Nama : Selvidar Armalia
NPM : 2313031014

Value for Money Audit memiliki peran penting dalam sektor publik karena membantu memastikan bahwa anggaran pemerintah digunakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Audit ini tidak hanya memeriksa apakah uang telah dibelanjakan sesuai aturan, tetapi juga menilai apakah program atau layanan publik benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Melalui audit ini, pemerintah dapat mengidentifikasi pemborosan anggaran, kelemahan pengelolaan, serta area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Value for Money Audit meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, karena hasilnya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana dana publik dikelola. Dengan demikian, audit ini membantu memperkuat kepercayaan publik, mendorong tata kelola yang lebih baik, serta memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk menghasilkan nilai dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Nama : Selvidar Armalia
NPM : 2313031014

Laporan keuangan sektor publik merupakan rangkaian laporan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran serta posisi keuangan pada akhir periode. Secara umum, laporan keuangan sektor publik mengacu pada standar akuntansi pemerintahan terdiri dari beberapa jenis laporan pokok berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Menyajikan perubahan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih dari periode sebelumnya ke periode berjalan.
3. Laporan Operasional (LO)
Menggambarkan pendapatan dan beban yang terjadi secara akrual sehingga dapat dilihat surplus atau defisit operasional.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Menjelaskan perubahan ekuitas pemerintah dari awal hingga akhir periode pelaporan.
5. Neraca
Menyajikan posisi keuangan pemerintah pada suatu tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas.
6. Laporan Arus Kas (LAK)
Menampilkan aliran kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Memuat penjelasan tambahan, rincian angka-angka, serta kebijakan akuntansi yang digunakan.
Jenis laporan tersebut menjadi bagian penting dalam transparansi dan akuntabilitas publik, karena membantu masyarakat dan pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya negara.

Nama : Selvidar Armalia
NPM : 2313031014


Dalam memilih teknik akuntansi sektor publik, ada beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan agar informasi keuangan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Pertama, tujuan pelaporan harus dipahami dengan jelas. Jika pemerintah membutuhkan informasi untuk pengendalian anggaran, maka teknik akuntansi berbasis kas dapat lebih sesuai; tetapi bila tujuan utamanya adalah menilai kinerja dan posisi keuangan, maka basis akrual lebih tepat. Kedua, perlu mempertimbangkan karakteristik organisasi publik, seperti kompleksitas layanan, struktur birokrasi, dan jenis kegiatan. Instansi dengan banyak aset dan kewajiban jangka panjang biasanya membutuhkan pencatatan yang lebih detail menggunakan basis akrual.
Ketiga, ketersediaan sumber daya, seperti SDM, teknologi informasi, dan anggaran, menjadi penentu keberhasilan penerapan teknik akuntansi. Teknik yang lebih kompleks memerlukan pelatihan dan sistem yang memadai. Keempat, mempertimbangkan tuntutan regulasi, misalnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mewajibkan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah Indonesia. Terakhir, penting juga memperhatikan kebutuhan akuntabilitas dan transparansi, karena tujuan utama akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya bagi publik, DPR, dan lembaga pengawas. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, instansi publik dapat memilih teknik akuntansi yang paling sesuai dan memberikan informasi yang berkualitas.
Referensi:
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Halim, A. (2016). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Nama : Selvidar Armalia
NPM : 2313031014

Jadi kesimpulan materi pengukuran kinerja sektor publik adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana organisasi pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pengukuran ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas program, serta kualitas pelayanan yang dirasakan publik. Dalam praktiknya, berbagai indikator digunakan, seperti input, output, outcome, produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Melalui indikator tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang sudah berjalan baik maupun bagian yang perlu diperbaiki. Pengukuran kinerja juga membantu meningkatkan transparansi karena hasil penilaian dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun lembaga pengawas. Selain itu, proses ini mendorong peningkatan kualitas layanan, memperkuat koordinasi antar unit kerja, dan memberi arah yang jelas bagi pengambilan keputusan. Pada akhirnya, pengukuran kinerja sektor publik menjadi alat penting untuk memastikan bahwa program, anggaran, dan kebijakan benar-benar memberikan nilai tambah. Dengan menjalankan pengukuran yang objektif, terukur, dan berkelanjutan, organisasi sektor publik dapat memperbaiki tata kelola, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Nama : Selvidar Armalia
NPM : 2313031014

Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan, sasaran, dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengukuran dilakukan melalui indikator kinerja yang mencakup input (sumber daya yang digunakan), output (barang/jasa yang dihasilkan), outcome (manfaat yang dirasakan masyarakat), serta dampak jangka panjang. Pemerintah menggunakan berbagai alat, seperti Key Performance Indicators (KPI), balanced scorecard, evaluasi anggaran berbasis kinerja, serta survei kepuasan masyarakat. Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar untuk perbaikan layanan, pertanggungjawaban publik, dan pengambilan keputusan kebijakan sehingga organisasi sektor publik dapat bekerja lebih profesional dan berorientasi pada hasil yang nyata.