Nama : Nur Hamim Ramadhan
Kelas : 2F
NPM : 2413053207
ANALISIS VIDEO menurut saya
Pembahasan: Perbedaan antara Undang undang pengesahan 18 Agustus dengan versi undang undang dasar 1945
Indonesia sendiri sebelum menjadi negara NKRI sudah mengalami 4 konstitusi
• konstitusi pertama, UUD 1945
• konstitusi kedua, Republik Indonesia Serikat (RIS)
• konstitusi ketiga, republik undang undang sementara (UUDS)
• konstitusi keempat, kembali menjadi UUD 1945
Pada pemilu tahun 1955 dan 1956 Indonesia ingin membentuk konstitusi baru tetapi gagal dikarenakan adanya konflik antara Islam dan kebangsaan yang ada di piagam Jakarta. Setelah itu, pada tahun 1959 Indonesia memberlakukan lagi UUD 1945.
Hal ini menjadikan Indonesia menjadi republik keempat karena, setelah UUDS sudah tidak diberlakukan lagi dan konstituante dibubarkan lalu terbentuklah undang undang dasar 1945 tetapi, ada perubahan pada UUD 1945 yaitu adanya penambahan lampiran penjelasan dimana pada undang undang pertama itu tidak ada bagian lampiran penjelasan, diumumkan pada 15 februari 1946 tentang penambahan lampiran penjelasan UUD 1945.
Jadi, pembeda antara undang undang 1945 pertama dengan UUD yang baru terdapat bagian lampiran penjelasan sedangkan, UUD pertama tidak ada.
Disebutkan oleh bung Karno yang berbunyi "bahwa kami berkeyakinan piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai undang undang 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi"
Persetujuan perubahan ini harus melewati beberapa kesepakatan yang wajib dilakukan yaitu;
1. Melakukan Adendom(lampiran)
2. Materi yang terdapat dalam undang undang 1945 dimasukkan ke dalam pasal-pasal undang undang dasar
Yang menjadi acuan kita sekarang bangsa Indonesia adalah undang undang dasar versi 5 Juli 1959
Solusi menurut saya: Diperlukan adanya pembelajaran kepada generasi muda dan pendidikan di sekolah mengenai pentingnya sejarah konstitusi undang-undang dasar 1945 dan juga perlu dilakukan penyuluhan atau pelatihan bagi para pengambil keputusan atau masyarakat umum mengenai sejarah konstitusi Indonesia agar mereka bisa memahami dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia.