NAMA: ERLIN SARI RAMADHANI
NPM: 2315061056
KELAS: TI D

Dari analisis yang saya dapatkan bahwa jurnal tersebut membahas tentang bagaimana demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi rakyat dan kebijakan yang dihasilkan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat.

Namun, dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, jurnal tersebut mencatat bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Meskipun pemilihan umum seharusnya menjadi cerminan dari sistem demokrasi, namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat terwujudnya demokrasi yang sejati.

Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah praktik pemilihan kepala daerah yang kurang demokratis, seperti adanya konflik, kecurangan, kampanye negatif, dan peran partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia seharusnya menerapkan prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Selain itu, aturan pemilihan kepala daerah saat ini masih ambigu dan dapat ditafsirkan secara beragam, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Salah satu contoh adalah hambatan yang dihadapi oleh calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah karena persyaratan yang dianggap terlalu berat.

Dari pembahasan dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pentingnya memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Hal ini penting untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih demokratis dan mencerminkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk meminimalisir praktik-praktik yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, jurnal tersebut menekankan pentingnya reformasi dalam sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Reformasi ini harus berfokus pada penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menangani praktik-praktik yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan menjadi wujud nyata dari sila keempat Pancasila.

NAMA : ERLIN SARI RAMADHANI

NPM : 2315061056

KELAS : PSTI D

NAMA: ERLIN SARI RAMADHANI
NPM: 2315061056
KELAS: TI D

Berikut analisis yang saya dapat setelah menonton video tentang Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa fase, mulai dari masa revolusi hingga era reformasi. Masing-masing fase memiliki karakteristik yang berbeda dan menunjukkan perkembangan demokrasi yang dinamis dan fluktuatif.

Masa Revolusi
Pada masa revolusi, demokrasi masih terbatas dan belum sepenuhnya diterapkan. Masa ini diwarnai oleh konflik politik dan sosial, serta dominasi politik aliran yang menyebabkan konflik dan ketegangan.

Masa Parlementer (1945-1959)
Pada masa ini, demokrasi parlementer digunakan, namun gagal karena dominasi politik aliran dan basis sosial ekonomi yang masih lemah. Masa ini diwarnai oleh konflik politik dan sosial, serta persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat.
demokrasi parlementer gagal karena
dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
persamaan kepentingan antara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan

Masa Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini, politik diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama, yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI. Masa ini diwarnai oleh konflik politik dan sosial, serta persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat.

Masa Orde Baru
Pada masa ini, demokrasi diterapkan dengan sistem presidensial, namun masih terbatas dan tidak sepenuhnya demokratis. Masa ini diwarnai oleh konflik politik dan sosial, serta persamaan kepentingan antara presiden Soeharto dengan kalangan militer.
Masa Reformasi (1998-sekarang)
Pada masa ini, demokrasi diterapkan dengan sistem presidensial dan parlementer, namun masih terbatas dan tidak sepenuhnya demokratis. Masa ini diwarnai oleh konflik politik dan sosial, serta persamaan kepentingan antara presiden dengan kalangan militer.

Karakteristik Demokrasi Era Reformasi
Demokrasi era reformasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan masa lalu, yaitu demokrasi pancasila yang lebih inklusif dan partisipatif. Masa ini diwarnai oleh konflik politik dan sosial, serta persamaan kepentingan antara presiden dengan kalangan militer.
Pemilu Lebih Demokratis: Pemilihan umum (pemilu) pada era reformasi lebih demokratis dan inklusif, dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan beragam.
Rotasi Kekuasaan: Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah, yang memungkinkan adanya perubahan dan pengembangan kebijakan yang lebih demokratis.
Pola Rekrutmen: Pola rekrutmen yang lebih demokratis, dengan adanya seleksi yang lebih jelas dan transparan dalam pengisian jabatan-jabatan publik.
Kemerdekaan Pers: Kemerdekaan pers yang lebih luas, dengan adanya ruang kebebasan pers yang lebih besar dan beragam.
Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat yang lebih luas dan beragam, dengan adanya berbagai gerakan sosial dan politik yang lebih aktif dan berpengaruh.
Penghapusan Kekangan Demokrasi: Penghapusan berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Orde Baru, seperti pembredelan atau pencabutan surat izin usaha pers.
Bertahan Kepemimpinan: Kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke BJ Habibie, yang dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia.
Munculnya Partai Politik: Munculnya partai politik yang lebih beragam dan berkuasa, yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan kebijakan yang lebih demokratis.
Kemerdekaan Berpendapat: Kemerdekaan berpendapat yang lebih luas, dengan adanya berbagai gerakan sosial dan politik yang lebih aktif dan berpengaruh.

Nama: ERLIN SARI RAMADHANI
NPM: 2315061056
Kelas: TI D

Berdasarkan hasil analisis saya, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pengembangan IPTEK, IPTEK adalah hasil karya manusia. Karya tersebut pada dasarnya dipergunakan untuk membantu keperluan manusia dalam menghadapi kehidupan. IPTEK tersebut ada saja yang memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu yang berdampak positif maupun negatif. Pada dasarnya Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila merupakan hal penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK saat ini dan di masa yang akan datang itu sangat cepat. Dasar ketuhanan yang maha esa, yang bagi bangsa adalah mutlak. Jika diikuti pandangan-pandangan secular dunia barat, yang ilmunya dipelajari dan jadi rujukan para cendekiawan, sepertinya berjalan berlawanan.

Sila-sila Pancasila yang menjadi sIstem etika dalam pengembangan IPTEK

1. Ke Tuhanan Yang Maha Esa
mengkomplemantasikan ilmu pengetahuan mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Berdasarkan sila ini IPTEK tidak hanya diciptakan tetapi juga dipertimbangkan makbulkan dan akibatnya apakah merugikan manusia disekitarnya atau tidak. Pengolahan diimbangi dengan melaraskan.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersikap beradab karena IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.

3. Persatuan Indonesia
mengkomplementasikan universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai umat manusia di dunia.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis, artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain juga mempunyai sikap yang terbuka untuk dikritik dan dibandingkan dengan penemuan lainnya.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
mengkomplementasikan pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, maupun dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya.”

Nama: ERLIN SARI RAMADHANI
NPM: 2315061056
Kelas: TI D
Berdasarkan hasil analisis saya dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila memiliki sikap yang baik dalam menyikapi perkembangan IPTEK. Meskipun demikian, hanya sekitar 28,2% variabel sikap menyikapi perkembangan IPTEK dapat dijelaskan oleh variabel mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengembangan kepribadian Pancasila dan sikap menyikapi perkembangan IPTEK pada mahasiswa. Selain itu, penting bagi mahasiswa untuk tetap menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi perkembangan IPTEK dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda juga perlu dilakukan melalui metode pembelajaran yang tidak bersifat indoktrinasi, serta peningkatan filtering terhadap informasi yang disajikan dalam berbagai media, terutama teknologi informasi, untuk mencegah penyebaran informasi yang berbau radikalisme.