah pada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penggunaan retorika dan simbolisme yang memecah belah dapat memicu kekerasan dan konflik antar kelompok masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada hilangnya nyawa, kerusakan properti, dan trauma psikologis. Demokrasi dan hak asasi manusia menyediakan kerangka kerja untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
> Demokrasi dapat memberikan akuntabilitas dan transparansi, memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.
> Hak Asasi Manusia menetapkan standar universal untuk perlakuan yang bermartabat dan hormat bagi semua individu, terlepas dari latar belakang mereka.
Kasus yang ada pada artikel "Kasus II" merupakan contoh nyata dari bagaimana kekuasaan kharismatik dapat disalahgunakan untuk melanggar hak asasi manusia.

Nama: Az zahra Joanda
NPM: 2117011100
Kelas: C
Prodi: Kimia

A. Isi artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Dalam artikel menunjukkan bahwa tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan adanya serangan terhadap para pembela HAM. Namun, artikel tersebut juga menunjukkan beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi harapan kedepannya, seperti Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah meski kinerja Indonesia terkait HAM masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki, tetapi artikel ini juga memberikan informasi bahwa Indonesia telah mengambil langkah untuk memperbaiki kinerja HAM, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia sudah seharusnya berke-Tuhanan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan individu. Demokrasi Pancasila harus mempertahankan kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila juga harus mempertahankan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta membangun kesadaran dan kesadaran beragama yang seimbang.

Dalam prinsipnya, demokrasi Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang ditegakkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Misalnya, masih banyak diskriminasi berbasis gender dan rasisme yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ke-Tuhanan yang Maha Esa harus diartikan sebagai landasan moral dan spiritual yang memandu keputusan politik dan kebijakan negara. Ke-Tuhanan yang Maha Esa juga harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan sosial yang ditegakkan dalam Pancasila.

C. Menurut saya, dengan masih terdapat banyaknya hal yang tidak sesuai dengan pedoman pancasila dan UUD NRI 1945, serta pelanggaran HAM, maka saat ini praktik demokrasi Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Misalnya, meskipun UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, tetapi masih terlihat adanya keterbatasan dalam pelaksanaan keputusan rakyat, seperti dalam proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik, pun hak berpartisipasi dalam politik tersebut sejalan dengan keterbatasan rakyat dalam pelaksanaan hak asasi manusia, seperti hak beragama dan hak berekspresi. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang ditegakkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 

D. Menurut saya, didalam suatu demokrasi, rakyat berdaulat dan memiliki hak untuk memilih pihak yang akan mewakili suara rakyat. Dalam hal ini, sikap saya mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat. Anggota parlemen harus lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak hanya mengikuti agenda politik pribadi. Hal ini tidak hanya mengganggu demokrasi Indonesia tetapi juga mengganggu kepentingan rakyat dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, anggota parlemen harus lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak hanya mengikuti agenda politik pribadi.

E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi tanpa diskriminasi berbasis agama, ras, atau tradisi. Hubungan antara kekuasaan kharismatik dan konsep hak asasi manusia adalah bahwa kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia.

Dalam era demokrasi dewasa saat ini, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mempertahankan kepentingan rakyat dan hak asasi manusia. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus digunakan untuk membangun kesadaran dan kesadaran beragama yang seimbang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang lebih seimbang dan berkeadilan. Oleh karena itu, pihak-pihak seperti ini harus diawasi dan dihentikan agar tidak mengganggu kepentingan rakyat dan hak asasi manusia.

Nama : Sayyid Amanullah Gani
NPM : 2117011067
Kelas : C
a. dalam artikel ini menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia pada tahun 2019 kinerja Indonesia terkait HAM masih memburuk, dimana banyak agenda - agenda HAM yang mengalami kemacetan, dan hal ini menyebabkan banyaknya penyeragan terhadap pembela HAM.

b. prinsip demokrasi Indoesia yang berketuhanan yang maha esa menurut saya merupak suatu penerapan dari nilai pancasila yang pertama dimana dalam hal ini dapat di terapkan dalam memberikan pendapat yang bebas akan tetapi masih sesuai dengan norma - norma yang ada, dan juga adanya sikap keadilan dan kejujuran dalam berdemokrasi sehingga menghasilkan keputusan yang sama, dan hal ini dapat di lakukan dengan melakukan transparansi dalam suatu pemerintahan. dan berdasarkan adat istiadat demokrasi dapat di terapkan juga dalam aspek tersebut dimana hal ini dapat diterapkan pada kebebasan setiap masyarakat dalam melaksanakan keyakinan dan juga kepercayaan budaya mereka masing - masing yang dimana menjadi cirikhas bangsa itu sendiri.

c. dalam praktik demokrasi di indonesai saat ini menurut saya dapat di katakan asih cukup jauh dalam penerapan pancasila dan UUD NRI 1945 hal ini di karenakan masih banyaknya penyelewengan kekuasaan oleh para oknum pemerintah yang emgnatasnamakan untuk negara, akan tetapi hal tersebut pada data di lapanganya hanya untuk kepentingan pribadi, dibungkamnya suara rakyat ketika menyampaikan keluh kesah mereka kepada para petinggi yang ada di kursi pemerintahan dan masih banyak lagi, masalah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai - nilai pancasila dan UUD 1945.

d. sangat mengecewakan, hal ini dikarenakan banyak sekali anggaran - anggaran yang di berikan oleh negara yang masuk dalam kantong peribadi dari para oknum - oknum anggota parlemen yang ada sehingga hal ini menghambat kemajuan dari bangsa itu sendiri, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah yang ada.

e. menurut saya hal itu sangat tidak baik dimana dengan adanya penyalh gunaan loyalitas tersebut dapat merugikan orang banyak, contohnya ketika terjadinya demonstrasi dengan membawa satu hal yang krisis dan juga merugikan suatu pihak akan tetapi di sangkut pautkan dengan merugikan hak orang banyak hal ini dapat menyebabkan terjadinya bentrok dan juga permusuhan di masyarakat itu sendiri.

Nama : Camelia
NPM : 2117011112
Kelas : C
Prodi : Kimia

a. Isi artikel tersebut membahas tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih buruk oleh beberapa lembaga pemantau HAM. Dalam rangka penegakan HAM, artikel ini menyoroti beberapa hal negatif seperti belum adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM di masa lalu, semakin menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua yang masih tinggi.
Namun, artikel ini juga menyoroti hal positif seperti upaya reformasi hukum yang dilakukan pemerintah untuk perlindungan HAM yang lebih baik, meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional, serta masih adanya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial atas penegakan HAM. Dari artikel ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi penegakan HAM di Indonesia, baik sisi negatif maupun positifnya. Saya juga dapat menilai bahwa masih diperlukan upaya lebih besar lagi dari berbagai pihak untuk memajukan dan mewujudkan penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia.

b. Prinsip dasar demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara historis, nilai-nilai demokrasi juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan serta adat istiadat masyarakat Indonesia. Beberapa nilai yang mendukung demokrasi antara lain:
- Musyawarah atau mufakat sebagai proses pengambilan keputusan secara konsensus. Nilai ini terdapat dalam berbagai adat istiadat local.
- Kesetaraan dan kerukunan antar unsur masyarakat. Hal ini tercermin dalam nilai "Bhinneka Tunggal Ika".
- Kebersamaan dan gotong royong. Nilai "Gotong Royong" mendukung partisipasi masyarakat dalam demokrasi.
- Keadilan sosial. Konsep "Tri Hita Karana" yang mementingkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Ketuhanan di sini mendorong demokrasi yang dijalankan dalam kerangka kerukunan dan persatuan tanpa diskriminasi berlandaskan moral dan nilai-nilai luhur agama/kepercayaan. Ini penting untuk menjaga kesatuan dan stabilitas bangsa di tengah keragaman.

c. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Meski telah dilaksanakan pesta demokrasi seperti pemilu yang diikuti oleh banyak partai, beberapa masalah yang dihadapi antara lain:
- Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM oleh aparat, seperti yang dicatat lembaga pemantau HAM. Ini berarti nilai HAM belum sepenuhnya dijunjung tinggi.
- Ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat masih terbatas, misalnya yang terjadi di Papua dan pembalikan hasil pemilu 2019 oleh MA. Ini menunjukkan praktik demokrasi yang belum proporsional.
- Dominasi elite politik dan oligarki ekonomi dalam pengambilan kebijakan, sehingga aspirasi rakyat kecil terpinggirkan. Ini berarti belum sepenuhnya menerapkan demokrasi substansial sesuai UUD 1945.
- Masih lemahnya institusi pendukung demokrasi seperti lembaga legislatif dan yudikatif yang dianggap belum mampu mengontrol eksekutif dan menjaga check and balance.
Oleh karena itu, praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu terus disempurnakan agar benar-benar sesuai Pancasila dan UUD 1945 serta mampu menjunjung tinggi HAM rakyat. Perlu penguatan institusi dan ruang partisipasi masyarakat.

d. Saya tidak setuju dengan kondisi di mana anggota parlemen hanya mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan esensi demokrasi perwakilan. Sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, mereka seharusnya fokus merepresentasikan aspirasi konstituen mereka dengan memperjuangkan kepentingan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat. Bila hanya mementingkan agenda pribadi, maka mereka gagal menjalankan amanah konstituen. Lebih lanjut, perilaku seperti itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Masyarakat akan merasa dikhianati oleh wakilnya sendiri yang seharusnya menjadi suara mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas politik dalam demokrasi. Oleh karena itu, saya menilai penting bagi anggota parlemen untuk selalu mendengarkan aspirasi konstituen, melakukan komunikasi publik yang baik, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam menjalankan fungsi legislasinya.

e. Saya tidak setuju dengan cara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik menggerakan loyalitas dan emosi rakyat tanpa peduli akibatnya demi tujuan yang tidak jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Seharusnya kekuasaan hanya diarahkan untuk tujuan-tujuan positif seperti kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan sempit. Menjadikan rakyat sebagai "tumbal" bukanlah solusi yang bijak. Dalam demokrasi modern, seharusnya HAM warga menjadi prioritas. Rakyat harus diberdayakan untuk berpikir kritis tanpa tekanan, bukannya semata-mata diarahkan dengan emosi. Tradisi dan agama memang berperan penting, namun tidak boleh mengorbankan nilai-nilai HAM universal seperti hak atas hidup, kebebasan berekspresi, dan partisipasi politik. Konsep HAM sebagai pedoman mutlak harus dijunjung, bukan kekuasaan sepihak. Oleh karena itu, menurut saya para pemimpin harus bisa menghargai HAM rakyat serta memberikan pencerahan publik berdasarkan rasionalitas.

Nama : Dina
Npm : 2117011042


A. Analisis Artikel Tentang Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Isi Artikel dan Analisis:

Artikel tersebut membahas tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai mengalami kemunduran. Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah:

Kurangnya kemajuan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Memperketatnya ruang kebebasan berekspresi dan beragama.
Diskriminasi berbasis gender yang masih marak.
Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam (SDA).
Pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua.
Tingginya angka hukuman mati.
Namun, di tengah situasi yang suram tersebut, terdapat beberapa hal positif yang patut diapresiasi, seperti:

Ratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional oleh Indonesia.
Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Upaya masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal Positif dari Artikel:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM.
Memotivasi para pembela HAM untuk terus berjuang.
Mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kondisi HAM di Indonesia.
Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya:

Demokrasi Indonesia memiliki beberapa ciri khas yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli, seperti:

Musyawarah mufakat: Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila.
Gotong royong: Mewujudkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam demokrasi.
Keadilan sosial: Menekankan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa:

Penyelenggaraan demokrasi harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moral.
Kedaulatan rakyat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan.
Hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam bingkai moralitas agama.
Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini:

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:

Politik uang.
Hoaks dan ujaran kebencian.
Lemahnya penegakan hukum.
Kesenjangan sosial dan ekonomi.
Meskipun demikian, terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, seperti:

Kebebasan pers.
Partisipasi masyarakat sipil.
Lembaga demokrasi yang semakin kuat.
Sikap Terhadap Anggota Parlemen dan Pemimpin Berpengaruh:

Sikap terhadap anggota parlemen dan pemimpin yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat patut dikecam. Mereka seharusnya mengabdi kepada rakyat dan memperjuangkan aspirasinya, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Hubungan Pihak Berpengaruh dengan Konsep HAM di Era Demokrasi:

Eksploitasi loyalitas dan emosi rakyat oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dalam demokrasi, rakyat berhak mendapatkan informasi yang benar dan membuat pilihan secara rasional, bukan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

NAMA: MUHAMMAD GOVINDO IBRA PRATIBHA
NPM: 2117011033
KELAS: C
PRODI: S1 KIMIA


1. Artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia yang masih buruk sebagaimana.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat.

Jika melihat beberapa hal di atas Indonesia masih sangat jauh dalam penegakkan HAM yang standar. Namun walau demikian Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

Hak positif yang dapat diambil adalah membuka kesadaran masyarakat khususnya pembaca untuk terus meningkatkan kualitas hidup dalam penegakkan HAM sehingga dapat berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran HAM.

2. Demokrasi Indonesia dilihat dari nilai nilai adat istiadat atau budaya masyarakat Indonesia memang telah menjadi nilai yang positif yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, karena budaya demokrasi muncul jauh sebelum demokrasi dicanangkan di Indonesia. Namun berdasarkan artikel tersebut pada tahun 2019 menurut Lembaga Banruan Hukum (LBH) Jakarta, demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Jika demokrasi ditinjau dari prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bajwa Indonesia memang telah menerapkan demokrasi karena makna dari keTuhanan Yang Maha Esa tidak terlepas dari kebebasan dalam mengambil keputusan, dimana Agama yang disahkan di Indonesia beragam kebih dari satu sehingga Indonesia telah memberikan masyarakatnya kesempatan dan kebeasan memilih Agama.

3. Praktik demokrasi di Indonesia telah diusahakan unthk memenuhi dtandar prinsip penegakkan HAM sebagaimana berdasarkan sih Amnesty Internasional Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Namun hingga saat ini praktik Demokrasi di Indonesia masih belum menjunjung tinggi prinsip HAM karena banyak menghadapi tantangan, dengan munculnya kasus kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

4. Sikao saya dalam menyikapi hal tersebut adalah dengan menumbuhkan kesadaran bahwa anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalagh salah dan harus dihindari karena hal tersebut adalah bukti nyata demokrasi di Indonesia masih buruk.

5. Hal tersebut menjadi ancaman besar untuk keberlangsungan Demokrasi di Indonesia yang ingin menegakkan prinsip prinsip HAM yang standar, jika identitas atau SARA masih di bawa dalam proses politik atau demokrasi maka penegajkan HAM yang memberikan kebebasan dalam memiliki Agama, Suku, Ras dan lain sebagainya.

Nama : Putu Devi Prastya Sari
NPM : 2117011012
Kelas : C
Prodi : Kimia

A. Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" mengungkapkan bahwa kinerja Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) selama tahun 2019 masih buruk, dengan banyak pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, termasuk pelanggaran di masa lalu, konflik sumber daya alam, dan diskriminasi berbasis gender. Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dengan pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama serta pelanggaran HAM di Papua. Meski demikian, terdapat beberapa perkembangan positif seperti upaya reformasi kunci dalam perlindungan HAM dan adanya gerakan masyarakat yang aktif sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Artikel ini menekankan pentingnya pengungkapan kebenaran dan keadilan untuk korban pelanggaran HAM serta peran masyarakat sipil dalam memastikan pemenuhan HAM dan menentang kebijakan yang diskriminatif. Hal positif dari artikel ini adalah kesadaran bahwa meski situasi HAM di Indonesia suram, ada harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang kuat.

B. Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya asli menekankan prinsip musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kebersamaan, yang mencerminkan semangat kolektif dan solidaritas masyarakat. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai religius dan moral yang kuat, memastikan bahwa kebebasan individu dan pengambilan keputusan tetap berlandaskan etika dan spiritualitas, sehingga menciptakan harmoni antara hak individu dan kepentingan bersama.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa reformasi kunci dan meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, banyak kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen formal terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Hal ini mencederai kepercayaan publik dan esensi dari demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi representasi autentik dari aspirasi rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan. Situasi semacam ini mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat mengawal dan memastikan bahwa wakil yang dipilih benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.

E. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, mengorbankan kepentingan mereka. Praktik ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia di era demokrasi modern, yang mengutamakan kebebasan, martabat, dan kesejahteraan individu. Manipulasi semacam ini merusak fondasi demokrasi yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara dan mendorong partisipasi politik yang sehat dan transparan.

NAMA : LANSA DWANIS
NPM : 2117011087
KELAS : C
PRODI : KIMIA

*Kronologi konflik
Pada Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu.
Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena melibatkan anggota polisi perbatasan Timor Leste (Cipol) yang turut serta dalam aksi saling lempar batu dan kayu tersebut.

Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Satu tahun sebelumnya, konflik juga terjadi di perbatasan Timur Tengah Utara-Oecussi. Pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 m. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste. Setelah terlibat aksi saling ejek, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya dilerai oleh aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste (Sindo, 31 Juli 2012; Tempo, 2 Agustus 2012; dan Kompas, 6 Agustus 2012).

*Faktor penyebab konflik
Pertama, masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara. Berdasarkan nota kesepahaman antara kedua negara pada 2005, masih terdapat 4% perbatasan darat yang masih belum disepakati. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kedua negara masih mempersengketakan tiga segmen batas yaitu:
(a) segmen di Noelbesi Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, dengan Distrik Oecussi, Timor Leste, menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noelbesi, yang status tanahnya masih sebagai zona netral.
(b) segmen di Bijaelsunan, Oben, di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecussi, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 km atau 142,7 ha. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia-Timor Leste mengklaim sebagai miliknya.
(c) segmen di Delomil Memo, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Distrik Bobonaro, yaitu perbedaan identifikasi terhadap Median Mota Malibaca pada aliran sungai sepanjang 2, 2 km atau pada areal seluas 41,9 ha (Tempo, 15 Agustus 2012).

Kedua, terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara. Dari sudut pandang Indonesia, pemerintah dan warganya menganggap bahwa zona netral adalah zona yang masih belum ditetapkan statusnya sebagai milik negara Indonesia atau Timor Leste, sehingga harus dikosongkan dari segala aktivitas warga.

Ketiga, terkait dengan aspek sosial budaya, yaitu masih terdapat sentimen negatif antarwarga Indonesia dengan warga Timor Leste. Sebenarnya, masyarakat Timor Tengah Utara dan Oecussi di perbatasan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu sama-sama orang Timor, baik itu suku Tetun, Marae (Bunak), Kemak, dan Dawan. Hubungan kekerabatan pun sudah lama terjalin, apalagi Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1975 hingga 1999. Namun, pascapemisahan Timor Timur sebagai hasil referendum, sentimen negatif tersebut menguat.