Nama : Vianda Nawangsari
NPM : 2406061004
Kelas : D3 Administrasi Perkantoran
NPM : 2406061004
Kelas : D3 Administrasi Perkantoran
Posts made by Vianda Nawangsari
Nama : Vianda Nawangsari
NPM : 2406061004
analisis kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa
merupakan warisan budaya leluhur yang dapat menjadi identitas bangsa,Perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dapat dibagi dalam dua periode besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pemikiran HAM tercermin dalam organisasi pergerakan nasional yang berjuang melawan penjajahan dan untuk kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, isu HAM lebih difokuskan pada hak-hak politik dan kebebasan berpendapat, dengan berbagai dinamika pemerintahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan HAM, dari Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menunjukkan banyak pelanggaran HAM, di mana kebijakan pemerintah yang otoriter dan sentralistik menindas kebebasan politik. Kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti peristiwa Tanjung Priok dan Aceh, menggambarkan bagaimana pemerintah Orde Baru menanggapi oposisi dengan pendekatan kekerasan, meskipun ada upaya untuk menegakkan HAM melalui pembentukan Komnas HAM.
Tahun 1998 menandai perubahan signifikan dengan lengsernya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Di bawah pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia mulai menunjukkan komitmen terhadap penegakan HAM, termasuk dengan ratifikasi instrumen internasional dan pembentukan Rencana Aksi Nasional HAM. Perubahan ini juga tercermin dalam amandemen UUD 1945 yang memasukkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari konstitusi.Masyarakat madani (civil society) yang dicita-citakan oleh tokoh seperti Anwar Ibrahim menekankan pada prinsip moral, keadilan, dan demokrasi. Beberapa prasyarat untuk mewujudkan masyarakat madani meliputi kebebasan ruang publik, demokrasi yang sehat, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Kehadiran organisasi non-pemerintah (NGO) dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan juga menjadi kunci dalam membangun masyarakat madani yang berlandaskan pada nilai-nilai demokratis dan humanis.
Secara keseluruhan, meskipun perjalanan penegakan HAM di Indonesia penuh tantangan, era reformasi memberikan harapan baru dengan lebih banyaknya komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM, dan membangun masyarakat madani yang lebih demokratis.
NPM : 2406061004
analisis kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa
merupakan warisan budaya leluhur yang dapat menjadi identitas bangsa,Perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dapat dibagi dalam dua periode besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pemikiran HAM tercermin dalam organisasi pergerakan nasional yang berjuang melawan penjajahan dan untuk kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, isu HAM lebih difokuskan pada hak-hak politik dan kebebasan berpendapat, dengan berbagai dinamika pemerintahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan HAM, dari Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menunjukkan banyak pelanggaran HAM, di mana kebijakan pemerintah yang otoriter dan sentralistik menindas kebebasan politik. Kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti peristiwa Tanjung Priok dan Aceh, menggambarkan bagaimana pemerintah Orde Baru menanggapi oposisi dengan pendekatan kekerasan, meskipun ada upaya untuk menegakkan HAM melalui pembentukan Komnas HAM.
Tahun 1998 menandai perubahan signifikan dengan lengsernya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Di bawah pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia mulai menunjukkan komitmen terhadap penegakan HAM, termasuk dengan ratifikasi instrumen internasional dan pembentukan Rencana Aksi Nasional HAM. Perubahan ini juga tercermin dalam amandemen UUD 1945 yang memasukkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari konstitusi.Masyarakat madani (civil society) yang dicita-citakan oleh tokoh seperti Anwar Ibrahim menekankan pada prinsip moral, keadilan, dan demokrasi. Beberapa prasyarat untuk mewujudkan masyarakat madani meliputi kebebasan ruang publik, demokrasi yang sehat, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Kehadiran organisasi non-pemerintah (NGO) dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan juga menjadi kunci dalam membangun masyarakat madani yang berlandaskan pada nilai-nilai demokratis dan humanis.
Secara keseluruhan, meskipun perjalanan penegakan HAM di Indonesia penuh tantangan, era reformasi memberikan harapan baru dengan lebih banyaknya komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM, dan membangun masyarakat madani yang lebih demokratis.
Nama : Vianda nawangsari
NPM : 2406061004
kelas : Administrasi Perkantoran
Integritas nasional sebagai penangkal etnosentrisme di indonesia adalah usaha untuk menyatukan berbagai kelompok menjadi kesatuan.Analisis sejarah politik Indonesia, dari Orde Lama (Orla) hingga Orde Baru (Orba) dan pasca-reformasi, menunjukkan pergeseran ideologi merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Salah satu penyebab jatuhnya Orde Baru adalah penerapan politik sentralistik dan otoriter yang cenderung mengabaikan keragaman Indonesia. Meskipun Orde Baru berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam waktu yang lama, ketidakpuasan rakyat muncul akibat pembatasan kebebasan politik, aspirasi daerah, dan keberagaman budaya dan agama.
Pada masa Orba, meskipun ada pengelompokan partai, dan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok tertentu menimbulkan perlawanan yang terjadi pada peristiwa Mei 1998. Pemerintahan Orba, yang lebih fokus pada stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sering mengabaikan hak politik rakyat dan kebebasan daerah untuk mengatur diri sendiri. Salah satu kesalahan besar Orba adalah menekankan kesatuan nasional yang justru menekan keberagaman identitas dan aspirasi daerah. Ketika Orde Baru menganggap hal tersebut sebagai ancaman, hal ini justru memperburuk kesadaran untuk perubahan, yang akhirnya membawa pada Era Reformasi. Namun, Era Reformasi juga menghadapi tantangan besar seperti ketidakpastian politik, kerusuhan sosial, dan konflik yang terus berlanjut. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyatukan keragaman yang ada. Identitas nasional Indonesia tidak hanya dilihat dari simbol-simbol seperti bendera dan lagu kebangsaan, tetapi juga harus bisa merespons keberagaman yang ada, baik dalam aspek etnis, agama, maupun kepentingan. Identitas nasional bersifat dinamis, terus berkembang seiring perubahan sosial, politik, dan budaya.
Proses integrasi nasional harus mampu mengatasi perbedaan identitas dengan menciptakan ruang bagi perbedaan untuk bersatu dalam satu kesadaran bersama. Oleh karena itu, penting untuk memiliki konsep integrasi , di mana berbagai kelompok dengan identitas berbeda bisa menemukan kesamaan dalam kepentingan nasional.
NPM : 2406061004
kelas : Administrasi Perkantoran
Integritas nasional sebagai penangkal etnosentrisme di indonesia adalah usaha untuk menyatukan berbagai kelompok menjadi kesatuan.Analisis sejarah politik Indonesia, dari Orde Lama (Orla) hingga Orde Baru (Orba) dan pasca-reformasi, menunjukkan pergeseran ideologi merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Salah satu penyebab jatuhnya Orde Baru adalah penerapan politik sentralistik dan otoriter yang cenderung mengabaikan keragaman Indonesia. Meskipun Orde Baru berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam waktu yang lama, ketidakpuasan rakyat muncul akibat pembatasan kebebasan politik, aspirasi daerah, dan keberagaman budaya dan agama.
Pada masa Orba, meskipun ada pengelompokan partai, dan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok tertentu menimbulkan perlawanan yang terjadi pada peristiwa Mei 1998. Pemerintahan Orba, yang lebih fokus pada stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sering mengabaikan hak politik rakyat dan kebebasan daerah untuk mengatur diri sendiri. Salah satu kesalahan besar Orba adalah menekankan kesatuan nasional yang justru menekan keberagaman identitas dan aspirasi daerah. Ketika Orde Baru menganggap hal tersebut sebagai ancaman, hal ini justru memperburuk kesadaran untuk perubahan, yang akhirnya membawa pada Era Reformasi. Namun, Era Reformasi juga menghadapi tantangan besar seperti ketidakpastian politik, kerusuhan sosial, dan konflik yang terus berlanjut. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyatukan keragaman yang ada. Identitas nasional Indonesia tidak hanya dilihat dari simbol-simbol seperti bendera dan lagu kebangsaan, tetapi juga harus bisa merespons keberagaman yang ada, baik dalam aspek etnis, agama, maupun kepentingan. Identitas nasional bersifat dinamis, terus berkembang seiring perubahan sosial, politik, dan budaya.
Proses integrasi nasional harus mampu mengatasi perbedaan identitas dengan menciptakan ruang bagi perbedaan untuk bersatu dalam satu kesadaran bersama. Oleh karena itu, penting untuk memiliki konsep integrasi , di mana berbagai kelompok dengan identitas berbeda bisa menemukan kesamaan dalam kepentingan nasional.
Nama : Vianda Nawangsari
NPM : 2406061004
Kelas : Administrasi Perkantoran
NPM : 2406061004
Kelas : Administrasi Perkantoran
Nama: Vianda Nawangsari
NPM: 2406061004
KELAS : Administrasi Perkantoran
NPM: 2406061004
KELAS : Administrasi Perkantoran