Nama: Shoffiyah Najwa Azimah
NPM: 2413031050
1. Penggunaan nilai wajar oleh PT Garuda Sejahtera sebenarnya dapat diterima secara konsep karena sesuai dengan prinsip IFRS yang menekankan relevansi dan pencerminan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Namun, dalam konteks Indonesia, keputusan ini kurang tepat. Pasar pesawat tidak aktif, sehingga penentuan nilai wajar sangat bergantung pada estimasi dan asumsi manajemen. Hal ini membuat informasi kurang andal dan sulit diverifikasi, sehingga tidak memenuhi prinsip faithful representation dalam kerangka konseptual PSAK. Dengan demikian, fair value hanya dapat digunakan jika perusahaan memiliki bukti penilaian yang kuat, objektif, dan dapat diuji, termasuk data pasar internasional yang valid. Jika tidak, biaya historis lebih tepat karena lebih hati-hati dan lebih sesuai dengan kondisi pasar Indonesia.
2. Secara umum, PSAK dan IFRS memiliki kerangka konseptual yang hampir sama karena PSAK telah mengadopsi IFRS. Tujuan laporan keuangan pada keduanya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Namun, PSAK tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pengguna di Indonesia.
Karakteristik kualitatif informasi dalam PSAK dan IFRS juga serupa, yaitu menekankan relevansi dan representasi yang andal. Perbedaannya, dalam praktik Indonesia, auditor biasanya memberi perhatian lebih pada keandalan dan kehati-hatian, terutama ketika data pasar tidak memadai.
Dalam hal basis pengukuran, IFRS menerima berbagai metode seperti historical cost dan fair value. PSAK juga mengikuti hal ini, tetapi penggunaan historical cost lebih umum di Indonesia karena keterbatasan pasar dan sulitnya memverifikasi nilai wajar.
Untuk asumsi entitas, baik PSAK maupun IFRS sama-sama menggunakan basis akrual dan mengasumsikan entitas beroperasi dalam kondisi going concern. Perbedaannya terletak pada penerapannya, di mana pengujian going concern di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan regulasi lokal.
Saya tidak setuju karena tidak seharusnya indonesia mengikuti IFRS secara penuh tanpa penyesuaian karena kondisi dalam negeri belum sepenuhnya mendukung penerapannya secara utuh. Dari sisi ekonomi, banyak pasar di Indonesia termasuk pasar pesawat seperti pada kasus PT Garuda Sejahtera tidak cukup aktif sehingga penentuan nilai wajar sering tidak didukung data yang kuat. Hal ini membuat laporan keuangan berisiko kurang andal.
Dilihat dari sisi sosial, pengguna laporan keuangan di Indonesia lebih beragam, tidak hanya investor global. Banyak pihak membutuhkan informasi yang stabil, mudah dibaca, dan tidak terlalu bergantung pada estimasi yang rumit. Sementara IFRS cenderung lebih kompleks dan berorientasi pada pasar internasional.
Selain itu, kemampuan pasar dan profesi di Indonesia, seperti penilai independen dan auditor, masih menghadapi keterbatasan dalam menerapkan standar yang sepenuhnya berbasis fair value. Tanpa penyesuaian, risiko bias dan ketidakakuratan bisa meningkat.
Karena itu, pendekatan terbaik adalah menggunakan PSAK yang mengadopsi IFRS tetapi tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia, agar informasi tetap relevan sekaligus dapat diandalkan
NPM: 2413031050
1. Penggunaan nilai wajar oleh PT Garuda Sejahtera sebenarnya dapat diterima secara konsep karena sesuai dengan prinsip IFRS yang menekankan relevansi dan pencerminan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Namun, dalam konteks Indonesia, keputusan ini kurang tepat. Pasar pesawat tidak aktif, sehingga penentuan nilai wajar sangat bergantung pada estimasi dan asumsi manajemen. Hal ini membuat informasi kurang andal dan sulit diverifikasi, sehingga tidak memenuhi prinsip faithful representation dalam kerangka konseptual PSAK. Dengan demikian, fair value hanya dapat digunakan jika perusahaan memiliki bukti penilaian yang kuat, objektif, dan dapat diuji, termasuk data pasar internasional yang valid. Jika tidak, biaya historis lebih tepat karena lebih hati-hati dan lebih sesuai dengan kondisi pasar Indonesia.
2. Secara umum, PSAK dan IFRS memiliki kerangka konseptual yang hampir sama karena PSAK telah mengadopsi IFRS. Tujuan laporan keuangan pada keduanya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Namun, PSAK tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pengguna di Indonesia.
Karakteristik kualitatif informasi dalam PSAK dan IFRS juga serupa, yaitu menekankan relevansi dan representasi yang andal. Perbedaannya, dalam praktik Indonesia, auditor biasanya memberi perhatian lebih pada keandalan dan kehati-hatian, terutama ketika data pasar tidak memadai.
Dalam hal basis pengukuran, IFRS menerima berbagai metode seperti historical cost dan fair value. PSAK juga mengikuti hal ini, tetapi penggunaan historical cost lebih umum di Indonesia karena keterbatasan pasar dan sulitnya memverifikasi nilai wajar.
Untuk asumsi entitas, baik PSAK maupun IFRS sama-sama menggunakan basis akrual dan mengasumsikan entitas beroperasi dalam kondisi going concern. Perbedaannya terletak pada penerapannya, di mana pengujian going concern di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan regulasi lokal.
Saya tidak setuju karena tidak seharusnya indonesia mengikuti IFRS secara penuh tanpa penyesuaian karena kondisi dalam negeri belum sepenuhnya mendukung penerapannya secara utuh. Dari sisi ekonomi, banyak pasar di Indonesia termasuk pasar pesawat seperti pada kasus PT Garuda Sejahtera tidak cukup aktif sehingga penentuan nilai wajar sering tidak didukung data yang kuat. Hal ini membuat laporan keuangan berisiko kurang andal.
Dilihat dari sisi sosial, pengguna laporan keuangan di Indonesia lebih beragam, tidak hanya investor global. Banyak pihak membutuhkan informasi yang stabil, mudah dibaca, dan tidak terlalu bergantung pada estimasi yang rumit. Sementara IFRS cenderung lebih kompleks dan berorientasi pada pasar internasional.
Selain itu, kemampuan pasar dan profesi di Indonesia, seperti penilai independen dan auditor, masih menghadapi keterbatasan dalam menerapkan standar yang sepenuhnya berbasis fair value. Tanpa penyesuaian, risiko bias dan ketidakakuratan bisa meningkat.
Karena itu, pendekatan terbaik adalah menggunakan PSAK yang mengadopsi IFRS tetapi tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia, agar informasi tetap relevan sekaligus dapat diandalkan