NPM : 2413031088
Kelas : 24C
Jawaban Studi Kasus
1. Analisis Perilaku Manajemen PT Lestari Mineral dalam Memilih Kebijakan Akuntansi Konservatif
Manajemen PT Lestari Mineral pilih akuntansi konservatif dengan mengakui biaya lingkungan jangka panjang, kayak reklamasi tambang, lebih awal. Ini bikin laba yang dilaporin kelihatan lebih rendah.
Motivasi perilaku tersebut:
- Mau patuh aturan hukum dan hindari risiko hukum dari pemerintah Indonesia, soalnya tambang nikel punya risiko lingkungan tinggi.
- Ingin kelola risiko operasional dengan akurasi biaya masa depan, agat tidak ada masalah tak terduga.
- Tunjukan komitmen keberlanjutan untuk reputasi baik, terutama di daerah tambang yang sensitif.
- Hindari tuduhan manipulasi laba, yang bisa rusak kepercayaan.
Potensi dampaknya terhadap stakeholders:
- Investor dan pemegang saham:Laba rendah bisa turunkan harga saham, tapi kasih gambaran risiko yang lebih jelas.
- Kreditor: Membuat perusahaan kelihatan lebih aman, gampang dapat pinjaman.
- Pemerintah dan regulator:Dukung tujuan keberlanjutan, tapi bisa tekan kalau dianggap hambat pertumbuhan.
- Masyarakat dan lingkungan:Dana reklamasi keluar lebih cepat, bagus untuk pemulihan lingkungan.
- Karyawan: Bisa pengaruhi bonus, tetapi tetap tingkatkan stabilitas perusahaan.
Secara keseluruhan, ini seimbang antara patuh hukum, kelola risiko, dan tanggung jawab sosial, meski bisa bentrok dengan tekanan untuk laba tinggi.
2. Sikap sebagai Akuntan Perusahaan terhadap Tekanan Investor Luar Negeri
Sebagai akuntan perusahaan, saya tolak tekanan investor untuk ganti kebijakan akuntansi biar laba naik. Saya ikut standar etika profesi, kayak Kode Etik IFAC atau IAI, yang tekankan integritas dan objektivitas.
- Cara tangani: Analisis risiko perubahan, jelasin alasannya ke investor, dan kalau perlu konsultasi auditor independen.
- Komunikasi kenapa konservatif penting, diberi saran disclosure tambahan untuk menjelaskan risiko.
Apakah mengikuti keinginan investor bertentangan dengan prinsip etika profesi akuntan?
Ya, bertentangan. Etika akuntan melarang manipulasi laporan untuk kepentingan pihak tertentu, biar informasi andal dan bebas bias. Ikut investor bisa dianggap earnings management, langgar standar kayak IAS 1 atau PSAK 1. Ini bisa membawa sanksi hukum atau reputasi, kayak skandal Enron.
3. Pengaruh Ekonomi Politik pada Proses Penetapan Standar Akuntans .Proses membuat standar akuntansi sering dipengaruhi ekonomi politik, di mana kepentingan ekonomi, politik, dan sosial dari pemerintah, industri, atau lobi bentuk standar untuk memajukan agenda mereka. Di tingkat nasional:Pemerintah dan asosiasi industri pengaruhi standar untuk dukung pertumbuhan atau lindungi kepentingan. Di Indonesia, DSAK bikin standar tapi tekanan politik dari asosiasi tambang bisa bikin aturan longgar, kayak dalam kasus PT Lestari Mineral di mana standar keberlanjutan dirumuskan tapi dipengaruhi lobi industri. Di tingkat global:Organisasi seperti IASB dipengaruhi lobi perusahaan besar. Contoh: Dalam IFRS 9, bank dorong interpretasi kurang agresif untuk kerugian kredit selama krisis 2008. Investor asing di kasus ini mungkin mendorong IFRS agresif untuk biaya lingkungan, mirip industri minyak pengaruhi standar emisi. Contoh lain:
- Di AS, FASB dipengaruhi lobi korporat, seperti dalam stock options accounting di mana perusahaan teknologi dorong biaya rendah.
- Di Eropa, adopsi IFRS dipengaruhi politik integrasi, dengan negara seperti Jerman lindungi bank dari pengakuan kerugian agresif. Ekonomi politik membuat standar lebih kayak kompromi politik daripada teknis murni, sering utamain stabilitas ekonomi atau pemodal.
4. Perbandingan Pendekatan Standard-Setting Berbasis Prinsip (IFRS) dengan Pendekatan Berbasis Aturan (GAAP)
Perbandingan: Berbasis prinsip (IFRS): Fokus konsep umum seperti fairness dan prudence, berikan fleksibilitas untuk situasi spesifik. Dorong judgment profesional, tapi bisa inkonsisten. Berbasis aturan (GAAP):Detail dengan aturan spesifik, kurangin subjektivitas, tapi kaku dan kurang responsif ke inovasi.
Relevansi di Indonesia: IFRS lebih relevan. Indonesia menggunakan PSAK mirip IFRS sejak 2012, cocok untuk pasar berkembang dengan fleksibilitas untuk menangani kompleksitas bisnis seperti tambang. Dukung keberlanjutan tanpa aturan kaku yang bisa dihindari industri. Integrasi global tarik FDI, kurangi biaya compliance. GAAP kurang fleksibel untuk ekonomi politik Indonesia, di mana standar perlu sesuai regulasi lokal. IFRS dorong judgment profesional, sangat penting di negara dengan sumber daya akuntan terbatas. Tapi perlu enforcement kuat dan hindari abuse.