Posts made by TAZKI ALFIKRI

ASP A2025 -> Diskusi

by TAZKI ALFIKRI -
Nama: Tazki Alfikri
NPM: 2313031028

Berbagai jenis anggaran di sektor publik memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda berdasarkan tuntutan pemerintah dalam hal implementasi program dan pengelolaan sumber daya. Anggaran tahunan, anggaran kinerja, penganggaran berbasis nol, dan anggaran surplus/defisit merupakan berbagai bentuk anggaran sektor publik yang umumnya digunakan.
Pertama, jenis anggaran yang paling populer adalah anggaran tahunan, yang disusun setiap tahun dan mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran negara bagian atau daerah untuk satu tahun anggaran. Cakupannya mencakup setiap inisiatif pemerintah yang dijadwalkan untuk didanai sepanjang jangka waktu tersebut.
Kedua, alokasi sumber daya dikaitkan dengan keluaran atau hasil yang diinginkan melalui penganggaran kinerja. Untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas, cakupannya mencakup indikator kinerja, target program, dan evaluasi efektivitas anggaran.
Ketiga, dalam penganggaran berbasis nol, setiap unit kerja harus menyusun anggaran sepenuhnya dari awal, tanpa merujuk pada anggaran tahun sebelumnya. Karena cakupannya, setiap program dan kegiatan harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa hanya program yang benar-benar dibutuhkan dan berhasil yang menerima pendanaan.
Keempat, situasi keuangan pemerintah disebut surplus atau defisit anggaran, tergantung pada apakah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran (surplus) atau sebaliknya (defisit). Cakupannya mencerminkan situasi keuangan negara dan menjadi dasar bagi keputusan tentang pinjaman dan pembiayaan serta kebijakan fiskal.
Pemerintah dapat memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan dan layanan publik dengan memahami berbagai jenis anggaran ini.

ASP A2025 -> Summary

by TAZKI ALFIKRI -
Nama: Tazki Alfikri
NPM: 2313031028

Metode penilaian yang digunakan untuk memastikan kelayakan dan manfaat suatu proyek yang dibiayai oleh pemerintah atau organisasi publik dikenal sebagai analisis investasi sektor publik. Investasi sektor publik memprioritaskan manfaat sosial, peningkatan kesejahteraan publik, dan pembangunan jangka panjang, dibandingkan investasi sektor swasta yang lebih mementingkan imbal hasil finansial. Studi ini menggunakan sejumlah metodologi, termasuk analisis dampak sosial-lingkungan, analisis kelayakan ekonomi, dan analisis biaya-manfaat (CBA). Pemerintah harus mempertimbangkan apakah investasi tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan infrastruktur, memperluas akses layanan kesehatan dan pendidikan, atau mengurangi ketimpangan sosial. Lebih lanjut, karena sumber daya publik terbatas dan perlu didistribusikan seefisien mungkin, efisiensi anggaran juga merupakan faktor penting. Analisis investasi di sektor publik juga harus memperhitungkan segala risiko, baik teknis, politik, maupun ekonomi. Misalnya, proyek pembangunan jalan tol yang bertujuan meningkatkan konektivitas regional harus mempertimbangkan keberlanjutan operasional, pembebasan lahan, dan dampak lingkungan. Lebih lanjut, untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan menjaga kepercayaan publik, proses analisis ini harus transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, keterlibatan pihak independen, seperti auditor atau komite pengawas, seringkali penting untuk memastikan integritas proses investasi. Sektor publik dapat memfokuskan investasinya untuk menghasilkan perubahan jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan analisis yang cermat.

ASP A2025 -> Diskusi

by TAZKI ALFIKRI -
Nama: Tazki Alfikri
NPM : 2313031028

Penentuan harga pelayanan di sektor publik merupakan proses yang kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kepentingan masyarakat, kemampuan membayar, keadilan sosial, serta efisiensi dan keberlanjutan layanan. Tidak seperti sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, sektor publik lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, harga pelayanan publik sering kali ditentukan berdasarkan subsidi pemerintah, agar tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, mekanisme penetapan harga ini juga harus transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam praktiknya, metode seperti tarif berjenjang, subsidi silang, atau bahkan pelayanan gratis bisa diterapkan, tergantung pada jenis layanan dan prioritas kebijakan pemerintah. Diskusi antar pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat, dan pembuat kebijakan, sangat penting agar harga yang ditetapkan benar-benar mencerminkan nilai pelayanan sekaligus menjamin aksesibilitas dan keadilan bagi seluruh warga.