Kiriman dibuat oleh Muhammad Syafiq Al Ghifary

TA B 2025 -> CASE STUDY

oleh Muhammad Syafiq Al Ghifary -
Nama: Muhammad Syafiq Al Ghifary
NPM: 2413031044

1. Kritik terhadap keputusan PT Garuda Sejahtera
Penggunaan nilai wajar (fair value) secara konseptual dapat diterima karena menawarkan informasi yang lebih relevan bagi investor global dan sesuai dengan prinsip substance over form dalam IFRS. Namun, di Indonesia, pasar pesawat yang tidak likuid membuat pengukuran sangat bergantung pada asumsi tingkat 3, sehingga menurunkan keandalan laporan keuangan. Auditor tepat mengangkat risiko bias tersebut. Oleh karena itu, jika data pasar dan penilaian independen kurang memadai, penggunaan biaya historis lebih sesuai atau nilai wajar dapat disajikan bersama biaya historis sebagai informasi tambahan.

2. Perbandingan PSAK dengan IFRS
Tujuan laporan keuangan:
- IFRS bertujuan menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor global.
- PSAK memiliki tujuan serupa, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan lokal dan regulator.

Karakteristik kualitatif:
- IFRS menekankan relevansi dan representasi yang setia sebagai unsur utama, serta kemampuan perbandingan, verifikasi, ketepatan waktu, dan kemudahan pemahaman sebagai unsur pendukung.
- PSAK juga mengadopsi karakteristik tersebut, namun menekankan keseimbangan antara relevansi dan keandalan sesuai kondisi pasar Indonesia.

Basis pengukuran:
- IFRS mengenali biaya historis dan nilai wajar dengan panduan hierarki input dari IFRS 13.
- PSAK sejalan, tetapi memberikan fleksibilitas lebih dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak aktif.

Asumsi entitas dan kelangsungan usaha:
- Kedua standar menggunakan asumsi kelangsungan usaha kecuali ada indikasi sebaliknya.
- PSAK menambahkan panduan pengungkapan yang disesuaikan dengan regulasi lokal.

3. Sikap terhadap adopsi IFRS penuh di Indonesia
Adopsi IFRS secara total tidak sepenuhnya tepat. Indonesia harus mengadopsi IFRS demi keseragaman internasional, tetapi penyesuaian lokal tetap diperlukan karena:
- Banyak aset di Indonesia yang pasar valuasinya tidak likuid, sehingga nilai wajar sering kurang dapat diandalkan.
- Kualitas auditor dan penilai di Indonesia belum merata.
- Peraturan fiskal dan kontraktual mengharuskan penggunaan angka yang lebih konservatif.
- Pemangku kepentingan domestik lebih mengutamakan stabilitas angka laporan.

Kesimpulannya, Indonesia sebaiknya menjadikan IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, tetapi PSAK harus menyediakan pedoman teknis yang sesuai dengan kondisi lokal agar laporan tetap relevan, andal, dan sesuai dengan situasi ekonomi nasional.