Kiriman dibuat oleh Kinanti Trisnajati

MKU PKN Manajemen 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

oleh Kinanti Trisnajati -
Nama:Kinanti Trisnajati
NPM:2311011078
Kelas:Manajemen genap

Analisis jurnal

Jurnal yang berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"artikel ini menjelaskan mengenai deemening demokrasi dan tantangannya,Pemilu presiden 2019 dan masalahnya,politisasi identitas,pemilu dan kegagalan parpol,pemilu dalam masyarakat plural dan pemilu dan politisi birokrasi.
Hal-hal tersebut berpengaruh pada jajalannya Demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi.
ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional
di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan
dengan sengketa dan konflik.

Permasalah tersebut harus dikelola dengan baik agar pelaksanaan pemilu berjalan aman dan damai dan Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas.

MKU PKN Manajemen 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

oleh Kinanti Trisnajati -
Nama:Kinanti Trisnajati
NPM :2311011078
kelas:manajemen genap

Analisis Video

Dalam video tersebut terdapat pertnyaan "Demokrasi itu gaduh, tapi kenapa bertahan dan dianut banyak negara? "
Alasannya karena negara yang sistem Demokrasi nya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjangpanjang. Demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat dan termasuk alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.
Dalam video juga dipaparkan data mengenai skor HAM vs Rezim Politik pada 2015,data ini menunjukan warga di negara penganut Demokrasi cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi.
Namun, sekarang kita masuk dalam fase krisis demokrasi.
Alasan hal ini terjadi yaitu mulai rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik serta regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.