MKU PKN PSTI C dan D 2024

Nama : Firman Farel Richardo
NPM : 2315061099
Kelas : PSTI C

Pada jurnal yang telah saya baca, dapat diketahui bahwa dokumen berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” membahas tentang pentingnya demokrasi dalam pemilu di Indonesia. Hal ini menekankan perlunya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan nilai-nilai yang diwakilinya. Laporan ini mengeksplorasi lebih jauh tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pemilu, seperti pelanggaran kampanye dan peran partai politik dalam mendorong demokrasi.

Kesimpulan yang saya dapat terlihat bahwa demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kegaduhan dalam proses demokrasi dan penurunan peringkat demokrasi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, penting untuk diingat bahwa demokrasi merupakan fondasi sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, perlunya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam menjalankan proses demokrasi. Meskipun terdapat permasalahan seperti pelanggaran kampanye dan peran partai politik, upaya bersama untuk memperbaiki dan memperkuat demokrasi harus terus dilakukan.

NAMA: NAISYAH NOPRIANI
NPM: 2315061007
KELAS: PSTI C

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, terutama dalam hal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum dan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, implementasi demokrasi dalam pemilihan umum masih perlu ditingkatkan.

Analisis jurnal ini menyoroti permasalahan yang ada dalam pemilihan umum di Indonesia, yaitu kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pemilihan umum. Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi negara, termasuk dalam pemilihan umum. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Masalah ini mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, manipulasi politik, dan kelemahan dalam sistem pemilihan umum. Integrasi yang lebih baik antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum dapat membawa Indonesia lebih dekat pada prinsip negara hukum dan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila serta pentingnya integrasi nilai-nilai tersebut dalam pemilihan umum. Selain itu, diperlukan reformasi dalam sistem pemilihan umum untuk memastikan adanya mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Analisis jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi demokrasi berdasarkan Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang lebih konkret dan langkah-langkah strategis dapat diperoleh melalui penelitian dan analisis lebih lanjut tentang masalah ini.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia untuk mencapai demokrasi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Nama : Arianti Kartika Dewi
NPM : 2315061047
Kelas : PSTI C

Di dalam jurnal tersebut terdapat 3 kata kunci yang dibahasa yaitu, yang pertama adalah demokrasi, yang kedua adalah pancasila, dan yang ketiga adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam jurnal tersebut berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Karena berdasarkan apa yang dituliskan dalam jurnal tersebut masih banyak konflik yang muncul dengan
berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti yang kerap terjadi setiap mendekati tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini akan memicu disintegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI C

Implementasi nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah, yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila Keempat Pancasila merupakan sumber nilai dalam pemilihan umum di Indonesia, yang mengandung nilai-nilai demokrasi, pemusyawaratan, kejujuran, dan asas kerakyatan. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik sosial yang sering terjadi. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Indonesia tidak selalu mencerminkan nilai demokrasi Pancasila Sila Keempat. Terdapat banyak konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta pengaturan yang kurang jelas dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila Sila Keempat dianggap penting dalam menjaga demokrasi dan kestabilan politik di Indonesia.

Demokrasi di Indonesia didefinisikan sebagai partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap minoritas. Nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila harus diimplementasikan dengan baik agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan efektif.  Pentingnya nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia juga ditekankan. Demokrasi dianggap sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi dalam rangka mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem demokrasi, penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemilihan umum dianggap sebagai jembatan untuk regenerasi kepemimpinan dan menciptakan Indonesia yang mandiri.

Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan umum dianggap sebagai implementasi dari sistem demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Demokrasi Pancasila menekankan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. Namun, terdapat masalah yang muncul dalam pemilihan umum seperti kampanye yang tidak sesuai dengan itikad baik dan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia masih dalam proses menuju kedewasaan, dan penting untuk terus mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Dengan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia merupakan hal yang krusial untuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi di negara ini. Perlu adanya upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam praktik pemilihan umum agar dapat mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan menghindari konflik serta ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia.

NAMA :FAYIZ AKBAR DAIFULLAH
NPM. :2315061011
KELAS :TI C

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini adalah bahwa proses pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila, terutama dalam konteks kerakyatan yang didasarkan pada kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan. Meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi dan hukum yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi, masih ada ruang untuk meningkatkan implementasi demokrasi dalam pemilihan umum.

Analisis yang dilakukan dalam jurnal menyoroti masalah yang ada dalam proses pemilihan umum di Indonesia, khususnya kurangnya penyatuan nilai-nilai Pancasila dalam proses tersebut. Meskipun Pancasila adalah landasan negara yang seharusnya menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan dan alokasi sumber daya negara, termasuk dalam pemilihan umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Kendala ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, campur tangan politik, dan kekurangan dalam sistem pemilihan umum. Integrasi yang lebih baik antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum dapat membawa Indonesia lebih dekat pada prinsip negara hukum dan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pemilihan umum. Reformasi dalam sistem pemilihan umum juga diperlukan untuk memastikan adanya mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk dalam hal gangguan dalam proses demokrasi dan penurunan peringkat demokrasi belakangan ini. Namun, penting untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan proses demokrasi. Meskipun ada masalah seperti pelanggaran kampanye dan peran partai politik, kerjasama dalam memperbaiki dan memperkuat demokrasi harus terus dilakukan.

Nama : Nuzaim Birri
NPM : 2315061079
Kelas : PSTI C

Jurnal tersebut membahas tentang penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam konteks Sila Keempat Pancasila. Penelitian menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti pemusyawaratan dan kebijaksanaan dalam pemilihan umum daerah. Namun, terdapat kesenjangan antara idealisme dan kenyataan, yang tercermin dalam masalah seperti mahar politik dan konflik.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan mengumpulkan data hukum dari berbagai sumber. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila menjadi landasan dalam pemilihan umum di Indonesia. Namun, pemilihan umum kepala daerah tidak selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, dengan konflik dan pelanggaran peraturan yang masih terjadi.

Dari analisis jurnal tersebut, pentingnya nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia sangat krusial untuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi. Perlu adanya upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam praktik pemilihan umum agar sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan menghindari konflik serta ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia.

Nama : M. Azmi Edfa Alhafizh
NPM : 2315061115
Kelas: : PSTI C

Jurnal tersebut membahas tentang nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia dengan fokus pada implementasi sila keempat Pancasila. Hasil penelitian yang terdapat pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan umum daerah merupakan salah satu bentuk demokratisasi yang menggambarkan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai kerakyatan, musyawarah, keputusan berdasarkan kejujuran, dan asas kerakyatan. Parameter sila keempat juga ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 22E.

Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak selalu mencerminkan nilai demokrasi Pancasila sila keempat. Terdapat banyak konflik, interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta pengaturan yang kurang jelas dalam Undang-Undang terkait pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pentingnya sila keempat Pancasila dalam menjaga demokrasi di Indonesia menjadi sorotan utama dalam jurnal tersebut.

Demokrasi di Indonesia didefinisikan sebagai partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap minoritas, termasuk calon kepala daerah. Nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila harus diimplementasikan dengan baik agar tercipta pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan ini dianggap sebagai implementasi dari sistem demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti kampanye yang tidak sesuai dengan itikad baik dan ujaran kebencian di media sosial. Demokrasi Pancasila ditekankan sebagai demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong untuk kesejahteraan rakyat, dengan kebebasan individu yang diimbangi dengan tanggung jawab sosial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam Pancasila. Meskipun terdapat tantangan dan hambatan dalam implementasinya, penting untuk terus memperjuangkan demokrasi yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya untuk memastikan pemilihan umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila harus terus ditingkatkan guna memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

NAMA: Gerhana Malik Ibrahim
NPM: 2315061032
KELAS: TI D

Penerapan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi, seperti partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap minoritas, harus diimplementasikan dengan baik agar sistem demokrasi dapat berjalan efektif. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem demokrasi, perlu dipastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Pemilihan umum di Indonesia, terutama pemilihan kepala daerah, diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan pemilihan langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan umum dianggap sebagai implementasi dari sistem demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, masih terdapat tantangan seperti kampanye yang tidak itikad baik dan ujaran kebencian di media sosial.

Oleh karena itu, perlu terus mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan memperkuat implementasinya dalam praktik pemilihan umum untuk menghindari konflik dan ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi di negara ini.

Nama : Muhammad Rayhan Gumay
NPM : 2355061007
Kelas : PSTI C

Menurut hasil analisis saya mengenai jurnal tersebut adalah sebagai berikut.

Jurnal tersebut membawa fokus pada pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, yang merupakan cerminan dari Sila Keempat Pancasila. Dalam abstraknya, jurnal tersebut menggarisbawahi bahwa demokrasi adalah hak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan. Namun, dalam konteks Indonesia, demokrasi belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Analisis jurnal ini menyoroti relevansi Sila Keempat Pancasila dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Sila Keempat yang menekankan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menjadi fokus utama dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Di tengah amanat konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi, pengaplikasian nilai-nilai demokrasi menjadi krusial untuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi. Dalam jurnal ini, ditegaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat, yang mengandung nilai-nilai demokrasi, musyawarah, kejujuran, dan asas kerakyatan. Namun, realitas pemilihan umum di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan misalnya, terdapat konflik dan interpretasi yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

Selain itu, peraturan yang kurang jelas dalam Undang-Undang juga menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, seringkali menjadi ajang konflik dan persaingan yang intensif. Kampanye yang tidak selaras dengan i'tikad baik, ujaran kebencian di media sosial, dan permasalahan lainnya turut menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi dalam membangun demokrasi yang matang. Namun demikian, jurnal ini juga menekankan pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan umum. Proses pemilihan umum di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan bagian integral dari sistem demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Dalam konteks ini, nilai-nilai demokrasi Pancasila, yang menekankan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, harus diimplementasikan secara efektif.

Meskipun masih terdapat tantangan dan masalah yang dihadapi, langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik harus terus ditingkatkan. Jurnal tersebut juga menekankan pentingnya peran Pancasila Sila Keempat dalam menjaga kestabilan politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan menegaskan prinsip negara hukum dan demokrasi, pemilihan umum diharapkan dapat menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila dan menghindari konflik serta ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut memberikan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara nilai-nilai demokrasi, Sila Keempat Pancasila, dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai refleksi dari sistem demokrasi, pemilihan umum diharapkan dapat mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil.

Nama : Ramadhani Ahmad
Npm : 2365061001
Kelas PSTI - C

Jurnal tersebut membahas terkait bagaimana pemilihan umum di tingkat daerah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai demokrasi, khususnya dalam konteks penerapan sila keempat Pancasila. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum daerah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila, yang mencakup aspek-aspek seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, kejujuran, dan asas kekeluargaan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi tersebut, termasuk konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan ketidakjelasan dalam regulasi terkait.

Pentingnya menjaga konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, dalam menjalankan demokrasi di Indonesia menjadi fokus utama dalam jurnal tersebut. Meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masih ada masalah seperti pelanggaran kampanye dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pemilihan umum daerah di Indonesia dapat dianggap sebagai cerminan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Namun, untuk memperkuat fondasi demokrasi, perlu upaya terus-menerus dalam memastikan pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila serta semangat kebangsaan.

Nama: Naomi Theresia Saragih
NPM : 2315061091
Kelas: PSTI C

Kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia":

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai perwujudan dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Meskipun pemilihan umum merupakan cerminan sistem demokrasi, pelaksanaannya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat tersebut.

Permasalahan yang dibahas antara lain praktik pemilihan kepala daerah yang kurang demokratis, seperti konflik, kecurangan, kampanye negatif, dan peran partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya memegang teguh prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Regulasi pemilihan kepala daerah saat ini masih kurang jelas dan multitafsir, sehingga memunculkan berbagai penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Salah satu contohnya adalah kesulitan bagi calon independen untuk maju dalam pemilihan kepala daerah karena persyaratan yang dianggap terlalu berat.

Dapat disimpulkan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah agar lebih demokratis dan mencerminkan kedaulatan rakyat. Selain itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas agar praktik-praktik yang menyimpang dari nilai demokrasi dapat diminimalisir.

NAMA : M. HAFIZ ASSYIFA
NPM : 2315061072
KELAS : PSTI D

Menurut analisis saya terhadap jurnal tersebut adalah untuk mengungkap pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dengan fokus pada implementasi Sila Keempat Pancasila. Meskipun pemilihan umum daerah merupakan cerminan nilai-nilai demokrasi Pancasila, namun terdapat tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara efektif. Konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan ketidakjelasan dalam undang-undang pemilihan umum menjadi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Meskipun demikian, jurnal tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat, adalah krusial untuk membangun demokrasi yang matang di Indonesia.

Pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia merupakan sorotan utama dalam jurnal tersebut. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik harus terus ditingkatkan. Melalui penegakan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan pemilihan umum dapat mencerminkan semangat demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil.

Nama : Dhito Aryo Trengginas
NPM : 2315061015
Kelas : TI C

Menurut saya analisis jurnal tersebut mengedepankan urgensi dalam mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi sebagai elemen integral dari Sila Keempat Pancasila dalam proses pemilihan umum di Indonesia, dengan tujuan memelihara stabilitas politik dan kontinuitas demokrasi. Pemaparan tersebut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk konflik serta ketidaksesuaian interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang. Hal ini menegaskan perlunya tindakan yang kuat untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam praktik pemilihan umum, sehingga mampu mencerminkan esensi Pancasila dan menghindari kemungkinan konflik serta ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia.

Pentingnya penggabungan nilai-nilai demokrasi ke dalam sistem pemilihan umum dijelaskan sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang sesuai dengan semangat Pancasila. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, namun masih dibutuhkan peningkatan dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum secara efektif mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Proses tersebut dianggap sebagai sarana untuk memperbaharui kepemimpinan serta membangun Indonesia yang lebih mandiri.

Lebih lanjut, jurnal tersebut menggarisbawahi perlunya evaluasi mendalam terhadap proses pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun proses ini didesain untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, namun terdapat beragam masalah yang muncul seperti praktik kampanye yang tidak etis serta penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Oleh karena itu, jurnal tersebut menegaskan bahwa meski demokrasi di Indonesia tengah berkembang, tetapi penting untuk terus memperbaiki implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila agar mampu mencapai kedewasaan dalam proses demokrasi dan memastikan stabilitas politik yang berkelanjutan.

NAMA: FRISKILA ROHASINA SIMARMATA
NPM: 2315061043
KELAS: PSTI-C

Analisis dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut adalah pemilu di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila, khususnya mengenai demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, namun penyelenggaraan pemilu yang demokratis masih perlu perbaikan.
Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan pemerataan nasional, termasuk pemilihan umum.
Analisis jurnal ini menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan
nilai-nilai tersebut.
Kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, manipulasi politik, dan kelemahan sistem pemilu.
Integrasi demokrasi dan nilai-nilai Pancasila yang lebih baik dalam pemilu dapat mendekatkan Indonesia pada prinsip supremasi hukum dan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif melalui analisis lebih lanjut mengenai topik ini, dapat diperoleh rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang lebih konkrit.
Secara keseluruhan, jurnal ini berupaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam pemilu Indonesia guna mencapai demokrasi yang lebih inklusif dan konsisten dengan prinsip-prinsip supremasi hukum

Nama : Alexandrio Ariel Rafi dan
Npm : 2315061071
Kelas : PSTI C

Analisis jurnal tersebut menyoroti pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam implementasi Sila Keempat Pancasila. Pemilihan umum daerah dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, mencakup aspek-aspek seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, kejujuran, dan asas kekeluargaan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat upaya untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Tantangan tersebut antara lain termasuk konflik internal, interpretasi yang tidak selaras terhadap nilai-nilai demokrasi, dan ketidakjelasan dalam regulasi terkait pemilihan umum. Bahkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah, masih terdapat masalah seperti pelanggaran kampanye dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial yang merusak proses demokratis.

Meskipun demikian, jurnal menegaskan bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat, adalah krusial untuk membangun demokrasi yang matang di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum harus terus ditingkatkan. Dengan mempertegas konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan, diharapkan pemilihan umum dapat mencerminkan semangat demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil.

Nama : Rendy Antono
NPM : 2315061119
Kelas : PSTI C

Menurut saya, jurnal tersebut membahas pentingnya nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam Pancasila, terutama dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Pancasila dianggap sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam Sila Keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan umum di Indonesia dianggap sebagai implementasi nyata dari demokratisasi, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum di Indonesia merupakan cerminan dari demokrasi, namun masih ada tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Pancasila, terutama dalam menghadapi konflik yang sering terjadi selama proses pemilihan umum.

Nilai-nilai dalam Sila Keempat Pancasila dianggap penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, namun masih diperlukan upaya untuk memperkuat demokrasi dan mengatasi konflik-konflik yang terjadi selama pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya pemilihan secara langsung oleh rakyat dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Namun, ada beberapa masalah yang timbul, seperti perdebatan mengenai kategori pemilihan umum kepala daerah menurut Undang-Undang Dasar, serta tantangan dalam pencalonan independen dan praktik kampanye yang tidak selalu sesuai dengan itikad baik. Dalam konteks ini, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi menjadi fokus utama.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam praktik pemilihan umum kepala daerah. Hal ini melibatkan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran nilai-nilai demokrasi oleh partai politik dan kandidat. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat.

Nama : Arza Restu Arjuna
Npm : 2315061051
Kelas : PSTI C

Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana Demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang mana ini disebabkan oleh berbagai konflik yang terjadi dalam pemilihan umum, seperti konflik internal partai, calon yang tidak dapat menerima kekalahan, dan pendukung yang tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Seharusnya pemilihan umum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam Pancasila, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat dan menghormati setiap keputusan yang diambil.
Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa demokrasi seharusnya menjadi pencerminan dari Sila Keempat Pancasila.

Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai Sila Keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bersama. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, musyawarah harus dilakukan dengan semangat kekeluargaan, menghormati setiap keputusan yang dicapai, dan keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dengan demikian, seharusnya demokrasi yang dijalankan seharusnya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, sesuai dengan prinsip Pancasila, dan demokrasi yang dijalankan seharusnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwalian.

Nama : Eugenia Grasela Maia
NPM : 2355061008
Kelas : PSTI D

Berdasarkan análisis dari jurnal Berdasarkan analisis dari jurnal yang berjudul “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA”, dapat kita ketahui bahwasannya Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Selain itu, Pancasila juga mengatur perihal Pemilihan Umum yang merupakan pesta demokrasi masyarakat Indonesia, terkhusus dalam Pancasila, sila ke-4.

Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang seharusnya sudah banyak mendapatkan dan belajar dari konflik untuk lebih menekankan nilai demokasi saebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia saat ini. Sistem pemilihan umum ini merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat Pancasila. Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. 

Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.

Nama : Yusuf Fadilah Pradana Utama
NPM : 2315061096
Kelas : PSTI D

Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara. Pancasila, khususnya dalam sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, memengaruhi arah kebijakan politik dan distribusi kebijakan suatu negara seperti Indonesia dalam konteks pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan cerminan nilai Pancasila dan diatur dalam hukum positif Indonesia, termasuk dalam UUD 1945. Pemilu adalah proses memilih orang untuk berbagai jabatan politik, dan merupakan upaya persuasif untuk memengaruhi rakyat melalui berbagai kegiatan komunikasi. Kegiatan pemilihan umum tercermin dalam nilai dan butir sila keempat Pancasila, yang berakar pada nilai-nilai universal dan memiliki aspek dasar, instrumental, dan praktis.

Pancasila sebagai landasan negara menegaskan nilai-nilai normatif, termasuk nilai-nilai dalam sila keempat yang menekankan kerakyatan dan demokrasi. Proses pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah, merupakan implementasi langsung dari demokratisasi yang tercermin dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam sila keempat, diterapkan dalam pemilihan umum dengan mengutamakan musyawarah, keputusan bersama, kejujuran, dan rasa kecintaan terhadap rakyat. Implementasi nilai-nilai ini menjadi identitas demokrasi Indonesia dalam konteks pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan umum daerah langsung sering menimbulkan masalah seperti pelanggaran dan kecurangan. Partai politik seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi, tetapi sering tidak. Banyak partai politik tidak mematuhi nilai-nilai demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah, yang bisa melemahkan demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Michael Deffrans C
NPM : 2315061087
PSTI C

Jurnal tersebut menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mewakili prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai konflik yang terjadi selama pemilihan umum, seperti konflik dalam partai politik, calon yang tidak dapat menerima kekalahan, dan pendukung yang tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang diduk. Pemilihan umum Indonesia seharusnya menunjukkan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat dan menghormati setiap keputusan yang dibuat.

Akibatnya, sangat penting untuk memahami bahwa demokrasi harus mencerminkan Sila Keempat Pancasila.
Demokrasi, yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila, menekankan betapa pentingnya musyawarah dan mufakat untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam hal pemilihan umum di Indonesia, musyawarah harus dilakukan.

Nama : Tri Septiani
NPM : 2315061036
Kelas : PSTI D


Berdasarkan analsisi saya terhadap jurnal ini yaitu jurnal ini menyoroti pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia berdasarkan sila keempat Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dianggap sebagai prinsip negara hukum dan demokrasi yang harus dijaga melalui pemilihan umum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemilihan umum daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan harus mematuhi prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, serta kampanye dan media sosial memainkan peran penting dalam proses pemilihan umum. Meskipun demokrasi Pancasila di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai kerakyatan, musyawarah, kejujuran, dan asas kerakyatan. Regenerasi kepemimpinan yang terbuka melalui pemilihan umum dianggap penting untuk menciptakan Indonesia yang berdikari. Terdapat tantangan dalam proses pemilihan umum di Indonesia, seperti konflik, interpretasi yang tidak sesuai, serta penyebaran hoax yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum sangat diperlukan untuk menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Dengan demikian, jurnal ini menyoroti pentingnya nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia, serta menekankan perlunya menjaga prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam proses pemilihan kepala daerah untuk mencapai demokrasi yang diharapkan.

NAMA: ERLIN SARI RAMADHANI
NPM: 2315061056
KELAS: TI D

Dari analisis yang saya dapatkan bahwa jurnal tersebut membahas tentang bagaimana demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi rakyat dan kebijakan yang dihasilkan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat.

Namun, dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, jurnal tersebut mencatat bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Meskipun pemilihan umum seharusnya menjadi cerminan dari sistem demokrasi, namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat terwujudnya demokrasi yang sejati.

Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah praktik pemilihan kepala daerah yang kurang demokratis, seperti adanya konflik, kecurangan, kampanye negatif, dan peran partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia seharusnya menerapkan prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Selain itu, aturan pemilihan kepala daerah saat ini masih ambigu dan dapat ditafsirkan secara beragam, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Salah satu contoh adalah hambatan yang dihadapi oleh calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah karena persyaratan yang dianggap terlalu berat.

Dari pembahasan dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pentingnya memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Hal ini penting untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih demokratis dan mencerminkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk meminimalisir praktik-praktik yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, jurnal tersebut menekankan pentingnya reformasi dalam sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Reformasi ini harus berfokus pada penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menangani praktik-praktik yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan menjadi wujud nyata dari sila keempat Pancasila.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D

Analisis saya terhadap jurnal ini adalah pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang didasarkan pada sila keempat Pancasila. Nilai-nilai demokrasi seperti permusyawaratan, kejujuran, dan kedaulatan rakyat menjadi landasan yang vital dalam memperkuat sistem demokrasi di negara ini. Pentingnya menyelaraskan proses pemilihan umum dengan nilai-nilai Pancasila adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Hal ini tidak hanya mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi rakyat dan media sosial akomodasi dengan baik dalam proses tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi landasan hukum yang mengatur pemilihan umum di Indonesia, dan memastikan bahwa prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dijunjung tinggi.

Melalui pemilihan umum di tingkat daerah, prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi aktif rakyat, pengambilan keputusan secara musyawarah, dan keadilan dalam proses politik tercermin dalam praktiknya. Pemilihan umum daerah adalah sarana utama di mana warga negara dapat mengekspresikan kehendak politik mereka dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, demokrasi dalam pemilihan umum daerah tidak hanya memperkuat sistem demokrasi secara keseluruhan, tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan sosial yang menjadi nilai inti dari Pancasila.

Selain itu, perlunya politik partai yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila juga menjadi sorotan penting. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak hanya proses pemilihan umum yang harus memperhatikan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga partai politik sebagai aktor utama dalam sistem politik Indonesia.
Namun, perlu diwaspadai dampak signifikan dari kampanye media dan penggunaan media sosial terhadap proses demokrasi. Meskipun media sosial dapat menjadi saluran komunikasi yang efektif, risiko seperti penyebaran informasi palsu dan promosi kebencian bisa merusak integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan media sosial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia sangatlah besar. Melalui penerapan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, negara ini dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berdikari, serta mencegah konflik sosial dan disintegrasi bangsa.

NAMA: DARA AYU RAHMADILLA
NPM: 2315061092
KELAS: PSTI D

Hasil dari analisis jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" menunjukkan bahwa Pancasila merupakan landasan negara yang dirumuskan sebagai hasil kesepakatan bersama untuk menjawab tantangan dan masalah bangsa serta negara. Dalam perspektif sosiologi, lahirnya sebuah negara terjadi karena interaksi antar manusia dan kelompok, yang membentuk tata nilai dan tata norma. Ideologi seperti Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang hidup dalam kesadaran masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan kebaikan bersama. Pancasila juga mengatur tentang Pemilihan Umum, yang merupakan wujud demokrasi sebagai bagian dari sila keempat.

Pancasila juga memberikan arahan terkait Pemilihan Umum, yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari sila keempat. Perkembangan pemilihan umum di Indonesia menjadi perhatian penting, karena proses tersebut merupakan cerminan dari sejauh mana demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia.

Sistem pemilihan umum sering kali terjadi konflik, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan partai politik untuk menjalankan prinsip demokrasi, konflik internal di dalam partai politik, serta sikap kurang dewasa dari calon pemimpin dan pendukungnya dalam menghadapi kekalahan. Penguatan demokrasi sebagai bagian integral dari Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan kedamaian negara.

Pengaturan yang jelas dan konsisten mengenai pemilihan kepala daerah dalam perundang-undangan diperlukan untuk menghindari interpretasi yang bervariasi dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegakan aturan yang kuat dalam proses pemilihan umum akan membantu mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Dengan demikian, Pancasila sebagai panduan dasar negara harus diperkuat dalam konteks pelaksanaan demokrasi di Indonesia, guna menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

NAMA : Syahrul Ghufron Al Hamdan

NPM : 2315061063

KELAS : PSTI C

Hasil dari analisis saya yaitu, jurnal tersebut mengulas urgensi nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam Pancasila, terutama dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Pancasila dianggap sebagai pijakan utama dalam sistem pemerintahan dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam Sila Keempat yang menekankan partisipasi masyarakat yang bijaksana dalam proses musyawarah dan perwakilan. Pemilihan umum di Indonesia dipandang sebagai pelaksanaan praktis dari demokrasi, yang mencerminkan esensi nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi sebagai manifestasi dari nilai-nilai Sila Keempat Pancasila menyoroti pentingnya musyawarah dan kesepakatan demi kepentingan bersama. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, musyawarah harus dipandu oleh semangat kekeluargaan, menghargai setiap hasil kesepakatan, dan bertanggung jawab secara moral terhadap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, demokrasi yang dijalankan seharusnya mengedepankan prinsip musyawarah dan kesepakatan untuk kepentingan bersama, sejalan dengan ajaran Pancasila, khususnya Sila Keempat yang menegaskan kedaulatan rakyat yang bijaksana dalam proses konsultasi dan perwalian.

Meskipun ada tantangan yang timbul, seperti perdebatan seputar kategori pemilihan umum kepala daerah menurut Undang-Undang Dasar, serta hambatan dalam pencalonan independen dan praktik kampanye yang tidak selalu berada dalam koridor itikad baik. Dalam situasi ini, fokus utama terletak pada pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Ini mencakup pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh partai politik dan kandidat. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dapat lebih mengikuti prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat.

NAMA : Sultan Bani Hakim
NPM ; 2315061103
KELAS : PSTI C

Penelitian ini membahas tentang nilai demokrasi dalam pemilu pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan sila keempat Pancasila. Pilkada langsung dipandang sebagai bentuk demokratisasi di daerah yang membutuhkan kepemimpinan yang mencerahkan dan berbasis pada konsultasi dan keterwakilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan penekanan pada analisis hukum tertulis dan pentingnya penguatan demokrasi dalam sistem hak pilih universal untuk mencegah konflik sosial.
Meskipun demokrasi di Indonesia dianggap penting dalam pemilu karena mencerminkan supremasi hukum dan prinsip demokrasi, namun masih terdapat kesenjangan antara penyelenggaraan pemilu dan nilai-nilai Pancasila.
dan kebijaksanaan berdasarkan penalaran. Proses pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dilaksanakan langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis.
Meskipun terdapat berbagai kendala dan kontradiksi, pemilu dianggap sebagai instrumen penting demokrasi dan kekuasaan rakyat.
Selain itu, partai politik diharapkan mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan partai politik yang tidak demokratis sebaiknya dilarang. Secara keseluruhan, pemilihan kepala daerah di Indonesia dipandang sebagai langkah penting menuju terbentuknya pemerintahan yang demokratis, namun untuk menjamin terlaksananya nilai-nilai demokrasi Pancasila dan mencegah konflik dan disintegrasi negara untuk diatasi.

Nama : Zaskia Jihan Nabila
NPM : 2315061055
Kelas : PSTI C

Analisis jurnal berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" menurut saya Pemilihan umum adalah fondasi dari sistem demokrasi karena memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pemerintahan. Di Indonesia, meskipun secara formal demokrasi diakui dan pemilihan umum diadakan secara teratur, penerapannya masih belum sepenuhnya mencerminkan ideologi dan nilai-nilai yang telah disepakati. Dalam konteks Pancasila, Sila Keempat menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melalui permusyawaratan atau perwakilan. Namun, dalam praktiknya, pemilihan kepala daerah seringkali diwarnai oleh konflik, penyebaran informasi yang salah, dan interpretasi hukum yang ambigu. Situasi ini menimbulkan tantangan serius bagi integritas demokrasi dan menyiratkan perlunya penegakan hukum yang lebih jelas dan konsisten untuk mencegah kekacauan dan menjaga kesatuan bangsa.

Isu yang paling mencolok adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, yang seharusnya mewakili esensi demokrasi dan partisipasi rakyat, namun malah sering kali berujung pada berbagai konflik dan disintegrasi sosial. Dalam tahun-tahun politik, hoax dan informasi yang menyesatkan menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik, yang pada gilirannya menimbulkan ketegangan di masyarakat. Kurangnya kejelasan dalam undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah memperburuk masalah ini, memberikan ruang bagi interpretasi yang keliru dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, penting bagi Indonesia untuk menegakkan hukum dengan tegas dan memastikan bahwa prinsip kerakyatan, seperti yang diamanatkan oleh Sila Keempat Pancasila, menjadi landasan dalam setiap proses pemilihan umum.

Demokrasi di Indonesia harus melindungi partisipasi rakyat dan mengakomodasi keberagaman, termasuk hak-hak minoritas. Perlindungan terhadap demokrasi berarti juga melindungi calon kepala daerah yang berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip Sila Keempat Pancasila.

Nama : Muhammad Faisal
NPM : 2315061111
Kelas : PSTI C

menurut analisis saya jurnal tersebut menunjukkan betapa pentingnya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia, terutama berkaitan dengan Sila Keempat, yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Meskipun pemilihan umum di Indonesia diatur oleh undang-undang dan dilakukan secara langsung oleh rakyat, mekanismenya masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang digariskan dalam Pancasila.

Selain penyebaran informasi yang salah dan interpretasi hukum yang ambigu, konflik yang sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah adalah masalah utama. Hal ini menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat untuk mencegah kekacauan dan mempertahankan kesatuan bangsa.

Untuk mencapai demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan, demokrasi di Indonesia harus mengutamakan prinsip-prinsip Sila Keempat Pancasila, terutama dalam proses pemilihan umum, yang harus dilakukan dengan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama.

Oleh karena itu, jurnal tersebut menekankan betapa pentingnya untuk mempertahankan prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam proses pemilihan umum di Indonesia jika kita ingin mewujudkan demokrasi yang ideal yang mengutamakan partisipasi rakyat, menerima keberagaman, dan melindungi hak-hak minoritas.

Nama: Surya Bagaskara
NPM: 2315061031
Kelas: PSTI C

Menurut pendapat saya, jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" Yang membahas tentang pentingnya demokrasi dalam pemilu di Indonesia, Jurnal tersebut membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam konteks Sila Keempat Pancasila. Penelitian tersebut menekankan betapa pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti pemusyawaratan dan kebijaksanaan dalam pemilihan umum daerah. Namun, ada perbedaan antara idealisme dan kenyataan, yang terlihat dalam hal-hal seperti mahar politik dan konflik.

Di Indonesia, demokrasi didefinisikan sebagai partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan minoritas, termasuk calon kepala daerah, dalam pemerintahan. Agar pemerintahan menjadi lebih demokratis, prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan secara efektif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, yang diatur untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan ini dilihat sebagai penerapan sistem demokrasi untuk membangun pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, kampanye yang tidak etis dan ujaran kebencian di media sosial adalah beberapa masalah dengan proses pemilihan umum. Demokrasi Pancasila ditekankan sebagai demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong untuk kesejahteraan rakyat, dengan kebebasan individu yang diimbangi dengan tanggung jawab sosial.

Terlepas dari tantangan dan masalah yang masih ada, upaya untuk mempertahankan stabilitas politik dan meningkatkan demokrasi harus terus ditingkatkan. Jurnal tersebut juga menekankan betapa pentingnya Sila Keempat Pancasila untuk menjaga demokrasi dan kestabilan politik Indonesia. Dengan memastikan negara hukum dan demokrasi, pemilihan umum diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai Pancasila secara langsung dan menghindari konflik dan ketidakpastian dalam proses demokrasi Indonesia. Analisis ini menunjukkan bahwa jurnal tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara Sila Keempat Pancasila, prinsip demokrasi, dan praktik pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum diharapkan dapat mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil sebagai refleksi dari sistem demokrasi.

Nama: Talitha Dalilah Difa
NPM : 2315061012
Kelas : PSTI D

Pancasila, sebagai fondasi negara, merupakan hasil kesepakatan untuk mengatasi tantangan bangsa dan negara. Sila keempat, yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, memengaruhi kebijakan politik dan distribusi kebijakan negara seperti Indonesia dalam konteks pemilihan umum. Pemilu, sebagai refleksi nilai Pancasila, diatur dalam hukum Indonesia, termasuk UUD 1945. Pemilu merupakan proses pemilihan pejabat politik yang didorong oleh berbagai kegiatan persuasif untuk memengaruhi opini publik.

Sila keempat Pancasila menegaskan nilai-nlai normatif, termasuk demokrasi dan kerakyatan. Implementasi nilai-nilai ini tercermin dalam pemilihan umum, yang mengedepankan musyawarah, keputusan bersama, kejujuran, dan kesetiaan kepada rakyat. Namun, pelaksanaan pemilu daerah seringkali diwarnai oleh masalah seperti pelanggaran dan kecurangan, di mana partai politik tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, sehingga melemahkan demokrasi.

Nama : Muhammad Favian Rizki
NPM : 2315061067
Kelas : PSTI C

Berdasarkan jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pilkada tidak mencerminkan sifat pancasila sila keempat. muncul nya berbagai masalah, konflik, dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. oleh karena itu dibutuhkan sistem yang lebih efisien dan efektif agar pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) lebih demokratis.sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatnya di daerah masing-masing. Pelaksanaannya pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kebabasan kepada daerah untuk memilih pemimpinya sendiri. perlu tambahan klausul atau tambahan untuk melengkapi UU RI tersebut agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

Dengan munculnya bermacam macam hoax yang tersebar di masyarakat serta Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir, menyebabkan timbul kekacaukan serta konflik di indonesia, selain itu pemilih juga memiliki peran yang cukup besar dalam proses pemilihan baik itu pemilihan umum sampai dengan pemilihan kepala daerah jika pemilih nya berkualitas maka yang terpilih juga akan berkualitas dan begitu pula sebaliknya, oleh karena itu perlu ada nya pendidikan yang lebih baik untuk generasi muda di indonesia agar pemilih lebih cermat dalam memilih pemimpin bangsa ini.

Nama : Alfikri Deo Putra
NPM. : 2315061075
Kelas. : PSTI C

Jurnal tersebut membahas penerapan nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, dengan fokus pada Sila Keempat Pancasila. Penelitian tersebut mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi, seperti pemusyawaratan dan kebijaksanaan, sebagai elemen kunci dalam proses demokratisasi, terutama dalam pemilihan umum di tingkat daerah.

Penelitian menyoroti pentingnya pemusyawaratan sebagai proses konsultasi dan dialog yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, kebijaksanaan dianggap vital dalam konteks ini, mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan yang memperhitungkan berbagai kepentingan dan pandangan yang ada dalam masyarakat.

Namun, dalam prakteknya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealisme nilai-nilai demokrasi dan realitas politik yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah masalah mahar politik. Hal ini mengancam integritas proses demokratis dan mengurangi ruang bagi partisipasi politik yang berkeadilan.

Selain itu, konflik juga menjadi tantangan yang signifikan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Konflik ini dapat mengganggu stabilitas politik.

Penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi fokus utama dalam jurnal tersebut. Ini menyoroti pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut sebagai landasan bagi proses demokratisasi yang lebih baik. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, seperti mahar politik, konflik, dan ketidakstabilan politik, langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik harus terus ditingkatkan.

Dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum, diharapkan akan terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil. Ini berarti proses pemilihan umum akan lebih inklusif, adil, dan transparan, dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya menjadi alat untuk menentukan pemimpin politik, tetapi juga sebagai wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

nama : anggi permata sari
npm : 2315061044
kelas : TI D

Dalam jurnal tersebut, dibahas tiga kata kunci, yaitu demokrasi, Pancasila, dan pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap sebagai cerminan dari sistem demokrasi, yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Namun, secara empiris di Indonesia, hal ini belum mencerminkan suatu ideologi yang disepakati secara luas oleh masyarakat. Permasalahan yang dijelaskan berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Pancasila sebagai sila keempat dianggap sebagai representasi dari asas demokrasi.

Pancasila sila keempat menjadi gambaran demokrasi di Indonesia, yang menginginkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Perlindungan terhadap demokrasi juga berarti perlindungan terhadap minoritas, dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bersaing sesuai dengan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Namun, masih banyak konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan realitas, terutama menjelang tahun politik di mana berbagai hoaks muncul untuk menjatuhkan lawan secara fisik maupun moral, yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Pengaturan tentang pemilihan kepala daerah dalam undang-undang juga kurang jelas dan dapat ditafsirkan secara beragam. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan kepastian hukum dalam pemilihan umum untuk mencegah kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Nama : M Reza Rohman
NPM : 2315061004
Kelas : TI D

Analisis saya dari jurnal tersebut menegaskan bahwa meskipun Indonesia dikenal sebagai negara hukum dan demokrasi, pemilihan umum belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek partisipasi rakyat yang diarahkan oleh kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan. Analisis menyoroti kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pemilihan umum, yang seharusnya menjadi pedoman dalam kebijakan negara termasuk distribusi kekuasaan. Penelitian menyoroti bahwa masalah ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, manipulasi politik, dan kelemahan dalam sistem pemilihan umum. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan Pancasila dan reformasi dalam sistem pemilihan umum untuk memastikan demokrasi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dalam menerapkan demokrasi berbasis Pancasila, sementara rekomendasi kebijakan lebih lanjut dapat diperoleh melalui penelitian lanjutan. Secara keseluruhan, jurnal ini berkontribusi pada pemahaman akan pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum demi mencapai demokrasi yang lebih inklusif sesuai dengan prinsip negara hukum.

Nama : Juan Kamallunniam K.A
NPM : 2315061068
Kelas : Ti D

Menurut analisis jurnal tersebut, pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya implementasi Sila Keempat Pancasila, sangat ditekankan. Meskipun pemilihan umum daerah mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara efektif masih ada. Konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan ketidakjelasan dalam undang-undang pemilihan umum menjadi beberapa hambatan yang harus diatasi.

Walaupun demikian, jurnal tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat, menjadi krusial untuk membangun demokrasi yang matang di Indonesia. Mereka menyoroti pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum sebagai fokus utama. Meskipun masih ada tantangan, langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik harus terus ditingkatkan.

Dengan menegakkan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan pemilihan umum dapat mencerminkan semangat demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil di Indonesia.

NAMA: Dimas Faqih Nur Aulia Rohman
NPM: 2315061059
KELAS: TI C
Setelah saya analisis jurnal tersebut menurut saya jurnal tersebut fokus pada pentingnya sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Sila keempat menegaskan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan landasan demokrasi dalam proses pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat menjadi wujud nyata dari nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi, termasuk prinsip kejujuran, kebebasan, dan kesetaraan dalam proses politik.
Jurnal tersebut juga mencermati berbagai tantangan dan kontradiksi dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah. Salah satu masalah yang diangkat adalah adanya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, peserta pemilihan, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pembenahan dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam proses politik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara.
Jadi menurut saya pentingnya pengaturan yang jelas dan transparan dalam pemilihan umum daerah juga menjadi sorotan. Adanya multi tafsir dan ketidakjelasan dalam undang-undang terkait pemilihan kepala daerah menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi untuk mencegah terjadinya kekacauan dan disintegrasi bangsa. Dengan demikian, upaya untuk menjaga nilai-nilai demokrasi sejalan dengan sila keempat Pancasila harus terus ditingkatkan agar pemilihan umum dapat berjalan dengan adil, bebas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Nama : M. Valerian Irwansyah
NPM :2315061027
Kelas : PSTI-C

Dalam Jurnal tersebut membahas tentang Gagasan Demokrasi sebagai prinsip ke-4 Pancasila. Dalam jurnal tersebut berpendapat, bahwa kehadiran demokrasi sebagai bentuk prinsip dalam pemilihan umum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Artikel ini juga menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan implementasi demokrasi dalam pemilihan daerah di Indonesia, seperti partisipasi pemilih yang rendah. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan nilai-nilai yang diwakilinya. Laporan ini mengeksplorasi lebih jauh tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pemilu, seperti pelanggaran kampanye dan peran partai politik dalam mendorong demokrasi.

Konflik internal, interpretasi yang tidak selaras terhadap prinsip demokrasi, dan ketidakjelasan dalam peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum adalah beberapa dari masalah tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur pemilihan kepala daerah, masih ada masalah seperti pelanggaran kampanye dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial, yang mengganggu proses demokratis.


Kesimpulannya bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia, terutama dalam hal kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Meskipun Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, demokrasi dalam pemilihan umum masih perlu ditingkatkan

Nama : Iin Sumarni
NPM : 2315061040
Kelas : TI D

Pemilihan umum adalah representasi dari sistem demokrasi, yang pada dasarnya memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan. Sampai saat ini, secara empiris tidak mencerminkan ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Fokus penelitian adalah demokrasi sebagai implementasi dari nilai-nilai Sila keempat pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum.
Penceminan dasar demokrasi terletak pada sila keempat Pancasila. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan demokrasi dalam proses berbangsa dan bernegara, serta dalam sistem pemilihan umumnya. Sebagai negara hukum, Indonesia membutuhkan demokrasi sebagai bagian dari nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum. Oleh karena itu, negara hukum harus mempertahankan negara hukum dan demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum memenuhi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang digerakkan oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Sifat Pancasila sila keempat tidak diberikan oleh pemilihan daerah secara langsung. Ada banyak konflik, dan banyak interpretasi yang salah. Selama tahun politik, berbagai bentuk hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan secara fisik dan emosional, menyebabkan bangsa menjadi lebih lemah. Sementara itu, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara berbeda. Oleh karena itu, perlu ada kepastian dalam menjaga undang-undang pemilihan umum agar tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan negara.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Makka Muhammad Mustova
NPM : 2315061100
Kelas : TI D

Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, khususnya dalam kaitannya dengan pemilu legislatif Indonesia. Pancasila dianggap sebagai landasan utama penyelenggaraan negara dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya sila keempat, yang menekankan pada demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dan penilaian dalam permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan parlemen Indonesia dianggap sebagai praktik demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan parlemen Indonesia mencerminkan demokrasi, namun masih terdapat kendala dalam penerapan nilai-nilai demokrasi. Pancasila, apalagi menghadapi konflik-konflik yang kerap terjadi pada proses pemilu.Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dinilai sentral dalam pengembangan demokrasi Indonesia, namun diperlukan upaya lebih untuk memperkuat demokrasi dan menyelesaikan masalah. . masalah dengan konflik. yang terjadi pada pemilihan parlemen. Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan pentingnya pemilihan umum langsung sesuai dengan prinsip amanat konstitusi. . Hal ini terlihat dari perdebatan kategori pemilihan gubernur provinsi menurut konstitusi, serta kendala dan praktik kampanye calon independen yang tidak selalu sejalan dengan niat baik. Dalam konteks ini, penekanan utama adalah pada partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan parlemen dan perlindungan nilai-nilai demokrasi.Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan pengamalan nilai-nilai demokrasi Pancasila. dari pengelola kawasan. pemilihan Umum Termasuk memantau dan menghukum pelanggaran nilai-nilai demokrasi yang dilakukan partai dan kandidat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dapat lebih sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas..

Nama : Muhammad Farhan
NPM : 2315061083
Kelas : TI-C

Jurnal ini mengulas bagaimana nilai-nilai Sila Keempat Pancasila diimplementasikan dalam demokrasi Indonesia, terutama selama pemilihan umum. Diskusi utama berfokus pada kesulitan yang dihadapi calon independen yang ingin ikut serta dalam pemilu akibat syarat yang ketat, serta menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.

Selain itu, jurnal ini juga membahas perubahan dalam konsep demokrasi Pancasila seiring berubahnya sistem pemerintahan di negara itu. Ada argumen mengenai kebutuhan untuk menjatuhkan sanksi terhadap partai politik yang gagal mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, sebuah praktek yang sudah umum di beberapa negara lain. Ini semua bertujuan untuk memperkuat hubungan antara demokrasi, nilai-nilai Pancasila, dan sistem pemilihan umum, sebagai upaya meneguhkan fondasi demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai nasional Indonesia.

Secara umum, jurnal mengundang pembaca untuk memikirkan cara memperkuat demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai nasional Indonesia.

Nama : Intan Eka Safitri
NPM : 2315061064
Kelas : PSTI D

Jurnal ini membahas tentang demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila: demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Meskipun pemilu mencerminkan sistem demokrasi, namun penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila.

Permasalahan yang dibahas antara lain praktik kurang demokratis dalam pemilihan kepala daerah, antara lain konflik, kecurangan, kampanye negatif, dan peran partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi
Sebagai negara hukum, Indonesia sudah seharusnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila, khususnya dalam menyelenggarakan pemilu.
Ketentuan yang berlaku saat ini mengenai pemilihan kepala daerah masih belum jelas dan multitafsir sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila. Salah satu contohnya adalah sulitnya calon independen untuk berhasil dalam pemilukada karena persyaratan yang dianggap terlalu tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa agar pemilihan umum kepala daerah lebih demokratis dan mencerminkan kedaulatan rakyat, maka perlu dilakukan penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk meminimalisir penyimpangan nilai-nilai demokrasi.

Nama : Galang Pambudi Utama
NPM : 2315061080
Kelas : TI D

Jurnal tersebut menjelaskan tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya implementasi Sila Keempat Pancasila sangat ditekankan. Meskipun pemilihan umum daerah mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, masih ada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara efektif. Konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan ketidakjelasan dalam undang-undang pemilihan umum menjadi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Meskipun demikian, jurnal tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat, menjadi krusial untuk membangun demokrasi yang matang di Indonesia. Mereka menyoroti pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum sebagai fokus utama. Meskipun masih ada tantangan, langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik harus terus ditingkatkan.

Dengan menegakkan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan pemilihan umum dapat mencerminkan semangat demokrasi yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan stabil di Indonesia.

Nama : Sabilillah Irdo
NPM : 2314061108
Kelas : TI D

Berdasarkan jurnal yang saya baca, dokumen berjudul "Demokrasi sebagai Representasi Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas urgensi demokrasi dalam pemilu Indonesia, menekankan perlunya menjalankan demokrasi sesuai prinsip supremasi hukum. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan negara dan nilai-nilai yang diemban. Analisis ini menggali lebih dalam tantangan dan masalah dalam pemilu, termasuk pelanggaran kampanye dan peran partai politik dalam mendorong demokrasi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk gangguan dalam proses demokrasi dan penurunan peringkat demokrasi selama beberapa tahun terakhir. Namun, penting untuk diingat bahwa demokrasi adalah dasar sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan proses demokrasi sangatlah penting. Meskipun ada masalah seperti pelanggaran kampanye dan peran partai politik, upaya bersama untuk memperbaiki dan memperkuat demokrasi harus tetap dilakukan.

Nama : Mutiara Khairunnisa Zulkifli
NPM : 2315061060
Kelas : PSTI D

Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut menyoroti kepentingan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Jurnal tersebut menekankan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya terkait dengan Sila Keempat, harus menjadi dasar utama dalam proses pemilihan umum guna memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Selain itu, terdapat identifikasi terhadap kesenjangan antara prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam praktik pemilihan umum di Indonesia. Konflik yang sering muncul dalam pemilihan kepala daerah menjadi sorotan utama, yang menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang kuat untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan transparansi serta keadilan dalam proses pemilihan umum.

Dalam mencapai demokrasi yang ideal, ditekankan pentingnya memprioritaskan prinsip-prinsip Pancasila, terutama melalui musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pendekatan ini sejalan dengan keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam pembangunan sistem pemilihan umum yang efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Nama : Nur Aila Zahra
NPM : 2315061035
Kelas : PSTI C

Jurnal tersebut mengidentifikasi pemilihan umum sebagai cerminan dari sistem demokrasi. Ini menunjukkan pentingnya proses pemilihan umum sebagai mekanisme partisipasi politik warga negara dalam menjalankan pemerintahan. Ada pengakuan bahwa meskipun Indonesia menyatakan diri sebagai negara demokrasi yang didasarkan pada Pancasila, namun dalam praktiknya, implementasi demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan ideologi yang disepakati. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika politik dan realitas politik.

Jurnal tersebut menekankan pentingnya Sila Keempat Pancasila, yang menyangkut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dalam konteks pemilihan umum. Ini menegaskan bahwa proses pemilihan umum seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Jurnal tersebut juga menempatkan demokrasi sebagai bagian integral dari konsep negara hukum. Ini menekankan pentingnya menjalankan proses politik dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan, sehingga mendukung kestabilan dan keberlanjutan sistem politik. Terakhir, jurnal tersebut menyoroti tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemilihan umum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila.

Secara keseluruhan, analisis jurnal tersebut menyoroti kompleksitas hubungan antara demokrasi, nilai-nilai Pancasila, dan praktik politik di Indonesia, sambil mengidentifikasi tantangan yang masih harus diatasi dalam memperkuat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berkelanjutan.

Nama : Febby Yolanda Putri
NPM :2315061003
Kelas : PSTI C


jurnak ini membahasa tentang pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, khususnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat. Jurnal ini menjelaskan bahwa demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan amanat konstitusi.

JurnaL ini juga menyoroti beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, seperti rendahnya tingkat partisipasi pemilih, mahar politik, dan kurangnya kontrol dalam proses pilkada. Demikian juga, peran partai politik dalam proses pilkada dijelaskan, termasuk keterlibatan mereka dalam penunjukan calon kepala daerah.perlunya sanksi terhadap partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila serta perbandingannya dengan negara lain yang melarang partai politik yang anti-demokratis.

Secara garis besar, jurnal tersebut membahas tantangan dan peluang perbaikan dalam proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan menekankan pentingnya memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara.

Nama : Arfan Andhika Pramudya
NPM : 2355061019
Kelas : PSTI C

Berdasarkan análisis dari jurnal diatas dapat kita tarik beberapa pembahasan yang penting, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang disepakati bersama untuk mengatasi masalah dan tantangan bangsa. Salah satu poin penting dalam Pancasila adalah Sila Keempat yang menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini sangat memengaruhi bagaimana politik diatur dan kebijakan dibagikan di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah saat rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk memerintah, dan ini sangat penting dalam sistem demokrasi. Proses ini tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat, yang menyoroti pentingnya musyawarah, keputusan bersama, kejujuran, dan rasa kecintaan terhadap rakyat. Pemilihan umum diatur dalam hukum Indonesia, termasuk dalam UUD 1945.

Pancasila juga menegaskan nilai-nilai normatif seperti kerakyatan dan demokrasi. Pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah, adalah pelaksanaan langsung dari konsep demokratisasi yang ditanamkan dalam Pancasila. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan umum sering kali mengalami masalah seperti pelanggaran dan kecurangan, yang dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang teguh dalam Pancasila.

Partai politik seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi, tetapi terkadang hal ini tidak terjadi. Banyak partai politik tidak mematuhi nilai-nilai demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah, yang dapat mengancam prinsip demokrasi yang tercermin dalam Sila Keempat Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila.

Nama : Aleea Carisa Danielle Kalalo
NPM : 2315061023
Kelas : TI C

Pada jurnal yang berjudul DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA menjelaskan Pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, di Indonesia, pemilihan umum belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana nilai-nilai Sila Keempat Pancasila tercermin dalam pemilihan umum di Indonesia, sesuai dengan konstitusi yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Sila Keempat Pancasila adalah landasan dari asas demokrasi. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum, penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk memastikan bahwa nilai-nilai Sila Keempat Pancasila tercermin dengan baik. Namun, pemilihan umum di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut, terutama nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Nama : Andi Muhammad Daffa Ramadhan
NPM : 2315061008
Kelas : TI D

Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal yg sudah saya baca, bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, terutama dalam hal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum dan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, implementasi demokrasi dalam pemilihan umum masih perlu ditingkatkan.

Demokrasi di Indonesia didefinisikan sebagai partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap minoritas. Nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila harus diimplementasikan dengan baik agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan efektif. Pentingnya nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia juga ditekankan. Demokrasi dianggap sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi dalam rangka mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem demokrasi, penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemilihan umum dianggap sebagai jembatan untuk regenerasi kepemimpinan dan menciptakan Indonesia yang mandiri.

Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk dalam hal gangguan dalam proses demokrasi dan penurunan peringkat demokrasi belakangan ini. Namun, penting untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan proses demokrasi. Meskipun ada masalah seperti pelanggaran kampanye dan peran partai politik, kerjasama dalam memperbaiki dan memperkuat demokrasi harus terus dilakukan.

Nama: ZAHRA AULIA NAFISA
NPM : 2315061028
Kelas : TI D

Implementasi nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia adalah esensial untuk memastikan stabilitas politik dan kelangsungan demokrasi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya dalam konteks pemilihan umum daerah, yang seharusnya mencerminkan asas kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur pemilihan umum kepala daerah secara langsung setiap lima tahun sekali, namun masih terdapat tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara efektif. Misalnya, adanya konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan kekaburan dalam pengaturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum yang jelas untuk menghindari kekacauan dan konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pemerintahan serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Meskipun proses demokratisasi telah mengalami kemajuan, masih terdapat tantangan seperti kampanye yang tidak etis dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum agar mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik serta ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia.

Nama : Abrar Rafii Ibrahim
NPM : 2315061095
Kelas : PSTI C

Penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara konsisten dalam Pemilu sangatlah penting untuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif rakyat dalam setiap tahapan Pemilu, mulai dari pencalonan hingga penghitungan suara, merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat. Musyawarah mufakat harus dikedepankan dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dan perbedaan pendapat demi terciptanya Pemilu yang damai dan kondusif.

Perlindungan terhadap hak-hak minoritas juga menjadi esensi penting dalam Pemilu yang demokratis. Setiap warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan, berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini perlu terus diperkuat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sehingga tercipta sistem demokrasi yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.

Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem demokrasi, penting untuk selalu memastikan bahwa Pemilu mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, Pemilu dapat menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

NAMA: NOVIA FITRIANA HUDA
NPM: 2215061024
KELAS: PSTI D

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, terutama dalam hal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum dan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, implementasi demokrasi dalam pemilihan umum masih perlu ditingkatkan.

Analisis jurnal ini menyoroti permasalahan yang ada dalam pemilihan umum di Indonesia, yaitu kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pemilihan umum. Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi negara, termasuk dalam pemilihan umum. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Masalah ini mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, manipulasi politik, dan kelemahan dalam sistem pemilihan umum. Integrasi yang lebih baik antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum dapat membawa Indonesia lebih dekat pada prinsip negara hukum dan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif.

Nama : Muhammad Anazky Putra Irwansya
Kelas : PSTI D
NPM : 2315061020
Tugas : Rangkuman Resume Penelitian Jurnal

menurut saya pribadi pak, dari jurnal dan juga video yang sudah saya amati dengan seksama, jurnal ini sepertinya bertujuan untuk membawa penyesuaian beserta penjelasan yang lebih detail mengenai nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam penerapan Sila Keempat Pancasila. Pemilihan umum di daerah dianggap sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila, yang mencakup aspek seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, kejujuran, dan asas kekeluargaan. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan menghambat usaha untuk mewujudkan demokrasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

dan dapat di lihat serta dipahami juga bahwa tantangan-tantangan tersebut termasuk konflik internal, penafsiran yang tidak seragam mengenai nilai-nilai demokrasi, dan ketidakjelasan dalam regulasi terkait pemilihan umum. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah, masih terjadi masalah seperti pelanggaran kampanye dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial yang merusak proses demokratis.

jadi kesimpulan akhir yang dapat saya sampaikan adalah pada jurnal yang saya analisis ini pembentuk jurnal ingin lebih menjelaskan kalau pemilihan umum bahwasa nya lebih baik mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Keempat, agar dapat memperkuat demokrasi yang matang di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum harus terus diambil. Dengan menegaskan konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan, negara pun dpat berproses menjadi negara yang lebih memiliki progress yang dapat disertai aspirasi yg adil dari rakyat rakyat nya.

NAMA :Risdam Ananda Rholanjiba
NPM : 2315061052
KELAS : PSTI D

Pancasila merupakan landasan negara yang dirumuskan sebagai hasil kesepakatan bersama untuk menjawab tantangan dan masalah bangsa serta negara. Dalam perspektif sosiologi, lahirnya sebuah negara terjadi karena interaksi antar manusia dan kelompok, yang membentuk tata nilai dan tata norma. Ideologi seperti Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang hidup dalam kesadaran masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan kebaikan bersama. Pancasila juga mengatur tentang Pemilihan Umum, yang merupakan wujud demokrasi sebagai bagian dari sila keempat.

Pancasila juga memberikan arahan terkait Pemilihan Umum, yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari sila keempat. Perkembangan pemilihan umum di Indonesia menjadi perhatian penting, karena proses tersebut merupakan cerminan dari sejauh mana demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia.

Sistem pemilihan umum sering kali terjadi konflik, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan partai politik untuk menjalankan prinsip demokrasi, konflik internal di dalam partai politik, serta sikap kurang dewasa dari calon pemimpin dan pendukungnya dalam menghadapi kekalahan. Penguatan demokrasi sebagai bagian integral dari Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan kedamaian negara.

Nama: Al-Fachrezi Three Aditya
NPM: 2315061123
Kelas: PSTI C

Berdasarkan jurnal membaca jurnal tersebut maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Jurnal ini membahas dua topik penting terkait demokrasi di Indonesia. Pertama, hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penulis menekankan bahwa pemilihan umum di Indonesia seharusnya mencerminkan ideologi Pancasila. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai Pancasila dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Kedua, jurnal ini membahas tentang pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia. Pilkada merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi, di mana rakyat memilih pemimpin daerahnya. Meskipun Pilkada dimaksudkan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan amanat rakyat, masih ada berbagai tantangan dan konflik yang muncul, seperti kurangnya partisipasi rakyat dan masalah dalam kampanye politik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal demokrasi dan realita praktiknya di Indonesia.

Penulis menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menghindari disintegrasi bangsa dan menciptakan pemerintahan yang demokratis. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan partisipasi rakyat, memastikan kampanye politik yang bersih dan berintegritas, serta memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat.


Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara demokrasi dan Pancasila, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemahaman ini penting untuk membangun demokrasi yang lebih kuat dan adil di Indonesia, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan mencerminkan aspirasi rakyat.

Nama : Dhini Vadila Sari
NPM : 2315061048
Kelas : TI D

Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah Penerapan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia merupakan aspek penting yang perlu diperkuat. Ini karena nilai-nilai demokrasi Pancasila seperti musyawarah, kebijaksanaan dalam perwakilan, dan kejujuran harus tercermin dengan baik dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilihan umum. Namun, implementasi Sila Keempat dalam pemilihan umum kepala daerah tidak selalu sesuai dengan harapan, sering kali disertai dengan konflik dan interpretasi yang tidak sesuai, serta ketidakjelasan dalam regulasi.

Dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi, penting untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam praktik pemilihan umum. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur pemilihan umum, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masih terjadi tantangan seperti kampanye yang tidak sesuai dengan prinsip baik dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, proses demokrasi di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dan perlu adanya upaya terus-menerus untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan lebih baik dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Dengan demikian, menjaga keselarasan antara nilai-nilai demokrasi Pancasila dan praktik pemilihan umum menjadi krusial untuk memperkuat fondasi demokrasi dan mencegah konflik serta ketidakpastian dalam sistem politik Indonesia.

ARLEN DESTICO
2315061120
TI D

Jurnal yang dibahas menegaskan bahwa proses pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya memadukan nilai-nilai dari sila keempat Pancasila, khususnya dalam aspek kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Meskipun sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, namun pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam pemilihan umum masih perlu peningkatan.

Analisis ini mengungkap bahwa pemilihan umum di Indonesia masih kurang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, yang seharusnya menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dan tata kelola negara. Penelitian ini menunjukkan adanya kekurangan dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila selama proses pemilihan umum, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang Pancasila, manipulasi dalam politik, dan kelemahan sistemik dalam pemilihan umum itu sendiri.

Untuk mendekatkan pelaksanaan pemilihan umum kepada prinsip-prinsip negara hukum dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas, penting untuk meningkatkan integrasi antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Pancasila, serta reformasi dalam sistem pemilihan umum untuk menjadikannya lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, adalah penting.

Jurnal ini menyajikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dan menyarankan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan langkah strategis. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengertian yang lebih baik tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks demokrasi pemilihan umum untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Nama : Luthfi Muthathohirin
NPM : 2315061112
Kelas : PSTI D

Hasil analisis saya mengenai jurnal tersebut yaitu jurnal tersebut menyoroti pentingnya nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Meskipun Indonesia mengakui prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, integrasi nilai-nilai tersebut dalam proses pemilihan umum masih kurang optimal. Terdapat tantangan dalam menerapkan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti pelanggaran kampanye, manipulasi politik, dan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila.

Pemilihan umum di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokratis dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, termasuk pelanggaran kampanye dan kurangnya komitmen partai politik terhadap nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Oleh karena itu, upaya bersama dari semua pihak, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan lembaga pemerintahan, diperlukan untuk memperbaiki dan memperkuat demokrasi serta memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terintegrasi dengan baik dalam proses pemilihan umum di Indonesia.