NPM: 2311011125
Kelas: Manajemen Ganjil
Prodi: S1 Manajemen
Nama: Nabela Agista Josi
NPM: 2311011125
Kelas: Manajemen Ganjil
Pemilu serentak 2019 merupakan peristiwa bersejarah di Indonesia. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga melibatkan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini adalah pemilu pertama yang menggabungkan pileg dan pilpres dalam satu waktu. Pelaksanaan pilpres sebenarnya merupakan tindak lanjut dari prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan individu dan persamaan hak politik. Pilpres berperan sebagai instrumen untuk memperdalam demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang efektif setelah pemilu. Pendalaman demokrasi dapat berasal dari negara maupun masyarakat. Dari perspektif negara, ini melibatkan pengembangan mekanisme kepercayaan antara aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik, dan birokrasi. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi terkait dengan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik di tingkat lokal.
Namun, selama 21 tahun (1998-2019), demokrasi Indonesia masih lebih bersifat prosedural daripada substantif. Meskipun ada prestasi, kepastian sosial politik semakin jauh karena kerusuhan, penistaan agama, isu intoleransi, dan berita-berita palsu yang terus muncul. Pemilu serentak 2019 juga terpengaruh oleh politisasi identitas dan agama. Pembelahan sosial yang tajam terjadi, terutama terkait julukan "cebong" dan "kampret" yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.
Salah satu isu krusial dalam pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Bagaimana menjaga agar birokrasi tetap profesional, independen, dan netral secara politik selama pemilu merupakan tantangan yang harus diatasi. Birokrasi rentan dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik, dan keberpihakan pada satu kekuatan politik tertentu dapat menimbulkan kerawanan.
Nama: Nabela Agista Josi
NPM: 2311011125
Kelas: Manajemen Ganjil
Demokrasi itu penting. Dengan adanya demokrasi, maka akan mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan dapat meningkatkan partisipasi publik. Dari video, diketahui bahwa negara yang menganut demokrasi memiliki penegakan HAM yang tinggi, harapan hidup tinggi, angka korupsi yang rendah, dan menciptakan warga negara yang bahagia dan sehat. Saat ini terjadi krisis demokrasi, yang disebabkan oleh:
1. Rendahnya kepercayaan kepada pemerintah dan politikus
2. Penurunan jumlah keanggotaan partai politik
3. Regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan
Alex Tan, seorang pengajar Ilmu Politik di Universitas Chengchi, Taiwan menyampaikan bahwa demokrasi bukan sebuah tujuan. Demokrasi merupakan sebuah perjalanan yang ditempuh bersama sebagai warga, bangsa, dan negara.
Demokrasi dapat beradaptasi dengan perubahan global karena sistemnya yang dapat diubah dan pendekatannya yang memungkinkan orang banyak terlibat dalam membuat keputusan. Misalnya, melalui pemilihan umum dan kebebasan berbicara, seluruh warga dapat mempengaruhi arah dan kebijakan negara. Sistem yang mengawasi kekuasaan juga membantu memastikan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang terlalu dominan.
Namun, demokrasi juga menghadapi masalah seperti perbedaan pendapat yang tajam dan informasi yang tidak akurat, yang bisa membuat pengambilan keputusan jadi lambat atau kurang efektif. Untuk tetap bisa beradaptasi dengan baik, demokrasi perlu didukung oleh lembaga yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat.