NAMA : RATU ADZKIA NABILLA BERNATTA
NPM : 2316031018
KELAS : REGULER B
NPM : 2316031018
KELAS : REGULER B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ratu Adzkia NB
NAMA : RATU ADZKIA NABILLA BERNATTA
NPM : 2316031018
KELAS : REGULER B
NPM : 2316031018
KELAS : REGULER B
Nama : Ratu Adzkia Nabilla Bernatta
NPM : 2316031018
Kelas : Reguler B
Berdasarkan jurnal yang berjudul “Urgensi Penegasan Pancasila Sebagai Dasaer Nilai Pengembangan IPTEK” dapat dianalisis bahwa Pancasila sebagai idiologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama Bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai tersebut akan mengakomodir seluruh aktifitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Demikian dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi di Indonesia didasarkan sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemajuan dan perkembangan IPTEK dapat menyebabkan dampak negatif dan mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlunya renungan, penyaringan, dan penangkalan yang jelas oleh bangsa Indonesia terhadap pengaruh globalisasi. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut:
1. Setiap perkembangan IPTEK haruslah berdasar dengan nilai-nilai Pancasila
2. Setiap perkembangan IPTEK harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal
3. Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan IPTEK di Indonesia
Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diharapkan dapat menjadi dasar dan akar pada pengembangan keilmuan yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga pengembangan iptek tidak keluar dari nilai-nilai bangsa Indonesia.
NPM : 2316031018
Kelas : Reguler B
Berdasarkan jurnal yang berjudul “Urgensi Penegasan Pancasila Sebagai Dasaer Nilai Pengembangan IPTEK” dapat dianalisis bahwa Pancasila sebagai idiologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama Bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai tersebut akan mengakomodir seluruh aktifitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Demikian dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi di Indonesia didasarkan sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemajuan dan perkembangan IPTEK dapat menyebabkan dampak negatif dan mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlunya renungan, penyaringan, dan penangkalan yang jelas oleh bangsa Indonesia terhadap pengaruh globalisasi. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut:
1. Setiap perkembangan IPTEK haruslah berdasar dengan nilai-nilai Pancasila
2. Setiap perkembangan IPTEK harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal
3. Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan IPTEK di Indonesia
Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diharapkan dapat menjadi dasar dan akar pada pengembangan keilmuan yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga pengembangan iptek tidak keluar dari nilai-nilai bangsa Indonesia.
Nama : Ratu Adzkia Nabilla Bernatta
NPM : 2316031018
Kelas : Reguler B
1. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Berdasarkan artikel diatas dapat disimpulkan bahwa sistem etika dalam perilaku politik belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Banyaknya kasus dalam perilaku politik seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), adanya perilaku diskriminasi dalam pelayanan publik, tindakan favoritisme terhadap kelompok politik tertentu, dan lain sebagainya merupakan contoh kasus pelanggaran dari sistem etika perilaku politik. Banyaknya keluhan dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik juga tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi isu krusial yang harus dibenahi oleh pemerintah dengan upaya pembenahan pengembalian fungsi dan tujuan birokrasi pemerintahan. Selain itu perlunya penanaman dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku politik sehingga akan terciptanya sistem etika yang lebih baik dalam perilaku politik.
2. Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi!
Menurut saya, etika generasi muda saat ini mengalami kemorosotan nilai dan moral yang dianut oleh bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan semangat berkebangsaan Indonesia. Selain itu, Pancasila tidak lagi dipandang sebagai dasar moral kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya generasi muda saat ini banyak yang mengalami dekadensi moral yang dapat mengikis jati diri dan merosotnya tentang nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa dan perkembangan moralitas individu. Perlunya pendidikan Pancasila sejak dini, mengimplementasikannya secara nyata dikehidupan sehari-hari serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan bangsa dan negara sangat perlu diterapkan sedari dini untuk menghindari terjadinya dekadensi moral pada generasi muda. Selain itu, perlunya memperbaiki sistem tatanan moral pemerintahan dan politik di Indonesia sehingga dapat menjadi contoh nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia terkhusus generasi muda, sehingga tidak adanya lagi sikap apatis pada generasi muda dimasa mendatang.
NPM : 2316031018
Kelas : Reguler B
1. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Berdasarkan artikel diatas dapat disimpulkan bahwa sistem etika dalam perilaku politik belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Banyaknya kasus dalam perilaku politik seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), adanya perilaku diskriminasi dalam pelayanan publik, tindakan favoritisme terhadap kelompok politik tertentu, dan lain sebagainya merupakan contoh kasus pelanggaran dari sistem etika perilaku politik. Banyaknya keluhan dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik juga tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi isu krusial yang harus dibenahi oleh pemerintah dengan upaya pembenahan pengembalian fungsi dan tujuan birokrasi pemerintahan. Selain itu perlunya penanaman dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku politik sehingga akan terciptanya sistem etika yang lebih baik dalam perilaku politik.
2. Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi!
Menurut saya, etika generasi muda saat ini mengalami kemorosotan nilai dan moral yang dianut oleh bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan semangat berkebangsaan Indonesia. Selain itu, Pancasila tidak lagi dipandang sebagai dasar moral kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya generasi muda saat ini banyak yang mengalami dekadensi moral yang dapat mengikis jati diri dan merosotnya tentang nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa dan perkembangan moralitas individu. Perlunya pendidikan Pancasila sejak dini, mengimplementasikannya secara nyata dikehidupan sehari-hari serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan bangsa dan negara sangat perlu diterapkan sedari dini untuk menghindari terjadinya dekadensi moral pada generasi muda. Selain itu, perlunya memperbaiki sistem tatanan moral pemerintahan dan politik di Indonesia sehingga dapat menjadi contoh nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia terkhusus generasi muda, sehingga tidak adanya lagi sikap apatis pada generasi muda dimasa mendatang.
Nama : Ratu Adzkia Nabilla Bernatta\
NPM : 2316031018
Kelas : Reguler B
Berdasarkan jurnal yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa untuk Menekan Kejahatan di Indonesia” tersebut dapat dianalisis bahwa dalam bidang hukum pidana, media massa adalah pendukung dari kebijakan hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan. Pencegahan melalui media massa sangat disarankan karena kebijakan hukum pidana tidak selamanya dapat digunakan sebagai sarana utama menekan kejahatan. Meski demikian, peran tersebut harus disertai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran diri masing-masing individu masyarakat Indonesia.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa dalam menerapkan fungsi kontrol sosial di Indonesia sangat diperlukan meskipun saat ini belum terlaksana secara menyeluruh. Masyarakat dengan mudah mempercayai berita hoax yang tidak berdasarkan fakta dan masih banyaknya media massa yang hanya memuat berita sebagai pemuas informasi saja tanpa menanamkan pembentukan pribadi sosial yang berjiwa Pancasila, meskipun telah diundangkannya peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya sebagai insan yang berakal, cipta, rasa, dan karsa sangat diperlukannya pengamalan jiwa Pancasila baik diterapkan dalam media massa maupun individu masyarakat Indonesia.
NPM : 2316031018
Kelas : Reguler B
Berdasarkan jurnal yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa untuk Menekan Kejahatan di Indonesia” tersebut dapat dianalisis bahwa dalam bidang hukum pidana, media massa adalah pendukung dari kebijakan hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan. Pencegahan melalui media massa sangat disarankan karena kebijakan hukum pidana tidak selamanya dapat digunakan sebagai sarana utama menekan kejahatan. Meski demikian, peran tersebut harus disertai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran diri masing-masing individu masyarakat Indonesia.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa dalam menerapkan fungsi kontrol sosial di Indonesia sangat diperlukan meskipun saat ini belum terlaksana secara menyeluruh. Masyarakat dengan mudah mempercayai berita hoax yang tidak berdasarkan fakta dan masih banyaknya media massa yang hanya memuat berita sebagai pemuas informasi saja tanpa menanamkan pembentukan pribadi sosial yang berjiwa Pancasila, meskipun telah diundangkannya peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya sebagai insan yang berakal, cipta, rasa, dan karsa sangat diperlukannya pengamalan jiwa Pancasila baik diterapkan dalam media massa maupun individu masyarakat Indonesia.